car Laporan Tahunan 2013 Pengadilan Tinggi Palembang

car

|i Laporan Tahunan 2013 Pengadilan Tinggi Palembang

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyusun Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2014 Pengadilan Tinggi Palembang. Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Palembang ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami dalam pelaksanaan tugas pokok selama tahun 2014. Laporan Tahunan ini kami susun berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 315-1/SEK/ku.01/11/2014 perihal Penyusunan Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI 2014. Laporan ini menggambarkan keadaan dan perkembangan Pengadilan Tinggi Palembang selama Tahun 2014, yaitu keadaan organisasi peradilan secara teknis maupun non teknis, dengan harapan laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi dalam rangka meningkatkan kinerja pada Pengadilan Tinggi Palembang. Penyusunan Laporan tahunan ini tentu saja masih jauh dari sempurna, karenanya kritik, saran dan koreksi sangat kami harapkan.

Mengetahui, KETUA PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

DR. NOMMY HT. SIAHAAN, SH., MH HAKIM UTAMA

H.M. RAMLI, SH., MH NIP. 195409221985121002

| ii Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang

DAFTAR ISI Hal KATA PENGANTAR ..................................................... ............................................

i

DAFTAR ISI ................................................................. .............................................

ii

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN A. Kebijakan Umum Peradilan ............... ................................................

1

B. Visi dan Misi .......................................................................................

1

C. Kebijakan dan Prasarana ......... .........................................................

2

STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) A. Standar Operasional prosedur (SOP)................................................. 13 B. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).. ........................................................ 55

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN A. Sumber Daya Manusia.................. ...................................................... 77 B. Keadaan Perkara................... .............................................................. 88 C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana ................................................. 126 D. Pengelolaan Keuangan ...................................................................... 129 E. Dukungan Teknologi Informasi ............................................................ 134 F. Regulasi Tahun 2014 ........................................................................... 135

BAB IV

PENGAWASAN A. Internal ................................................................................................ 135 B. Evaluasi ................................................................................................ 140

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI A. Kesimpulan ............................................... ......................................... 142 B. Rekomendasi ........................................... ......................................... 142

| iii Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang

BAB I PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN Pengadilan

Tinggi

Palembang

merupakan

satuan

kerja

di

bawah

Mahkamah Agung RI yang bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana, perdata dan tipikor terhadap putusan yang dijatuhkan peradilan tingkat pertama yang dimintakan banding. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Pengadilan Tinggi Palembang telah menetapkan kinerja pada tahun 2014 sebagai berikut : 1. Peningkatan penyelesaian perkara 2. Peningkatan tertib administrasi perkara 3. Peningkatan kwalitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan kwalitas pengawasan 5. Peningkatan akseptabilitas masyarakat terhadap peradilan

B. VISI DAN MISI Visi Pengadilan Tinggi Palembang mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut : “MEWUJUDKAN PENGADILAN TINGGI PALEMBANG YANG AGUNG” Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi yang menjabarkan hal-hal yang harus dilaksanakan, yaitu : Misi Pengadilan Tinggi Palembang adalah sebagai berikut : 1. Menjaga kemandirian badan peradilan. 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan 3. Meningkatkan kwalitas kepemimpinan badan peradilan 4. Meningkatklan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

|1 Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang

C. KEBIJAKAN DAN PROGRAM Untuk

pelaksanaan

kinerja

Pengadilan

Tinggi

Palembang

tersebut,

diimplementasikan melalui program yang terdapat dalam Daftar Isian Pelaksanan Anggaran Tahun 2014, yaitu : 1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum dengan anggaran Rp. 227.400.000,Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk

mencapai

outcame,

terselesainya

penyelesaian

perkara

yang

sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel dilingkungan peradilan umum. Kegiatan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Palembang dalam pelaksanaan program peningkatan manajemen peradilan umum adalah : Ü Penyelesaian administrasi perkara ditingkat pertama dan banding dilingkungan peradilan umum yang tepat waktu Ü Penyelesaian perkara yang kurang dari 6 bulan Ü Penyampain berkas perkara kasasi, peninjaun kembali dan grasi yang lengkap dan tepat waktu Ü Standar pelaksana tata kerja dan tata kelola pengadilan dilingkungan peradilan umum yang disusun Ü Bimbingan teknis administrasi peradilan umum Ü Ketersediaan data dan dokumen statistik perkara yang akurat 2. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI dengan anggaran Rp. 19.374.689.000,Program ini merupakan program untuk mencapai outcame dukungan manajemen dan tugas teknis peradilan, kegiatan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Palembang dalam pelaksanaan program tersebut adalah sebagai berikut :


Ü Menyajikan / membuat laporan keuangan yang sesuai dengan sistem akuntansi pemerintah, tanggapan atas temuan pemeriksa internal dan external, rencana tindak lanjut temuan pemeriksa Ü Meningkatkan penyerapan anggaran Ü Meningkatkan PNBP Mahkamah Agung RI Ü Menyelenggarakan pembayaran gaji, remunerasi tepat waktu, tertib administrasi persuratan dan kearsipan keuangan, pembinaan dan pengawasan Ü Menyediakan operasional / pemeliharaan perkantoran


BAB II STRUKTUR ORGANISASI DAN TUPOKSI

Struktur Organisasi Peradilan secara umum telah diatur dalam perundangundangan sebagai berikut : 1. Pasal 11 ayat 1 dan ayat

2 Undang-Undang Nomor

8 tahun 2004

merupakan perubahan atas undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, bahwa Pimpinan Pengadilan Negeri terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua dan Pimpinan Pengadilan Tinggi terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. 2. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 perubahan atas undang-undang Nomor 2 Tahun 1986

merupakan

dijelaskan bahwa

pada setiap pengadilan ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera dan ayat (2) menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Negeri dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, dan beberapa orang Panitera Pengganti, dan ayat (3) menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Tinggi dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, dan beberapa orang Panitera Pengganti. 3. Pasal 44 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 Menyatakan bahwa pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh seorang wakil Sekretaris. 4. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dijelaskan bahwa Panitera Pengadilan merangkap Sekretaris Pengadilan dan dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris.


Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Palembang tahun 2012 terdiri dari : 1. Ketua 2. Wakil Ketua. 3. Hakim Tinggi. 4. Panitera/Sekretaris. 5. Wakil Panitera. 6. Wakil Sekretaris. 7. Panitera Muda. - Panitera Muda Perdata - Panitera Muda Pidana. - Panitera Muda Hukum. - Panitera Muda Tipikor 8. Kepala Sub Bagian. - Kepala Sub Bagian Kepegawaian. - Kepala Sub Bagian Keuangan. - Kepala Sub Bagian Umum 9. Panitera Pengganti. 10. Staf.

Bagan Organisasi Pengadilan Tinggi Palembang terlampir sebagai berikut :



Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri se Sumatera Selatan merupakan lingkungan peradilan umum dibawah Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Tinggi sebagai kawal depan (Voorj Post) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk ditingkat banding dan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang masih ditingkat pertama. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama dan Peradilan Militer ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Secara garis besar tugas pokok, fungsi komponen pada Pengadilan yaitu : 1. Ketua -

Membuat penetapan tentang penunjukan susunan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara.

-

Mengawasi dan membina hakim.

-

Sebagai kawal depan (Voorpost) Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu melakukan pengawasan terhadap : a. Penyelenggaraan Peradilan para hakim dan pejabat kepaniteraan. b. Masalah-masalah hukum yang timbul. c. Masalah tingkah laku / perbuatan hakim dan pejabat kepaniteraan.

-

Membina dan memberikan petunjuk, teguran atau peringatan bila dipandang perlu.

-

Mengevaluasi laporan penanganan perkara banding yang dilakukan Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya secara priodik kepada Mahkamah Agung. |7

Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang

2. Wakil Ketua -

Melaksanakan tugas ketua, apabila ketua berhalangan.

-

Melaksanakan tugas yang di delegasikan oleh ketua kepadanya.

-

Melaksanakan tugas sebagai koordinator pengawasan.

3. Hakim -

Bertanggungjawab atas pembuatan berita acara persidangan.

-

Mengemukakan pendapat dalam musyawarah.

-

Mengambil putusan berdasarkan musyawarah.

-

Wajib menandatangani putusan yang diucapkan dalam persidangan.

-

Melaksanakan pengawasan yang ditugaskan oleh ketua.

4. Panitera/Sekretaris -

Bertanggungjawab atas pengurusan administrasi kepaniteraan seperti berkas perkara, putusan/dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, suratsurat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan.

-

Bertanggung

jawab

terhadap

administrasi

kesekretariatan

seperti

pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum. -

Mengatur tugas Wakil Panitera, Wakil Sekretaris, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Kepala Bagian.

5. Wakil Panitera -

Membantu Panitera dalam melaksanakan tugasnya dalam memimpin kepaniteraan pengadilan.

-

Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan.

-

Melaksanakan tugas yang di delegasikan oleh Panitera kepadanya.

-

Membantu Panitera untuk secara langsung membina, meneliti dan mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara antara lain dalam mengisi buku register perkara, membuat laporan periodik dan lain-lain.


-

Membantu tugas Panitera mendampingi Hakim Tinggi dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang.

6. Wakil Sekretaris -

Membuat program kerja pelaksanaan anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dilaksanakan setelah turun DIPA.

-

Menyusun

rencana

kegiatan

kesekretariatan

tahunan

dan

rencana

anggaran tahun berjalan. -

Mengkoordinir dan mengawasi tugas-tugas sub bagian umum, keuangan dan kepegawaian.

-

Mengkoreksi dan mengkoordinasikan surat-surat keluar yang dibuat oleh sub bagian umum, keuangan dan kepegawaian.

-

Melakukan koordinasi dengan instansi terkait (dilaksanakn sesuai dengan kebutuhan).

-

Menyusun data untuk keperluan evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan untuk disampaikan kepada pimpinan melalui Panitera/Sekretaris.

7. Kepaniteraan Perdata -

Melaksanakan administrasi perkara Perdata yang masuk ke tingkat banding.

-

Mempersiapkan persidangan perkara Perdata.

-

Memberi Nomor Register pada setiap perkara yang di terima di Kepaniteraan Perdata.

-

Membuat penetapan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti, serta meneliti biaya perkara yang masuk ke rekening Pengadilan .

-

Mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya.


-

Menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara Perdata.

-

Menyerahkan arsip perkara kepada Kepaniteraan Hukum.

8. Kepaniteraan Pidana -

Melaksanakan administrasi perkara Pidana yang masuk

-

Mempersiapkan persidangan perkara Pidana.

-

Memberi Nomor Register pada setiap perkara yang di terima di Kepaniteraan Pidana.

-

Membuat penetapan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti.

-


-

Menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara Pidana.

-


9. Kepaniteraan Tipikor -

Melaksanakan administrasi perkara Tipikor yang masuk.

-

Mempersiapkan persidangan perkara Tipikor.

-

Memberi Nomor Register pada setiap perkara yang di terima di Kepaniteraan Tipikor.

-

Membuat penetapan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti.

-


-

Menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara Tipikor.

-


| 10 Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang

10. Kepaniteraan Hukum -

Mengumpulkan, mengelola dan mengkaji data Perkara Pidana & Perdata Banding.

-

Menyusun Laporan Perkara Pidana, Perkara Perdata & Perkara Tipikor , meliputi Laporan Bulanan, Laporan 6 Bulanan, Laporan Tahunan dan Laporan Perkara Korupsi yang telah diputus .

-

Membuat dan menyajikan statistik Perkara Pidana, Perkara Perdata & Perkara Tipikor tingkat banding.

-

Mengevaluasi laporan keadaan perkara Pidana, Perdata,

Tipikor dan

Hubungan Industri dari Pengadilan tingkat pertama se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang. -

Mengawasi pelaksanaan CTS 2 pada Pengadilan Negeri se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang.

-

Mengarsipkan Berkas Perkara Pidana, Perkara Perdata & Perkara Tipikor tingkat banding yang telah diserahkan oleh Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan Perdata dan Kepaniteraan Tipikor.

-

Mengarsipkan Surat-surat masuk Kepaniteraan Hukum.

-

Menyelenggarakan administrasi Laporan Pengaduan Masyarakat

-

Melakukan administrasi Advokat.

-

Melayani permintaan informasi.

11. Panitera Pengganti -

Membantu Hakim

dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang

pengadilan. -

Membantu Majelis Hakim dalam membuat penetapan hari pemeriksaan dan persiapan sidang, menyelesaikan berita acara persidangan sebelum sidang berikutnya, dan mengetik putusan.


-

Melaporkan kepada Panitera Muda Perkara tentang penundaan hari sidang dan berkas perkara yang sudah diputus berikut amar putusannya.

-

Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Perkara bila telah selesai diminutasi.

12. Sub Bagian Umum -

Menyusun rencana kerja bagian umum.

-

Mengelola administrasi tata persuratan.

-

Mengelola administrasi perlengkapan.

-

Mengelola Barang Milik Negara.

-

Mengelola Perpustakaan

-

Penanggungjawab keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan kantor

-

Mengelola perawatan dan pemeliharan sarana dan prasarana gedung kantor dan rumah dinas.

-

Mengelola jaringan website.

13. Sub Bagian Kepegawaian -

Menyiapkan dan mengelola Daftar Keadaan Pegawai

dan membuatkan

laporan bulanannya. -

Membuat statistik pegawai Pengadilan .

-

Mengelola daftar hadir pegawai (absensi) dan merekapitulasi setiap bulan.

-

Mengelola usulan Kenaikan Pangkat, Mutasi, Promosi Jabatan dan Pensiun.

-

Membuat/mengetik Surat Keputusan (SK) Kenaikan Gaji Berkala, SK PNS, Kenaikan Pangkat.

-

Mengelola Izin Belajar dan Laporan Selesai Pendidikan .

-

Mengelola permohonan dan Surat Izin Cuti.

-

Membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Bezzeting .


-

Menyiapkan dan melaksanakan acara pelantikan/pengambilan sumpah jabatan.

14. Sub Bagian Keuangan -

Menyusun rencana kerja bagian keuangan.

-

Memeriksa dokumen SPP dan menerbitkan SPM.

-

Melaksanakan sistem akuntansi keuangan (SAK).

-

Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal antara laporan barang dan laporan keuangan.

-

Melaksanakan pembinaan dan monitoring pelaksanaan SAK dilingkungan satker PT Palembang dan UAPPA-W.

-

Meneliti, mengkoreksi dan menyampaikan laporan keuangan UAPPA-W ke eselon I.

-

Mengkoordinir pelaksanaan tugas bagian keuangan. Disamping untuk mewujudkan tertib administrasi, pengaturan Tugas

Pokok di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri se Sumatera Selatan bertujuan untuk mengevaluasi volume pekerjaan, hasil kinerja, kemampuan Sumber Daya Manusia serta untuk menilai sejauh mana tanggung jawab para pegawai dalam melaksanakan tugasnya.

A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah pedoman untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instasi pemerintah berdasarkan indikator indikator teknis, administrasif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Tujuan SOP adalah menciptakan komitmen mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan unit kerja instansi pemerintahan untuk mewujudkan good governance.


Standar operasional prosedur tidak saja bersifat internal tetapi juga eksternal, karena SOP selain digunakan untuk mengukur kinerja organisasi publik yang berkaitan dengan ketepatan program dan waktu, juga digunakan untuk menilai kinerja organisasi publik di mata masyarakat berupa responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Standar operasional prosedur Pengadilan Tinggi Palembang terbagi menurut bagiannya masing-masing, yaitu sebagai berikut : 1. Standar Operasional Prosedur Kepaniteraan Pidana a. Berkas Perkara

2. Kepaniteraan Perdata

3.


b. Penetapan Penahanan Pasal 27 (1) KUHP dan Pasal 48 (1) (2) UndangUndang Nomor 3 Tahun 1997

c.

BAB III KEADAAN PERKARA


c. Penetapan Penahanan Pasal 27 (2) KUHP dan Pasal 48 (3) UndangUndang Nomor 3 Tahun 1997


d.

Penetapan Penahanan Pasal 29 (1) (2) KUHP

e. Pengiriman Berkas Perkara

f.


f. Penunjukan Panitera Pengganti

1. Standar Operasional Prosedur Kepaniteraan Perdata a. Penerimaan dan Penyelesaian Perkara Perdata Banding


b. Minutasi Perngarsipan Berkas Perkara Perdata

2. Standar Operasional Prosedur Kepaniteraan Tipikor a. Pasal 27 (1) KUHP


b. Pasal 27 ayat 2 KUHP

c. Pasal 29 ayat (1) (2) KUHP


d. Berkas Perkara Tipikor

e. Pendistribusian Berkas Perkara Tipikor


3. Standar Operasional Prosedur Kepaniteraan Hukum a. Permohonan Informasi

f.

b. Laporan evaluasi dari Laporan Bulanan Perkara


c. Penerimaan Laporan Bulanan dari Pengadilan Negeri

d. Laporan Bulanan Perkara Pengadilan Tinggi


e. Laporan Kegiatan Hakim

f.

f.

Penerimaan Pengaduan


g. Pemeriksaan Pengaduan Tim Pemeriksa

h. Pengarsipan Berkas Perkara


4. Standar Operasional Prosedur Bagian Keuangan a. Administrasi keuangan


b. Pelaporan SAKPA


c. SAKPA Wilayah


d. Pelaporan Keuangan Bendahara

e. Pengelolaan PNBP


f.

Pengajuan Gaji Induk


g. Pengajuan Gaji Ke-13


h. Ganti Uang Persediaan

i.

Pengajuaan Kekurangan Gaji


j.

Pengajuan Remunerasi


k. Pengajuan Uang Lembur


l.

Pengajuan Uang Makan


m. Pengajuan Uang Persediaan


n. Pengelolaan PNBP Perkara Perdata


o. Perencanaan Anggaran


5. Standar Operasional Prosedur Kepegawaian a. Bazzeting

b. Bimbingan Teknis


c. Bundel Berkas Pegawai Mutasi

d. Dafrar Hadir Hakim dan Pegawai


e. Daftar Urut Kepangkatan

f.

Daftar Urut Senioritas Hakim


g. Daftar Penilaian Pekerjaan (DP-3)

h. Inpassing


i.

Izin Belajar

j.

Karis, karsu, karpeg


k. Gaji Berkala

l.

Laporan selesai Belaja


m. Surat keluar

n. SK Hakim Pengawas Bidang dan Daerah


o. Surat Masuk

p. Usul Cuti


q. Usul Jabatan

r. Kenaikan Pangkat


s. Kenaikan Pangkat Non- Teknis

t.

Kenaikan Pangkat teknis


u. Usul Pensiun

v. Usul Satya Lencana


w. Usul Taspen

6. Standar Operasional Prosedur Bagian Umum a. Surat Masuk


b. Surat keluar

c. Ungga Putusan di direktori Putusan


d. Penatausahaan website

e. Penyusunan Laporan BMN (Satker)


f.

Penyusunan Laporan BMN (Wilayah)

g. Penghapusan dan penetapan status


h. Penyusunan Laporan Persediaan

i.

Pelayanan Permintaan Barang Persediaan


j.

Pengadaan Barang / Jasa (Pengadaan Langsung)

B. SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP) Pegawai Negeri Sipil adalah abdi negara dan abdi masyarakat yang perlu mentaati seluruh kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan yang apabila dilanggar akan dikenakan sangsi disiplin, salah satu yang harus dilakukan agar PNS dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar, maka dibuat bentuk kontrak kerja dalam bentuk Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). SKP wajib bagi setiap PNS untuk menyusunnya dan akan dikenakan sangsi hukuman disiplin bagi yang


melanggarnya sesuai dengan peraturan perudang-undangan tentang disiplin PNS. Berikut di bawah ini Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) para pejabat dan pegawai di Pengadilan Tinggi Palembang: 1. Ketua NO. 1.

