PTA.AB DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SALINAN PUTUSAN Nomor 04/Pdt.G/2012/PTA.AB

‫ال ِ ِي‬ ‫ال ْ ِم َّر‬ ‫ِ َّر‬

‫ِ ْ ِي‬

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON mengadili pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara harta bersama antara: Rismaniar Binti Zainal Abidin, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Raya Tulehu KM 24 (Toko Randy/Depan SMA I Salahutu), Dusun Pohon

Mangga,

Desa

Tulehu,

Kecamatan

Salahutu,

Kabupaten Maluku Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, Hasan Ohorella, S.H., dan Rusly Kapota, S.H., Advokat, berkantor di Gedung Asari Lantai I, Kompleks Masjid Raya Al Fatah, Jln. Sultan Babullah, Kota Ambon, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 24 Januari 2012, dahulu sebagai Tergugat, sekarang sebagai Pembanding; melawan Sanan Syam Bin Syamsuddin, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Raya Tulehu KM 24 (Toko Randy/Depan SMA I Salahutu), Dusun Pohon

Mangga,

Kabupaten Kuasa

Desa

Maluku

Hukumnya,

Tulehu,

Kecamatan

Salahutu,

Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Rustam

E.

Maruapey,

S.H., dan

Samrin Sahmad, S.H., Advokat, berkantor pada Kantor Hukum Rustam dan Rekan di Jln. Jenderal Sudirman RT-003/05 No.1, Batumerah, Kota

Ambon,

berdasarkan

surat kuasa khusus bertanggal 02 Agustus 2012, dahulu sebagai Penggugat, sekarang sebagai Terbanding; Pengadilan Tinggi Agama Ambon. Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

Putusan Nomor 04/Pdt.G/2012/PTA.AB Halaman 1 dari 19

TENTANG DUDUK PERKARANYA Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 261/Pdt.G/2011/PA.Ab yang dijatuhkan pada tanggal 14 Juni 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1433 Hijriah, yang amarnya menyatakan sebagai berikut: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan objek sengketa berupa: 2.1. Sebidang tanah bersertipikat nomor 1650 berikut bangunan rumah yang ada di atasnya yang terletak di Dusun Pohon Mangga Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah berukuran panjang 39,80 meter dan lebar 12 meter dengan batas-batas sebagai berikut: - Sebelah Utara berbatasan dengan La Baali dan Wa Pama; - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rabea Lestaluhu Holand; - Sebelah Timur berbatasan dengan Sanan Syam; - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Tulehu; 2.2. Uang pembayaran ganti rugi atas tanah bersertipikat nomor 80 yang terletak di Jorong I Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 48.827.135,- (Empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu seratus tiga puluh lima rupiah); 2.3. Perabot rumah tangga berupa 2 buah ranjang/dipan, 1 buah meja, 10 buah kursi plastik, dan 6 buah monitor; adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat; 3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama sebagaimana tersebut pada point 2.1, 2.2, dan 2.3 di atas masing-masing mendapat separuhnya dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka akan dijual lelang dan hasilnya dibagi dua di antara Penggugat dan Tergugat; 4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya; 5. Menghukum Penggugat

untuk

membayar

biaya

perkara

ini

sebesar

Rp 571.000,- (Lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). Membaca berita acara sidang terakhir di tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 14 Juni 2012, di mana pada hari dan tanggal tersebut telah dibacakan putusan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; Membaca Akta permohonan banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ambon, yang menyatakan bahwa pada hari Selasa,


tanggal 26 Juni 2012, Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya, Hasan Ohorella, S.H., dan Rusly Kapota, S.H., yang berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 24 Januari 2012 diberi kuasa pula untuk mengajukan banding, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Ambon tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 28 Juni 2012; Membaca memori banding Pembanding yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasa hukumnya bertanggal 23 Juli 2012 yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Terbanding pada tanggal 23 Juli 2012; Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor W24-A/809/Hk.05/VIII/2012 tanggal 06 Agustus 2012 yang menerangkan bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Ambon

Nomor

261/Pdt.G/2011/PA.Ab yang diputus pada tanggal 14 Juni 2012 yang dikirim ke

Pengadilan

Tinggi

Agama

Ambon

dengan

Surat

Panitera Nomor

W24-A1/728/HK.05/VII/2012, tanggal 26 Juli 2012, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Ambon dalam

Register

Perkara

Banding

pada

tanggal 06 Agustus 2012 dengan Nomor 04/Pdt.G/2012/PTA.AB; Membaca

kontra

memori

banding

Terbanding

yang

dibuat

dan

ditandatangani oleh kuasa hukum Terbanding bertanggal 02 Agustus 2012 yang dikirim/disusulkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ambon ke Pengadilan Tinggi Agama Ambon dengan Surat Pengantar bertanggal 7 Agustus 2012 yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 06 Agustus 2012; TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa oleh sebab permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima; Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding dapat memberi putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;


