LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN TINGGI PADANG
2012
TAHUN
@COVER DESIGN By.Hendra BR
1
KATA SAMBUTAN Pengadilan
Tinggi
Padang
sebagai
badan
peradilan
di
Lingkungan Badan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung RI, memiliki komitmen untuk melaksanakan pembaruan peradilan sesuai dengan Visi dan Misi yang ditetapkan oleh pimpinan Mahkamah Agung RI sebagaimana tercantum dalam buku Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 – 2035. Perubahan pola pikir dan tata kerja sebagai prasyarat dalam rangka pembaruan
peradilan, sebagaimana diharapkan oleh
pimpinan Mahkamah Agung RI, telah mulai menampakkan hasil, antara lain terlihat dari adanya percepatan penyelesaian perkara, kelancaran
proses
adiministrasi,
baik
administrasi
perkara,
maupun administrasi umum, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai urusan di pengadilan. Tentu saja keberhasilan yang telah dicapai sekarang, harus ditingkatkan lagi di masa-masa yang akan datang. Untuk itu diperlukan adanya peningkatan sarana dan prasarana, serta peningkatan kuantitas dan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia), yang
tentunya
hanya
bisa
diwujudkan
bila
didukung
oleh
tersedianya anggaran yang memadai. Kendala yang masih dihadapi dalam upaya peningkatan kinerja organisasi adalah sarana gedung perkantoran di beberapa Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Padang, 2
yang belum sesuai dengan prototype dan beberapa Pengadilan Negeri
jumlah pegawai di
yang sangat kurang dibanding
dengan formasi yang ditentukan,
serta banyak jabatan kosong
khususnya di Kesekretariatan yang belum terisi karena terkendala oleh
persyaratan
kepangkatan,
dan
kualitas
sumber
daya
manusia pengadilan, baik hakim maupun non hakim, yang masih memerlukan
peningkatan,
baik
dari
segi
keilmuan
dan
Padang,
kami
ketrampilan, maupun integritasnya. Selaku
pimpinan
di
Pengadilan
Tinggi
menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh jajaran peradilan umum se-Sumatera Barat, atas pengabdian terbaik yang telah ditunjukkan dalam pelaksanaan tugas selama ini. Semoga semua kerja keras kita dalam rangka mengemban visi dan misi lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung, dapat memulihkan kembali kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan, yang menjadi dambaan kita bersama.
Padang 29 Januari 2013 Ketua Pengadilan Tinggi Padang, ttd
H.SABIRIN JANAH, SH. NIP. 040015894
3
BAB I PENDAHULUAN Administrasi dalam arti luas adalah keseluruhan proses kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Administrator (pimpinan) untuk mengendalikan sesuatu usaha kerja sama diantara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalita tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi (TUPOKSI) untuk mencapai tujuan harus melaksanakan empat fungsi yaitu : - Fungsi Perencanaan - Fungsi Pengorganisasian - Fungsi Pengamalan/ fungsi Penggerakan dan - Fungsi Pengawasan atau Pengendalian. Negara Republik Indonesia melalui Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007, telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional
(RPJPN),
dimana
program
nasionalnya meliputi periode tahun 2005
pembangunan
– 2025. Amanat
tersebut yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005, yaitu mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang merupakan Visi, Misi dan Program dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik (good governance). Salah satu wujud / implementasi dari Visi, Misi dan Program
tersebut
adalah
Penyusunan
Rencana
Kerja
dan 4
Anggaran
Kementerian
Negara/
Lembaga
(RKAKL)
dengan
pendekatan penganggaran berbasis kinerja (performance befed budgeting).
Rencana
Kerja
dan
Anggaran
Kementerian
Negara/Lembaga (RKAKL) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Instansi yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Strategis Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran dan berapa jumlah anggaran yang diperlukan. Pengadilan Tinggi Padang merupakan satuan kerja (satker) dibawah Mahkamah Agung yang mempunyai tugas dan fungsi : “Memeriksa dan mengadili perkara tingkat banding, mengadili perkara sengketa kewenangan mengadili Pengadilan Tingkat Pertama serta melakukan fungsi pengawasan selaku kawal depan Mahkamah Agung”.
A. Kebijakan Umum Peradilan Untuk meningkatkan Pelayanan Publik khususnya masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Padang, maka
dalam
tahun
2012
Pengadilan
Tinggi
Padang
telah
menentukan kebijakan umum peradilan yang diarahkan kepada : 1. Meningkatkan kinerja para Hakim dan Panitera Pengganti dalam penyelesaian perkara ; 2. Meningkatkan penyelesaian proses administrasi perkara;
5
3. Mewujudkan tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam pelaksanaan tugas teknis peradilan ; 4. Meningkatkan penyediaan fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilan ; 5. Mewujudkan Keterbukaan Informasi bagi Masyarakat ;
Dari delapan point kebijakan umum Peradilan tersebut, maka dapat dijabarkan setiap pointnya sebagai berikut : 1. Meningkatkan kinerja para Hakim dan Panitera Pengganti dalam penyelesaian perkara. Pengadilan Tinggi Padang telah menetapkan program kerja Tahun 2012 yaitu “ meningkatkan kinerja para Hakim Tinggi / Negeri beserta Panitera/Panitera Pengganti dengan cara memberikan arahan-arahan dan petunjuk tekhnis serta memberikan motivasi agar Majelis Hakim dalam memutus perkara
terdapat
kesamaan
pandangan
dan
tidak
menyimpang dari aturan-aturan dasar / hukum acara serta membuat format putusan yang sama untuk memudahkan Hakim dalam membuat putusan yang baik sehingga tercipta putusan yang berkualitas dan diputus dalam waktu tidak lebih dari 6 (enam) bulan. Dengan tetap memprioritaskan penanganan perkara - perkara khusus seperti perkara korupsi,illegal loging, narkoba dan lain - lain “
6
2.
Meningkatkan penyelesaian proses administrasi perkara; Disamping
penyelesaian
perkara
secara
cepat,
kualitas putusan juga harus baik dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, maka program ini diarahkan kepada peningkatan kemampuan Hakim melalui sering membaca buku literatur, yurisprudensi dan Peraturan Perundangundangan yang ada serta melalui brifing dari pimpinan dan berdiskusi.
3.
Mewujudkan tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam pelaksanaan tugas teknis peradilan ; Dalam
bentuk
Pembinaan
dan
Pengawasan
diarahkan
kepada Pengawasan Intern (pengawasan melekat) bagi satuan kerja masing-masing secara efektif sesuai Surat Keputusan
Ketua
Mahkamah
Agung
No.
KMA/096/SK/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan dan juga dilakukan pembinaan dan pengawasan kedaerah-daerah dengan membentuk Tim Pengawas yang disebut Hakim Tinggi Pengawas Daerah sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.
KMA/080/SK/VIII/2006
tanggal
24
Agustus
2006
7
tentang
Pedoman
Pelaksanaan
Pemeriksaan/Tata
cara
Pemeriksaan.
4.
Meningkatkan penyediaan fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilan ; Mengoptimalkan sarana
dan
penyerapan
prasarana
anggaran
yang
untuk
bertujuan
kesedian
mendukung
penyelenggaraan peradilan
5. Mewujudkan Keterbukaan Informasi kepada Masyarakat Sebagai tindak lanjut dari pembangunan IT pada tahun 2008, pada tahap implementasinya maka semenjak tahun 2009 website Pengadilan Tinggi Padang telah dapat memberikan informasi kepada masyarakat secara luas serta memberikan hak akses masyarakat dalam memberikan penilaian terhadap kinerja Lembaga Peradilan khususnya Pengadilan Tinggi Padang.
8
B. Visi dan Misi
VISI Dengan sistem peradilan satu atap (one roof system) dari empat lingkungan Peradilan, maka Pengadilan Tinggi Padang mempunyai Visi yang sama dengan Mahkamah Agung RI yakni: “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG” Visi Badan Peradilan tersebut di atas, dirumuskan dengan merajuk pada Pembukaan UUD 1945, terutama alinea kedua dan alinea keempat, sebagai tujuan Negara Republik Indonesia. Visi merupakan harapan dan cita-cita Pengadilan Tinggi Padang khususnya
dan
Mahkamah
Agung
pada
umumnya.
Untuk
mewujudkan Visi tersebut, maka perlu peningkatan Sumber Daya Manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas. serta sarana dan prasarana pendukung yang memadai.
MISI Untuk Visi dari suatu organisasi, maka perlu
dijabarkan dalam
bentuk Misi yang harus dijalankan. Adapun Misi Pengadilan Tinggi Padang,sesuai dengan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu : 1. Menjaga kemandirian badan peradilan;
9
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan; 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan; 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.
Penjelasan keempat misi Badan Peradilan yang digagas, dalam rangka memastikan “Terwujudnya Badan Peradilan Indoensia Yang Agung” dua puluh lima tahun mendatang, adalah sebagai berikut: 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif
adalah
adanya
menyelenggarakan
kemadirian
peradilan,
yaitu
lembaga
yang
kemandirian
badan
peradilansebagai sebuah lembaga (kemandirian instutional), serta
kemandirian
(kemandirian
hakim
dalam
individual/fungsional).
menjalankan
fungsinya
Kemandirian
menjadi
kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif.