TUGAS JABATAN Melakukan pembinaan terhadap Pengadilan Negeri dalam wilayah Pengadilan Tinggi Palembang.

2.

Menelaah Laporan perkara

3.

Menerima, memeriksa dan memutus perkara perdata, pidana dan tipikor

4.

Menetapkan majelis Hakim perdata perdata

5.

Menerima dan memberi izin untuk pelaksanaan putusan serta merta dan provisi

6.

Menetapkan susunan majelis hakim untuk perkara perdata,pidana, tipikor, Hakim anak

7.

Menerima dan menelaah laporan pengaduan

8.

Menghadiri undangan forum komunikasi pimpinan daerah

9.

Menandatangani laporan kegiatan hakim

10.

Meneliti surat keluar dari bagian kepaniteraan perkara pidana, perdata, hukum dan tipikor

11.

Menandatangani laporan bulanan keadaan perkara pidana, perdata, hukum dan tipikor

12.

Menandatangani laporan evaluasi bulanan keadaan perkara pidana, perdata, hukum dan tipikor

13.

Menandatangani laporan hasil pemeriksaan dan berita acara pemeriksaan/pengaduan

14.

Menandatangani laporan triwulan pengaduan

15.

Menandatangani laporan situasi wilayah hukum pengadilan tinggi palembang

16.

Menandatangani usul kenaikan pangkat

17.

Menandatangani usul pindah tugas

18.

Menandatangani usul jabatan struktural dan fungsional

19.

Menandatangani SK Jabatan Struktural Eselon Va

20.

Menandatangani SK Kenaikan gaji berkala

21.

Menandatangani SK pindah PNS Gol I, II dan III dalam lingkungan PT Palembang

22.

Menandatangani SK Hakim Tinggi pengawas daerah, pengawas bidang dan susunan majelis

23.

Menandatangani surat pernyataan masih menduduki jabatan

24.

Menandatangani Berita acara sumpah, naskah pelantikan dan surat pernyataan


menduduki jabatan 25.

Menandatangani SK penyesuian Gaji pokok (inpassing) PNS PT palembang

26.

Menandatangani permohonan dan surat izin cuti PNS dalam PT Palembang

27.

Menandatangani SK panitia, SK peserta, surat pemanggilan peserta, narasumber dll yang berhubungan dengan bimtek/sosialisasi/raker/pelatihan

28.

Menandatangani surat tugas dan surat perintah

29.

Menandatangani usul mendapatkan karpeg, karis, dan karsu

30.

Menandatangani rekapitulasi daftar hadir PNS PT Palembang

31.

Menandatangani usul permintaan kartu hijau, hunter, ID card dan taspen

32.

Menandatangani daftar urut kepangkatan dan daftar urut senioritas hakim

33.

Menandatangani daftar keadaan pegawai (bezzeting)

34.

Menandatangani usul izin belajar dan laporan selesai pendidikan

35.

Menandatangani usul pensiun

36.

Menandatangani usul mendapatkan penghargaan satya lencana dan satya karya

37.

Menandatangani surat/balasan surat yang berhubungan dengan administrasi umum

2. Wakil Ketua NO. 1.

TUGAS JABATAN Menerima, memeriksa dan mengadili perkara perdata, pidana dan tipikor dalam tingkat banding

2.

Menandatangani putusan perkara perdata, pidana dan tipikor

3.

Menunjuk dan menetapkan majelis hakim untuk menyidangkan perkara pidana dalam tingkat banding

4.

Menandatangani penetapan perpanjangan penahanan pasal 29 ayat 1 dan 2 KUHAP

5.

Menandatangani penetapan penahanan pasal 27 ayat 1 dan perpanjangan penahanan pasal 2 KUHAP

6.

Menandatangani permohonan perpanjangan penahanan ke MARI pasal 29 ayat 3 KUHAP

7.

Sebagai koordinator pengawas bidang

8.

Membentuk tim pemeriksa atas pengaduan

9.

Menerima laporan dari tim pemeriksa

10.

Menyampaikan laporan hasil tim pemeriksa ke KPT

11.

Menelaah hasil laporan tim pemeriksa

12.

Mendatangani surat-surat yang berhubungan kegiatan pengawasan

13.

Menyampaikan hasil rapat baperjakat


14.

Melakukan kegiatan pembinaan ke daerah

3. Hakim Tinggi NO.

TUGAS JABATAN

1.

Menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana dalam tingkat banding

2.

Menerima, memeriksa dan memutus perkara perdata dalam tingkat banding

3.

Membuat konsep putusan perkara pidana dan perdata dalam tingkat banding

4.

Menandatangani putusan perkara pidana dan perdata

5.

Melaksanakan pengawasan bidang pada pengadilan tinggi

6.

Melaksanakan pengawasan di pengadilan negeri dalam wilayah hukum pengadilan tinggi

7.

Membuat konsep laporan hasil pengawasan

8.

Menandatangani laporan hasil pengawasan

4. Panitera Sekretaris NO.

TUGAS JABATAN

1.

Membuat penujukan panitera pengganti

2.

Menghadiri dan mencatat jalannya persidangan perkara pidana, perdata dan tipikor

3.

Mengetik acara persidangan perkara perdata, pidana dan tipikor

4.

Mengetik putusan perkara banding perdata, pidana dan tipikor

5.

Minutasi berkas perkara dan menyerahkan kepada panmud yang bersangkutan

6. 7.

Meneliti surat keluar dari bagian kepaniteraan perkara pidana, perdata, hukum, dan tipikor Menandatangani Salinan Putusan

8.

Meneliti laporan kegiatan Hakim

9.

Meneliti Laporan Bulanan keadaan perkara pidana, perdata, hukum, dan tipikor

10. 11.

Meneliti Laporan evaluasi bulanan keadaan perkara untuk dilaporkan ke Mahkamah Agung RI Meneliti Laporan Hasil Pemeriksaan dan Berita Acara Pemeriksaan / Pengaduan

12.

Meneliti Laporan Triwulan Pengaduan

13.

Meneliti Laporan situasi wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palembang

14.

Menandatangani Laporan Banding pasal 27 ayat (1) (2) KUHAP

15.

Membuat Penetapan Penahanan pasal 27 ayat (1) dan (2) KUHAP

16.

Membuat Penetapan penahanan pasal 29 ayat (1) dan (2) KUHAP

17. 18.

Membuat permintaan Perpanjangan Penahanan Mahkamah Agung RI pasal 29 ayat (3) KUHAP Membuat Penetapan Hari Sidang

19.

Menyiapkan Rakerda Peradilan Umum


20.

Menyiapkan kegiatan penyusunan anggaran dan program tahun 2015

21.

Menyiapkan Sosialisasi / Workshop administrasi peradilan umum

22.

Membuat Notulen Rapat Dinas

23.

Membuat dan menandatangani Kontrak / SPK

24.

Menandatangani Rencana Anggaran tahun berjalan beserta TOR dan RAB

25. 26.

Menandatangani usulan gaji pegawai, gaji susulan, kekurangan gaji, pembayaran uang lembur, dan uang makan PNS Menandatangani permintaan pembayaran remunerasi pegawai

27.

Menandatangani laporan realisasi anggaran manual tingkat satker dan wilayah

28.

Menandatangani laporan keuangan semester I, II, III, dan IV tingkat Satan kerja dan Wilayah Menandatangani laporan catatan atas laporan keuangan semester I, II, III, dan IV tingkat Satuan kerja dan Wilayah Menandatangani laporan pertanggungjawaban bendahara

29. 30. 31.

33.

Menandatangani pembukuan kas umum, pembantu kas, pembantu persediaan, pembantu langsung, pembantu pajak, dan pembantu bank Menandatangani laporan PNBP, Triwulan I, II, II, dan IV dan rekap PNBP PN se Sumsel Menandatangani laporan realisasi belanja listrik PN se Sumsel

34.

Meneliti Usul kenaikan pangkat

35.

Meneliti Usul Pindah

36.

Meneliti Usul Jabatan struktural dan fungsional

37.

Meneliti SK Jabatan Struktural Eselon V.a

38.

Meneliti Usul Jabatan struktural dan fungsional

39.

Meneliti SK Jabatan Struktural Eselon V.a

40.

Meneliti SK Hakim Tinggi Pengawas Daerah, Pengawas Bidang, dan Susunan Majelis Hakim Meneliti Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan

32.

41. 42. 43.

Meneliti Berita Acara Sumpah, Naskah Pelantikan, dan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Meneliti SK Penyesuaian Gaji Pokok (Inpassing) PNS PT Palembang

44.

Meneliti Permohonan dan Surat Izin Cuti PNS dalam PT Palembang

45. 46.

Meneliti SK Panitia, SK Peserta, Surat Pemanggilan Peserta, Narasumber dll yang berhubungan dengan Bimtek/Sosialisasi /Raker/Pelatihan Meneliti Surat Tugas dan Surat Perintah

47.

Meneliti Usul mendapatkan Karpeg, Karis, dan Karsu

48.

Meneliti Rekapitulasi Daftar Hadir PNS Pengadilan Tinggi Palembang

49.

Meneliti Usul permintaan Kartu Hijau, Hunter, ID Card, dan Taspen

50.

Meneliti Daftar Urut Kepangkatan dan Daftar Urut Senioritas Hakim Tinggi

51.

Meneliti Daftar Keadaan Pegawai (Bezetting)

52.

Meneliti Usul Pensiun PNS

53.

Meneliti Usul Izin Belajar dan Laporan Selesai Pendidikan


54.

Meneliti usul mendapatkan Penghargaan Satya Lencana dan Satya Karya

55.

Meneliti surat/balasan surat yang berhubungan dengan administrasi umum

56.

Menandatangani rencana kerja mengenai kebutuhan atas sarana penunjang kerja pimpinan dan seluruh pegawai Menandatangani laporan BMN intrakomtabel, gabungan, neraca aset, CAL BMN, dll DIPA 01 dan 03 Menandatangani laporan barang persediaan, neraca persediaan, dll PT Palembang untuk DIPA 01 dan 03 Menandatangani surat yang berhubungan dengan permintaan data laporan BMN (hard copy dan ADK) Satuan Kerja pada wilayah PT Palembang dan pengiriman ke eselon I Mahkamah Agung Menandatangani laporan opname fisik BMN dan barang persediaan setiap semester Menandatangani Kartu Identitas Barang (KIB) untuk tanah, gedung/bangunan, dan kendaraan dinas Menandatangani Penunjukkan Rumah Dinas

57. 58. 59.

60. 61. 62. 63.

Menandatangani surat-surat dinas yang berhubungan dengan penghapusan BMN, penetapan status dan pengelolaan BMN lainnya untuk satuan kerja di wilayah Pengadilan Tinggi Palembang

5. Wakil Panitera NO.

TUGAS JABATAN

1.

Mengetik penetapan hari sidang

2.

Menghadiri dan mencatat jalannya sidang perkara pidana, perdata dan tipikor

3.

Mengetik berita acara sidang

4.

Melaporkan perkara yang telah diputus kepada panmud yang bersangkutan

5.

Mengetik putusan perkara pidana, perdata, tipikor

6.

Menginput perkara pidana, perdata dan tipikor

7.

Minutasi perkara pidana, perdata dan tipikor serta menyerahkan berkas perkara tersebut pada panmud yang bersangkutan

8.

Membuat rencana kerja dan kebutuhan selama 1 tahun

9.

Mengkonsep surat keluar

10.

Meneliti kelengkapan berkas perkara tipikor yang diajukan banding sesuai dengan disposisi pimpinan

11.

Menyiapkan penetapan penahanan pasal 27 ayat (1) dan (2) KUHAP

12.

Menyiapkan penetapan penahanan pasal 29 ayat 1 dan 2 KUHAP

13.

Menyiapkan permintaan perpanjangan penahanan MARI pasal 29 ayat 3 KUHAP

14.

Meneliti kelengkapan berkas perkara tipikor yang sudah diputus dan telah di minutasi PP yang bersangkutan

15.

Melakukan pengawasan dan bimbingan terhadap staf kepaniteraan tipikor

16.

Memberikan penilaian daftar pekerjaan staf


6. Wakil Sekretaris NO.

TUGAS JABATAN

1.

Menyusun Rencana Kerja Anggaran 2014

2.

Menyiapkan Rakerda Peradilan Umum

3.

Menyiapkan kegiatan penyusunan anggaran dan program tahun 2015

4.

Menyiapkan Sosialisasi / Workshop administrasi peradilan umum

5.

Membuat Notulen Rapat Dinas

6.

Membuat dan menandatangani Kontrak / SPK

7.

Meneliti Rencana Anggaran tahun berjalan beserta TOR dan RAB

8.

Menandatangani kelengkapan berkas SPP yang diajukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Meneliti usulan gaji pegawai, gaji susulan, kekurangan gaji, pembayaran uang lembur, dan uang makan PNS Menandatangani pembayaran secara langsung SPJ peserta, Narasumber, dan panitia kegiatan Bimtek/Sosialisasi/Raker/Pelatihan Meneliti permintaan pembayaran remunerasi pegawai

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Menandatangani ringkasan kontrak dan SPTJM permintaan pembayaran belanja yang dikontrakkan kepada pihak ke III Meneliti laporan realisasi anggaran manual tingkat satker dan wilayah Meneliti laporan keuangan semester I, II, III, dan IV tingkat Satuan kerja dan Wilayah Menandatangani Surat Perjalanan Dinas Meneliti laporan catatan atas laporan keuangan semester I, II, III, dan IV tingkat Satuan kerja dan Wilayah Meneliti laporan pertanggungjawaban bendahara

20.

Meneliti pembukuan kas umum, pembantu kas, pembantu persediaan, pembantu langsung, pembantu pajak, dan pembantu bank Menandatangani kuitansi dan SPBY, membayar pajak tagihan pihak ke III dalam setiap transaksi Meneliti laporan PNBP, Triwulan I, II, II, dan IV dan rekap PNBP PN se Sumsel

21.

Meneliti laporan realisasi belanja listrik PN se Sumsel

22.

Memeriksa Usul kenaikan pangkat

23.

Memeriksa Usul Pindah

24.

Memeriksa Usul Jabatan struktural dan fungsional

25.

Memeriksa SK Jabatan Struktural Eselon V.a

26.

Memeriksa SK Kenaikan Gaji Berkala

27.

Memeriksa SK Pindah PNS Gol. I, II, dan III dalam lingkungan PT Palembang

28.

Memeriksa SK Hakim Tinggi Pengawas Daerah, Pengawas Bidang, dan Susunan Majelis Hakim Memeriksa Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan

19.

29. 30. 31.

Memeriksa Berita Acara Sumpah, Naskah Pelantikan, dan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Memeriksa SK Penyesuaian Gaji Pokok (Inpassing) PNS PT Palembang


32.

Memeriksa Permohonan dan Surat Izin Cuti PNS dalam PT Palembang

33. 34.

Memeriksa SK Panitia, SK Peserta, Surat Pemanggilan Peserta, Narasumber dll yang berhubungan dengan Bimtek/Sosialisasi /Raker/Pelatihan Memeriksa Surat Tugas dan Surat Perintah

35.

Memeriksa Usul mendapatkan Karpeg, Karis, dan Karsu

36.

Memeriksa Rekapitulasi Daftar Hadir PNS Pengadilan Tinggi Palembang

37.

Memeriksa Usul permintaan Kartu Hijau, Hunter, ID Card, dan Taspen

38.

Memeriksa Daftar Urut Kepangkatan dan Daftar Urut Senioritas Hakim Tinggi

39.

Memeriksa Daftar Keadaan Pegawai (Bezetting)

40.

Memeriksa Usul Izin Belajar dan Laporan Selesai Pendidikan

41.

Memeriksa usul mendapatkan Penghargaan Satya Lencana dan Satya Karya

42.

Memeriksa surt/balasan surat yang berhubungan dengan administrasi umum

43.

Meneliti/Menandatangani rencana kerja mengenai kebutuhan atas sarana penunjang kerja pimpinan dan seluruh pegawai Meneliti laporan BMN intrakomtabel, gabungan, neraca aset, CAL BMN, dll DIPA 01 dan 03 Meneliti laporan barang persediaan, neraca persediaan, dll PT Palembang untuk DIPA 01 dan 03 Meneliti surat yang berhubungan dengan permintaan data laporan BMN (hard copy dan ADK) Satuan Kerja pada wilayah PT Palembang dan pengiriman ke eselon I Mahkamah Agung Meneliti laporan opname fisik BMN dan barang persediaan setiap semester

44. 45. 46.

47. 48. 49. 50.

Meneliti Kartu Identitas Barang (KIB) untuk tanah, gedung/bangunan, dan kendaraan dinas Meneliti SK Penunjukkan Rumah Dinas Meneliti surat-surat dinas yang berhubungan dengan penghapusan BMN, penetapan status dan pengelolaan BMN lainnya untuk satuan kerja di wilayah Pengadilan Tinggi Palembag

7. Panitera Muda Perdata NO.

TUGAS JABATAN

1.

Mengetik penetapan hari sidang perkara perdata, pidana dan tipikor

2. 3.

Menghadiri dan mencatat jalannya persidangan perkara pidana, perdata dan tipikor Mengetik Berita Acara Sidang perkara pidana, perdata dan tipikor

4.

Mengetik putusan.

5.

Melaporkan perkara putus kepada Panmud Perdata, Panmud Pidana dan Panmud Tipikor. Menginput putusan Perkara Pidana, Perdata dan Tipikor kedalam CD.

6. 7. 8. 9. 10.

Minutasi berkas perkara Pidana, Perdata, Tipikor dan menyerahkan berkas tersebut ke Panmud yang bersangkutan. Membuat Rencana kerja dan kebutuhan tahunan Menerima dan meneliti berkas perkara perdata banding dari Pengadilan Negeri pengaju. Meminta kelengkapan berkas dari Pengadilan Negeri pengaju.


11. 12.

Menyerahkan berkas perkara ke Ketua Pengadilan Tinggi melalui Panitera / Wakil Panitera untuk penunjukkan Majelis Hakim. Menerima surat masuk dan mendistribusikannya ke staf.

13.

Mengonsep surat keluar.

14.

Menerima memori/kontra memori banding, relaas pemberitahun/penyerahan salinan memori/kontra memori banding. Melakukan Pengawasan, Koordinasi dan Pembinaan dengan staff

15. 16. 17.

Memeriksa laporan keuangan perkara perdata, memeriksa data laporan bulanan dan tahunan. Menerima putusan Kasasi

18.

Memonitoring data perkara perdata di CTS

19.

Meneliti berkas perkara yang akan dikirim kembali ke Pengadilan Negeri pengaju.

20.

Menghadiri rapat rutin.

21.

Melakukan Pengawasan, Koordinasi dan Pembinaan dengan staff

8. Panitera Muda Pidana NO.

TUGAS JABATAN

1.


2.

Mengikuti dan mencatat jalannya persidangan perkara pidana, perdata dan tipikor

3.

Mengetik Berita Acara Sidang perkara pidana, perdata dan tipikor

4. 5.

Melaporkan kepada kepaniteraan masing-masing bahwa perkara sudah diputus dan mengambil barang atau alat-alat yang diperlukan untuk perkara tersebut Mengetik putusan perkara banding untuk perkara pidana, perdata dan tipikor

6.

Menginput putusan perkara pidana, perdata dan tipikor ke CD (copy soft)

7.

Minutasi berkas perkara pidana, perdata dan tipikor kepada kepaniteraan masingmasing Membuat rencana kerja dan kebutuhan tahunan

8. 9. 10.

Menerima dan meneliti berkas perkara pidana banding dari Panitera atau Wakil Panitera Menerima putusan kasasi dan mendistribusikannya kepada petugas register

11.

