PTA.AB DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SALINAN PUTUSAN Nomor : 3/Pdt.G/2015/PTA.AB

‫ِب ا َّرل ْس ِبم ا َّرل ِب ِبي‬

‫ِب ْس ِبي‬

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON mengadili pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara: PEMBANDING, umur 37 tahun, agama lslam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KOTA AMBON, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hi. Zainal Abdul Rahman Rumalean, SH., MH Advokat, berkantor di Jalan Kebun Cengkeh Nomor 38 A. Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan ditandatangani tanggal 2 Desember 2014 dan terdaftar dalam register surat kuasa Nomor 66/SKK/2014 tanggal 9 Desember 2014, Semula disebut sebagai

Termohon, sekarang sebagai

Pembanding; melawan TERBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Pertanian), pekerjaan PNS, bertempat tinggal di BULA(SBT), dalam hal ini memberi Kuasa kepada Ruslan Abd. Ajid Tuhulele, SH Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat dan berkantor di Jln. Alamanda Gunung Malintang RT.020/RW.003, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan ditandatangani tanggal 17 Oktober 2014 dan terdaftar dalam register surat kuasa Nomor 56/SKK/2014 tanggal 20 Oktober 2014, semula disebut sebagai Permohon, sekarang sebagai Terbanding; Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 3/Pdt.G/2015/PTA.AB

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding. TENTANG DUDUK PERKARANYA Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 320/Pdt.G/2015/PA.Ab yang dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tangga 18 Rajab 1436 Hijriah, yang amarnya menyatakan sebagai berikut: Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi Pemohon; Dalam Konvensi: 1.

Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;

2.

Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING ) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Ambon;

3.

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dan Kantor Urusan Agama, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, untuk

dicatat

dalam

daftar yang

telah

disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; 2. Membebankan kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat: 2.1.

Nafkah iddah sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

2.2. Mut’ah berupa uang sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); 3. Menolak selain dan selebihnya: 4. Membebankan Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan atas ketiga orang anaknya kepada Penggugat untuk saat ini setiap bulan sejumlah Rp.1.500.000.- (satu

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 3/Pdt.G/2015/PTA.AB

juta lima ratus ribu rupiah) sampai ketiga orang anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi: Membebakan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000.00,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); Dalam Administrasi Banding Membaca berita acara sidang terakhir di tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 7 Mei 2015, di mana pada hari dan tanggal tersebut di atas telah dibacakan putusan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon, dan Kuasa Termohon; Membaca Akta permohonan banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ambon, yang menyatakan bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2015, Termohon mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 20 Mei 2015; Membaca pemberitahuan inzage yang dibuat oleh Jurusita bahwa para pihak telah diberikan kesempatan untuk melihat berkas perkara banding pada tanggal 3 Juni 2015, namun ternyata Pembanding dan Terbanding

tidak ada yang datang untuk

keperluan itu; Membaca memori banding Pembanding yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembanding bertanggal 28 Mei 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 1 Juni 2015 dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari itu juga tanggal 1 Juni 2015; Membaca kontra memori banding Terbanding dan tambahannya yang dibuat dan ditandatangani oleh Terbanding bertanggal 10 Juni 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 15 Juni 2015 dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 1 Juni 2015; Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor W24-A/590/Hk.05/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 yang menerangkan bahwa berkas

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 3/Pdt.G/2015/PTA.AB

perkara banding dari Pengadilan Agama Ambon Nomor 320/Pdt.G/2015/PA.Ab yang dimohonkan banding pada tanggal 7 Mei 2014 yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Ambon dengan Surat Panitera Nomor W24-A1/629/HK.05/VI/2014 bertanggal 18 Juni 2015 telah terdaftar di Register Perkara Banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi

Agama

Ambon

pada

tanggal

22

Juni

2015

dengan

Nomor

3/Pdt.G/2015/PTA.AB;

TENTANG HUKUMNYA Dalam proses banding Menimbang, bahwa oleh sebab permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima; Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding; Dalam Pokok Perkara Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam petitum surat permohonannya tertanggal 20 Oktober 2014 adalah mohon agar pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut: PRIMER : 1. Mengabulkan permohonan Thalak Pemohon untuk seluruhnya; 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon;

3. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku; SUBSIDEIR : Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 3/Pdt.G/2015/PTA.AB

