PTA.AB DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SALINAN PUTUSAN Nomor 1/Pdt.G/2015/PTA.AB

‫الرحِيم‬ َّ ‫من‬ َّ ِ‫ِب ْسم هللا‬ ِ ‫الر ْح‬ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON mengadili pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara gugatan waris antara: 1.Hj. Hapsah binti Muhammad Saleh Marasabessy, umur 71 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Taman Manggis Indah, Blok M, No. 9 Depok, Jawa Barat, semula sebagai Penggugat I, sekarang sebagai Pembanding I; 2.Hj. Halimah binti Muhammad Saleh Marasabessy, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempatkediaman di Jln. Cibubur VII, Kapling Dokter RT.001/ RW. 09, Jakarta Timur, semula

sebagai

Penggugat

II,

sekarang

sebagai

Pembanding II; 3.Hj. Farida binti Muhammad Saleh Marasabessy, umur 60 tahun, agama tempat

Islam,

kediaman di Bekasi Regensi, Blok D.7. No. 6,

RT.003/ RW. 005, Kelurahan Wanasari,

Kecamatan

Cibitung Bekasi, semula sebagai Penggugat III, sekarang sebagai Pembanding III; Dalam hal ini Pengugat I, II dan III memberikan kuasa khusus kepada :

1.

Latif Lahane, SH, 2. Made Rahman Marasabessy,

SH, Advokat pada kantor Advokat dan Penasehat Hukum Lahane dan Rekan, beralamat di Jalan Baru Masawoi (IAIN) RT.003/ RW. 017, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 26/SKK/2014 tanggal 26 Mei 2014; melawan :

Hal 1 dari 23ha lPutusan Nomor 1/Pdt.G/2015/PTA. AB

1. Hasan bin Muhammad Saleh Marasabessy, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta/Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat rumah Kopi Reno, Depan Masjid Raya Al. Fatah, Kelurahan

Hanipopu, Kecamatan

Sirimau, Kota

Ambon,

Semula sebagai Tergugat I, sekarang sebagai Terbanding I; 2. Abdullah bin Muhammad Saleh Marasabessy, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Yos Sudarso, Toko AR, Kelurahan Hanipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon semula sebagai Tergugat II, sekarang sebagai Terbanding II; Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa khusus kepada : 1. Arifin P. Grisya, SH, 2. Hasan Ohorella,SH, 3. La

Maeni,

SH, Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor dan beralamat di Jalan Samratulangi No.126 (Kantor PT.Modern Multi Guna) Kota Ambon, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 52/SKK/2014 tanggal 6 Oktober 2014; 3. Hj. Saoda Marasabessy, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu

Rumah

Tangga, alamat ( dahulu) Depok Maharaja, Blok P. I. No. 24, RT.004/ RW. 12, Kelurahan Rangkepanjaya,

Kecamatan

Pancoran Mas. (sekarang) beralamat di Jalan Danapuri Perumahan Vila Mutiara Dua (VMC2) No. 12 A., Kelurahan Harjamuktri, Kecamatan Cimanggis (Kode Pos 16954), semula sebagai Turut Tergugat, sekarang sebagai Turut Terbanding; Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada : 1. Arifin P. Grisya, SH, 2. Hasan Ohorella, SH,3. La SH, Advokat

Maeni,

dan Penasihat Hukum yang berkantor dan

beralamat di Jalan Samratulangi No.126 (Kantor PT.Modern Multi Guna) Kota Ambon, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 53/SKK/2014 tanggal 9 Oktober 2014;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Hal 2 dari 23ha lPutusan Nomor 1/Pdt.G/2015/PTA. AB

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding; TENTANG DUDUK PERKARANYA

Dalam Tingkat Pertama [1]Mengutip

uraian

sebagaimana

termuat

dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ambon Nomor

dalam

putusan

yang

161/Pdt.G/2015/PA.Ab

tanggal 18 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1436 Hijriyah, yang amarnya menyatakan sebagai berikut: Dalam Eksepsi :

1. Menyatakan eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat/Kuasanya dan Turut Tergugat/Kuasanya beralasan hukum; 2. Menyatakan gugatan para Penggugat/Kuasanya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard); 3. Menghukum para Penggugat/Kuasanya untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) Dalam Administrasi Banding [2]Membaca berita acara sidang terakhir di tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 18 Nopember 2014, dimana pada hari dan tanggal tersebut telah dibacakan putusan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat , Kuasa para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat; Membaca Akta permohonan banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ambon, yang menyatakan bahwa pada hari Jum’at, tanggal 21 Nopember 2014, para Penggugat telah mengajukan permohonan

banding

terhadap

putusan

Pengadilan

Agama

tersebut,

permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 25 Nopember 2014;

Hal 3 dari 23ha lPutusan Nomor 1/Pdt.G/2015/PTA. AB

Membaca pemberitahuan inzage yang dibuat oleh Jurusita bahwa para pihak telah diberikan kesempatan untuk melihat berkas perkara banding pada tanggal 08 Desember 2014, namun ternyata para pihak tidak ada yang datang untuk keperluan itu, sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Ambon tanggal 22 Desember 2014; Membaca surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Ambon tanggal 22 Desember 2014, yang menyatakan bahwa Para Pembanding yang sampai dengan pengiriman berkas banding ini ke Pengadilan Tinggi Agama Ambon, ternyata Pembanding tidak memasukkan memori banding, Majelis Hakim tingkat banding memandang tidak menjadi halangan untuk diteruskan pemeriksaan perkara ini; Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor W24-A/74/Hk.05/I/2015 tanggal 6 Januari 2015, yang menerangkan bahwa perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Ambon dalam Register Perkara Banding pada Nomor 1/Pdt.G/2015/PTA.AB tanggal 2 Januari 2015; TENTANG HUKUMNYA Dalam Proses Banding [3]Menimbang, bahwa oleh sebab permohonan banding Pembanding untuk pengadilan ulang pada tingkat banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut formil dinyatakan dapat diterima; Dalam Pengadilan Ulangan Pada Tingkat Banding [4]Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Ambon sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding atas perkara yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat pertama; Dalam Upaya Damai Hal 4 dari 23ha lPutusan Nomor 1/Pdt.G/2015/PTA. AB

