i
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Kupang Tahun 2016 dapat diselesaikan sebagai tindak lanjut dari surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 324/SEK/OT.01.2/11/2016 tanggal 17 Nopember 2016 perihal Penyusunan Laporan Tahunan 2016. Penyusunan Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Kupang tahun 2016 diharapkan dapat memberikan informasi kegiatan mengenai Tupoksi, Standar Operasional Prosedur (SOP), Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (Profil, Kebutuhan SDM, Mutasi, Promosi, dan Pensiun), Keadaan Perkara (Rekapitulasi Perkara, Rasio Perkara terhadap Majelis, Putusan yang diajukan Banding, Kasasi dan PK), Pengelolaan Sarana dan Prasarana, Pengelolaan Keuangan, Dukungan Teknologi Informasi, Regulasi, dan Pengawasan Internal serta Evaluasi pada Pengadilan Tinggi Agama Kupang selama tahun 2016 yang bertujuan sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kegiatan-kegiatan pada tahun yang akan datang.
i
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Tahunan ini tentunya masih jauh dari sempurna oleh karena itu koreksi, kritik, dan saran sangatlah kami harapkan guna penyempurnaan laporan tahunan kami pada tahun yang akan datang. Semoga Laporan Tahunan Tahun 2016 ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terimakasih.
Kupang, 10 Januari 2017 Ketua,
Drs. H. Haryono Sunaryo, SH., MH NIP 19500702 197603 1 003
ii
DAFTAR ISI
PENGANTAR
i
DAFTAR ISI
Iii
BAB
BAB
BAB
I
II
III
PENDAHULUAN
1
A.
Kebijakan Umum
1
B.
Visi dan Misi
3
C.
Rencana Strategis
3
STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)
6
A.
Standar Operasional Prosedur (SOP)
13
B.
Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
21
PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN
24
A.
Sumber Daya Manusia
24
1. Profil Sumber Daya Manusia
24
2. Kebutuhan Sumber Daya Manusia
31
3. Mutasi
31
4. Promosi
33
5. Pensiun
36
Keadaan Perkara
38
1. Rekapitulasi Perkara
38
2. Rasio Perkara terhadap Majelis
39
3. Putusan yang diajukan Banding
41
4. Putusan yang diajukan Kasasi
42
5. Putusan yang diajukan Peninjauan Kembali (PK)
42
Pengelolaan Sarana dan Prasarana
46
1. Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
46
2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung
47
3. Pengelolaan BMN, Persuratan dan Perpustakaan
48
Pengelolaan Keuangan
50
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
53
B.
C.
D.
iii
Tugas Teknis Lainnya 2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah
58
Agung
BAB
BAB
IV
V
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan
58
E.
Dukungan Teknologi Informasi
61
F.
Regulasi Tahun 2016
63
PENGAWASAN
67
A.
Internal
67
B.
Evaluasi
75
C.
Laporan Pengaduan
76
KESIMPULAN dan REKOMENDASI
78
A.
Kesimpulan
78
B.
Rekomendasi
79
Lampiran-Lampiran
iv
BAB I PENDAHULUAN
Mahkamah Agung sebagai Pengadilan tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang No. 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung secara Organisasi, Administrasi, dan Financial dan membawahi 4 lingkungan peradilan yakni : 1. Peradilan Umum 2. Peradilan Agama 3. Peradilan Tata Usaha Negara 4. Peradilan Militer Sebagai Realisasi dari itu maka lahirlah Undang Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama sebagai penyempurnaan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Penegakan Hukum yang dilaksanakan oleh Peradilan Agama di Nusa Tenggara Timur tidak terlepas dari birokrasi yang merupakan salah satu wahana dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan agama yang bersih dan bebas dari KKN sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance).
1
A.
Kebijakan Umum Pengadilan Tinggi Agama Kupang Pengadilan Tinggi Agama sebagai kawal depan Mahkamah Agung dalam upaya meningkatkan citra Mahkamah Agung dan lembaga peradilan dibawahnya sebagai lembaga yang terhormat dan di hormati. Dalam rangka melaksanakan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.144 Tahun 2007 dalam rangka transparansi peradilan seluruh Peradilan Agama Se-Nusa Tenggara Timur diakses
oleh
masyarakat dalam
telah
memiliki
website
yang
dapat
memberikan kemudahan memperoleh
informasi tentang peradilan agama, seperti prosedur berperkara, biaya perkara, transparansi anggaran dan lain-lain. Dalam hal menindaklanjuti program pengembangan Teknologi Informasi dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, dalam tahun 2016 seluruh Pengadilan Agama dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kupang sudah memanfaatkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) serta SIPPPTA khusus pengadilan tingkat banding, untuk Pengelolaan Data Kepegawaian telah mengaplikasikan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMKEP Online) dari Badilag MA RI, serta Aplikasi KOMDANAS MA-RI untuk 1. Pengelolaan Data Keuangan (pagu DIPA dan revisi, laporan keuangan bulanan semester dan CALK, pengajuan remunerasi dll), 2. Pengelolaan data umum (rekonsiliasi internal satker, backup persediaan, laporan semester BMN, dll), 3. Pengelolaan Data Kepegawaian (Database pegawai meliputi kenaikan pangkat, mutasi dan pensiun, serta pengisian absensi setiap bulan, uang makan dan remunerasi). Semua hal tersebut dilakukan untuk membuktikan
2
bahwa Peradilan Agama telah menjalankan transparansi dan keterbukaan informasi.
B.
Visi dan Misi Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Tinggi Agama Kupang sebagai bagian dari lingkungan Peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung RI sekaligus sebagai kawal depan Mahkamah Agung di mana visinya mengacu pada visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Negara Indonesia, yaitu : “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN YANG AGUNG”. Untuk mencapai visi tersebut, maka ditetapkan misi sebagai berikut : 1.
Menjaga kemandirian badan Peradilan Agama;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan; 3. Meningkatkan Kualitas kepemimpinan badan Peradilan Agama; 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan Peradilan Agama.
C.
Rencana Strategis (Renstra) Rencana Strategis (renstra) merupakan rencana Strategis yang disusun dalam jangka waktu 5 tahun ke depan berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan tuntutan melalui suatu analisis program dan perencanaan. Rencana Strategis dimaksudkan untuk memaksimalkan sumber daya manusia dan pengawasan agar dapat dimanfaatkan secara efektif dan 3
efisien. Suatu akuntabilitas akan dapat diterima secara baik bilamana sumber daya manusia yang ada dipergunakan secara tepat guna dan tepat sasaran. Pengadilan Tinggi Agama Kupang sebagai lembaga peradilan yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) dalam wilayah hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Penyelenggaraan tugas pokok tersebut berkaitan erat dengan tuntutan masyarakat akan kemandirian hukum dan keadilan, penegakan supremasi hukum, proses peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, terhadap lembaga peradilan termasuk Pengadilan Tinggi Agama Kupang dan Pengadilan Agama dalam wilayah hukumnya menandakan urgensinya penyusunan suatu rencana Strategis, sebagai kerangka acuan untuk mewujudkan cita-cita hukum. Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Kupang ini merupakan rumusan Strategis dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) lembaga peradilan dalam wilayah hukumnya, peningkatan hukum
kepada
masyarakat.
pelayanan
Penyusunan tersebut disusun dengan
memperhatikan perkembangan hukum dan masyarakat, kondisi internal organisasi dengan memperhatikan kondisi perkembangan hukum dan masyarakat secara nasional.
4
Penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Kupang tersebut disusun dengan memperhatikan
perkembangan hukum dan
masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur, kondisi internal Pengadilan Tinggi Agama Kupang dan Pengadilan Agama dalam wilayah hukumnya serta kondisi perkembangan hukum secara nasional. Penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Kupang ini juga tidak terlepas dari Blue Print Mahkamah Agung dan Hasil Rakernas Mahkamah Agung. Oleh karena itu, diharapkan agar Rencana Strategis terdapat keselarasan dan keserasian dengan program program pembangunan di bidang hukum. Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Kupang menetapkan kondisi jangka pendek atau tahunan yang harus diwujudkan dalam mencapai visi dan misi, rumusan tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan Strategis dan faktor-faktor penentu keberhasilan. Penyusunan juga mempertimbangkan keselarasan (alignment) antara tujuan dan sasaran dengan visi dan misi.
5
BAB II STRUKTUR ORGANISASI
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, disebutkan bahwa “Tugas serta tanggung jawab, sesuai organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung RI “. Namun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, belum ada ketentuan dari Mahkamah Agung tentang tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Pengadilan Agama yang baru sesuai Undang-Undang tersebut di atas, sehingga Susunan Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Kupang masih mengacu pada ketentuan peraturan yang lama. Berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, disebutkan Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris dan Jurusita, sedangkan dalam Pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. Dalam Pasal 26 ayat (2) disebutkan bahwa “dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera,beberapa orang Panitera Muda, beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa juru sita”.Dalam ketentuan pasal 44 Undang-Undang
Nomor
3
Tahun
2006
disebutkan
bahwa”Panitera
6
Pengadilan merangkap Sekretaris Pengadilan”,hal ini berbeda dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, selanjutnya
dengan
terbitnya
Peraturan Mahkamah
Agung
Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Kupang adalah sebagai berikut:
Susunan organisasi Pengadilan Tinggi Agama Kupang, sesuai dengan Keputusan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan, terdiri dari unsur : unsur pimpinan yaitu Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim. Selain itu ada unsur Kepaniteraan yang dipimpin oleh Panitera yang 7
membawahi : bidang Kepaniteraan, terdiri dari Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Banding, Kelompok Fungsional Panitera Pengganti; unsur bidang kesekretariatan yang dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi Kabag Umum dan Keuangan, Kabag Perencanaan dan Kepegawaian, serta Kasubbag Keuangan dan Pelaporan, Kasubbag Tata Usaha dan Rumah Tangga, Kasubbag Rencana Progam dan Anggaran, dan Kasubbag Kepegawaian dan Teknologi Informasi.
Dari Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Kupang di atas, Pengadilan Tinggi Agama Kupang menyusun Tupoksi untuk menjalankan tugas-tugas operasional perkantoran sehari-hari. Tugas pokok dan fungsi tersebut adalah sebagai berikut : 1. Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Pimpinan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang memimpin dan bertanggung jawab terhadap terselenggaranya tugas Pengadilan Tinggi Agama Kupang
baik
dalam
bidang
Kepaniteraan
maupun
dalam
bidang
Kesekretariatan secara baik dan lancar. 2. Tugas Pokok dan Fungsi Hakim Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kupang dan membantu unsur pimpinan untuk melaksanakan pengawasan pada bidang – bidang tertentu agar terselenggaranya Pengadilan Tinggi Agama Kupang secara baik dan lancar.
8
3. Tugas Pokok dan Fungsi Panitera a. Pelaksanaan
koordinasi,
pembinaan
dan
pengawasan pelaksanaan
tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis; b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara banding; c. Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara jinayah; d. Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara; e. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis keuangan
dan
perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan
dan
perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan; f. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan g. Pelaksanaan
fungsi
lain
yang
diberikan
oleh
Ketua Pengadilan
Tinggi Agama. 4. Tugas Pokok dan Fungsi Panitera Muda Hukum a. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara; b. Pelaksanaan penyajian statistik perkara; c. Pelaksanaan Hisab Rukyat yang dikoordinasikan dengan Kantor Wilayah Kementrian Agama; d. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara; e. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara; f. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara; g. Pelaksanaan
penyiapan,
pengelolaan
dan
penyajian bahan-bahan
yang berkaitan dengan transparansi perkara; 9
h. Pelaksanaan
penghimpunan pengaduan dan pelayanan masyarakat
dan; i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera. 5. Tugas Pokok dan Fungsi Panitera Muda Banding a. Pelaksanaan
pemeriksaan,
penelaahan
kelengkapan berkas perkara
banding; b. Pelaksanaan registrasi perkara banding; c. Pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama; d. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi; e. Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju; f. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap; g. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum; h. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera. 6. Tugas pokok dan Fungsi Panitera Pengganti a.
Pelaksanaan persiapan penyelenggaraan persidangan;
b.
Pelaksanaan pencatatan proses persidangan;
c.
Pelaksanaan penyusunan berita acara persidangan; 10
d.
Pelaksanaan penyatuan berkas perkara secara kronologis/berurutan;
e.
Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara sampai dengan perkara diputus dan diminutasi; dan
f.
Pelaksanaan
penyampaian
berkas
perkara
yang
telah diminutasi
kepada Panitera Muda sesuai dengan jenis perkara, untuk diteruskan kepada Panitera Muda Hukum. 7. Tugas pokok dan fungsi Sekretaris: a.
Pelaksanaan
urusan
perencanaan,
b.
Pelaksanaan urusan kepegawaian;
c.
Pelaksanaan urusan keuangan;
d.
Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
e.
Pelaksanaan
f.
Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga,
pengelolaan teknologi
program
dan anggaran;
informasi dan statistik;
keamanan, keprotokolan dan perpustakaan; g.
Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama.
8. Tugas Pokok dan Fungsi Kabag Umum dan Keuangan: a.
Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan;
b.
Pelaksanaan
urusan
perawatan
dan
pemeliharaan gedung, sarana
dan prasarana serta perlengkapan dan perpustakaan; c.
Pelaksanaan
urusan
keamanan,
keprotokolan
dan hubungan
masyarakat;
11
d.
Pelaksanaan
pengelolaan anggaran,
perbendaharaan, akuntansi dan
verifikasi, pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan; dan e.
Penyiapan
bahan
pelaksanaan
pemantauan,
serta penyusunan
laporan 9. Tugas Pokok dan Fungsi Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan surat menyurat, kearsipan dan
penggandaan,
prasarana,
perawatan
perlengkapan,
dan
pemeliharaan
gedung, sarana dan
perpustakaan, keamanan, keprotokolan dan
hubungan masyarakat. 10. Tugas Pokok dan Fungsi Subbagian Keuangan dan Pelaporan Mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan
bahan
urusan
pengelolaan
keuangan, perbendaharaan, akuntasi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara, dan pelaporan keuangan, serta pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan. 11. Tugas Pokok dan Fungsi Kabag Perencanaan dan Kepegawaian a.
Penyiapan
bahan
pelaksanaan
perencanaan
dan penyusunan
program dan anggaran; b.
Penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan
pegawai,
pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan
dan mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan Sasaran Kerja Pegawai, pengurusan ASKES
dan
administrasi disiplin
jabatan pegawai,
fungsional,
dan
serta penyusunan
laporan kepegawaian; 12
c.
Penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan, dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
d.
Penyiapan
bahan
pelaksanaan
pengelolaan
teknologi informatika
dan statistik; dan e.
Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi, dan pelaporan.
12. Tugas Pokok dan Fungsi Subbagian Rencana Progam dan Anggaran Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan. 13. Tugas Pokok dan Fungsi Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.
