PTA.AB DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SALINAN PUTUSAN Nomor 2/Pdt.G/2016/PTA.AB

‫ال ِب ِبي‬ ‫ال ْس ِبم َّر‬ ‫ِب َّر‬

‫ِب ْس ِبي‬

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON mengadili pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara hak asuh anak dan harta bersama antara: Debi Sirajuddin binti Sirajuddin, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan pakaian, bertempat tinggal di Batu Merah Atas RT.001/RW.005 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Henry Lusikooy, S.H. Advokat/Penasehat Hukum, berkedudukan pada Kantor Advokat Law Office 95 (Siwalima) di Jln. Lorong Danau

Limboto

Batugantung

RT.003/RW.002

Kelurahan

Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Mei 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Register Nomor 17/SKK/2015 tanggal 12 Mei 2015. Semula disebut sebagai Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi, sekarang sebagai Pembanding I/Terbanding II; Melawan Iwan Iskandar bin Iskandar, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, dahulu bertempat tinggal di Batu Merah Atas RT.001/RW.005 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku sekarang bertempat tinggal di Komplek Perumahan Aroengpala Blok E No.19 Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1) H. Abdul Rauf Suddin, S.H.; 2) Hamzah Wakanno, S.H., M.H.; dan 3) Andi Hal.1 dari 32 hal. Put. No. 2/Pdt.G/2016/PTA.AB

Asrizal, S.H., M.H.; kesemuanya Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum PANDU KEADILAN, beralamat di Komplek BTN Minasa Upa Blok C.7 No.11 Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juli 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Agama

Ambon

dengan

Register

Nomor

:

26/SKK/2015 tanggal 4 Agustus 2015. Semula disebut sebagai Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi, sekarang sebagai Terbanding I/Pembanding II; Pengadilan Tinggi Agama tersebut. Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.

TENTANG DUDUK PERKARANYA Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab yang dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1437 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut: Dalam Eksepsi : Menolak Eksepsi Tergugat ; Dalam Konvensi : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian ; 2. Menetapkan bahwa hak hadhanah/ pemeliharaan terhadap ketiga anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yaitu : 2.1. Muhammad Kholid bin Iwan Iskandar, usia 11 tahun ; 2.2. Salwa binti Iwan Iskandar, usia 6 tahun ; 2.3. Muhammad Zubair bin Iwan Iskandar, usia 2 tahun ; adalah jatuh kepada Penggugat Konvensi ; 3. Menetapkan, bahwa harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah : Hal.2 dari 32 hal. Put. No. 2/Pdt.G/2016/PTA.AB

3.1. Sebidang tanah seluas

482 M2, Nomor Sertifikat : 3652,

pemegang hak Iwan Iskandar berikut bangunan rumah permanen dua lantai yang berdiri di atasnya, terletak di Lorong Putri RT.002/RW.019, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dengan batas-batas sebagai berikut : -

Sebelah Utara

: rumah Sudirman/kali mati dan tanah milik

Bapak Dade Masawoi : -

Sebelah Timur

: tanah Dati Masawoi;

-

Sebelah Selatan : rumah mama Intan ;

-

Sebelah Barat

: rumah Bapak Muhti ;

3.2. Sebidang tanah seluas 211 M2, Nomor Sertifikat : 4106, pemegang hak Iwan Iskandar, berikut bangunan permanen satu lantai yang berdiri di atasnya, terletak di Lorong Puteri Rt.001/RW.019, Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dengan batas-batas sebagai berikut : - Sebelah Utara

: kali mati dan tanah Dati Masawoi ;

- Sebelah Timur

: tanah Dati Masawoi ;

- Sebelah Selatan

: rumah Bapak Syamsuddin ;

- Sebelah Barat

: rumah tempat jemuran/pembantu dan rumah

Hasanuddin Padeda; 3.3. Sebidang tanah seluas

103 M2, Nomor Sertifikat : 4095,

pemegang hak Iwan Iskandar, berikut bangunan rumah permanen satu lantai yang berdiri di atasnya, terletak di Batumerah Tanjung RT.001/RW.05, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dengan batas-batas sebagai berikut : - Sebelah Utara

: brumah ibu Ina ;

- Sebelah Timur

: tanah Daeng Ambo ;

- Sebelah Selatan

: obyek sengketa perkara ini ;

- Sebelah Barat

: rumah Jumani (Mas Ni) ;

3.4. 1 (satu) unit mobil Toyota type Rush, 1495-cc warna putih, jenis Minibus tahun pembuatan 2012 Nomor Polisi DE 125 AE, atas nama Iwan Iskandar, Nomor rangka : MHFE2CJ2JCK030770, Nomor mesin : DCX7073; Hal.3 dari 32 hal. Put. No. 2/Pdt.G/2016/PTA.AB

3.5. 1 (satu) unit Mobil Suzuki type ST. 150 Futura, 1.493-cc, jenis Minibus tahun pembuatan 2014, warna Caltex Green, Nomor Polisi DE 1177 LV, atas nama Iwan Iskandar, Nomor Rangka : MHYESL415EJ501198, Nomor mesin : G15AID957388; 3.6. Barang-barang jualan yang terdapat di dalam kios di Batumerah Tanjung, Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dengan nilai Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah); 3.7. Alat-alat perabot rumah tangga yang berada pada obyek I dan obyek II di Batumerah Tanjung berupa : -

2 set Sound System ;

-

1 buah Televisi 20” ;

-

1 buah kulkas satu pintu merek Sharp ;

-

2 buah kipas angin gantung ;

-

1 buah kipas angin berdiri ;

-

1 set kursi sopa spon (sudah tidak layak pakai) ;

-

2 buah meja/ kursi panjang ;

-


-

1 buah kulkas satu pintu merek LG ;

-

1 buah Keybord/ orgen ;

-

2 set meja/kursi ;

3.8. Alat-alat perabot rumah tangga yang berada pada obyek III dan obyek IV di Lorong Putri Batumerah berupa : -

1 buah kompor hok ;

-

1 buah dispenser ;

-

2 buah lemari piring dari kaca ;

-

1 buah lemari makan dari kayu ;

-

1 pasang meja makan kaca ;

-

3 buah lemari pakaian dua pintu dari kayu ;

-

1 buah lemari hias sudut dari kayu ;

-

1 buah lemari hias besar dari kayu ;

-

1 buah lemari toilet pendek ;

-

1 buah meja televisi ;

-

2 buah lemari pakaian dari plastic (Box) ; Hal.4 dari 32 hal. Put. No. 2/Pdt.G/2016/PTA.AB

-

1 buah lemari pakaian kecil ;

-

2 buah meja belajar ;

-

2 set kursi sofa ;

-

1 unit alat olah raga fitness ;

-

1 buah springbed satu badan ;

-

1 buah springbed dua badan ;

-

1 set kasur spon tebal dua badan ;

-

2 buah guci sedang RRC ;

-


-

1 buah jam dinding ;

