PUTUSAN Nomor 2/Pdt.G/2017/PTA.Plg
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara cerai talak antara : PEMBANDING, umur 36 tahun, agama Islam,
pekerjaan karyawan honorer,
tempat tinggal dahulu di Palembang, sekarang tinggal di Palembang, sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, sekarang Pembanding; melawan TERBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal
Banyuasin,
sebagai
Termohon
Konvensi/
Penggugat Rekonvensi, sekarang Terbanding; Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding; DUDUK PERKARA Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 0653/Pdt.G/2016/PA.Sky , tanggal 7 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1438 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut: MENGADILI Dalam Konvensi 1.
Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2.
Memberikan
izin
kepada
Pemohon
Konvensi
(PEMBANDING)
untuk
menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon Konvensi (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Sekayu; 3.
Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sekayu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin dan Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; Dalam Rekonvensi 1.
Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2.
Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa: 2.1.
Mut’ah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2.2.
Nafkah iddah sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk selama
masa iddah; 2.3. 3.
Kiswah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
Menetapkan ketiga orang anak yang bernama: 3.1.
ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I, laki-laki, lahir tanggal 13 Juli
2002; 3.2.
ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II, perempuan, lahir tahun 2006;
3.3.
ANAK PEMBANDING dan TERBANDING III, perempuan, lahir tanggal 07
Oktober 2014; Dalam pengasuhan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi; 4.
Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya hadhanah ketiga orang anak tersebut masing-masing: 4.1.
ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I, sebesar Rp 1.750.000,(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
4.2.
ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II, sebesar Rp 1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah);
4.3.
ANAK PEMBANDING dan TERBANDING III sebesar Rp 1.250.000,(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
Untuk setiap bulan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai ketiga orang anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun; 5.
Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;
Dalam Konvensi dan Rekonvensi - Membebankan
kepada
Pemohon
Konvensi/Tergugat
Rekonvensi
untuk
membayar biaya perkara sejumlah Rp 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);
Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Desember 2016 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan
Agama
Sekayu,
Permohonan banding tersebut
diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 23 Desember 2016; Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 19 Desember 2016 yang isi pokoknya Pengadilan Agama Sekayu tidak mempertimbangkan bukti bukti dari Pembanding, sehingga tidak memikirkan kemampuan dan kesanggupan Pembanding dalam memutuskan besarnya tuntutan rekonvnsi Termohon/Terbanding; Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 23 Desember 2016 terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah memberikan kontra memori banding pada tanggal 28 Desember 2016 ; Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 6 Januari 2017, akan tetapi Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sekayu Nomor 0653/Pdt.G/2016/PA.Sky tanggal 18 Januari 2017; Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 3 Januari 2017, akan tetapi Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sekayu Nomor 0653/Pdt.G/2016/PA.Sky tanggal 18 Januari 2017; Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 23 Januari 2017 dengan Nomor 2/Pdt.G/2017/PTA.Plg dan telah
diberitahukan
kepada
Pembanding
dan Terbanding dengan surat Nomor W6-A/258/Hk.05/I/2017 tanggal 23 Januari 2017. PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 19 Desember 2016 dan
Pembanding
hadir
pada
sidang
pengucapan
Pengadilan Agama Sekayu yakni tanggal 7 Desember 2016. Dengan demikian
permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan yakni dalam masa 1 2 ( d u a b e l a s ) hari. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan mengadili materi perkara; Menimbang, bahwa
Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak
sependapat dengan Pengadilan Agama Sekayu, utamanya dalam gugatan rekonvensi, dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini; Dalam konvensi Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Sekayu dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh pengadilan tingkat banding untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari pengadilan tingkat banding sendiri, sehingga amar dalam konvensi dapat dikuatkan; Dalam rekonvensi Menimbang,
bahwa
Pemohon
konvensi/Tergugat
Rekonvensi
Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatannya terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, utamanya mengenai jumlah nominal biaya mut’ah, nafkah iddah, kiswah dan nafkah anak; Menimbang, bahwa pengadilan tingkat pertama dianggapnya tidak adil karena tidak memikirkan kemampuan dan kesanggupan Pembanding dan pengadilan tingkat pertama tidak mempertimbangkan bukti-bukti Pembanding sebagai tolok ukur dalam membuat putusan yang tidak berat sebelah; Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding tersebut, maka pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan pengadilan tingkat pertama, dan dalam hal ini pengadilan tingkat banding akan memberikan pertimbangan sendiri ; Menimbang, bahwa untuk penentuan besarnya beban nafkah yang dibebankan kepada bekas suami dan kepada ayah dari anak-anak, maka harus disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami dan yang layak serta
wajar bagi Isteri, Pasal 34 ayat (1), pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80, Pasal 149 huruf (a) dan (b), pasal 160 Kompilasi Hukum Islam. Menimbang, bahwa di samping itu mut’ah, nafkah, maskan, dan kiswah masa iddah dan nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimal berdasarkan
kepatutan
dan
keadilan
sesuai
ketentuan
yang
berlaku,
Yurisprudensi Mahkamah Agung, Putusan Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dihubungkan
dengan
Pembanding
berupa
bukti P.4
Pemohon tentang
Konvensi/Tergugat
jumlah
gaji
Rekonvensi/
Pemohon/Pembanding
(PEMBANDING) yakni sebesar Rp 1.500.000, - (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, maka hakim tingkat banding memandang wajar dan layak serta memenuhi kebutuhan minimum, menetapkan nafkah untuk isteri sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya dan nafkah untuk anak setiap orangnya sebesar Rp 500.000,- ( lima ratus ribu rupaiah ) setiap bulannya. Menimbang, bahwa adapun tentang mut’ah, bahwa mut’ah itu diberikan kepada isteri diharapkan benar-benar menjadi penghibur isteri yang dicerai suaminya sekaligus menjadi bekal untuk mempersiapkan hidup mandiri selepas dari suaminya sesuai kepatutan dan kemampuan suami. Oleh karena itu Hakim tingkat banding berpendapat bahwa ukuran mut’ah tersebut dapat ditentukan sebesar nafkah isteri selama satu tahun, sesuai dengan dalil 1. Al-Quran surat Al Baqoroh ayat 241 ; وﻟﻠﻣطﻠﻘت ﻣﺗﺎع ﺑﺎﻟﻣﻌروف ﺣﻘﺎﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻘﯾن Artinya: Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut’ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa. 2. Dalil dalam kitab Ahwalussahsiyah, karangan Muhammad Abu Zahrah, halaman 334, yang diambil alih menjadi pendapat hakim sebagai berikut: ا ﻧﮫ اذا ﻛﺎ ن اﻟطﻼ ق ﺑﻌد اﻟد ﺧو ل ﺑﻐﯾر رﺿﺎ ھﺎ ﺗﻛو ن ﻟﮭﺎ ﻣﺗﻌﺔ ھﻲ ﻧﻔﻘﺔ ﺳﻧﺔ ﺑﻌد اﻧﺗﮭﺎء اﻟﻌد ة
Artinya: Jika terjadi talak sesudah dukhul tanpa ridonya, maka isteri berhak mut’ah yaitu nafkah satu tahun setelah habis masa iddah. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat ditetapkan sebagai berikut : 1. Mut’ah untuk Termohon/Terbanding sejumlah Rp 9.000.000,- ( sembilan juta rupiah) ; 2. Nafkah untuk Termohon/Terbanding selama iddah ( tiga bulan ) sejumlah Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); 3. Kiswah untuk Termohon/Terbanding sebesar Rp 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah); Menimbang, bahwa adapun terhadap tuntutan nafkah madliyah selama 4 (empat) bulan, hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pendapat hakim tingkat pertama yang menolak tuntutan Termohon/ Terbanding tersebut. Dan dalam hal ini Hakim tingkat banding berpendapat bahwa tidak ada alasan untuk menghilangkan hak isteri terhadap nafkah lampau yang tidak ditunaikan suami selama 4 (empat) bulan, karena ternyata isteri bukanlah orang yang nuzus sesuai yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama. Hal ini sesuai dengan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Noor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 Kompialsi Hukum Islam dan dalil dalam kitab Ianatut Tholibin halaman 85 sebagai berikut : ﻓﺎ اﻟﻧﻔﻘﺔ او اﻟﻛﺳوة ﺑﺟﻣﯾﻊ ﻣﺎ ﻣﺿﻰ ﻣن ﺗﻠك اﻟﻣدة د ﯾن ﻟﮭﺎ ﻋﻠﯾﮫ ﻻ ﻧﮭﺎ اﺣق ذاﻟك ﻓﻲ ذ ﻣﺗﮫ Nafkah yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walau sudah lampau. Menimbang, Konvensi/Tergugat
bahwa
oleh
karena
rekonvensi/Pembanding
itu
tuntutan
dihukum
agar
membayar
Pemohon kepada
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding nafkah madliyah dapat dikabulkan sejumlah Rp 750.000,- untuk satu bulan dikalikan 4 (empat) bulan menjadi sejumlah Rp 3.000.000,- ( tiga juta rupiah); Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hadlanah, atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh pengadilan tingkat pertama, sepenuhnya dapat disetujui dan dijadikan pertimbangan dan pendapat pengadilan tingkat banding sendiri, oleh sebab itu amar tentang hadlanah tersebut dapat dikuatkan;
Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak, pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan pengadilan tingkat pertama, dalam hal pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dihukum untuk memberikan nafkah terhadap 3 orang anak Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi yaitu: 1. ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I, 2. ANAK PEMBANDING
dan
TERBANDING
II,
3.