A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Untuk menjamin berjalannya tugas pokok dan fungsi masing – masing elemen organisasi, mulai dari eselon II sampai staf serta pegawai fungsional atau mulai dari pimpinan sampai staf paling bawah untuk memberikan pelayanan terbaik/pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan, maka disusunlah pedoman pelayanan (Standar Operasional Prosedur Pengadilan Tinggi Agama yang meliputi seluruh bagian dalam struktur kerja, dengan harapan agar setiap tugas yang dikerjakan oleh masing – masing aparatur 13
Pengadilan Tinggi Agama Kupang dapat dilakukan secara tepat, jelas, terarah, serta tepat waktu penyelesaiannya. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadilan Tinggi Agama Kupang dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadilan Agama Se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Kupang (SOP terlampir) meliputi: 1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Tingkat Banding meliputi dua bagian, yaitu bagian kepaniteraan dan kesekretariatan. Setiap bagian memiliki Standar Operasional Prosedurnya masing – masing, untuk Bagian Kepaniteraan (SOP) Standar Operasionalnya terdiri dari: a. SOP Penyelesaian Perkara b. SOP Penerimaan Perkara c. SOP Kekurangan Berkas Banding d. SOP Pencatatan Biaya Banding e. SOP Pemberitahuan Nomor Register Banding f. SOP Penerimaan Banding g. SOP Putusan Sela h. SOP Pengiriman Putusan Sela kepada Pengadilan Agama Pengaju i. SOP Pemeriksaan Perkara dan Putusan Akhir j. SOP Minutasi Perkara k. SOP Pengiriman Bundel A dan Salinan Putusan Akhir Kepada Pengadilan Agama Pengaju l. SOP Pengarsipan Berkas Banding m. SOP Pelayanan Arsip Perkara
14
n. SOP Laporan Bulanan Rekap Keadaan Perkara Pengadilan Tingkat Pertama Di Pengadilan Tinggi Agama o. SOP Laporan Semesteran Kegiatan Hakim Tinggi p. SOP Laporan Keuangan Perkara Tingkat Banding q. SOP Laporan Bulanan Keadaan Perkara Tingkat Banding r. SOP Penanganan Pengaduan Masyarakat Adapun untuk Bagian Kesekretariatan, Standar Operasional Prosedur nya terdiri dari: 1. SOP Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan, meliputi : a. SOP Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak b. SOP Rekonsiliasi SAKPA ke KPPN c. SOP Komdanas Satuan Kerja PTA Kupang Bagian Keuangan d. SOP Penyetoran dan LPJ Penerimaan Negara Bukan Pajak DIPA 01 e. SOP Rekonsiliasi SAKPA UAKPA ke UAPPA-W f. SOP Rekapitulasi Laporan Penyerapan Anggaran PTA dan PA SeNusa Tenggara Timur. g. SOP LRA manual dan Rekapitulasi Laporan Penyerapan Anggaran PTA Kupang. h. SOP Pelaporan E-Monev Anggaran i. SOP Penyetoran dan LPJ Penerimaan Negara Bukan Pajak DIPA 04 j. SOP Pelaksanaan Anggaran Belanja Pegawai (Gaji – LS) k. SOP Pelaksanaan Anggaran Belanja Pegawai ( Kekurangan Gaji – LS)
15
l.
SOP Pelaksanaan Anggaran Belanja Pegawai (Lembur Pegawai –
LS) m. SOP Pelaksanaan Anggaran Belanja Pegawai (uang makan) n. SOP Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai r. SOP Administrasi Komdanas Online Pelaporan Keuangan-Barang Wilayah (UAPPA/B-W) s. SOP Rekonsiliasi Keuangan Wilayah (UAPPA-W) Triwulanan t. SOP Pelaporan Keuangan Wilayah (UAPPA-W) Tahunan u. SOP Pelaporan Keuangan Wilayah (UAPPA-W) Semesteran 2. SOP Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran, meliputi a. SOP Penyusunan Anggaran (RKA-KL/DIPA) b. SOP Revisi DIPA (RKA-KL/DIPA) c. SOP Revisi Anggaran (POK) d. SOP Pelaporan E-monev Bapennas PP 39 3. SOP Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi, meliputi : a. SOP Pelaporan Absen/ Daftar Hadir Pegawai b. SOP Pengusulan Kartu Taspen c. SOP
Pengusulan
Pemberhentian
Dengan
Hormat
(Pensiun
BUP/Janda/ Duda) d. SOP Pengusulan Promosi Jabatan Struktural dan teknis e. SOP Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMKEP Online) f. SOP Pengelolaan Pembuatan Surat Dinas g. SOP Pengelolaan kenaikan Pangkat Pegawai 16
h. SOP Pembuat Surat Keputusan (S.K Mutasi Jabatan Struktural Es. V) i. SOP Pengusulan Karpeg, Karis dan Karsu j. SOP Pengusulan kartu Asuransi Kesehatan (ASKES) k. SOP Pembuatan Surat Keputusan Pengangkatan CPNS menjadi PNS golongan I dan II l. SOP Pengusulan Surat Keputusan Pengangkatan CPNS Menjadi PNS golongan III m. SOP Cuti Pegawai Negeri Sipil n. SOP Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) o. SOP Pembuatan Kenaikan gaji Berkala (KGB) p. SOP Pembuatan Impassing 4. SOP Sub Bagian TataUsaha dan Rumah Tangga, meliputi : a. SOP Pelaporan Barang Milik Negara b. SOP Pemeliharaan Barang Milik Negara c. SOP Penerimaan Bahan- Bahan Perpustakaan PTA Kupang d. SOP Usulan Penghapusan Barang Milik Negara e. SOP Usulan Penetapan Status Penggunaan BMN f. SOP Tenaga kebersihan PTA Kupang g. SOP Tenaga Supir PTA Kupang h. SOP Pembuatan Daftar Barang Ruangan i. SOP Peminjaman Buku – Buku Perpustakaan PTA Kupang j. SOP Pengadaan Barang dan jasa k. SOP Pengelolaan Barang Milik Negara 17
l. SoP Pelaporan Persediaan m.SOP Pengelolaan Barang Persediaan (ATK n. SOP Pengelolaan Surat masuk o. SOP Tenaga Satpam PTA Kupang p. SOP Pengelolaan Surat keluar q. SOP Rekonsiliasi Barang Wilayah (UAPPB-W) Semesteran r. SOP Rekonsiliasi Barang Wilayah (UAPPB-W) Tahunan s. SOP Pelaporan Barang Wilayah Semester.
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Tingkat Pertama meliputi dua bagian, yaitu bagian kepaniteraan dan kesekretariatan. Setiap bagian memiliki Standar Operasional Prosedur nya masing – masing, untuk Bagian Kepaniteraan (SOP) Standar Operasionalnya terdiri dari : a. SOP Penerimaan Gugatan/Permohonan. b. SOP Penerimaan Gugatan disertai permohonan Prodeo. c. SOP Pembuatan Penetapan Majelis Hakim. d. SOP Penunjukan Panitera Sidang. e. SOP Penunjukan Jurusita Pengganti. f. SOP Penetapan Hari Sidang. g. SOP Pelaksanaan Inzage. h. SOP Pemberitahuan Banding. i. SOP Pemberitahuan Inzage. j. SOP Pendaftaran Perkara Banding. k. SOP Penerimaan Kontra Memori Banding. 18
l. SOP Penerimaan Memori Banding. m.SOP Penyampaian Kontra Memori Banding. n. SOP Penyampaian Memori Banding. o. SOP Registrasi Berkas Perkara Banding. p. SOP Pendaftaran Perkara Kasasi. q. SOP Pendaftaran Perkara PK. Adapun untuk Bagian Kesekretariatan, (SOP) Standar Operasional Prosedurnya terdiri dari : 1. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan, meliputi : a.
SOP Pelaporan Barang Milik Negara
b.
SOP Pembuatan Daftar Barang Ruangan
c.
SOP Pemeliharaan Barang Milik Negara
d.
SOP Peminjaman Buku - Buku Perpustakaan
e.
SOP Penerimaan Bahan - Bahan Perpustakaan
f.
SOP Pengadaan Barang Dan Jasa
g.
SOP Pengelolaan Barang Persediaan (ATK)
h.
SOP Pengelolaan Barang Milik Negara
i.
SOP Penghapusan Barang Milik Negara
j.
SOP Pelaporan Persediaan
k.
SOP Pengelolaan Surat Keluar
l.
SOP Pengelolaan Surat Masuk
m. SOP Tenaga Kebersihan n.
SOP Tenaga Satpam
o.
SOP Pelaksanaan Anggaran Belanja Pegawai (Gaji) – LS 19
p.
SOP Pelaksanaan Anggaran Belanja Pegawai (Kekurangan Gaji) – LS
q.
SOP Pelaksanaan Anggaran Belanja Pegawai (Lembur Pegawai) – LS
r.
SOP Pelaksanaan Anggaran Belanja Pegawai (Uang Makan) – LS
s.
SOP Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai
t.
SOP Pelaporan PNBP
u.
SOP Penyetoran Dan LPJ PNBP (DIPA 01)
v.
SOP Penyetoran Dan LPJ PNBP (DIPA 01)
w. SOP Rekonsiliasi SAKPA UAKPA Ke UAPPA-W x. 2.
SOP Rekonsiliasi SAKPA Ke KPPN
SOP Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana, Meliputi : a.
SOP Pengusulan Kartu Asuransi Kesehatan (ASKES)
b.
SOP Cuti Pegawai Negeri Sipil
c.
SOP Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)
d.
SOP Pembuatan Kenaikan Gaji Berkala (KGB)
e.
SOP Pembuatan Impassing
f.
SOP Pengusulan Karpeg, Karis, Dan Karsu
g.
SOP Pelaporan Absen/Daftar Hadir Pegawai
h.
SOP Pengelolaan Pembuatan Surat Dinas
i.
SOP Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMKEP Online)
j.
SOP
Pengusulan
Pemberhentian
Dengan
Hormat
(Pensiun
BUP/Janda/Duda) 20
k. 3.
SOP Pengusulan Kartu Taspen
SOP Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Meliputi :
B.
a.
SOP Penyusunan Anggaran (RKA-KL / DIPA)
b.
SOP Revisi DIPA (RKA-KL / DIPA)
c.
SOP Revisi Anggaran (POK)
d.
SOP komdanas
e.
SOP E-Monev Bappenas PP 39 Tahun 2006
KINERJA / SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) Penilaian kerja adalah kesempatan periodik untuk melakukan komunikasi antara orang yang menugaskan pekerjaan dengan orang yang mengerjakannya untuk mendiskusikan apa yang saling mereka harapkan dan seberapa jauh harapan ini dipenuhi. Penilaian kinerja memungkinkan terjadinya komunikasi antara atasan dengan bawahan untuk meningkatkan produktifitas serta untuk mengevaluasi pengembangan apa saja yang dibutuhkan agar kinerja meningkat. Bagi Pegawai Negeri Sipil, Penilaian Kinerja diatur dalam PP 10 tahun 1979 melalui Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan atau DP3. Komponen Penilaian dalam DP3 antara lain adalah Kesetiaan, Prestasi Kerja, Tanggung
jawab,
ketaatan,
kejujuran,
kerjasama
prakarsa,
dan
kepemimpinan bagi PNS yang menduduki jabatan. Namun seiring dengan derasnya arus reformasi birokrasi, system penilaian kinerja PNS melalui DP3 dinilai tidak lagi komprehensif untuk dijadikan sebagai alat pengukur kinerja. 21
DP3 yang lebih ditekankan kepada aspek perilaku PNS dan tidak dapat mengukur secara langsung produktifitas dan hasil akhir kerja PNS. Seringkali pemberi nilai DP3 acapkali memiliki bias dan subjektifitas tinggi. Seringkali pemberi nilai dalam DP3 akan memasukkan pendapat pribadinya dan nilai yang didapatkan akan bervariasi tergantung penilai. Berdasarkan itulah maka diadakan penyempurnaan DP3 dengan penilaian prestasi kerja PNS. Berbeda dengan DP3, penilaian prestasi kerja terdiri dari dua unsur yaitu sasaran kerja pegawai (SKP dan perilaku kerja di mana bobot nilai unsur SKP sebesar 60% dan perilaku kerja sebesar 40%. Penilaian SKP meliputi aspek – aspek seperti kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya,
sementara perilaku kerja meliputi orientasi pelayanan, integritas,
komitmen, disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan. Dalam penerapan penyusunan SKP di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Kupang, setiap PNS wajib menyusun SKP sebagai rancangan pelaksanaan
kegiatan
tugas
jabatan
sesuai
dengan
rincian
tugas,
tanggungjawab dan wewenangnya sesuai dengan struktur dan tata kerja organisasi. SKP disusun dan ditetapkan sebagai rencana operasional pelaksanaan tugas jabatan dengan mengacu pada Renstra dan Renja. SKP yang telah disusun harus disetujui dan ditetapkan oleh pejabat penilai dan ditetapkan setiap tahun pada bulan januari dan digunakan sebagai dasar penilaian prestasi kerja. Penilaian kinerja PNS menggunakan SKP adalah salah satu solusi untuk mengukur kinerja PNS secara objektif. Penilaian ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015. (SKP terlampir) 22
Adapun jumlah SKP pada Pengadilan Tinggi Agama Kupang tersebut dibawah ini: 1.
2.
ESELON II / yang disetarakan, terdiri dari: a.
Ketua Pengadilan Tingkat Banding,
b.
Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding,
c.
Panitera Pengadilan Tingkat Banding,
d.
Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding.
ESELON III, terdiri dari: -
3.
ESELON IV, terdiri dari : -
4.
5.
Para Kabag Pengadilan Tingkat Banding,
Para Kasubbag Pengadilan Tingkat Banding.
PEJABAT FUNGSIONAL, terdiri dari: a.
Para Panitera Muda Pengadilan Tingkat Banding,
b.
Para Panitera Pengganti Pengadilan Tingkat Banding.
STAF
23
BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN
A.
Sumber Daya Manusia 1.
Profil Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Tinggi Agama Kupang Pimpinan NO
Jabatan
NAMA
1
Ketua
Drs. H.Haryono Sunaryo, S.H., M.H.
2
Wakil Ketua
Drs. H. Busri Harun, S.H., M.Ag.
3
Panitera
H. Mohammad Djaini, S.H.,M.H.
4
Sekretaris
Bahrudin, A.Md., S.H., M.H.
Hakim Tinggi : 7 orang NO
NAMA
JABATAN
1
Drs. H. Muhaimin, M.HI.
Hakim Madya Utama
2
Drs. H. Abd. Syukur
Hakim Utama Muda
3
Drs. H. Sugito Musman, SH., MH
Hakim Utama Muda
4
Drs. H. Syahidi, SH., M.HI
Hakim Utama Muda
5
Drs. H. Ahmad Akhsin, SH., MH
Hakim Utama Muda
6
Drs. Faizin, SH., M.Hum
Hakim Utama Muda
7
Drs. Ahmad Munthohar, SH., MH
Hakim Utama Muda
24
Kepaniteraan NO
JABATAN
NAMA
1
Panitera Muda Banding
Juhni, S.H., M.H.
2
Panitera Muda Hukum
Dra. Hj. Siti Aisyah Abubakar, M.H. Dra. HJ.Ummi Kalsum. Yunus Kapa, S.H.
3
Panitera Pengganti
Mohammad Nasir Bala, S.H. Drs. Khaeruddin, M.H. Drs. H. Abdul Hamid, S.H.