Menerima surat-surat masuk dan mendistribusikannya ke staf

12.

Membuat konsep surat keluar

13.

Menerima dan meneliti laporan banding pasal 27 ayat (1) (2) KUHAP

14.

Meneliti berkas perkara yang akan dikirim kembali ke Pengadilan Negeri pengaju

15.

Memonitor perkembangan perkara pidana melalui Sistem Informasi Perkara pada website Pengadilan Tinggi Palembang

9. Panitera Muda Hukum NO.

TUGAS JABATAN

1.


2.

Menghadiri dan mencatat jalannya persidangan


3.

Mengetik berita acara sidang perkara perdata, pidana dan tipikor

4. 5.

Melaporkan perkara yang telah diputus kepada kepaniteraan perdata, pidana dan tipikor Mengetik putusan perkara perdata, pidana dan tipikor

6.

Menginput putusan perkara perdata, pidana dan tipikor kedalam CD (sof cpy)

7. 8.

Minutasi berkas perkara perdata, pidana dan tipikor ke masing-masing kepaniteraan. Membuat rencana kerja dan kebutuhan tahunan kepaniteraan hukum

9.

Mengonsep surat-surat keluar dari Kepaniteraan Hukum

10. 11.

Mengonsep laporan bulanan keadaan perkara perdata, pidana, tipikor dan keuangan perkara Mengonsep laporan kegiatan Hakim

12.

Mengonsep laporan tahunan keadaan perkara perdata pidana dan tipikor

13.

Menerima dan memberikan layanan informasi

14.

Meneliti upload putusan Pengadilan Tinggi Palembang tentang perkara pidana, perdata dan tipikor dalam direktori putusan. Menerima pengaduan dari masyarakat

15. 16.

Meneliti dan mengevaluasi laporan bulanan keadaan perkara dan keuangan perkara pengadilan negeri untuk dilaporkan ke Mahkamah Agung dan sebagai data

10. Panitera Muda Tipikor NO.

TUGAS JABATAN

1.


2.

Menghadiri dan mencatat jalannya sidang perkara Pidana, Perdata dan Tipikor

3.

Mengetik berita acara sidang

4.

Melaporkan perkara yang telah diputus kepada Panmud yang bersangkutan

5.

Mengetik putusan perkara Pidana, Perdata dan Tipikor

6.

Menginput perkara Pidana, Perdata dan Tipikor kedalam copy CD

7. 8.

Minutasi perkara Pidana, Perdata dan Tipikor serta menyerahkan berkas perkara tersebut pada Panmud yang bersangkutan Membuat rencana kerja dan kebutuhan selama 1 (satu) tahun

9.

Mengonsep surat keluar

10. 11.

Meneliti kelengkapan berkas perkara Tipikor yang diajukan banding sesuai dengan diposisi pimpinan Menyiapkan Penetapan Penahanan pasal 27 ayat (1) dan (2) KUHAP

12.

Menyiapkan Penetapan Penahanan pasal 29 ayat (1) dan (2) KUHAP

13.

yiapkan permintaan Perpanjangan Penahanan MARI pasal 29 ayat (3) KUHAP

14. 15.

Meneliti kelengkapan berkas perkara Tipikor yang sudah diputus dan telah dimiutasi PP yang bersangkutan Melakukan pengawasan dan bimbingan terhadap staf Kepaniteraan Tipikor

16.

Memberikan penilaian Daftar Pelaksanaan Pekerjaan (DP.3) staf


11. Kepala Sub Bagian Kepegawaian NO.

TUGAS JABATAN

1.

Mengonsep Usul kenaikan pangkat

2.

Mengonsep Usul Pindah

3.

Mengonsep Usul Jabatan struktural dan fungsional

4.

Mengonsep SK Jabatan Struktural Eselon V.a

5.

Mengonsep SK Kenaikan Gaji Berkala

6.

Mengonsep SK Pindah PNS Gol. I, II, dan III dalam lingkungan PT Palembang

7.

Mengonsep SK Hakim Tinggi Pengawas Daerah, Pengawas Bidang, dan Susunan Majelis Hakim Mengonsep Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan

8. 9. 10.

Mengonsep Berita Acara Sumpah, Naskah Pelantikan, dan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Mengonsep SK Penyesuaian Gaji Pokok (Inpassing) PNS PT Palembang

11.

Mengonsep Permohonan dan Surat Izin Cuti PNS dalam PT Palembang

12. 13.

Mengonsep SK Panitia, SK Peserta, Surat Pemanggilan Peserta, Narasumber dll yang berhubungan dengan Bimtek/Sosialisasi /Raker/Pelatihan Mengonsep Surat Tugas dan Surat Perintah

14.

Mengonsep Usul mendapatkan Karpeg, Karis, dan Karsu

15.

Mengonsep Rekapitulasi Daftar Hadir PNS Pengadilan Tinggi Palembang

16.

Mengonsep Usul permintaan Kartu Hijau, Hunter, ID Card, dan Taspen

17.

Mengonsep Daftar Urut Kepangkatan dan Daftar Urut Senioritas Hakim Tinggi

18.

Mengonsep Daftar Keadaan Pegawai (Bezetting)

19

Mengonsep Usul Pensiun PNS

20.

Mengonsep Usul Izin Belajar dan Laporan Selesai Pendidikan

21.

Mengonsep usul mendapatkan Penghargaan Satya Lencana dan Satya Karya

22.

Membuat Laporan Buku Induk dan Buku Register Kepegawaian

23.

Membuat Laporan Input Data Aplikasi Simpeg, SAPK, dan Komdanas

12. Kepala Sub Bagian Keuangan NO.

TUGAS JABATAN

1.

Menyusun rencana kerja dan kebutuhan tahunan

2.

4.

Memeriksa kelengkapan berkas SPP, mengisi chek list kelngkapan berkas SPP dan membuat dan menandatangani SPP. Memeriksa secara rinci dokumen pendukung SPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA.

5.

Memeriksa keseuaian rencana kerja yang dicapai dengan indikator keluaran

6.

memeriksa kebenaran atas hak tagih .

3.


7.

Menerbitkan SPM

8.

Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal antara laporan barang dan laporan keuangan Meneliti an mengkoreksi laporan keuangan tingkat satker dan tingkat wilayah

9. 10.

Memonitoring pelaksanaan laporan SAK tingkat Wilayah pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, TUN dan Militer

13. Kepala Sub Bagian Umum NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

TUGAS JABATAN Memeriksa dan menandatangani laporan pada buku agenda surat masuk dan surat keluar Mengkonsep laporan pendistribusian surat-surat dinas ke masing-masing bagian Mengkonsep laporan pengiriman surat-surat dinas dan berkas perkara yang dikirim melalui pos/jasa kurir maupun diiantar langsung. Mengkonsep surat /balasan surat yang berhubungan dengan administrasi bagian umum Menandatangani tanda terima buku-buku, peraturan, majalah dll yang dikirim dari MA dan instasi lain Mengkonsep Rencana kerja mengenai kebutuhan atas sarana penunjang kerja pimpinan dan seluruh pegawai Memeriksa laporan BMN intrakomtabel, ekstra komtabel, gabungan, neraca aset, CAL BMN dll DIPA 01 dan 03 Memeriksa laporan barang persediaan, neraca persediaan, dll PT Palembang untuk DIPA 01 dan 03 Mengkonsep surat yang berhubungan dengan permintaan data laporan BMN (hard copy dan ADK) kesatuan kerja pada wilayah PT Palembang Mengkonsep laporan opname fisik BMN dan Barang persediaan setiap semester Menkonsep Kartu Indentitas barang (KIB) untuk tanah, gedung/bangunan dan kendaraan dinas Mengkonsep laporan pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan terhadap gedung/bangunan, kendaraan dinas dan barang inventaris kantor Mengkonsep SK penunjukan rumah dinas dan penggunaan kendaraan dinas Mengkongsep surat-surat dinas yang berhubungan dengan penghapusan BMN, penetapan status dan pengelolaan BMN lainnya

14. Panitera Pengganti NO.

TUGAS JABATAN

1.

Mengetik penetapan hari sidang perkara, perdata dan tipikor

2.

Menghadiri dan mencatat jalanya persidangan perkara pidana, perdata dan tipikor

3.

Mengetik berita acara sidang perkara pidana, perdata dan tipikor

4.

Mengetik putusan

5.

Melaporkan perkara putus kepada panmud perdata, panmud pidana dan panmud tipikor Menginput putusan perkara pidana, perdata dan tipikor kedalam cd

6. 7.

Minutasi berkas perkara pidana, perdata dan menyerahkan berkas tersebut ke panmud yang bersangkutan


15. Staf Kepaniteraa Pidana NO.

TUGAS JABATAN

1.

Menerima distribusi perkara pidana banding dari Panitera Muda Pidana

2.

Meregister putusan PN yang diajukan banding

3. 4.

Membuat atau mengetik penerimaan registrasi dari PN dan mengirimkannya ke PN pengaju melalui bagian umum Menerima berkas perkara banding yang sudah diminutasi oleh PP

5.

Meregister putusan perkara banding

6.

Membuat surat pengantar pengiriman berkas perkara PN pengaju

7.

Menyerahkan turunan putusan banding ke Wapan untuk diparaf

8.

Menyerahkan turunan putusan banding ke Panitera untuk ditandatangani

9.

Menyiapkan, menyusun dan membungkus atau diamplop berkas perkara untuk dikirim Mengirimkan atau menyerahkan berkas perkara pidana yang sudah diputus ditingkat banding ke bagian umum Mengarsipkan berkas perkara pidana dan menyerahkannya ke bagian hukum

10. 11. 12.

16.

Mengetik serta mengajukan penetapan penahanan pasal 27 ayat (1) KUHAP kepada Ketua/Wakil/Hakim untuk ditandatangani Mengetik serta mengajukan penetapan penahanan pasal 27 ayat (2) KUHAP kepada Ketua/Wakil untuk ditandatangani Mengetik serta mengajukan penetapan penahanan pasal 29 ayat (1) KUHAP kepada Ketua/Wakil untuk ditandatangani Mengetik serta mengajukan penetapan penahanan pasal 29 ayat (2) KUHAP kepada Ketua/Wakil untuk ditandatangani Meregister dan mengarsipkan penetapan penahanan pasal 27 ayat (1) KUHAP

17.

Meregister dan mengarsipkan penetapan penahanan pasal 27 ayat (2) KUHAP

18.

Mendistribusikan penahanan pasal 27 ayat (1) KUHAP ke bagian umum untuk dikirim ke Pengadilan Negeri pengaju Mendistribusikan penahanan pasal 27 ayat (2) KUHAP ke bagian umum untuk dikirim ke Pengadilan Negeri pengaju Mendistribusikan penahanan pasal 29 ayat (1) KUHAP ke bagian umum untuk dikirim ke Pengadilan Negeri pengaju Mendistribusikan penahanan pasal 29 ayat (2) KUHAP ke bagian umum untuk dikirim ke Pengadilan Negeri pengaju Menulis data tahanan pasal 27 ayat (1) (2) KUHAP pada papan daftar penahanan

13. 14. 15.

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Menerima distribusi surat laporan banding pasal 27 ayat (1) KUHAP dan surat lain yang berhubungan dengan tahanan dari Panitera Muda Pidana Menerima distribusi surat permintaan perpanjangan penahananan pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP dari Panitera Muda Pidana Mengarsipkan surat-surat yang berhubungan dengan perkara Mengetik dan mengarsipkan surat keluar serta mengajukannya kepada Ketua/Wakil/Hakim untuk ditandatangani Mendistribusikan surat keluar/masuk ke bagian umum Menginput data perkara pidana melalui Sistem Informasi Perkara pada website Pengadilan Tinggi Palembang Menerima distribusi surat-surat dan putusan kasasi dari Panitera Muda Pidana


30.

Mengagenda surat-surat masuk dan mengarsipkannya

31. 32.

Menyerahkan memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lain yang berhubungan degan perkara kepada Majelis Hakim Mengagenda serta meregister putusan kasasi

33.

Meregister penetapan perpanjangan penahanan pasal 29 ayat (1) (2) KUHAP

34.

Menerima dan menyerahkan soft copy putusan PN ke Panitera Pengganti

35.

Menerima laporan putus dan minutasi

36.

38.

Menyerahkan kertas dan CD kosong ke Panitera Pengganti untuk keperluan putusan banding Mengarsipkan berkas perkara pidana banding dan menyerahkannya ke bagian hukum Mengarsipkan putusan kasasi dan menyerahkannya ke bagian hukum

39.

Mengarsipkan penetapan perpanjangan penahanan pasal 29 ayat (1) (2) KUHAP

37.

16. Staf Kepanitaraan Perdata NO.

TUGAS JABATAN

1.

Mencatat Nomor Perkara masuk dalam Buku Jurnal

2.

Membukukan biaya perkara yang masuk

3.

Mencatat dan mengeluarkan biaya perkara putusan banding

4.

Menutup Buku Jurnal setelah perkara putus

5.

Membuat Laporan Keuangan perkara perdata

6.

Mengambil / mencairkan cek biaya perkara banding di Bank BRI yang dikirim dari Pengadilan Negeri Membeli ATK untuk bagian Kepaniteraan Perdata

7. 8.

12.

Menerima Laporan Perkara Putus dan memberi materai, CD, Pena, Kertas pada PP Menerima Laporan Perkara Putus dan memberi materai, CD, Pena, Kertas pada PP Membukukan setiap penerimaan dan pengeluaran biaya perkara dalam Buku Induk Keuangan Perkara Perdata ( KII-A2 ) Menerima dan membukukan uang panjar biaya perkara banding yang diterima dari Pengadilan Negeri Menutup Buku Induk Keuangan Perkara Perdata setiap akhir bulan

13.

Mengagenda surat-surat masuk dan mengarsipkannya

14.

Mengetik konsep surat

15.

Menyerahkan konsep surat yang telah diketik untuk diperiksa dan diparaf Panitera Muda Perdata serta ditanda tangan oleh Wapan/Panitera/Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Menyerahkan surat yang akan dikirim ke Bagian Umum

9. 10. 11.

16. 17. 18.

Menyerahkan memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lain yang berhubungan degan perkara kepada Majelis Hakim Mengagenda Putusan Kasasi dan Meregister Putusan Kasasi

19.

Membuat Pengantar Penyerahan Putusan Kasasi ke Panitera Muda Hukum

20.

Membuat Pengantar dan Menyerahkan Berkas Perkara ke Bagian Hukum


21.

Menyerahkan Data Laporan Bulan dan Tahunan ke Panitera Muda Hukum

22.

Meregister perkara perdata yang masuk

23.

Mengetik Penetapan Majelis Hakim, Panitera Pengganti

24.

Menginput Data Perkara Perdata pada Sistem Informasi Perkara ke Website Pengadilan Tinggi Palembang Mengajukan Penetapan Panitera Pengganti Kepada Pansek/Wapan

25. 26.

29.

Menyerahkan Berkas Perdata yang telah ditetapkan kepada Hakim yang bersangkutan Menerima dan mengecek soft copy putusan Pengadilan Negeri untuk diserahkan ke Panitera Pengganti Menerima laporan minutasi, Menyimpan Soft copy Putusan Pengadilan Tinggi ke komputer dan mengagendakan laporan minutasi Menyerahkan Soft copy Putusan Pengadilan Tinggi ke bagian Hukum

30.

Mengetik Pengantar Pengiriman berkas perdata yang telah putus

31.

Melakukan cap logo Pengadilan Tinggi pada setiap lembar salinan putusan untuk dilegalisir Menyerahkan Putusan dan salinan putusan perkara perdata yang akan dikirim kepada Panitera Muda Perdata dan Wakil Panitera untuk diperiksa kembali serta di paraf Menyerahkan Putusan dan Salinan putusan untuk di tanda tangan dan dilegalisir oleh Panitera Melaksanakan pemaketan bundel B dan Salinan Putusan yang telah dilegalisir kedalam amplop, mencatat agenda pengiriman dan menyerahkan ke bagian umum untuk dikirim ke Pengadilan Negeri Meregister perkara perdata yang telah minutasi dan telah diperiksa

27. 28.

32.

33. 32.

34.

17. Staf Kepaniteraan Hukum NO.

TUGAS JABATAN

1.

Mengetik laporan bulanan keadaan perkara dan keuangan perkara

2.

Mendistribusikan laporan bulanan ke Sub Bagian Umum

3.

5.

Mengarsipkan Laporan Bulanan Perkara Perdata, Perkara Pidana, Perkara Tipikor dan keuangan Perkara Pengadilan Tinggi Palembang Mengumpulkan dan mengubah sofcopy putusan perkara dari Kepaniteraan Pidana,Kepaniteraan Perdata dan Kepaniteraan Tipikor dalam bentuk RTF Menyerahkan sofcopy putusan dalam bentuk RTF ke Petugas IT

6.

Mengetik permintaan data permohonan informasi

7.

10.

Mendistribusikan permintaan Informasi ke Sub Bagian Umum untuk disampaikan kepada pemohon informasi Mengetik data laporan tahunan perkara perdata, perkara pidana dan perkara tipikor Mengetik laporan tahunan situasi wilayah hukum untuk dilaporkan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MARI Membuat Statistik Keadaan Perkara Perdata, Perkara Pidana dan Perkara Tipikor

11.

Mengetik laporan tahunan data informasi publik

12.

Mengarsipkan berkas perkara pidana ,perdata dan tipikor

13.

Mencocokan laporan keadaan perkara dengan CTS dari PN Palembang, PN Lubuk Linggau, PN Baturaja, dan PN Pagar Alam

4.

8. 9.


14.

Meregister surat - surat pengaduan

15.

Mengetik surat tugas penunjukan Tim Pemeriksa Pengaduan

16.

Meyerahkan surat tugas kepada Tim Pemeriksa Pengaduan

17.

Mengetik surat panggilan untuk diperiksa oleh Tim Pemeriksa

18.

24.

Mengetik surat pengantar Hasil Pemeriksaan Pengaduan untuk dilaporkan kepada Kepala Badan Pengasan Mahkamah Agung RI Mengetik Laporan Triwulan Pengaduan dan menyampaikan kepada Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Memasukkan data dari Laporan Bulanan Keadaan Perkara Pengadilan Negeri se - wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palembang Mengetik Hasil Evaluasi Laporan Bulanan Kedaan Perkara dari Pengadilan Negeri wilayah hukum Pengadilan Tinggi untuk dilaporkan ke Mahkamah Agung RI Mencocokan laporan keadaan perkara dengan CTS dari Pengadilan Negeri Sekayu, Kayu Agung, Lahat, dan Muara Enim Pengadilan Negeri Prabumulih Mengarsipkan Laporan Perkara dari Pengadilan Negeri ke dalam arsip Laporan Pengadilan Negeri Mencatat ke dalam agenda surat - surat masuk ke Kepaniteraan Hukum

25.

Mengarsipkan surat -surat masuk

26.

Mengetik surat keluar dari Kepaniteraan Hukum

27.

Mengagenda surat - surat keluar dari Kepaniteraan Hukum.

28.

Mengarsipkan surat - surat keluar dari Kepaniteraan Hukum.

19. 20. 21. 22. 23.

18. Staf Kepaniteraan Tipikor NO. 1. 2. 3.

TUGAS JABATAN Menerima dan memaliti kelengkapan berkas perkara yang diajukan banding untuk ditindak lanjuti oleh Panmud Tipikor Mengetik Penetapan Majelis Hakim Tipikor untuk disampaikan kepada KPT

6.