4. Menetapkan, bahwa separuh dari harta bersama tersebut adalah menjadi hak dan bagian Penggugat Konvensi dan separuhnya lagi menjadi hak dan bagian Tergugat Konvensi; 5. Menghukum Penggugat Konvensi

sebagai pihak yang menguasai harta

bersama tersebut untuk menyerahkan separuh dari harta bersama tersebut kepada Tergugat Konvensi dan apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang dan hasilnya dibagi masing-masing separuh kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi ; 6. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya; Dalam Rekonvensi : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ; 2. Menyatakan, bahwa nilai jual terhadap harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi di bawah ini : 1. 1 buah mobil Minibus Mitsubishi TS tahun 2006 Nomor Polisi DE 636 JU ; 2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja 250 cc tahun 2013 Nomor Polisi DE 5044 LA ; 3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria tahun 2014 Nomor Polisi DE 4817 LB ;

Hal.5 dari 32 hal. Put. No. 2/Pdt.G/2016/PTA.AB

4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun 125 cc tahun 2009 Nomor Polisi DE 6214 AG ; 5. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul-GT 110 cc tahun 2012 Nomor Polisi DE 2289 LC ; 6. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Xeon Matic 125 cc tahun 2014 Nomor Polisi DE 2792 AF; Adalah senilai Rp.163.000.000,00 (Seratus enam puluh tiga juta rupiah) ; 3. Menyatakan,

bahwa

separuh

dari

harga

jual

oleh

Tergugat

Rekonvensi atas harta bersama tersebut di atas adalah hak dan bagian Penggugat Rekonvensi dan separuhnya lagi adalah hak dan bagian Tergugat Rekonvensi; 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan separuh dari harga jual atas harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut kepada Penggugat Rekonvensi; 5. Menetapkan, bahwa harta berupa : - 1 buah gelang emas seberat 20 gram dan - 2 buah cincin emas (timbangannya tidak disebutkan); yang berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi; 6. Menyatakan, bahwa separuh dari harta bersama tersebut menjadi hak dan milik Penggugat Rekonvensi dan separuhnya lagi menjadi hak dan milik Tergugat Rekonvensi; 7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan separuh dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang dan hasilnya dibagi masing-masing separuh kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi; 8. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya ;


Dalam Konvensi dan Rekonvensi : Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.3.131.000,00 (Tiga juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah); Membaca Akta permohonan banding PembandingI/Terbanding II yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ambon, yang menyatakan bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2016, Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ; Membaca Akta permohonan banding Terbanding I/Pembanding II yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ambon, yang menyatakan bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2016, Tergugat Konpensi/Penggugat rekonpensi mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016; Membaca relaas pemberitahuan inzage yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Ambon bahwa pihak PembandingI/Terbanding II telah diberikan kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara banding pada tanggal 2 Pebruari 2016 dan pihak Terbanding I/Pembanding II pada tanggal 1 Pebruari 2016, namun ternyata kedua belah pihak, tidak datang untuk keperluan itu; Membaca memori banding PembandingI/Terbanding II bertanggal 21 Januari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 27 Januari 2016 dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I/Pembanding II pada tanggal 5 Pebruari 2016; Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Ambon Nomor 177/Pdt.G/2015 tanggal 9 Pebruari 2016 dan tanggal 12 Pebruari 2016, ternyata PembandingI/Terbanding II dan Terbanding I/Pembanding II sampai saat itu tidak datang untuk memeriksa berkas perkara ( inzage);


Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor W24-A/272/HK.05/II/2016 tanggal 16 Pebruari 2016 yang menerangkan bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Ambon Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab tanggal 29 Desember 2015 yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Ambon dengan Surat Panitera Nomor W24-A1/297/HK.05/II/2016 bertanggal 9 Pebruari 2016 telah terdaftar di Register Perkara Banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada tanggal 12 Pebruari 2016 dengan Nomor 2/Pdt.G/2016/PTA.AB; Membaca

kontra

memori

banding

Terbanding

I/Pembanding

II

bertanggal 7 Pebruari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 4 Maret 2016 dan dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Ambon dengan suratnya W24-A1/297/HK.05/II/2016 bertanggal 8 Maret 2016 dan telah diterima oleh majelis hakim tingkat banding pada tanggal 11 Maret 2016 (tanpa memori banding dari Pembanding II); TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa oleh sebab PembandingI/Terbanding II dan Terbanding

I/Pembanding

II

sama-sama

mengajukan

banding

untuk

pemeriksaan ulang pada tingkat banding, permohonan keduanya telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang, maka permohonan banding kedua belah pihak tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima; Menimbang, bahwa yang menjadi substansi dalam perkara a quo adalah Penggugat Konpensi memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hadanah dari anak-anak Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi dan sekaligus menggugat agar harta bersama dengan Tergugat Konpensi dibagi dan bahagian Tergugat Konpensi agar diberikan sepenuhnya kepada anak-anak Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi; Menimbang, bahwa mengenai hak pengasuhan anak Tergugat Konpensi juga mohon agar hak pengasuhan ditetapkan pada Tergugat Konpensi, sedangkan mengenai harta bersama Tergugat Konpensi mengajukan gugatan Hal.8 dari 32 hal. Put. No. 2/Pdt.G/2016/PTA.AB

rekonpensi masih ada harta-harta yang lain yang belum dimasukkan dalam gugatan; Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding; Dalam Konpensi; Dalam Eksepsi; Menimbang, bahwa Tergugat Konpensi mengajukan eksepsi dengan alasan gugatan kabur karena : 1. Tidak menjelaskan secara detail dan jelas dari objek perkara a quo

diantaranya mengenai obyek tanah tidak menjelaskan letak, luas, batas-batas, waktu perolehan dan dalam penguasaan pihak siapa, demikian pula dengan barang bergerak yang seharusnya Penggugat Konpensi menguraikan waktu perolehan obyek dan dalam penguasaan siapa; 2. Penggugat Konpensi dalam gugatannya tidak menyebutkan dan

menguraikan seluruh harta yang diperoleh secara bersama dalam perkawinan karena masih ada beberapa item harta yang lain sehingga

gugatan

Penggugat

Konpensi

dinyatakan

„tidak

sempurna‟ sehingga konsekwensi hukumnya patut untuk „ditolak‟ yang setidaknya „tidak dapat diterima‟ ; Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangan eksepsi tersebut dalam Putusan Sela Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab tanggal 22 September 2015, dan setelah diteliti ternyata dalam putusan sela tersebut hanya mempertimbangkan tentang permohonan sita dan belum mempertimbangkan tentang eksepsi dari Tergugat Konpensi, oleh karena itu majelis hakim tingkat banding akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat Konpensi sebagai berikut: Menimbang, bahwa keberatan Tergugat Konpensi pada butir 1, dengan disebutkannya sertifikat kepemilikan dari objek perkara a quo Hal.9 dari 32 hal. Put. No. 2/Pdt.G/2016/PTA.AB

keraguan tentang letak dan posisi dari objek tersebut menjadi hilang sehingga objek yang dipersengketakan “jelas” sedangkan dengan tidak menyebutkan siapa yang menguasai harta tersebut juga tidak menjadikan objek perkara a quo kabur, dengan demikian eksepsi dengan alasan ini patut untuk ditolak; Menimbang, bahwa alasan “belum dimasukkannnya” objek sengketa yang lain, hal ini berarti telah masuk ke pokok perkara yang pemeriksaannya membutuhkan pembuktian, maka keberatan ini akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara, oleh karena itu alasan eksepsi pada butir ini juga patut untuk ditolak; Dalam Pokok Perkara; Menimbang, bahwa mengenai gugatan tentang penetapan hak hadanah dari anak-anak Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi, dimana masing masing pihak bermohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak tersebut, maka terhadap hal itu dapat dipertimbangkan sebagai berikut: -

Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya” ;

-

Bahwa masing-masing anak Muhammad Kholid Iwan Iskandar lahir tanggal

7 April 2004, Salwa Iwan Iskandar lahir tanggal 31 Mei 2009 dan M. Zubair Iwan Iskandar lahir tanggal 25 Januari 2013, ketiganya masih berusia dibawah 12 tahun; -

Bahwa berdasarkan keterangan saksi baik yang diajukan Penggugat Konpensi maupun yang diajukan Tergugat Konpensi menerangkan:  Bahwa ketiga anak Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi saat ini dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Konpensi dan selama dalam asuhan Penggugat Konpensi, ketiga anak tersebut berada dalam keadaan baik dan sehat jasmani;

 Bahwa Penggugat Konvensi sangat memperhatikan pendidikan atau sekolah anak-anaknya, anak yang pertama sekarang disekolahkan di Pesantren

Gontor

Jawa

Timur,

anak

yang

kedua

saat

ini

disekolahkan di MIT Al-Manshuroh Ambon dan adapun anak yang ketiga karena masih kecil belum masuk sekolah; Hal.10 dari 32 hal. Put. No. 2/Pdt.G/2016/PTA.AB

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat Konpensi selama ini telah melaksanakan tugas pemeliharaan anak sesuai dengan ketentuan, sedangkan alasan Tergugat Konpensi mendalilkan Penggugat Konpensi tidak pantas karena yang bersangkutan mempunyai kebiasaan cenderung “ceroboh” dan berada “dilingkungan yang tidak baik”, dari keterangan para saksi terbukti Penggugat Konpensi mempunyai sikap yang tidak membahayakan kepada anak-anaknya. Adapun mengenai “lingkungan” ternyata selama ini anak-anak juga sudah diasuh oleh Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi ditempat yang sama, sehingga alasan ini dinilai tidak cukup berdasar untuk “mencabut” hak tersebut dari Penggugat Konpensi; Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Konpensi dalam hal penetapan hak hadhanah ketiga anak tersebut adalah sebagai akibat dari perceraian dan juga untuk tidak melepaskan tanggung jawab Tergugat Konpensi. Dengan demikian gugatan Penggugat Konpensi dalam butir ini telah cukup beralasan hukum dan telah memenuhi syarat untuk dikabulkan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 jis Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Konpensi karena tidak mengajukan tuntutan untuk biaya pemeliharaan dan pendidikan anak secara langsung akan tetapi menggunakan kata-kata lain dengan meminta agar Tergugat Konpensi memberikan bahagian harta bersamanya kepada anakanak,

tentang

hal

ini

akan

dipertimbangkan

secara

tersendiri

pada

pertimbangan lain, namun Tergugat Konpensi selaku ayah dari ketiga anak tersebut dengan terjadinya perceraian

antara Penggugat Konpensi dan

Tergugat Konpensi maka dipundaknya tetap terpikul beban untuk membiayai anak-anak tersebut sampai anak dewasa atau mandiri sebagaima dimuat dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yo Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa mengenai jumlah biaya pemeliharaan yang harus ditanggung oleh Tergugat Konpensi dengan mengingat usia dan kebutuhan anak kedua dan ketiga untuk hidup dikota Ambon dan anak pertama yang saat Hal.11 dari 32 hal. Put. No. 2/Pdt.G/2016/PTA.AB

ini sekolah di Pesantren Gontor Jawa Timur serta dengan mempertimbangkan pekerjaan Tergugat Konpensi sebagai seorang “pengusaha” maka untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan, Majelis Tingkat Banding secara ex officio berdasarkan Pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menetapkan biaya untuk anak yang bernama Salwa Iwan Iskandar lahir tanggal 31 Mei 2009 dan M. Zubair Iwan Iskandar lahir tanggal 25 Januari 2013 masing-masing Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan dan anak yang bernama Muhammad Kholid Iwan Iskandar sebanyak Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri ditambah dengan biaya pendidikan dan kesehatan sesuai kebutuhan; Menimbang, bahwa mengingat kebutuhan anak dari tahun ke tahun berubah sesuai dengan umurnya, bila besarnya jumlah nafkah anak kesemuanya berjumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ditentukan

sampai

memungkinkan

anak

jumlah

tersebut

nafkah

dewasa

anak

tanpa

tersebut

ada

berubah,

klausul akan

yang

tampak

ketidakadilan maka majelis hakim tingkat banding perlu menetapkan nilai inflasi rupiah dengan kenaikan 6% pertahun ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama karena belum mempertimbangkan akibat yuridis dari sebuah perceraian, maka gugatan Penggugat Konpensi sepanjang dengan penetapan hak hadanah berserta semua akibat hukumnya dapat dikabulkan dengan demikian putusan majelis hakim tingkat pertama sepanjang mengenai hal ini harus diperbaiki; Menimbang, bahwa mengenai harta bersama sebagaimana telah diungkapkan Penggugat Konpensi diatas, menurut Tergugat Konpensi selain dari apa yang telah disebutkan diatas masih ada beberapa item lagi yang belum dimasukkan dalam bundel harta bersama, Tergugat menuntut agar harta-harta tersebut juga dimasuk dan diperhitungkan sebagai harta bersama. Dalam hal ini majelis hakim tingkat pertama telah memberi pertimbangan terhadap gugatan a quo baik yang diajukan dalam konpensi maupun rekonpensi dengan mengabulkan

sebahagian,

menyatakan

tidak

menerima

dan

menolak


selebihnya. Mengenai pertimbangan tesebut majelis hakim tingkat banding akan memberikan pertimbangan sendiri dengan menambah/memperbaiki pertimbangan tingkat pertama seperti dibawah ini; Menimbang,

bahwa

berdasarkan

dalil

Penggugat

Konpensi

dan

pengakuan Tergugat Konpensi dipersidangan serta bukti-bukti (P.1 dan T.3a), (P.2 dan T.3), (P.3 dan T.4), (P.4 dan T.6a,6.b,6.c), (P.5 dan T.7),

serta

keterangan para saksi baik yang diajukan Penggugat maupun oleh Tergugat serta pemeriksaan setempat (desente) didapati kesesuaian keterangan Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi diyakini secara sah dan meyakinkan bahwa Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi memiliki harta bersama berupa :  Sebidang tanah seluas 482 M2 berikut bangunan rumah permanen dua lantai yang ada di atasnya, terletak di RT.002/RW.019 Lorong Puteri Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dengan Sertifikat Nomor 3652/Batu Merah, atas nama Iwan Iskandar, dengan batas-batas sebagai berikut :

-

Sebelah Utara dengan rumah Sudirman/kali mati dan tanah milik Bapak Dade Masawoi ;