Sebagai konsekuensi dari penyatuan atap, dimana badan peradilan
telah
mendapatkan
kewenangan
atas
urusan
organisasi, administrasi dan financial (konsep satu atap), maka fungsi perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan
10
organisasi, administrasi dan financial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar
tidak
mengganggu
pelaksanaan
tugas
kekuasaan
kehakiman yang diembannya. Hal penting lain yang perlu diperjuangkan
adalah
kemandirian
pengelolaan
anggaran
berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan di seluruh Indonesia.
Selain kemandirian Instutional, kemadirian badan peradilan iuga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraaan peradilan. Tujuan penyelenggaraan peradilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil setiap manusia. Selain itu juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara diantara hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.
11
2. Memberikan
Pelayanan
Hukum
yang
Berkeadilan
kepada Pencari Keadilan. Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karenanya orientasi
perbaikan
mempertimbangkan
yang
dilakukan
kepentingan
pencari
oleh
MA
harus
keadilan
dalam
memperoleh keadilan. Dengan demikian adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan public dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil. Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasrnya merupakn suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilakan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak. Perbaikan yang dilakukan oleh MA, selain menyentuh aspek yudisial,
yaitu
substansi
dipertanggungjawabkan, pelayanan
administrative
juga
putusan akan
sebagai
yang
dapt
meliputi
peningkatan
penunjang
berjalannya
proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal siding secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.
12
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas
dan
kecepatan
pergerakna
perubahan
badan
peradilan. Dalam system satu atap, peran Pimpinan badan peradilan, selain mengusai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non teknis (yudisial). Terkait
aspek
yudisial,
seorang
pimpinan
pengadilan
bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, Pimpinan badan peradilan di bantu oleh pelaksana urusan
administrasi.
Dengan
kata
lain
Pimpinan
badan
peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial. Demi
terlaksananya
upaya-upaya
tersebut,
MA
akan
menitikbaratkan peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan
dengan
membangun
dan
mengembangkan
kompetensi teknis yudisial dan non-yudisial.
4. Meningkatkan
kredibilitas
dan
Transparansi
Badan
Peradilan Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakn factor penting untuk mengembalikan keprcayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan
13
dilakukan
dengan
mengefektifkan
system
pembinaan,
pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban public, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalm badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil mengenai jenjang
peradilan
akan
mendapatkan kejelasan
karir, kesempatan pengembangan
diri
dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara professional dan menjaga integritasnya.
14
C. Rencana Strategis 1. TUJUAN DAN SASARAN a. Tujuan Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi adalah berupaya untuk : 1. Meningkatkan jumlah penyelesaian perkara ; 2. Meningkatkan
penyelesaian
proses
administrasi
perkara; 3. Mewujudkan tersedianya dukungan manajemen dan tugas
teknis
dalam
pelaksanaan
tugas
teknis
peradilan ; 4. Meningkatkan prasarana
penyediaan
yang
fasilitas
mendukung
sarana
dan
penyelenggaraan
peradilan ; 5. Menyelenggarakan
peradilan
berbasis
teknologi
informasi agar terwujudnya kepercayaan masyarakat dengan penyelesaian perkara secara transparan ; b. Sasaran Strategis Lebih lanjut, tujuan strategis tersebut dijabarkan melalui penetapan sasaran yang ingin dicapai yaitu : 1. Meningkatkan
aparatur/tenaga
teknis
se-wilayah
Pengadilan Tinggi Padang yang profesional dalam
15
rangka melayani masyarakat pencari keadilan melalu peradilan umum yang modern dan berkualitas ; 2. Tersedianya
sarana
prasarana,
organisasi
dan
administrasi ; 3. Mewujudkan standarisasi kelengkapan formal berkas perkara baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding ;
2. KEBIJAKAN DAN PROGRAM Untuk meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja merujuk pada visi, misi, sasaran, tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, telah ditetapkan kebijakan, yaitu : 1. Meningkatkan Pengganti
kinerja
para
Hakim
dan
Panitera
dalam penyelesaian perkara ;
2. Meningkatkan penyelesaian proses administrasi perkara; 3. Mewujudkan tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam pelaksanaan tugas teknis peradilan ; 4. Meningkatkan penyediaan fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilan ; 5. Mewujudkan Keterbukaan Informasi bagi Masyarakat ;
16
Pelaksanaan
kebijakan
Renstra
di
atas,
akan
diimplementasikan melalui program yang sesuai didalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2012 yaitu : NO 1.
URAIAN Program Manajemen
ANGGARAN (RP)
Peningkatan Peradilan
399.579.000,-
Umum
(DIPA Badan Peradilan Umum) - Berkas Perkara Kasasi, PK, dan Grasi pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Diselesaikan Tepat Waktu Rp.399.579.000,2.
Program Dukungan Manajemen
12.416.932.000,-
dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung (DIPA Badan Urusan Administrasi) - Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi Rp.8.428.932.000,-
17
3.
Program dan
Peningkatan Prasarana
Sarana Aparatur
Mahkamah Agung (DIPA Badan Urusan Administrasi) - Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Rp.3.988.000.000,JUMLAH
12.816.511.000,-
Dari Program Utama sebagaimana dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Padang Tahun 2012, terdiri dari DIPA Badan Peradilan Umum dan DIPA Badan Urusan Administrasi sebagaimana tersebut diatas.
18
BAB II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) A.
Penyusunan Alur Tupoksi Sesuai
dengan
Undang-undang
Nomor
8
tahun
2004
tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan
administratif
Umum,
Pengadilan
maka
Tinggi
secara
Padang
organisatoris memiliki
dan
struktur
organisasi sebagai berikut :
19
KETUA
H.SABIRIN JANAH, SH WAKIL KETUA H.SOEMANTRI, SH.MH
HAKIM TINGGI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
IRAMA CHANDRA ILJA, SH SUDIATNO SH. YULIUSMAN, SH. EFENDI, SH.MH HERMAN NURMAN, SH.MH MANSYURDIN CHANIAGO, SH.MH AGUS SUTARNO, SH. AMRIDDIN,SH.MH ZAHERWAN LESMANA,SH.
PANITERA SOEHARDI, SH.
HAKIM TINGGI Ad Hoc 10. REFLINAR NURMAN,SH,M.Hum 11. FIRDAUS, SH.M.Hum
WAKIL PANITERA
WAKIL SEKRETARIS
REFLIZAILUS, SH
ANTONI WIJAYA, SH
PANMUD PERDATA
PANMUD PIDANA
PANMUD HUKUM
KASUBAG KEUANGAN
ADRIAN, SH
LIFIAR, SH
NELDAWATI, SH
T.YUDIANTO
KASUBAG KEPEGAWAIAN
KASUBAG UMUM FITRIALDI YUSRAL., SH
MARDANIL, SH
KELOMPOK FUNGSIONAL PANITERA PENGGANTI
20
B.
Penyusunan Standart Operasional Prosedur (SOP) Pengadilan
Tinggi
Padang
dan
Pengadilan
Negeri
se-
Sumatera Barat merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Pengadilan Tinggi (voorj
post)
Mahkamah
Agung,
sebagai kawal depan
bertugas
dan
berwenang
menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat banding dan Pengadilan Negeri bertugas dan
berwenang
menerima,
memeriksa,
memutus
dan
menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama. Adapun tugas pokok dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi di atas adalah sebagai berikut :
1. Ketua dan Wakil Ketua (Pimpinan Pengadilan Tinggi); a) Ketua mengatur pembagian tugas para Hakim, membagikan berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan. b) Mengadakan
pengawasan
dan
pelaksanaan
tugas
dan
tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, pejabat Struktural lainnya
dan
fungsional,
serta
perangkat
administrasi
peradilan di daerah hukumnya.
21
c) Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.
2. Majelis Hakim; -
Melaksanakan
tugas
kekuasaan
kehakiman
di
daerah
hukumnya.
3.
Panitera/Sekretaris; a. Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara, dan mengatur tugas Wakil Panitera, para Panitera Muda, Panitera pengganti, serta seluruh pelaksana di bagian teknis Pengadilan Tinggi. b. Panitera, Wakil
panitera, Panitera
Muda dan Panitera
pengganti bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan. c. Panitera membuat daftar perkara perkara perdata dan pidana yang diterima di kepaniteraan. d. Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku e. Panitera
bertanggung
jawab
atas
pengurusan
berkas
perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga,
22
barang bukti, dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan. f. Sekretaris bertugas menyelenggarakan administrasi umum, mengatur tugas Wakil Sekretaris, para Kepala Sub Bagian, Pejabat administrasi umum, serta seluruh pelaksana di bagian kesekretariatan Pengadilan Tinggi. g. Sekretaris selaku Pengguna Anggaran (Kuasa pengguna Anggaran) bertanggung jawab atas penggunaan anggaran. h. Sekretaris selaku Barang)
Pengguna barang (Kuasa Pengguna
bertanggung
jawab
atas
keberadaan
dan
pemanfaatan barang milik negara (BMN).