Mengetik Penujukan Panitera Pengganti Tipikor untuk disampaikan kepada Pan/Ses Berkas Perkara yang sudah diregester segera diserahkan kepada Ketua Majelis dengan dilengkapi formulir hari sidang dan penunjukan PP. Memberikan CD Perkara Tipikor kepada PP dan menjelaskan susunan Majelis Hakim perkara tersebut Mengetik penetapan perpanjangan penahanan pasal 29 ayat (1), KUHAP.

7.

Mengetik penetapan perpanjangan penahanan pasal 29 ayat (2), KUHAP.

8.

Mengetik penetapan perpanjangan penahanan pasal 27 ayat (2), KUHAP

9.

Mengetik surat pengantar pengiriman Penetapan Perpanjangan Penahanan pasal 29 dan 27 (ayat 1 dan 2) Mengetik surat permitaan Perpanjangan Penahanan ke MARI

4. 5.

10. 11. 12. 13. 14.

Mengetik surat pengantar pengiriman penetapan Perpanjangan Penahanan ke MARI Meneliti perkara Tipikor yang telah diminutasi dan diserahkan kepada Panmud Hukum diarsipkan Mengetik surat pengantar pengiriman berkas perkara Tipikor yang ditujukan kepada Pengadilan Tipikor Palembang Pengiriman Berkas Perkara Bundel A ke Pengadilan Tipikor .


15.

Mengetik surat keluar yang sudah dikonsep oleh pimpinan

16.

Menginput data perkara Tipikor melalaui Sistem Informasi Perkara pada Website Pengadilan Tinggi Palembang Menerima dan meregister berkas perkara yang diajukan banding untuk ditindak lanjuti oleh Panmud Tipikor Menerima dan meregister surat-surat yang masuk di Kepaniteraan Tipikor

17 18 19 20

Menerima dan meregister Perpanjangan penahanan pasal 29 ayat (1) dan (2) dari Pengadilan Tipikor Palembang Menerima dan merigester Perpanjangan penahanan pasal 27 ayat 1 dan 2

21

Meregister perpanjangan penahanan dari MARI

22.

Menyiapkan salinan perpanjangan penahanan untuk dilegalisir oleh Panitera

23 24.

Mengirimkan salinan penetapan perpanjangan penahanan pasal 29 dan pasal 27 KUHAP (ayat 1 dan 2) Mencatat laporan perkara Tipikor yang sudah putus dari PP yang bersangkutan

25.

Meregister putusan perkara Kasasi

26.

Meregister putusan PK

27.

Menyerahkan putusan Kasasi dan PK ke Panmud Hukum

28

31

Menyerahkan berkas perkara Tipikor yang telah diminutasi oleh PP yang bersangkutan ke Panmud Hukum Mengirim surat-surat pengantar Tipikor yang ditujukan kepada Pengadilan Tipikor Palembang Pengiriman Berkas Perkara dan salinan putusan ke Pengadilan Tipikor Palembang Mengirim dan meregister surat-surat Keluar

32

Mengarsipkan surat-surat yang masuk ke Paniteraan Tipikor

29 30

19. Staf Sub Bagian Keuangan NO.

TUGAS JABATAN

1.

Melakukan rekonsiliasi tingkat wilayah

2.

Mengetik Laporan Realisasi Anggaran secara manual tingkat wilayah

3.

Mengetik Laporan Realisasi Anggaran Triwulan I,II,III dan IV tingkat Wilayah

4.

Mengetik formulir SPJ Perjalanan Dinas

5.

Menginput Laporan Aplikasi Komunikasi Data Nasional

6.

Mengetik dan menyampaikan laporan SPT Tahunan dan pegawai

7.

Menginput Laporan Catatan atas Laporan Keuangan ( CaLK) tingkat Wilayah

8.

Mengetik Laporan rekon Internal Keuangan dan Barang tingkat Wilayah

9.

Mengetik rencana anggaran tahun berjalan beserta TOR dan RAB

10.

Mengetik Lembar SPP dan lembar Surat Perintah Membayar

11.

Menginput Laporan Keuangan Monev DJA

12.

Menginput Laporan Keuangan PP.39/2006

13.

Mengajukan pembayaran gaji induk pegawai,gaji susulan dan kek.gaji


14.

Uang lembur pegawai dan uang makan PNS

15. 16.

Mengetik pembayaran secara langsung SPJ peserta,Narasumber dan panitia peserta bimtek Membuat pengajuan remunerasi pegawai Satuan kerja dan Wilayah

17.

Pengajuan Pembayaran tagihan belanja yang dilakukan kepada pihak ke-III

18.

Mengetik Pembukuan Buku Kas Umum ( BKU ).

19.

Mengetik Laporan Pertanggungjawaban Bendahara ( LPJ ).

20.

Mengetik Permintaan Uang Persediaan ( UP ) dan ganti uang persediaan( GUP )

21.

Mengetik Kwitansi, SPBY dan Laporan Pajak

22.

Membayar tagihan belanja kantor, pajak kepada pihak ke III

23.

Menginput aplikasi TSA

24.

Menginput aplikasi bendahara pengeluaran

25.

Melakukan rekonsiliasi tingkat satuan kerja

26.

Mengetik Laporan Realisasi Anggaran secara manual tingkat satuan kerja

27.

Mengetik Laporan Realisasi Anggaran Triwulan I,II,III dan IV tingkat satuan kerja

28.

Menginput Laporan Aplikasi Komdanas tingkat satuan kerja

29.

Menginput Laporan Catatan atas Laporan Keuangan ( CaLK) tk.Satuan kerja

30

Mengetik Laporan rekon internal keuangan dan barang tk.satuan kerja

31.

Mengetik Pembukuan BKU Bendahara Penerima

32

Mengetik Laporan LPJ.

33.

Menyetorkan PNBP ke Bank

34

Mengetik laporan PNBP Triwulan I,II,III dan IV dan rekap PNBP se Wilayah

35

Mengetik Laporan realisasi belanja listrik PN se Sumatera Selatan per Triwulan

20. Staf Sub Bagian Kepegawaian NO.

TUGAS JABATAN

1.

Mengetik Usul kenaikan pangkat

2.

Mengetik Usul Pindah

3.

Mengetik Usul jabatan struktural dan fungsional

4.

Mengetik SK Jabatan Struktural Eselon V.a

5.

Mengetik SK Kenaikan Gaji Berkala

6.

Mengetik SK Pindah PNS Gol. I, II, dan III dalam lingkungan PT Palembang

7.

Mengetik Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan

8. 9.

Mengetik Berita Acara Sumpah, Naskah Pelantikan, dan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Mengetik SK Penyesuaian Gaji Pokok (Inpassing) PNS PT Palembang

10.

Mengetik Usul Pensiun PNS

11.

Menulis dan meregister surat-surat keluar bagian kepegawaian


12.

Mengetik laporan menjalankan tugas dan laporan meninggal dunia

13.

Mengetik Permohonan dan Surat Izin Cuti PNS dalam PT Palembang

14.

Mengetik Permohonan dan Surat Izin Cuti Ketua-ketua Pengadilan Negeri

15. 16.

Mengetik SK Panitia, SK Peserta, Surat Pemanggilan Peserta, Narasumber dll yang berhubungan dengan Bimtek/Sosialisasi /Raker/Pelatihan Mengetik Usul permintaan Kartu Hijau, Hunter, ID Card, dan Taspen

17.

Mengetik Usul mendapatkan Penghargaan Satya Lencana dan Satya Karya

18.

Mengetik Usul ujian dinas tingkat I, II dan penyesuaian ijazah

19. 20.

Mengetik Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Daftar Urut Senioritas (DUS) Hakim Tinggi Mengetik Daftar Keadaan Pegawai (Bezetting)

21.

Menulis Buku Induk dan Buku Register Kepegawaian serta mengetik Laporannya

22. 23.

Menulis buku register mutasi Hakim dan pegawai Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Mengetik Notulen rapat dinas bulanan

24.

Menulis dan register surat-surat masuk bagian kepegawaian

25.

Mengetik Rekapitulasi Daftar Hadir PNS Pengadilan Tinggi Palembang

26.

Mengetik Surat Tugas dan Surat Perintah

27.

Mengetik Usul mendapatkan Karpeg, Karis, dan Karsu

28.

Mengetik Usul Izin Belajar dan Laporan Selesai Pendidikan

29. 30.

Mengetik SK Hakim Tinggi Pengawas Daerah, Pengawas Bidang, dan Susunan Majelis Hakim Input data aplikasi SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian)

31.

Input data aplikasi SIMPEG (Sistem Informasi Kepegawaian)

32.

Input data Aplikasi I-Satya

33.

Input data Komunikasi Data Nasional (Komdanas)

34.

Mengetik Baperjakat

21. Staf Sub Bagian Umum NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

TUGAS JABATAN Memeriksa dan menandatangani laporan pada buku agenda surat masuk dan surat keluar Mengkonsep laporan pendistribusian surat-surat dinas ke masing-masing bagian Mengkonsep laporan pengiriman surat-surat dinas dan berkas perkara yang dikirim melalui pos/jasa kurir maupun diiantar langsung. Mengkonsep surat /balasan surat yang berhubungan dengan administrasi bagian umum Menandatangani tanda terima buku-buku, peraturan, majalah dll yang dikirim dari MA dan instasi lain Mengkonsep Rencana kerja mengenai kebutuhan atas sarana penunjang kerja pimpinan dan seluruh pegawai Memeriksa laporan BMN intrakomtabel, ekstra komtabel, gabungan, neraca aset, CAL BMN dll DIPA 01 dan 03 Memeriksa laporan barang persediaan, neraca persediaan, dll PT Palembang


9. 10. 11. 12. 13. 14.

untuk DIPA 01 dan 03 Mengkonsep surat yang berhubungan dengan permintaan data laporan BMN (hard copy dan ADK) kesatuan kerja pada wilayah PT Palembang Mengkonsep laporan opname fisik BMN dan Barang persediaan setiap semester Menkonsep Kartu Indentitas barang (KIB) untuk tanah, gedung/bangunan dan kendaraan dinas Mengkonsep laporan pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan terhadap gedung/bangunan, kendaraan dinas dan barang inventaris kantor Mengkonsep SK penunjukan rumah dinas dan penggunaan kendaraan dinas

15.

Mengkongsep surat-surat dinas yang berhubungan dengan penghapusan BMN, penetapan status dan pengelolaan BMN lainnya Membuat dan publikasi berita kegiatan kantor PT Palembang pada website

16.

Melakukan update contents website dan Desk info PT Palembang

17.

19.

Melakukan pemeliharaan dan perbaikan website, desk info dan jaringan internet PT Palembang Mengetik laporan kegiatan sebagai admin agency mengenai penggunaan LPSE pada PT Palembang Mengelola laporan tentang pengelolaan dan penyimpanan BMN PT Palembang

20.

Melakukan input data pada aplikasi SIMAK-BMN PT Palembang

21.

Membuat laporan BMN untuk tingkat satuan kerja PT Palembang

22.

Melakukan Rekon data internal BMN dengan pengelola keuangan PT Palembang

23.

Melakukan rekon SIMAK-BMN satker dengan KPKNL

24.

Mengetik surat-surat yang diberikan atasan

25.

Membuat dan publikasi berita kegiatan kantor PT Palembang pada website

26.

29.

Sebagai Operator SIMAK BMN tingkat korwil, menerima dan mengarsipkan laporan SIMAK-BMN (hard dan soft copy) dari satker wilaya PT Palembang Mengelola data/ompilasi arsip data komputer tiap satker dan membuat laporan BMN intrakomtabel, ekstra komtabel, gabungan, neraca aset, tingkat korwil Melakukan Rekon data SIMAK-BMN korwil dengan pengelola keuangan PT Palembang dan kanwil DJKN IV Palembang Membuat laporan SIMAK BMN tingkat korwil ke BUA MA-RI

30.

Membuat laporan penginputan data pada aplikasi KOMDANAS

31.

Membuat laporan penginputan data pada aplikasi SIMANTAP

32.

34.

Melakukan pengawasan dan pemeliharaan terhadap kendaraan dinas PT Palembang Melakukan pengurusan perpanjangan STNK dan pajak kendaraan dinas PT Palembang Mengetik SK penghuni rumah dinas PT Palembang

35.

Mengetik surat-surat dinas yang berhubungan dengan pengelolaaan BMN

36.

Melakukan opname fisik terhadap BM
37.

Memberi nomor registrasi surat dinas keluar pada buku agenda surat keluar PT Palembang Mengarsipkan surat-surat dinas yang keluar dari PT Palembang pada arsip surat keluar Menerima, menyimpan dan menyerahkan surat-surat dinas / berkas perkara dari masing-masing bagian untuk dikirim kepada petugas pengirim surat/berkas Membuat laporan keadaan surat keluar pada buku agenda surat keluar

18.

27. 28.

33.

38. 39. 40.


41.

Membuat laporan pengawasan kebersihan kantor PT Palembang

42.

Membuat laporan tentang keadaan buku Perpustakaan PT Palembang

43.

Menerima dan mencatat surat-surat dinas / berkas perkara yang masuk pada buku agenda surat masuk PT Palembang Memberi kartu kendali /lembar disposis pada surat dinas/berkas perkara dan menyerahkan surat tersebut kepada pimpinan PT Palembang Mendistribusikan surat-surat yang telah didisposisi ke masing-masing bagian

44. 45. 46. 47. 48.

Mengarsipkan 1 (satu) rangkap lembar disposisi pada arsip lebar disposisi bagian umum Membuat laporan keadaan surat masuk pada PT Palembang

53.

Menerima dan mencatat buku-buku, peraturan-peratura, majalah dan lain-lain dari MA-RI dan instansi lainnya Mendistribusikan dan membuat tanda terima pendistribusian buku-buku, peraturan dan majalah kepada yang menerimanya Mengetik surat-surat dinas yang berhubungan dengan administrasi sub bagian umum Mencatat dan menginput data barang persediaan yang masuk pada aplikasi persediaan (DIPA 01 dan 03) Mendistribusikan barang persediaan barang persediaan ATK dan alat rumah tangga ke masing-masing bagian dan mencatat pada buku agenda barang persediaan Membuat laporan barang persediaan

54.

Melakukan opname fisik barang persediaan

55.

58.

Mengirim arsip data komputer aplikasi persediaan kepada operator SIMAK-BMN setiap semester dan tahunan Menghimpun data-data dan Membuat laporan menegnai kebutuhan sarana dan prasarana Pimpinan dan pegawai PT Palembang Mempersiapkan dan mencatat nomor registrasi surat-surat dinas berkas perkara yang akan dikirim pada buku ekspedisi pengiriman surat dinas beserta tanda terima Mengirim surat-surat dinas dan berkas perkara melalui pos dan jasa kurir lainnya

59.

Mengantar sura/berkas keluar PT Palembang diwilayah kota Palembang

60.

Membuat laporan pengiriman surat-surat/berkas ke luar kantor PT Palembang

61.

Membuat laporan keadaan rumah dinas PT Palembang

62.

66.

Melakukan koordinasi dengan aparat keamanan, petugas PLN dan PDAM sesuai dengan kebutuhan Melakukan kegiatan pengawasan terhadap keamanan lingkungan dalam kantor PT Palembang Membuat laporan indentitas dan keperluan tamu yang masuk ke dalam kantor PT Palembang Membuat laporan kondisi kebersihan halam kantor PT Palembang

67.

Membuat Laporan Rekapitulasi daftar hadir petugas honor PT Palembang

68.

70.

Melakukan koordinasi dengan ajudan pimpinan mengenai tamu-tamu yang akan menemui pimpinan Sebagai Sekretaris Pimpinan / ajudan Ketua PT Palembang, mempersiapkan kebutuhan yang diperlukan Ketua PT Palembang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Mengirim surat-surat dinas dan berkas perkara melalui pos dan jasa kurir lainnya

71.

Mencatat jadwal kegiatan yang akan dilakukan pimpinan PT Palembang

49. 50. 51. 52.

56. 57.

63. 65.

69.


72. 73. 74.

Mempersiapkan dan melakukan koordinasi kepada instansi lain sehubungan dengan kegiatan pimpinan PT palembang Mengetik surat-surat dinas yang berhubungan dengan kegiatan pimpinan PT Palembang Membuat laporan kegiatan pimpinan PT Palembang


BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. Sumber Daya Manusia Untuk peningkatan dan efektifitas kinerja Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri se Sumatera Selatan tentu tidak terlepas dari pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia yang harus dilakukan. Ketersediaan SDM yang berkwalitas akan sangat menentukan untuk mencapai visi dan misi Pengadilan Tinggi Palembang. Pegawai di Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri se Sumatera Selatan dapat dibedakan atas pegawai teknis dan non teknis, pegawai teknis meliputi Hakim, Panitera dan jurusita. Pegawai teknis bertugas mengerjakan tugas teknis pengadilan seperti administrasi peradilan, pegawai non teknis merupakan supporting unit yang memberikan dukungan pada pelaksanan tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Palembang. Dalam pelaksanaan tugas pegawai teknis dan pegawai non teknis harus bersinergi untuk mendukung kelancaran tugas-tugas pokok dan fungsi peradilan. Jumlah pegawai Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri se Sumatera Selatan hingga Desember 2014 mencapai 431 orang, detil pegawai dapat dilihat berdasarkan sebaran tingkat pendidikan, pangkat golongan, usia dan jenis kelamin. 1. Sumber Daya Manusia berdasarkan Tingkat Pendidikan Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri se- Sumatera Selatan terus berusaha meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, salah satunya melalui jalur pendidikan. Jumlah pegawai yang menempuh jenjang pendidikan lebih tinggi terus mengalami peningkatan.


Tingkat Pendidikan Pegawai Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri se- Sumatera Selatan

No.

Satuan Kerja

S3

S2

S1

DIII

SMU

SMP

SD

1.

Pengadilan TinggiPalembang

2

33

31

2

4

1

1

2.

Pengadilan Negeri Palembang

1

20

61

3

7

1

-

3.

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau

-

6

18

5

8

1

-

4.

Pengadilan Negeri Sekayu

-

3

19

4

7

-

-

5.

Pengadilan Negeri Kayu Agung

-

5

21

2

5

-

1

6.

Pengadilan Negeri Muara Enim

-

7

21

2

6

1

-

7.

Pengadilan Negeri Lahat

-

4

16

2

5

-

1

8.

Pengadilan Negeri Baturaja

-

4

23

1

8

1

-

9.

Pengadilan Negeri Prabumulih

-

6

23

1

-

-

-

10.

Pengadilan Negeri Pagar Alam

1

5

18

1

1

-

-

4

100

251

23

51

5

3

Jumlah

2. Sumber Daya Manusia berdasarkan pangkat golongan dan ruang Rekap pegawai Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri seSumatera Selatan berdasarkan pangkat golongan dan ruang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :


Tabel pegawai berdasarkan pangkat golongan dan ruang Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri se- Sumatera Selatan

Golongan dan Ruang NO

SATKER

IV e 5

d

III

II

I

c

b

a

d

c

b

a

d

c

b

a

15

1

2

7

11

8

13

7

2

1

1

1

3

1 9

4

3

22

13

10

13

2

2

1

6

13

3

6

3

4

1

PT Palembang

2

PN Palembang

3

PN Lb Linggau

4

PN Sekayu

1

1

4

9

8

1

2

5

PN Kayu Agung

1

1

3

3

14

6

1

6

PN Baturaja

1

5

9

12

2

7

PN Muara Enim

2

1

7

11

7

8

PN Lahat

2

6

4

7

9

PN Prabumulih

-

-

-

1

1

5

3

10

PN Pagar Alam

-

-

-

-

1

2

JUMLAH

5

18

2 1

9

19

65

1

1

d

c

b

a

1

1 1

1

3

1

5

3

2

1

1

5

5

1

1

1

1

13

6

-

1

-

-

-

-

-

-

3

8

11

-

-

1

-

-

-

-

-

73

99

69

1 18 2

8

12

1

-

1

-


3. Sumber Daya Manusia berdasarkan kelompok usia NO

USIA SATKER

61-70

51-60

41-50

31-40

20-30

1

PT Palembang

8

29

16

13

8

2

PN Palembang

1

39

28

13

12

3

PN Lubuk Linggau

8

8

18

4

4

PN Sekayu

8

5

13

7

5

PN Kayu Agung

3

7

17

7

6

PN Baturaja

8

10

9

10

7

PN Muara Enim

2

8

15

12

8

PN Lahat

6

6

11

5

9

PN Prabumulih

8

12

10

10

PN Pagar Alam

1

5

7

13

104

101

128

88

JUMLAH

9

4. Sumber Daya Manusia berdasarkan jenis kelamin JENIS KELAMIN

NO SATKER

Laki-laki

Perempuan

1

PT Palembang

50

24

2

PN Palembang

57

36

3

PN Lubuk Linggau

29

9

4

PN Sekayu

20

13

5

PN Kayu Agung

23

11

6

PN Baturaja

24

13

7

PN Muara Enim

29

8

8

PN Lahat

23

5

9.