Dalam upaya damai Menimbang,

bahwa

Pengadilan

Agama

Ambon

telah

berusaha

mendamaikan kedua belah pihak, baik secara langsung oleh majelis hakim pemeriksa

perkara maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator

Drs. H. Hamin Latukau yang telah melakukan proses mediasi pada tanggal 5 Januari 2012 dan tanggal 26 Januari 2012, namun ternyata berdasarkan laporan mediator tersebut dengan suratnya bertanggal 26 Januari 2012 M., upaya damai tersebut tidak berhasil (gagal); dan oleh karenanya majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa upaya damai tersebut secara hukum telah cukup dan oleh karenanya pula proses penyelesaian perkara ini secara litigasi dapat dilanjutkan; Dalam eksepsi Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat sebagaimana dinyatakan dalam petitum surat gugatannya bertanggal 05 Desember 2011 adalah mohon agar pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1. Menetapkan objek sengketa tersebut di atas adalah harta milik bersama Penggugat dan Tergugat; 2. Membagi harta tersebut di atas kepada penggugat dan Tergugat secara bersama-sama; Menimbang, bahwa harta obyek sengketa yang mohon ditetapkan sebagai harta bersama yang dimaksudkan oleh Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam posita surat gugatan bertanggal 05 Desember 2011 yang meliputi: 1. Sebidang tanah yang berlokasi di Jorong I, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, dengan luas 184 M2 (Seratus delapan puluh empat meter persegi) yang telah bersertifikat dengan nomor 80 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Agam, yang dibeli pada tahun 1981, dan di atas tanah tersebut berdiri sebuah kedai batu; 2. Sebidang tanah yang berlokasi di Dusun Pohon Mangga, Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, dengan luas 433 M2 (empat ratus tiga puluh tiga meter persegi) yang telah bersertifikat dengan nomor 1650 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Tengah, yang dibeli pada tahun 1993; 3. Dua buah bangunan yang berdiri di atas tanah yang berlokasi di Dusun Pohon Mangga, Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, tersebut yang terdiri dari: 3.1.

satu rumah semi permanen yang sebagian ruangannya dikontrak oleh orang lain untuk usaha toko/fotokopi dan warung makan, sementara Putusan Nomor 04/Pdt.G/2012/PTA.AB Halaman 4 dari 19

bagian ruangan yang lainnya ditempati Penggugat dan Tergugat secara terpisah; dan 3.2.

satu rumah kos yang memiliki 8 (delapan) buah kamar;

4. Barang-barang bergerak, berupa 2 (dua) buah ranjang (tempat tidur), sebuah meja, 10 (sepuluh) buah kursi plastik dan 6 (enam) buah monitor; Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya selain memberi jawaban atas dalil-dalil Pengugat juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya dengan alasan-alasan: (1) bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut adat Minangkabau sehingga perkara ini tunduk pada hukum adat dan oleh karenanya menjadi kewenangan pengadilan negeri; (2) bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah yang berlokasi di Jorong I, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, termasuk daerah hukum adat Pengadilan Negeri Agam sehingga perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Agam, bukan Pengadilan Agama Ambon, dan hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) jo Pasal 56 UU Nomor 14 Tahun 1985 dan SEMA Nomor 1 Tahun 1996; dan (3) bahwa surat gugatan Penggugat dinilai obscuur libel, karena di dalam positanya tidak menyebutkan dengan jelas batas-batas tanah obyek perkara; Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, majelis hakim tingkat pertama telah memeriksa dengan saksama, mempertimbangkan dengan benar, dan memutus dengan tepat melalui putusan sela pada tanggal 15 Maret 2012 dengan menolak eksepsi Tergugat, dan majelis hakim tingkat banding sependapat dengan putusan majelis hakim tingkat pertama tersebut dengan menambahkan pertimbangannya sendiri sehingga pertimbangan selengkapnya menjadi sebagai berikut: 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974, berkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; 2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, undang-undang tidak mengenal adanya perkawinan menurut hukum adat, melainkan harus dilakukan menurut hukum agama yang sesuai dengan agama calon suami istri yang hendak melangsungkan perkawinan; 3. Bahwa berdasarkan alat bukti surat (bukti P-7) yang berupa Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1564/Pdt.G/2010/PA.Sm tanggal 01 Desember 2010 tentang izin bagi Sanan Syam untuk menjatuhkan talak atas istrinya Rismaniar dan Penetapan Pengadilan Agama Semarang Nomor


