PUTUSAN Nomor 25/Pdt.G/2016/PTA.Plg.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan harta bersama, antara : PEMBANDING, umur 39 tahun , agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di
Kabupaten Lahat, dahulu sebagai Penggugat,
dan sekarang sebagai Pembanding; Dalam hal ini Pembanding memberi kuasa kepada Febi Diansyah, SH., Effrand, SH.,
dan Parluhutan Harahap,
SH., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum “Febi Diansyah, SH. dan Partner” yang beralamat di Jalan RE. Martadinata No. 14 Lembayung Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat,
sesuai surat kuasa
khusus tanggal 25 Juni 2016; melawan TERBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Lahat, dahulu sebagai Tergugat, dan sekarang sebagai Terbanding; Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding; DUDUK PERKARA Mengutip segala uraian mengenai hal ini (duduk perkaranya) sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Lahat Nomor 0143/Pdt.G/2016/PA.Lt. tanggal 20 Juni 2016 Masehi. yang
bertepatan dengan
tanggal 15 Ramadhan 1437 Hijriah, yang amarnya
berbunyi sebagai berikut: MENGADILI 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima Niet Ontvankelijke Verklaard (NO); 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); Bahwa, Pembanding telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Lahat a quo pada tanggal 01 Juli 2016, hal tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 0143/Pdt.G/2016/PA.Lt. tanggal 01 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Lahat, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 11 Juli 2016, hal tersebut sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 0143/Pdt.G/2016/PA.Lt. tanggal 11 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lahat; Bahwa, dalam mengajukan permohonan bandingnya atas putusan Pengadilan Agama Lahat a quo, Pembanding mengajukan Memori Banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Palembang tertanggal 11 Juli 2016, hal tersebut
sesuai
dengan
Tanda
Terima
Memori
Banding
Nomor
0143/Pdt.G/2016/PA.Lt. tanggal 12 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Lahat. Sedangkan Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding kepada Pengadilan Palembang,
hal
tersebut
sesuai
dengan
Surat
Tinggi
Agama
Keterangan
Nomor
0143/Pdt.G/2016/PA.Lt. tanggal 21 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Lahat walaupun kepada Terbanding telah diberitahukan dan diserahkan Memori Banding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lahat pada tanggal 13 Juli 2016; Bahwa, Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding,
hal
tersebut
sesuai
dengan
Surat
Keterangan
Nomor
0143/Pdt.G/2016/PA.Lt. tertanggal 02 Agustus 2016 yang dibuat dan
ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Lahat, dan Terbanding juga tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 0143/Pdt.G/2016/PA.Lt. tertanggal 02 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Lahat; Bahwa, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah didaftar pada register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 25/Pdt.G/2016/PTA.Plg. tanggal 10 Agustus 2016; TENTANG HUKUMNYA Menimbang,
bahwa
permohonan
banding
yang
diajukan
oleh
Pembanding pada tanggal 01 Juli 2016, ternyata telah diajukan dalam tenggat/tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 199 (1) RBg jo. Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima; Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama memori banding, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 0143/Pdt.G/2016/PA.Plg. tanggal
20 Juni 2016 Masehi yang
bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1437 Hijriah, beserta Berita Acara Sidang perkara tersebut dan segala surat yang berkaitan dengan perkara itu, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan pertama
yang
memutus
perkara
ini,
maka
hukum majelis tingkat majelis
tingkat
banding
mempertimbangkan sebagai berikut : Dalam Provisi. Menimbang, bahwa gugatan provisi yang diajukan oleh Pembanding pada pokoknya adalah bahwa Pembanding (dahulu Penggugat) memohon agar Pengadilan Agama Lahat memerintahkan kepada Terbanding (dahulu Tergugat) untuk tidak mengalihkan dan/atau mengoperkan hak kepada pihak lain sampai adanya putusan akhir yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkrach van gewijsde);
Menimbang, bahwa atas gugatan provisi tersebut ternyata Pengadilan Agama Lahat (cq. majelis tingkat pertama) tidak mempertimbangkan dan memutus apa yang diminta/digugat oleh Pembanding ( in casu gugatan provisi tersebut), sehingga dengan demikian Pengadilan Agama Lahat (cq. majelis tingkat pertama) tidak mematuhi ketentuan Pasal 189 ayat (2) RBg yang berbunyi “Ia wajib memberi keputusan tentang semua bagian yang digugat”. Oleh karena majelis tingkat pertama tidak mematuhi ketentuan Pasal 189 ayat (2)
RBg
tersebut
diatas,
maka
majelis
tingkat
banding
akan