PN Prabumulih

19

11

10

PN Pagar Alam

20

6

294

136

JUMLAH


5. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial Pengadilan Tinggi Palembang di tahun 2014 mendapat anggaran dalam DIPA sebesar Rp. 117.500.000,- (seratus tujuh belas juta lima ratus ribu) untuk melaksanakan pelatihan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) dalam rangka peningkatan SDM dibidang teknis yudisial. Kegiatan tersebut dilaksnakan dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang. Input dari kegiatan ini adalah Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang dan Panitera Pengganti Pengadilan di wilayah Sumatera Selatan. Output kegiatan adalah terselenggaranya kegiatan pelatihan SIPP selama 4 (empat) hari. Outcome dari kegiatan ini adalah terlaksannya penyelesaian perkara yang tepat waktu, transparan dan akuntabel. Adapun jumlah Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri se- Sumatera Selatan hingga Desember 2014 mencapai 123 orang. Detail Sumber Daya Manusia Yudisial dapat dilihat berdasarkan data berikut ini : a. Hakim Total Jumlah Hakim di Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri se- Sumatera Selatan 123 Orang

No.

Satuan Kerja

Ketua Pengadilan

Wakil Ketua

Hakim Tinggi

Hakim

Jumlah

1.

PT Palembang

1

1

18

-

20

2.

PN Palembang

1

1

-

23

25

3.

PN Lb. Linggau

1

-

-

11

12

4.

PN Kayu Agung

1

1

-

11

13

5.

PN Sekayu

1

1

-

9

11

6.

PN Muara Enim

1

-

-

7

8

7.

PN Baturaja

1

-

-

6

7


8.

PN Lahat

1

1

-

6

8

9.

PN Prabumih

1

1

-

7

9

10.

PN Pagar Alam

1

1

-

8

10

JUMLAH

10

7

18

88

123

b. Hakim berdasarkan jenis kelamin

JENIS KELAMIN NO

c.

SATKER Laki-laki

Perempuan

1

PT Palembang

17

3

2

PN Palembang

19

6

3

PN Lubuk Linggau

9

3

4

PN Kayu Agung

8

5

5

PN Sekayu

7

4

6

PN Muara Enim

8

7

PN Baturaja

3

4

8

PN Lahat

7

1

9

PN Prabumulih

5

4

10

PN Pagar Alam

8

2

Jumlah

91

32

Panitera/PP

Juru Sita

Panitera dan Juru Sita

No.

Satuan Kerja

1.

PT Palembang

25

-

2.

PN Palembang

36

3

3.

PN Lb. Linggau

8

4

4.

PN Kayu Agung

8

1

5.

PN Sekayu

11

2

6.

PN Muara Enim

7

2


7.

PN Baturaja

12

4

8.

PN Lahat

11

1

9.

PN Prabumulih

8

2

10.

PN Pagar Alam

6

1

132

20

JUMLAH

d. Panitera berdasarkan Jabatan

No

Satuan Kerja

Panitera

Wapan

Panmud Pidana

Panmud Perdata

Panmud Hukum

PP

1.

PT Palembang

1

1

1

1

-

21

2.

PN Palembang

1

1

1

1

1

31

3.

PN Lb. Linggau

1

1

1

1

1

3

4.

PN Kayu Agung

1

1

1

1

1

3

5.

PN Sekayu

1

1

1

1

1

6

6.

PN Muara Enim

1

1

1

1

1

2

7.

PN Baturaja

1

1

1

1

1

8

8.

PN Lahat

1

1

1

1

1

6

9.

PN Prabumulih

1

1

1

1

1

3

10.

PN Pagar Alam

1

1

1

1

1

1

JUMLAH

10

10

10

10

9

84

6. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial Jumlah Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri se- Sumatera Selatan hingga Desember 2014 mencapai 34 orang. Detail Sumber Daya Manusia Non Yudisial dapat dilihat berdasarkan sebaran berikut ini :


a. Pejabat Struktural Total Jumlah Pejabat Struktural

di Pengadilan Tinggi Palembang dan

Pengadilan Negeri se- Sumatera Selatan 34 Orang

No.

Satuan Kerja

Wakil Sekretaris

Kasub/Kaur Keuangan

Kasub/Kaur Kepegawaian

Kasub/Kaur Umum

1.

PT Palembang

1

1

1

1

2.

PN Palembang

1

1

1

-

3.

PN LubukLinggau

1

1

1

1

4.

PN Kayu Agung

1

1

1

1

5.

PN Sekayu

1

1

1

1

6.

PN Muara Enim

1

1

-

-

7.

PN Baturaja

1

1

1

1

8.

PN Lahat

1

1

1

1

9.

PN Prabumulih

-

1

1

1

10.

PN Pagar Alam

-

-

1

1

JUMLAH

8

9

9

8

Jabatan Kepala Sub Bagian ( eselon IV ) ada disatker PT Palembang dan PN Palembang

Dari data diatas, masih ada jabatan teknis non yudisial yang belum terisi yaitu : 1. Kepala Sub Bagian Umum PN Palembang 2. Wasek PN Prabumulih 3. Wasek dan Kaur Keuangan di PN Pagar Alam


b. Jabatan Struktural berdasarkan jenis kelamin

NO

SATKER

Wasek

Kasub/kaur Keuangan

Kasub/kaur Kepegawai an

Kasub/kaur Umum

P

L

P

L

P

L

P

L

1

PT Palembang

1

-

-

1

-

1

-

1

2

PN Palembang

-

1

-

1

-

1

-

-

3

PN Lubuk Linggau

-

1

1

-

1

-

-

1

4

PN Kayu Agung

-

1

1

-

1

-

-

1

5

PN Sekayu

1

-

-

1

1

-

1

-

6

PN Muara Enim

1

-

-

1

-

-

-

-

7

PN Baturaja

-

1

-

1

-

1

-

1

8

PN Lahat

-

1

-

1

1

-

1

-

9

PN Prabumulih

-

-

-

1

-

1

-

1

10

PN Pagar Alam

-

-

-

-

1

-

-

1

JUMLAH

3

5

2

7

5

4

1

7

Pada tahun 2014 Pengadilan Tinggi Palembang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan SDM di bidang kesekretariatan, kegiatan tersebut adalah penyusunan program dan anggaran (RKAKL). Kegiatan penyusunan program dan anggaran (RKAKL) disediakan anggaran dalam DIPA sebesar Rp. 81.980.000,(delapan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dilaksanakan pada tanggal 5 s.d 7 Juni 2014 dengan diikuti oleh 40 orang peserta, input kegiatan ini adalah seluruh Panitera/Sekretaris, Wakil Sekretaris, Kasub/Kaur Keuangan dan operator RKAKL wilayah Pengadilan Tinggi Palembang. Output kegiatan adalah terselenggaranya kegiatan penyusunan RKAKL wilayah hukum Pengadilan Tinggi


Palembang, sedangkan outcome kegiatan ini adalah tersusunnya kertas kerja RKAKL dan tersediannya tenaga terampil di bidang RKAKL.

7. Promosi dan Mutasi Berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung RI no 125/KMA/SK/IX/2009 tanggal 2 September 2009 tanggal 2 September 2009 tentang pendelegasian sebagian kewenangan kepada para pejabat eselon I dan Ketua pengadilan tingkat banding dilingkungan Mahkamah Agung RI untuk penandatanganan di bidang kepegawaian. 1. Memproses pengangkatan CPNS menjadi PNS golongan II dan III sebanyak 8 orang 2. Memproses/usulan kenaikan pangkat bagi PNS teknis peradilan kepada Ketua Mahkamah Agung RI up. Dirjen Badilum sebanyak 63 orang 3. Memproses/usulan kenaikan pangkat bagi PNS non teknis peradilan kepada Ketua Mahkamah Agung RI up. Sekretaris Mahkamah Agung RI sebanyak 1 orang 4. Memproses/usulan kenaikan pangkat bagi PNS ke BKN (Badan Kepegawaian Negara) Regional 7 Palembang sebanyak 45 orang 5. Mengusulkan pengangkatan pengangkatan, pemindahan PNS yang menduduki jabatan tenaga teknis Badan Peradilan kepada Ketua Mahkamah Agung RI Up Dirjen Badilum sebanyak 3 orang 6. Mengusulkan pengangkatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural non teknis kepada Ketua Mahkamah Agung RI Up. Sekretaris Mahkamah Agung RI sebanyak 1 orang 7. Menetapkan pengangkatan jabatan esselon v (tenaga non teknis) sebanyak 3 orang


8. Mengusulkan pengangkatan dan pemindahan dari jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Hakim kepada ketua Mahkamah Agung RI Up. Dirjen Badilum sebanyak 2 orang 9. Mengusulkan pengangkatan dan pemindahan dari jabatan panitera, wapan, panmud, panitera pengganti dan jurusita kepada Ketua Mahkamah Agung RI Up. Dirjen Badilum sebanyak 2 orang 10. Mengusulkan permintaan atau pemberian persetujuan untuk pindah antar instansi dan antar pengadilan tingkat banding kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI bagi PNS tenaga non teknis dilingkungannya dan kepada Dirjen bagi PNS tenaga teknis dilingkungannya sebanyak 2 orang 11. Menetapkan mutasi tenaga non teknis antar pengadilan tingkat pertama diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Palembang sebanyak 1 orang 12. Memberikan persetujuan untuk melanjutkan kuliah S1 bagi PNS tenaga teknis dan non teknis dilingkungan Pengadilan Tinggi Palembang sebanyak 4 orang 13. Mengusulkan persetujuan kepada dirjen/Sekretaris untuk melanjutkan kuliah S2 bagi PNS tenaga teknis maupun non teknis dilingkungan Pengadilan Tinggi Palembang sebanyak 6 orang 14. Mengusulkan kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI tanda kehormatan / penghargaan untuk PNS di lingkungan Pengadilan Tinggi Palembang sebanyak 55 orang 15. Mengusulkan kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI untuk mengikuti ujian dinas tingkat I dan II serta penyesuaian ijazah dilingkungan Pengadilan Tinggi Palembang sebanyak 37 orang


8. Peningkatan SDM Dengan Sumber Daya Manusia yang profesional dan berkwalitas, maka tercipta kinerja yang lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan baik dihadapkan pemerintah maupun masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut Pengadilan Tinggi Palembang telah berupaya mengelola SDM dengan menambah ilmu dan wawasan melalui bimbingan teknis, lokakarya, pelatihan dan lain-lain. Selama tahun 2014, kegiatan yang dilakukan adalah pelatihan SIPP pada tanggal 14 s.d 17 April 2014 dan Penyusunan RKAKL 2015 pada tanggal 5 s.d 7 Juni 2014.

9. Pensiun Selama tahun 2014 pegawai dilingkungan Pengadilan Tinggi Palembang terdapat sebanyak 2 (dua) orang pegawai yang memasuki usia batas pensiun baik tenaga teknis maupun non teknis.

B. KEADAAN PERKARA Pengelolaan perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang tahun 2014 dilakukan dengan baik. Setiap bulannya data-data keadaan perkara pidana dilaporkan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum. Berikut data Rekapitulasi Perkara Pidana pada Peradilan Umum se-Wilayah Sumatera Selatan :

Tabel III.A.1 Rekapitulasi Keadaan Perkara Pidana pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2014 KEADAAN PERKARA PIDANA NO

1

SATKER

SISA 2013

MASUK

PUTUS

SISA 2014

10

204

193

21

Pengadilan Tinggi Palembang


2


344

1904

1922

326

3


142

840

837

145

4


144

917

875

186

5


91

713

711

93

6


112

754

765

101

7


40

387

383

44

8


84

566

548

102

9


34

262

264

32

10


19

107

109

17

11

Pengadilan Tipikor Banding Palembang

Tingkat

2

18

17

3

12

Pengadilan Tipikor Pertama Palembang

Tingkat

19

56

57

18

Data tersebut di atas dapat dijabarkan berdasarkan satuan kerja atau pengadilan dan dirinci setiap bulannya. Untuk selengkapnya dituangkan dalam tabel-tabel berikut : 1) Pengadilan Tinggi Palembang Tabel III.A.2 Keadaan Perkara Pidana pada Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2014 SISA BLN LALU

MASUK

PUTUS

SISA

Januari

10

17

8

19

Pebruari

19

15

15

19

Maret

19

9

14

14

April

14

15

10

19

Mei

19

15

13

21

Juni

21

8

24

5

Juli

5

10

10

5

Agustus

5

21

9

17

September

17

9

17

9

Oktober

9

36

10

35

BULAN


Nopember

35

33

35

35

Desember

35

16

28

21

2) Pengadilan Negeri Palembang Tabel III.A.3 Keadaan Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Palembang Tahun 2014 SISA BLN LALU

MASUK

PUTUS

SISA

Januari

344

151

167

328

Pebruari

328

155

168

315

Maret

315

169

179

305

April

305

225

196

334

Mei

334

138

165

307

Juni

307

114

199

222

Juli

222

166

128

260

Agustus

260

101

124

237

September

237

171

159

249

Oktober

249

154

167

236

Nopember

236

171

96

311

Desember

311

189

174

326

BULAN

3) Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Tabel III.A.4 Keadaan Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Tahun 2014 SISA BLN LALU

MASUK

PUTUS

SISA

Januari

142

122

111

153

Pebruari

153

69

94

128

Maret

128

55

80

103

April

103

76

66

113

Mei

113

59

69

103

BULAN


Juni

103

74

76

101

Juli

101

61

55

107

Agustus

107

60

60

107

September

107

60

54

113

Oktober

113

64

62

115

Nopember

115

47

44

118

Desember

118

93

66

145

4) Pengadilan Negeri Sekayu Tabel III.A.5 Keadaan Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Sekayu Tahun 2014 SISA BLN LALU

MASUK

PUTUS

SISA

Januari

144

99

48

195

Pebruari

195

64

101

158

Maret

158

81

86

153

April

153

46

56

143

Mei

143

83

66

160

Juni

160

71

57

174

Juli

174

92

93

173

Agustus

173

57

68

162

September

162

75

100

137

Oktober

137

66

72

131

Nopember

131

90

65

156

Desember

156

93

63

186

BULAN

5) Pengadilan Negeri Kayu Agung Tabel III.A.6 Keadaan Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Kayu Agung Tahun 2014 BULAN Januari

SISA BLN LALU

MASUK

PUTUS

SISA

91

56

63

84


Pebruari

84

58

54

88

Maret

88

70

69

89

April

89

45

69

65

Mei

65

67

48

84

Juni

84

52

37

99

Juli

99

82

72

109

Agustus

109

39

53

95

September

95

65

68

92

Oktober

92

67

60

99

Nopember

99

49

60

88

Desember

88

60

55

93

6) Pengadilan Negeri Baturaja Tabel III.A.7 Keadaan Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Baturaja Tahun 2014 SISA BLN LALU

MASUK

PUTUS

SISA

Januari

112

84

60

136

Pebruari

136

75

92

119

Maret

119

61

87

93

April

93

82

63

112

Mei

112

52

43

121

Juni

121

55

73

103

Juli

103

59

62

100

Agustus

100

26

26

100

September

100

51

60

91

Oktober

91

66

61

96

Nopember

96

67

58

105

Desember

105

76

80

101

BULAN


7) Pengadilan Negeri Lahat Tabel III.A.8 Keadaan Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Lahat Tahun 2014 SISA BLN LALU

MASUK

PUTUS

SISA

Januari

40

35

25

50

Pebruari

50

28

45

33

Maret

33

26

24

35

April

35

51

26

60

Mei

60

36

43

53

Juni

53

21

47

27

Juli

27

51

25

53

Agustus

53

26

19

60

September

60

24

63

21

Oktober

21

30

18

33

Nopember

33

24

26

31

Desember

31

35

22

44

BULAN

8) Pengadilan Negeri Muara Enim Tabel III.A.9 Keadaan Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2014 SISA BLN LALU

MASUK

PUTUS

SISA

Januari

84

71

43

112

Pebruari

112

32

41

103

Maret

103

36

64

75

April

75

58

57

76

Mei

76

39

22

93

Juni

93

34

32

95

Juli

95

50

42

103

Agustus

103

40

35

108

September

108

51

84

75

Oktober

75

47

39

83

BULAN


Nopember

83

51

43

91

Desember

91

57

46

102

9) Pengadilan Negeri Prabumulih Tabel III.A.10 Keadaan Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Prabumulih Tahun 2014 SISA BLN LALU

MASUK

PUTUS

SISA

Januari

34

26

18

42

Pebruari

42

17

22

37

Maret

37

22

20

39

April

39

17

28

28

Mei

28

28

16

40

Juni

40

27

20

47

Juli

47

30

20

57

Agustus

57

9

23

43

September

43

14

38

19

Oktober

19

34

14

39

Nopember

39

20

20

39

Desember

39

18

25

32

BULAN

10) PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM Tabel III.A.11 Keadaan Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Pagar Alam Tahun 2014 SISA BLN LALU

MASUK

PUTUS

SISA

Januari

19

8

3

24

Pebruari

24

15

14

25

Maret

25

10

19

16

April

16

5

13

8

Mei

8

16

4

20

Juni

20

3

11

12

Juli

12

13

8

17

BULAN


11)

Agustus

17

1

8

10

September

10

6

10

6

Oktober

6

15

2

19

Nopember

19

3

8

14

Desember

14

12

9

17

Pengadilan Tipikor Tingkat Banding Palembang Tabel III.A.12 Keadaan Perkara pada Pengadilan Tipikor Tingkat Banding Tahun 2014 SISA BLN LALU

MASUK

PUTUS

SISA

Januari

2

2

1

3

Pebruari

3

5

2

6

Maret

6

0

2

4

April

4

3

4

3

Mei

3

0

1

2

Juni

2

0

1

1

Juli

1

1

1

1

Agustus

1

1

0

2

September

2

2

2

2

Oktober

2

1

2

1

Nopember

1

0

0

1

Desember

1

3

1

3

BULAN

12) Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama Palembang Tabel III.A.13 Keadaan Perkara pada Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama Tahun 2014 SISA BLN LALU

MASUK

PUTUS

SISA

Januari

19

7

9

17

Pebruari

17

2

0

19

Maret

19

3

6

16

BULAN


April

16

8

7

17

Mei

17

2

4

15

Juni

15

11

3

23

Juli

23

1

8

16

Agustus

16

10

3

23

September

23

2

2

23

Oktober

23

1

5

19

Nopember

19

0

0

19

Desember

19

3

4

18

A. KEADAAN PERKARA PERDATA Pengelolaan perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang tahun 2011 juga dilakukan dengan baik. Setiap bulannya data-data keadaan perkara perdata dilaporkan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum. Berikut data Rekapitulasi Perkara Perdata pada Peradilan Umum se-Wilayah Sumatera Selatan :