ANAK
PEMBANDING
dan
TERBANDING III, namun demikian pengadilan tingkat banding tidak sependapat mengenai
jumlah
kemampuan
nominal
Pemohon
nafkah
anak
tersebut.
Konvensi/Tergugat
Dan
Rekonvensi/
sesuai
dengan
Pembanding
sebagaimana telah dipertimbangkan di atas serta memperhatikan kepentingan perkembangan anak di masa yang akan datang, maka dapat ditetapkan nafkah anak yang dibebankan kepada pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding sebesar untuk masing-masing seorang anak Rp 500,000,dikalikan tiga anak menjadi sejumlah Rp 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) setiap bulan sampai ketiga anak tersebut dewasa atau umur 21 tahun, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, “Biaya pemeliharan anak ditanggung oleh ayahnya.” dan Pasal 156 huruf (d), bahwa “Biaya hadlanah ditanggung ayahnya menurut kemampuannya sampai dengan anak dewasa atau umur 21 ( dua puluh satu ) tahun; Menimbang, bahwa khusus nafkah anak, berdasarkan inflasi ( indeks harga konsumen ) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia/Bank Sentral Replublik Indonesia rata-rata pertahun di bawah 10 % dan didasarkan atas kebutuhan anak seiring dengan pertumbuhan jasmani dan pendidikannya maka Hakim tingkat banding berpendapat nafkah anak tersebut setiap tahunnya dinaikkan 15 % ( lima belas persen), Putusan Mahkamah Agung Nomor 435 K/AG/2016 tanggal 27 September 2016. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat putusan Pengadilan Agama Sekayu dalam perkara ini harus dibatalkan; Dalam konvensi dan rekonvensi Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding; Memperhatikan pasal-pasal
peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI I.
Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima; A. Dalam Konvensi - Menguatkan
Putusan
Pengadilan
Agama
Sekayu
Nomor
0653/Pdt.G/2016/PA.Sky , tanggal 7 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1438 Hijriah; B. Dalam Rekonvensi -
Membatalkan
Putusan
Pengadilan
Agama
Sekayu
Nomor
0653/Pdt.G/2016/PA.Sky , tanggal 7 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1438 Hijriah; Dan mengadili sendiri 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian; 2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa: a. Mut’ah sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah); b. Nafkah iddah sejumlah Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk selama masa iddah; c. Kiswah sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); d. Nafkah madliyah sejumlah Rp 3.000.000,- ( tiga juta rupiah) 3. Menetapkan ketiga orang anak yang bernama: a. ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I, laki-laki, lahir tanggal 13 Juli 2002; b. ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II, perempuan, lahir tahun 2006; c. ANAK PEMBANDING dan TERBANDING III, perempuan, lahir tanggal 07 Oktober 2014; berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah untuk ketiga orang anak tersebut sejumlah Rp 1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai ketiga orang anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 15 (lima belas) persen setiap tahunnya; 5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya; C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi -
Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);
II. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Senin tanggal 06 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1438 Hijriah oleh kami, Drs. H. Abbas Fauzi, S.H. sebagai
Ketua
Majelis, serta Drs. H. M. Rusli Mansur,
S.H., M.H.I. dan Drs. H. Abdullah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Abdul Ghofar, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;
Ketua Majelis Hakim Anggota
Drs. H. Abbas Fauzi, S.H. Drs. H. M. Rusli Mansur, S.H., M.H.I.
Hakim Anggota
Panitera Pengganti
Drs. H. Abdullah, S.H., M.H.
H. Abdul Ghofar, S.H.
Rincian biaya : 1.Administrasi
Rp 139.000,-
2.Meterai
Rp
6.000,-
3.Redaksi
Rp
5.000,- +
Jumlah
Rp 150.000,-