Kesekretariatan NO 1
2
3
4
5
6
JABATAN Kabag Umum dan Keuangan Kabag Perencanaan dan Kepegawaian Kasubbag Keuangan dan Pelaporan Kasubbag Tata Usaha dan Rumah Tangga Kasubbag Rencana Program dan Anggaran Kasubag Kepegawaian dan Teknologi Informasi
NAMA Ali Amran, S.H, S.HI, M.H.
Adenan, S.H., M.H.
Trimo, S.H., M.H.
Fatima Wadon, S.H.
Siswanti, ST.
Nurhayati Lepang Ama, S.Kom
Staf NO
JABATAN
NAMA
1
Pengadministrasi Umum
Hima Trisnawati, S.H.
2
Pengadministrasi Umum
Hj. Husnaeni, S.H., M.H.
3
Pengadministrasi Umum
Doni Kussulistianto Sitorus.
4
Pengadministrasi Kepegawaian
Nurhayati Pahwali, A.Md
25
5
6
Pengadministrasi Kepegawaian Pengadministrasi Kepegawaian
Junaidin
Ahmad Saehan
7
Pengadministrasi Program
Nur Saadah Muhammad, S.HI
8
Pengadministrasi Keuangan
Ariyani Wari Doken, A.Md
9
Pengadministrasi Keuangan
Achmad Horsan, A.Md
10
Pengadministrasi Keuangan
Hasyim Munaif Abu Askar, A.Md
11
Pengadministrasi Keuangan
Nisfatul Laili, S.Sy
Sumber Daya Manusia di Pengadilan Tinggi Agama Kupang terdiri dari dua bagian yaitu, bagian yang menangani teknis yudisial dan bagian yang menangani teknis non yudisial atau kesekretariatan. a. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial Pengadilan Tinggi Agama Kupang dan Pengadilan Agama Se-Nusa Tenggara Timur sebagai berikut: a.1. Pengadilan Tinggi Agama Kupang Jumlah personil sumber daya manusia teknis yudisial Pengadilan Tinggi Agama Kupang berjumlah 12 orang dengan rincian sebagai berikut : No.
Tenaga Teknis Yudisial
Jumlah
1.
Ketua
1 orang
2.
Wakil Ketua
1 orang
3.
Hakim Tinggi
2 orang
4.
Panitera
1 orang
5.
Panitera Muda Banding
1 orang
6.
Panitera Muda Hukum
1 orang
7.
Panitera Pengganti
5 orang
26
Untuk meningkatkan sumber daya manusia dan kemampuan di bidang teknis yudisial, Pengadilan Tinggi Agama Kupang mengikut sertakan beberapa pejabat fungsional dalam berbagai kegiatan yaitu : 1.
Berdasarkan surat panggilan Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan No. 535/ Bld.3/dik/S/10/2016 dan Sesuai surat tugas Nomor : W 23-A/1138/PP.00.4/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016 Ketua PTA Kupang menugaskan kepada : 1). Drs. H. Busri Harun, S.H., M.Ag, tanggal 18 s/d 22 Oktober 2016 mengikuti Pelatihan Aplikasi SIWAS MA-RI di PUSDIKLAT Mahkamah Agung R.I di Bogor
2.
Berdasarkan surat panggilan Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan No. 549/ Bld.3/dik/S/10/2016 dan Sesuai surat tugas Nomor : W 23-A8/390/KP.04.6/XI/2016 tanggal 02 November 2016 Ketua PA Bajawa menugaskan kepada : 1). Drs.Edi Suwarsono, M.H 2). Adam S.Ag, tanggal 07 s/d 21 November 2016 mengikuti Diklat Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah Lingkungan Peradeilan Agama Se-Indonesia di PUSDIKLAT Mahkamah Agung R.I di Bogor
3.
Berdasarkan surat panggilan Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan No. 824/ Bld.4/Pim/11/2016 dan Sesuai surat tugas Nomor : W 23-A/1253/PP.01.1/XI/2016 tanggal 17 November 2016 Ketua PTA Kupang menugaskan kepada : 1). Drs. H. Mukminin, selama 14 Hari, dari tanggal 24 November s/d 07 Desember 2016 mengikuti Diklat Pimpinan/ Calon Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama
27
Angkatan XI Tahun 2016 di PUSDIKLAT Mahkamah Agung R.I di Bogor 4.
Berdasarkan surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agma No. 2634/ DJA/HM.00/11/2016 dan Sesuai surat tugas Nomor : W 23A/1252/HM.00/XI/2016 tanggal 17 November 2016 Ketua PTA Kupang menugaskan kepada : 1). Drs. H. Haryono Sunaryo, S.H., M.H, tanggal 29 November s/d 02 Desember 2016 mengikuti Seminar penyempurnaan Buku Pedoma Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Dirjen Badilag Mahkamah Agung R.I di Jakarta.
5.
Berdasarkan surat panggilan Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan No. 720/ Bld.3/dik/S/11/2016 dan Sesuai surat tugas Nomor : W 23-A/1261/PP.00.1/XI/2016 tanggal 25 November 2016 Ketua PTA Kupang menugaskan kepada : 1). Drs. H. Busri Harun, S.H., M.Ag, tanggal 28 November s/d 03 Desember 2016 mengikuti Diklat Teknis Fungsional Hakim Akad Syariah du PUSDIKLAT Mahkamah Agung R.I di Bogor
6.
Berdasarkan surat panggilan Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan No. 720/ Bld.3/dik/S/11/2016 Ketua PA Waikabubak menugaskan kepada : 1. Syafruddin, S.Ag., M.S.I tanggal 28 November s/d 03 Desember 2016 mengikuti Diklat Teknis Fungsional Hakim Akad Syariah du PUSDIKLAT Mahkamah Agung R.I di Bogor
28
b. Sumber Daya Manusia Teknis Non Yudisial b.1. Pengadilan Tinggi Agama Kupang Jumlah personil tenaga teknis non yudisial Pengadilan Tinggi Agama Kupang berjumlah 18 orang dengan rincian sebagai berikut : No.
Tenaga Teknis Non Yudisial
Jumlah
1.
Sekretaris
1 orang
2.
Kepala Bagian Umum dan Keuangan
1 orang
3.
Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
1 orang
4.
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan
1 orang
5.
Kepala Sub Bagian Tata Laksana dan Rumah
1 orang
6.
Tangga
1 orang
7.
Kepala Sub Bagian Program dan Perencanaan
1 orang
8.
Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan IT
11 orang
Staff
Untuk meningkatkan sumber daya manusia di bidang teknis non yudisial, Pengadilan Tinggi Agama Kupang telah mengikut sertakan beberapa pejabat struktural maupun staf pada beberapa kegiatan dalam upaya menunjang kemampuan sumber daya manusia di bidang tersebut. Kegiatan-kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut : 1. Berdasarkan surat panggilan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung R.I. No. 232/BUA/OT.01/8/2016 dan Sesuai surat tugas Nomor : W 23-A/919/KP.01.1/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 Ketua PTA Kupang menugaskan kepada : 1). Bahrudin, A.Md., S.H., M.H. tanggal 31 Agustus s/d 02 September 2016 mengikuti Sosialisasi Mekanisme Hibah dan Penyusunan Kebutuhan BMN di PUSDIKLAT Mahkamah Agung R.I di Bogor 29
2. Berdasarkan surat panggilan Peradilan
dan
Sesuai
Badan Litbang Diklat Hukum dan
surat
tugas
A/553/KP.01.1/IV/2016 tanggal 21 April
Nomor
:
W
23-
2016 Ketua PTA Kupang
menugaskan kepada : 1). Adenan, S.H., M.H tanggal 25 April s/d 23 Agustus
2016 mengikutiDiklat Kepemimpinan
TK III Angkatan VII
Tahun Anggaran 2016 di PUSDIKLAT Mahkamah Agung R.I di Bogor. 3. Berdasarkan surat panggilan
Badan Litbang Diklat Hukum dan
Peradilan No. 535/ Bld.3/dik/S/10/2016 dan Sesuai surat tugas Nomor : W 23-A/1138/PP.00.4/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016 Ketua PTA Kupang menugaskan kepada : 1). Junaidin tanggal 18 s/d 22 Oktober 2016 mengikuti Pelatihan Aplikasi SIWAS MA-RI di PUSDIKLAT Mahkamah Agung R.I di Bogor. 4. Berdasarkan surat panggilan
Badan Litbang Diklat Hukum dan
Peradilan No. 1131/ Bld/S/10/2016 dan Sesuai surat tugas Nomor : W 23-A/1234.a/OT.01.1/XI/2016 tanggal 11 November 2016 Ketua PTA Kupang menugaskan kepada : 1). Adenan, S.H., M.H. tanggal 14 s/d 18 November
2016 mengikuti DIKLAT Teknis Perencanaan Tahun
2016 di PUSDIKLAT Mahkamah Agung R.I di Bogor. 5. Berdasarkan surat panggilan
Badan Litbang Diklat Hukum dan
Peradilan No. 1156/ Bld/S/11/2016 dan Sesuai surat tugas Nomor : W 23-A/1263/PP.00.4/XI/2016 tanggal 25 November
2016 Ketua PTA
Kupang menugaskan kepada : 1). Nisfatul Laili, S.Sy, tanggal 05 s/d
30
09 Desember 2016 mengikuti Diklat Bendahara di Wilayah Bali, NTT/NTB gelombang II di Kuta, BALI.
2.
KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kupang, masih banyak kekurangan sumber daya manusia. Dengan rincian : 1. Wakil Ketua Pengadilan Agama 2. Hakim 3. Panitera Pengganti 4. Juru Sita/ Jurusita Pengganti 5. Tenaga Administrasi
3.
MUTASI Selama kurun waktu tahun 2016 Pengadilan Tinggi Agama Kupang telah melakukan mutasi pegawai baik struktural, maupun fungsional. Mutasi tersebut dapat dilihat pada table berikut ini. Tabel 2. Mutasi Fungsional dan Struktural JABATAN/TEMPAT TUGAS
No.
1
2 3 4 5
NAMA/NIP Nisfatul Laili, S.Sy 19900205.201403.2.008 Amirullah Arsyad, S.H.I, MH 19820707.200704.1.001 Drs. H. Laseman, M.H. 19640415.199803.1.002 Miftah Faridi, S.H.I 19831104.200904.1.004 Kurniah Rahmawati, A.Md. 19850709.201101.2.006
NOMOR DAN TGL SK
G/R LAMA
BARU
W23-A/163/KP.04.6/I/SK/ 2015 tanggal 29/01/ 2015
III/a
Staf PA Labuhan Bajo
Bendahara PTA Kupang
0580/DjA/KP.04.6/SK/2/2016 tanggal 15/02/2016
III/c
Hakim PA Bitung
Hakim PA Ende
Panitera PA Kefamenanu Hakim PA Maumere
Panitera PA Ende Hakim PA Ruteng
Kaur Umum PA Waikabubak
Staf PA Waingapu
3120/DJA/Kp.04.6/SK/12/2015 tanggal 07/12/2015 0637/DjA/KP.04.6/SK/2/2016 tanggal 15/02/2016 W23A/1404/Kp.04.5/XII/SK/2015 tanggal 22/12/2015
IV/a III/b III/c
31
6
Rajab Abdullah, S.H.I 19840425.201408.1.001
7
Wiwid Restiyati, S.H.I 19840815.201403.2.002
8
Ahmad Imron, S.H.I., M.H. 19780427.200604.1.004
9
10
W23A/404/Kp.04.5/XII/SK/2016 tanggal 01/06/2016 W23A/351/KP.04.5/III/SK/2016 tanggal 02/03/2016
II/a
Staf PTA Kupang
Staf PA Kalabahi
III/a
Staf PA Larantuka
Staf PA Bajawa
0604/DjA/KP.04.6/SK/2/2016 tanggal 15/02/2016
III/c
Hakim PA Labuhan Bajo
Hakim PA Maumere
Abdul Gafur, S.H.I.MH 19860605.200904.1.005
3324/DJA/ KP.04.6/ SK/ 12/ 2015 anggal 28/12/2015
III/b
Hakim PA Ende
Hakim PA Lewoleba
Rasyid Rizani, S.H.I., M.H.I. 19850628.200904.1.003
0646/DjA/KP.04.6/SK/2/2016 tanggal 15/02/2016
III/c
Hakim PA Bajawa
Hakim PA Labuhan Bajo
-
Mutasi Kenaikan Pangkat Selama kurun waktu tahun 2016 Pengadilan Tinggi Agama Kupang telah melakukan mutasi kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kupang baik struktural maupun fungsional Periode 1 April 2016 dan Periode 1 Oktober 2016. Kenaikan pangkat tersebut dapat dilihat pada table berikut ini.
Tabel 3. Kenaikan Pangkat Periode 1 April 2016 : No
Nama
Mutasi Golongan
Unit Kerja
III/d-IV/a III/c – III/d III/b – III/c
PA Kefamenanu PA Kefamenanu PA Labuan Bajo
III/d – IV/a III/c – III/d III/a – III/b
PA Bajawa PA Bajawa PA Soe
Hakim 1 2 3
Mochamad Ali Muchdor, S.Ag.,M.H. Muhammad Nasir, S.Ag Rasyid Rizani, S.H.I., M.H.I.
Kepaniteraan 1 2 3
Drs. Yacub, M.H. Mustajib, S.H.I Tamrin Nenosaet
Kesekretariatan 1 2 3 4 5
Abu Hanifah Al Hamidy, S.Ag Iriana, S.H. Dra. Rahmatiah Djou, M.H. Dwi Santiko, S.Ag., S.H,.M.H. Hariadi
III/c – III/d III/a-III/b III/b – III/c III/c – III/d III/b – III/c
PA Ruteng PA Waikabubak PA Kalabahi Pa Bajawa PA Labuan Bajo
32
Tabel 4. Mutasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Periode 1 Oktober 2016 No
Nama
Mutasi Golongan
Unit Kerja
Hakim 1 2
Faisal, S.Ag., M.H.
III/b-III/c
PA Waikabubak
Farida Latif, S.H.I
III/b- III/c
PA Waingapu
1 2
Drs. Khaeruddin., M.H. Iis Tresnayanti, S.H.I.
III/d – IV/a III/b – III/c
PTA Kupang PA Atambua
1
Ali Amran ,S.H., S.H.I., M.H.
IV/a-IV/b
PTA Kupang
Kepaniteraan
Kesekretariatan
4.
PROMOSI Selama kurun waktu tahun 2016 Pengadilan Tinggi Agama Kupang ada beberapa orang yang mendapat promosi jabatan baik fungsional maupun structural yakni sebagai berikut :
Tabel 5 Data Mutasi Promosi Struktural maupun Fungsional
No.