Tabel III.B.1 Rekapitulasi Keadaan Perkara Perdata pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2014 KEADAAN PERKARA PERDATA NO

SATKER

SISA 2013

MASUK

PUTUS

SISA 2014

1


27

143

137

33

2


91

220

223

88

3


14

40

37

17

4


26

21

33

14

5


9

39

22

26

6


13

20

29

4


7


7

8

11

4

8


11

28

33

6

9


0

7

7

0

10


3

1

3

1

11

Pengadilan Hubungan Palembang

7

29

26

10

Industrial

Data tersebut di atas dapat dijabarkan berdasarkan satuan kerja atau pengadilan dan dirinci setiap bulannya. Untuk selengkapnya dituangkan dalam tabel-tabel berikut :

1) Pengadilan Tinggi Palembang Tabel III.B.2 Keadaan Perkara Perdata pada Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2014 SISA BLN LALU

MASUK

PUTUS

SISA

Januari

27

20

14

33

Pebruari

33

14

13

34

Maret

34

9

14

29

April

29

12

14

27

Mei

27

9

15

21

Juni

21

8

16

13

Juli

13

11

12

12

Agustus

12

1

4

9

September

9

20

8

21

Oktober

21

18

7

32

Nopember

32

9

12

29

Desember

29

12

8

33

BULAN


2) Pengadilan Negeri Palembang Tabel III.B.3 Keadaan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Palembang Tahun 2014 SISA BLN LALU

MASUK

PUTUS

SISA

Januari

91

16

19

88

Pebruari

88

21

19

90

Maret

90

14

15

89

April

89

24

11

102

Mei

102

14

15

101

Juni

101

26

20

107

Juli

107

19

32

94

Agustus

94

10

12

92

September

92

24

25

91

Oktober

91

18

19

90

Nopember

90

15

20

85

Desember

85

19

16

88

BULAN

3) Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Tabel III.B.4 Keadaan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Tahun 2014 SISA BLN LALU

MASUK

PUTUS

SISA

Januari

14

2

3

13

Pebruari

13

2

3

12

Maret

12

4

1

15

April

15

2

1

16

Mei

16

3

2

17

Juni

17

4

1

20

Juli

20

3

2

21

Agustus

21

6

4

23

September

23

4

8

19

Oktober

19

2

3

18

BULAN


Nopember

18

4

5

17

Desember

17

4

4

17

4) Pengadilan Negeri Sekayu Tabel III.B.5 Keadaan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Sekayu Tahun 2014 SISA BLN LALU

MASUK

PUTUS

SISA

Januari

26

0

5

21

Pebruari

21

0

2

19

Maret

19

1

3

17

April

17

0

3

14

Mei

14

2

2

14

Juni

14

3

3

14

Juli

14

1

6

9

Agustus

9

2

1

10

September

10

6

3

13

Oktober

13

1

3

11

Nopember

11

1

0

12

Desember

12

4

2

14

BULAN

5) Pengadilan Negeri Kayu Agung Tabel III.B.6 Keadaan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Kayu Agung Tahun 2014 SISA BLN LALU

MASUK

PUTUS

SISA

Januari

9

2

1

10

Pebruari

10

3

3

10

Maret

10

1

1

10

April

10

2

2

10

Mei

10

4

1

13

Juni

13

4

4

13

BULAN


Juli

13

8

1

20

Agustus

20

2

0

22

September

22

3

0

25

Oktober

25

3

4

24

Nopember

24

3

3

24

Desember

24

4

2

26

6) Pengadilan Negeri Baturaja Tabel III.B.7 Keadaan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Baturaja Tahun 2014 SISA BLN LALU

MASUK

PUTUS

SISA

Januari

13

3

6

10

Pebruari

10

1

3

8

Maret

8

5

3

10

April

10

3

4

9

Mei

9

1

2

8

Juni

8

2

2

8

Juli

8

0

6

2

Agustus

2

1

0

3

September

3

1

1

3

Oktober

3

1

1

3

Nopember

3

1

1

3

Desember

3

1

0

4

BULAN

7) Pengadilan Negeri Lahat Tabel III.B.8 Keadaan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Lahat Tahun 2014 SISA BLN LALU

MASUK

PUTUS

SISA

Januari

7

1

3

5

Pebruari

5

0

0

5

Maret

5

1

1

5

BULAN


April

5

1

0

6

Mei

6

0

1

5

Juni

5

1

2

4

Juli

4

0

1

3

Agustus

3

0

1

2

September

2

2

2

2

Oktober

2

2

0

4

Nopember

4

0

0

4

Desember

4

0

0

4

8) Pengadilan Negeri Muara Enim Tabel III.B.9 Keadaan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2014 SISA BLN LALU

MASUK

PUTUS

SISA

Januari

11

5

1

15

Pebruari

15

6

3

18

Maret

18

2

1

19

April

19

4

5

18

Mei

18

1

1

18

Juni

18

5

1

22

Juli

22

2

2

22

Agustus

22

0

9

13

September

13

0

2

11

Oktober

11

0

2

9

Nopember

9

1

1

9

Desember

9

2

5

6

BULAN


9) Pengadilan Negeri Prabumulih Tabel III.B.10 Keadaan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Prabumulih Tahun 2014 SISA BLN LALU

MASUK

PUTUS

SISA

Januari

0

4

0

4

Pebruari

4

0

0

4

Maret

4

0

0

4

April

4

0

0

4

Mei

4

0

0

4

Juni

4

0

0

4

Juli

4

1

0

5

Agustus

5

1

4

2

September

2

1

0

3

Oktober

3

0

0

3

Nopember

3

0

1

2

Desember

2

0

2

0

BULAN

10) PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM Tabel III.B.11 Keadaan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Pagar Alam Tahun 2014 SISA BLN LALU

MASUK

PUTUS

SISA

Januari

3

0

2

1

Pebruari

1

0

0

1

Maret

1

0

1

0

April

0

0

0

0

Mei

0

0

0

0

Juni

0

0

0

0

Juli

0

0

0

0

Agustus

0

0

0

0

September

0

0

0

0

BULAN


11)

Oktober

0

1

0

1

Nopember

1

0

0

1

Desember

1

0

0

1

Pengadilan Hubungan Industrial Palembang Tabel III.A.12 Keadaan Perkara pada Pengadilan Hubungan Industrial Palembang Tahun 2014 SISA BLN LALU

MASUK

PUTUS

SISA

Januari

7

1

1

7

Pebruari

7

2

0

9

Maret

9

1

4

6

April

6

1

2

5

Mei

5

5

3

7

Juni

7

2

1

8

Juli

8

2

4

6

Agustus

6

4

2

8

September

8

2

3

7

Oktober

7

2

1

8

Nopember

8

3

3

8

Desember

8

4

2

10

BULAN

B. KEUANGAN PERKARA PERDATA Pengelolaan keuangan biaya perkara perdata disetorkan ke Kas Negara melalui bank. Hal ini tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tanggal 23 Juli 2008. Administrasi Biaya Perkara Perdata dilaksanakan oleh Bendahara Kepaniteraan Perdata, dengan pelaporan melalui pesan singkat atau Short Message Service (SMS) dan juga dilaporkan dalam Laporan Bulanan.


Berikut adalah data Rekapitulasi Keuangan Perkara Perdata pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang :

Tabel III.C.1 Rekapitulasi Keuangan Perkara Perdata pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2014 N O

SALDO AWAL (Rp)

SATKER

1


2


3

Pengadilan Linggau

4


5


6


7


8


9


10


Negeri

PENERI MAAN (Rp)

PENGE LUARAN (Rp)

SALDO AKHIR (Rp)

4.080.500

21.450.000

20.400.000

5.130.500

853.445.929

618.998.000

580.614.500

891.829.429

144.681.300

117.219.000

119.843.000

142.057.300

100.526.340

237.576.000

248.369.000

89.733.340

66.302.300

157.945.000

165.888.300

58.359.000

74.293.554

138.320.000

147.430.850

65.182.704

25.382.150

20.477.000

41.284.222

4.574.928

66.551.500

99.357.000

83.976.500

81.932.000

2.098.600

16.360.900

16.141.500

2.318.000

2.842.000

4.702.935

6.047.935

1.497.000

Lubuk

Data tersebut di atas dapat dijabarkan berdasarkan satuan kerja atau pengadilan dan dirinci setiap bulannya. Untuk selengkapnya dituangkan dalam tabel-tabel berikut : 1) Pengadilan Tinggi Palembang Tabel III.C.2 Keuangan Perkara Perdata pada Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2014 BULAN Januari

SALDO AWAL (Rp) 4.080.500

PENERIMA PENGELUARAN SALDO AKHIR AN (Rp) (Rp) (Rp) 3.000.000

2.100.000

4.980.500


Pebruari

4.980.500

2.100.000

1.950.000

5.130.500

Maret

5.130.500

1.350.000

2.100.000

4.380.500

April

4.380.500

1.800.000

2.100.000

4.080.500

Mei

4.080.500

1.350.000

2.250.000

3.180.500

Juni

3.180.500

1.200.000

2.400.000

1.980.500

Juli

1.980.500

1.650.000

1.800.000

1.830.500

Agustus

1.830.500

150.000

450.000

1.530.500

September

1.530.500

3.000.000

1.200.000

3.330.500

Oktober

3.330.500

2.700.000

1.050.000

4.980.500

Nopember

4.980.500

1.350.000

1.800.000

4.530.500

Desember

4.530.500

1.800.000

1.200.000

5.130.500

2) Pengadilan Negeri Palembang Tabel III.C.3 Keuangan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Palembang Tahun 2014 SALDO AWAL (Rp)

PENERIMA AN (Rp)

PENGELUAR AN (Rp)

SALDO AKHIR (Rp)

Januari

853.445.929

24.333.000

34.413.000

843.365.929

Pebruari

843.365.929

68.528.000

43.430.000

868.463.929

Maret

868.463.929

33.547.000

45.332.000

856.678.929

April

856.678.929

43.263.000

39.239.000

860.702.929

Mei

860.702.929

49.248.000

43.303.000

866.647.929

Juni

866.647.929

72.144.000

43.570.000

895.221.929

Juli

895.221.929

56.077.000

40.841.000

910.457.929

Agustus

910.457.929

54.751.000

41.878.000

923.330.929

Septembe r

923.330.929

69.884.00

56.002.000

937.212.929

Oktober

937.212.929

59.024.000

100.499.200

895.737.729

Nopember

895.737.729

42.956.000

48.320.000

890.373.729

Desember

890.373.729

45.243.000

43.738.000

891.829.429

BULAN


3) Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Tabel III.C.4 Keuangan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Tahun 2014 SALDO AWAL (Rp)

PENERIMA AN (Rp)

PENGELUAR AN (Rp)

SALDO AKHIR (Rp)

Januari

144.681.300

6.444.000

5.185.000

145.940.300

Pebruari

145.940.300

9.480.000

8.205.000

147.215.300

Maret

147.215.300

3.238.000

-

150.453.300

April

150.453.300

4.053.000

4.743.000

149.763.300

Mei

149.763.300

7.949.000

6.913.000

150.799.300

Juni

150.799.300

12.909.000

12.533.000

151.175.300

Juli

151.175.300

13.046.000

18.060.000

146.161.300

Agustus

146.161.300

22.462.000

14.220.000

154.403.300

September

154.403.300

13.795.000

10.147.000

158.051.300

Oktober

158.051.300

-

17.640.000

140.411.300

Nopember

140.411.300

13.242.000

9.579.000

144.074.300

Desember

144.074.300

10.601.000

12.618.000

142.057.300

BULAN

4) Pengadilan Negeri Sekayu Tabel III.C.5 Keuangan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Sekayu Tahun 2014 SALDO AWAL (Rp)

PENERIMA AN (Rp)

PENGELUAR AN (Rp)

SALDO AKHIR (Rp)

Januari

100.526.340

24.910.000

26.598.000

98.838.340

Pebruari

98.838.340

39.266.000

58.983.000

79.121.340

Maret

79.121.340

14.227.000

12.537.000

80.811.340

April

80.811.340

8.007.000

14.541.000

74.277.340

Mei

74.277.340

15.173.000

13.142.000

76.308.340

Juni

76.308.340

26.114.000

23.185.000

79.237.340

Juli

79.237.340

9.034.000

19.010.000

69.261.340

Agustus

69.261.340

13.434.000

12.306.000

70.389.340

September

70.389.340

35.933.000

25.991.000

80.331.340

Oktober

80.331.340

6.582.000

13.149.000

73.764.340

Nopember

73.764.340

22.673.000

14.797.000

81.640.340

Desember

81.640.340

22.223.000

14.130.000

89.733.340

BULAN


5) Pengadilan Negeri Kayu Agung Tabel III.C.6 Keuangan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Kayu Agung Tahun 2014 SALDO AWAL (Rp)

PENERIMA AN (Rp)

PENGELUAR AN (Rp)

SALDO AKHIR (Rp)

Januari

66.302.300

7.821.000

13.270.000

60.853.300

Pebruari

60.853.300

8.550.000

13.464.000

55.939.300

Maret

55.939.300

9.100.000

8.566.000

56.473.300

April

56.473.300

14.200.000

11.167.800

59.505.500

Mei

59.505.500

12.250.000

17.545.000

54.210.500

Juni

54.210.500

12.100.000

15.094.500

51.216.000

Juli

51.216.000

15.300.000

9.697.000

56.819.000

Agustus

56.819.000

16.600.000

24.464.000

48.955.000

September

48.955.000

22.348.000

13.061.000

58.242.000

Oktober

58.242.000

9.350.000

11.444.000

56.148.000

Nopember

56.148.000

11.876.000

11.041.000

56.983.000

Desember

56.983.000

157.945.000

165.888.300

58.359.000

BULAN

6) Pengadilan Negeri Baturaja Tabel III.C.7 Keuangan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Baturaja Tahun 2014

SALDO AWAL (Rp)

PENERIMA AN (Rp)

PENGELUAR AN (Rp)

SALDO AKHIR (Rp)

Januari

74.293.554

24.614.000

15.425.000

83.482.554

Pebruari

83.482.554

8.678.000

12.788.000

79.372.554

Maret

79.372.554

43.298.000

36.116.350

86.554.204

April

86.554.204

5.069.000

19.298.500

72.324.704

Mei

72.324.704

9.331.000

7.871.000

73.784.704

Juni

73.784.704

7.832.000

16.956.500

64.660.204

Juli

64.660.204

8.364.000

9.865.000

63.159.204

BULAN


Agustus

63.159.204

10.661.000

6.034.000

67.786.204

September

67.786.204

3.506.000

5.354.000

65.938.204

Oktober

65.938.204

2.492.000

7.746.000

60.684.204

Nopember

60.684.204

3.946.000

3.186.000

61.444.204

Desember

61.444.204

10.529.000

6.790.500

65.182.704

7) Pengadilan Negeri Lahat Tabel III.C.8 Keuangan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Lahat Tahun 2014 SALDO AWAL (Rp)

PENERIMA AN (Rp)

PENGELUAR AN (Rp)

SALDO AKHIR (Rp)

Januari

25.382.150

3.016.000

4.123.000

24.275.150

Pebruari

24.275.150

2.841.000

3.066.000

24.050.150

Maret

24.050.150

1.241.000

3.741.000

21.550.150

April

21.550.150

616.000

1.230.000

20.936.150

Mei

20.936.150

3.468.000

5.266.000

19.138.150

Juni

19.138.150

2.923.000

3.012.000

19.049.150

Juli

19.049.150

-

1.972.000

17.077.150

Agustus

17.077.150

3.641.000

5.452.000

15.266.150

Septembe r

15.266.150

1.704.000

2.654.000

14.316.150

Oktober

14.316.150

786.000

3.571.000

11.531.150

Nopember

11.531.150

-

1.320.000

10.211.150

Desember

10.211.150

241.000

5.877.222

4.574.928

BULAN

8) Pengadilan Negeri Muara Enim Tabel III.C.9 Keuangan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2014 SALDO AWAL (Rp)

PENERIMA AN (Rp)

PENGELUAR AN (Rp)

SALDO AKHIR (Rp)

Januari

66.551.500

4.804.000

3.753.000

67.602.500

Pebruari

67.602.500

9.551.000

6.260.000

70.893.500

Maret

70.893.500

7.112.000

6.243.000

71.762.500

April

71.762.500

7.523.000

3.969.000

75.316.500

BULAN


Mei

75.316.500

7.712.000

6.080.000

76.948.500

Juni

76.948.500

16.270.000

12.957.000

80.261.500

Juli

80.261.500

11.462.000

8.878.500

82.845.000

Agustus

82.845.000

4.200.000

9.577.000

77.468.000

Septembe r

77.468.000

5.564.000

8.716.000

74.316.000

Oktober

74.316.000

5.721.000

3.666.000

76.371.000

Nopember

76.371.000

6.665.000

7.908.000

75.128.000

Desember

75.128.000

12.773.000

5.969.000

81.932.000

9) Pengadilan Negeri Prabumulih Tabel III.C.10 Keuangan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Prabumulih Tahun 2014 SALDO AWAL (Rp)

PENERIMA AN (Rp)

PENGELUAR AN (Rp)

SALDO AKHIR (Rp)

Januari

2.098.600

3.640.000

1.571.000

4.167.600

Pebruari

4.167.600

-

50.000

4.117.600

Maret

4.117.600

1.051.900

206.000

4.963.500

April

4.963.500

-

1.070.000

3.893.500

Mei

3.893.500

-

500.000

3.393.500

Juni

3.393.500

2.000.000

2.065.000

3.328.500

Juli

3.328.500

5.621.000

605.000

8.344.500

Agustus

8.344.500

1.571.000

4.604.000

5.311.500

Septembe r

5.311.500

2.271.000

1.945.000

5.637.500

Oktober

5.637.500

206.000

1.285.000

4.558.500

Nopember

4.558.500

-

1.373.000

3.185.500

Desember

3.185.500

-

867.500

2.318.000

BULAN


10) PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM Tabel III.C.11 Keuangan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Pagar Alam Tahun 2014 SALDO AWAL (Rp)

PENERIMA AN (Rp)

PENGELUAR AN (Rp)

SALDO AKHIR (Rp)

Januari

2.842.000

96.935

2.668.935

270.000

Pebruari

270.000

591.000

30.000

831.000

Maret

831.000

191.000

802.000

220.000

April

220.000

-

161.000

59.000

Mei

59.000

-

-

59.000

Juni

59.000

-

-

59.000

Juli

59.000

91.000

-

150.000

Agustus

150.000

116.000

91.000

175.000

September

175.000

182.000

357.000

-

-

1.921.000

1.285.000

636.000

Nopember

636.000

1.232.000

285.000

1.583.000

Desember

1.583.000

282.000

368.000

1.497.000

BULAN

Oktober

C. MINUTASI PERKARA PIDANA Minutasi perkara pidana pada tahun 2014, secara umum di Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang sudah cukup baik, karena perkara yang diputus dengan yang diminutasi hampir seimbang. Sehingga pada akhir tahun, tunggakan minutasi relatif kecil, bahkan berkurang dari tahun sebelumnya. Berikut data minutasi perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama seWilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang : Tabel III.D.1 Rekapitulasi Minutasi Perkara Pidana pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2014


