PUTUSAN Nomor 1326/Pdt.G/2015/PA.Pas BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara : PEMOHON umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan anggota DPRD Kota Pasuruan, bertempat tinggal di Kota Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon"; melawan TERMOHON umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kota Pasuruan selanjutnya disebut sebagai "Termohon"; Pengadilan Agama tersebut; Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang; TENTANG DUDUK PERKARANYA Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonan tanggal 31 Agustus 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan dengan Nomor 1326/Pdt.G/2015/PA.Pas tanggal 31 Agustus 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut : 1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 04 September 2006 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta
Hlm. 1 dari 10 hlm.
Nikah Nomor: XXXXX, tanggal 04 September 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kota Pasuruan; 2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah Termohon selama 3 tahun, kemudian pindah di rumah Pemohon selama 5 tahun 9,5 bulan,
dan
dikaruniai 3 orang anak bernama : a. ANAK 1, lahir tanggal 15 Juni 2007; b. ANAK 2, lahir tanggal 01 Agustus 2009; c. ANAK 3, lahir tanggal 12 Desember 2012; 3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sejak bulan April 2015 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; 4. Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Pemohon sering mengurus bisnis Pemohon ke luar kota kadang hingga 3 hari, melihat hal tersebut Termohon sering marah-marah kepada Pemohon, padahal Pemohon melakukan semua ini demi masa depan keluarga, namun Termohon tidak mau tahu akan hal tersebut, sehingga hampir setiap hari terjadi percekcokan antara Pemohon dengan Termohon; 5. Bahwa
akibat
perselisihan
dan
pertengkaran
tersebut,
Termohon
meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tanggal 15 Juli 2015;; 6. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri lagi 7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian ini, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon; 8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasuruan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa
Hlm. 2 dari 11 hlm.
perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: PRIMER: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i kepada Termohon; 3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum; SUBSIDER: Mohon putusan yang seadil-adilnya; Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah; Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun kembali dalam rumah tangga bersama Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk becerai dengan Termohon; Bahwa berkaitan dengan Pemohon sebagai anggota DPRD, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohonn dan memberi kesempatan kepada Pemohon untuk mengurus surat izin perceraian dari atasan Pemohon, akan tetapi Pemohon menyatakan bahwa Pemohon sebagai anggota DPRD bukan pejabat negara dan tidak perlu mengurus surat izin perceraian dari atasannya, dan dalam persidangan Pemohon menyampaikan surat keterangan dari atasan Pemohon tertanggal 11 Nopember 2015 (sebagaiana terlampir dalam berita acara persidangan) ;
Hlm. 3 dari 11 hlm.
Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ; Bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut: A. Surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kota Pasuruan Nomor : XXXXX tanggal 04 September 2006, telah bermeterai cukup sesuai aslinya (P); B. Saksi-saksi : 1. SAKSI 1, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Pasuruan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai kakak kandung Pemohon; b. Bahwa saksi mengetahui semula Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon selama 3 tahun, kemudian pindah di rumah Pemohon selama 5 tahun 9,5 bulan dan dikaruniai 3 orang anak bernama ANAK 1, ANAK 2, dan ANAK 3; c. Bahwa saksi mengetahui sekitar bulan April 2015 Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar; d. Bahwa pertengkaran tersebut sebabnya Pemohon sering mengurus bisnis Pemohon ke luar kota kadang hingga 3 hari, melihat hal tersebut Termohon sering marah-marah kepada Pemohon, padahal Pemohon melakukan semua ini demi masa depan keluarga, namun Termohon tidak mau tahu akan hal tersebut, sehingga hampir setiap hari terjadi percekcokan antara Pemohon dengan Termohon;
Hlm. 4 dari 11 hlm.
e. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tanggal 15 Juli 2015 sampai sekarang; f. Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun
tidak
berhasil
dan
saksi
sudah
tidak
sanggup
lagi
menasehatinya; 2. SAKSI 2, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer, tempat kediaman di Kota Pasuruan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai teman Pemohon; b. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri ; c. Bahwa tahunya saksi Pemohon dengan Termohon sudah kumpul suami isteri yang tinggal di rumah Termohon selama 3 tahun, kemudian pindah di rumah Pemohon selama 5 tahun 9,5 bulan sudah pernah rukun dan harmonis dan dikaruniai 3 orang anak; d. Bahwa saksi mengetahui sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi; e. Bahwa sejak sekitar bulan April tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon sering mengurus bisnis Pemohon ke luar kota kadang hingga 3 hari, melihat hal tersebut Termohon sering marah-marah kepada Pemohon, padahal Pemohon melakukan semua ini demi masa depan keluarga, namun Termohon tidak mau tahu akan hal tersebut; f. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga antara Pemohon dan
Hlm. 5 dari 11 hlm.