NAMA/NIP
NOMOR DAN TGL SK
JABATAN/TEMPAT TUGAS LAMA
BARU
IV/e
Wakil Ketua PTA Surabaya
Ketua PTA Kupang
35/KMA/SK/III/2016 tanggal 07/03/2016
IV/e
Hakim Tinggi PTA Jakarta
Wakil Ketua PTA Kupang
Bahrudin, A.Md., S.H., M.H 19630117.198303.1.004
37/SEK/KP.1/SK/2016 27072016
IV/a
Wakil Panitera PA Balik Papan
Sekretaris PTA Kupang
Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H. 19631115.199103.1.002
2132/DjA/KP.04.6/SK/8/2016 tanggal 19/08/2016
IV/c
Wakil Ketua PA Bima Kelas IB
Drs. H. Haryono Sunaryo, S.H., M.H 19500702.197603.1.003
35/KMA/SK/III/2016 tanggal 07/03/2016
2
Drs. H. Busri Harun, S.H., M.Ag 19530919.198103.1.005
3
4
1
G/R
Ketua PA Kupang Kelas IB
33
5
Drs. Muhammad Camuda, M.H 19670810.199403.1.011
2131/DjA/KP.04.6/SK/8/2016 tanggal 19/08/2016
6
Sahbudin Kesi, S.Ag., MH 19730420.199703.1.002
3355/dja/kp.04.6/sk/11/2016 tanggal 22/12/2016
III/d
Panitera PA Soe Kelas II
Panitera PA Kupang Kelas IB
7
Drs. Khaeruddin, M.H 19601231.199803.1.009
1058/DJA/KP.04.6/SK/03/2016 tanggal 03/03/2016
IV/a
Pansek PA Kalabahi Kls. II
Panitera Pengganti PTA Kupang
8
Safiin Madar, S.H.I., M.H 197507151998031004
3354/KP.04.6/SK/11/2016 09/11/2016
III/c
Wakil Panitera PA Soe
Panitera PA Soe
9
Ruslan, S.Ag., S.H., M.H 19711007.199803.1.003
2241/DjA/KP.04.6/SK/8/2016 tanggal 22/08/2016
IV/a
Wakil Ketua PA Lewoleba
Ketua PA Ende
10
Markipial, S,Ag..M.H. 19780309.200904.2.003
1043/DJA/KP.04.6/SK/09/2016 tanggal 03/03/2016
III/b
Panitera Pengganti PA Ende
Pnmud Hukum PA Ende
11
Adhi Danial Hamid 19831021.200912.1.005
1035/DJA/KP.04.6/SK/09/2016 tanggal 03/03/2016
II/b
Staf PA Ende
Jurusita PA Ende
12
Sutaji, S.H., M.H. 19680809.199203.1.003
2344/DJA/KP.04.6/SK/8/2016 tanggal 22/08/2016
IV/a
Wakil Ketua PA Ruteng
Ketua PA Ruteng
13
H. Husnul Muhyidin, S.Ag 19710514.199703.1.001
2245/DjA/KP.04.6/SK/8/2016 tanggal 22/08/2016
IV/a
Hakim PA Selong
Wakil Ketua PA Ruteng
14
Muhammad Thahir Guhir, S.H 19821127.200904.1.005
1042/DJA/KP.04.6/SK/03/2016 tanggal 03/03/2016
III/b
Panitera Pengganti PA Ruteng
Panmud Hukum PA Ruteng
15
M. Zarkasi Ahmadi, S.H 19790808.199803.1.001
2408/DJA/KP.04.6/SK/8/2016 tanggal 22/08/2016
III/d
Wakil Ketua PA Waikabubak
Ketua PA Waikabubak
16
Syafruddin, S.Ag., M.S.I. 19770130.200003.1.002
2116/DjA/KP.04.6/SK/8/2016 tanggal 22/08/2016
IV/a
Hakim PA Praya
Wakil Ketua PA Waikabubak
17
Muhammad Thahir Guhir, S.H 19821127.200904.1.005
1042/DJA/KP.04.6/SK/03/2016 tanggal 03/03/2016
III/b
Panitera Pengganti PA Ruteng
Panmud Hukum PA Ruteng
18
Murniati Purnama Umar, S.H.I. 19790410.200912.2.001
1034/DJA/KP.04.6/SK/09/2016 tanggal 03/03/2016
III/b
Panitera Pengganti PA Waikabubak
Panmud Hukum PA Waikabubak
19
Ridwan Kurniawan Supoyo 19851114.200912.1.003
2860/DJA/KP.04.1/SK/09/2016 tanggal 09/09/2016
II/b
Jurusita Penggannti PA Waikabubak
Jurusita PA Waikabubak
20
Temon Sriyono 19770402.200912.1.004
2861/DJA/KP.04.1/SK/09/2016 tanggal 09/09/2016
II/b
Jurusita Penggannti PA Waikabubak
Jurusita PA Waikabubak
Ketua PA Kupang Kelas IB
Ketua PA Bima Kelas IB
34
21
Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H. 19720419.199803.1.002
400/DjA/KP.04.6/SK/8/2016 tanggal 22/08/2016
IV/b
Wakil Ketua PA Waingapu
Ketua PA Waingapu
22
Ikhsanuddin, S.H 19641027.199103.1.005
2114/DjA/KP.04.6/SK/8/2016 tanggal 22/08/2016
IV/a
Hakim PA Wates
Wakil Ketua PA Waingapu
23
Muhamad Nawir, S.H. 19821011.200904.1.003
1037/DJA/KP.04.6/SK/03/2016 tanggal 03/03/2016
III/b
Panitera Pengganti PA Waingapu
Panmud Gugatan PA Waikabubak
24
Drs. H.Taufik, M.H. 19630609.199403.1.004
0519/DjA/KP.04.6/SK/2/2016 tanggal 15/02/2016
IV/b
Wakil Ketua PA Kefamenanu
Ketua PA Kalabahi
25
Muridun, S.Ag. 19691231.199403.1.023
1051/DJA/KP.04.6/SK/09/2016 tanggal 03/03/2016
III/d
Wakil Panitera PA Waikabubak
Panitera PA Kalabahi
26
Awaluddin, S.H.I., M.H. 19641231.199303.1.052
0508/DjA/KP.04.6/SK/2/2016 tanggal 15/02/2016
III/d
Hakim PA Taliwang
Wakio Ketua PA Larantuka
27
Abdullah Muhammad 19810424.200312.1.001
2859/DJA/KP.04.6/SK/09/2016 tanggal 09/09/2016
II/d
Jurusita Pengganti PA Larantuka
Jurusita PA Larantuka
28
Drs. H. Mukminin 19641231.199203.1.063
399/DjA/KP.04.6/SK/8/2016 tanggal 22/08/2016
IV/b
Wakil Ketua PA Atambua
Ketua PA Atambua
29
Muhamad Rizki, SH 19721231.199703.1.025
2117/DjA/KP.04.6/SK/8/2016 tanggal 22/08/2016
III/d
Hakim PA Atambua
Wakil PA Atambua
30
Iis Tresnayanti, S.H.I 19820919.200805.2.001
1040/DJA/KP.04.6/SK/03/2016 tanggal 03/03/2016
III/c
Panitera Pengganti PA Atambua
Panmud Gugatan PA Atambua
31
Arie Sutanto, S.H.I, M.H. 19800226.200912.1.001
1041/DJA/KP.04.6/SK/03/2016 tanggal 03/03/2016
III/b
Panitera Pengganti PA Atambua
Panmud Hukum PA Atambua
32
Drs. H. Sartono 19620815.199203.1.006
2113/DjA/KP.04.6/SK/8/2016 tanggal 22/08/2016
IV/b
Wakil Ketua PA Maumere
Ketua PA Soe
33
Erni Sumarni, S.H.I., M.H 19810310.200912.2.002
1045/dja/kp.04.6/sk/03/2016 tanggal 03/03/2016
III/b
Panitera Pengganti PA Kupang
Panmud Gugatan PA Soe
34
Siti Ruslina, S.H.I 19820403.200912.2.002
1058/DJA/kp.04.6/SK/03/2016 tanggal 03/03/2016
III/b
Panitera Pengganti PA Kupang
Panmud Permohonan PA Soe
35
Mochamad Ali Muchdor, S.Ag.,M.H. 19720714.200003.1.008
2246/DjA/KP.04.6/SK/8/2016 tanggal 22/08/2016
IV/a
Wakil Ketua PA Kefamenanu
Ketua PA Kefamenanu
36
Muhammad Nasir, S.Ag. 19711231.200312.1.019
2102/DjA/KP.04.6/SK/8/2016 tanggal 22/08/2016
III/d
Hakim PA Kefamenanu
Wakil Ketua PA Kefamenanu
37
Siti Aminah, S.H.I. 19830506.200704.2.002
1039/DJA/KP.04.6/SK/03/2016 tanggal 03/03/2016
III/c
Panitera Pengganti PA Soe
Panmud Hukum PA Kefamenanu
35
38
Drs. Edi Suwarsono, M.H 19620703.199203.1.007
0518/DjA/KP.04.6/SK/2/2016 tanggal 22/08/2016
IV/b
Wakil Ketua PA Ende
Ketua PA Bajawa
39
Siti Saleha Yusuf, S.H.I 19830326.200912.2.003
1038/DJA/KP.04.6/SK/03/2016 tanggal 03/03/2016
III/b
Panitera Pengganti PA Bajawa
Panmud Hukum PA Bajawa
40
Sriyani HN. S.Ag.,M.H. 19721231.200112.2.003
2270/DjA/KP.04.6/SK/8/2016 tanggal 22/08/2016
III/d
Hakim PA Maumere
Wakil Ketua PA Maumere
41
Abdullah, S.H., M.H. 19700608.200312.1.002
2858/DJA/KP.04.1/SK/09/2016 tanggal 09/09/2016
III/c
Panitera Pengganti PA Maumere
Panmud Hukum PA Maumere
42
Zainal Abidin, S.H 19820726.200904.1.003
1036/DJA/KP.04.6/SK/09/2016 tanggal 03/03/2016
III/b
Panitera Pengganti PA Lewoleba
Panmud Gugatan PA Lewoleba
43
Ridwan Fauzi, S.Ag. 19731231.199803.1.008
2394/DjA/KP.04.6/SK/8/2016 tanggal 22/08/2016
IV/a
Wakil Ketua PA Kalabahi
Ketua PA Labuhan Bajo
5.
PENSIUN Selama kurun waktu tahun 2016 PNS di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kupang yang telah memasuki masa pensiun. Tabel 5. Data Pensiun :
NO
NAMA
TMT PENSIUN
SATKER
1
Muin, S.H.
1 Juni 2016
PA Kefamenanu
2
H. Moh. Djaini, S.H., M.H.
1 Januari 2017
PTA Kupang
Selanjutnya sepintas kami gambarkan kekuatan Personil yang ada pada Pengadilan Tinggi Agama Kupang beserta Pengadilan Agama Se-Wilayah Nusa Tenggara Timur sebagai berikut
36
KELAS
JUMLAH
KETUA
WAKIL KETUA
HAKIM
PANI TER A
WAKIL PANITERA
SEKRETARIS
KEPALA BAGIAN
PANITERA MUDA
KASUBBAG
PANITERA PGTI
JURUSITA
JURUSITA PGTI
STAF
CPNS / CAKIM
Tabel 6. Data Pegawai Sewilayah PTA Kupang
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
17
29
1
1
2
1
-
1
2
2
4
5
-
-
11
-
IB
19
1
1
3
1
-
1
-
3
3
2
-
4
-
NO INSTANSI
1
2
1
PTA KUPANG
2
PA KUPANG
3
PA ENDE
II
13
1
-
2
1
-
1
-
2
2
-
1
2
1
4
PA RUTENG
II
14
1
1
4
1
1
1
-
1
3
-
1
-
-
5
PA WAIKABUBAK
II
13
1
1
2
1
-
1
-
2
3
-
2
-
-
6
PA WAINGAPU
II
14
1
1
1
1
1
-
2
3
-
1
-
1
7
PA KALABAHI
II
14
1
-
3
1
1
1
-
-
3
-
-
3
1
8
PA LARANTUKA
II
16
1
1
3
1
-
1
-
1
2
2
1
2
1
9
PA ATAMBUA
II
11
1
1
1
1
1
1
-
2
3
-
-
-
-
PA SOE
II
15
1
-
2
1
-
1
-
3
3
1
2
-
1
11
PA KEFAMENANU
II
12
1
1
1
1
1
1
-
1
2
-
-
1
2
12
PA BAJAWA
II
12
1
-
3
1
1
1
-
1
3
-
-
-
1
13
PA MAUMERE
II
12
1
1
1
1
-
1
-
2
3
-
-
1
1
14
PA LEWOLEBA
II
12
1
-
2
1
-
1
-
2
3
-
-
1
1
15
PA LABUAN BAJO
II
12
1
-
3
1
1
1
-
-
3
-
1
-
1
15
9
36
15
15
2
24
39
10
14
21
10
JUMLAH
218
2
7
9
37
B.
Keadaan Perkara 1. Rekapitulasi Perkara Keadaan Perkara Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Agama Kupang Tahun 2016 adalah sebagai berikut : No.
Keadaan Perkara
Jumlah
Ket
1
2
3
4
1.
Sisa Perkara Tahun 2015
0 Perkara
2.
Perkara yang diterima tahun 2016
8 Perkara
Jumlah
8 Perkara
3.
Perkara yang diputus tahun 2016
8 Perkara
4.
Perkara yang dicabut tahun 2016
0 Perkara
Sisa Perkara
0 Perkara
Perkara banding yang diterima dari Pengadilan Agama Se – Nusa Tenggara Timur Tahun 2016, berjumlah 8 perkara, dengan rincian sebagai berikut : No. 1
Satuan Kerja
Jumlah Perkara
Ket
2
3
4
1.
Pengadilan Agama Kupang
2 Perkara
2.
Pengadilan Agama Soe
0 Perkara
3.
Pengadilan Agama Kefamennu
0 Perkara
4.
Pengadilan Agama Atambua
0 Perkara
5.
Pengadilan Agama Waingapu
0 Perkara
6.
Pengadilan Agama Waikabubak
0 Perkara
7.
Pengadilan Agama Ruteng
0 Perkara
8.
Pengadilan Agama Bajawa
0 Perkara
9.
Pengadilan Agama Ende
10.
Pengadilan Agama Maumere
0 Perkara
11.
Pengadilan Agama Larantuka
0 Perkara
12.
Pengadilan Agama Kalabahi
1 Perkara
13.
Pengadilan Agama Lewoleba
0 Perkara
14.
Pengadilan Agama Labuan Bajo
0 Perkara
Total
5 Perkara
8 Perkara
38
Jenis perkara banding yang diterima Pengadilan Tinggi Agama Kupang Tahun 2016 adalah sebagai berikut : No.
Jenis Perkara
Jumlah Perkara
Ket
1
2
3
4
1. 2. 3. 4. 5.
0 Perkara 3 Perkara 0 Perkara 1 Perkara 4 Perkara
Cerai Talak Cerai Gugat Harta Bersama Penguasaan Anak / Hadlanah Gugat Waris Jumlah
8 Perkara
*daftar perkara banding yang diterima menurut jenis perkaranya pada Pengadilan Tinggi Agama Kupang pada tahun 2016 tercantum dalam lampiran 1 (Keadaan Perkara/Rk-1)
Jenis perkara banding yang diputus Pengadilan Tinggi Agama Kupang tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut : No.
Jenis Perkara
1
2
Jumlah Perkara
Ket
3
4
1.
Cerai Talak
0 Perkara
2.
Cerai Gugat
3 Perkara
3.