mempertimbangkan sendiri gugatan provisi tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut; Menimbang, bahwa menurut majelis tingkat banding gugatan provisi tersebut berkaitan erat dengan substansi gugatan Pembanding, sedangkan dalam pemeriksaan perkara a quo baru sampai kepada formalitas gugatan Pembanding dan belum sampai kepada tahap pemeriksaan substansi gugatan Pembanding; Menimbang, bahwa di samping itu gugatan provisi yang diajukan oleh Pembanding tidak didukung oleh posita yang jelas dan tegas yang diformulasikan secara khusus mengenai gugatan provisi, sehingga menurut majelis tingkat banding gugatan provisi tersebut tidak memenuhi unsur jelas dan tegas sebagaimana yang diatur oleh Pasal 8 angka 3 Rv; Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka gugatan provisi tersebut dinyatakan cacat formil dan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard); Dalam Pokok Perkara (Primer). Menimbang, bahwa majelis tingkat banding sependapat dan dapat menyetujui
sepenuhnya
putusan
Pengadilan
Agama
Lahat
Nomor
0143/Pdt.G/2016/PA.Lt. tanggal 20 Juni 2016 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1437 Hijriyah yang telah menyatakan tidak menerima gugatan Pembanding (Niet Ontvankelijke Verklaard) karena tepat dan benar. Namun
majelis
tingkat
banding
tidak
dapat
menerima
pertimbangan hukum dan pendapat majelis tingkat pertama;
sepenuhnya
Menimbang, bahwa adapun pertimbangan hukum dan pendapat majelis tingkat pertama yang tidak dapat diterima sepenuhnya oleh majelis tingkat banding sebagai berikut; Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Lahat a quo telah menyatakan bahwa gugatan Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam posita point 4 huruf a s/d n cacat formil karena obscuur libel (kabur), menurut majelis tingkat banding adalah tidak tepat dan tidak benar, sebab gugatan Pembanding tersebut telah memenuhi unsur jelas dan tegas sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 8 angka 3 Rv, yaitu telah mencantumkan luasnya, letak lokasi dan batas-batas obyek sengketa; Menimbang, bahwa di samping itu dari dalil Pembanding dalam gugatannya posita point 1 dan 4 dapat disimpulkan bahwa Pembanding mengajukan gugatan pembagian harta bersama yang diperoleh selama Pembanding dengan Terbanding terikat perkawinan sah, yaitu antara tanggal 22 Nopember 2004 (saat menikah) sampai dengan tanggal 02 Desember 2015 (saat bercerai). Dengan demikian, dalil Pembanding mengenai harta bersama sebagaimana yang tercantum dalam gugatan Pembanding posita point 4 telah sesuai dengan maksud Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”. Dengan demikian, gugatan Pembanding telah memenuhi unsur jelas dan tegas mengenai waktu perolehan obyek sengketa tersebut; Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa yang tercantum dalam gugatan Pembanding point 4 huruf o angka 1, 3, 4, 5 telah memenuhi unsur jelas dan tegas sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 8 angka 3 Rv karena telah mencantumkan identitas khusus obyek sengketa yang membedakan dengan obyek lain yang sejenis. Sedangkan gugatan Pembanding point 4
huruf o angka 2 dan 6 tidak memenuhi unsur jelas dan tegas sebagaimana maksud Pasal 8 angka 3 Rv; Menimbang, bahwa mengenai hutang bersama sebagaimana yang didalilkan oleh Pembanding dalam gugatannya posita point 5 dan 6 dipertimbangkan sebagai berikut; Menimbang, bahwa dalam Pasal 91 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa “Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud”; Menimbang, bahwa sementara itu dalam Pasal 91 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa “harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban”; Menimbang, bahwa
berdasar Pasal 91 ayat (1 dan 3) Kompilasi
Hukum Islam tersebut di atas, maka majelis tingkat banding berpendapat bahwa hutang bersama merupakan bagian dari kewajiban yang harus ditanggung bersama oleh suami isteri (in casu Pembanding dengan Terbanding). Dengan demikian, segketa gugatan hutang bersama adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama (in casu Pengadilan Agama Lahat); Menimbang, bahwa untuk pertimbangan hukum Pengadilan Agama Lahat selebihnya yang tidak dipertimbangkan dan/atau dipersoalkan oleh majelis tingkat banding dinyatakan telah tepat dan benar, serta diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum dan pendapat sendiri majelis tingkat banding. Namun demikian, majelis tingkat banding memandang perlu menambah pertimbangan hukum dan pendapat sebagai berikut; Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 15 Februari 2016, Pembanding dahulu Penggugat mendalilkan pada posita point 7 (tujuh) yang pada pokoknya bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi perdamaian pembagian harta bersama pada hari Jum’at tanggal 17 Juli 2015, dimana Pembanding memperoleh bagian sebagaimana yang tercantum dalam posita point 4 huruf h, i, k, l dan m. Sedangkan Terbanding memperoleh
