PUTUSAN Nomor 102/Pdt.G/2015/PTA.Mks
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara : Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding;, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa,
dalam hal ini memberi kuasa kepada
DR.Hj. Sitti Maryam, SH., MH, Advokat beralamat di Kompleks Perumahan Solthana Residen, GTM Blok H. 9, Kelurahan
Barombong,
Kecamatan
Tamalate,
Kota
Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret
2015,
selanjutnya
disebut
Pemohon
Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding ; melawan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding., umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, alamat Jalan Kompleks Perumahan Pesona Indah Barombong, Blok A, No. 20, Kelurahan Makassar,
Barombong, selanjutnya
Kecamatan
Tamalate,
disebut
Kota
Termohon
Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding. Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.
Hal 1 dari 12 hal. Put. No. 102/Pdt.G/2015/PTA.Mks.
DUDUK PERKARA Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 480/Pdt.G/2015/PA.Mks, tanggal 24 Agustus 2015 M. yang bertepatan dengan tanggal 9 Dzulqa'dah 1436 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : Dalam Konvensi. -
Menolak permohonan Pemohon.
Dalam Rekonvensi. -
Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima.
Dalam Konvensi dan Rekonvensi: -
Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 826.000,00
(delapan ratus dua
puluh enam ribu rupiah). Bahwa, terhadap putusan tersebut, Pemohon/Pembanding mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Makassar sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 480/Pdt.G/2015/PA.Mks, tanggal 31 Agustus 2015, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 14 September 2015; Bahwa, Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan pada Panitera Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 18 September 2015, dan telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 29 September 2015, dan Pembanding mengajukan keberatan sebagai berikut; PERTAMA : Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar dalam menjatuhkan putusan masih berpandangan positivism hanya berfungsi sebagai terompet undangundang atau pembaca teks undang-undang, padahal pandangan atau aliran tersebut sudah ditinggalkan dan beralih pada pandangan post positivism modern dimana hakim sebagai penafsir undang-undang, seharusnya kata Hal 2 dari 12 hal. Put. No. 102/Pdt.G/2015/PTA.Mks.
percekcokan dan perselisihan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) huruf (a) sampai dengan huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (a) sampai dengan huruf (h) Kompilasi Hukum Islam. Alasan hukumnya : Seharusnya Mejelis Hakim mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang secara nyata perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mempertahankan lagi, bahkan telah dilakukan mediasi beberapa kali melalui Mediator yang ditunjuk langsung oleh Majelis Hakim dan hasilnya tetap tidak bisa didamaikan, hal ini bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. kaedah hukumnya berbunyi : “ Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan
Pemohon untuk
menjatuhkan talak satu kepada Termohon”. (Putusan MARI Nomor 09 K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1984). KEDUA : Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar dalam menjatuhkan putusan telah melanggar hukum acara yakni “Unus testis Nullun testis”, Alasan hukumnya : Karena hanya berdasarkan seorang saksi Termohon bernama Hasniah binti Usman (ibu kandung Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) dijadikan dasar untuk menolak permohonan talak dari Pemohon konvensi. Sedang keterangan saksi Pemohon/Pembanding yang saling bersesuaian tidak dipertimbangkan, pada dasarnya menyatakan, bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun dan berpisah masing-masing kembali ke rumah orang tuanya. Sepatutnya dari keterangan saksi Pemohon merupakan suatu fakta hukum, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tidak
dapat
dirukunkan
lagi,
sehingga
beralasan
untuk
mengabulkan
Permohonan talak pemohon, bukan dinyatakan ditolak.
Hal 3 dari 12 hal. Put. No. 102/Pdt.G/2015/PTA.Mks.