4. Wakil Sekretaris; Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas di bidang administrasi umum/kesekretariatan dan mengkoordinir tugastugas Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
5. Wakil Panitera; a. Membantu
Panitera
didalam
membina
dan
mengawasi
pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara. b. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, serta membuat berita acara persidangan samapai pada penjilidan berkas perkara.
23
c. Melaksanakan tugas panitera apabila panitera berhalangan. d. Melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya.
6. Panitera Muda Perdata; a. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan. b. Melaksanakan
administrasi
perkara,
mempersiapkan
persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengaan masalah perkara perdata. c. Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan Perdata. d. Mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya. e. Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara bila diminta. f. Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali. g. Menyerahkan arsip berkas in aktif perkara kepada Panitera Muda Hukum.
24
7. Panitera Muda Pidana; a. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan. b. Melaksanakan
administrasi
perkara
mempersiapkan
persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana. c. Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan. d. Memberi nomor register pada setiap perkara dengan acara singkat yang telah diputus hakim atau diundurkan hari persidangannya. e. Mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya. f. Menyerahkan salinan putusan kepada Jaksa, terdakwa atau kuasanya serta Lembaga Pemasyarakatan apabila terdakwa ditahan.
8. Panitera Muda Hukum; a. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan.
25
b. Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara atau permohonan grasi dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.
9. Panitera Pengganti; a) Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan. b) Membantu hakim dalam hal : a. Perkara Perdata : 1. Membuat penetapan hari sidang. 2. Membuat berita acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya. 3. Mengetik keputusan. b. Perkara Pidana : 1. Membuat penetapan hari sidang; 2. Membuat dikeluarkan
penetapan dari
terdakwa
tahanan
atau
tetap
ditahan,
dirubah
jenis
penahanannya; 3. Membuat berita acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya; 4. Melaporkan barang bukti kepada panitera;
26
5. Mengetik putusan. c) Melaporkan kepada Panitera Muda bersangkutan berkenaan dengan penundaan hari-hari sidang, perkara yang sudah putus berikut amar putusannya. d) Menyerahkan
berkas
perkara
kepada
panitera
muda
bersangkutan bila telah selesai diminutasikan.
10. Bagian Keuangan; a. Meneliti berkas tagihan pemeliharaan alat perlengkapan kantor, gedung kantor dan biaya langganan telepon, listrik dan
air
bersih
untuk
mendapatkan
penyelesaian
pembayaran. b. Membuat daftar gaji/lembur dan rapel pegawai sebagai bahan untuk melakukan pembayaran gaji/lembur dan rapel. c. Melakukan pembayaran gaji pegawai sesuai dengan daftar gaji. d. Mempersiapkan
dan
menyelenggarakan
pengurusan
perjalanan dinas dalam rangka kelancaran tugas. e. Mengkoordinasikan
penyusunan
daftar
usulan
kegiatan
sebagai bahan penyediaan dana kegiatan. f. Melakukan pencairan berdasarkan SPM yang diterima. g. Melakukan
pembayaran
atas
tagihan
beban
anggaran
belanja rutin.
27
h. Melaksanakan pemotongan pajak pada setiap pengeluaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. i. Memeriksa
dan
meneliti
surat
pertanggungjawaban
penggunaan anggaran rutin sesuai dengan bukti-bukti pengeluarannya. j.
Menyelenggarakan pembukuan atas SPJ ke dalam buku kas umum atau buku-buku pembantu lainnya untuk dilakukan perhitungan
dan
verifikasi
dengan
mengetahui
perkembangan realisasi anggaran yang telah disediakan.
11. Bagian Kepegawaian; a. Menyusun Surat Keputusan pengangkatan sebagai PNS untuk Gol. II. b. Menyusun Surat Keputusan kenaikan pangkat untuk Gol. III/c kebawah. c. Membuat usul pemberian kartu pegawai bagi CAPEG yang telah diangkat Pegawai Negeri Sipil. d. Menganalisa data kepegawaian untuk menyiapkan DUK pegawai negeri. e. Menyiapkan surat permintaan pengujian kesehatan bagi calon PNS kepada Dokter penguji kesehatan atau tim penguji kesehatan bagi calon pegawai yang akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil.
28
f. Menyiapkan penyelenggaraan Sumpah PNS dan sumpah serta pelantikan jabatan. g. Melaksanakan pengusulan kenaikan pangkat. h. Melakukan
pengusulan
pengangkatan
dalam
jabatan
struktural i. Melaksanakan pengusulan pemindahan pegawai. j. Mengusulkan pemberhentian dan pemensiunan. k. Menyusun
DUK
pegawai
dalam
lingkungan
Pengadilan
Tinggi. l. Mempersiapkan bahan dan mencatat
seluruh hasil untuk
rapat Baperjakat.
12. Bagian Umum; a. Mendistribusikanan
pengelolaan arus surat masuk dengan
sistem kartu kendali untuk memperlancar penerimaan informasi. b. Membuat
Laporan
Bulanan
dan
membuat
laporan
Inventaris setiap per semester dan Laporan Tahunan c. Pengiriman surat keluar untuk memperlancar penyampaian informasi. d. Mengklasifikasikan arsip dilingkungan pengadilan negeri.
29
e. Menyelenggarakan
urusan
kearsipan
dengan
mengatur
kegiatan penyediaan, pelayanan peminjaman, penyimpanan dan pemeliharaan arsip surat-surat dan kantor. f. Menyelenggarakan
pemeliharaan
kendaraan
dinas
agar
selalu dalam keadaan siap untuk digunakan. g. Menyelenggarakan kendaraan
dinas
administrasi sebagai
bahan
biaya
pemeliharaan
pertanggungjawaban
penggunaan kendaraan dinas. h. Menyelenggarakan pemeliharaan alat perlengkapan kantor, gedung kantor dan rumah dinas sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan. i. Menyelenggarakan pemeliharaan pemakaian telepon, listrik, air bersih dan kebersihan ruangan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.
30
BAB III KEADAAN PERKARA
A. Pendahuluan Di tahun 2012 ini menjadi perhatian adalah mengenai pelayanan administrasi, dimana dengan adanya pelayanan IT berupa keterbukaan informasi, maka akses masyarakat terhadap berbagai pelayanan administrasi perkara dapat dengan mudah didapatkan. Hal ini sejalan dengan akan dimuatnya item-item di dalam website Pengadilan Tinggi Padang berupa penerimaan register perkara banding, perkara putus, Himpunan Putusan Pengadilan Tinggi Padang, Pengaduan, Prosedur berperkara, Statistik perkara dan hal lain yang menunjang bagi pelayanan administrasi baik pidana dan perdata. Maka dari itu untuk lebih sempurnanya IT di Pengadilan Tinggi Padang pada tahun 2012 ini kembali diperbaharui dan di kembangkan lebih baik. Khusus mengenai pelaporan, menjadi perhatian bagi kita dalam implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 9 Tahun 2008 mengenai Pelaporan Keuangan Perkara, dimana hal yang terpenting adalah pelaporan biaya perkara melalui SMS. Dimana diharapkan di Tahun ini pelaksanaan pelaporan di bagian kepaniteraan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
31
Dalam peningkatan kinerja lembaga Mahkamah Agung beserta jajarannya yang ada di bawahnya termasuk Pengadilan Tinggi Padang, maka menjadi sorotan dari masyarakat luas mengenai lamanya waktu dalam memutus suatu perkara. Untuk itu di Tahun 2012 ini Pengadilan Tinggi Padang berusaha menargetkan mengenai jangka waktu suatu perkara harus sudah putus, yaitu 6 bulan. Untuk dapat merealisasikan program kerja tersebut, upaya yang akan dilaksanakan adalah peningkatan kemampuan
para
Hakim dan Panitera Pengganti serta diimbangi dengan penyediaan fasilitas yang dapat menunjang peningkatan kinerja para Hakim dan Panitera pengganti dalam menangani suatu perkara.
B. Langkah- langkah Strategis di Tahun 2012 Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Padang
sebagai
langkah
strategis
di
tahun
2012
dalam
penanganan perkara, yaitu : 1. Pendayagunaan Teknologi Sebagai Alat Bantu Penyelesaian Perkara Pada upaya percepatan penyelesaian perkara maka penyediaan teknologi menjadi sangat penting. Dimana telah ditetapkan oleh Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Padang agar penggunaan teknologi benar-benar dilaksanakan sehingga proses minutasi
32
perkara menjadi cepat. Selain itu dengan adanya teknologi maka pemberiaan salinan putusan dapat tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan. Pengiriman melalui sarana e-mail untuk laporan perkara juga menjadikan
akses
Pengadilan
Tinggi
untuk
mendapatkan
laporan tepat waktu dapat berhasil.
2.
Peningkatan
Kemampuan
SDM
Kepaniteraan
dalam
Pendayagunaan Teknologi Untuk meletakkan fondasi yang kuat bagi pendataan perkara di masa depan, Kepaniteraan memandang penting penyiapan SDM yang handal dan mampu melaksanakan fungsinya dengan optimal.
