PUTUSAN Nomor 1984/Pdt.G/2014/PA.Pas BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara : PEMOHON umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Kabupaten
tukang
bangunan,
Pasuruan,
bertempat
selanjutnya
tinggal
disebut
di
sebagai
"Pemohon"; melawan TERMOHON umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan jualan ikan, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan selanjutnya disebut sebagai "Termohon"; Pengadilan Agama tersebut; Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang; TENTANG DUDUK PERKARANYA Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonan tanggal 09 Desember 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Pasuruan
dengan
Nomor
1984/Pdt.G/2014/PA.Pas
tanggal
09
Desember 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut : 1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 14 Juli 1975 sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 336/13/VII/1975, tanggal 09 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 36 tahun 11 bulan, dan dikaruniai 7 orang anak bernama : a. ANAK 1, lahir tahun 1976 b. ANAK 2, lahir tahun 1978 c. ANAK 3, lahir tahun 1979 d. ANAK 4, lahir tahun 1982 e. ANAK 5, lahir tahun 1985 f. ANAK 6, lahir tahun 1988 g. ANAK 7, lahir tahun 1995; 3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Juli 2011 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; 4. Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Pemohon sudah tidak kuat lagi bekerja ke laut sehingga Pemohon bekerja di rumah (darat), namun Termohon tetap memaksa Pemohon bekerja di laut, oleh karena Pemohon menolak keinginan Termohon tersebut, Termohon sering marah-marah dan mengusir Pemohon, padahal untuk kebutuhan ekonomi sehari-hari Pemohon telah mencukupinya; 5. Bahwa
akibat
perselisihan
dan
pertengkaran
tersebut,
Pemohon
meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Juni 2012;; 6. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri lagi 7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian ini, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon; 8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasuruan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
Hlm. 2 dari 11 hlm.
PRIMER: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i kepada Termohon; 3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum; SUBSIDER: Mohon putusan yang seadil-adilnya; Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah; Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk becerai dengan Termohon; Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut: A. Surat : -
Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan Nomor : 336/13/VII/1975 tanggal 09 Desember 2014, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P;
B. Saksi-saksi :
Hlm. 3 dari 11 hlm.
1. ANAK 2, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang jahit, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai anak Pemohon b. Bahwa semula Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 36 tahun 11 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 7 orang anak bernama : ANAK 1, lahir tahun 1976; ANAK 2, lahir tahun 1978; ANAK 3, lahir tahun 1979; ANAK 4, lahir tahun 1982; ANAK 5, lahir tahun 1985; ANAK 6, lahir tahun 1988; ANAK 7, lahir tahun 1995 c. Bahwa sekitar bulan 7 tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Pemohon sudah tidak kuat lagi bekerja ke laut sehingga Pemohon bekerja di rumah (darat), namun Termohon tetap memaksa Pemohon bekerja di laut, oleh karena Pemohon menolak keinginan Termohon tersebut, Termohon sering marah-marah dan mengusir Pemohon, padahal
untuk
kebutuhan
ekonomi
sehari-hari
Pemohon
telah
mencukupinya; d. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Juni 2012; e. Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka; 2. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan ikan, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon b. Bahwa semula Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 36 tahun 11 bulan dan telah hidup rukun
Hlm. 4 dari 11 hlm.
sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 7 orang anak bernama : ANAK 1, lahir tahun 1976; ANAK 2, lahir tahun 1978; ANAK 3, lahir tahun 1979; ANAK 4, lahir tahun 1982; ANAK 5, lahir tahun 1985; ANAK 6, lahir tahun 1988; ANAK 7, lahir tahun 1995 c. Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Pemohon sudah tidak kuat lagi bekerja ke laut sehingga Pemohon bekerja di rumah (darat), namun Termohon tetap memaksa Pemohon bekerja di laut, oleh karena Pemohon menolak keinginan Termohon tersebut, Termohon sering marah-marah dan mengusir Pemohon, padahal untuk kebutuhan ekonomi sehari-hari Pemohon telah mencukupinya; d. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Juni 2012; e. Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka; Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini,segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang,
bahwa
maksud
dan
tujuan
permohonan
Pemohon
sebagaimana terurai di atas; Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah; Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon harus diperiksa secara verstek; Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon ( verstek );
Hlm. 5 dari 11 hlm.