KETIGA Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar dalam menjatuhkan putusan tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak menyelesaikan masalah, karena hanya jawaban dan gugatan lisan Penggugat Rekonvensi yang diterima secara bulat yang menyatakan, bahwa Termohon menerima permohonan cerai talak asal Termohon bersedia memberikan biaya sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu) perhari selama 6 (enam) bulan. Alasan hukumnya : Karena
akibat ketidak mampuan Tergugat Rekonvensi memenuhi
gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah ) perhari selama 6 (enam) bulan, Pembanding hanya mampu membayar sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara keseluruhan, yang berakibat permohonan cerai talak Pemohon dinyatakan ditolak, tanpa memberikan pertimbangan keadaan Pemohon/Pembanding yang tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan. Bahwa Terbanding tidak menyerahkan kontra memori Banding ; Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas, namun berdasarkan Surat Keterangan Panitera Nomor 480/Pdt.G/2015/PA.Mks. tanggal 29 September 2015 Pembanding dan Terbanding tidak datang memeriksa berkas (inzage). PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang,
bahwa
permohonan
banding
yang
diajukan
oleh
Pemohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan caracara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan
banding
tersebut
harus dinyatakan dapat
diterima; Menimbang bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan
Pengadilan Agama
Makassar, Nomor 480/Pdt.G/2015/PA Mks., tanggal 24 Agustus 2015 Masehi, Hal 4 dari 12 hal. Put. No. 102/Pdt.G/2015/PTA.Mks.
bertepatan dengan tanggal 9 Zulqa‟dah 1436 Hijriyah, dan memperhatikan pula memori banding tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut: DALAM KONVENSI Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang dalil permohonan Pemohon/Pembanding yang berkaitan dengan alasan perceraian beserta pembuktiannya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk mempertimbangkan sendiri sebagai berikut: Menimbang bahwa setelah memperhatikan Berita Acara Sidang Nomor 480/Pdt.G/2015/PA Mks., tanggal 3 Agustus 2015, dari jawab menjawab dan pembuktian terungkap fakta ; -Bahwa Pemohon dan Termohon melaksanakan pernikahan tanggal 8 Pebruari 2015, dan setelah menikah Pemohon langsung kembali kerumah orang tuannya, dan Termohon juga kembali ke rumah orang tua, karena pada waktu nikah Termohon dalam keadaan sudah hamil yang menghamili adalah Pemohon. -Bahwa
Pemohon
dipaksa
untuk
menikahi
Termohon
karena
untuk
mempertanggung jawabkan perbuatannya menghamili Termohon. -Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul dan berhubungan sebagai suami isteri. -Bahwa Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon, tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon dan tidak ada komonikasi lagi. -Bahwa Termohon pernah mencari Pemohon namun tidak berhasil bertemu. -Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon. Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding
berpendapat
bahwa
pernikahan
Pemohon
dengan
Termohon
dilaksanakan atas dasar paksaan dan dilatarbelakangi oleh kehamilan Hal 5 dari 12 hal. Put. No. 102/Pdt.G/2015/PTA.Mks.
Termohon sehingga Pemohon menikahi Termohon tidak dilandasi dengan niat yang sungguh sungguh (mitsaqan ghalizha) untuk menggauli Termohon (mu’asyarah bil ma’ruf) dalam membina rumah tangga, dan tidak didasari oleh niat yang ikhlas untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.” Menimbang bahwa oleh karena pernikahan yang tidak didasari oleh niat yang sungguh-sungguh dan ikhlas serta tidak adanya tujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak mungkin terwujud keharmonisan, kedamaian, ketentraman dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Menimbang bahwa setelah acara pernikahan selesai Pemohon pulang kerumah orang
tuanya dan Termohon juga pulang kerumah orang tuanya,
Pemohon tidak pernah menemui Termohon dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon, serta tidak adanya komonikasi antara Pemohon dan Termohon, dan Termohon pernah mencari Pemohon tetapi tidak berhasil bertemu, dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon tidak ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, hal mana menunjukan fakta bahwa rumah tangga yang diikat oleh pemohon dan Termohon melalui pernikahan tanggal 8 Pebruari 2015 telah rapuh, tidak dapat dibangun dan dipertahankan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Menimbang bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan tidak lagi mencari pihak yang salah, yang menjadi penyebab tidak dapat dibangun suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, akan tetapi yang dinilai adalah azas breakdown of marriage, yakni apabila sendi-sendi perkawinan telah terurai dan sulit untuk dapat dipadukan dan dipertahankan, karena mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dari awal sulit untuk dapat didamaikan dan tidak bisa lagi mencapai tujuan perkawinan itu sendiri, maka akan menimbulkan beban berat penderitaan lahir dan batin, menimbulkan Hal 6 dari 12 hal. Put. No. 102/Pdt.G/2015/PTA.Mks.