Harta Bersama
0 Perkara
4.
Penguasaan Anak
1 Perkara
5.
Gugat Waris
4 Perkara
Total
8 Perkara
*daftar perkara banding yang diputus menurut jenis perkaranya pada Pengadilan Tinggi Agama Kupang pada tahun 2016 tercantum dalam lampiran 2 (Keadaan Perkara/Rk-2)
2. Rasio Perkara Terhadap Majelis Rasio perkara terhadap Majelis, Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang Nomor W23A/489/HK.05/4/2016, tanggal 01 April 2016, tentang susunan Majelis Pada Pengadilan Tinggi Agama Kupang sebanyak 6.
39
Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang Nomor W23/A/489/HK.05/4/2016, tanggal 01 April 2016 susunan Majelis Hakim sebanyak 6 Majelis sebagai berikut ; NO
Ketua Majelis dan Anggota
1.
Drs. H. Haryono Sunaryo., S.H.,M.H Drs.H. Abd. Syukur Drs, H. Syahidi,. S.H.,M.SI Drs.H. Busri Harun., S.H.,M.Ag Drs.H.Sugito Musman., S.H Drs.H. Ahmad Munthohar., S,H.,M.H Drs, H. Abd.Syukur Drs.H.Ahmad Akhsin,S.H.,M.H Drs.H. Faizin., S.H.,M.H Drs. H. Sugito Musman., S.H Drs.H. Muhaimin., M.Hi Drs.H. Ahmad Munthohar., S.H.,M.H Drs, H. Syahidi,. S.H.,M.SI Drs.H. Ahmad Munthohar., S,H.,M.H Drs.H. Faizin., S.H.,M.Hum Drs.H.Ahmad Akhsin,S.H.,M.H Drs.H. Muhaimin., M.H Drs. H.Faizin., S.H.,M.H
2.
3.
4.
5.
6.
Sisa Terima Tahun Tahun Jumlah Lalu 2016
Di putus
Sisa Tahun 2016
-
-
-
-
-
-
1
1
1
-
-
1
1
1
-
-
1
1
1
-
-
1
1
1
-
-
-
-
-
Berhubung ada mutasi Hakim Tinggi sebanyak 5 orang maka berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang Nomor W23/A/920/HK.05/8/2016, tanggal 25 Agustus 2016 susunan Majelis Hakim sebanyak 2 Majelis sebagai berikut ;
40
NO
Ketua Majelis dan Anggota
1.
Drs. H. Haryono Sunaryo., S.H.,M.H Drs.H. Abd. Syukur Drs, H. Ahmad Munthohar., S,H.,M.H Drs.H. Busri Harun., S.H.,M.Ag Drs.H. . Abd. Syukur Drs.H. Ahmad Munthohar., S,H.,M.H
2.
Sisa Terima Tahun Tahun Jumlah Lalu 2016
-
Di putus
Sisa Tahun 2016
1
1
1
0
3
3
3
0
3. Putusan yang diajukan Banding a.
Putusan Pengadilan Tingkat.I yang dikuatkan Tingkat Banding
NO
NO.PERKARA
ASAL PA
TGL TERIMA
PUTUS
Jenis Perkara
1 2 3 4
52/Pdt.G/2015/PA.Ed 14/Pdt.G/2016/PA.KP 47/Pdt.G/2015/PA.Klb 56/Pdt.G/2016/PA.KP
ENDE KUPANG KALABAHI KUPANG
18-05-2016 15-08-2016 17-10-2016 30-11-2016
16-06-2016 01-09-2016 16-11-2016 15-12-2016
Cerai Gugat Hadhonah Gugat Waris Cerai Gugat
b. Putusan Pengadilan Tingkat.1 yang dibatalkan Tingkat Banding TGL
NO
NO.PERKARA
ASAL PA
1
15/Pdt.G/2015/PA.Ed
ENDE
10-05-2016
16-06-2016
2 3
57/Pdt.G/2015/PA.Ed 32/Pdt.G/2015/PA.Ed
ENDE ENDE
09-08-2016 26-08-2016
31-08-2016 13-10-2016
TERIMA
PUTUS
JENIS PERKARA
Gugatan Waris Cerai Gugat Gugat Waris
c. Putusan Pengadilan Tingkat I yang tidak dapat diterima Tingkat Banding NO
1
NO.PERKARA
45/Pdt.G/2015/PA.Ed
ASAL PA
ENDE
TGL TERIMA
05-12-2016
PUTUS
21-12-2016
JENIS PERKARA
Gugat Waris
41
4. Putusan yang diajukan Kasasi
Putusan pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk.Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi
Tk. I :42 /Pdt.G/2014/PA.Klb Banding : 3/Pdt.G/2015/PTA.KP Kasasi : No. 116 K/AG/2016 (putus Tk. Kasasi : tgl 29-032016) Tk. I : 32/Pdt.G/2014/PA.KP Banding : 8/Pdt.G/2015/PTA.KP Kasasi : No.492/ K/AG/2016 putus Tk. Kasasi : tgl 31-08-2016) Tk. I : 46/Pdt.G/2009/PA.KP Banding : 3/Pdt.G/2010/PTA.KP asasi : No. 206K/AG/2011 (putus Tk. Kasasi : tgl 31-052011)
Putusan Putusan Putusan Putusan pengadilan pengadilan pengadilan pengadilan Tk.I yang Tk.I yang Tk.I yang Tk.I yang dikuatkan dikuatkan dibatalkan dibatalkan Tk.Bandin Tk.Bandin Tk.Bandin Tk.Bandin g dan tidak g dan g dan g dan dapat dibatalkan dikuatkan dibatalkan diterima Tk. Kasasi Tk. Kasasi Tk. Kasasi Tk. Kasasi
-
-
1
-
-
1
-
-
-
-
-
-
5. Putusan yang diajukan Peninjauan Kembali (PK) NO a
b
c
d
URAIAN Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk.PK Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk.PK Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk.PK
Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan ditolak Tk. Kasasi Tk. PK tidak dapat diterima
PUTUSAN PK/KASASI /BANDING/TK.I
KET
-
-
Tk. I : 46/Pdt.G/2009/PA.KP Banding : 3/Pdt.G/2010/PTA.KP Kasasi : No. 206K/AG/2011 putus Tk. Kasasi : tgl 31-052011 PK : 69/PK/AG/2016 Putus Tk. PK : tgl 03-08-2016
42
Pada tahun 2016 tidak terdapat putusan Kasasi yang diajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI: Penyelesaian Perkara NO
PUTUSAN
JUMLAH
1
Putusan Pengadilan Tk. I yang diajukan banding
8
2
Perkara Banding yang sudah diputus PTA. Kupang
8
3
Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan tingkat banding
4
4
Putusan Pengadilan TK. I yang dibatalkan Tk. Banding
3
5
Putusan Pengadilan TK. I yang tidak dapat diterima Tk. Banding
1
Sebagaimana disebutkan diatas, bahwa sisa perkara tahun 2015 sebanyak 0 perkara, sedangkan perkara yang diterima tahun 2016 sebanyak 8 perkara, seluruhnya berjumlah 8 perkara. Dari jumlah tersebut, yang diputus sebanyak 8 perkara, sehingga sisa perkara akhir tahun 2016 sebanyak 0 perkara / Nihil. Adapun waktu penyelesaian khusus perkara yang diterima dan diputus pada tahun 2016 adalah sebagai berikut : a. diselesaikan dalam waktu 1 bulan sebanyak 8 perkara 100% perkara b. diselesaikan dalam waktu 2 bulan sebanyak 0 perkara c. diselesaikan dalam waktu 3 bulan sebanyak 0 perkara d. diselesaikan dalam waktu 4 bulan sebanyak 0 perkara e. diselesaikan dalam waktu 5 bulan sebanyak 0 perkara f. diselesaikan dalam waktu lebih dari 5 bulan sebanyak 0 perkara 43
*data tingkat penyelesaian perkara yang diterima dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Kupang tahun 2016 tercantum dalam lampiran 3 (Keadaan Perkara).
Mengacu pada
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
076/KMA/SK/VI/2009
tentang
Pedoman
Pelaksanaan
penanganan
Pengaduan dilingkungan Lembaga Peradilan serta Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yustisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dilingkungan Badan Peradilan dan Surat
Keputusan
Ketua
Mahkamah
Agung
RI
Nomor
1-
144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, maka pada Pengadilan Tinggi Agama Kupang dan Pengadilan Agama SeNusa Tenggara Timur telah melaksanakannya sebagaimana tersebut dibawah ini :
TABEL PENERIMAAN MEJA INFORMASI DAN MEJA PENGADUAN TAHUN 2016 No
Satker
Meja Informasi
Meja Pengaduan
Jumlah
Keterangan
-
-
-
-
358
-
358
-
10
-
10
-
115
-
115
-
1
PTA Kupang
2
PA Kupang
3
PA Soe
4
PA Kefamenanu
5
PA Atambua
67
-
67
6
PA Maumere
161
1
161
7
PA Ende
115
-
115
-
8
PA Bajawa
48
-
48
-
9
PA Ruteng
281
-
281
-
10
PA Larantuka
196
-
196
-
11
PA Kalabahi
472
1
473
-
44
12
PA Lewoleba
53
-
53
-
13
PA Waingapu
67
-
67
-
14
PA Waikabubak
126
-
126
-
15
PA Labuan Bajo
110
-
110
-
Keuangan Perkara Buku-buku
keuangan
perkara
banding
telah
disiapkan
oleh
petugas/pemegang kas sesuai dengan petunjuk pada Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014. Pengelolaan keuangan biaya perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Kupang telah dibukukan dalam buku jurnal keuangan perkara menurut jenisnya (KII-PA1), kemudian dicatat dalam Buku Induk Keuangan Perkara (KII-PA2) dan buku penerimaan uang hak-hak kepaniteraan (KII-PA3) untuk selanjutnya pemegang kas menyetor uang biaya HHK kepada Bendaharawan penerima dengan dilengkapi keterangan jumlah uang yang disetor serta tanda tangan dan nama bendaharawan penerima. Data Penerimaan dan Pengeluaran biaya perkara banding Tahun 2016 sebagai berikut : Penerimaan : 1) Sisa akhir tahun 2015 2) Penerimaan tahun 2016 Jumlah
= Rp. = Rp. Rp.
0,1,200,000,1,200,000,-
45
Pengeluaran : 1) Biaya Proses
= Rp.
1,112,000,2) Redaksi
= Rp.
40,000,-
3) Materai
= Rp.
48,000,-
Jumlah Pengeluaran Saldo
= Rp
1,200,000,-
= Rp.
0,-
*data keuangan perkara tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Agama Kupang tahun 2016 tercantum dalam lampiran 4 (Keadaan Perkara)
Minutasi Berkas Perkara Banding Dari perkara putus sebanyak 8 perkara, berkas perkara yang sudah diminutasi sebanyak 8 perkara (100%), sehingga yang belum diminutasi 0 perkara (0 %). Berkas bundel A (asli) beserta salinan putusannya dan soft copy putusan dalam bentuk Compact Disk (CD) dikirim kembali kepada Pengadilan Agama pengaju yang bersangkutan.
C.
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pada Pengadilan Tinggi Agama Kupang pada tahun 2016 adalah berupa : 1. Sarana dan Prasarana Gedung Kantor a. Selama tahun 2016, Pengadilan Tinggi Agama Kupang tidak ada pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor. b. Selama tahun 2016, Pengadilan Tinggi Agama Kupang telah melakukan pemeliharaan sarana gedung kantor berupa :
46
Pemeliharaan dan perawatan gedung kantor seluas 1000 M2 ; dan pemeliharaan halaman gedung kantor seluas 750 M2;
c. Selama tahun 2016, Pengadilan Tinggi Agama Kupang tidak ada mengusulkan dan melakukan penghapusan berupa sarana dan prasarana gedung kantor. d. Selama tahun 2016, Pengadilan Tinggi Agama Kupang telah mengusulkan Penetapan Status Penggunaan BMN berupa sarana dan prasarana gedung kantor.
2. Sarana dan prasarana fasilitas gedung a. Untuk Tahun 2016 Pengadilan Tinggi Agama Kupang ada pengadaan prasarana fasilitas Gedung berupa :
Laptop ( 2 Unit )
PC ( 4 Unit )
Printer ( 2 Unit )
Scaner ( 1 Unit )
Routher ( 1 Unit )
b. Untuk menunjang efektivitas kegiatan perkantoran, Pengadilan Tinggi Agama Kupang selama tahun 2016 telah melakukan pembenahan berupa pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas gedung sebagai berikut :
Pemeliharaan inventaris 28 OT;
Perbaikan peralatan komputer / laptop 30 unit;
Pemeliharaan printer 15 unit; 47
Pemeliharaan AC 24 unit;
Pemeliharaan genset 1 unit;
Pemeliharaan kendaraan roda empat 7 unit;
Pemeliharaan kendaraan roda dua 10 unit.
c. Untuk Tahun 2016 Pengadilan Tinggi Agama Kupang tidak ada mengusulkan dan melaksanakan penghapusan BMN berupa sarana dan prasarana fasilitas gedung kantor. d. Selama tahun 2016, Pengadilan Tinggi Agama Kupang sudah mengusulkan Penetapan Status Penggunaan BMN berupa sarana dan prasarana fasilitas gedung kantor yaitu Pengusulan Penetapan Status Pengguna BMN Tanpa Bukti Kepemilikan dengan Nilai Perolehan s/d Rp. 100.000.000,- Pada tanggal 01 Desember 2016 dengan Nomor Surat : W23-A/1281/PL.07/XII/2016
3. Pengelolaan BMN, Surat dan Perpustakaan a.
Pengelolaan Barang Milik Negara Dalam rangka Penertiban Pengelolaan berupa Barang Milik Negara Pada Pengadilan Tinggi Agama Kupang terhadap aset yang di gunakan/pakai
telah
menerbitkan
surat
Penunjukan/Pemakaian/Penghunian terdiri atas : - 54 (lima puluh empat) surat Penunjukan/Pemakaian BMN yang terdiri dari a. Roda 4 sebanyak 7 Surat Penunjukan b. Roda 2 sebanyak 10 surat Penunjukan 48
c. Laptop sebanyak 24 Surat Penunjukan -
5 (Lima) surat Penghunian Rumah Negara/Rumah Dinas a. Rumah dinas Ketua PTA Kupang b. Rumah Dinas Wakil Ketua PTA Kupang c. Rumah Dinas Sekretaris PTA Kupang d. Rumah Dinas Panitera PTA Kupang e. Mess Pejabat Struktural / Fungsional PTA Kupang
b. Pengelolaan Persuratan Pengelolaan Persuratan Pengadilan Tinggi Agama Kupang Meliputi pengelolaan surat masuk dan surat keluar terdiri dari : a) Menerima, menyortir, membuka, mengarahkan, memberi nomor, mencatat dan mendistribusikan surat masuk yaitu : - Surat masuk Pengadilan Tinggi Agama Kupang sebanyak 2255 surat b). Menyortir, mencatat dan mengirimkan surat keluar yaitu : - Surat keluar Pengadilan Tinggi Agama Kupang sebanyak 1362 Surat c.