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon yang memohon izin untuk menceraikan Termohon, maka Majelis hakim tingkat banding sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu Majelis mempertimbangan perkara a quo dari segi formilnya; Menimbang, bahwa Pemohon didalam permohonannya yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasanya tanggal 20 Oktober 2014 pada “identitas Termohon” menerangkan Termohon bertempat tinggal di KOTA AMBON dengan tanpa menyebutkan dikecamatan mana serta kota atau kabupaten mana alamat tersebut; Menimbang, bahwa dengan tanpa dijelaskan secara pasti alamat Termohon tersebut maka, berarti permohonan permohon tidak memenuhi sarat untuk sebuah permohonan atau

cacat formil sebagaimana ketentuan pasal 142 R.Bg, sekalipun

demikian Majelis merasa perlu untuk mempertimbangkan lebih jauh apakah permohonan tersebut layak untuk disidangkan; Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti lebih lanjut posita permohonan pemohon ternyata: 1. Bahwa pada posita gugatan poin ke 2 diuraikan: setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kota Ambon, selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya dan kemudian pada bulan Juli Tahun 2002 Pemohon dan Termohon pindah alamat ke Kota Masohi, kemudian pada awal Tahun 2005 Pemohon dan Termohon pindah lagi ke Kabupaten Seram Bagian Timur. 2. Bahwa pada poin ke 9 diuraikan pula: sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun lamanya, akibat Termohon yang keluar meninggalkan rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Termohon juga selalu meminta untuk diceraikan; 3. Bahwa selain dari posita diatas, tidak ada klausula lebih lanjut yang menjelaskan alamat pasti terakhir dari Termohon,

sementara perkara ini diajukan di

Pengadilan Agama Ambon; 4. Bahwa dengan meneliti dan mencermati runut posita tidak pula ditemukan bahwa keluarnya Termohon dari tempat kediaman bersama itu pindah dan tinggal di kota Ambon;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 3/Pdt.G/2015/PTA.AB

5. Bahwa jika diikuti retorika Pemohon bahwa Termohon pergi ke Ambon berarti Termohonlah yang meninggalkan tempat kediaman bersama, maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini diajukan ditempat Pemohon yaitu di Bula yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Masohi; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas ternyata perkara diajukan dengan tanpa alamat yang jelas dan pasti sehingga tidak diketahui pula secara jelas dan pasti pengadilan mana yang berwenang mengadili perkara a quo, dengan demikian permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima; Menimbang, bahwa dalam mengambil keputusan ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpedoman pada Kaidah Ushuliyah yang menyatakan bahwa:

‫احكي يتعلق على اظو هل‬ Artinya : Keputusan itu berpedoman kepada fakta-fakta yang nyata. Menimbang, bahwa oleh sebab permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang atas perkara ini tidak dapat diterima, maka menurut hukum pemeriksaan ulang atas materi perkara pada tingkat banding tidak dapat dilakukan demikian

juga

terhadap

memori

banding

Pembanding

juga

tidak

dapat

dipertimbangkan. Dalam Kesimpulan Tingkat Banding Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 320/Pdt.G/2014/PA.Ab yang dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2014 Masehi, bertepatan dengan tangga 18 Rajab 1436 Hijriah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini; Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undan-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara pada tingkat

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 3/Pdt.G/2015/PTA.AB

pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding. Sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding; Dengan mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini; M E NG A DI L I Menyatakan permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding dapat diterima; Membatalkan

putusan

Pengadilan

Agama

Ambon

Nomor

320/Pdt.G/2014/PA.Ab yang dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1436 Hijriah, dengan mengadili sendiri: 1.

Menyatakan permohonan Pemohon/Terbanding tidak dapat diterima.

2.

Menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 491.000.-(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), dan menghukum Pembanding/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah); Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan

Tinggi Agama Ambon pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2015 Masehi. bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1436 Hijriyah. oleh kami DRS.H.HASAN BASRI HARAHAP, SH.,MH., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon sebagai hakim ketua majelis, DRS.MAHMUDI.,MH, dan Drs.SULEM AHMAD,SH.MA., masingmasing sebagai hakim anggota; dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh ABDUL ROCHMAN, SHI selaku panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara akim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

DRS.MAHMUDI.,MH

DRS.H.HASAN BASRI HARAHAP, SH,MH.

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 3/Pdt.G/2015/PTA.AB

Hakim Anggota, ttd Drs. SULEM AHMAD,SH.,M.A. Panitera Pengganti, ttd ABDUL ROCHMAN, SHI

Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya pemberkasan

: Rp 139.000,00

2. Biaya redaksi

: Rp

5.000,00

3. Biaya materai

: Rp

6.000,00

Jumlah

: Rp 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disalin Sesuai Aslinya Ambon, 9 Juli 2015 Panitera Pengadilan Tinggi Agama Ambon

ttd Drs. H. Husein Kumkello, MH

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 3/Pdt.G/2015/PTA.AB