pengaruh negative bagi kedua belah pihak dimasa yang akan datang, maka berdasarkan dengan kaidah hukum dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 534/K/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa “dalam hal perceraian, tidak perlu di lihat dari siapa penyebab percekcokan, atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, kalau perkawinan itu tidak dapat lagi dipertahankan, maka jalan keluar yang lebih mashlahat adalah perceraian”; Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas bersesuaian dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Madza Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz 1 halaman 83 yang diambil alih sebagai
pendapat
Majelis
Hakim Tingkat Banding, yang berbunyi :
وقد اختار اإلسالم نظام الطالق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح وال صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح ألن اإلستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح . العدالة Artinya: “Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan. Menimbang bahwa telah ternyata mediator Pengadilan Agama Makassar dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil, demikian pula pihak keluarga sudah sejak awal pernikahan tidak ada usaha untuk merukunkan kedua belah pihak, oleh karena itu keadaan tersebut dihubungkan dengan fakta tersebut di atas, telah menunjukkan bahwa permohonan Pemohon/Pembanding telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun l975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Hal 7 dari 12 hal. Put. No. 102/Pdt.G/2015/PTA.Mks.
Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Mariso, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Menimbang, sebagaimana
bahwa
termuat
keberatan
dalam
memori
Pembanding
dalam
konvensi
bandingnya
sepanjang
telah
dipertimbangkan dalam perkara ini dapat dibenarkan, dan keberatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan, sehingga amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi tidak dapat dipertahankan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Dalam Konvensi Pengadilan Agama Makassar Nomor 480/Pdt.G/ 2015/PA Mks., tanggal 24 Agustus 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Zulkaidah 1436 Hijriyah, tidak dapat dipertahankan dan harus
dibatalkan
dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan a quo. DALAM REKONVENSI Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan
Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan
gugatan Penggugat dalam rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard), maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk mempertimbangkan sendiri sebagai berikut ; Menimbang bahwa setelah memperhatikan Berita Acara Sidang Nomor 480/Pdt.G/2015/PA Mks., tanggal 3 Agustus 2015 Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan nafkah lampau sejumlah Rp150.000 ( seratus lima puluh ribu rupiah ) perhari selama 6 bulan dan berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 10 Agustus 2015 Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup memberikan nafkah tersebut, karena Tergugat Rekonvensi tidak bekerja dan Hal 8 dari 12 hal. Put. No. 102/Pdt.G/2015/PTA.Mks.
tidak mempunyai penghasilan, Tergugat Rekonvensi hanya bersedia membantu membayar uang iddah sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Menimbang bahwa dengan tidak bekerjanya Tergugat Rekonvensi tidak serta merta menggugurkan nafkah yang wajib diberikan Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami kepada Penggugat Rekonvensi sebagai Isteri, hal mana sejalan dengan pendapat ulama Hanafiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyebutkan bahwa “kewajiban memberi nafkah ini mulai dibebankan ke pundak suami setelah berlangsungnya akad nikah yang sah, meskipun sang isteri belum berpindah ke rumah suaminya”. Menimbang bahwa memberikan nafkah kepada isteri adalah kewajiban suami berdasarkan kaidah hukum Islam sebagaimana sabda Rasulullah S.A.W. و ِرس َوو ُهتهُهنَّن ِربا ْيل َوم ْيع ُهرو ِر َوولَوهُهنَّن َوعلَو ْيي ُهك ْيم ِرر ْيزقُههُهنَّن َووك ْي „‟Dan mereka (para istri) mempunyai hak diberi rizki dan pakaian (nafkah) yang diwajibkan atas kamu sekalian (wahai para suami).‟‟ (HR. Muslim ). Menimbang bahwa walaupun Tergugat Rekonvensi tidak bekerja, namun faktanya Tergugat Rekonvensi sanggup membayar jasa Pengacara dan menyatakan bersedia memberikan nafkah iddah sejumlah Rp 2.000.000,- ( dua juta rupiah ), hal mana menunjukan adanya tanggung jawab dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau selama 6 bulan kepada Penggugat Rekonvensi. Menimbang bahwa nafkah iddah tidak wajib diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, karena setelah akad nikah dilaksanakan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tidak pernah berkumpul dan berhubungan sebagai suami isteri (qablad dukhul), oleh sebab itu Penggugat Rekonvensi tidak harus menjalani masa iddah, berdasarkan kaidah hukum yang tersebut dalam Pasal 153 ayat (1) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan mempertimbangkan kesediaan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), kepada Penggugat Rekonvensi, juga mempertimbangkan kebutuhan kehidupan yang layak saat ini dengan berpedoman kepada azas kepatutan dan harga kebutuhan hidup yang semakin Hal 9 dari 12 hal. Put. No. 102/Pdt.G/2015/PTA.Mks.