Pengelolaan Perpustakaan Pengelolaan kegiatan Perpustakaan Pengadilan Tinggi Agama Kupang terdiri dari Pembuatan Buku Induk Buku-buku Perpustakaan dan buku peminjaman dengan jumlah buku-buku yang dikelola adalah sebanyak 1536 buku.
49
D. Pengelolaan Keuangan Dalam rangka mendukung reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik
Indonesia
dan
terwujudnya
good
governance
penyelenggaraan
negara,
pengelolaan
keuangan
diselenggarakan
secara
profesional,
terbuka
dalam
negara
perlu
dan
dapat
dipertanggungjawabkan, sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pengelolaan keuangan pada Pengadilan Tinggi Agama Kupang meliputi kegiatan penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan anggaran yang senantiasa diupayakan agar sesuai dan selaras dengan prinsipprinsip dalam undang-undang tersebut di atas. Adapun di tahun anggaran 2016 ini Pengadilan Tinggi Agama Kupang menerima 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari 2 (dua) Eselon yakni: 1.
DIPA Eselon 01 Badan Urusan Administrasi MARI tertanggal 07 Desember 2015 dengan nomor : SP DIPA-005.01.2.576260/2016 kode digital stamp DS : 6787-8521-2529-9922 berisikan total pagu anggaran sebesar Rp. 11.390.368.000,00 (sebelas
milyar tiga
ratus sembilan puluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah). 2.
DIPA Eselon 04 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MARI tertanggal 07 Desember 2015 dengan nomor : SP DIPA005.04.2.576261/2016 kode digital stamp DS : 0913-4912-662750
3866 berisikan total pagu anggaran sebesar Rp. 172.200,000 (seratus tujuh puluh dua juta dua ratus ribu rupiah). Dalam hal pengelolaan anggaran DIPA 01 selama TA 2016 Pengadilan Tinggi Agama Kupang telah melaksanakan pengesahan Revisi DIPA sebanyak 3 kali yaitu :
Revisi DIPA ke 1 dalam rangka perubahan pejabat perbendaharaan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) nomor : SP DIPA005.01.2.576260/2016 tanggal 11 April 2016 kode digital stamp DS :6787-8521-2529-9922 tanpa merubah pagu anggaran, sehingga total pagu anggaran masih sebesar
Rp. 11.390.368.000,00 (sebelas
milyar tiga ratus sembilan puluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
Revisi DIPA ke 2 dalam rangka perubahan pejabat perbendaharaan dan revisi antar satker belanja pegawai yang mengakibatkan penambahan pagu anggaran belanja pegawai pada : satuan kerja Pengadilan Agama Kefamenanu sebesar Rp. 200.691.000,00 (dua ratus juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupaih), Pengadilan Agama Larantuka sebesar Rp. 164.950.000,00 (seratus enam puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Pengadilan Agama Ruteng sebesar Rp. 334.620.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), Pengadilan Agama Bajawa sebesar Rp. 271.402.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta empat ratus dua ribu rupiah), dan Pengadilan Agama Lewoleba sebesar Rp. 34.150.000,00 (tiga puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah). 51
Revisi pergeseran anggaran tersebut mengakibatkan pengurangan pagu anggaran pada satker Pengadilan Tinggi Agama Kupang pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
nomor : SP DIPA-
005.01.2.576260/2016 tanggal 18 November 2016 kode digital stamp DS : 5371-0909-5006-1426 dengan total pagu anggaran Rp. 10.384.555.000,00 (sepuluh milyar tiga ratus delapan puluh empat juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).
Revisi Dipa ke 3 dalam rangka pengurangan pagu belanja pegawai pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) nomor : SP DIPA005.01.2.576260/2016 tanggal 4 Januari 2017 kode digital stamp DS : 7416-7025-0700-0232
dengan
total
pagu
anggaran
Rp.
8.761.137.000,00 (delapan milyar tujuh ratus enam puluh satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) Dalam hal pengelolaan anggaran DIPA 04 selama TA 2016 Pengadilan Tinggi Agama Kupang telah melaksanakan pengesahan Revisi DIPA sebanyak 2 kali yaitu :
Revisi DIPA ke 1 dalam rangka perubahan pejabat perbendaharaan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) nomor : SP DIPA005.04.2.576261/2016 tanggal 18 April 2016 kode digital stamp DS : 0913-4912-6627-3866 tanpa merubah pagu anggaran, sehingga total pagu anggaran masih sebesar Rp. 172.200.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).
Revisi DIPA ke 2 dalam rangka perubahan pejabat perbendaharaan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) nomor : SP DIPA52
005.04.2.576261/2016 tanggal 14 November 2016 kode digital stamp DS : 0913-4912-6627-3866 tanpa merubah pagu anggaran, sehingga total pagu anggaran masih sebesar Rp. 172.200.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta dua ratus ribu rupiah). Pengelolaan keuangan Pengadilan Tinggi Agama Kupang secara struktural diselenggarakan oleh Sekretaris dibantu Kabag Umum dan Keuangan, Kabag Perencanaan dan Kepegawaian serta bagianbagian yang terkait, namun secara fungsional telah dibentuk Pejabat Pengelola Keuangan yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran yang dijabat oleh Sekretaris, Pejabat Pembuat Komitmen/Penanggung Jawab Kegiatan yang dijabat oleh Kabag. Umum dan Keuangan, Pejabat Penanda Tangan SPM/Penguji SPP yang dijabat oleh Kepala Sub Bagian Keuangan
dan
Pelaporan,
Bendahara
Pengeluaran,
Bendahara
Penerima, serta Pembuat Daftar Gaji atau Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP). Pengelolaan keuangan dalam rangka pelaksanaan APBN sebagaimana tertuang dalam DIPA terbagi menjadi 3 program : 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. Program ini direalisasikan melalui DIPA 01 pada kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi dengan pagu sebesar Rp. 11.390.368.000,00 (sebelas miliyar tiga ratus Sembilan puluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah). Secara rinci diuraikan sebagai berikut : 53
a) Belanja Pegawai Belanja pegawai digolongkan menjadi dua bagian meliputi belanja mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk pembayaran gaji dan tunjangan, honorarium, vakasi dan lembur. Honorarium yang berkaitan dengan pembentukan modal tidak termasuk dalam belanja pegawai.
Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Besaran total anggaran atau pagu Belanja Pegawai yang tertera didalam DIPA awal yang diterima satuan kerja Pengadilan Tinggi Agama Kupang pada tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 9.773.463.000,00 (sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah), namun setelah terjadi revisi pagu anggaran dengan
pengurangan
anggaran
khususnya
pada
pagu
anggaran belanja pegawai pada tahun anggaran 2016, maka pagu anggaran berubah menjadi Rp 7.144.232.000,00 (tujuh milyar seratus empat puluh empat juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
54
Pelaksanaan Anggaran Dalam hal pelaksanaan anggaran pada pagu Belanja Pegawai Tahun
Anggaran
2016,
anggaran
yang
terserap
atau
terealisasi berdasarkan SPM/SP2D yang telah diterbitkan adalah sebagai berikut : Pagu anggaran
Rp
7.144.232.000,00
Realisasi Pagu
Rp
7.075.425.562,00
Sisa anggaran
Rp
68.806.438,00
Dari
total
anggaran
yang
telah
terealisasi,
dapat
dipersentasikan pagu belanja pegawai yang telah terserap sebesar 99,04%.
Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran belanja pegawai yang telah dialokasikan dan anggaran yang telah terealisasi berdasarkan SPM/SP2D yang telah diterbitkan tercatat sisa penggunaan anggaran adalah sebesar Rp. 130.914.438,00 (seratus tiga puluh juta sembilan ratus empat belas ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah). Dari angka tersebut dapat dipersentasikan sisa pagu anggaran belanja pegawai sebesar 1.83%.
b) Belanja Barang Belanja Barang yaitu suatu bentuk kegiatan pengeluaran yang digunakan untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai 55
dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang
dilakukan
berdasarkan
standar
biaya
yang
telah
ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar Term Of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat dan belanja barang tidak mengikat. Untuk alokasi pagu awal yang diterima khususnya Belanja Barang pada DIPA 01 pada tahun anggaran 2016 ini adalah sebesar Rp. 1.522.905.000,00 (satu milyar lima ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima ribu rupiah).
Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Dalam RKA-KL Tahun Anggaran 2016 Pengadilan Tinggi Agama Kupang menerima alokasi pagu awal khususnya Belanja Barang pada DIPA (01) pada tahun anggaran 2016 ini adalah sebesar Rp. 1.522.905.000,
00
(satu milyar lima ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima ribu
rupiah).
Dari
keseluruhan
pagu
anggaran
yang
dialokasikan tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional dan non operasional pada satuan kerja Pengadilan Tinggi Agama Kupang.
56
Pelaksanaan Anggaran Sesuai dengan hasil rekonsiliasi yang telah dilakukan satuan kerja setiap bulan dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat dan rekonsiliasi tingkat Koordinator Wilayah setiap triwulan, diperoleh data anggaran yang telah terserap atau terealisasi sebagai berikut :
Pagu anggaran
Rp. 172.200.000,00
Realisasi anggaran
Rp 170.835.700,00
Sisa anggaran
Rp
1.364.300,00
Dari total pagu anggaran belanja barang yang telah terealisasi, dapat dipersentasikan belanja barang yang telah terserap sebesar 99,21%. Dalam Tahun 2016 ini Pengadilan Agama Larantuka dan Pengadilan Agama Atambua memperoleh dana ABT (Anggaran Biaya Tambahan) sebesar
Rp. 295.000.000.00 yang telah
direalisasikan sebesar Rp. 294.980.000.00- dana tersebut dipergunakan untuk pengadaan meubelair, dengan rincian sebagai berikut :
Pengadilan Agama Atambua : Pagu anggaran (ABT )
Rp. 145.000.000,00
Realisasi anggaran
Rp 145.000.000,00
Sisa anggaran
Rp
57
Sedang Pengadilan Agama Larantuka :
Pagu anggaran (ABT )
Rp. 150.000.000,00
Realisasi anggaran
Rp 149.980.000,00
Sisa anggaran
Rp
20.000,00
Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran belanja pegawai yang telah dialokasikan dan anggaran yang telah terealisasi berdasarkan SPM/SP2D yang telah diterbitkan tercatat sisa penggunaan anggaran adalah sebesar Rp. 68.806.438,00 (enam puluh delapan juta delapan ratus enam ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) atau dapat dipersentasikan sebesar 0,96 %.
2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Untuk TA 2016, Pengadilan Tinggi Agama Kupang tidak memperoleh alokasi pagu anggaran untuk program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung ini. 3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Program ini direalisasikan melalui DIPA 04 pada kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Agama dengan alokasi pagu sebesar Rp. 172.200,00 (seratus tujuh puluh dua juta dua ratus ribu rupiah). Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Dalam RKA-KL Tahun Anggaran 2016 Pengadilan Tinggi Agama Kupang menerima alokasi pagu awal DIPA 04 khususnya Belanja 58
Barang sebesar Rp. 172.200,00 (seratus tujuh puluh dua juta dua ratus ribu rupiah). Pelaksanaan Anggaran Sesuai dengan hasil rekonsiliasi yang telah dilakukan satuan kerja setiap bulan dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat dan rekonsiliasi tingkat Koordinator Wilayah setiap triwulan, diperoleh data anggaran yang telah terserap atau terealisasi sebagai berikut : Pagu anggaran
Rp. 172.200.000,00
Realisasi anggaran
Rp 170.835.700,00
Sisa anggaran
Rp
1.364.300,00
Dari total pagu anggaran belanja barang yang telah terealisasi, dapat dipersentasikan belanja barang yang telah terserap sebesar 99,21%. Dalam
Tahun
2016
ini
Pengadilan
Agama
Larantuka
dan
Pengadilan Agama Atambua memperoleh dana ABT ( Anggaran Biaya Tambahan) sebesar direalisasikan
sebesar
Rp.
Rp. 295.000.000.00 yang telah 294.980.000.00-
dana
tersebut
dipergunakan untuk pengadaan meubelair, dengan rincian sebagai berikut :
Pengadilan Agama Atambua : Pagu anggaran (ABT )
Rp. 145.000.000,00
Realisasi anggaran
Rp 145.000.000,00
Sisa anggaran
Rp
59
Sedang Pengadilan Agama Larantuka : Pagu anggaran (ABT )
Rp. 150.000.000,00
Realisasi anggaran
Rp 149.980.000,00
Sisa anggaran
Rp
20.000,00
Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan
pagu
anggaran
belanja
pegawai
yang
telah
dialokasikan dan anggaran yang telah terealisasi berdasarkan SPM/SP2D
yang
telah diterbitkan tercatat sisa
penggunaan
anggaran adalah sebesar Rp. 68.806.438,00 (enam puluh delapan juta delapan ratus enam ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) atau dapat dipersentasikan sebesar 0,96 %.
Dalam hal ini kami mencoba untuk memaparkan pagu Anggaran yang diperoleh oleh Pengadilan Tinggi Agama Kupang serta Pengadilan Agama Se-Nusa Tenggara Timur sebagaimana table dibawah ini : Tabel Realisasi Anggaran PTA Kupang Dan Satker dibawahnya Tahun 2016 NO
Satker
1
PTA Kupang
2
PA Kupang
3 4 5 6
PA Soe PA Kefamenanu PA Atambua PA Maumere
DIPA
PAGU
REALISASI
%
SISA
%
01
8.761.137.000
8.660.059.220
98,85
101.077.780
1,15
04
172.200.000
170.835.700
99,21
1.364.300
0,79
01
3.873.582.000
3.823.348.290
98.70
50.233.710
1,30
04
141.450.000
140.808.000
99,55
642.000
0,45
01
2.362.338.000
2.334.739.212
98,83
27.598.788
1,17
04
20.250.000
20.100.000
99,26
01
2.400.907.000
2.267.666.698
94,45
133.240.302
150.000
5,55
0,74
04
14.000.000
14.000.000
100
0
0
01
2.402.462.000
2.371.091.692
98,69
31.370.308
1,31
04
30.000.000
19.770.000
65.90
10.230.000
34.10
01
2.527.420.000
2.424.405.894
95.92
103.014.106
4.08
04
39.500.000
39.500.000
100
0
0
60
7
PA Ende
8
PA Bajawa
9
PA Ruteng
10
PA Larantuka
11
PA Kalabahi
12
PA Lewoleba
13 14
PA Waingapu PA Waikabubak
15
E.