Termohon berpisah tempat tinggal sejak tanggal 15 Juli 2015 sampai sekarang; Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini,segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang,
bahwa
maksud
dan
tujuan
permohonan
Pemohon
sebagaimana terurai di atas; Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah; Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon harus diperiksa secara verstek; Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon ( verstek ); Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar tidak cerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa berkaitan dengan Pemohon sebagai anggota DPRD, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohonn dan memberi kesempatan kepada Pemohon untuk mengurus surat izin perceraian dari atasan Pemohon, akan tetapi Pemohon menyatakan bahwa Pemohon sebagai anggota DPRD bukan pejabat negara tidak perlu mengurus surat izin perceraian dari atasannya, dan dalam persidangan Pemohon menyampaikan surat keterangan dari atasan Pemohon tertanggal 11 Nopember 2015 (sebagaiana terlampir dalam berita acara persidangan) ; Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri dalam rumah tangganya sejak bulan April 2015 sering terjadi perselisian dan pertengkaran
Hlm. 6 dari 11 hlm.
karena Pemohon sering mengurus bisnis Pemohon ke luar kota kadang hingga 3 hari, melihat hal tersebut Termohon sering marah-marah kepada Pemohon, padahal Pemohon melakukan semua ini demi masa depan keluarga, namun Termohon tidak mau tahu akan hal tersebut, sehingga hampir setiap hari terjadi percekcokan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga menyebabkan perpisahan tempat tinggal 4 bulan, dan selama itu sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami-istri; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dail-dalil permohonannya; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Fotokopi Akta Nikah) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang perkawinan Pemohon dan Termohon, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat; Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR; Menimbang,
bahwa
keterangan
saksi-saksi
Pemohon
mengenai
perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya serta perpisahan antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;
Hlm. 7 dari 11 hlm.
Menimbang,
bahwa
keterangan
saksi-saksi
Pemohon
tersebut
bersesuaian dan cocok satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 171 dan 172 HIR; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut, maka telah terbukti fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut; 1. Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat kediaman selama 4 bulan; 2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Pemohon sering mengurus bisnis Pemohon ke luar kota kadang hingga 3 hari, melihat hal tersebut Termohon sering marah-marah kepada Pemohon, padahal Pemohon melakukan semua ini demi masa depan keluarga, namun Termohon tidak mau tahu akan hal tersebut, sehingga hampir setiap hari terjadi percekcokan antara Pemohon dengan Termohon; 3. Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan kembali dalam rumah tangganya; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah tidak dapat diwujudkan oleh kedua belah pihak, oleh karena itu memaksakan untuk mempertahankan
rumah
tangga
yang
demikian
akan
menimbulkan
kemudaratan yang lebih besar bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon; Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan doktrin dalam Hukum Islam yang dikemukakan Ulama dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55: yang berbunyi;
Hlm. 8 dari 11 hlm.
Artinya: ”Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi atau ghaib perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti.” Menimbang, bahwa sehubungan dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut patut pula dikemukakan maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi: Artinya: ”Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.” Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon terbukti berdasarkan hukum dan cukup beralasan untuk melakukan perceraian sehingga permohoan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah cerai dengan Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai penjatuhan talak satu raj'i telah memenuhi pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasuruan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kota Pasuruan, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kota Pasuruan
sebagai tempat perkawinan dan wilayah tempat
Hlm. 9 dari 11 hlm.
kediaman Pemohon dan Termohon, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu; Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon; Mengingat,semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI 1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; 2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; 3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pasuruan; 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasuruan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kota Pasuruan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kota Pasuruan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; 5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1437 Hijriyah, oleh kami Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.HP. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUCHIDIN, M.A.
Hlm. 10 dari 11 hlm.
dan Drs. MOH. HOSEN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. M. YULIANI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.; Hakim Anggota,
Ketua Majelis,
Ttd
ttd
Drs. H. MUCHIDIN, M.A.
Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.HP.
Hakim Anggota, Ttd Drs. MOH. HOSEN, S.H. Panitera Pengganti, Ttd
Drs. H. M. YULIANI
Perincian Biaya Perkara : 1. 2. 3. 4. 5.
Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00 Biaya Proses Rp. 50.000,00 Biaya Panggilan Rp. 240.000,00 Redaksi Rp. 5.000,00 Biaya Meterai Rp. 6.000,00 Jumlah Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)
Hlm. 11 dari 11 hlm.
