Laporan Tahunan 2013 Pengadilan Tinggi Palembang

|i Laporan Tahunan 2013 Pengadilan Tinggi Palembang

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Tahunan 2013 Pengadilan Tinggi Palembang dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih juga diucapkan kepada semua pihak, terutama Tim Penyusun sehingga Laporan Tahunan ini dapat rampung sesuai dengan waktu yang ditentukan. Penyusunan

Laporan

Tahunan

ini

dimaksudkan

sebagai

bentuk

pertanggungjawaban kami dalam menjalankan tugas pokok selama tahun 2013. Laporan disusun sesuai dengan Outline yang ditentukan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui surat nomor 482-1/SEK/KU.01/11/2013 tanggal 28 Nopember 2013 perihal Penyusunan Laporan Tahunan 2013. Laporan ini menggambarkan keadaan dan perkembangan Pengadilan Tinggi Palembang selama Tahun 2013, yaitu keadaan organisasi peradilan secara teknis maupun non teknis, dengan harapan laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi dalam rangka meningkatkan kinerja peradilan yang lebih baik di masa yang akan datang. Penyusunan Laporan tahunan ini tentu saja masih jauh dari sempurna, karenanya kritik, saran dan koreksi sangat kami harapkan.

Mengetahui, KETUA PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

DR. H. MUH. DAMING SUNUSI, SH., M.Hum NIP. 195206011978021001

H.M. RAMLI, SH., MH NIP. 195409221985121002

| ii Laporan Tahunan 2013 Pengadilan Tinggi Palembang

DAFTAR ISI Hal KATA PENGANTAR ..................................................... .......................................

i

DAFTAR ISI ......................................................................................................

ii

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN A. Kebijakan Umum Peradilan ...........................................................

1

B. Visi dan Misi ............................................. ...................................

1

C. Rencana Strategis (Renstra) ......... ..............................................

2

STRUKTUR ORGANISASI A. Struktur Organisasi ............................ ......................................... 12 B. Penyusunan Alur Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) .. .................. 15 C. Standar Operasional prosedur (SOP) ............................................... 22

BAB III

KEADAAN PERKARA A. Keadaan Perkara Pidana dan Tipikor.................. ............................ 64 B. Keadaan Perkara Perdata dan PHI ................... ............................. 69 C. Keuangan Perkara ....................................................................... 73 D. Minutasi Perkara Pidana ................................................................ 79 E. Minutasi Perkara Perdata ............................................................... 86

BAB IV

PENGAWASAN INTERNAL Pengawasan Internal ........................................................................ 93

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN A. Sumber Daya Manusia ............................ ..................................... 97 1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial ..................................... 100 2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial ............................... 102 3. Promosi dan Mutasi ................................................................ 104 4. Pengisian Jabatan Struktural .................................................... 105 5. Peningkatan SDM ...........................................................106 B. Pengelolaan Sarana Dan Prasarana ................................................. 112 1. Sarana dan Prasarana Gedung, tanah dan Kendaraan ............. 112 a) Pengadaan ......................................................................... 112 b) Pemeliharaan ..................................................................... 113

| iii Laporan Tahunan 2013 Pengadilan Tinggi Palembang

c) Penghapusan ..................................................................... 113 2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung ................................... 114 a) Pengadaan ......................................................................... 114 b) Pemeliharaan ..................................................................... 115 c) Penghapusan ..................................................................... 115 3. Pengelolaan Teknologi Informasi ............................................ 116 a) Perangkat Keras ................................................................... 116 b) Perangkat Lunak ................................................................... 116 C. Pengelolaan Keuangan ................................................................ 117 a. Belanja Pegawai .................................................................. 118 b. Belanja Barang .................................................................... 119 c. Belanja Modal ...................................................................... 119 D. Pengelolaan Administrasi ................ ............................................ 120 1. Administrasi Perkara ............................................................. 121 2. Administrasi Umum ............................................................... 122 BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI A. Kesimpulan ............................................... .................................. 126 B. Rekomendasi ........................................... .................................. 127

| iv Laporan Tahunan 2013 Pengadilan Tinggi Palembang

BAB I PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN Dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas Mahkamah Agung yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sebagai bentuk pertanggung jawaban Pengadilan Tinggi Tingkat Banding Sumatera Selatan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi setiap tahun menyampaikan hasil pelaksanaan tugas pekerjaan dan kegiatan pelaksanaan tugas yang disusun dalam bentuk laporan dan diharapkan dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja.