-

Sebelah Timur dengan tanah Dati Masawoi ;

-

Sebelah Selatan dengan rumah Mama Intan dan

-

Sebelah Barat dengan rumah Bapak Muhti ;

 Sebidang tanah seluas 211 M2 berikut bangunan rumah permanen satu lantai yang ada di atasnya, terletak di RT.002/RW.019 Lorong Puteri Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dengan Sertifikat Nomor 3652/Batu Merah, atas nama Iwan Iskandar, dengan batas-batas sebagai berikut : -

Sebelah Utara

: kali mati dan Tanah Dati Masawoi ;

-

Sebelah Timur

: tanah Dati Masawoi ;

-

Sebelah Selatan

: rumah Bapak Syamsuddin ;

-

Sebelah Barat

:rumah

Hasanuddin

Padeda/

rumah

jemuran/

pembantu;  Sebidang tanah seluas sekitar 103 M2 berikut bangunan rumah permanen satu lantai yang ada di atasnya, terletak di RT.001/RW.005 Desa Batu Hal.13 dari 32 hal. Put. No. 2/Pdt.G/2016/PTA.AB

Merah Tanjung,

Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dengan batas-batas

sebagai berikut : - Sebelah Utara

: Rumah ibu Ina ;

- Sebelah Timur

: rumah Daeng Ambo ;

- Sebelah Selatan

: obyek sengketa II ;

- Sebelah Barat

: Rumah Jumani (Mas Ni) ;

 1 (satu) unit mobil Toyota type Rush, 1.495-cc warna putih, jenis Minibus tahun pembuatan

2012 Nomor Polisi DE 125 AE, atas nama Iwan Iskandar, Nomor

rangka : MHFE2CJ2JCK030770, Nomor mesin : DCX7073;  1 (satu) buah Mobil Suzuki type ST. 150 Futura, 1.493-cc, jenis Minibus tahun pembuatan 2014, warna Caltex Green, Nomor Polisi DE 1177 LU, atas nama Iwan Iskandar, Nomor Rangka : MHYESL415EJ501198, Nomor mesin : G15AID957388;  Alat-alat perabot rumah tangga yang berada di rumah RT.001/RW.005 Desa Batu Merah Tanjung berupa:

-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-

2 set meja/kursi ;

Dan yang berada di rumah di RT.002/RW.019 Lorong Puteri Lorong Putri Batumerah berupa : -

1 buah kompor hok ;

-

1 buah dispenser ;

-


-


-


-

3 buah lemari pakaian dua pintu dari kayu ; Hal.14 dari 32 hal. Put. No. 2/Pdt.G/2016/PTA.AB

-


-


-


-


-

2 buah lemari pakaian dari plastic (Box) ;

-


-


-

2 set kursi sofa ;

-


-


-


-


-


-


-

1 buah jam dinding , yang kesemuanya ditaksir Rp 25.000.000,- (dua puluh Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konpensi selain dari

harta-harta yang disepakati tersebut, terhadap harta-harta yang lain yang lain diperselisihkan kedua belah pihak dan mengenai hal itu akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut : Menimbang, bahwa menurut pengakuan Penggugat Konpensi tentang nilai barang dalam kios senilai Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dibantah oleh Tergugat Konpensi yang menyatakan bahwa nilai barang di dalam kios sebelum terjadi perceraian senilai Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sehingga terdapat perbedaan nilai atas obyek tersebut, dan sewaktu Majelis Hakim tingkat pertama melakukan Pemeriksaan Setempat ternyata nilai barang yang terdapat di dalam kios tersebut hanya diperkirakan senilai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah); Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah menetapkan nilai barang dalam kios sebanyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) berdasarkan pemeriksaan setempat, majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang mendasarkan perhitungan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat

karena menurut


Penggugat Konpensi nilainya sebanyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), seharusnya perhitungan didasarkan pada pengakuan Penggugat Konpensi dan tuntutan Tergugat Konpensi, namun karena Tergugat Konpensi tidak dapat membuktikan tuntutannya sebanyak yang didalilkan bahkan sewaktu dilakukan pemeriksaan setempat omzet kios malah lebih menyusut lagi, maka berdasarkan pengakuan Penggugat Konpensi patut untuk ditetapkan barang dalam kios adalah harta bersama Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi senilai Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), dengan demikian putusan majelis hakim tingkat pertama sepanjang mengenai hal ini harus dibatalkan; Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat Konpensi orang tua Penggugat Konpensi memberikan modal kepada Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi setelah menikah sebanyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sebuah kios jualan dengan modal tersebut dikelola sehingga menghasilkan beberapa harta bersama dalam perkawinan Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi, dalil Penggugat Konpensi tersebut di atas dibantah oleh Tergugat Konpensi. Begitu juga menyangkut pemberian uang Penggugat Konpensi kepada Tergugat Konpensi sebanyak Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang juga dibantah oleh Tergugat Konpensi, Majelis hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan oleh karena ternyata Penggugat Konpensi tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, maka gugatan Penggugat Konpensi pada kedua poin ini harus ditolak; Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding terhadap kedua poin tersebut sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama, oleh karenanya putusan majelis hakim tingkat pertama sepanjang mengenai hal ini dipandang tepat dan benar maka majelis hakim tingkat banding pada prinsipnya setuju dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri dengan demikian pertimbangan tersebut patut untuk dikuatkan; Menimbang, bahwa kesemua harta bersama di atas belum dibagi sedangkan Penggugat Konpensi menuntut agar terhadap harta tersebut dibagi, maka berdasarkan Pasal 97 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hal.16 dari 32 hal. Put. No. 2/Pdt.G/2016/PTA.AB

Hukum Islam menyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, oleh karena itu seperdua dari harta bersama tersebut menjadi bagian Penggugat Konpensi dan seperduanya lagi menjadi bagian Tergugat konpensi; Menimbang, bahwa Penggugat Konpensi dalam gugatannya disamping menuntut harta bersama supaya dibagi sekaligus menuntut pula agar bagaian yang menjadi hak Tergugat Konpensi diberikan (dihibahkan) sepenuhnya kepada ketiga orang anak Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi sebagaimana yang diikrarkan oleh Tergugat Konpensi, terhadap hal ini dibantah oleh Tergugat Konpensi dengan menyanggah ikrarnya dan tidak bersedia menghibahkan bahagiannya itu kepada anak-anaknya; Menimbang, bahwa pemberian/hibah pada dasarnya adalah perbuatan yang boleh dilakukan oleh siapa saja tanpa paksaan sebagaimana pasal 210 Kompilasi Hukum Islam, asal saja benda yang dihibahkan itu milik dari penghibah dalam hal ini adalah Tergugat Konpensi, hanya saja berdasarkan sanggahan Tergugat Konpensi yang mendalilkan bahwa peneyerahan itu tidak benar adanya dan adalah keterpaksaan (bukti T.2) berarti Tergugat Konpensi tidak bersedia untuk melepaskan haknya kepada anak-anaknya, maka majelis menilai pemberian/hibah itu tidak dapat untuk dilaksanakan atau setidaktidaknya kalaupun Tergugat Konpensi pernah mengikrarkan maka dengan keberatan diatas dapat pula diartikan Tergugat Konpensi mencabut kembali pemberiannya sebagaimana pasal 212 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian gugatan Penggugat Konpensi dalam hal ini harus dinyatakan ditolak; Menimbang, bahwa gugatan Penggugat agar terhadap putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voraad) meskipun ada banding atau kasasi, terhadap tuntutan ini majelis hakim tingkat banding menilai tidak mempunyai alasan yang kuat dan mendesak sehingga patut untuk ditolak ; Dalam Rekonpensi : Menimbang,