C. Informasi Tentang Alur Perkara Pada prinsipnya alur perkara antar peradilan baik di lingkungan Peradilan Umum tidak jauh berbeda. Pada laporan tahunan kali ini akan ditampilkan alur perkara pada peradilan umum baik untuk penanganan perkara perdata maupun perkara pidana. Berikut bagan alur perkara tersebut:
33
1. Proses Alur Perkara Pada Pengadilan Tingkat Pertama
a. Prosedur Pengajuan Perkara Gugatan, Permohonan, Perlawanan pada Pengadilan Tingkat Pertama
34
b. Prosedur Permohonan Eksekusi Perkara Perdata
35
c. Prosedur Penerimaan Pelimpahan Berkas Pidana pada Pengadilan Negeri
36
2.
Proses Alur Perkara Pada Pengadilan Tingkat Banding
PROSES PERKARA BANDING PADA PENGADILAN TINGGI PADANG
37
C. Deskripsi Perkara Yang Ditangani Pengadilan
1.
Keadaan Perkara di Pengadilan Tinggi Padang Pada tahun 2012 ini, Pengadilan Tinggi Padang dalam
perkara pidana telah menerima 249 perkara masuk, dimana sisa perkara tahun 2011 berjumlah 15 perkara. Jumlah perkara putus pada tahun 2012 berjumlah 256 perkara, dengan sisa perkara berjumlah 8 perkara. Untuk perkara perdata jumlah perkara masuk sejumlah 189 sisa perkara tahun 2011 sejumlah 24 perkara. Dimana perkara diputus sejumlah 171 perkara dan sisa akhir 42 perkara.
38
REKAPITULASI PERKARA MASUK DAN DIPUTUS PADA PENGADILAN TK.PERTAMA DAN TK.BANDING PROPINSI SUMATERA BARAT PERKARA NO 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SATKER 2 PT.PADANG PN.PADANG PN.BUKITTINGGI PN.PARIAMAN PN.PAINAN PN.LUBUK BASUNG PN.LUBUK SIKAPING PN.TANJUNG PATI PN.PAYAKUMBUH PN.PADANG PANJANG PN.BATUSANGKAR PN.SAWAH LUNTO PN.SOLOK PN.KOTO BARU PN.MUARO PN.PASAMAN BARAT
MASUK 3 249 726 136 179 73 98 90 91 137 61 134 102 95 180 158 156
PIDANA PUTUS 4 241 630 123 136 59 84 78 85 116 58 117 91 77 141 137 135
SISA 5 8 96 13 43 14 14 12 6 21 3 17 11 18 39 21 21
PERDATA MASUK PUTUS 6 7 189 147 170 85 19 9 43 21 22 17 37 18 10 5 22 10 20 10 10 6 28 19 6 3 29 18 33 15 12 6 22 14
JUMLAH HAKIM SISA 8 42 85 10 22 5 19 5 12 10 4 9 3 11 18 6 8
9 11 12 7 7 6 7 8 9 7 6 7 8 10 5 9 9
KETERANGAN 10
39
TABEL REKAPITULASI PERKARA PIDANA DIPUTUS PADA PENGADILAN TK.PERTAMA DAN TK.BANDING
PROPINSI SUMATERA BARAT
PN.PSB
Slice 25 17 18 19 20 21 22 23 24
PT.PDG
PN.MR PN.KBR
PN.SLK PN.PDG
PN.SWL
PN.BS PN.PP PN.PYK PN.BKT
PN.TJP PN.PBS
PN.LBBS
PN.PIN
PN.PRM
40
TABEL REKAPITULASI PERKARA PERDATA DIPUTUS PADA PENGADILAN TK.PERTAMA DAN TK.BANDING
PROPINSI SUMATERA BARAT
PN.KBR
PN.MR
PN.PSBSlice 17
PN.SLK PN.SWL
PT.PDG
PN.BS PN.PP PN.PYK
PN.TJP PN.LBS PN.LBBS PN.PIN PN.PRM
PN.PDG PN.BKT
41
REKAPITULASI PERKARA DIMINUTASI PADA PENGADILAN TK.PERTAMA DAN TK.BANDING PROPINSI SUMATERA BARAT PERKARA NO 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SATKER 2 PT.PADANG PN.PADANG PN.BUKITTINGGI PN.PARIAMAN PN.PAINAN PN.LUBUK BASUNG PN.LUBUK SIKAPING PN.TANJUNG PATI PN.PAYAKUMBUH PN.PADANG PANJANG PN.BATUSANGKAR PN.SAWAHLUNTO PN.SOLOK PN.KOTOBARU PN.MUARO PN.PASAMAN BARAT
MASUK 3 241 630 123 136 59 84 78 85 116 58 117 91 77 141 137 135
PIDANA PUTUS 4 241 497 120 136 51 52 76 85 108 58 115 90 71 116 130 110
SISA 5 133 3 8 32 2 8 2 1 6 25 7 25
PERDATA MASUK PUTUS 6 7 147 129 85 55 9 8 21 21 17 12 18 10 5 5 10 10 10 6 6 6 19 18 3 3 18 11 15 4 6 5 14 10
JUMLAH PANITERA SISA 8 18 30 1 5 8 4 1 7 11 1 4
9 21 40 18 17 12 12 12 11 14 14 15 8 15 13 9 9
KETERANGAN 10
42
STATISTIK PERKARA PIDANA KHUSUS (TINDAK PIDANA KORUPSI) PADA PENGADILAN TINGGI PADANG DAN PENGADILAN NEGERI PADANG MEI s/d DESEMBER TAHUN 2011
NO
1 1 2
TINDAK PIDANA KORUPSI
SATKER
2 PENGADILAN TINGGI PADANG PENGADILAN NEGERI PADANG
JUMLAH HAKIM
JUMLAH PANITERA
MASUK 3 23
PUTUS 4 22
SISA 5 1
MASUK MINUTASI 6 22
SELESAI MINUTASI 7 22
SISA 8 -
9 7
10 3
26
8
18
8
6
2
10
17
43
REKAPITULASI PERKARA PERDATA DIMINUTASI PADA PENGADILAN TK.PERTAMA DAN TK.BANDING
PN.PSB PN.KBR PN.MR PN.SLK PN.SWL PN.BS PT.PDG
PN.PP PN.PYK
PNTJP PN.LBS PN.LBBS PN.PIN PN.PRM PN.BKT TIPIKOR.PDG
PN.PDG
44
REKAPITULASI PERKARA PIDANA DIMINUTASI PADA PENGADILAN TK.PERTAMA DAN TK.BANDING
PN.PSB
PT.PDG
PN.MR PN.KBR PN.SLK PN.SWL
PN.PDG
PN.BS PN.PP PN.PYK TIPIKOR.PDG PN.BKT
PN.TJP PN.LBS
PN.LBBS
PN.PIN
PN.PRM
45
STATISTIK PERKARA PIDANA KHUSUS (TINDAK PIDANA KORUPSI) PADA PENGADILAN TINGGI PADANG DAN PENGADILAN NEGERI PADANG MEI S/D DESEMBER TAHUN 2011
SATKER
TINDAK PIDANA KORUPSI MASUK SISA MINUTASI SELESAI MINUTASI
JUMLAH
MASUK
PUTUS
3
4
5
6
7
8
9
10
1 PENGADILAN TINGGI PADANG
23
22
1
22
22
-
7
3
2 PENGADILAN NEGERI PADANG
26
8
18
8
6
2
10
17
1
2
SISA
JUMLAH HAKIM
PANITERA
46
STATISTIK PERKARA PIDANA KHUSUS (TINDAK PIDANA KORUPSI) PADA PENGADILAN TINGGI PADANG DAN PENGADILAN NEGERI PADANG JANUARI S/D DESEMBER TAHUN 2012
SATKER
TINDAK PIDANA KORUPSI MASUK SISA MINUTASI SELESAI MINUTASI
JUMLAH
MASUK
PUTUS
3
4
5
6
7
8
9
10
1 PENGADILAN TINGGI PADANG
27
27
-
27
27
-
7
6
2 PENGADILAN NEGERI PADANG
23
17
6
17
17
-
8
17
1
2
SISA
JUMLAH HAKIM
PANITERA
47
KEADAAN PERKARA PIDANA PADA PENGADILAN TINGGI PADANG TAHUN 2012 PIDANA BULAN SISA LALU
MASUK
PUTUS
SISA
15
19
15
19
Pebruari
23
18
24
Maret
18
29
13
April
24
8
29
Mei
21
32
18
Juni
14
19
13
Juli
21
21
13
Agustus
35
19
29
September
21
35
15
Oktober
29
16
28
November
16
26
18
Desember
8
18
8
249
256
Januari
Jumlah
48
KEADAAN PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN TINGGI PADANG TAHUN 2012
PERDATA BULAN SISA LALU
MASUK
PUTUS
SISA
24
20
4
40
Pebruari
14
5
49
Maret
15
19
45
April
26
9
62
Mei
17
16
63
Juni
10
23
50
Juli
20
20
50
Agustus
12
17
45
September
13
3
55
Oktober
17
13
59
November
18
27
50
Desember
7
15
42
189
171
Januari
Jumlah
49
GRAFIK PERKARA PIDANA PENGADILAN TINGGI PADANG
35 30 25 SISA LALU MASUK PUTUS SISA
20 15 10 5 0 JANUARI
APRIL
JULI
OKTOBER
50
GRAFIK PERKARA PERDATA PENGADILAN TINGGI PADANG
70 60 50 SISA LALU MASUK PUTUS SISA
40 30 20 10 0 JANUARI
MARET
MEI
JULI
SEPTEMBER NOVEMBER
51
DATA-DATA JUMLAH PERKARA DALAM TAHUN 2012 PADA PENGADILAN TINGGI PADANG JUMLAH NO
PERKARA
BIASA
SINGKAT
15
-
KETERANGAN
PIDANA 1
Sisa tahun 2012
2
Masuk dalam
249
-
3
tahun2012
256
-
4
Putus
8
-
Sisa tahun 2012 No
PERKARA PERDATA
JUMLAH
KETERANGAN
GUGATAN 1
Sisa tahun 2011
24
2
Masuk dalam tahun
189
3
2012
171
4
Putus
42
Sisa tahun 2012 No 1
PERKARA PIDANA KHUSUS/ TIPIKOR Sisa tahun 2011
JUMLAH
2
Masuk dalam tahun
27
3
2012
28
4
Putus
-
KETERANGAN
1
Sisa tahun 2012
52
BAB IV PENGAWASAN INTERNAL 1.
