1
PUTUSAN Nomor: 1225/Pdt.G/2013/PA.Pas BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan cerai antara: PENGGUGAT umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, sebagai Penggugat; Melawan TERGUGAT umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, sebagai Tergugat; Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca berkas perkara; Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti; TENTANG DUDUK PERKARANYA Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat Gugatan bertanggal 20 Agustus 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan, Nomor: 1225/Pdt.G/2013/PA.Pas, tanggal 20 Agustus 2013 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 23 Agustus 1997 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXX, tanggal 23 Agustus 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Pasuruan; 2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal berpindah-pindah di rumah orangtua Penggugat dan di rumah orangtua Tergugat selama 1 tahun, dan terakhir di rumah kediaman bersama selama 14 tahun 10 bulan, dan dikaruniai 2 orang anak bernama : a. ANAK 1, umur 14 tahun b. ANAK 2, umur 7 tahun;
2
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak bulan April 2013 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; 4. Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat lalu memaksakan kehendak Tergugat agar Penggugat mau menyewakan sawah mililk pemerintah, namun Penggugat menolak permintaan Tergugat karena sawah tersebut hanya sebagai fasilitas yang diperoleh Penggugat selama menjadi perangkat desa (bukan pemberian gratis/bukan hak milik pribadi Penggugat); 5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat mengusir Penggugat dan akhirnya Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2013 sampai sekarang berlangsung selama 1,5 bulan; 6. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri lagi; 7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat; 8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasuruan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: PRIMER: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 2. Menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat terhadap Penggugat; 3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum; SUBSIDER: Mohon putusan yang seadil-adilnya; Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah; Bahwa Majelis Hakim menasihati Penggugat agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
3
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: 1. Surat: -
Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Pasuruan Nomor : XXXXXXX tanggal 23 Agustus 1997, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P);
II. Saksi-saksi: 1. SAKSI I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut: a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai ayah kandung Penggugat; b. Bahwa semula Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal berpindah-pindah di rumah orangtua Penggugat dan di rumah orangtua Tergugat selama 1 tahun, dan terakhir di rumah kediaman bersama selama 14 tahun 10 bulan dan telah dikaruniai 2 orang anak; c. Bahwa sekitar bulan April 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat mempunyai
banyak
hutang
tanpa
sepengetahuan
Penggugat
lalu
memaksakan kehendak Tergugat agar Penggugat mau menyewakan sawah mililk pemerintah, namun Penggugat menolak permintaan Tergugat karena sawah tersebut hanya sebagai fasilitas yang diperoleh Penggugat selama menjadi perangkat desa; d. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat mengusir Penggugat dan akhirnya Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 3 bulan; e. Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka; 2. SAKSI II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut: a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
4
b. Bahwa semula Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal berpindah-pindah di rumah orangtua Penggugat dan di rumah orangtua Tergugat selama 1 tahun, dan terakhir di rumah kediaman bersama selama 14 tahun 10 bulan dan telah dikaruniai 2 orang anak; c. Bahwa sekitar bulan April 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat lalu memaksa Penggugat agar mau menyewakan sawah mililk pemerintah, namun Penggugat menolak permintaan Tergugat; d. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat mengusir Penggugat dan akhirnya Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 3 bulan; Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon putusan; Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini; TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas; Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat lalu memaksa Penggugat agar mau menyewakan sawah mililk pemerintah, namun Penggugat menolak
5
permintaan Tergugat karena sawah tersebut hanya sebagai fasilitas yang diperoleh Penggugat selama menjadi perangkat desa, sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 3 bulan dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga; Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan tersebut harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR, putusan perkara ini dijatuhkan dengan verstek; Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak, Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tentang pernikahannya dengan Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht) sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, sehingga terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan saksi-saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat lalu memaksa Penggugat agar mau menyewakan sawah mililk pemerintah, namun Penggugat menolak permintaan Tergugat, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama 3 bulan; Menimbang,
bahwa
berdasarkan
fakta-fakta
tersebut,
Majelis
Hakim
berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah dalam Surat Ar-
6
Rum ayat 21, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah tidak dapat diwujudkan oleh kedua belah pihak, oleh karena itu memaksakan untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan kemudaratan yang lebih besar bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat; Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan doktrin dalam Hukum Islam yang dikemukakan Ulama dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang artinya: ”Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau ghaib perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti.” Menimbang, bahwa sehubungan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut patut pula dikemukakan maksud kaidah fiqhiyah yang artinya: ”Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.” Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat ternyata gugatan Penggugat terbukti tidak melawan hak serta cukup beralasan untuk melakukan perceraian sehingga gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasuruan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu; Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat; Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;
7
MENGADILI 1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; 2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; 3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT); 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasuruan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ; 5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah); Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan pada hari Senin tanggal 30 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqa'dah 1434 Hijriyah, oleh Drs. AKHMAD KHOIRON yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut sebagai Ketua Majelis, MUSTHOFA, S.H., M.H. dan Hj. SITI AISYAH, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Drs. H. M. YULIANI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.; Hakim Anggota,
Ketua Majelis Hakim,
MUSTHOFA, S.H., M.H.
Drs. AKHMAD KHOIRON
Hakim Anggota,
Hj. SITI AISYAH, S.Ag, Panitera Pengganti,
Drs. H. M. YULIANI
8
Perincian Biaya Perkara : 1. 2. 3. 4. 5.
Biaya Pendaftaran Biaya Proses Biaya Panggilan Redaksi Biaya Meterai Jumlah
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
30.000,00 50.000,00 225.000,00 5.000,00 6.000,00 316.000,00