[5]Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Ambon telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung dalam sidang tanggal 13 Oktober 2014 yang dihadiri oleh kuasa hukum para Penggugat dan kuasa hukum para Tergugat serta kuasa hukum turut Tergugat maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator melakukan proses

Drs. Dasri Akil, S.H yang telah

mediasi antara kedua belah pihak pada tanggal 22

September 2014 dan tanggal 9 Oktober 2014, namun ternyata berdasarkan laporan mediator tersebut dengan suratnya tertanggal 13 Oktober 2014, upaya damai tersebut tidak berhasil (gagal) dan oleh karenanya majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon berpendapat bahwa upaya damai tersebut secara hukum telah cukup dan oleh karenanya pula pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan; Dalam Eksepsi [6]Menimbang, bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat dalam sidang tahap jawaban yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 melalui jawaban tertulis mereka bertanggal 27 Oktober 2014 telah mengajukan eksepsi dan memohon agar Pengadilan menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima; Bahwa dalam eksepsinya para Tergugat mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa bila dilihat secara seksama gugatan Para Penggugat pada posita gugatannya menunjukkan kalimat yang mengulang-ngulang dan sangat tumpang

tindih

dengan

petitum

gugatannya.

Bahkan

kalau

kita

membacanya membuat Para Tergugat dan/atau mungkin Majelis Hakim Yang Mulia sangat bingung dengan kalimat yang mengulang-ngulang tersebut. Padahal menurut hukum acara perdata yang dianut dalam praktek Peradilan di Indonesia, posita gugatan harus sesuai dengan apa yang dimintakan dalam petitum gugatannya. Karena posita gugatan Para Penggugat menguraikan tidak secara cermat, maka sangat berpengaruh pada petitum surat gugatannya. Apalagi kedudukan petitum dalam surat gugatan merupakan syarat formil yang bersifat mutlak. Dengan demikian Hal 5 dari 23ha lPutusan Nomor 1/Pdt.G/2015/PTA. AB

maka posita gugatan Para Penggugat yang mengulang-ngulang kalimat sangat berpengaruh pula pada petitum gugatannya maka menurut hukum acara perdata sangat bertentangan dengan tertib beracara, sehingga mengakibatkan gugatan Para Penggugat sama sekali tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan yang ditentukan oleh undang-undang sebagaimana dianut dalam Pasal 118 HIR atau Pasal 142 RBg sebagai dasar utama ketentuan formulasi yang sah menurut hukum didasarkan dari berbagai ketentuan yang terserak. Dari ketentuan-ketentuan yang berserakan itulah ditentukan formulasi dan sistimatika yang tepat dan memenuhi syarat; 2. Gugatan Para Penggugat Yang Diajukan Bersifat Gugatan Volunter; Bahwa, bahkan bila melihat dan membaca secara seksama maksud dan tujuan dari pada gugatan Para Penggugat adalah menyangkut 2 (dua) substansi pengertian gugatan yaitu: 1) Perkara Penetapan waris dan 2). Perkara Pembagian Harta Warisan. Dari 2 (dua) substanasi pengertian di atas, menurut Hukum Acara Perdata maupun Hukum Acara Peradilan Agama Islam, maka gugatan Para Penggugat

merupakan

gugatan

Penggabungan

sehingga

sangat

bertentangan dengan Azas Hukum Acara Perdata maupun Hukum Acara Peradilan Agama Islam maupun Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, dimana menyangkut Penetapan Waris haruslah diajukan/dimintakan tersendiri dan tidak dapat digabungkan dengan Pembagian Warisan; Sedangkan bila dilihat dalam kacamata Hukum Acara Perdata maupun Hukum Acara Perdata Agama Islam “gugatan Para Penggugat yang meminta Penetapan Waris sekligus Pembagian Harta Warisan terhadap Para Tergugat (Tergugat I dan II) maupun Turut Tergugat merupakan penggabungan gugatan yang bersifat ciri dan karakter yang paling utama yaitu “Gugatan Volunter”, karena kedua ciri dan karakter gugatan Para Penggugat di atas telah melekat pada suatu gugatan, dengan sendirinya menandakan gugatan yang bersifat VOLUNTER dan sangat bertentangan