PENGERTIAN PENGAWASAN INTERNAL Pengawasan internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mancakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu : -
Pengawasan melekat
-
Pengawasan fungsional Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang
bersifat pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kerja dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan
fungsional
adalah
pengawasan
yang
dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukkan untuk itu. Di lingkungan lembaga peradilan pengawasan fungsional dilakukan oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung.
53
Pengawasan dilaksanakan
rutin/reguler
oleh
Badan
adalah
Pengawas
pengawasan Mahkamah
yang Agung,
Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama, secara rutin terhadap penyelenggaraan peradilan sesuai dengan kewenangan masing-masing. 2.
MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI PENGAWASAN 1. Maksud Pengawasan Pengawasan dilaksanakan dengan maksud untuk : -
Memperoleh informasi apakah pelaksanaan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan dan pelaksanaan dilaksanakan
tugas sesuai
umum dengan
peradilan rencana
dan
telah aturan
perundang-undangan yang berlaku. -
Memperoleh umpan balik bagi kebijakan perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan.
-
Mencegah terjadi penyimpangan, mal administrasi dan ketidak efisienan penyelenggaraan peradilan.
-
Menilai kinerja
2. Tujuan Pengawasan Pengawasan dilaksanakan untuk mengetahui kenyataan yang ada sebagai bahan pertimbangan Mahkamah Agung dan
atau
Pimpinan
Pengadilan
untuk
menentukan
kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut 54
pelaksanaan
tugas
Pengadilan,
tingkah
laku
aparat
Pengadilan dan kinerja pelayanan publik Pengadilan. 3. Fungsi Pengawasan Fungsi pengawasan meliputi : -
Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan perundangundangan yang berlaku.
-
Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib.
-
Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik para
pencari
keadilan
yang
meliputi
:
kualitas
putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat dan biaya perkara yang murah. 3.
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENGAWASAN Dalam melaksanakan pengawasan melekat, wewenag dan tanggung jawab pengawasan berada pada : Di lingkungan Peradilan Tingkat Banding : -
Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding
-
Seluruh Pejabat Kepaniteraan
-
Seluruh Pejabat Struktural di lingkungan Pengadilan Tingkat Banding
55
4.
OBYEK DAN RUANG LINGKUP PENGAWASAN RUTIN/REGULER Obyek
pengawasan
yang
dilakukan
oleh
Pengadilan
Tinggi Padang adalah meliputi pengawasan intern Pengadilan Tinggi Padang dan juga meliputi Pengadilan Negeri yang berada di wilayah Pengadilan Tinggi Padang yang berjumlah 15 Pengadilan Negeri. Sedangkan
ruang
lingkup
pengawasan
rutin/reguler
meliputi : -
Manajemen peradilan yang terdiri atas program kerja, pelaksanaan tugas, pengawasan dan pembinaan dan evaluasi kegiatan.
-
Administrasi
peradilan
yang
terdiri
dari
administrasi
perkara, administrasi persidangan, pelaksanaan eksekusi serta administrasi umum. -
Mutu pelayanan publik.
-
Kinerja Pengadilan. Pengawasan rutin/reguler dilaksanakan dalam bentuk
pemeriksaan yaitu dengan bentuk pengamatan dari dekat, dengan cara melakukan perbandingan antara sesuatu yang telah
atau
akan
dilaksanakan
dengan
sesuatu
yang
seharusnya dilaksanakan menurut ketentuan peraturan yang berlaku. Pengawasan reguler ini dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun,
sedangkan
pengawasan
khusus
dilaksanakan
56
berdasarkan laporan dari masyarakat dan juga hasil dari temuan dalam Laporan Bulanan oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Padang terhadap pelaksanaan tugas intern Pengadilan Tinggi Padang dengan membentuk Tim Pengawas Bidang yang dibentuk dari Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang yang bertugas mengawasi : -
Bidang Pidana
-
Bidang Perdata
-
Bidang Hukum
-
Bidang Kepegawaian
-
Bidang Keuangan
-
Bidang Umum Pelaksanaan pengawasan terhadap 15 Pengadilan Negeri
se-Sumatera Barat dengan membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri
dari
Hakim
Tinggi
dan
Panitera
dengan
obyek
pengawasan meliputi : -
Manajemen peradilan
-
Administrasi perkara
-
Administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan
-
Administrasi umum
-
Kinerja pelayanan publik.
57
5.
Perilaku Hakim dan Pejabat Pengadilan lainnya
PEMBUATAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN Selesai melakukan pemeriksaan Tim Pemeriksa membuat laporan
hasil
pemeriksaan,
untuk
tahun
2012
hasil
pemeriksaannya adalah sebagai berikut : -
Pada umumnya seluruh Pengadilan Negeri Se-Sumatera Barat telah melaksanakan tugas sebagaimana digariskan oleh Mahkamah Agung, namun banyak masih perlu mendapat perhatian baik secara teknis maupun dilihat dari segi Sumber Daya Manusia (SDM).
-
Pada umumnya Pengadilan Negeri Se-Sumatera Barat pegawainya sangat kurang dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya.
-
Banyak jabatan-jabatan yang dirangkap atau kosong karena kurangnya pegawai.
-
Rata-rata
bangunan
kantor
terawat
dan
kebersihan
kantor setiap Pengadilan dipelihara dengan baik. -
Laporan Bulanan yang disampaikan oleh PengadilanPengadilan Negeri sebelumnya banyak kesalahan namun setelah mendapat pembinaan dari Pengadilan Tinggi Padang (oleh Bapak Soehardi, SH.) Laporan Bulanan oleh Pengadilan-Pengadilan Negeri semuanya sudah benar dan lancar. 58
BAB V PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN A.
Sumber Daya Manusia 1.
Sumber Daya Manusia Teknis Yudicial Sumber daya manusia teknis yudicial di Pengadilan Tinggi Padang terdiri dari Hakim Tinggi dan Panitera Pengganti dengan perincian sebagai berikut :
2.
-
Hakim Tinggi
=
10 orang
-
Hakim Tinggi Ad Hoc
=
2 orang
-
Panitera Pengganti
=
21 orang
Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial Sumber daya manusia non teknis yudicial di Pengadilan Tinggi
Padang
terdiri
dari
Pejabat
Struktural
dan
staf/karyawan dengan perincian sebagai berikut : -
Panitera/Sekretaris
=
1 orang
-
Wakil Panitera
=
1 orang
-
Wakil Sekretaris
=
1 orang
-
Pan Mud Pidana
=
1 orang
-
Pan Mud Perdata
=
1 orang
-
Pan Mud Hukum
=
1 orang
-
Kasub Bag Kepegawaian =
1 orang
-
Kasub Bag Keuangan
=
1 orang
-
Kasub Bag Umum
=
1 orang (Plh)
-
Staf/Karyawan
= 22 orang
59
3. Promosi dan Mutasi Dalam tahun 2012 ada beberapa pejabat fungsional dan struktural mendapatkan promosi diantaranya : Promosi :
- pada tahun 2012 ini tidak ada promosi yang dilakukan di Pengadilan Tinggi Padang
Mutasi
- Kasub umum mengundurkan diri dari jabatannya a/n Syamsuardi, SE
4. Pengisian Jabatan Struktural
Di tahun 2012 ini Pengadilan Tinggi Padang tidak ada pengisian jabatan struktural
60
PERSONIL PENGADILAN TINGGI PADANG NO
TENAGA TEKNIS
1.
Ketua: H.SABIRIN JANAH, SH. MH.
2.
Wakil Ketua: H.SOEMANTRI, SH. MH.
3.
Hakim Tinggi: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
IRAMA CHANDRA ILJA, SH.MH. SUDIYATNO, SH. YULIUSMAN, SH. EFENDI,SH.MH. HERMAN NURMAN,SH.MH MANSYURDIN CHANIAGO,SH AGUS SUTARNO,SH. AMRIDDIN,SH.MH. ZAHERWAN LESMANA, SH
PANGKAT/GOLONGAN Pembina Utama (IV/e) Pembina Utama Madya (IV/d) Pembina Utama Madya (IV/d) Pembina Utama Muda (IV/d) Pembina Utama Muda (IV/d) Pembma Utama Muda (IV/c) Pembina Utama Muda (IV/c) Pembina Utama Muda (IV/c) Pembina Utama Madya (IV/d) Pembina Utama Madya (IV/d) Pembina Utama Muda (IV/c) Pembina Utama Muda (IV/c)
4.