N O

SATKER

SISA 2013

PERKARA PUTUS

MINUTASI

SISA 2014

1


7

193

193

7

2


154

1922

1972

104

3

Pengadilan Linggau

23

837

860

0

4


123

875

897

101

5


0

711

693

18

6


69

765

793

41

7


45

390

424

11

8


150

548

453

245

9


3

264

267

0

10


12

109

103

18

11

Pengadilan Tipikor Banding Palembang

Tingkat

0

17

17

0

12

Pengadilan Tipikor Pertama Palembang

Tingkat

9

57

62

4

Negeri

Lubuk

Data tersebut di atas dapat dijabarkan berdasarkan satuan kerja atau pengadilan dan dirinci setiap bulannya. Untuk selengkapnya dituangkan dalam tabel-tabel berikut : 1) Pengadilan Tinggi Palembang Tabel III.D.2 Minutasi Perkara Pidana pada Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2014 SISA BLN LALU

PERKARA PUTUS

MINUTASI

SISA

Januari

7

8

15

0

Pebruari

0

15

9

6

Maret

6

14

18

2

April

2

10

4

8

Mei

8

13

18

3

Juni

3

24

17

10

Juli

10

10

17

3

Agustus

3

9

10

2

BULAN


Septembe r

2

17

19

0

Oktober

0

10

7

3

Nopember

3

35

36

2

Desember

2

28

23

7

2) Pengadilan Negeri Palembang Tabel III.D.3 Minutasi Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Palembang Tahun 2014 SISA BLN LALU

PERKARA PUTUS

MINUTASI

SISA 2011

Januari

154

167

123

198

Pebruari

198

168

156

210

Maret

210

179

162

227

April

227

196

184

239

Mei

239

165

147

257

Juni

257

199

274

182

Juli

182

128

118

192

Agustus

192

123

184

131

September

131

144

190

85

Oktober

85

153

122

116

Nopember

116

104

128

92

Desember

92

174

162

104

BULAN

3) Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Tabel III.D.4 Minutasi Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Tahun 2014 SISA BLN LALU

PERKARA PUTUS

MINUTASI

SISA 2011

Januari

23

111

116

18

Pebruari

18

94

95

17

Maret

17

80

83

14

BULAN


April

14

66

66

14

Mei

14

69

83

0

Juni

0

76

67

9

Juli

9

55

55

9

Agustus

9

60

69

0

September

0

54

54

0

Oktober

0

62

62

0

Nopember

0

44

44

0

Desember

0

66

66

0

4) Pengadilan Negeri Sekayu Tabel III.D.5 Minutasi Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Sekayu Tahun 2014 SISA BLN LALU

PERKARA PUTUS

MINUTASI

SISA 2011

Januari

123

48

27

144

Pebruari

144

101

104

141

Maret

141

86

86

141

April

141

56

48

149

Mei

149

66

71

144

Juni

144

57

43

158

Juli

158

93

105

146

Agustus

146

68

73

141

September

141

100

159

82

Oktober

82

71

28

125

Nopember

126

62

73

115

Desember

115

63

79

99

BULAN


5) Pengadilan Negeri Kayu Agung Tabel III.D.6 Minutasi Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Kayu Agung Tahun 2014 SISA BLN LALU

PERKARA PUTUS

MINUTASI

SISA 2011

Januari

0

63

58

5

Pebruari

5

54

57

2

Maret

2

69

66

5

April

5

69

68

6

Mei

6

48

47

7

Juni

7

37

38

6

Juli

6

72

69

9

Agustus

9

53

55

7

September

7

68

71

4

Oktober

4

60

56

8

Nopember

8

60

59

9

Desember

9

55

46

18

BULAN

6) Pengadilan Negeri Baturaja Tabel III.D.7 Minutasi Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Baturaja Tahun 2014 SISA BLN LALU

PERKARA PUTUS

MINUTASI

SISA 2011

Januari

69

60

42

87

Pebruari

87

92

71

108

Maret

108

87

147

48

April

49

63

56

56

Mei

56

43

36

63

Juni

63

73

74

62

Juli

62

62

60

64

Agustus

64

26

43

47

September

47

58

56

49

BULAN


Oktober

49

57

36

70

Nopember

70

52

58

64

Desember

64

80

102

42

7) Pengadilan Negeri Lahat Tabel III.D.8 Minutasi Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Lahat Tahun 2014 SISA BLN LALU

PERKARA PUTUS

MINUTASI

SISA 2011

Januari

45

25

24

46

Pebruari

46

45

31

60

Maret

60

24

27

57

April

57

26

39

44

Mei

44

43

17

70

Juni

70

47

34

83

Juli

83

25

62

46

Agustus

46

19

40

25

Septembe r

25

63

65

23

Oktober

23

18

33

8

Nopember

8

26

23

11

Desember

11

23

23

11

BULAN

8) Pengadilan Negeri Muara Enim Tabel III.D.9 Minutasi Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2014 SISA BLN LALU

PERKARA PUTUS

MINUTASI

SISA 2011

Januari

150

43

30

163

Pebruari

163

41

19

185

Maret

185

64

12

237

April

237

57

100

194

Mei

194

22

13

203

Juni

203

32

86

149

BULAN


Juli

149

42

37

154

Agustus

255

35

0

290

Septembe r

290

84

14

360

Oktober

360

39

109

290

Nopember

290 300

43 46

33 0

300 346

Desember

9) Pengadilan Negeri Prabumulih Tabel III.D.10 Minutasi Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Prabumulih Tahun 2014 SISA BLN LALU

PERKARA PUTUS

MINUTASI

SISA 2011

Januari

3

18

7

14

Pebruari

14

22

24

12

Maret

12

20

25

7

April

7

28

34

1

Mei

1

16

8

9

Juni

9

20

14

15

Juli

15

20

35

0

Agustus

0

20

18

2

Septembe r

2

36

38

0

Oktober

0

14

14

0

Nopember

0

20

20

0

Desember

0

25

25

0

BULAN

10) PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM Tabel III.D.11 Minutasi Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Pagar Alam Tahun 2014 SISA BLN LALU

PERKARA PUTUS

MINUTASI

SISA 2011

Januari

12

3

0

15

Pebruari

15

14

8

21

BULAN


Maret

21

19

13

27

April

27

13

6

34

Mei

34

4

12

26

Juni

26

11

8

29

Juli

29

8

3

34

Agustus

34

8

14

28

Septembe r

28

10

6

32

Oktober

32

2

21

13

Nopember

13

8

7

14

Desember

14

9

5

18

11) Pengadilan Tipikor Tingkat Banding Palembang Tabel III.D.12 Minutasi Perkara pada Pengadilan Tipikor Tingkat Banding Tahun 2014 SISA BLN LALU

PERKARA PUTUS

MINUTASI

SISA 2011

Januari

0

1

1

0

Pebruari

0

2

2

0

Maret

0

2

1

1

April

1

4

5

0

Mei

0

1

0

1

Juni

1

1

2

0

Juli

0

1

0

1

Agustus

1

0

1

0

Septembe r

0

2

2

0

Oktober

0

2

0

2

Nopember

2

0

2

0

Desember

0

1

1

0

BULAN


12) Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama Palembang Tabel III.D.13 Minutasi Perkara pada Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama Tahun 2014 SISA BLN LALU

PERKARA PUTUS

MINUTASI

SISA 2011

Januari

9

9

3

15

Pebruari

15

0

9

6

Maret

6

6

4

8

April

8

7

6

9

Mei

9

4

4

9

Juni

9

3

4

8

Juli

8

8

4

12

Agustus

12

3

7

8

Septembe r

8

2

8

2

Oktober

2

5

5

2

Nopember

2

6

2

6

Desember

6

4

6

4

BULAN

D. MINUTASI PERKARA PERDATA Minutasi perkara perdata pada tahun 2014, secara umum di Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang juga sudah cukup baik, karena perkara yang diputus dengan yang diminutasi hampir seimbang. Sehingga pada akhir tahun, tunggakan minutasi relatif kecil, bahkan berkurang dari tahun sebelumnya. Berikut data minutasi perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang :


Tabel III.E.1 Rekapitulasi Minutasi Perkara Perdata pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2014 N O

SATKER

SISA 2013

PERKARA PUTUS

MINUTASI

SISA 2014

1


2

137

133

6

2


34

223

240

17

3

Pengadilan Linggau

0

37

37

0

4


0

33

33

0

5


1

22

20

3

6


3

29

31

1

7


2

11

13

0

8


15

33

20

28

9


0

7

7

0

10


0

3

3

0

11

Pengadilan Hubungan Industrial Palembang

1

26

25

2

Negeri

Lubuk

Data tersebut di atas dapat dijabarkan berdasarkan satuan kerja atau pengadilan dan dirinci setiap bulannya. Untuk selengkapnya dituangkan dalam tabel-tabel berikut : 1) Pengadilan Tinggi Palembang Tabel III.E.2 Minutasi Perkara Perdata pada Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2014 SISA BLN LALU

PERKARA PUTUS

MINUTASI

SISA 2011

Januari

2

14

7

9

Pebruari

9

13

15

7

Maret

7

14

9

12

April

12

14

17

9

BULAN


Mei

9

15

24

0

Juni

0

16

5

11

Juli

11

12

16

7

Agustus

7

4

8

3

September

3

8

9

2

Oktober

2

7

5

4

Nopember

4

12

14

2

Desember

2

8

4

6

2) Pengadilan Negeri Palembang Tabel III.E.3 Minutasi Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Palembang Tahun 2014 SISA 2013

PERKARA PUTUS

MINUTASI

SISA 2014

Januari

34

19

19

34

Pebruari

34

19

15

38

Maret

38

15

9

44

April

44

11

20

35

Mei

35

15

11

39

Juni

39

20

20

39

Juli

39

32

33

38

Agustus

38

12

29

21

September

21

25

26

20

Oktober

20

19

22

17

Nopember

17

20

11

26

Desember

26

16

25

17

BULAN

3) Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Tabel III.E.3 Minutasi Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Tahun 2014 BULAN Januari

SISA 2013

PERKARA PUTUS

MINUTASI

SISA 2014

0

3

3

0 | 120

Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang

Pebruari

0

3

3

0

Maret

0

1

1

0

April

0

1

1

0

Mei

0

2

2

0

Juni

0

1

1

0

Juli

0

2

2

0

Agustus

0

5

5

0

Septembe r

0

7

7

0

Oktober

0

3

3

0

Nopember

0

5

5

0

Desember

0

4

4

0

4) Pengadilan Negeri Sekayu Tabel III.E.5 Minutasi Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Sekayu Tahun 2014 SISA 2013

PERKARA PUTUS

MINUTASI

SISA 2014

Januari

0

5

5

0

Pebruari

0

2

2

0

Maret

0

3

3

0

April

0

3

3

0

Mei

0

2

2

0

Juni

0

3

3

0

Juli

0

6

6

0

Agustus

0

1

1

0

Septembe r

0

3

3

0

Oktober

0

3

3

0

Nopember

0

0

0

0

Desember

0

2

2

0

BULAN


5) Pengadilan Negeri Kayu Agung Tabel III.E.6 Minutasi Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Kayu Agung Tahun 2014 SISA 2013

PERKARA PUTUS

MINUTASI

SISA 2014

Januari

1

1

2

0

Pebruari

0

3

1

2

Maret

2

1

3

0

April

0

2

2

0

Mei

0

1

1

0

Juni

0

4

4

0

Juli

0

1

1

0

Agustus

0

0

0

0

September

0

0

0

0

Oktober

0

4

3

1

Nopember

1

3

1

3

Desember

3

2

2

3

BULAN

6) Pengadilan Negeri Baturaja Tabel III.E.7 Minutasi Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Baturaja Tahun 2014 SISA 2013

PERKARA PUTUS

MINUTASI

SISA 2014

Januari

3

6

3

6

Pebruari

6

3

2

7

Maret

7

3

3

7

April

7

4

5

6

Mei

6

2

3

5

Juni

5

2

1

6

Juli

6

6

1

11

Agustus

11

0

4

7

September

7

1

2

6

Oktober

6

1

5

2

Nopember

2

1

0

3

BULAN


Desember

3

0

2

1

7) Pengadilan Negeri Lahat Tabel III.E.8 Minutasi Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Lahat Tahun 2014 SISA 2013

PERKARA PUTUS

MINUTASI

SISA 2014

Januari

2

3

0

5

Pebruari

5

0

3

2

Maret

2

1

3

0

April

0

0

0

0

Mei

0

1

1

0

Juni

0

2

2

0

Juli

0

1

1

0

Agustus

0

1

1

0

September

0

2

0

2

Oktober

2

0

2

0

Nopember

0

0

0

0

Desember

0

0

0

0

BULAN

8) Pengadilan Negeri Muara Enim Tabel III.E.9 Minutasi Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2014 SISA 2013

PERKARA PUTUS

MINUTASI

SISA 2014

Januari

15

1

0

16

Pebruari

16

3

0

19

Maret

19

1

0

20

April

20

5

3

22

Mei

22

1

0

23

Juni

23

1

3

21

Juli

23

2

2

23

BULAN


Agustus

23

9

1

31

September

31

2

3

30

Oktober

30

2

2

30

Nopember

30

1

0

31

Desember

31

5

6

30

9) Pengadilan Negeri Prabumulih Tabel III.E.10 Minutasi Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Prabumulih Tahun 2014 SISA 2013

PERKARA PUTUS

MINUTASI

SISA 2014

Januari

0

0

0

0

Pebruari

0

0

0

0

Maret

0

0

0

0

April

0

0

0

0

Mei

0

0

0

0

Juni

0

0

0

0

Juli

0

0

0

0

Agustus

0

4

4

0

September

0

0

0

0

Oktober

0

0

0

0

Nopember

0

1

1

0

Desember

0

2

2

0

BULAN

10) PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM Tabel III.E.10 Minutasi Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Pagar Alam Tahun 2014 SISA 2013

PERKARA PUTUS

MINUTASI

SISA 2014

Januari

0

2

0

2

Pebruari

2

0

0

2

Maret

2

1

0

3

BULAN


11)

April

3

0

0

3

Mei

3

0

3

0

Juni

0

0

0

0

Juli

0

0

0

0

Agustus

0

0

0

0

September

0

0

0

0

Oktober

0

0

0

0

Nopember

0

0

0

0

Desember

0

0

0

0

Pengadilan Hubungan Industrial Palembang

Tabel III.A.11 Minutasi Perkara pada Pengadilan Hubungan Industrial Palembang Tahun 2014 SISA 2013

PERKARA PUTUS

MINUTASI

SISA 2014

Januari

1

1

2

0

Pebruari

0

0

0

0

Maret

0

4

0

4

April

4

2

1

5

Mei

5

3

6

2

Juni

2

1

2

1

Juli

1

4

2

3

Agustus

3

2

3

2

September

2

3

5

0

Oktober

0

1

0

1

Nopember

1

3

2

2

Desember

2

2

2

2

BULAN


PERKARA PIDANA N O

SATKER

1

PERDATA

JML PAN I TER A/P P

KET

12

Sisa 2013

Putu s

Min utas i

Sis a

Sis a 201 3

Pu tu s

Mi nu tas i

Sis a

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

PT Palembang

7

193

193

7

2

137

133

6

24

2

PN Palembang

154

1922

1972

104

34

223

240

17

35

3

PN Lubuk Linggau

23

837

860

0

0

37

37

0

11

4

PN Sekayu

123

875

897

101

0

33

33

0

11

5

PN Kayu Agung

0

711

693

18

1

22

20

3

8

6

PN Baturaja

69

765

793

41

3

29

31

1

12

7

PN Muara Enim

45

390

424

11

2

11

13

0

12

8

PN Lahat

150

548

453

245

15

33

20

28

10

9

PN Prabumulih

3

264

267

0

0

7

7

0

10

12

109

103

18

0

3

3

0

6

PN Pagar

10 Alam

Keterangan : - Sisa 2013 = sisa perkara putus tahun 2013 yang belum diminutasi - Putus = jumlah perkara yang diputus pada tahun 2014 - Minutasi = jumlah perkara putus yang telah diminutasi pada tahun 2014 - Sisa = sisa perkara putus yang belum diminutasi pada tahun 2014

C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dakam mencapai maksud atau tujuan sedangkan sarana lebih ditujukan untuk benda-benda bergerak seperti komputer, meja dan lain-lain. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang untuk


terlaksananya suatu kegiatan, prasarana lebih ditunjukan pada benda-benda yang tidak bergerak seperti gedung, ruang dan tanah. Dalam pengelola sarana dan prasarana kantor dilakukan dengan beberapa kegiatan yaitu : 1. Pengadaan Pengadaan adalah semua kegiatan penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas. Berikut adalah pengadaan sarana dan prasarana yang dilakukan selama tahun 2014 diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Palembang.

No.

Satuan Kerja

1.

PT Palembang

-

2.

PN Palembang

-

3.

PN LubukLinggau

-

4.

PN Kayu Agung

-

5.

PN Sekayu

6.

PN Muara Enim

-

7.

PN Baturaja

-

8.

PN Lahat

9. 10.

Rp. 1.200.000.000,-

Ket.

Rehab Gedung Tahap II

1.800.000.000,-

Rehab Gedung Tahap II

PN Prabumulih

985.000.000,-

PembangunanTahap Finising

PN Pagar Alam

1.003.750.000,-

PembangunanTahap Finising

JUMLAH

2.

Rincian Pengadaan Sarana dan Prasarana

4.988.750.000

Penyimpanan Penyimpanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh satker atau petugas untuk menampung hasil pengadaan baik yang berasal dari pembelian atau hibah. Tujuan dari penyimpanan tersebut antara lain agar barang tidak rusak atau


hilang, tersusun rapi untuk memudahkan dalam pengawasan dan analisis barang. Nama-nama penyimpan BMN Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri se Sumatera Selatan, terdapat pada tabel di bawah ini :

No.

Satuan Kerja

Petugas

Ket.

Khoirul M, ST., SH.,MH dan Evy Yuniasthy, AMd

1.

PT Palembang

2.

PN Palembang

3.

PN LubukLinggau

4.

PN Kayu Agung

5.

PN Sekayu

6.

PN Muara Enim

7.

PN Baturaja

8.

PN Lahat

9.

PN Prabumulih

10.

PN Pagar Alam

Andrianto F, S.Kom & A. Irfansyah

Rionaldo S. Sigalingging, S.Kom

3. Pemeliharaan Pemeliharaan adalah kegiatan terus menerus untuk mengusahakan agar sarana dan prasarana kantor tetap dalam keadaan baik dalam DIPA Pengadilan Tinggi Palembang dan DIPA pengadilan negeri se Sumatera Selatan. Telah dialokasikan dana untuk pemeliharaan sarana dan prasarana. Alokasi anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri Se Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2014.

No

Satker

Gedung Kantor

Rumdin

Roda 4

Roda2

Peralatan & mesin

1

PT Palembang

137.923.000

6.000.000

128.800.000

3.000.000

34.650.000

2

PN Palembang

88.000.000

6.000.000

95.200.000

21.000.000

62.770.000


3

PN Lubuk Linggau

145.040.000

50.000.000

63.740.000

4.000.000

18.800.000

4

PN Kayu Agung

57.240.000

5.000.000

7.000.000

7.500.000

42.250.000

5

PN Sekayu

15.050.000

0

6.000.000

3.000.000

2.890.000

6

PN Muara Enim

50.700.000

1.506.000

19.500.000

9.000.000

49.192.000

7

PN Baturaja

53.757.000

4.000.000

36.000.000

25.295.000

23.192.000

8

PN Lahat

111.660.000

12.000.000

45.000.000

9.000.000

32.101.000

9

PN Prabumulih

13.887.000

0

36.000.000

6.400.000

25.000.000

10

PN Pagar Alam

16.486.000

TOTAL

689.743.000

0

7.000.000

800.000

0

84.506.000

444.240.000

88.995.000

290.845.000

4. Penatausahaan BMN Penatausahaan BMN bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN. Penatausahaan BMN adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan inventarisasi dan pelaporan BMN sesuai ketentuan yang berlaku. Di Pengadilan Tinggi Palembang dan PN se Sumatera Selatan, alat yang digunakan untuk melakukan penatausahaan BMN adalah aplikasi sistem informasi manajemen dan akutansi barang milik negara (SIMAK-BMN) dan aplikasi persediaan.