bahwa

mengenai

objek

yang

didalilkan

Penggugat

Rekonpensi termasuk harta bersama yaitu sebidang tanah seluas 59 M2 dengan sertifikat Nomor 4110 beserta bangunan rumah tiga lantai yang berdiri Hal.17 dari 32 hal. Put. No. 2/Pdt.G/2016/PTA.AB

di atasnya yang terletak di Batumerah Tanjung RT.001/RW.005, Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon yang didalilkan Penggugat Rekonpensi sebagai harta bersama yang dibeli dari orang tua Tergugat Rekonpensi bernama Sirajuddin dengan harga Rp.60.000.000,00 (Enam puluh jurta rupiah), hal ini disangkal oleh Tergugat Rekonpensi bahwa objek tersebut adalah milik orang tua Tergugat Rekonpensi yang pengelolaannya diserahkan pada Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi, sedangkan para saksi tidak seorangpun yang tahu persis tentang pengalihan itu. Majelis hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan bahwa ternyata Penggugat Rekonpensi tidak mampu membuktikan dalil gugatannya tentang pembelian atas rumah tersebut, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut harus ditolak, pertimbangan majelis hakim tingkat pertama pada poin ini sudah tepat dan benar sehingga patut untuk dikuatkan; Menimbang, tentang gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai : -

1 (satu) unit mobil Minibus Mitsubishi-TS tahun 2006 Nomor Polisi DE 636 JU ;

-

1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja 250 cc tahun 2013 Nomor Polisi DE 5044 LA, selanjutnya disebut obyek sengketa 8 ;

-

1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria tahun 2014 Nomor Polisi DE 4817 LB, selanjutnya disebut obyek sengketa 9 ;

-

1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun 125 cc tahun 2009 Nomor Polisi DE 6214 AG, selanjutnya disebut obyek sengketa 10 ;

-

1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul-GT 110 cc tahun 2012 Nomor Polisi DE 2289 LC, selanjutnya disebut obyek sengketa 11 ;

-

1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Xeon Matic 125 cc tahun 2014 Nomor Polisi DE 2792 AF, selanjutnya disebut obyek sengketa 12 ;

adalah termasuk harta bersama, terhadap hal ini telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonpensi yang dikuatkan dengan bukti surat T.8 sampai dengan T.12 terbukti objek harta a quo “ada” namun sudah dijual oleh Tergugat Rekonpensi secara sepihak kepada pihak lain dan Penggugat Rekonpensi mengklaim nilainya penjualan itu sebanyak Rp.163.000.000,00 (Seratus enam puluh tiga Hal.18 dari 32 hal. Put. No. 2/Pdt.G/2016/PTA.AB

juta rupiah) hal ini tidak pula dibantah oleh Tergugat Rekonpensi, oleh karena itu harta senilai tersebut adalah harta bersama Penggugat Rekenpensi dan Tergugat Rekonpensi, putusan majelis hakim tingkat pertama sepanjang mengenai hal ini dipandang tepat dan benar maka majelis hakim tingkat banding pada prinsipnya setuju dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri dengan demikian pertimbangan tersebut patut untuk dikuatkan; Menimbang,

bahwa

gugatan

Penggugat

Rekonpensi

mengenai

perhiasan emas 23 karat sekitar 100 gram yang terdiri dari kalung, gelang dan cincin yang ditaksir senilai Rp 38.000.000,00 (Tiga puluh delapan juta rupiah), telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama bahwa menurut Tergugat Rekonpensi sangat tidak etis kalau obyek perkara tersebut dimasukkan di dalam objek gugatan karena barang pribadi sama halnya barang pribadi milik Penggugat Rekonpensi seperti jaket, jam tangan, kalung dan sepatu yang nilainya juga puluhan juta rupiah. Dari pengkuan Tergugat Rekonpensi yang berklausula ini dapat diyakini objek a quo adalah harta yang didapat selama perkawinan yang mempunyai dinilai infestasi, sehingga barang perhiasan tersebut patut diperhitungkan sebagai harta bersama; Menimbang,

bahwa

berdasarkan

keterangan

saksi

Penggugat

Rekonpensi yang ke I dan III serta keterangan saksi Tergugat Rekonpensi yang ke I, III, IV dan V, keterangan mereka satu sama lain saling berhubungan yang dapat disimpulkan bahwa Tergugat Rekonpensi mempunyai perhiasan emas berupa kalung, gelang dan cincin namun masing-masing saksi tidak mengetahui berapa berat atau timbangannya, akan tetapi sewaktu dilakukan Pemeriksaan Setempat ditemukan obyek sengketa tersebut berupa 1 buah gelang seberat 20 gram dan 2 buah cincin timbangannya tidak disebutkan oleh Tergugat Rekonpensi, maka perhiasan yang didalilkan oleh Penggugat Rekonpensi yang terbukti hanyalah sebanyak yang ditemukan diatas dan terhadap harta tersebut patut untuk ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi. Putusan majelis hakim tingkat pertama sepanjang mengenai hal ini dipandang tepat dan benar maka majelis hakim tingkat banding pada prinsipnya setuju dan mengambil alih Hal.19 dari 32 hal. Put. No. 2/Pdt.G/2016/PTA.AB

pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri dengan demikian pertimbangan tersebut patut untuk dikuatkan; Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat Rekonpensi tentang penghasilan dari usaha rumah kos di Lorong Putri RT.002/RW.019 Batumerah berjumlah 6 kamar dengan sewa perkamar antara Rp.350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) perbulan atau seluruhnya berjumlah Rp.2.100.000,00 (Dua juta seratus ribu rupiah) perbulannya, sedangkan dalam jawaban