1564/Pdt.G/2010/PA.Sm tanggal 09 Maret 2011 tentang telah terjadinya perceraian, telah ternyata bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 18 April 1966 dilakukan menurut tatacara agama Islam yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Lubuk Basung, Kota Bukit Tinggi, dengan Akta Nikah Nomor 195 tanggal 21 April 1966 dan telah bercerai pada tanggal 09 Maret 2011 di Pengadilan Agama Semarang dengan Akta Cerai yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang Nomor 0354/AC/2011/PA.Sm tanggal 09 Maret 2011 (bukti P-2); 4. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sama-sama beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan menurut tatacara hukum agama Islam, oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam perkawinan mereka adalah sah dan oleh karenanya pula terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan ini berlaku dan tunduk pada hukum agama Islam sesuai dengan asas personalitas keislaman; 5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 jo Pasal 63 ayat (1) huruf a. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam menjadi kewenangan absolut pengadilan agama, termasuk di dalamnya sengketa mengenai harta benda dalam perkawinan; 6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (3) UU Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pengadilan agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah; 7. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkara harta bersama antara Penggugat dan Tergugat a quo adalah menjadi kewenangan absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya, bukan pengadilan negeri; 8. Bahwa Pasal 33 ayat (1) jo Pasal 56 UU Nomor 14 Tahun 1985 dan SEMA Nomor 1 Tahun 1996 bukan mengatur tentang pembagian kewenangan masing-masing pengadilan dari empat lingkungan peradilan, melainkan mengatur tentang acara penyelesaian sengketa mengadili antar pengadilan tingkat pertama yang pengadilan bandingnya berlainan; sedang perkara a quo bukan perkara sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan tingkat


pertama

yang

pengadilan

bandingnya

berlainan,

melainkan

sengketa

pembagian harta bersama antara mantan suami istri yang beragama Islam yang menikah dan bercerai menurut hukum Islam; dan oleh karenanya ketentuan Pasal 33 ayat (1) jo Pasal 56 UU Nomor 14 Tahun 1985 dan SEMA Nomor 1 Tahun 1996 tidak dapat dijadikan alasan eksepsi kewenangan mengadili dan oleh karenanya pula eksepsi Tergugat harus ditolak karena tidak beralasan hukum; 9. Bahwa obyek harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ternyata tidak hanya yang berlokasi di Jorong I, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, melainkan juga ada yang berada dalam daerah hukum Pengadilan Agama Ambon di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal, dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (5) R.Bg, Penggugat dapat memilih pengadilan agama mana yang diinginkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini; 10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, harta bersama yang berujud adalah meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga; oleh sebab obyek harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ada yang berupa benda bergerak dan ada pula benda tidak bergerak yang berlokasi di tempat dimana Tergugat sekarang bertempat tinggal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg., gugatan ini dapat diajukan ke pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Tergugat, yakni di Pengadilan Agama Ambon; 11. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Agama Ambon berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sesuai pilihan Penggugat; 12. Bahwa mengenai surat gugatan Penggugat yang menurut Tergugat adalah obscuur libel dengan alasan tidak menyebutkan secara jelas mengenai batasbatas tanah obyek perkara; oleh sebab obyek harta yang berupa tanah tersebut telah bersertipikat, maka secara inklusif telah disebutkan pula di dalam sertipikat tersebut mengenai letak, batas, dan luas tanah sehingga tanah obyek perkara tidak obscuur libel karena substansi tanah obyek perkara telah jelas dan pasti; 13. Bahwa terhadap eksepsi ini oleh hakim tingkat pertama telah diputus melalui putusan sela pada tanggal 15 Maret 2012 dengan amar sebagai berikut: “Sebelum memutus pokok perkara; 1. Menolak eksepsi Tergugat;


2. Menyatakan Pengadilan Agama Ambon berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo; 3. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan perkara; 4. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;” 14. Bahwa majelis hakim tingkat banding sependapat dengan amar putusan sela majelis hakim tingkat pertama dan oleh karenanya harus dikuatkan, namun demikian oleh karena amar putusan sela ini tidak dimuat ulang dalam putusan akhir, maka putusan hakim tingkat pertama tersebut harus diperbaiki dengan memasukkan amar putusan sela ini ke dalam putusan akhir; Dalam pokok perkara Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah mengenai penentuan dan pembagian harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yaitu sejak dilaksanakan akad nikah pada tanggal 18 April 1966 sampai terjadinya perceraian pada tanggal 09 Maret 2011, dalam kurun waktu 35 (tiga puluh lima) tahun; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, terhadap perkara harta bersama ini di Indonesia berlaku ketentuan-ketentuan hukum syariah Islam mengenai harta bersama sebagai berikut: 1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam tersebut, harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun; 2. bahwa berdasarkan rumusan tersebut, maka: (1) segala penghasilan suami menjadi harta bersama dengan istrinya, segala penghasilan istri menjadi harta bersama dengan suaminya, dan segala penghasilan bersama suami istri menjadi harta bersama suami istri, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun; (2) segala penghasilan, baik yang bersumber dari harta pribadi suami maupun dari harta pribadi istri, karena diperoleh dalam masa perkawinan, maka menjadi harta bersama suami istri; dan (3) segala penghasilan yang bersumber dari harta bersama suami istri menjadi harta bersama suami istri, meskipun diperoleh setelah perceraian;