Panitera / Sekretaris: SOEHARDI, SH.
Pembina Utama Muda (IV/c)
5.
Wakil Panitera: REFLIZAILIUS, SH.
Pembina (IV/a)
6.
Panitera Muda: Sub Kepaniteraan Perdata ADRIAN, SH. Staf : 1.AHMAD BUSYRA 2. TONI PRAYITNO
7.
8.
Penata tk.I (IV/d) PenataTk.I(II/d) Pengatur Muda (II/a)
Sub Kepaniteraan Pidana LIFIAR, SH Staf: 1.YURMANTO.
Penata Muda Tk.I (III/d)
Sub Kepaniteraan Hukum: NELDAWATI, SH.
Penata Tk. I (III/d)
Staf: 1.SISKA DEWITA, S.si.
KETERANGAN
Dibantu Panitera Pengganti
Penata Muda tk.I (III/b)
Penata Muda Tk.I (II/b) Penata Muda Tk.I (II/b)
61
9.
10.
Panitera Pengganti : 1. NILMAWATI, SH. 2. EMMY JEFRIATI, SH 3. LELY DEVITAROZA, SH. 4. KHAIMARNI, SH. 5. FAISAL, SH. 6. AMIRDIS, SH. 7. KASMAN, SH. 8. NURMIATI, SH. 9. WARNEL ADRA 10. BULYUNI ALWAYS 11. MARZUKI 12. RINALDI, SH. 13. TUTIK TURYANAWATI, SH. 14. YENDI MARTIN RUDI, SH. 15. ELIZAR, SH 16. MASRIAL,SH.
Penata Tk. I (III/d) penata Tk.I (III/d) Penata Tk.I (III/d) Penata Tk.I (III/d) Penata Tk.I (III/d) Penata Tk.I (III/d) Penata Tk.I (III/d) Penata Tk.I (III/d) Penata Tk.I (III/d) Penata Tk.I (III/d) Penata (III/c) Penata (III/c) Penata (III/c) Penata (III/c) Penata Muda Tk. I (III/b) Penata Muda Tk. I (III/b) Penata Muda Tk. I (III/b) Penata Muda Tk. I (IV/a)
Jurusita : Kosong
62
NO 1.
2.
3.
4.
TENAGA NON TEKNIS
PANGKAT/GOLONGAN
Wakil Sekretaris : ANTONI WIJAYA, SH
Pembina (IV/a)
Staf : 1. HENDRA BUDIWAN RANASTI 2.RUSLAN
Pengatur Muda Tk.I (II/b) Pengatur Muda Tk.I (III/a)
Kasub / Kaur Kepegawaian : MARDANIL, SH.
Penata (III/c)
Staf : 1. YUSRIZAL 2.RAWATI 3.DELVI SARI, S.SOS 4.NOFITA SARI,S.KOM
Penata Muda (III/a) Penata Muda (III/a) Pengatur Muda Tk.I (II/b) Penata Muda (III/a)
.Kasub Kaur Keuangan : T.YUDHIANTO SN, S.IP
KETERANGAN
Penata Muda Tk.I (III/b)
Staf : 1.RIKO OKTRIA 2.REFINA SUMITA , SE 3.YANIRZA 4.ERLINAWATI
Pengatur Muda Tk.I (II/b) Penata Muda (III/a) Penata Muda (III/a) Penata Muda (III/a)
Kasub / Kaur Umum : FITRIADI YURSAL, SH Staf : 1.PARMIN 2.KHAZALI ISHAK 3.SYAMSUARDI, SE 4.ROVITA ASIH, SE 5.AHMAD FAJRI
Penata Muda Tk. I (III/b) Pengatur Muda (II/a) Penata Muda (III/a) Penata Muda (III/a) Pengatur Tk.I (II/d) Pengatur Muda (II/a)
63
NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
TENAGA HONORER SIHALUDI GULO RONI PUTRA ISKANDAR RAFLIS ALFI ANDRICO RIKA MARIA SARIE ANDI ZUL AKRI DEDI HERMANTO ARIF ADRIAN, SH. MUSNADI, ST. AFRISON, SH. SATRIA DARMA PUTRA EKA GUSYANDI ARIEF M.YUSA NOVRITA KURNIATI, A.Md. ZAKI MUBARAK S.KOM RERI ARIANTO S.KOM NOVI YENI A.MD WIRAHAMDANI OKTAVIANDI
TMT 01-01-2006
01-03-2006 01-07-2009 01-01-2010 03-05-2010 01-01-2010 01-04-2010
PENDIDIKAN
JABATAN
SMA SMP SMA SMA SMA SMA SMP SMA S1 S1 S1 SMA SMA SMA D3
Satpam Satpam Satpam satpam Pramusaji pramusaji Pramusaji Sopir Pramusaji Pramusaji Sopir Sopir Pramusaji Pramusaji pramusaji
KETERANGAN
DAFTAR REKAPITULASI PENDIDIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PENGADILAN TINGGI PADANG NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
JENIS PENDIDIKAN SD/Sederajat SMP / Sederajat SMA/Sederajat D1 D2 D3 S1 S2 S3
JUMLAH
KETERANGAN
…… orang … orang …..Orang …. Orang -
64
B.
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara sarana prasarana dikelola berdasarkan sistem yang disebut dengan SABMN adalah suatu sistem terpadu yang merupakan gabungan prosedur manual dan komputerisasi dalam rangka menghasilkan data transaksi untuk mendukung penyusunan neraca, disamping itu SIMAKBMN juga didukung oleh Buku Inventaris dan Laporan Barang Milik Negara (BMN) dan berbagai Kartu Kontrol yang berguna untuk menunjang fungsi pengelolaan barang milik negara. Dalam pelaksanaan akuntansi barang milik negara dibantu dengan perangkat lunak (software) yang memungkinkan penyederhanaan
dalam
proses
manual
dan
mengurangi
tingkat kesalahan dalam pelaksanaannya. Pengadilan Tinggi Padang telah pula menerapkan sistem pelaporan aplikasi, yang didalamnya telah terurai aset-aset negara Cq. Pengadilan Tinggi Padang, asal darimana serta peruntukannya sebagaimana terlampir dalam laporan ini.
65
1. Sarana dan Prasarana Gedung Dalam penyediaan sarana dan prasarana gedung untuk Pengadilan Tinggi Padang beserta satuan kerja yang berada dibawahnya telah menyelesaikan pembangunan dan pengadaan yang berskala prioritas yaitu :
Pengadaan Meja dan Kursi kerja kantor Pengadilan Tinggi Padang DIPA tahun anggaran 2012 ;
Pembangunan
Gedung
Kantor
Pengadilan
Tindak
Pidana Korupsi, DIPA tahun anggaran 2012 di jalan : -
Renovasi
Rumah
Dinas
Hakim
Jalan
Flamboyan Padang; -
Pembangunan Taman Rumah Dinas Wakil Ketua Jln.Sisingamangaraja Padang;
Dimana secara keseluruhan pengadaan dan penyediaan sarana dan prasarana gedung yang telah menjadi prioritas telah tercapai 100%.
Untuk
Pengadilan
Tinggi
Padang
berikut
sarana
dan
prasarana gedung yang tersedia : Pengadilan Tinggi Padang saat ini memiliki 1 gedung perkantoran yang mempunyai sarana dan prasarana:
1 ruang Ketua
1 ruang wakil ketua
66
2 ruang sidang
1 ruang rapat Hakim
4 ruang hakim
1 ruang panitera/ Sekretaris
1 ruang Wakil Panitera
1 ruang wakil sekretaris
3 ruang hukum (2 ruang dipakai untuk ruang arsip hukum)
1 ruang kesekretariatan
1 ruang perpustakaan
1 ruang Informasi Teknologi ( IT )
1 ruang tunggu ( receptionis )
11 buah kamar kecil ( wc )
2 ruang serba guna
2 ruang gudang
1 ruang mediasi
1 ruang DYK
1 ruang arsip keuangan
1 ruang Mushola (sementara memakai 1 ruang kosong)
Tempat Parkir di depan gedung kantor.
67
a.
Pengadaan Pada tahun 2012 ini Pengadilan Tinggi Padang telah menyelesaiakan proyek pengadaan : Pengadaan Belanja Modal Peralatan dan mesin
Meja dan Kursi Kerja : 20 unit meja kerja; 20 unit kursi kerja;
Pengadaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Pembangunan Gedung Tipikor : Telah pekerjaan pertama
menyelesaikan 100% tahun
tahap anggaran
2012.
Pengadaan Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan Renovasi Rumah Dinas Hakim
Pengadaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan :
68
Pembangunan Taman Rumah Dinas Wakil Ketua;
Pengadaan Pengadaan Alat Pengolah Data :
Perangkat
Pengolah
Data
dan
Komunikasi 2 unit Komputer/PC; 1 unit Laptop/Notebook;
Pengadaan Inventaris untuk 8 unit Rumah Dinas Hakim : 8 unit lcd TV 32 inc; 8 unit AC 1pk; 8 unit Mesin cuci 2 tabung; 8 unit lemari es 2 pintu;
Pengadaan
Pengembangan
Jaringan
Website Kantor Pengadilan Tinggi Padang.