Tergugat Rekonpensi

menyatakan, bahwa bukannya 6 kamar tetapi hanya 3 kamar, sewa ketiga kamar kos tersebut dinikmati sendiri oleh Penggugat Rekonpensi. Akan tetapi setelah Penggugat Rekonpensi pergi meninggalkan Tergugat Rekonpensi barulah Tergugat Rekonpensi menerima sewa kos tersebut dan itupun ada digunakan untuk membayar air dan lampu; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonpensi tersebut terbukti Tergugat Rekonpensi ada menerima uang kos sebanyak 3 kamar x Rp.350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) x semenjak Tergugat pergi (Agustus 2014 s/d Desember 2015) = 3xRp 350.000,-x 17 = Rp 17.850.000,00 dikurangi biaya air dan lampu, namun oleh karena Penggugat tidak menyebutkan banyaknya biaya air dan lampu perbulan maka penghasilan rumah kos sebanyak Rp17.850.000,00 patut ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama, maka gugatan Penggugat Rekonpensi sepanjang dengan hasil rumah kos dapat dikabulkan dengan demikian putusan majelis hakim tingkat pertama sepanjang mengenai hal ini harus dibatalkan; Menimbang, bahwa mengenai penghasilan dari usaha karaoke pada obyek sengketa yang terletak di Batumerah Tanjung RT.001/RW.005 Batumerah khusus untuk rumah yang bertingkat tiga (sertifikat nomor 4110) sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa harta a quo bukanlah termasuk harta bersama. Adapun mengenai hasil usaha karaoke obyek sengketa yang terletak di Batumerah Tanjung RT.001/RW.005 rumah berlantai Hal.20 dari 32 hal. Put. No. 2/Pdt.G/2016/PTA.AB

satu (sertifikat No.4095) yang merupakan milik Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tidak diketahui secara persis berapa penghasilannya kecuali saksi II dan saksi III Penggugat Rekonpensi menyatakan hasil usaha karaoke dan lokalisasi tersebut Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) setiap malam tanpa menerangkan secara rinci dari mana perhitungan tersebut, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonpensi tentang penghasilan usaha karaoke dan lokalisasi tersebut kabur/obscur libel, sehingga dalil gugatan Penggugat Rekonpensi sepanjang mengenai hal ini harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan demikian putusan majelis hakim tingkat pertama tentang hal tersebut dapat dikuatkan; Menimbang, bahwa mengenai penghasilan dari usaha jasa angkutan mobil Minibus Suzuki ST tahun 2014 Nomor Polisi DE 1177 LU dan 1 unit mobil Minibus Mitsubishi-TS tahun 2006 Nomor Polisi DE 636 JU yang didalilkan oleh Penggugat Rekonpensi keduanya menghasilkan Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) setiap harinya yang dalam sebulan senilai Rp.15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah). Sejak Tergugat Rekonpensi mengajukan gugatan cerai kepada Penggugat Rekonpensi di Pengadilan Agama Ambon tidak dinikmati oleh Penggugat Rekonpensi sampai saat ini, Tergugat Rekonpensi menanggapinya bahwa sebelum Penggugat Rekonpensi pergi meninggalkan Tergugat Rekonpensi bahwa uang setoran mobil angkot minibus Suzuki Carry Futura tahun 2014 Nomor Polisi DE 1177 LU hanya menghasilkan Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) perhari x 30 hari = Rp.6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) dikurangi upah sopir perbulan Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) + biaya ganti oli + penggantian kanvas rem, kesemuanya itu diurusi oleh Penggugat Rekonpensi sedangkan mobil Minibus Mitsubishi-TS tahun 2006 Nomor Polisi DE 636 JU sudah dijual; Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat Rekonpensi yang juga diakui oleh Penggugat Rekonpensi bahwa mobil Minibus Mitsubishi-TS tahun 2006 Nomor Polisi DE 636 JU sudah dijual maka hasil sepanjang mengenai objek ini tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi. Sedangkan terhadap angkot minibus Suzuki Carry Futura tahun 2014 Nomor Polisi DE 1177 LU diakui oleh Tergugat Rekonpensi dengan hasil peerhitungan sebagaimana Hal.21 dari 32 hal. Put. No. 2/Pdt.G/2016/PTA.AB

diatas sehingga berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonpensi tersebut dapat ditetapkan bahwa hasil jasa angkutan angkot minibus Suzuki Carry Futura tahun 2014 Nomor Polisi DE 1177 LU tersebut adalah harta bersama dengan perincian perbulan hasil kotor dikurangi upah sopir dan dikurangi lagi biaya operasional miminal 25 % dari sisa = hasil bersih dikalikan 14 bulan (sejak gugatan cerai bulan Nopember 2014 s/d Desember 2015) atau kongkritnya Rp.6.900.000,00 - Rp.1.200.000,00 =Rp5.700.00,00 - Rp1.425.000,00= Rp 4.275.000,00 x 14 = Rp 59.850.000,- (lima puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah); Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama, maka gugatan Penggugat Rekonpensi sepanjang dengan hasil usaha jasa angkutan mobil Minibus Suzuki ST tahun 2014 Nomor Polisi DE 1177 LU dapat dikabulkan dengan demikian putusan majelis hakim tingkat pertama sepanjang mengenai hal ini harus dibatalkan; Menimbang, bahwa terhadap harta bersama di atas dituntut pula oleh Penggugat Rekonpensi agar dibagi, sebagaimana terhadap harta bersama telah dipertimbangkan dalam konpensi diatas, maka terhadap harta bersama dalam rekonpensipun seperdua menjadi bagian Penggugat Rekonpensi dan seperduanya lagi menjadi bagian Tergugat Rekonpensi; Menimbang, bahwa keberadaan harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sebagiannya berupa

“benda berwujud” dan

sebagaian lagi berupa “nilai uang” yang harus dibagi antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, oleh karena terhadap nilai uang yang terdiri dari hasil penjualan mobil dan motor dan hasil sewa serta hasil jasa angkutan sudah diambil Tergugat Rekonpensi lebih dahulu, maka bagian tersebut akan dikompensasikan dengan bagian dari hasil penjualan benda berwujud dalam konpensi diatas; Dalam Memori Banding dan Kontra Memori Banding Menimbang,

bahwa

PembandingI/TerbandingII/Penggugat

Konpensi/Tergugat Rekonpensi dalam memori bandingnya bertanggal 29 Desember


2015 mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Ambon in casu yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa PembandingI/TerbandingII/Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi sangat keberatan dengan putusan Majelis hakim tingkat pertama karena tidak mempertimbangkan kewajiban seorang ayah dalam perkara a quo TerbandingI/PembandingII/Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi

terhadap

ketiga anak tersebut sedangkan kewajiban seorang ayah terhadap anak-anak

tetap melekat meskipun perkawinan antara suami isteri sudah bercerai ; 2. Bahwa majelis hakim tingkat pertama menolak dalil Penggugat Konpensi yang mendalilkan bahwa orang tua Penggugat Konpensi ada memberikan modal setelah menikah kepada Penggugat

Konpensi dan Tergugat Konpensi.