Hal 6 dari 23ha lPutusan Nomor 1/Pdt.G/2015/PTA. AB

dengan tertib hukum acara perdata maupun tertib Hukum Acara Peradilan Agama Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 55 jo Penjelasan Pasal 60. Gugatan Para Penggugat seperti itu telah melampaui batas, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.Sebagai contoh kasus, dapat dilihat dalam putusan MA RI tanggal 30-6-1987 No. 1210 K/Pdt/1985. Pertimbangannya menyatakan “Pengadilan Negeri yang telah memeriksa/ memutus permohonan tentang hak atas tanah tanpa ada suatu sengketa, menjalankan yuridiksi volunter yang tidak ada dasar hukumnya, Permohonan tersebut seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima”. Contoh lain dapat dilihat dalam putusan MA RI tanggal 5-11-1975 No. 130 K/Sip/1957, yang pertimbangnya kira-kira berbunyi : “bahwa permohonan yang diajukan Pemohon hanya meminta agar pengadilan memutuskan siapa saja ahli waris”; Bahwa, bahkan telah terbukti menurut hukum, bahwa gugatan Para Penggugat telah bersifat sepihak (Ex Parte), dimana kalau Pihak Para Penggugat ingin mengajukan gugatan Penetapan Waris dan Pembagian Harta Waris, maka cukup 1 ((satu) orang saja, sendiri sebagai pihak Pemohon yang mengajukan gugatan (Permohonan) tanpa menarik orang lain dan/atau saudara kandung sebagai pihak Tergugat dan pihak Turut Tergugat sebagaiman terlihat dalam gugatan Para Penggugat tertanggal 26 Mei 2014 maupun perbaikan gugatan tertanggal 13 Oktober 2014 tersebut. Itu sebabnya gugatan Para Penggugat bersifat gugatan volunter yang disebut juga sebagai permohonan sepihak atau permohonan yang tidak bersifat partai. Boleh saja Pemohon memasukkan orang lain dalam permohonan, tapi kedudukan orang-orang tersebut bukan subjek yang berdiri sebagai pihak Tergugat. Mereka berada di dalam gugatan tak ubahnya sebagai objek yang “pasif”. Seperti dalam permohonan Penetapan Ahli Waris. Misalkan A mengajukan permohonan, agar A dengan saudaranya B, C, dan D dinyatakan ahli waris dari orang tua mereka. Dalam hal ini yang bertindak sebagai pihak hanya A. Sedangkan B, C, dan D tidak tahu apa-apa dan tidak ditempatkan dalam kedudukan sebagai pihak Tergugat maupun Turut Tergugat. Namun mereka

Hal 7 dari 23ha lPutusan Nomor 1/Pdt.G/2015/PTA. AB

berkedudukan sebagai objek dalam permohonan (gugatan). Berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh Para Tergugat di atas maka menurut hukum gugatan Para Penggugat yang telah bersifat sepihak (Ex Part) dan telah memenuhi ciri dan karakter gugatan volunter. Dengan demikian maka menurut hukum dan putusan MA RI di atas, patutlah bagi Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Agama Ambon untuk menyatakan gugatan Para Penggugat harus ditolak atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima seluruhnya; 3. Gugatan Para Penggugat Obscur Libel karena Para Penggugat tidak mencantumkan secara jelasa Batas-Batas dan letak Objek waris yang terletak di Jalan A.M. Sangadji; Bahwa pada posita butir 2.1, 3 dan 5.a serta petitum butir 4, Para Penggugat menuntut agar objek waris yang terletak dijalan AM. Sangaji ditetapkan sebagai harta warisan Almarhum Hi. Muhammad Saleh Marasabessy dan Almarhumah Hj. Bunasarah Tuanaya, tuntutan Para Penggugat atas objek waris yang terletak dijalan AM. Sangaji tersebut Obscur Libel, sebab : - Para Penggugat dalam gugatan sama sekali tidak menyebutkan dengan jelas mengenai Batas-Batas dari objek waris tersebut; - Para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas mengenai nomor bangunan objek sengketa, tidak menyebutkan letak wilayah RT apa? RW apa?

Kelurahan apa? dan wilayah Kecamatan apa objek waris

posita butir 2.1, 3 dan 5.a tersebut berada ? Dengan tidak disebutkannya secara jelas mengenai batas-batas dan letak tanah waris yang kini menjadi objek sengketa posita 2.1, 3 dan 5.a, sehingga dengan sendirinya menyebabkan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima. (Hal mana ditegasakan dalam Putusan MARI tanggal 17 April 1979 No. 1149 K/Sip/1970 jo Putusan MARI tanggal 26 April 1979 No. 1391 K/Sip/1975, yang menyatakan bahwa gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas batas-batas, letak tanah sengketa, maka gugatan haruslah tidak dapat diterima);

Hal 8 dari 23ha lPutusan Nomor 1/Pdt.G/2015/PTA. AB

Oleh karena Para Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas batasbatas objek waris yang terletak dijalan A.M. Sangaji serta tidak menyebutkan dengan jelas letak objek waris tersebut berada, maka dengan sendirinya mengakibatkan gugatan Para Penggugat obscuur libel dan gugatan tidak dapat diterima); 4. Gugatan Fundamentum Petendi atau Posita atau Dasar Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas; Bahwa unsur yang sangat penting diperhatikan dalam membuat suatu gugatan adalah posita (dasar hukum) dan dasar fakta. Harus ada hubungan hukum antara Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat tersebut dengan objek sengketa, akan tetapi dalam perkara ini objek-objek sengketa yang dituntut oleh Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum, yaitu: 1. Sebidang tanah pekarangan dengan luas 99 M2 yang diatasnya terdapat sebuah bangunan rumah, terletak di Kota Ambon Jln. A.M.Sangaji, yang saat ini lebih dikenal dengan Penjahit TIK-TOK; dimana objek waris tersebut oleh Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat telah menghibahkannnya kepada Ibu Kandung yang bernama almh. Hj. Bunasara Tunaya Akta Hibah

No. 10/HB/1988

tanggal 18 Nopember 1988 yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT Muhammad Gimin Kotta, SH, kemudian almh. Hj. Bunasara Tunaya menghibahkannya objek waris tersebut kepada

Para

Tergugat

berdasarkan berdasarkan Akta Hibah No. 14/Sirimau/1995 tertanggal 17 Nopember 1995 yang dibuat dihadapan Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Tuasikal Abua, SH, yang selanjutnya Badan Pertanahan Kota Ambon telah melakukan perubahan nama kepemilikan terhadap Sertifikat Hak Milik No. 41 dari nama almh. Hj. Bunasara Tunaya dibalik nama kepada Para Tergugat. Sehingga secara hukum objek waris yang terletak dijalan AM. Sangaji bukan lagi merupakan harta warisan dari Alm. Hi. Muhammad Saleh Marasabessy dan Almh. Hj. Bunasarah Tuanaya dengan kata lain objek sengketa yang terletak di Jalan A.M.