3. bahwa dalam perkara harta bersama, maka obyek harta bersama dapat saja didalilkan baik oleh penggugat dalam gugatannya dan repliknya maupun oleh tergugat dalam jawabannya dan dupliknya karena sesungguhnya harta bersama merupakan kepentingan bersama antara penggugat dan tergugat sehingga menjadi satu kesatuan obyek pokok perkara yang lebih menyeluruh, yaitu harta bersama, tanpa harus mengajukan rekonvensi; 4. bahwa Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Nisa‟ ayat 32: ْ ‫ب ِّ َّر ا ْك َت َ ْمَ َو ْ أَاُو‬ ٍ ‫ض ُك ْي َع َلى َ ْع‬ ٌ ِ‫ب ِّ َّر ا ْك َت َ ُو ْ َواِل ِّن َ اء َنص‬ ٌ ِ‫ال َنص‬ ِّ ِّ‫ض ا‬ َ ‫ضل َ ّ ُ ِ ِه َ ْع‬ ‫َوالَ َت َت َ َّرن ْو ْ َ ا َف َّر‬ ِ ‫لل َج‬ َ ِّ ‫ضلِ ِه إِمَّر ّ َ َكامَ ِ ُكل‬ ﴾٣٢﴿ ً ‫ش ْيءٍ َعلِ ا‬ ْ ‫ّ َ ِم َف‬ Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” 5. bahwa berdasarkan petunjuk ayat tersebut di atas, baik suami maupun istri, masing-masing memiliki bagian dari harta bersama yang dihasilkan selama dalam masa perkawinan; 6. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 96, Pasal 97, dan Pasal 157 Kompilasi Hukum Islam, maka bagi mereka yang beragama Islam apabila perkawinannya putus, masing-masing dari suami istri berhak mendapat separo bagian dari harta bersama; Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik serta kesaksian saksi-saksi dari Penggugat, yaitu Maman Bin Madasi, umur 64 tahun, dan Mahmud Nahumarury Bin M. Taher Nahumarury, umur 40 tahun, maupun saksi-saksi dari Tergugat, yaitu Wa Acana Binti La Umar, umur 42 tahun, dan Ahmat Kaliki Bin Adam Kaliki, umur 69 tahun, serta alat-alat bukti tertulis sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini ditemukan fakta hukum yang secara kronologis sebagai berikut: 1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang beragama Islam yang melakukan perkawinan menurut tatacara agama Islam dan telah bercerai sesuai hukum Islam; 2. Bahwa selama Penggugat hidup dalam ikatan perkawinan dengan Tergugat, yakni sejak tanggal 18 April 1966 sampai tanggal 09 Maret 2011, dalam kurun


waktu 35 (tiga puluh lima) tahun, memperoleh sejumlah harta bersama, baik yang didalilkan oleh Penggugat maupun Tergugat; 3. Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa pada tahun 1981, Penggugat dan Tergugat membeli sebidang tanah yang berlokasi di Jorong I, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, dengan luas 184 M2 (Seratus delapan puluh empat meter persegi), tanah tersebut telah bersertifikat dengan Hak Milik Nomor 80 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Agam, dan di atas tanah tersebut berdiri sebuah kedai batu; dan hal ini diakui oleh Tergugat dalam jawabannya yang dikuatkan dengan kesaksian saksi Maman Bin Madasi dan Mahmud Nahumarury Bin M. Taher Nahumarury;4. Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa pada tahun 1993, Penggugat dan Tergugat membeli sebidang tanah yang berlokasi di Dusun Pohon Mangga, Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah dengan luas 433 M2 (empat ratus tiga puluh tiga meter persegi); tanah tersebut telah bersertifikat hak milik dengan nomor 1650 tanggal 5 Desember 1995, atas nama Sanan Syam, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Tengah dengan asal persil pemberian hak berdasarkan Keputusan Kepala

Kantor

Wilayah

BPN

Provinsi

Maluku

Nomor

BPN.

467/47/1/M/Malteng/1995 tanggal 28 Juli 1995; dan hal ini dibenarkan oleh Tergugat dalam jawabannya; 5. Bahwa di atas tanah yang berlokasi di Dusun Pohon Mangga, Desa Tulehu tersebut dibangun 2 (dua) buah rumah, yaitu: 5.1.

satu rumah semi permanen yang sebagian ruangannya dikontrak oleh orang lain untuk usaha toko/fotokopi dan warung makan, sementara bagian ruangan yang lainnya ditempati oleh Penggugat dan Tergugat secara terpisah; dan

5.2.

satu rumah kos yang memiliki 8 (delapan) buah kamar;