bagian sebagaimana yang tercantum dalam posita point a, b, c, d, e, f, g, j, n dan o; Menimbang, bahwa dalam Pasal 1858 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa “Segala perdamaian mempunyai diantara para pihak suatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat penghabisan. Tidak dapatlah perdamaian itu dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan”; Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan Pasal tersebut di atas, maka majelis tingkat banding dapat menarik abstrak hukum bahwa : - Nilai kekuatan hukum perdamaian yang dibuat oleh para pihak (in casu Pembanding dengan Terbanding) sama dengan nilai kekuatan hukum putusan penghabisan; - Perdamaian yang dibuat oleh para pihak (in casu Pembanding dengan Terbanding) tidak dapat dibantah dan/atau dibatalkan dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan; Menimbang, bahwa majelis tingkat banding berpendapat bahwa pada prinsipnya perdamaian yang dibuat oleh para pihak (in casu, Pembanding dan Terbanding) mempunyai nilai kekuatan hukum yang sama dengan nilai kekuatan hukum putusan penghabisan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkrach van gewijsde), maka secara mutatis mutandis perdamaian yang dibuat oleh para pihak (in casu Pembanding dengan Terbanding) itu hanya dapat dibatalkan oleh putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkrach van gewijsde). Dengan demikian, Surat Pembanding tertanggal 10 Februari 2016 tentang Pemberitahuan Pembatalan Surat Perjanjian/Surat Pernyataan mempunyai
nilai
kekuatan
hukum
yang
tanggal 17 Juli 2015 tidak dapat
membatalkan
Surat
Perjanjian/Surat Pernyataan tanggal 17 Juli 2015; Menimbang, bahwa menurut majelis tingkat banding dalam gugatan Pembanding tidak terdapat dalil yang menerangkan bahwa perdamaian yang tertuang dalam Surat Perjanjian/Surat Pernyataan tanggal 17 Juli 2015 telah
dibatalkan oleh putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkrach van gewijsde); Menimbang, bahwa begitu juga alasan Pembanding dalam surat gugatannya sebagaimana yang tercantum dalam petitum 5 (lima) tidak dapat dijadikan dasar dan alasan untuk membatalkan perdamaian yang telah dibuat oleh para pihak (in casu Pembanding dengan Terbanding), hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 1858 KUHPerdata sebagaimana telah diuraikan di atas; Menimbang,
bahwa
keberatan
Pembanding
sebagaimana
yang
tercantum dalam memori bandingnya sepanjang sesuai dengan pertimbangan hukum majelis tingkat banding sebagaimana telah diuraikan di atas dinyatakan berlandaskan hukum dan dipertimbangkan, sedangkan yang bertentangan dengan pertimbangan hukum majelis tingkat banding dinyatakan tidak berlandaskan hukum dan dikesampingkan; Menimbang, bahwa oleh karena belum ada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkrach van gewijsde) yang membatalkan Surat Perjanjian/Surat Pernyataan tanggal 17 Juli 2015 tentang perdamaian pembagian harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding, maka majelis tingkat banding berpendapat bahwa gugatan pembagian harta bersama yang diajukan oleh Pembanding a quo dinyatakan cacat formil karena prematoir dan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard); Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan (Provisi dan Pokok Perkara/Primer) sebagaimana telah diuraikan di atas dan oleh karena dalam putusan banding terdapat perubahan dan/atau penambahan amar, maka
putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 0143/Pdt.G/2016/PA.Lt.
tanggal 20 Juni 2016 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1437 Hijriyah haruslah dibatalkan, dan selanjutnya majelis tingkat banding mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009,
maka Pembanding dibebankan/dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat banding; Mengingat segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan Hukum Syara’ / Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI -
Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
-
Membatalkan
Putusan
Pengadilan
Agama
Lahat
Nomor
0143/Pdt.G/2016/PA.Lt. tanggal 20 Juni 2016 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1437 Hijriah, dan dengan mengadili sendiri sebagai berikut : Dalam Provisi. - Tidak menerima gugatan Provisi yang diajukan oleh Pembanding (Niet Ontvankelijke Verklaard); Dalam Pokok Perkara (Primer). 1. Menyatakan
gugatan
Pembanding
tidak
dapat
diterima
(Niet
Ontvankelijke Verklaard); 2. Membebankan Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp.591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); 3. Membebankan Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikianlah
diputuskan
dalam
rapat
permusyawaratan
majelis
Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1437 Hijriah oleh kami Dr. H. Bunyamin Alamsyah, SH., M.Hum., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Rusli Mansur, S.H., M.H.I. dan M.Hum., masing - masing Hakim Tinggi sebagai
Sulhan, S.H.,
Anggota Majelis yang
ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Nomor 25/Pdt.G/2016/PTA.Plg. tanggal 10 Agustus 2016 Masehi, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1437 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Anggota Majelis dan Dra. Hj. Faroja, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang beperkara. KETUA MAJELIS,
Dr. H. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.Hum.
ANGGOTA MAJELIS,
Drs. H. M. Rusli Mansur, SH., M.H.I.
Sulhan, S.H, M.Hum.
PANITERA PENGGANTI,
Dra. Hj. Faroja, S.H., M.H. Perincian biaya perkara: 1. Biaya proses
= Rp. 139.000,-;
2. Biaya redaksi
= Rp.
5.000,-;
3. Biaya meterai
= Rp.
6.000,-;
Jumlah
= Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