Hal 9 dari 23ha lPutusan Nomor 1/Pdt.G/2015/PTA. AB

Sangaji serta tidak mempunyai hubungan hukum waris lagi dengan Para Penggugat; 2. Sedangkan terhadap bidang-bidang tanah yang dimaksud dalam gugatan Para Penggugat di bawah ini pada butir : 2.2 Sebidang tanah pekarangan dengan luas kurang lebih 29,15 M X 7 M, terletak di Desa/Negeri Kailolo, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah; 2.3 Sebidang tanah pertanian berukuran kurang lebih 84,50M2 X 45,50M, terletak di Desa/Negeri Kailolo, Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah; Bukanlah tanah warisan, akan tetapi adalah tanah milik anak kandung

Tergugat

I

yang

bernama

Hendra

Marasabessy

(almarhum) dan di atas tanah tersebut telah ditanami pohon-pohon cengkih oleh Tergugat I. Bahkan setelah anak kandung Tergugat I meninggal dunia sampai saat ini Tergugat I tidak lagi merawatnya; 2.4 Sebidang tanah pertanian berukuran kurang lebih 1.800M, terletak di

Desa/Negeri

Liang,

Pulau

Ambon,

Kecamatan

Salahutu

Kabupaten Maluku Tengah sejak dahulu sampai sekarang Para Tergugat tidak pernah menguasai, menikmati dan memilikinya seprti yang dikatakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya tersebut; Menurut Hukum Islam Para Tergugat selaku Laki-Laki dan/atau wali dari Para Penggugat dan Turut Tergugat, Para Tergugat sama sekali tidak berkeberatan sedikitpun apabila Para Penggugat termasuk Turut Tergugat wajib hukumnya untuk menguasai, menikmatinya termasuk bisa/dapat membangun rumah dalam bentuk apapun di atasnya; Apabila Para Penggugat ingin mengusai, menikmati silahkan saja !! Asalkan jangan dialihkan (dijual) kepada orang lain, hal ini sesuai amanat dari Alm. Hi. Muhamad Saleh Marasabessy semasa hidupnya yang disampaikan kepada Almarhum Drs. Hasyim Rahman dan kemudian Alm.Drs. Hasyim Rahman yang telah

Hal 10 dari 23ha lPutusan Nomor 1/Pdt.G/2015/PTA. AB

menyampaikannya secara tertulis di Ambon pada tahun 1993 kepada almh. Hj. Bunasara Tunaya sebelum meninggal dunia yang kesemuanya Para Tergugat akan membuktikannya pada saat pembuktian; Bahwa objek-objek sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini, maka menurut hukum sama sekali tidak ada perselisihan hukum sedikitpun terhadap objek-objek sengketa dengan Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat dalam perkara a quo ini; Hal ini pula telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dimana terbukti Para Penggugat yang mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat maupun terhadap Turut Tergugat di Pengadilan Agama Ambon tidak satupun dapat menyelesaikan terhadap harta warisan yang dituntut dalam gugatannya tersebut. Bahkan dari gugatanguatan yang pernah diajukan di Pengadilan Agama Ambon dinyatakan gugur dan dinyatakan tidak dapat diterima, disebabkan Para Penggugat tidak serius. Karena itu menurut hukum gugatan Para Penggugat haruslah ditolak dan dikesampingkan seluruhnya oleh Pengadilan Agama Ambon, bahkan gugatan patutulah dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya oleh Pengadilan; 5. Kompotensi Absolut (absolute competentie), Pengadilan Agama Ambon Tidak Berwenang Mengadili Objek Sengketa Waris Bidang Tanah dengan Luas 99 M2 terletak di Jln. A.M Sangadji Kota Ambon; Bahwa terhadap Objek Sengketa Waris dengan luas 99 M2 yang diatasnya terdapat sebuah bangunan rumah, terletak di Jln A.M. Sangadji Kota Ambon, yang saat dikenal dengan PENJAHIT TIK-TOK sebagaimana tercantum dalam gugatan Para Penggugat pada posita butir 2.1, 3 dan 5.a maupun petitum butir 4 adalah tidak benar, sebab objek sengketa tanah warisan yang terletak di Jln A.M. Sangadji Kota Ambon tersebut adalah hak milik perdata dari Para Tergugat (Tergugat I dan II) yang telah dikuasai selama 19 tahun lamanya, yang diperolehnya dari Ibu Kandung Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat yang bernama

Hal 11 dari 23ha lPutusan Nomor 1/Pdt.G/2015/PTA. AB

Almh. Ny. Hj. Bunasara Tuanaya, sesuai Akta Hibah

No.

14/Sirimau/1995 tertanggal 17 Nopember 1995 yang dibuat dihadapan Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Tuasikal Abua, SH Sedangkan Ny. Hj. Bunasara Tuanaya memperoleh objek sengketa tersebut dari Para Penggugat,

Turut

Tergugat

dan

Para

Tergugat

yang

telah

menghibahkannya kepada almh.Ny. Hj. Bunasara Tuanaya berdasarkan Akta Hibah No. 10/ HB/ 1988 tertanggal 18 Nopember 1988 yang dibuat dihadapan Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Muhammad Gimin Kotta, SH; Dengan demikian Sertifikat Hak Milik No. 41 tersebut diatas yang semula atas nama almh. Ny. Hj. Bunasara Tuanaya telah dilakukan perobahan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Ambon atas nama Para Tergugat. Hal ini pula telah diakui dan dibenarkan oleh orang tua dari Kuasa Para Penggugat (Made Rahman Marasabessy, SH) yang bernama

Drs.