6. Bahwa Penggugat mendalilkan pula bahwa di dalam rumah tersebut terdapat barang-barang tidak bergerak, berupa 2 (dua) buah ranjang (tempat tidur), sebuah meja, 10 (sepuluh) kursi plastik, dan 6 (enam) buah monitor; 7. Bahwa semua harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut di atas belum pernah dibagi, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Ambon agar membagi harta bersama tersebut secara merata kepada Penggugat dan Tergugat; 8. Bahwa

Tergugat

membenarkan

dalam

adanya

jawabannya,

harta-harta

pada

yang

prinsipnya,

diperoleh

mengakui

selama

dan

perkawinan


sebagaimana didalilkan oleh Penggugat yang hingga kini belum dibagi antara Penggugat dan Tergugat; dan dengan demikian, maka dalil Penggugat tersebut menjadi fakta hukum yang tetap; 9. Bahwa Tergugat mendalilkan bahwa sebagian dari tanah yang berlokasi di Jorong I, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, telah dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Agam untuk pelebaran jalan dengan pembayaran uang ganti rugi sejumlah Rp 48.827.135,00 (Empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu seratus tiga puluh lima rupiah) dan telah diterimakan kepada Penggugat tanpa mengikutsertakan Tergugat dalam proses transaksi

tersebut,

sesuai

Surat

Pernyataan

Pelepasan Hak tertanggal 6 September 2009 dan Kuitansi penerimaan uang ganti rugi tanah bertanggal 6 April 2009 (bukti T-1), dan uang pembayaran ganti rugi tersebut juga tidak dibagikan kepada Tergugat; hal ini diakui dan dibenarkan oleh Penggugat; 10. Bahwa rumah yang dibangun di atas tanah yang berlokasi di Dusun Pohon Mangga, Desa Tulehu, yang ditempati Tergugat dan Penggugat sebagian dikontrakkan sehingga menghasilkan uang kontrakan; 11. Bahwa kemudian mengenai obyek perkara yang berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jorong I, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Penggugat di depan sidang tanggal 10 April 2012 menyatakan mencabutnya dan akan mengajukannya tersendiri pada pengadilan di tempat mana obyek sengketa tersebut berada; dan terhadap pencabutan mana, Tergugat tidak memberi tanggapan atau keberatan; dan oleh karenanya tidak perlu dilanjutkan pemeriksaannya; 12. Bahwa majelis hakim tingkat pertama telah melakukan pemeriksaan setempat (descente) atas objek sengketa yang terletak di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 9 Mei 2012 dan diperoleh hasil ditemukan tanah obyek sengketa sesuai sertifikat nomor 1650 yang memiliki ukuran panjang dan lebar 39,80 meter x 12 meter dengan batas-batas sebagai berikut: 12.1. Sebelah Utara berbatasan dengan La Baali dan Wa Pama; 12.2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Rabea Lestaluhu Holand; 12.3. Sebelah Timur berbatasan dengan Sanan Syam; 12.4. Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Tulehu; 13. Bahwa di atas tanah tersebut terbukti berdiri 2 (dua) buah rumah, yaitu: (1) satu rumah semi permanen yang dikontrak sebagian ruangannya oleh orang lain untuk usaha toko/fotokopi dan warung makan, sementara Putusan Nomor 04/Pdt.G/2012/PTA.AB Halaman 11 dari 19

bagian ruangan yang lainnya ditempati oleh Penggugat dan Tergugat secara terpisah; dan (2) satu rumah kost yang memiliki 8 (delapan) buah kamar, namun seluruh kamarnya ditemukan dalam keadaan kosong tak berpenghuni; 14. Bahwa rumah di Tulehu dikontrakkan oleh Penggugat per bulan seharga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), tetapi karena pada saat itu Penggugat dan Tergugat berselisih mengenai rumah kos tersebut dan persoalannya sampai di Kepolisian, maka telah dilakukan penyelesaian pembagian secara tertulis, yaitu untuk Penggugat memperoleh bagian hak 4 (empat) buah kamar dan 4 (empat) buah kamar lainnya untuk Tergugat; 15. Bahwa bangunan yang disewakan untuk usaha toko/tempat fotokopi itu disewakan untuk masa kontrak 7 (tujuh) tahun, yakni dari tahun 2005 sampai dengan