PA Labuan Bajo
01
2.642.619.000
2.502.056.752
140.562.248
5,32
04
41.750.000
41.750.000
100
0
0
01
2.262.365.000
2.015.172.243
89.07
247.192.757
10,93
04
37.500.000
37.500.000
01
3.015.817.000
2.796.518.539
94,68
100 92,73
0
0
219.298.461
7,27
04
70.500.000
70.500.000
100
0
0
01
2.569.645.000
2.552.353.670
99,33
17.291.330
0,67
04
43.250.000
42.990.000
99,40
260.000
0,60
01
2.384.999.000
2.374.164.953
99,55
10.834.047
0,45
04
64.740.000
49.058.000
75,78
15.682.000
24.22
01
2.344.212.000
2.227.127.806
95,01
117.084.194
4,99
04
55.000.000
44.004.000
80,01
10.996.000
19,99
01
2.465.151.000
2.445.589.650
99,21
19.561.350
0.79
04
26.500.000
26.126.000
98,59
374.000
1,41
98,74
27.890.251
01
2.221.964.000
04
68.500.000
2.194.073.749 56.316.000
82,21
12.184.000
1,26 17,79
01
3.117.214.000
2.976.709.614
95,49
140.504.386
4.51
04
62.000.000
61.650.000
99,44
350.000
0,56
Dukungan Teknologi Informasi Dukungan Teknologi Informasi meliputi pengelolan berupa perangkat keras dan perangkat lunak yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Kupang beserta Pengadilan Agama dalam Wilayah hukumnya, berupa:
Perangkat keras adalah sebagai berikut -
Personal Komputer sejumlah 6 unit
-
Laptop sejumlah 24 unit
-
Printer sejumlah 19 unit
-
Server sejumlah 1 unit
-
Touch screen/multi media box sejumlah 1 unit
-
TV/LED sejumlah 4 unit
-
UPS sejumlah 2 Unit
-
Proyektor sejumlah 1 unit 61
-
Kamera sejumlah 1 unit
-
CCTV sejumlah 1 Set
-
Sound system sejumlah 2 unit
Dukungan TI berupa perangkat lunak adalah sebagai berikut : -
Aplikasi Website PTA Kupang
-
Aplikasi SIADPTA
-
Aplikasi KOMDANAS ON LINE
-
Aplikasi SIMKEP ON LINE
-
Aplikasi SAPK-BKN
-
Aplikasi RKA-KL DIPA
-
Aplikasi GPP
-
Aplikasi SPM
-
Aplikasi INJECT PIN PPSPM
-
Aplikasi PP 39
-
Apliaksi MONEV ANGGARAN ON LINE
-
Apliaksi SAIBA
-
Apliaksi SIMAK-BMN
-
Aplikasi SIMAN
-
Aplikasi PERSEDIAAN
-
Aplikasi SIMARI
-
Aplikasi PUPNS
-
Aplikasi SIHARKA
62
F.
Regulasi Tahun 2016 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Area : 1.
Manajemen Perubahan - Telah terbangun kesamaan persepsi, komitmen, dan konsistensi pegawai
dalam
pelaksanaan
reformasi
birokrasi
se-Wilayah
Pengadilan Tinggi Agama Kupang melalui sosialisasi reformasi birokrasi kepada seluruh pegawai; - Meningkatnya membangun
komunikasi etos
kerja
antara
pimpinan
dan
peningkatan
dan
staf
kinerja
dalam secara
berkesinambungan; - Pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai telah mengacu pada Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan berorientasi pada output yang telah ditetapkan. 2.
Penataan dan Penguatan Organisasi - Terlaksananya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan; - Terserapnya DIPA T.A. 2016 se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Kupang sesuai dengan petunjuk Kementerian Keuangan RI; - Terlaksananya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; - Melakukan Laporan Keuangan se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Kupang guna mempertahankan kualitas Laporan Keuangan yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 63
3.
Penataan Tatalaksana - Telah disusun Standart Operating Procedures (SOP) pelaksanaan kerja masing-masing unit kerja se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Kupang; - Telah
digunakannya
teknologi
informasi
dalam
menunjang
pelaksanaan tugas dan fungsi; 4.
Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur - Telah disusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP); - Telah dilakukan pemetaan jabatan pegawai berdasarkan kompetensi; - Pengelolaan database pegawai telah dilakukan dengan Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung RI, E-PUPNS, SIHARKA dan SAPK BKN; - Mengirimkan
pegawai
untuk
mengikuti
berbagai
diklat
yang
mendukung tugas dan fungsi; - Mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi pegawai dalam rangka mendukung tugas dan fungsi melalui kerjasama dengan instansi terkait; 5.
Penguatan Pengawasan - Telah tersedianya sarana pengaduan se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Kupang; - Telah
terlaksanakannya
pengendalian
Intern
atas
pengelolaan
keuangan dan barang milik negara sesuai dengan perundangundangan;
64
- Berjalannya Pengawasan Melekat (Waskat) yang dilakukan oleh pimpinan mengacu kepada Perma Nomor 9 Tahun 2016; - Sistem Pengawasan yang dilakukan dengan menggunakan Sistem Informasi Pengawasan ( SIWAS) 6.
Penguatan Akuntabilitas Kinerja - Seluruh pejabat eselon II, III, IV dan Hakim serta Panitera Pengganti telah menyampaikan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) dan Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKSN); - Tersedianya
informasi
mengenai
kinerja
se-Wilayah
Hukum
Pengadilan Tinggi Agama Kupang melalui website serta ruang informasi dan kehumasan; - Telah dilakukan pengadaan barang dan jasa melalui Unit Layanan Pengadaan Koordinator Wilayah Empat Peradilan se-Nusa Tenggara Timur; - Telah disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Kupang; 7.
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik - Untuk memudahkan masyarakat atau stakeholder telah dibuat SOP; - Tersedianya fasilitas/ruang meja informasi, melayani masyarakat untuk mendapatkan informasi khususnya yang terkait dengan info perkara se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Kupang;
65
- Petugas meja informasi se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Kupang siap dan aktif melayani masyarakat pencari keadilan setiap saat pada hari-hari dan jam kerja yang telah ditentukan. - Masyarakat dapat mencari dan mendownload putusan Pengadilan Tinggi Agama Kupang dan Pengadilan Agama se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Kupang melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung RI dan demi tercapainya transparansi dan keterbukaan informasi. - Telah tersedianya Pos Pelayanan Bantuan Hukum dan terlaksananya sidang keliling serta tersedianya pelayanan berperkara secara prodeo bagi masyarakat yang tidak mampu.
66
BAB IV PENGAWASAN
A.
Internal Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas – tugas yang dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Pengawasan dapat meminimalisir peluang pelanggaran ketentuan, sehingga lembaga peradilan dapat menjadi lembaga yang berwibawa dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dengan bermuara pada terwujudnya visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Kupang, melalui Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang Nomor : W17A/65/PS.01/I/2016, tanggal 6 Januari 2016 dibentuk Hakim Tinggi Pengawas Daerah (HATIWASDA) dan Hakim Tinggi Pengawas Bidang (HATIWASBID) pada Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Hakim Tinggi Pengawas Daerah dan Hakim Tinggi Pengawas Bidang bertugas melakukan pengawasan dan pembinaan pada Pengadilan Agama, termasuk Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Bidang pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah dan Hakim Tinggi Pengawas Bidang meliputi bidang kepaniteraan/perkara dan bidang kesekretariatan.
67
Pengawasan dan pembinaan tersebut dilakukan per enam bulan sekali atau 2 kali dalam setahun. Yang meliputi Wilayah : a.
Pengadilan Agama Kupang;
b.
Pengadilan Agama Soe
c.
Pengadilan Agama Kefamenanu;
d.
Pengadilan Agama Atambua
e.
Pengadilan Agama Kalabahi;
f.
Pengadilan Agama Waingapu
g.
Pengadilan Agama Waikabubak
h.
Pengadilan Agama Lewoleba;
i.
Pengadilan Agama Maumere
j.
Pengadilan Agama Ende;
k.
Pengadilan Agama Larantuka;
l.
Pengadilan Agama Bajawa;
m.
Pengadilan Agama Ruteng
n.
Pengadilan Agama Labuan Bajo
Pengawasan Hatiwasda yang dilaksanakan pada tahun 2016 adalah : 1. Sesuai surat tugas Nomor : W 23-A/529/KP.01.1/IV/2016 tanggal 6 April 2016 Ketua PTA Kupang menugaskan kepada : 1). Drs. H. Haryono Sunaryo, S.H., M.H. 2). Drs. H. Sugito Musman, S.H., M.H. 3). H. Moh. Djaini, S.H., M.H. 4). Ali Amran, S.H., S.H.I., M.H. , tanggal 14 s/d 16 April 2016 melakukan Pemeriksaan dan Pengawasan di Pengadilan Agama Kalabahi.
68
2. Sesuai surat tugas Nomor : W 23-A/554/KP.01.1/IV/2016 tanggal 6 April 2016 Ketua PTA Kupang menugaskan kepada : 1). Drs. H. Haryono Sunaryo, S.H., M.H. 2). Drs. H. Abd Syukur. 3). Moh. Natsir Bala, S.H 4). Trimo, S.H., M.H. , tanggal 11 – 13 Mei 2016 melakukan Pemeriksaan dan Pengawasan di Pengadilan Agama Labuhan Bajo. 3. Sesuai surat tugas Nomor : W 23-A/555/KP.01.1/IV/2016 tanggal 6 April 2016 Ketua PTA Kupang menugaskan kepada : 1). Drs. H. Abd Syukur. 2). Dra. Hj. Aisyah Abdurajak, M.H. 3). Fatima Wadon, S.E , tanggal 02 – 04 Mei 2016 melakukan Pemeriksaan dan Pengawasan di Pengadilan Agama Maumere. 4. Sesuai surat tugas Nomor : W 23-A/557/KP.01.1/IV/2016 tanggal 6 April 2016 Ketua PTA Kupang menugaskan kepada : 1). Drs. H. Sugito Musman, S.H., M.H. 2). Moh. Natsir Bala, S.H 3). Siswanti, ST. , tanggal 25 – 27 April 2016 melakukan Pemeriksaan dan Pengawasan di Pengadilan Agama Maumere. 5. Sesuai surat tugas Nomor : W 23-A/558/KP.01.1/IV/2016 tanggal 6 April 2016 Ketua PTA Kupang menugaskan kepada : 1). Drs. H. Busri Harun, S.h., M.Ag. 2). Drs. H. Syahidi, S.H., M.SI. 3). Dra. Hj. Aisyah Abdurajak, M.H. 4). Nurhayati Pahwali, A.Md , tanggal 25 – 27 April 2016 melakukan Pemeriksaan dan Pengawasan di Pengadilan Agama Ruteng. 6. Sesuai surat tugas Nomor : W 23-A/559/KP.01.1/IV/2016 tanggal 6 April 2016 Ketua PTA Kupang menugaskan kepada : 1). Drs. H. Syahidi, S.H., M.SI. 2). Yunus kappa, S.H. 3). Nurhayati Pahwali, A.Md. 4). Ahmad saekan , tanggal 16 – 18 Mei 2016 melakukan Pemeriksaan dan Pengawasan di Pengadilan Agama Soe.
69
7. Sesuai surat tugas Nomor : W 23-A/560/KP.01.1/IV/2016 tanggal 6 April 2016 Ketua PTA Kupang menugaskan kepada : 1). Drs. H. Haryono Sunaryo, S.H., M.H. 2). Drs. H. Ahmad Akhsin, S.H., M.H. 3). Juhni, S.H., M.H 4). Doni Kussulistianto Sitorus. tanggal 25 – 27 April 2016 melakukan Pemeriksaan dan Pengawasan di Pengadilan Agama Larantuka. 8. Sesuai surat tugas Nomor : W 23-A/561/KP.01.1/IV/2016 tanggal 6 April 2016 Ketua PTA Kupang menugaskan kepada : 1). Drs. H. Busri Harun, S.h., M.Ag 2). Drs. H. Ahmad Akhsin, S.H., M.H. 3). Dra. Ummi Kalsum 4). Siswanti, ST. , tanggal 02 – 04 Mei 2016 melakukan Pemeriksaan dan Pengawasan di Pengadilan Agama Ende. 9. Sesuai surat tugas Nomor : W 23-A/562/KP.01.1/IV/2016 tanggal 6 April 2016 Ketua PTA Kupang menugaskan kepada : 1). Drs. H. Muhaimin, M.HI 2). Dra. Ummi Kalsum. 3). Nursa’adah Muhammad, S.H.I , tanggal 25 – 27 April 2016 melakukan Pemeriksaan dan Pengawasan di Pengadilan Agama Waingapu. 10. Sesuai surat tugas Nomor : W 23-A/563/KP.01.1/IV/2016 tanggal 6 April 2016 Ketua PTA Kupang menugaskan kepada : 1). Drs. H. Haryono Sunaryo, S.H., M.H 2). Drs. H. Muhaimin, M.HI. 3). Adenan, S.H., M.H., 4). Drs. Abd. Hamid, S.H., M.H . tanggal 16 – 18 Mei 2016 melakukan Pemeriksaan dan Pengawasan di Pengadilan Agama Atambua. 11. Sesuai surat tugas Nomor : W 23-A/564/KP.01.1/IV/2016 tanggal 6 April 2016 Ketua PTA Kupang menugaskan kepada : 1). Drs. H. Ahmad Munthohar, S.H., M.H 2). Drs. Abd. Hamid, S.H., M.H. 3). Trimo, S.H., M.H 4). Siswanti, ST 5). Nurhayati Lepang Ama, S.Kom.. tanggal 12 – 13 Mei 2016 melakukan Pemeriksaan dan Pengawasan di Pengadilan Agama Kupang. 70
12. Sesuai surat tugas Nomor : W 23-A/565/KP.01.1/IV/2016 tanggal 6 April 2016 Ketua PTA Kupang menugaskan kepada : 1). Drs. H. Ahmad Munthohar, S.H., M.H 2). Juhni, S.H., M.H. 3). Hj. Husnaeni, S.H.I., M.H. tanggal 02 – 04 Mei 2016 melakukan Pemeriksaan dan Pengawasan di Pengadilan Agama Bajawa. 13. Sesuai surat tugas Nomor : W 23-A/566/KP.01.1/IV/2016 tanggal 6 April 2016 Ketua PTA Kupang menugaskan kepada : 1). Drs. H. Faizin, S.H., M.Hum. 2). Fatima Wadon, S.E . 3). Hima Trisnawati, S.H.I. tanggal 25 – 27 April 2016 melakukan Pemeriksaan dan Pengawasan di Pengadilan Agama Kefamenanu. 14. Sesuai surat tugas Nomor : W 23-A/567/KP.01.1/IV/2016 tanggal 6 April 2016 Ketua PTA Kupang menugaskan kepada : 1). Drs. H. Faizin, S.H., M.Hum 2). Yunus kapa, S.H.I. 3). Ariyani Wari Doken, A.Md. tanggal 25 – 27 April 2016 melakukan Pemeriksaan dan Pengawasan di Pengadilan Agama Lewoleba. 15. Sesuai surat tugas Nomor : W 23-A/643/KP.01.1/IV/2016 tanggal 6 April 2016 Ketua PTA Kupang menugaskan kepada : 1). Drs. H. Haryono Sunaryo, S.H., M.H 2). Ali Amran, S.H., S.H.I., M.H. tanggal 23 – 24 Mei 2016 melakukan Pemeriksaan dan Pengawasan di Pengadilan Agama Ende. 16. Sesuai surat tugas Nomor : W 23-A/924/PS.01./VIII/2016 tanggal 6 Agustus 2016 Ketua PTA Kupang menugaskan kepada : 1). Drs. H. Busri Harun, S.h., M.Ag 2). Bahrudin, A.Md., S.H., M.H. 3). Yunus kapa, S.H.I. tanggal 08 – 09 September 2016 melakukan Pemeriksaan dan Pengawasan di Pengadilan Agama Kefamenanu.