Hasyim Rahman (Almarhum) sesuai surat tertulis yang dibuat di Ambon tahun 1993 yang ditujukan kepada Hi. Bunasara Tuanaya (Almarhumah) masih hidup yang kesemuanya Para Tergugat akan membuktikannya pada saat pembuktian surat; Bahwa menurut hukum dan ketentuan hibah yang diatur dalam Pasal 1666 KUHPerdata, yakni : Hibah adalah perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali. Lebh lanjut menurut Ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah menyatakan “ Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itiked baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang

Hal 12 dari 23ha lPutusan Nomor 1/Pdt.G/2015/PTA. AB

bersangkutan

ataupun

tidak

mengajukan

gugatan

ke

Pengadilan

mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”; Dengan demikian sesuai Putusan Mahkamah Agung RI dan ketentuanketentuan sebagimana dijelaskan oleh Para Tergugat di atas, maka menurut hukum Objek Sengketa Waris dengan luas 99 M2 yang terletak di Jln A.M. Sangadji Kota Ambon

sudah menjadi hak milik sah Para

Tergugat; Apabila Para Penggugat ingin mengambil kembali dan/ atau ingin meminta objek sengketa waris di atas dari Para Tergugat untuk dibagi menurut hukum Islam, maka menurut hukum perdata Para Penggugat harus terlebih dahulu mengajukan gugatan Pembatalan Hibah di Pengadilan Negeri dan/atau di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan menarik pihak-pihak yang ikut melakukan perbuatan hukum hibah berdasarkan akta-akta hibah (Pihak Notaris) maupun terhadap pihak Kantor Pertanahan Kota Ambon yang telah melakukan perobahan nama atas Sertifikat Hak Milik No. 41 semula atas nama Alm. Hj. Bunasara Tuanaya dan sekarang telah beralih atas nama Para Tergugat dan menjadi

hak milik sudah 19 Tahun lamanya sebagai pihak Tergugat

maupun Turut Tergugat dalam perkara perdata tersendiri; Berdasarkan uraian diatas Pengadilan Agama Ambon tidak berwenang mengadili perkara a quo ini dan yang berwenang mengadili objek sengketa waris mengenai posita butir 2.1, posita butir 3 dan posita butir 5. a maupun petitum butir 4 melainkan Pengadilan Negeri Ambon dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang berweanang memeriksa dan mengadili perkara ini, berdaskan uraian-uraian tersebut diatas, maka sepatutnyalah

gugatan

Para

Penggugat

dinyatakan

ditolak

atau

setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard); 6. Gugatan Para Penggugat Mengandung Cacat Formil; Bahwa, apabila Para Penggugat tetap bersikeras menuntut pembagian harta warisan pada posita butir 2.1, 3 dan 5. a maupun petitum butir 4 tersebut, maka menurut hukum acara perdata, Para Penggugat harus mengikut-sertakan pihak-pihak lain yaitu Badan Pertanahan Kota Ambon

Hal 13 dari 23ha lPutusan Nomor 1/Pdt.G/2015/PTA. AB

maupun Pihak Notaris) sebagaimana dimaksud pada dalil dan alasan di atas dalam perkara a quo ini. Oleh karena Para Penggugat tidak mengikut sertakan pihak-pihak di atas sebagai Tergugat dan/atau Turut Terguga ikut bersama-sama dengan Para Tergugat dalam perkara a quo ini, maka dengan sendirinya mengakibatkan gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil, sehingga Dengan demikian patutlah bagi Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (lihat Putusan MA RI Putusan MA RI No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 jis Putusan MA RI No. 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1997, Putusan MA RI No. 216 K/Sip/1974 tanggal 27 Maret 1975, Putusan MARI No. 437 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975, MA RI 1078 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975, Putusan MA RI No. 1669 K/Sip/1983 tanggal 29 Nopember 1984 dan Putusan MA RI No. 938 K/Sip/1971 tanggal 30 September 1972, dinyatakan tidak dapat diterima karena kelengkapan dari para pihak berperkara yang harus digugat, akan tetapi tidak digugat dan/ atau sebagai Tergugat/ Turut Tergugat dan/ atau Penggugat tidak lengkap (Plurium Litis Consertium); 7. Bahwa berdasarkan uraian pada eksepsi diatas terlihat dengan jelas bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara ini telah Cacat hukum, sehingga

sepantasnya bagi Pengadilan untuk

menyatakan bahwa

gugatan Para Penggugat Cacat Hukum dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima; Bahwa dalam eksepsinya Turut Tergugat telah pula mengajukan alasanalasan yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Gugatan Para Penggugat Obscur Libel karena Para Penggugat tidak mencantumkan secara jelasbatas-batas dan letak objek waris yang terletak di jalan A.M. Sangadji; Bahwa pada posita butir 2.1, 3 dan 5.a serta petitum butir 4, Para Penggugat menuntut agar objek waris yang terletak dijalan A.M. Sangaji ditetapkan sebagai harta warisan Alm. Hi. Muhammad Saleh Marasabessy dan Almh. Hj. Bunasara Tuanaya, tuntutan Para Penggugat atas objek waris yang terletak dijalan A.M. Sangaji tersebut Obscur Libel, sebab : Hal 14 dari 23ha lPutusan Nomor 1/Pdt.G/2015/PTA. AB