D. PENGELOLAAN KEUANGAN Pengelolaan keuangan negara dalam arti luas adalah manejemen keuangan negara. Dalam arti sempit pengelolaan keuangan negara adalah administrasi keuangan negara atau tata usaha keuangan negara. Penggunaan keuangan negara yang tertuang dalam DIPA masing-masing satker digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan tugas-tugas sesuai tupoksi masingmasing, satuan kerja dituntut dapat menyusun rencana kerja dan anggaran secara jelas, terencana dan berkesinambungan dalam menghasilakan pelayanan bagi masyarakat. Rencana kerja dan anggaran disusun dalam satu kesatuan dokumen


yang secara konfrensif memuat rencana kegiatan satker, rencana kebutuhan dana untuk mendukung kegiatan tersebut dan rencana penerimaan setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dilakukan dalam satu tahun anggaran. Pada prinsipnya pengelolaan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dan PN se Sumsel mengacu pada peraturan-peraturan yang ada. Dalam pengelolaan keuangan. Pengadilan Tinggi Palembang dan PN se Sumsel melalui tahapan-tahapan : 1. Penyusunan anggaran 2. Pelaksanaan anggaran 3. Pengawasan anggaran 4. Pertanggungjawaban anggaran

1. penyusunan anggaran Pada tahap awal penyuusnan anggaran satker-satker menyusun rencana kerja dan anggaran untuk masing-masing satker. :

Tabel Usulan RKAKL TA 2014 No

Satker

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya

Program peningktan sarana dan prasarana aparatur MA

Program peningkatan manajemen Peradilan Umum

1

PT Palembang

19.647.586.000

31.646.500.000

227.400.000

2

PN Palembang

21.168.167.000

-

390.453.000

3

PN Lubuk linggau

2.100.289.000

-

98.640.000

4

PN Sekayu

4.163.488.000

9.232.844.000

209.220.000

5

PN kayuagung

6.920.245.000

-

50.700.000

6

PN Muara Enim

3.063.146.000

1.865.500.000

160.350.000

7

PN Lahat

4.997.605.000

54.500.000

86.000.000


8

PN Baturaja

4.774.205.000

1.200.000.000

117.250.000

9

PN Prabumulih

4.369.514.000

3.051.000.000

40.000.000

10

PN Pagaralam

2.717.406.000

-

19.000.000

2. pelaksanaan anggaran Pelaksanaan anggaran diawali dengan disahkannya dokumen pelaksanaan anggaran oleh Menteri Keuangan untuk dokumen dan pelaksanaan anggaran adalah daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA). Pengadilan Tinggi Palembang dan PN se Sumsel dalam melaksanakan anggaran berpedoman pada peraturanperaturan terkait dengan pengelolaan keuangan negara, mulai dari ketersediaan dana, pengajuan tagihan kepada negara, penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. Berikut adalah pagu angaran DIPA Pengadilan Tinggi Palembang dan PN se Sumsel TA 2014.

DIPA 01 (BUA Mahkamah Agung RI ) NO

1 1

SATKER

PAGU DIPA

TOTAL REALISASI

SISA DANA

Rp

%

3

4

5

17.544.013.000

17.026.251.282

97.07

517.761.718

a. Belanja pegawai

16.130.950.000

15.655.180.652

97.05

475.769.348

b. Belanja Barang

1.413.063.000

1.371.070.630

97.03

41.992.370

17.633.372.000

17.386.060.639

98.60

247.311.361

a. Belanja pegawai

16.003.462.000

15.778.317.739

98.59

225.144.261

b. Belanja Barang

1.629.910.000

1.607.742.900

98.64

22.167.100

-

-

-

-

5.310.436.000

5.247.096.419

98.81

63.339.581

2 PT Palembang

6

c. Belanja Modal 2

PN Palembang

c. Belanja Modal 3

PN Lubuk Linggau


a. Belanja pegawai b. Belanja Barang

4.521.930.000

4.473.489.263

98.93

48.440.737

788.506.000

773.607.156

96.11

14.898.844

5.730.856.000

5.254.936.502

91.70

475.919.498

4.015.271.000

3.760.734.319

93.67

254.536.681

515.585.000

450.069.183

87.29

65.515.817

1.200.000.000

1.044.133.000

87.01

155.867.000

3.968.200.000

3.894.742.976

98.16

73.457.024

3.405.751.000

3.360.064.087

98.67

45.686.913

562.449.000

534.678.889

96.06

27.770.111

4.460.735.000

3.802.224.950

85.26

657.510.050

3.874.834.000

3.242.383.556

83.68

633.450.444

585.901.000

560.841.394

95.72

25.059.606

5.328.270.000

5.199.188.937

97.59

129.081.063

2.794.734.000

2.751.379.000

98.48

43.364.999

733.536.000

678.551.764

92.50

54.964.236

1.800.000.000

1.769.258.172

98.29

30.741.828

3.718.381.000

3.727.442.974

100.24

(9.061.974)

3.147.932.000

3.192.317.068

101.41

(44.385.068)

570.449.000

535.125.906

93.81

36.323.094

4.774.844.000

4.317.300.436

90.42

457.543.564

3.218.144.000

2.838.353.848

88.20

379.790.152

556.700.00

546.048.088

98.09

10.651.912

1.000.000.000

932.898.500

93.29

67.101.500

4.240.538.000

4.079.713.254

96.21

160.824.746

2.717.388.000

2.651.910.963

97.60

65.477.047

519.400.000

479.733.301

92.36

39.666.699

1.003.750.000

948.069.000

94.45

55.681.000

c. Belanja Modal 4

PN Sekayu a. Belanja pegawai b. Belanja Barang c. Belanja Modal

5

PN Kayuagung a. Belanja pegawai b. Belanja Barang c. Belanja Modal

6

PN Muaraenim a. Belanja pegawai b. Belanja Barang c. Belanja Modal

7

PN Lahat a. Belanja pegawai b. Belanja Barang c. Belanja Modal

8

PN Baturaja a. Belanja pegawai b. Belanja Barang c. Belanja Modal

9

PN Prabumulih a. Belanja pegawai b. Belanja Barang c. Belanja Modal

10

PN Pagaralam a. Belanja pegawai b. Belanja Barang c. Belanja Modal


DIPA 03 (Dirjen Badilum Mahkamah Agung RI) NO

1

SATKER

2

PAGU DIPA

TOTAL REALISASI

3

Rp

%

4

5

SISA DANA

6

1

PT Palembang

227.400.000

193.054.772

84.97

34.345.228

2

PN Palembang

361.053.000

348.211.000

96.44

12.842.000

3

PN Lubuk Linggau

51.000.000

50.364.660

98.75

635.340

4

PN Sekayu

99.640.000

92.851.450

93.19

6.788.550

5

PN Kayuagung

98.640.000

68.237.200

69.18

30.402.800

6

PN Muaraenim

86.000.000

79.630.250

92.59

6.369.750

7

PN Lahat

160.350.000

0

8

PN Baturaja

87.400.000

86.475.000

98.94

925.000

9

PN Prabumulih

33.000.000

32.000.000

96.97

1.000.000

10

PN Pagaralam

19.000.000

10.482.500

55.17

8.517.500

0

0

3. pengawasan anggaran Pengawasan anggaran terhadap pelaksanaan APBN dilakukan oleh atasan langsung masing-masing satker, sekurang-kurangnya satu bulan sekali.

4. pertanggungjawaban anggaran Sesuai dengan asas akuntabilitas, setiap satker-satker diwilayah Pengadilan Tinggi Palembang wajib menyusun laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran masing-masing melalui sistem akuntansi keuangan (SAK) dan sistem informasi mamejemen akuntansi BMN (SIMAK-BMN). Pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh satkersatker juga diiringi dengan kewajiban pertanggungjawaban setiap bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.


E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI Teknologi informasi merupakan sarana yang diperlukan untuk meningkatkan sarana transparansi dan akuntabilitas pengadilan. Dengan teknologi informasi maka akses publik untuk mendapat informasi pengadilan akan menjadi lebih mudah. Dukungan Teknologi Informasi untuk menejemen SDM mencakup menejemen personalia, aktivitas promosi, mutasi, rotasi, pendidikan, pelatihan, penyediaan fasilitas untuk pembelajaran, misalnya e-learning. Aplikasi untuk manajemen keuangan mencakup aspek keuangan dan akuntasi, perencanaan anggaran dan manajemen aset yaitu antara lain, aplikasi RKA-KL, SAKPA, SMAK-BMN. Saat ini aplikasi tersebut disediakan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pengadilan Tinggi Palembang dan PN se Sumsel saat ini telah menggunakan internet untuk menyampaikan informasi mengenai perkara dan informasi lainnya dan hal ini dapat di akses publik melalui masing-masing situs Pengadilan Tinggi Palembang atau PN se Sumsel. Penerapan Teknologi Informasi tersebut sangat mendukung efisiensi dan effektifitas dalam bekerja. Aplikasi yang berbasis website yang digunakan Pengadilan Tinggi Palembang dan PN se Sumsel antara lain, SIMAK BMN, SAKPA, CTS, SIMPEG dan KOMDANAS, dengan manfaat Teknologi Informasi yang baik dan benar tugas pokok akan dapat dilaksanakan dengan baik, lebih cepat dan lebih mudah.


F.

REGULASI TAHUN 2014 Mahkamah Agung RI mengeluarkan dua bentuk aturan yang dipedomani oleh badan-badan peradilan di bawahnya yaitu Peraturan Mahkamah Agung RI dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI . Pada tahun 2014 Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI sebagai berikut : 1. Perma No. 1 Tahun 2014 tentang pedoman pembinaan pelayanan hukum bagi masyarakat tak mampu di pengadilan secara cuma-cuma. Untuk itu Pengadilan Negeri di wilayah Pengadilan Tinggi Palembang telah menyediakan ruang pos bakum untuk berkonsultasi perkara. Untuk menindak lanjuti Perma tersebut, Dirjen Badilum menerbitkan keputusan Dirjen No. : 52/DJU/SK/HK.006/5/2014 tentang petunjuk pelaksanaan Perma No. 1 tahun 2014 tersebut. 2. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 tahun 2014 tentang tata cara pelaksanaan kerjasama antara Mahkamah Agung RI dengan pemberi hibah. 3. Perma No. 3 Tahun 2014 tentang penunjukan hakim khusus perkara pidana pemilu presiden dan wapres. 4. Perma No. 4 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradailan pidana anak. Pada tahun 2014 Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI sebagai berikut : 1. SEMA no. 1 Tahun 2014 tentang surat edaran Mahkamah Agung RI no 14 tahun 2010 tentang dokumen elektronik sebagai kelengkapan permohonan kasasi dan peninjauan kembali. 2. SEMA no. 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding pada empat lingkungan peradilan.


Untuk effektifitas terhadap penyelesaian perkara diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Palembang, menggunakan sistem informasi penelusuran perkara. 3. SEMA no. 3 tahun 2014 tentang tata cara pelayanan dan pemeriksaan perkara voluntair isbat nikah dalam pelayanan terpadu. 4. SEMA no 4 tahun 2014 tentang pemberlakukaan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung RI tahun 2013 sebagai pedoman pelaksanaan tugas pengadilan. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tahun 2014 : 1. SK KMA No. 44/SK/III/2014 tentang pemberlakuaan template putusan dan standar penomoran perkara peradilan umum


BAB IV PENGAWASAN

A. INTERNAL Pengawasan

merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjaga dan

mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan baik sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Pengawasan dilaksanakan untuk memperoleh informasi apakah penyelenggaraan tehnis peradilan, pengelolaan, administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dilingkungan Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri seSumatera Selatan dalam melaksanakan pengawasan berpedoman pada SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan dilingkungan lembaga peradilan. Dilingkungan Pengadilan tingkat banding pelaksanaan pengawasan melekat wewenang dan tanggung jawab pengawasan berada pada : - Pimpinan Pengadilan Tinggi Palembang - Seluruh Pejabat Kepaniteraan - Seluruh Pejabat Struktural dilingkungan Pengadilan Tinggi Palembang Dilingkungan Pengadilan Tingkat pertama pelaksanaan pengawasan melekat, wewenang dan tanggung jawab pengawasan berada pada : -

Pimpinan Pengadilan Negeri

-

Seluruh Pejabat Kepaniteraan

-

Seluruh Pejabat Struktural dilingkungan Pengadilan Negeri se- Sumatera Selatan


Pada tahun 2014 telah dilakukan pengawasan reguler terhadap Pengadilan Negeri se- Sumatera Selatan dan pengawasan bidang-bidang oleh Hakim pengawas bidang di Pengadilan Tinggi Palembang. Pelaksanaan pengawasan reguler dilakukan dengan teknik pemeriksaan, monitoring, dan pembinaan yang mencakup seluruh manajemen pengadilan, Administrasi pelayanan

Persidangan, publik,

Administrasi

sedangkan

Perkara,

pelaksanaan

Administrasi

pengawasan

Umum,

kasus

dan

dilakukan

berdasarkan dari pengaduan dan laporan pihak ketiga. 1. Pengawasan Reguler tahun 2014 meliputi Pengadilan Negeri se- Sumatera

Selatan


1. Data Hakim Tinggi Pengawas Daerah No.

Satuan Kerja

Pengawas

1.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

H. Sumantri, SH, MH Torang H Tampuboln, SH, MH Hj. Nurlela Katun, SH, MH H. Abdullah, SH, MH Respatun Wisnu Wardoyo, SH Johny Santosa, SH, MH Chairuddin Idrus, SH, MH Ansyori, SH

2.


1. Torang H Tampubolon, SH, MH 2. Daniel Rimpan, SH 3. Agus Hariyadi, SH, MH

3.


1. H. Syafwan Zubir, SH, M.Hum 2. H. Marsup, SH

4.


1. Anwar M. Noer, SH 2. Dr. Erwin M Malau, SH, MH

5.


1. Hj. Nurlela Katun, SH, MH 2. Moh. Eka Kartika, EM, SH, M.Hum

6.


1. Arifin Edy Suryanto, SH 2. Hj. Bettina Yahya, SH, M.Hum

7.


1. Respatun Wisnu Wardoyo, SH 2. Siti Farida MT, SH, MH

8.


1. HM. Daud Ahmad, SH, MH 2. H, Hanifah Hidayah Noor, SH, MH

9.

Pengadilan Negeri Pagaralam

H. Marsup, SH Herman Heller Hutapea, SH

2. Data Hakim Tinggi Pengawas Bidang Kepaniteraan dan kesekretariatan

No.

Bidang

Pengawas

1.

PERDATA

Respatun Wisnu Wardoyo, SH

2.

PIDANA

Torang H. Tampubolon, SH, MH

3.

HUKUM/JURU BICARA & HUMAS

Moh. Eka Kartika EM, SH, M.Hum

4.

UMUM

Marsup, SH

5.

KEUANGAN

Hj. Nurlela Katun, SH, MH

6.

KEPEGAWAIAN

Hanifah Hidayat Noor, SH, MH


Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan Pengadilan Tinggi Palembang meliputi bidang admnistrasi perkara dan administrasi kesekretariatan. Dari hasil pengawasan yang dilakukan sudah barang tentu terdapat temuan-temuan, namun pemeriksaan dan pengawasan tersebut bukanlah bertujuan untuk mencari kesalahan akan tetapi bagaimana meluruskan kesalahan-kesalahan tersebut dimasa mendatang, temuan-temuan ini disampaikan oleh Tim Pengawas baik secara lisan maupun tertulis dalam bentuk koreksi dan perbaikan dan penyempurnaan dari pelaksanaan tugas sehari-hari di Pengadilan Tingkat Pertama se Sumatera Selatan.

B. EVALUASI Evaluasi hasil pengawasan sebagai bahan penyusunan rekomendasi terhadap program kerja dan satker, hasil evaluasi pengawasan berbentuk laporan yang disampaikan oleh tim pengawas kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palembang. Pengadilan Tinggi Palembang pada tahun 2014 melakukan pengawasan ke 9 (sembilan) pengadilan negeri di lingkungan Pengadilan Tinggi Palembang substansi pengawasan sebagai berikut : 1. Manajemen Peradilan Meliputi program kerja, pelaksanaan/pencapaian target, pengawasan dan pembinaan, kendala dan hambatan, faktor-faktor yang mendukung serta evaluasi kegiatan 2. Administrasi Perkara Meliputi pola prosedur penerimaan perkara, keuangan perkara, pemberkasan perkara, pengarsipan dan pelaporan. 3. Administrasi Persidangan


Meliputi sistem pembagian perkara dan penentuan majelis hakim, ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara, minutasi perkara, pelaksanaan putusan. 4. Administrasi Umum Meliputi Kepegawaian, Keuangan dan Umum 5. Pelayanan Publik Meliputi pengelolaan manajemen, mekanisme pengawasan, kepemimpinan, pembinaan dan pengembangan SDM, pemeliharaan/peralatan inventaris, tingkat ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, kebersamaan dan kerapihan, kecepatan dan ketepatan penanganan perkara serta tingkat pengaduan masyarakat

Dari hasil pengawasan di pengadilan negeri se Sumatera Selatan dapat diambil kesimpulan bahwa seluruh pengadilan negeri dapat dikatakan sudah sepenuhnya melaksanakan tugas-tugas administrasi perkara dan administrasi umum sesuai dengan buku II Mahkamah Agung RI dan SOP masing-masing pengadilan negeri.


BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN Pelaksanan kegiatan Pengadilan Tinggi Palembang selama tahun 2014 dapat dilaksanakan dengan baik. 1. Penyelesaian sisa perkara pidana tahun 2013 sebanyak 10 perkara, perkara pidana masuk tahun 2014 sebanyak 204 perkara, perkara putus 193 perkara sisa

perkara

pidana

tahun

2014

sebanyak

21

perkara.

Sedangkan

penyelesaian sisa perkara perdata tahun 2013 sebanyak 27 perkara, perkara masuk sebanyak 143 perkara putus sebanyak 137 perkara dan sisa perkara perdata tahun 2014 sebanyak 33 perkara. Untuk perkara Tipikor sisa tahun 2013 sebanyak 2 perkara, masuk sebanyak 18 perkara, perkara putus sebanyak 17 perkara sedangkan sisa perkara 204 sebanyak 3 perkara. 2. Pengawasan yang dilakukan Pengadilan Tinggi Palembang telah dilaksanakan dengan

melakukan

pengawasan

dibidang

administrasi

peradilan

dan

administrasi umum yang dilaksanakan satu tahun sekali. 3. Pelaksanaan anggaran untuk tahun 2014 telah dilaksanakan dengan baik dengan penyerapan anggaran untuk Dipa 01 sebanyak 97, 07 % dan Dipa 03 sebanyak 84,97 %. 4. Sarana dan prasarana kantor masih sangat kurang karena tidak ada belanja modal

B. REKOMENDASI Melihat keadaan dan perkembangan yang terjadi di Pengadilan Tinggi Palembang hingga tahun 2014, baik itu dilihat dari segi fisik, materi maupun | 142 Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang

kemampuan pengelolaannya, maka kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut : 1. Pembinaan dan pengawasan perlu ditingkatkan lagi 2. Agar ada kenaikan pagu anggaran 3. Perlu ditingkatkan koordinasi dan pembinaan kepada unsur pimpinan Pengadilan Negeri se Sumatera Selatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya. Demikian

laporan

tahunan

ini

disusun

dan

disampaikan,

sebagai

pelaksanaan kinerja Pengadilan Tinggi Palembang, semoga dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam mencapai keajuan kinerja Pengadilan Tinggi Palembang.


car Laporan Tahunan 2013 Pengadilan Tinggi Palembang

Recommend Documents