69
b. Pemeliharaan Pengadilan Tinggi Padang di tahun 2012 ini telah melakukan pemeliharaan gedung kantor sesuai dengan anggaran yang telah dianggarkan dalam DIPA
c.
Penghapusan Dalam tahun 2012 Pengadilan Tinggi Padang tidak ada melakukan penghapusan aset, baik aset gedung maupun barang inventaris yang mana ini dapat dilihat dengan tidak berobahnya Neraca dalam SIMAK BMN.
2. Sarana dan Fasilitas Gedung Dalam penyediaan sarana dan fasilitas gedung untuk Pengadilan Tinggi Padang beserta satuan kerja yang berada dibawahnya telah menyelesaikan pembangunan dan pengadaan yang berskala prioritas yaitu : a. Pengembangan
Informasi
Teknologi
(IT)
untuk
setiap
satuan kerja melalui DIPA masing-masing satuan kerja; b. Penyediaan
mesin
absensi
dalam
rangka
peningkatan
kinerja aparat lembaga peradilan melalui DIPA masingmasing satuan kerja;
70
c. Penyediaan sarana dan fasilitas gedung lainnya sebagai upaya peningkatan kinerja lembaga peradilan.
a. Pengadaan Pengadaan pada tahun 2012 ini Pengadilan Tinggi Padang telah menyelesaikan pengadaan sesuai dengan output yang ada.
b. Pemeliharaan Telah dilaksanakanya pemeliharaa gedung kantor dan perawatan sarana dan prasarana lainya sesuai anggaran yang telah dianggarkan. c. Penghapusan Tidak adanya penghapusan barang atau fasilitaas kantor pada tahun anggaran 2012 ini.
C.
Pengelolaan Keuangan Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi
dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara khususnya di Pengadilan
Tinggi
Padang
adalah
penyampaian
laporan
pertanggungjawaban keuangan yang memenuhi prinsip-prinsip
71
tepat waktu dan sasaran dengan mengikuti standar-standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan
Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja Negara (APBN) disampaikan berupa laporan keuangan tentang realisasi anggaran. Pada prinsipnya, pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh Mahkamah Agung mengacu pada asas-asas umum pengelolaan keuangan negara sebagaimana dijabarkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ke dalam asasasas umum seperti asas tahunan, universalitas, asas kesatuan dan asas spesialitas maupun asas-asas baru sebagai percerminan best practices (penerapan landasan-landasan yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara seperti: akuntabilitas berorientasi hasil,
profesionalitas,
proporsionalitas,
keterbukaan
dalam
pengelolaan keuangan negara pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Untuk alokasi anggaran yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Padang beserta seluruh satuan kerja dibwahnya pada tahun 2012 ini berjumlah Rp. 60,364,489,000,- (enam puluh milyar tiga ratus enem puluh empat juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), dengan rincian untuk belanja pegawai sebesar Rp36,767,361,000,- (tiga puluh enem milyar tujuh raus enam puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh satu ribu
72
rupiah). Belanja barang sebesar Rp. 11,592,528,000,- (sebelas milyar lima ratus sembilan puluh dua juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan pada belanja modal sebesar Rp. 12,004,600,000,- (dua belas milyar empat juta enam ratus ribu rupiah). Untuk realisasi anggaran di tahun 2012 untuk Pengadilan Tinggi Padang beserta seluruh satuan kerja dibawahnya telah mencapai 96% dari total anggaran di dalam DIPA Tahun 2012, yaitu senilai Rp. 58,010,559,573,- dengan rincian sebagai berikut :
73
74
75
76
77
78
79
REKAPITULASI BELANJA PEGAWAI PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING PROPINSI SUMATERA BARAT NO
SATKER
PAGU
REALISASI
SISA
KETERANGAN
1
2
3
4
5
6
1
Pengadilan Tinggi Padang Pengadilan Negeri Padang Pengadilan Negeri Bukittinggi Pengadilan Negeri Pariaman Pengadilan Negeri Sawahlunto Pengadilan Negeri Payakumbuh Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Pengadilan Negeri Batusangkar Pengadilan Negeri Solok Pengadilan Negeri Painan Pengadilan Negeri Padang Panjang Pengadilan Negeri Lubuk Basung Pengadilan Negeri Tanjung Pati Pengadilan Negeri Koto Baru Pengadilan Negeri Muaro Pengadilan Negeri Pasaman Barat JUMLAH
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
5,480,513,000 7,242,357,000 2,149,331,000 2,198,082,000 1,358,170,000 1,724,692,000
5,474,515,826 7,174,834,338 2,146,676,257 2,540,350,624 1,355,271,156 1,717,224,915
5,997,174 67,522,662 2,654,843 (342,268,624) 2,898,844 7,467,085
1,448,501,000 1,852,479,000 1,901,691,000 1,790,925,000
1,442,992,049 1,763,999,476 1,866,193,471 1,769,228,212
5,508,951 88,479,529 35,497,524 21,696,788
1,646,348,000
1,639,594,102
6,753,898
1,563,278,000 1,510,009,000 1,918,134,000 1,522,482,000
1,550,447,345 1,651,296,188 1,902,794,420 1,513,110,684
12,830,655 (141,287,188) 15,339,580 9,371,316
1,460,369,000 36,767,361,000
1,451,772,759 36,960,301,722
8,596,241 (192,940,722)
80
REKAPITULASI BELANJA MODAL PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING PROPINSI SUMATERA BARAT NO SATKER 1
2
1
Pengadilan Tinggi Padang Pengadilan Negeri Padang Pengadilan Negeri Bukittinggi Pengadilan Negeri Pariaman Pengadilan Negeri Sawahlunto Pengadilan Negeri Payakumbuh Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Pengadilan Negeri Batusangkar Pengadilan Negeri Solok Pengadilan Negeri Painan Pengadilan Negeri Padang Panjang Pengadilan Negeri Lubuk Basung Pengadilan Negeri Tanjung Pati Pengadilan Negeri Koto Baru Pengadilan Negeri Muaro Pengadilan Negeri Pasaman Barat
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
JUMLAH
PAGU (Rp)
REALISASI (Rp)
SISA (Rp)
KETERANGAN
3
4
5
6
3,988,000,000 100,000,000 100,000,000 364,600,000 1,908,000,000 100,000,000
3,942,303,750 98,299,916 82,150,000 329,690,000 1,227,220,944 99,748,400
45,696,250 1,700,084 17,850,000 34,910,000 680,779,056 251,600
1,400,000,000 123,000,000 360,000,000 360,000,000
1,382,959,000 122,400,000 354,156,000 359,000,000
17,041,000 600,000 5,844,000 1,000,000
360,000,000
351,971,000
8,029,000
800,000,000 900,000,000 141,000,000 200,000,000
785,603,500 893,804,350 128,065,400 181,314,000
14,396,500 6,195,650 12,934,600 18,686,000
800,000,000
794,227,250
5,772,750
12,004,600,000
11,132,913,510
871,686,490
81
REKAPITULASI BELANJA BARANG PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING PROPINSI SUMATERA BARAT NO
SATKER
PAGU
REALISASI
SISA
KETERANGAN
1
2
3
4
5
6
1
Pengadilan Tinggi Padang Pengadilan Negeri Padang Pengadilan Negeri Bukittinggi Pengadilan Negeri Pariaman Pengadilan Negeri Sawahlunto Pengadilan Negeri Payakumbuh Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Pengadilan Negeri Batusangkar Pengadilan Negeri Solok Pengadilan Negeri Painan Pengadilan Negeri Padang Panjang Pengadilan Negeri Lubuk Basung Pengadilan Negeri Tanjung Pati Pengadilan Negeri Koto Baru Pengadilan Negeri Muaro Pengadilan Negeri Pasaman Barat
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
JUMLAH
1,909,163,000 1,546,510,000 603,055,000 610,300,000 490,421,000 584,430,000
1,635,844,760 1,284,605,915 411,619,893 576,289,179 401,848,570 490,738,410
273,318,240 261,904,085 191,435,107 34,010,821 88,572,430 93,691,590
586,478,000 554,525,000 651,498,000 604,259,000
469,439,500 443,022,793 585,279,164 555,745,680
117,038,500 111,502,207 66,218,836 48,513,320
481,562,000
444,241,112
37,320,888
588,553,000 584,480000 603,438,000 584,120,000
502,702,737 551,808,402 518,864,166 458,151,048
85,850,263 32,671,598 84,573,834 125,968,952
609,736,000
587,144,400
22,591,600
11,592,528,000
9,917,345,729
1,675,182,271
82
Grafik Persentase Penyerapan Anggaran :
14.000.000.000
12.000.000.000
10.000.000.000
8.000.000.000
6.000.000.000
4.000.000.000
2.000.000.000
PAGU
REALISASI
PN .P SB
R PN .M
PN .K B R
PN .T JP
B B S PN .L
PN .P P
PN .P YK
B S PN .L
PN .B K T
PN .P IN
M PN .P R
PN .S LK
PN .B S
L
G
PN .S W
(2.000.000.000)
PN .P D
PT
.P D G
0
SISA
83
D.