- Para Penggugat dalam gugatan sama sekali tidak menyebutkan dengan jelas mengenai batas-batas dari objek waris tersebut; - Para Penggugat tidak menyebutkan secara terperinci dan jelas mengenai

nomor

bangunan, letak dalam RT

atau

RW

serta

Kelurahan/Desa dan wilayah Kecamatan dimana objek waris 2.1, 3 dan 5.a serta petitum 4 tersebut berada ? Dengan tidak disebutkannya secara jelas mengenai batas-batas dan letak tanah warisan yang kini menjadi objek posita 2.1, 3 dan posita 5.a, serta petitum 4 sehingga dengan sendirinya menyebabkan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; (Hal mana ditegasakan dalam Putusan MA RI tanggal 17 April 1979 No. 1149 K/Sip/1970 jo Putusan MA RI tanggal 26 April 1979 No. 1391 K/Sip/1975, yang menyatakan bahwa gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas batas-batas dan

letak tanah sengketa, maka gugatan

haruslah tidak dapat diterima); Oleh karena Para Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas batasbatas objek harta waris yang terletak dijalan AM. Sangaji serta tidak menyebutkan dengan jelas letak objek waris tersebut berada, dalam RT/RW apa?, Keluarahan apa? Wilayah Kecamatan apa? Dan nomor objek sengketa 2.1, 3 dan posita 5.a serta petitum 4 tersebut berada, maka dengan sendirinya mengakibatkan gugatan Para Penggugat obscuur libel dan gugatan tidak dapat diterima); 2. Gugatan

Para

Penggugat

Mengandung

Cacat

Formil

karena

kekuarangan Pihak Tergugat; Bahwa mengingat objek sengketa 2.1, 3 dan 5.a serta petitum 4 telah mempunyai Sertifikat Hak Milik

Nomor 41 atas nama Para Tergugat,

maka Para Penggugat terlebih dahulu menyatakan sertifikat yang diterbitkan atas nama Para Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum mengingat,

sehingga pihak Badan Pertanahan Kota Ambon yang

menerbitkan sertfikat Hak Milik No. 41 pada objek harta waris 2.1, 3 dan posita

5.a serta petitum 4 atas nama Para Tergugat harus ditarik Hal 15 dari 23ha lPutusan Nomor 1/Pdt.G/2015/PTA. AB

sebagai subjek Turut Tergugat dalam perkara ini, barulah dilakukan penetapan pembagian warisan. Oleh karena Para Penggugat tidak mengikut sertakan pihak-pihak di atas sebagai Tergugat dan/atau Turut Tergugat ikut bersama-sama dengan Para Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara a quo ini, maka dengan sendirinya

mengakibatkan

gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil dan menyebabkan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (lihat Putusan MA RI Putusan MA RI No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 jis Putusan MA RI No. 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1997, Putusan MA RI No. 216 K/Sip/1974 tanggal 27 Maret 1975, Putusan MA RI No. 437 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 jo MA RI 1078 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975, Putusan MA RI No. 1669 K/Sip/1983 tanggal 29 Nopember 1984 dan Putusan MA RI No. 938 K/Sip/1971 tanggal 30 September 1972, dinyatakan tidak dapat diterima karena kelengkapan dari para pihak berperkara yang harus digugat, akan tetapi tidak digugat dan/ atau sebagai Tergugat/ Turut Tergugat dan/ atau Penggugat tidak lengkap (Plurium Litis Consertium); [7]Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat poin 1, majelis hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa dalam uraian gugatan kalimat yang mengulang-ulang dan sangat tumpang tindih dengan petitum gugatannya sulit untuk dipahami dan bisa mengakibatkan multi tafsir, seperti posita 2 B tentang harta warisan poin 2.1 sampai dengan 2.4 diulangi lagi pada posita 5.a, 5.b, 5.c surat gugatan yang telah diperbaiki kemudian diulangi lagi posita 7 surat gugatan yang telah diperbaiki. Semua ini membuat bukan menambah jelas surat gugatan, tetapi malah menjadi kurang jelas atau kabur sehingga bertentangan dengan putusan Mahkamah

Agung

No.547

K/Sip/1971

tanggal

15

Maret

1972

yang

menegaskan perumusan kejadian secara singkat, oleh karena itu menurut Majelis, eksepsi para Tergugat tersebut beralasan hukum dan oleh karenanya dapat diterima;

Hal 16 dari 23ha lPutusan Nomor 1/Pdt.G/2015/PTA. AB

[8]Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa gugatan malah menjadi kurang jelas atau kabur setelah diperbaiki, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa setelah membaca dan meneliti secara seksama gugatan para Penggugat berikut perbaikannya dalam persidangan tanggal 13 Oktober 2014, majelis hakim tingkat banding menilai bahwa perbaikan itu bukan menjadikan kabur tapi sebaliknya, karena penunjukkan antara posita poin 2.1 s/d 2.4 itu, kemudian dirinci atau dijelaskan dengan poin 5 s/d 8 menjadikan gugatan semakin terang hal ini didasarkan pada pemahaman dari posita tersebut yang menunjukkan hubungan keduanya bukan lepas sama sekali tapi ada kaitannya atau setidak-tidaknya dengan merujuk pada luas tanah dan letak tanah tersebut keadaan ini menjadikan semakin jelaslah apa yang dimaksud dan dikehendaki oleh para Penggugat, dengan demikian eksepsi para Tergugat pada poin ini dinyatakan tidak dapat diterima dan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama sepanjang butir ini harus dibatalkan; [9] Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat poin 2, perkara ini harus diajukan secara volunter, majelis hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II/Kuasanya tersebut di atas sudah menyangkut pokok perkara, maka eksepsi tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan; [10]Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa hal ini sudah menyangkut pokok perkara (materil) eksepsi ini tegas mengenai formilnya

gugatan,

oleh

karena

itu

majelis

hakim

tingkat

banding

mempertimbangkan sendiri bahwa perkara a quo benar merupakan kumulasi objektif antara penetapan ahli waris (bersifat volunter) dengan pembagian harta warisan (bersifat kontensius), terhadap kedua perkara ini dibenarkan oleh hukum acara untuk digabungkan karena mempunyai hubungan yang erat (Innerlijke samenhangen) sekaligus untuk memudahkan pemeriksaan, hal ini lebih lanjut dijabarkan dalam buku II halaman 76 Pedoman Pelaksanaan Tugas