bulan

September

2012,

dengan

sewa

kontrak

seharga

Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tetapi karena bangunan tersebut dulunya rusak berat, lalu dibuatlah perjanjian kesepakatan antara pihak Penggugat dan pihak pengontrak bahwa perbaikan bangunan akan dilakukan oleh pengontrak dan segala biaya perbaikannya akan ditanggung oleh pihak pengontrak; 16. Bahwa bangunan yang disewakan sebagai warung makan itu dikontrakkan oleh Tergugat seharga Rp 7.000.000,00 per tahun dan telah berakhir masa sewanya pada bulan Maret 2012 yang lalu; 17. Bahwa setelah kerusuhan melanda Ambon dan Maluku pada tahun 1999, Penggugat meninggalkan Ambon dan datang kembali ke Ambon pada bulan Mei 2011, dan selama 11 tahun tersebut Penggugat tidak pernah menikmati uang hasil sewa rumah kos tersebut, termasuk uang kontrak bangunan tempat fotokopi, yang kesemuanya diambil dan dinikmati oleh Tergugat sendiri; 18. Bahwa sebelum kedatangan Penggugat di Ambon, segala urusan yang berkaitan dengan sewa-menyewa rumah dan rumah kos ditangani oleh anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama Ida Risani yang tinggal bersama ibunya (Tergugat) selama Penggugat belum datang ke Ambon; 19. Bahwa mengenai uang sewa rumah kos tersebut, Tergugat mengakui telah menerima sebagian dari uang sewa kamar tersebut; kemudian setelah diadakan perjanjian secara tertulis di hadapan kepolisian pada bulan September 2011, disepakati bahwa masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapat bagian uang sewa empat kamar dari delapan kamar yang ada; namun hal itu hanya berlangsung beberapa bulan saja; dan setelah itu Penggugat tidak membagikannya lagi kepada Tergugat; namun Tergugat tidak menyebutkan sejak kapan ia tidak menerima bagian lagi dari uang sewa kamar


kos tersebut, demikian pula tidak ada alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat di persidangan baik bukti tertulis maupun saksi-saksi yang dapat menunjukkan atau menerangkan mengenai hal itu, bahkan dari hasil pemeriksaan setempat (descente) terhadap objek sengketa yang dilakukan oleh majelis hakim tingkat pertama pada tanggal 9 Mei 2012 diperoleh fakta bahwa rumah kos-kosan dengan 8 (delapan) buah kamarnya tersebut dalam keadaan kosong tak berpenghuni; 20. Bahwa sebaliknya Penggugat dalam keterangannya menyebutkan bahwa sebagian dari ruangan rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dikontrakkan oleh Tergugat untuk warung makan seharga Rp 7.000.000,00 per tahun dan telah berakhir masa sewanya pada bulan Maret 2012; 21. Bahwa Penggugat selama beberapa bulan pernah menikmati sendiri uang sewa rumah dan rumah kos-kosan tanpa membagikannya kepada Tergugat, demikian pula Tergugat juga pernah menikmati sendiri uang sewa rumah dan rumah kos-kosan tanpa membagikannya kepada Penggugat; Menimbang, bahwa terhadap masing-masing obyek harta bersama tersebut, majelis hakim tingkat banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama dengan menambahkan pertimbangannya sendiri sebagaimana diuraikan di bawah ini: 1. Bahwa mengenai obyek yang berupa sebidang tanah yang berlokasi di Jorong I, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, dengan luas 184 M2 (Seratus delapan puluh empat meter persegi) yang telah bersertifikat dengan nomor 80 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Agam, yang dibeli pada tahun 1981, dan di atas tanah tersebut berdiri sebuah kedai batu, karena harta ini dibeli dalam masa perkawinan, maka harus dinyatakan sebagai harta bersama; namun oleh sebab Penggugat di depan sidang tanggal 10 April 2012 menyatakan mencabutnya dan akan mengajukannya tersendiri pada pengadilan di tempat mana objek sengketa tersebut berada, terhadap pencabutan tersebut tidak diajukan keberatan oleh pihak Tergugat; oleh sebab pencabutan tersebut merupakan hak Penggugat yang tidak merugikan Tergugat, maka harus dikabulkan dan petitum Penggugat mengenai obyek ini harus dinyatakan dicabut; 2. Bahwa meskipun petitum Penggugat mengenai sebidang tanah yang berlokasi di Jorong I, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat yang didalilkan oleh Penggugat, dicabut oleh Penggugat, namun majelis hakim tingkat banding berpendapat sama dengan majelis hakim tingkat pertama