Pengelolaan Administrasi 1. Administrasi Peradilan Pengelolaan administrasi peradilan di Pengadilan Tinggi Padang diarahkan kepada Pengelolaan administrasi tiga urusan : A. Urusan
Pidana
administrasinya
dilaksanakan
oleh
Panitera Muda Pidana yang bertugas : -
Melaksanakan
administrasi
perkara,
mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan perkara pidana. -
Memberi nomor registrasi pada setiap perkara pidana yang diterima di Kepaniteraan Pidana.
-
Mencatat pada setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya.
-
Mengirimkan kembali berkas perkara banding yang telah diputus di Pengadilan Tinggi ke Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
-
Mengirimkan salinan putusan dimohonkan banding kepada terdakwa, kejaksaan.
-
Menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.
84
B. Urusan
Perdata
administrasinya
dilaksanakan
oleh
Panitera Muda Perdata yang bertugas : -
Melaksanakan
administrasi
perkara,
mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang
berhubungan
dengan
malasah
perkara
perdata. -
Memberi nomor registrasi pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan Perdata.
-
Mencatat perkara yang diterima ke dalam register perkara.
-
Mengirimkan kembali berkas perkara yang telah diputus di Pengadilan Tinggi ke Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
-
Mengirimkan fotocopy putusan
banding
kepada
para pihak. -
Menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.
C. Urusan
Hukum
administrasinya
dilaksanakan
oleh
Panitera Muda Hukum yang bertugas sebagai berikut : -
Mengumpulkan,
mengolah
dan
mengkaji
data,
menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, dan
85
melakukan administrasi lain yang diatur dalam perundang-undangan. -
Mengolah dan mengkaji hasil evaluasi dan laporan periodik dari Pengadilan Negeri untuk dilaporkan kepada Pimpinan Pengadilan.
-
Melakukan
pencatatan
dalam
buku
mengenai
informasi
mengenai
pengaduan dari masyarakat. -
Melaksanakan
tugas
meja
pelayanan, keterbukaan informasi public sejak 1 April 2010. D. Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Administrasi Peradilan -
Pengadilan Tinggi Padang telah mengadakan Pola Bindalmin
untuk
para
Panitera
Muda
Perdata,
Panitera Pengganti dan Juru sita. Dimana kegiatan diikuti
oleh
seluruh
satuan
kerja
di
bawah
Pengadilan Tinggi Padang.
86
87
REKAPITULASI PERKARA DIMINUTASI PADA PENGADILAN TK.PERTAMA DAN TK.BANDING PROPINSI SUMATERA BARAT PERKARA NO 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SATKER 2 PT.PADANG PN.PADANG PN.BUKITTINGGI PN.PARIAMAN PN.PAINAN PN.LUBUK BASUNG PN.LUBUK SIKAPING PN.TANJUNG PATI PN.PAYAKUMBUH PN.PADANG PANJANG PN.BATUSANGKAR PN.SAWAH LUNTO PN.SOLOK PN.KOTO BARU PN.MUARO PN.PASAMAN BARAT
PIDANA MASUK PUTUS MINUTASI MINUTASI 3 4 241 241 630 497 123 120 136 136 59 51 84 52 78 76 85 85 116 108 58 58 117 115 91 90 77 71 141 116 137 130 135 110
SISA 5 133 3 8 32 2 8 2 1 6 25 7 25
MASUK MINUTASI 6 147 85 9 21 17 18 5 10 10 6 19 3 18 15 6 14
PERDATA PUTUS MINUTASI 7 129 55 8 21 12 10 5 10 6 6 18 3 11 4 5 10
JUMLAH PANITERA SISA 8 18 30 1 5 8 4 1 7 11 1 4
9 21 40 18 17 12 12 12 11 14 14 15 8 15 13 9 9
KETERANGAN 10
88
REKAPITULASI PERKARA PIDANA DIMINUTASI PADA PENGADILAN TK.PERTAMA DAN TK.BANDING
PN.PSB
PT.PDG
PN.MR PN.KBR PN.SLK PN.SWL
PN.PDG
PN.BS PN.PP PN.PYK PN.TJP PN.LBS
PN.BKT PN.LBBS
PN.PIN
PN.PRM
89
REKAPITULASI PERKARA PERDATA DIMINUTASI PADA PENGADILAN TK.PERTAMA DAN TK.BANDING
PN.KBR PN.MR
PN.PSB
PN.SLK PN.SWL PN.BS PT.PDG
PN.PP PN.PYK PN.TJP PN.LBS PN.LBBS PN.PIN PN.PRM PN.BKT PN.PDG
90
2. Administrasi Umum Pelaksanaan
administrasi
umum
diarahkan
kepada
penyelesaian administrasi Kepegawaian, Keuangan dan Umum/Tata laksana yang berfungsi sebagai memberikan bantuan yang berupa man, money dan material agar pelaksanaan teknis peradilan berjalan sesuai aturan yang berlaku. -
Urusan kepegawaian dilaksanakan oleh Kasub Bagian Kepegawaian.
-
Urusan Keuangan dilaksanakan oleh Kasub Bagian Keuangan.
-
Urusan Umum dilaksanakan oleh Kasub Bagian Umum.
-
Peningkatan kemapuan sumber daya manusia dalam pengelolaan Informasi teknologi dengan melalukan pelatihan kepada para operator komputer
91
BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI A. KESIMPULAN Dengan dibuatnya OUTLINE Pelaporan Tahunan ini, dapat memberikan gambaran secara umum kondisi dari masingmasing Satker di daerah, yang dalam hal ini adalah keadaan Satker Pengadilan Tinggi Padang dalam tahun 2012. Dalam laporan ini juga akan terungkap masalah-masalah yang belum dapat diatasi oleh Pengadilan Tinggi Padang dalam tahun 2009 yang antara lain : 1.
Sumber Daya Manusia perlu ditingkatkan baik secara kuantitas melalui jalur penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dimana masih banyak satuan kerja yang kekurangan SDM dan secara kualitas juga masih menjadi keluhan
dikarenakan
pengelolaan
di
kurangnya
bidang
pelatihan
administrasi
dalam
peradilan
dan
administrasi umum. 2.
Ketersediaan
sarana
dan
prasarana
gedung
melalui
pembangunan infrastruktur juga masih menjadi kendala krusial, masih ditemukan gedung kantor yang jauh dari layak sebagai badan peradilan yang agung. Ketersediaan rumah dinas juga tidak sebanding dengan jumlah para Hakim dan pejabat struktural dan ketidaklayakan rumah dinas juga menjadi kendala. 3.
Ketersediaan kendaraan operasional roda-4 di satuan kerja juga
perlu
diperhatikan,
hal
ini
dikarenakan
kondisi
geografis dari wilayah Sumatera Barat yang dapat ditempuh melalui
jalur
operasional
darat menjadi
sehingga sangat
ketersediaan penting
kendaraan
sehingga
cost 92
perjalanan dari daerah ke Pengadilan Tinggi Padang dapat dihemat. 4.
Dalam penyelesaian perkara telah mendapatkan kemajuan yang sangat pesat, dimana minutasi perkara yang cepat, kesamaan
dalam
format
putusan
dan
berita
acara
persidangan sudah dicanangkan oleh Pimpinan Pengadilan Tinggi Padang di tahun 2012 ini dapat berjalalan dengan baik. 5.
Upaya pengawasan internal juga semakin ditingkatkan dengan membuka media meja pengaduan dan seluruh pengaduan
yang
masuk
telah
ditindaklanjuti
baik
itu
meneruskannya ke Mahkamah Agung maupun melalukan pemeriksaan, yang pada akhirnya hasil akhir dari adanya pengawasan
adalah
masyarakat
terhadap
tidak
adanya
personil
pengaduan
lembaga
peradilan
dari dan
meingkatnya kepercayaan publik terhadap kinerja lembaga peradilan. 6.
Realisasi anggaran juga telah berjalan dengan baik, hal ini ditandai dengan persentase realisasi anggaran diatas 94 %, khususnya di belanja modal yang telah terealisasi dengan rata-rata 100 %.
7.
Upaya keterbukaan informasi di Pengadilan Tinggi Padang dan seluruh satuan kerja dibawahnya telah dilaksanakan sebagai implementasi SK Ketua Mahkamah Agung RI No. 144/VIII/2007
tentang
Keterbukaan
Informasi
di
Pengadilan. Penyediaan sarana dan prasarana melalui DIPA di tiap satuan kerja masing-masing telah terealisasi serta upaya
peningkatan
pengetahuan
pengelola
informasi
teknologi juga telah dilaksanakan melalui pelatihan bagi operator komputer pengelola.
93
B. REKOMENDASI a.
Perlu adanya penambahan anggaran untuk pembiayaan terutama untuk peningkatan sarana dan prasarana fisik, peningkatan
kualitas
SDM
dan
pelaksanaan
tugas
kepegawaian. b.
Perlu
penambahan
tenaga
pegawai,
baik
untuk
menggantikan pegawai yang memasuki masa pensiun, maupun
untuk
pekerjaan
yang
memerlukan
tekhnis
tertentu.
94