Hal 17 dari 23ha lPutusan Nomor 1/Pdt.G/2015/PTA. AB

dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi 2010, dengan demikian eksepsi para Tergugat pada poin ini dinyatakan tidak dapat diterima; [11] Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat poin 3 dan eksepsi Turut Tergugat poin 1 yaitu Gugatan Para Penggugat Obscur Libel karena Para Penggugat tidak mencantumkan secara jelas batas-batas dan letak objek waris yang terletak di jalan A.M. Sangadji, majelis hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan bahwa setelah mencermati gugatan para Penggugat ternyata objek sengketa posita 2.1, 3 dan 5.a memang benar tidak menyebutkan dengan jelas mengenai batas-batas dari objek tersebut, tidak ada menyebutkan secara jelas mengenai nomor bangunan objek sengketa, tidak menyebutkan letak wilayah RT., RW., Kelurahan, Kecamatan objek waris tersebut berada, sehingga mengakibatkan gugatan ini tidak jelas atau kabur berdasarkan Pasal 8 Rv dan putusan Mahkamah Agung RI No.1149 K/Sip/1970 tanggal 17 April 1979 jo putusan Mahkamah Agung RI No.1391 K/Sip/1975 tanggal 26 April 1979 menyatakan bahwa gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas batas-batas, letak tanah sengketa, maka gugatan haruslah tidak dapat diterima. Dengan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat beralasan hukum dan oleh karenanya dapat diterima; [12]Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa gugatan kabur (Obscur Libel) karena tidak menyebutkan dengan tegas dan jelas nomor bangunan, RT, RW, Kelurahan serta Kecamatan objek a quo selanjutnya majelis hakim tingkat banding perlu mempertegas lagi bahwa objek perkara berupa sebidang tanah seluas 99 M2 serta sebuah bangunan diatasnya yang terletak di Jalan A.M.Sanggadji Kota Ambon yang tidak dicantumkan secara jelas letaknya padahal Jalan

A.M. Sanggadji terletak

didalam Kota Ambon yang secara administratif Kota ini jauh lebih sempurna pengadministrasi

dan

penomoran

rumah

dibandingkan

dengan

tanah/bangunan yang terletak di pedesaan apalagi disepanjang jalan itu penuh dengan berbagai macam bangunan sehingga menunjuk dengan tanpa memberikan nomor rumah/bangunan membuat objek yang dimaksud oleh para Hal 18 dari 23ha lPutusan Nomor 1/Pdt.G/2015/PTA. AB

Penggugat menjadi kabur dengan demikian pertimbangan majelis tingkat pertama pada poin ini patut untuk dikuatkan; [13] Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat poin 4, Gugatan Fundamentum Petendi atau Posita

atau Dasar Gugatan Para

Penggugat Tidak Jelas, majelis hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan bahwa setelah mencermati eksepsi para Tergugat tersebut di atas, maka menurut pendapat majelis oleh karena eksepsi ini sudah menyangkut

pokok

perkara,

maka

eksepsi

tersebut

tidak

dapat

dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan; [14]Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama bahwa eksepsi ini sudah masuk kepokok perkara, namun majelis hakim tingkat banding perlu memberikan tambahan pertimbangan lebih lanjut sebagai berikut : Pertama: mengenai alasan eksepsi bahwa objek perkara sebidang tanah seluas 99M2 yang terletak di Jalan A.M.Sanggadji Kota Ambon adalah milik para Tergugat yang merupakan hibah dari orang tua para Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat, eksepsi ini telah masuk pada ranah pemeriksaan yang memerlukan pembuktian sehingga penempatan tanggapan ini diletakkan pada bagian eksepsi tidaklah tepat dan hal ini baru akan dipertimbangkan jika perkara berlanjut pada pembuktian. Dengan demikian eksepsi para Tergugat pada poin ini patut untuk dikesampingkan; Kedua: mengenai alasan eksepsi sebidang tanah pekarangan dengan luas kurang lebih 29,15 m x 7 m dan sebidang tanah pertanian berukuran kurang lebih 84,50 m x 45,50 m yang keduanya terletak di Desa/Negeri Kailolo, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah didalilkan oleh para Tergugat adalah milik anak Tergugat I

hal ini juga telah masuk ke pokok

perkara karena untuk meneliti lebih lanjut posisi harta a quo perlu pembuktian. Dengan demikian eksepsi para Tergugat pada poin ini patut pula untuk dikesampingkan; Ketiga: mengenai alasan eksepsi sebidang tanah pekarangan dengan luas kurang lebih 1.800 m2, terletak di Desa/Negeri Liang, Pulau Ambon, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah yang didalilkan tidak ada Hal 19 dari 23ha lPutusan Nomor 1/Pdt.G/2015/PTA. AB