bahwa pencabutan petitum dimaksud adalah terbatas pada obyek perkara yang berupa tanah dan bangunan yang masih ada yang didalilkan oleh Penggugat, sehingga pencabutan tersebut tidak berlaku terhadap obyek harta yang didalilkan oleh Tergugat yang berupa uang ganti rugi atas sebagian dari tanah tersebut yang dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Agam untuk pelebaran jalan, sejumlah Rp 48.827.135,00 (Empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu seratus tiga puluh lima rupiah) yang telah diterimakan kepada Penggugat; dan karena uang ganti rugi tersebut merupakan bagian dari harta bersama yang belum dibagi, maka harus dinyatakan sebagai harta bersama yang belum dibagi; 3. Bahwa mengenai obyek harta yang berupa sebidang tanah yang berlokasi di Dusun Pohon Mangga, Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, dengan luas 433 M2 (empat ratus tiga puluh tuga meter persegi) yang telah bersertifikat dengan nomor 1650 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Tengah, oleh sebab harta dibeli pada tahun 1993 dalam masa perkawinan antara Penggugat dan tergugat maka harus dinyatakan sebagai harta bersama yang belum dibagi; 4. Bahwa mengenai obyek harta yang berupa 2 (dua) buah bangunan rumah yang berdiri di atas tanah yang berlokasi di Dusun Pohon Mangga, Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, yang terdiri dari: (1) satu rumah semi permanen yang sebagian ruangannya dikontrak oleh orang lain untuk usaha toko/fotokopi dan warung makan, sementara bagian ruangan yang lainnya ditempati Penggugat dan Tergugat secara terpisah dan (2) satu rumah kos yang memiliki 8 (delapan) buah kamar; oleh sebab dua buah bangunan tersebut dibangun dalam masa perkawinan, maka harus dinyatakan sebagai harta bersama yang belum dibagi; 5. Bahwa mengenai harta yang berupa barang-barang yang tidak bergerak, berupa 2 (dua) buah ranjang (tempat tidur), 1 (satu) buah meja, 10 (sepuluh) buah kursi plastik dan 6 (enam) buah monitor; oleh sebab barang-barang tersebut diperoleh selama dalam masa perkawinan, maka harus dinyatakan sebagai harta bersama yang belum dibagi; 6. Bahwa mengenai penghasilan yang berupa uang sewa rumah dan kos-kosan yang dibangun di atas tanah berlokasi di Dusun Pohon Mangga, Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu tersebut, oleh sebab uang tersebut merupakan hasil dari harta bersama, maka harus dinyatakan sebagai harta bersama; 7. Bahwa oleh sebab Penggugat selama beberapa bulan pernah menikmati sendiri uang sewa rumah/rumah kost tanpa membagikannya kepada Tergugat,


demikian pula Tergugat pernah menikmati sendiri uang sewa rumah/rumah kos tanpa membagikannya kepada Penggugat; oleh karenanya majelis hakim tingkat banding sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama yang berpendapat bahwa oleh karena baik Penggugat maupun Tergugat masingmasing pernah menikmati uang sewa rumah/rumah kost dan tidak membaginya secara bersama-sama, maka apa yang telah diterima selama ini menjadi bagian masing-masing yang tidak perlu dipersoalkan lagi, dan majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa obyek harta ini harus dinyatakan sebagai harta bersama yang telah dibagi antara Penggugat dan Tergugat; Menimbang, bahwa terhadap semua obyek yang dinyatakan sebagai harta bersama yang belum dibagi tersebut di atas, maka masing-masing pihak memiliki bagian setengahnya dan oleh karenanya harus diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut menjadi dua bagian, masingmasing mendapat satu bagian; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 223 R.Bg/205 HIR, jika harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka akan dijual lelang dan hasilnya dibagi dua di antara Penggugat dan Tergugat; Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan amar putusan majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan „menolak gugatan Penggugat selebihnya‟ karena amar menolak gugatan Penggugat merupakan jawaban atas petitum yang positanya tidak terbukti, sementara dalam perkara ini tidak terdapat petitum yang positanya tidak terbukti, melainkan terdapat petitum yang dicabut, yakni mengenai sebidang tanah yang berlokasi di Jorong I, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, dan obyek harta bersama yang berupa uang sewa rumah dan kos-kosan yang berlokasi di Dusun Pohon Mangga, Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, yang harus dinyatakan telah dibagi, sehingga amar putusan harus disesuaikan dengan hasil pemeriksaan; dan berdasarkan pertimbangan tersebut, maka amar putusan hakim tingkat pertama dalam hal ini harus dibatalkan dan majelis hakim tingkat banding akan mengadili sendiri yang amarnya akan disebutkan dalam putusan ini; Dalam memori banding dan kontra memori banding Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya bertanggal 23 Juli 2012 mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Ambon in casu yang pada pokoknya sebagai berikut:


1. bahwa Pembanding berkeberatan atas tindakan Terbanding yang telah melakukan tanda tangan atas nama Pembanding tanpa sepengetahuan Pembanding atas ganti rugi sebagian tanah dan bangunan rumah bersertipikat No. 80 seluas 184 M2, yang berlokasi di Jorang I, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, sejumlah Rp 48.827.135,00 (empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu seratus tiga puluh lima rupiah) dari Pemerintah Kabupaten Agam, pada Kuitansi penerimaan uang yang ditandatangani oleh Terbanding tertanggal 6 April 2009; 2. bahwa perkawinan Pembanding dengan Terbanding dilakukan menurut hukum adat Minangkabau, oleh sebab itu Pembanding berkeberatan jika masalah harta bersama ini diselesaikan menurut hukum Islam karena seharusnya di selesaikan menurut hukum adat Minangkabau; Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding tersebut yang pada intinya sama dengan jawaban di tingkat pertama, oleh sebab mengenai hal ini secara keseluruhan telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, maka keberatan ini tidak perlu dipertimbangkan lagi; Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori banding bertanggal 2 Agustus 2012 menyatakan keberatan atas memori banding Pembanding karena, menurut Terbanding, disamping memori banding Pembanding tidak beralasan