meningkat, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan menentukan, bahwa nafkah lampau yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 75.000,00,-( tujuh puluh lima ribu rupiah ) perhari selama 6 bulan sejumlah Rp 13.500.000,00.(tiga belas juta lima ratus ribu rupiah). Menimbang, sebagaimana
bahwa
termuat
keberatan
dalam
Pembanding
memori
bandingnya
dalam
rekonvensi
sepanjang
telah
dipertimbangkan dalam perkara ini dapat dibenarkan, dan keberatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan, sehingga amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonvensi tidak dapat dipertahankan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Dalam Rekonvensi Pengadilan Agama Makassar Nomor 480/Pdt.G/ 2015/PA Mks, tanggal 24 Agustus 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Zulkaidah
1436
Hijriyah,
harus
dibatalkan,
dengan
mengadili
sendiri
sebagaimana tersebut dalam amar putusan a quo. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, bahwa biaya yang timbul dalam
perkara a quo di Tingkat Pertama dan di Tingkat Banding dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding. Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara‟ yang berhubungan dengan perkara ini . MENGADILI -
Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima.
DALAM KONVENSI -
Membatalkan
putusan
Pengadilan
Agama
Makassar
Nomor
480/Pdt.G/2015/PA.Mks, tanggal 24 Agustus 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Zulkaidah 1436 Hijriyah, yang dimohonkan banding, Hal 10 dari 12 hal. Put. No. 102/Pdt.G/2015/PTA.Mks.
Dengan mengadili sendiri sebagai berikut ; 1.Mengabulkan permohonan Pemohon/Pembanding. 2.Memberi izin kepada Pemohon/Pembanding, (Pemohon/Pembanding) untuk mengikrarkan talak satu raj‟i terhadap Termohon/Terbanding, (Termohon/Terbanding) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar. 3.Memerintahkan
Panitera
Pengadilan
Agama
Makassar
untuk
mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Mariso, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. DALAM REKONVENSI -
Membatalkan
putusan
Pengadilan
Agama
Makassar
Nomor
480/Pdt.G/2015/PA.Mks, tanggal 24 Agustus 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Zulkaidah 1436 Hijriyah, yang dimohonkan banding, Dengan mengadili sendiri sebagai berikut ; 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebagian; 2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding selama 6 bulan sejumlah Rp 13.500.000.00,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah). 3. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi yang selebihnya. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI - Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sejumlah Rp 826.000,00,(delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah); - Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya
perkara di tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah). Demikian
diputuskan
dalam
sidang
musyawarah
Majelis
Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 25 November Hal 11 dari 12 hal. Put. No. 102/Pdt.G/2015/PTA.Mks.
2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1437 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, Dra. Hj. Ummi Salam, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Amiruddin Tjiama, S.H. dan H. Helminizami, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Dra. Hj. Nirwanah sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara. Hakim Anggota
Ketua Majelis
ttd
ttd
Drs. H. Amiruddin Tjiama, S.H.
Dra. Hj. Ummi Salam, S.H., M.H.
ttd H. Helminizami, S.H., M.H. Panitera Pengganti ttd Dra. Hj. Nirwanah Perincian Biaya : Redaksi
: Rp
5.000,-
Meterai
: Rp
6.000,-
Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp 139.000,Jumlah
: Rp 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah)
Untuk Salinan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar
Drs. Abd. Razak
Hal 12 dari 12 hal. Put. No. 102/Pdt.G/2015/PTA.Mks.