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar tidak cerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri dalam rumah tangganya sejak bulan Juli 2011 sering terjadi perselisiah dan pertengkaran karena Pemohon sudah tidak kuat lagi bekerja ke laut sehingga Pemohon bekerja di rumah (darat), namun Termohon tetap memaksa Pemohon bekerja di laut, oleh karena Pemohon menolak keinginan Termohon tersebut, Termohon sering marah-marah dan mengusir Pemohon, padahal untuk kebutuhan ekonomi sehari-hari Pemohon telah mencukupinya;, sehingga menyebabkan perpisahan tempat tinggal 2 tahun 7 bulan dan selama itu sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami-istri; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dail-dalil permohonannya; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Fotokopi Akta Nikah) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang perkawinan Pemohon dan Termohon, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat; Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR; Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya serta perpisahan antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171
Hlm. 6 dari 11 hlm.
HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti; Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR; Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya serta perpisahan antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti; Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 171 dan 172 HIR; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut, maka telah terbukti fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut; 1. Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat kediaman selama 2 tahun 7 bulan; 2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Pemohon sudah tidak kuat lagi bekerja ke laut sehingga Pemohon bekerja di rumah (darat), namun Termohon tetap memaksa Pemohon bekerja di laut, oleh karena Pemohon menolak keinginan Termohon tersebut, Termohon sering marahmarah dan mengusir Pemohon, padahal untuk kebutuhan ekonomi seharihari Pemohon telah mencukupinya;; 3. Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan kembali dalam rumah tangganya; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang
Hlm. 7 dari 11 hlm.
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah tidak dapat diwujudkan oleh kedua belah pihak, oleh karena itu memaksakan untuk mempertahankan
rumah
tangga
yang
demikian
akan
menimbulkan
kemudaratan yang lebih besar bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon; Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan doktrin dalam Hukum Islam yang dikemukakan Ulama dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55: yang berbunyi; Artinya: ”Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi atau ghaib perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti.” Menimbang, bahwa sehubungan dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut patut pula dikemukakan maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:
Artinya: ”Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.” Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon terbukti berdasarkan hukum dan cukup beralasan untuk melakukan perceraian sehingga permohoan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah cerai dengan Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai penjatuhan talak satu raj'i telah memenuhi pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;
Hlm. 8 dari 11 hlm.
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasuruan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan sebagai tempat perkawinan dan wilayah tempat kediaman Pemohon dan Termohon, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu; Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon; Mengingat,semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI
1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; 2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; 3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pasuruan; 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasuruan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; 5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.346000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);;
Hlm. 9 dari 11 hlm.
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1436 Hijriyah, oleh kami SLAMET, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. SITI AISYAH, S.Ag. dan Drs. MOH. HOSEN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. A. DARDIRI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.;
Hakim Anggota,
Ketua Majelis,
Hj. SITI AISYAH, S.Ag.
SLAMET, S.Ag., S.H.
Hakim Anggota,
Drs. MOH. HOSEN, S.H.
Panitera Pengganti,
Drs. A. DARDIRI, S.H.
Perincian Biaya Perkara : 1. 2. 3.
Biaya Pendaftaran Biaya Proses Biaya Panggilan
Rp. Rp. Rp.
30.000,00 50.000,00 255.000,00
Hlm. 10 dari 11 hlm.
4. 5.
Redaksi Rp. 5.000,00 Biaya Meterai Rp. 6.000,00 Jumlah Rp. 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)
Hlm. 11 dari 11 hlm.