menurut

hukum,

hakim

pemeriksa

perkara

telah

memeriksa,

mempertimbangkan dan memutus perkara ini dengan tepat dan benar sesuai peraturan perundang-undangan dan oleh sebab itu memori banding Pembanding harus ditolak; Menimbang, bahwa oleh sebab dalam kontra memori banding Terbanding tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan tersendiri, maka segala apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas secara hukum dinyatakan telah cukup; Dalam kesimpulan tingkat banding Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh sebab putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 261/Pdt.G/2011/PA.Ab tanggal 14 Juni 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1433 Hijriah, tidak dapat dipertahankan secara keseluruhan, maka harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Ambon mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan di bawah ini;


Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan kedua dengan UU Nomor 50 tahun 2009, oleh sebab dalam perkara ini tidak ada pihak yang menang maupun yang kalah, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding, sebagai pihak yang mengajukan perkara; Dengan mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar‟i yang berkaitan dengan perkara ini; M E NG A DI L I Menyatakan permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding dapat diterima; Membatalkan

putusan

Pengadilan

Agama

Ambon

Nomor

261/Pdt.G/2011/PA.Ab tanggal 14 Juni 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1433 Hijriah, dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagai berikut: Dalam eksepsi Sebelum memutus pokok perkara, 1. Menolak eksepsi Tergugat; 2. Menyatakan Pengadilan Agama Ambon berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini; 3. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan berperkara di Pengadilan Agama Ambon; 4. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir; Dalam pokok perkara 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan sebagai harta bersama yang belum dibagi antara Penggugat dan Tergugat atas 3 (tiga) obyek harta sebagai berikut: 2.1. Sebidang

tanah

bersertipikat

hak

miliki

nomor

1650

yang

dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Maluku Tengah tanggal 5 Desember 1995, berikut 2 (dua) buah bangunan rumah yang berdiri di atasnya, yang terletak di Dusun Pohon Mangga, Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, berukuran panjang 39,80 meter dan lebar 12 meter dengan batas-batas: - Sebelah Utara berbatasan dengan La Baali dan Wa Pama; - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rabea Lestaluhu Holand; Putusan Nomor 04/Pdt.G/2012/PTA.AB Halaman 17 dari 19

- Sebelah Timur berbatasan dengan Sanan Syam; - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Tulehu; 2.2. Uang pembayaran ganti rugi atas sebagian dari tanah yang bersertipikat nomor 80 yang terletak di Jorong I, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat, sejumlah Rp 48.827.135,00 (Empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu seratus tiga puluh lima rupiah); 2.3. Perabot rumah tangga berupa 2 (dua) buah ranjang/dipan, 1 (satu) buah meja, 10 (sepuluh) buah kursi plastik, dan 6 (enam) buah monitor; 3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana tersebut pada point 2.1, 2.2, dan 2.3 di atas menjadi dua bagian, jika tidak dapat dibagi secara natura, maka akan dijual lelang dan hasilnya dibagi menjadi dua bagian, masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapat satu bagian; 4. Menyatakan petitum mengenai sebidang tanah yang berlokasi di Jorong I, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, dengan luas 184 M2 (Seratus delapan puluh empat meter persegi) yang telah bersertifikat dengan nomor 80 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Agam, telah dicabut; 5. Menyatakan uang hasil menyewakan rumah dan kos-kosan yang terletak di Dusun Pohon Mangga, Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai harta bersama yang telah dibagi antara Penggugat dan Tergugat; 6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sejumlah Rp 571.000,00 (Lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah); Membebankan kepada Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada hari Kamis, tanggal 27 September 2012 M., bertepatan dengan tanggal 11 Zulkaidah 1433 H., oleh kami Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M. Hum., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon sebagai hakim ketua majelis, Drs. H. Ahmad Shiddiq, dan Drs. Tarmizi, masing-masing sebagai hakim anggota; dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua dengan dihadiri oleh hakim-hakim


anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Abd. Malik Salampessy, S.Ag., selaku panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara. Hakim Ketua,

Ttd Hakim Anggota,

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Ttd Drs. H. Ahmad Shiddiq. Hakim Anggota,

Ttd Drs. Tarmizi. Panitera Pengganti,

Ttd Abd. Malik Salampessy, S.Ag. Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya pemberkasan

: Rp 139.000,00

2. Biaya redaksi

: Rp

5.000,00

3. Biaya materai

: Rp

6.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya, Panitera Pengadilan Tinggi Agama Ambon ttd

B A S R I, SH., MH.


PTA.AB DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Recommend Documents