PembandingI/TerbandingII/ Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi keberatan karena seharusnya Majelis hakim tingkat pertama menilai dalil tersebut

dengan menggunakan “logika hukum” yang ditarik dari keterangan saksi, karena tidak mungkin Tergugat Konpensi yang tidak punya pekerjaan yang membantu orang tua Penggugat Konpensi yang adalalah seorang usahawan (pemilik karaoke dilokalisasi Tanjung Batu Merah) sebaliknya ayah Penggugat Konpensilah yang memberikan bantuan kepada Tergugat Konpensi; 3. Bahwa Majelis hakim tingkat pertama juga telah keliru yang menolak bukti P.7 Compact Disk (CD) karena tidak konsisten terhadap bukti tersebut dimana pada satu sisi Majelis Hakim tidak dapat menilai karena tidak jelas suara siapa yang ada didalam rekaman tersebut dan pada sisi lain majelis mengungkapkan bukti

P.7 yang berisi rekaman pernyataan Tergugat Konpensi dalam CD tersebut tidak

memenuhi

syarat

pembuktian,

artinya

pertimbangan

majelis

kontradiktif antara “tidak tahu” dan “tahu” itu suara Tergugat Konpensi; 4. Bahwa terhadap pertimbangan hukum m ajelis hakim tingkat pertama tentang harta bersama berupa 5 unit sepeda motor dan satu unit Mitsubishi-TS tahun 2006 tidak ditemukan lagi dan diakui telah dijual oleh PembandingI/TerbandingII/ Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membiayai kebutuhan hidup dan pendidikan ketiga anak, Majelis hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan bahwa disaat TerbandingI/PembandingII/Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi pergi meninggalkan anak tidak meninggalkan nafkah apapun untuk ketiga anak tersebut Hal.23 dari 32 hal. Put. No. 2/Pdt.G/2016/PTA.AB

dan harta a quo dijual untuk menutupi nafkah tersebut sehingga tidak perlu lagi dihitung sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa atas keberatan PembandingI/TerbandingII/ Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi sebagaimana yang diuraikan diatas Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut : Bahwa

keberatan

Konpensi/Tergugat

Rekonpensi

PembandingI/TerbandingII/Penggugat pada

angka

1,

telah

dipertimbangkan

sebagaimana dalam pertimbangan penetapan hak hadanah sekaligus biaya anak diatas begitu juga kehendak Penggugat Konpensi agar bagian Tergugat Konpensi diberikan kepada anak-anaknya juga telah dipertimbangkan diatas, maka keberatan PembandingI/TerbandingII/ Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dalam hal ini tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi ; Bahwa

keberatan


Konpensi/Tergugat Rekonpensi pada angka 2 tentang pemberian orang tua Penggugat setelah menikah sebanyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Tergugat Konpensi apakah itu merupakan “hutang” sehingga harus dikembalikan ataukah merupakan pemberian lepas (hibah) keadaan ini tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat Konpensi, berarti pertimbangan tersebut sudah “jelas”, sehingga majelis tidak memerlukan lagi untuk menarik sesuatu yang sudah jelas tersebut dengan memakai logika hukum, maka keberatan PembandingI/TerbandingII/Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi pada butir ini patut untuk ditolak; Bahwa

keberatan


Konpensi/Tergugat Rekonpensi pada angka 3 tentang penilaian terhadap bukti P.7 yang berisikan Compact Disk (CD), pada dasarnya bukti P.7 tersebut tidak termasuk kedalam alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 264 R.Bg namun oleh karena perkembangan teknologi keberadaannya juga tidak dapat dinisbikan sama sekali dengan demikian penilaian terhadap teknologi hanya dapat dimasukkan dalam kelompok “persangkaan” yang penilaiannya bebas kepada hakim, berarti dalam perkara a quo pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tidak menyalahi ketentuan. Adapun yang menjadi substansi dari bukti P.7 tersebut adalah bukti bahwa Tergugat Konpensi memberikan bagiannya kepada anakHal.24 dari 32 hal. Put. No. 2/Pdt.G/2016/PTA.AB

anaknya hal ini pun telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian keberatan PembandingI/TerbandingII/Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi pada butir ini tidak cukup beralasan dan patut untuk ditolak; Bahwa Konpensi/Tergugat

keberatan Rekonpensi

PembandingI/TerbandingII/Penggugat pada

angka

4

tentang

tidak

dikompensasikannya oleh majelis hakim tingkat pertama penjualan mobil dan motor untuk biaya anak selama ditinggalkan oleh Tergugat Konpensi, terhadap hal ini putusan majelis hakim tingkat pertama juga tidak terdapat kesalahan, karena penjualan secara sepihak terhadap harta bersama tanpa seizin dan setahu Tergugat Konpensi adalah perbuatan melawan hukum Pasal 92 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam “Suami istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama” sehingga akibat dari perbuatan Penggugat Konpensi tersebut Penggugat Konpensi harus mengembalikan dengan mengganti “nilai” penjualan sebanyak Rp.163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah). Hasil penjualan tersebut tidak pula secara otomatis bisa dijadikan sebagai pengganti kewajiban Tergugat Konpensi terhadap anak-anaknya karena kewajiban ayah terhadap nafkah anaknya adalah lil intifa’ bukan lil tamlik maka kelalaian nafkah anak yang berlalu tidak dapat digugat (vide Putusan Mahkamah Agung RI No.600 K/AG/2003 tanggal 12 Oktober 2004), kecuali nyata-nyata nafkah yang lalu itu terhutang pada pihak ketiga, sementara dalam perkara a quo tidak dapat pula dibuktikan nafkah anak-anak yang selama ini dibiayai oleh Penggugat terhutang kepada pihak ketiga. Dengan demikian keberatan Penggugat pada butir ini tidak cukup beralasan dan patut untuk ditolak; Menimbang,

bahwa

TerbandingI/PembandingII/Tergugat

Konpensi/Penggugat Rekonpensi dalam kontra memori bandingnya tidak lagi mengajukan hal-hal yang lain selain yang berhubungan dengan memori banding dan memuntut agar diputuskan sesuai dengan gugatannya semula, terhadap semua ini telah dipertimbangkan diatas dan tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Ab yang Hal.25 dari 32 hal. Put. No. 2/Pdt.G/2016/PTA.AB

dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1437 Hijriah, tidak dapat dipertahankan secara keseluruhan, maka harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Ambon akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan di bawah ini; Dalam Konpensi dan Rekonpensi Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undan-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding dibebankan kepada PembandingI/TerbandingII/Penggugat; Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar‟i yang berkaitan dengan perkara ini; M E NG A DI L I Menyatakan permohonan banding PembandingI/TerbandingII/Penggugat Konpensi/Tergugat

Rekonpensi

dan

TerbandingI/PembandingII/Tergugat

Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding dapat diterima; Membatalkan

putusan

Pengadilan

Agama

Ambon

Nomor

177/Pdt.G/2015/PA.Ab yang dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1437 Hijriah dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagai berikut: Dalam Konpensi : Dalam eksepsi : Menolak eksepsi Tergugat. Dalam Pokok Perkara : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi untuk sebagian; 2. Menetapkan Penggugat Konpensi sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap ketiga anak Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi yang bernama : 2.1.

Muhammad Kholid bin Iwan Iskandar, usia 11 tahun ; Hal.26 dari 32 hal. Put. No. 2/Pdt.G/2016/PTA.AB

2.2.

Salwa binti Iwan Iskandar, usia 6 tahun ;

2.3.

Muhammad Zubair bin Iwan Iskandar, usia 2 tahun ;

3. Menghukum Tergugat Konpensi untuk membayar melalui Penggugat Konpensi nafkah anak yang akan datang, masing-masing perbulan untuk : 3.1. Muhammad Kholid bin Iwan Iskandar sebanyak Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

3.2. Salwa binti Iwan Iskandar sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah); 3.3. Muhammad Zubair bin Iwan Iskandar sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah); sampai ketiga anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mandiri dengan kenaikan 6% pertahun.