permasalahan antara para Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat, eksepsi ini juga sudah menyentuh pada pokok perkara yang akan diketahui setelah mendengar jawab-menjawab dipersidangan dengan demikian eksepsi para Tergugat pada poin ini patut untuk dikesampingkan; [15] Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat poin 5 mengenai Kompotensi Absolut (absolute competentie), Pengadilan Agama Ambon Tidak Berwenang Mengadili Objek Sengketa Waris Bidang Tanah dengan Luas 99 M2 terletak di Jln. A.M Sangadji Kota Ambon karena tersangkut didalamnya masalah hibah yang juga melibatkan pihak-pihak lain khususnya Badan Pertanahan dan Notaris. Majelis hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan bahwa eksepsi ini sudah menyangkut pokok perkara, maka eksepsi tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan; [16]Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama bahwa eksepsi ini sudah masuk kepokok perkara, namun majelis hakim tingkat banding perlu memberikan pertimbangan lebih lanjut sebagai berikut : Pertama: mengenai alasan eksepsi Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara ini karena menyangkut masalah hibah, adapun masalah hibah bagi orang islam berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 adalah menjadi weweng Pengadilan Agama, dengan demikian seandainya perkara ini juga menyangkut masalah hibah keadaan itu juga tetap menjadi wewenang pengadilan agama; Kedua: oleh karena perkara a quo apakah benar atau tidak didalamnya tersangkut masalah hibah maka diperlukuan pembuktian lebih lanjut dan ini tentunya telah menyangkut ke pokok perkara, sehingga eksepsi dengan alasan inipun menjadi tidak beralasan dan harus ditolak; [17] Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat poin 6 dan eksepsi Turut Tergugat poin 2 yaitu gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil karena Para Penggugat harus mengikut sertakan pihak-pihak lain yaitu Badan Pertanahan Kota Ambon dan pihak Notaris. Majelis hakim tingkat Hal 20 dari 23ha lPutusan Nomor 1/Pdt.G/2015/PTA. AB

pertama telah memberikan pertimbangan bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat tersebut di atas sudah menyangkut pokok perkara, maka eksepsi tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan; [18]Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama bahwa eksepsi ini sudah masuk kepokok perkara, namun majelis hakim tingkat banding perlu memberikan

tambahan

pertimbangan

bahwa

para

Penggugat

didalam

gugatannya tidak menyinggung masalah hibah dan ini baru diketahui setelah adanya tanggapan dari para Tergugat namun kebenarannya juga perlu pembuktian yang pada kaitannya juga sudah menyentuh pokok perkara, maka penempatan eksepsi pada poin ini juga tidak dapat dipertimbangkan dan patut untuk dikesampingkan; Dalam Kesimpulan Eksepsi [19]Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi para Tergugat pada poin 3 dan Turut Tergugat pada poin 1 sangat beralasan dan oleh karenanya dapat dikabulkan dan dengan demikian maka pertimbangan hakim tingkat pertama telah diperbaiki; dan putusan hakim tingkat pertama yang mengabulkan eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat dapat dikuatkan; Dalam Pokok Perkara [20]Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan para Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena obscoor libel, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan dengan demikian maka putusan hakim tingkat pertama dalam hal ini, yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dapat dikuatkan;

Dalam Kesimpulan Tingkat Banding [21]Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, walaupun cara pandang majelis tingkat pertama dengan majelis tingkat

Hal 21 dari 23ha lPutusan Nomor 1/Pdt.G/2015/PTA. AB

banding terhadap eksepsi ada perbedaan namun perbedaan itu tidaklah mengakibatkan perobahan dalam putusan, oleh sebab putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor

161/Pdt.G/2014/PA.Ab tanggal 18 Nopember 2014

Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1436 Hijriyah tidak ternyata bertentangan dengan hukum dan/atau salah dalam menerapkan hukum, maka berdasarkan pertimbangannya sendiri, putusan tersebut harus dikuatkan; Dalam Biaya Perkara [22]Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 RBg, oleh sebab

Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III/ Pembanding I,

Pembanding II dan Pembanding III berada pada pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding; [23]Dengan mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini; M E NG A DI L I Amar Putusan Banding [24]Menyatakan permohonan banding Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding dapat diterima; Menguatkan

putusan

Pengadilan

Agama

Ambon

Nomor

161/Pdt.G/2014/PA.Ab tanggal 18 Nopember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1436 Hijriyah; Menghukum Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III/ Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III membayar biaya perkara baik pada tingkat pertama sebesar Rp 591.000.00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) maupun pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); [25]Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada hari Kamis, tanggal 29 Januari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulakhir 1436 Hijriyah, oleh kami H. Hal 22 dari 23ha lPutusan Nomor 1/Pdt.G/2015/PTA. AB

Basuni, S.H., MH., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H.Abdullah Tsanie,S.H.,M.Hum. dan Drs. Sulem Ahmad,S.H.,MA., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Fatma Do Saifuddin,SH selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara. Hakim Ketua, ttd Hakim Anggota, ttd

H. Basuni, S.H., MH.

Drs. H.Abdullah Tsanie,S.H.,M.Hum. Hakim Anggota, Ttd

Drs. Sulem Ahmad,SH.,M.A. Panitera Pengganti, ttd

Fatma Do Saifuddin,SH Perincian Biaya Perkara: 1. Biaya pemberkasan

: Rp 139.000,00

2. Biaya redaksi

: Rp

5.000,00

3. Biaya materai

: Rp

6.000,00

Jumlah

: Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disalin Sesuai Aslinya Ambon, 30 Januari 2015 Panitera Pengadilan Tinggi Agama Ambon ttd Drs. H. Husein Kumkello, MH

Hal 23 dari 23ha lPutusan Nomor 1/Pdt.G/2015/PTA. AB

Hal 24 dari 23ha lPutusan Nomor 1/Pdt.G/2015/PTA. AB