71
17. Sesuai surat tugas Nomor : W 23-A/925/PS.01./IX/2016 tanggal 1 September 2016 Ketua PTA Kupang menugaskan kepada : 1). Drs. H. Busri Harun, S.h., M.Ag 2). Bahrudin, A.Md., S.H., M.H. 3). Yunus kapa, S.H.I. tanggal 06 – 07 September 2016 melakukan Pemeriksaan dan Pengawasan di Pengadilan Agama Atambua. 18. Sesuai surat tugas Nomor : W 23-A/926/PS.01./VIII/2016 tanggal 6 Agustus 2016 Ketua PTA Kupang menugaskan kepada : 1). Drs. H. Haryono Sunaryo, S.H., M.H 2). Ali Amran, S.H., S.H.I., M.H. 3). Juhni, S.H., M.H. 4) Trimo, S.H., M.H. tanggal 06 – 07 September 2016 melakukan Pemeriksaan dan Pengawasan di Pengadilan Agama Waingapu. 19. Sesuai surat tugas Nomor : W 23-A/564/KP.01.1/IV/2016 tanggal 6 April 2016 Ketua PTA Kupang menugaskan kepada : 1). Drs. H. Abd Syukur 2). Dra. Hj. Aisyah Abdurajak, M.H. 3). Fatima Wadon, SE. 4). Siswanti, ST. 5). Nurhayati Lepang Ama, S.Kom.. tanggal 12 – 13 Mei 2016 melakukan Pemeriksaan dan Pengawasan di Pengadilan Agama Kupang. 20. Sesuai surat tugas Nomor : W 23-A/943/PS.01./IX/2016 tanggal 6 Agustus 2016 Ketua PTA Kupang menugaskan kepada : 1). Drs. H. Busri Harun, S.h., M.Ag. 2). Bahrudin, A.Md, S.H., M.H. 3). Adenan, S.H., M.H. tanggal 14 – 15 September 2016 melakukan Pemeriksaan dan Pengawasan di Pengadilan Agama Labuhan Bajo. 21. Sesuai surat tugas Nomor : W 23-A/946/PS.01./IX/2016 tanggal 6 Agustus 2016 Ketua PTA Kupang menugaskan kepada : 1). Drs. H. Abd Syukur. 2). Moh. Natsir Bala, S.H. 3). Nurhayati Lepang Ama, S.Kom. tanggal 22 – 23
72
September 2016 melakukan Pemeriksaan dan Pengawasan di Pengadilan Agama soe. 22. Sesuai surat tugas Nomor : W 23-A/947/PS.01./IX/2016 tanggal 6 September 2016 Ketua PTA Kupang menugaskan kepada : 1). Drs. H.Haryono Sunaryo, S.H., M.H. 2).H Moh. Djaini, S.H., M.H. 3). Ali Amran, S.H., S.H.I., M.H. 4). Trimo, S.H., M.H. tanggal 03– 05 Oktober 2016 melakukan Pemeriksaan dan Pengawasan di Pengadilan Agama Ende. 23. Sesuai surat tugas Nomor : W 23-A/1062/PS.01./IX/2016 tanggal 6 September 2016 Ketua PTA Kupang menugaskan kepada : 1). Drs. H. Busri Harun, S.h., M.Ag. 2). Bahrudin, A.Md, S.H., M.H. 3). Adenan, S.H., M.H. tanggal 03 – 05 Oktober 2016 melakukan Pemeriksaan dan Pengawasan di Pengadilan Agama Kalabahi. 24. Sesuai surat tugas Nomor : W 23-A/1094/PS.01./IX/2016 tanggal 1 September 2016 Ketua PTA Kupang menugaskan kepada : 1). Drs. H. Busri Harun, S.h., M.Ag. 2). Bahrudin, A.Md, S.H., M.H. 3). Adenan, S.H., M.H. tanggal 06 – 07 Oktober 2016 melakukan Pemeriksaan dan Pengawasan di Pengadilan Agama Ruteng. 25. Sesuai surat tugas Nomor : W 23-A/1097/PS.01./IX/2016 tanggal 6 September 2016 Ketua PTA Kupang menugaskan kepada : 1). Drs. H. Busri Harun, S.h., M.Ag. 2). Bahrudin, A.Md, S.H., M.H. 3). 4). Adenan, S.H., M.H. tanggal 18 – 20 Oktober 2016 melakukan Pemeriksaan dan Pengawasan di Pengadilan Agama Ruteng. 26. Sesuai surat tugas Nomor : W 23-A/1098/PS.01./X/2016 tanggal 6 Oktober 2016 Ketua PTA Kupang menugaskan kepada : 1). Drs. H. Ahmad Munthohar, 73
S.H., M.H. 2). Bahrudin, A.Md, S.H., M.H. 3). Fatima Wadon, S.E4). Nurhayati Pahwali, A.Md. 5). Muhammad Aminullah. S.Kom. tanggal 18 – 20 Oktober 2016 melakukan Pemeriksaan dan Pengawasan di Pengadilan Agama Larantuka. 27. Sesuai surat tugas Nomor : W 23-A/1167/PS.01./X/2016 tanggal 6 Oktober 2016 Ketua PTA Kupang menugaskan kepada : 1). Drs. H. Ahmad Munthohar, S.H., M.H. 2). Drs. H. Abd Syukur tanggal 18 – 20 Oktober 2016 melakukan Pemeriksaan dan Pengawasan di Pengadilan Tinggi Agama Kupang. 28. Sesuai surat tugas Nomor : W 23-A/1212/PS.01./XI/2016 tanggal 3 November 2016 Ketua PTA Kupang menugaskan kepada : 1). Drs. H.Haryono Sunaryo, S.H., M.H. 2). Drs. Khaeruddin, M.H. 3). Adenan, S.H., M.H. tanggal 08 – 10 November 2016 melakukan Pemeriksaan dan Pengawasan di Pengadilan Agama Lewoleba. 29. Sesuai surat tugas Nomor : W 23-A/1226/PS.01./XI/2016 tanggal 3 November 2016 Ketua PTA Kupang menugaskan kepada : 1). Drs. H. Busri Harun, S.h., M.Ag. 2). Bahrudin, A.Md, S.H., M.H. 3). Junaidin. tanggal 13 – 14 November 2016 melakukan Pemeriksaan dan Pengawasan di Pengadilan Agama Labuhan Bajo. 30. Sesuai surat tugas Nomor : W 23-A/1227/PS.01./XI/2016 tanggal 3 November 2016 Ketua PTA Kupang menugaskan kepada : 1). Drs. H.Haryono Sunaryo, S.H., M.H. tanggal 13 – 14 November 2016 melakukan Pemeriksaan dan Pengawasan di Pengadilan Agama Labuhan Bajo. 31. Sesuai surat tugas Nomor : W 23-A/1293/PS.01./XII/2016 tanggal 3 Desember 2016 Ketua PTA Kupang menugaskan kepada : 1). Drs. H.Haryono Sunaryo, 74
S.H., M.H. 2). Bahrudin, A.Md, S.H., M.H. tanggal 08 Desember 2016 melakukan Pemeriksaan dan Pengawasan di Pengadilan Agama Soe. 32. Sesuai surat tugas Nomor : W 23-A/1293/PS.01./XII/2016 tanggal 20 Desember 2016 Ketua PTA Kupang menugaskan kepada : 1). Drs. H.Haryono Sunaryo, S.H., M.H. 2). Trimo, S.H., M.H. tanggal 28 Desember 2016 melakukan Pemeriksaan dan Pengawasan di Pengadilan Agama Kefamenanu.
B.
Evaluasi Dari hasil pemeriksaan para Hakim Tinggi Pengawas Daerah ( HATIWASDA ) Pengadilan Tinggi Agama Kupang tersebut, dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut : 1.
Para Karyawan / Karyawati utamanya para Ketua / Anggota Majelis Hakim , Panitera sidang dan Jurusita Pengganti, belum sungguh-sungguh dan tidak sehingga
serius menangani apa yang menjadi tanggungjawabnya banyak ditemukan kekeliruan-kekeliruan seperti,
kekeliruan
dalam BAP, Relas-relas, PMH, dan PHS yang semestinya tidak perlu terjadi. 2. Para Pejabat / Hakim kurang menguasai dan kurang bertanggungjawab terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. 3. Pengadministrasian perkara belum sepenuhnya dilakukan secara tertib, masih adanya kekeliruan dan atau kolom-kolom dalam register belum terisi.
75
4. Para Ketua Majelis Hakim yang bertanggungjawab atas minutasi perkara, belum melaksanakan tugasnya dengan baik, masih ditemukan perbedaan antara yang tertulis dalam BAS dengan yang tertulis dalam putusan, dan di buku register Induk perkara,
putusan dan BAS yang belum
ditandatangani. 5. Pengelolaan
administrasi
umum,
kepegawaian,
keuangan
belum
dilakukan secara sempurna, hal ini disebabkan karena minimnya pengetahuan yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas pokok pengadilan.
C.
Laporan Pengaduan Untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi baik perkara dan putusan, kepegawaian, pengawasan dan pendisiplinan, anggaran dan aset serta informasi lainnya, Pengadilan Tinggi Agama Kupang melalui website : http://www.pta-Kupang.go.id telah menyediakan menu-menu informasi tersebut. Selain itu Pengadilan Tinggi Agama Kupang telah menyediakan
nomor
hotline
0380-827611
ext.
101
atau
email
:
[email protected] khusus untuk pengaduan dan informasi. Selama tahun 2016, jumlah pelapor pengaduan masyarakat berjumlah 2 (dua) permasalahan yaitu tentang : 1. Adanya dugaan Pelanggaran Pidana dengan membuat surat Kuasa Palsu yang dilakukan oleh pihak Penggugat dalam hal ini Sdr. Haji Mochtar Abidin. Dalam hal ini telah diselesaikan oleh pihak Pengadilan Agama Maumere dan telah dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa. 76
2. Adanya keberatan sita eksekusi ”Harta Bersama” yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kupang, kemudian oleh Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama
Kupang
tidak
ditemukan
adanya
penyimpangan
dalam
pelaksanaan sita eksekusi tersebut.
Laporan Penyelesaian Pengaduan pada Pengadilan Tinggi Agama Kupang Periode Januari s.d Desember 2016 Tanggal
Tanggal No
Terima
Pelapor
Terlapor
Perihal
Pengaduan
Pemeriksaan Pelapor
Terlapor
Rekomendas
Tindak
i
Lanjuti
Ket
Permintaan Penjelasan
23 1
September 2016
Lembaga
dari PA
Bantuan
Maumere
Telah diselesaikan
Hukum
PA.
terhadap
Sinar
Maumere
Putusan
Keadilan
Perkara
NTT
Nomor
-
-
-
-
secara sukarela oleh para pihak
02/Pdt.G/1998/ PA Mur
Ridwan Fauzi, S.Ag
Hasilnya tidak
dan Nur Amalia
2
14 Maret
Umar Nira,
2016
S.H.
Mandasari, S.EI, Wakil Ketua dan Panitera Muda Hukum Pengganti
ditemukan Keberatan Pelaksanaan Sidang Ikrar Talak
adanya -
16 April 2016
-
-
penyimpangan dalam pelaksanaan sidang Ikrar Talak
PA Kalabahi
77
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
A. Kesimpulan 1. Pengadilan Tinggi Agama Kupang telah melakukan kegiatan secara maksimal dan optimal meskipun masih terdapat beberapa hambatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal; 2. Penyelesaian perkara tahun 2016 pada tingkat banding telah memenuhi target dan berhasil dengan baik, perkara yang diterima tahun 2016 sebanyak 8 perkara, telah berhasil diselesaikan sebanyak 8 perkara (100%). 3. Pelaksanaan tugas pembinaan dan fungsi pengawasan Pengadilan Tinggi Agama Kupang terhadap Pengadilan Agama Se-Nusa Tenggara Timur baik dalam bidang administrasi maupun teknis yudisial, kode etik dan perilaku Hakim maupun administrasi umum telah dilaksanakan dengan baik dan berjalan secara efektif; 4. Peningkatan teknis yudisial maupun nonyudisial Pengadilan Tinggi Agama Kupang telah mengikutsertakan pejabat fungsional, struktural dan staf dalam berbagai kegiatan pelatihan baik yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung, maupun yang diselenggarakan oleh Instansi lain serta Pengadilan Tinggi Agama Kupang. 5. Pelaksanaan anggaran DIPA di lingkungan PTA Kupang penyerapan anggarannya telah terserap yang berasal dari Belanja Pegawai 99,04% 78
dengan sisa 0,96%, Belanja Barang DIPA 01 : 97,88% dengan sisa 2,12%, sedangkan DIPA 04 : 98,85% dengan sisa 1,15%. 6. Pengelolaan sarana gedung dan sarana prasarana fasilitas gedung Pengadilan Tinggi Agama Kupang dan Pengadilan Agama Se-Nusa Tenggara Timur telah melakukan pemeliharaan dan mengoptimalisasikan sarana dan prasarana yang ada serta melaksanakan pengadaan untuk sarana dan prasarana yang ada telah sesuai penyerapan anggaran DIPA tahun anggaran 2016. 7. Pengelolaan administrasi peradilan, maupun administrasi umum telah mengacu pada aturan yang telah ditentukan, seperti pelaksanaan pola bindalmin dan pola arsip dinamis dan statis pada penataan pola administrasi umum.
B. Rekomendasi 1. Diperlukan diklat atau pelatihan secara kontinu (berkelanjutan) baik bidang yudisial maupun non yudisial untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam upaya meningkatkan kinerja aparatur peradilan. 2. Diperlukan adanya penambahan kualitas dan kuantitas SDM, dikarenakan selama ini hampir di seluruh satuan kerja di wilayah Nusa Tenggara Timur masih terdapat pejabat atau staf yang merangkap (overlooping) beberapa pekerjaan sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kurang optimal dan maksimal serta berpengaruh terhadap pelayanan publik yang prima. 3. Diperlukan penambahan anggaran DIPA pada semua mata anggaran terutama untuk kegiatan PTA Kupang sebagai koordinator wilayah 79
memerlukan mata anggaran khusus untuk kegiatan tersebut sehingga bisa melakukan sosialisasi atau pembinaan ke seluruh satuan kerja di wilayah Nusa Tenggara Timur. 4. Diperlukan penambahan pembangunan gedung kantor, terutama
5
Pengadilan Agama (yakni Pengadilan Agama Larantuka, Atambua, Kefamenanu, Bajawa dan Waikabubak) yang kondisi bangunannya sudah kurang layak dalam upaya mewujudkan peningkatan kapabilitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. 5. Perlu anggaran khusus untuk Pengelolaan IT, Pelayanan Meja Informasi dan Pengaduan, dan Pengelolaan SIPP dan SIPPPTA. 6. Perlu petugas khusus untuk pelayanan meja informasi dan Pengaduan yang tidak hanya menguasai tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama, akan tetapi juga menguasai teknis Pelayanan Meja Informasi dan diadakan pelatihan-pelatihan
khusus
petugas
pelayanan
meja
informasi
dan
Pengaduan.
80