4. Menetapkan harta bersama Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi adalah : 4.1. Sebidang tanah seluas 482 M2, Nomor Sertifikat : 3652, pemegang hak Iwan Iskandar berikut bangunan rumah permanen dua lantai yang berdiri di atasnya, terletak di Lorong Putri RT.002/RW.019, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dengan batas-batas sebagai berikut : -

Sebelah Utara

: rumah Sudirman/kali mati dan tanah milik Bapak

Dade Masawoi; -

Sebelah Timur : tanah Dati Masawoi;

-

Sebelah Selatan : rumah mama Intan ;

-

Sebelah Barat

: rumah Bapak Muhti ;

4.2. Sebidang tanah seluas 211 M2, Nomor Sertifikat : 4106, pemegang hak Iwan Iskandar, berikut bangunan permanen satu lantai yang berdiri di atasnya, terletak di Lorong Puteri Rt.001/RW.019, Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dengan batas-batas sebagai berikut : - Sebelah Utara : kali mati dan tanah Dati Masawoi ; - Sebelah Timur : tanah Dati Masawoi ; - Sebelah Selatan: rumah Bapak Syamsuddin ; - Sebelah Barat : rumah tempat jemuran/pembantu dan rumah Hasanuddin Padeda; 4.3. Sebidang tanah seluas 103 M2, Nomor Sertifikat : 4095, pemegang hak Iwan Iskandar, berikut bangunan rumah permanen satu lantai yang Hal.27 dari 32 hal. Put. No. 2/Pdt.G/2016/PTA.AB

berdiri di atasnya, terletak di Batumerah Tanjung RT.001/RW.05, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dengan

batas-batas

sebagai berikut : -

Sebelah Utara

: rumah ibu Ina ;

-

Sebelah Timur : tanah Daeng Ambo ;

-

Sebelah Selatan : obyek sengketa perkara ini ;

-

Sebelah Barat

: rumah Jumani (Mas Ni) ;

4.4. 1 (satu) unit mobil Toyota type Rush,

1495-cc warna

putih, jenis

Minibus tahun pembuatan 2012 Nomor Polisi DE 125 AE, atas nama Iwan Iskandar, Nomor rangka : MHFE2CJ2JCK030770, Nomor mesin : DCX7073; 4.5. 1 (satu) unit Mobil Suzuki type ST. 150 Futura, 1.493-cc, jenis Minibus tahun pembuatan 2014, warna Caltex Green, Nomor Polisi DE 1177 LU, atas nama Iwan Iskandar, Nomor Rangka : MHYESL415EJ501198, Nomor mesin : G15AID957388; 4.6. Barang-barang jualan yang terdapat di dalam kios di Batumerah Tanjung, Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dengan nilai Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah); 4.7. Alat-alat perabot rumah tangga yang berada pada obyek I dan obyek II di Batumerah Tanjung berupa : -


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-

2 set meja/kursi ;

4.8. Alat-alat perabot rumah tangga yang berada pada obyek III dan obyek IV di Lorong Putri Batumerah berupa : Hal.28 dari 32 hal. Put. No. 2/Pdt.G/2016/PTA.AB

-

1 buah kompor hok ;

-

1 buah dispenser ;

-


-


-


-

3 buah lemari pakaian dua pintu dari kayu ;

-


-


-


-


-

2 buah lemari pakaian dari plastic (Box) ;

-


-


-

2 set kursi sofa ;

-


-


-


-


-


-


-

1 buah jam dinding ;

5. Membagi harta bersama pada amar butir 4.1 sampai dengan 4.8 di atas masingmasing seperdua untuk Penggugat Konpensidan seperdua lagi untuk Tergugat Konpensi; 6. Menghukum Penggugat Konpensi untuk menyerahkan kepada Tergugat Konpensi bagian yang manjadi hak Tergugat Konpensi dan jika tidak dapat dilaksanakan secara natura maka dijual lelang oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi; 7. Menolak gugatan Penggugat Konpensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian; 2. Menetapkan

harta

bersama

Penggugat

Rekonpensi

dan

Tergugat

Rekonpensi adalah : Hal.29 dari 32 hal. Put. No. 2/Pdt.G/2016/PTA.AB

2.1 Perhisan emas berupa : 2.1.1. Satu buah gelang emas seberat 20 gram dan

2.1.2 Dua buah cincin emas (timbangannya tidak disebutkan); 2.2 Hasil penjualan terhadap : 2.2.1 Satu unit mobil Minibus Mitsubishi TS tahun 2006 Nomor Polisi DE 636 JU sebanyak Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

2.2.2 Satu unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja 250 cc tahun 2013 Nomor Polisi DE 5044 LA sebanyak Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ; 2.2.3 Satu unit Sepeda Motor Suzuki Satria tahun 2014 Nomor Polisi DE 4817 LB sebanyak Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah); 2.2.4 Satu unit Sepeda Motor Suzuki Shogun 125 cc tahun 2009 Nomor Polisi DE 6214 AG sebanyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah); 2.2.5 Satu unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul-GT 110 cc tahun 2012 Nomor Polisi DE 2289 LC sebanyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); 2.2.6 Satu unit Sepeda Motor Yamaha Xeon Matic 125 cc tahun 2014 Nomor Polisi DE 2792 AF sebanyak Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah); kesemuanya berjumlah Rp.163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah); 2.3 Hasil sewa rumah kos di Lorong Putri RT.002/RW.019 (harta butir 4.2) sejak Agustus 2014 s/d Desember 2015 sebanyak Rp17.850.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

2.4 Hasil jasa angkutan (harta butir 4.5) sejak Nopember 2014 s/d Desember 2015 sebanyak Rp 59.850.000,- (lima puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

3 Membagi harta bersama pada amar butir 2.1 sampai dengan 2.4. di atas masingmasing seperdua untuk Penggugat Rekonpensi dan seperdua lagi untuk Tergugat Rekonpensi;

4 Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonpensi bagian yang manjadi hak Penggugat Rekonpensi.


5 Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonpensi tentang hasil usaha karaoke pada obyek sengketa yang terletak di Batumerah Tanjung RT.001/RW.005;

6 Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya; Dalam Konpensi dan Rekonpensi Membebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.3.131.000,00 (tiga juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah); Membebankan

kepada


Konpensi/Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah); Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah. Oleh kami Drs.H.Hasan Basri Harahap,SH.,M.H, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon sebagai hakim ketua majelis, dan Drs.H.M.Alwi Mallo, MH. dan Drs.Sulem Ahmad,SH.,MA., masing-masing sebagai hakim anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan didampingi oleh Drs. Ismail Sangaji selaku panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim Ketua, ttd

Drs.H.Hasan Basri Harahap,SH.,MH. Hakim Anggota, ttd Drs.H.M.Alwi Mallo, MH. Hakim Anggota,

ttd Drs. Sulem Ahmad,SH.,MA.


Panitera Pengganti, ttd

Drs.ISMAIL SANGAJI

Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya pemberkasan

: Rp 139.000,00

2. Biaya redaksi

: Rp

5.000,00

3. Biaya materai

: Rp

6.000,00

Jumlah

: Rp 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah) Disalin sesuai aslinya Ambon, 22 Maret 2016 Panitera PengadilanTinggi Agama Ambon ttd Drs. H. Husein Kumkello, MH


PTA.AB DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Recommend Documents