B. VISI DAN MISI Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Palembang, Visi Pengadilan Tinggi Palembang mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI

adalah sebagai berikut : “MEWUJUDKAN PENGADILAN TINGGI

PALEMBANG YANG AGUNG” Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Tinggi Palembang adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.

|1 Laporan Tahunan 2013 Pengadilan Tinggi Palembang

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat. 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien. 4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien. 5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 1. KONDISI UMUM Dalam sistem ketatanegaraan berdasarkan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, bebas dari campur tangan pihak kekuasaan extra yudisial kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam Undang - Undang Dasar 1945. Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung yang membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama dan Peradilan Militer. Masing-masing peradilan tersebut menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang. Pengadilan Tinggi Palembang dibentuk berdasarkan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1964 Tanggal 08 September 1964 yang wilayah hukumnya meliputi Propinsi Jambi, Propinsi Sumatera Selatan dan Propinsi Lampung. Pada tahun 1980 terbit Undang – Undang No. 9 Tahun 1980 tanggal 29 Juli 1980 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang meliputi wilayah


hukum Propinsi Lampung, pada tahun 1982 terbit Undang – Undang No. 14 Tahun 1982 tanggal 20 Agustus 1982 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Jambi yang meliputi wilayah hukum Propinsi Jambi dan pada tahun 2004 dibentuk pula Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang meliputi wilayah Propinsi Bangka Belitung dengan Undang – Undang No. 13 Tahun 2004 tanggal 06 Juli 2004. Dengan terbitnya ketiga Undang - Undang tersebut diatas wilayah hukum Propinsi Lampung, Propinsi Jambi dan Propinsi Bangka Belitung tidak lagi termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palembang. Pengadilan Tinggi Palembang yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman KM 3,5 Palembang meliputi wilayah hukum Propinsi Sumatera Selatan dan hingga saat ini membawahi 9 (sembilan) Pengadilan Negeri yaitu : 1.

Pengadilan Negeri Palembang

(Kota Palembang)

2.

Pengadilan Negeri Kayu Agung

(Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Ogan Ilir)

3.

Pengadilan Negeri Sekayu

(Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Musi Banyuasin)

4.

Pengadilan Negeri Muara Enim

(Kabupaten Muara Enim)

5.

Pengadilan Negeri Baturaja

(Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten OKU Selatan dan Kabupaten OKU Timur)

6.

Pengadilan Negeri Lahat

(Kabupaten Lahat, Kabupaten Empat Lawang)

Pengadilan Negeri Lubuk

(Kota Lubuk Linggau dan

Linggau

Kabupaten Musi Rawas)

8.

Pengadilan Negeri Prabumulih

(Kota Prabumulih)

9.

Pengadilan Negeri Pagar Alam

(Kota Pagar Alam)

7.


2.

POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Kekuatan (Strength) Kekuatan Pengadilan Tinggi Palembang mencakup hal-hal yang memang sudah diatur

dalam

peraturan/perundang-undangan

sampai

dengan

hal-hal

yang

dikembangkan kemudian, mencakup: 1. Merupakan Voorj post (kawal depan) Mahkamah Agung RI di wilayah propinsi Sumatera Selatan.. 2. Pengadilan Tinggi Palembang merupakan Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah di propinsi Sumatera Selatan. 3. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Palembang. 4. Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Palembang selaku Pengadilan Tingkat Banding di wilayah Sumatera Selatan. B. Kelemahan (weakness) Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Tinggi Palembang dirinci dalam beberpa aspek: 1. Aspek Proses Peradilan •

Putusan Pengadilan Tinggi Palembang belum dapat diunduh/ diakses cepat oleh masyarakat

•

Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat

pencari

keadilan

di

wilayah

hukum

Pengadilan

Tinggi

Palembang 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan


•

Pengadilan Tinggi Palembang belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan

•

Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Tinggi Palembang

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan •

Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja

•

Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi

informasi 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan •

Belum ada sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi

5. Aspek Sarana dan Prasarana •

Anggaran yang diterima Pengadilan Tinggi Palembang dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan

C. Peluang (Opportunities) Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Tinggi Palembang untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek : 1. Aspek Proses Peradilan •

Adanya website Pengadilan Tinggi Palembang yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan •

Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja

•

Adanya

sosialisasi,

Pengadilan

Tinggi

bimbingan Palembang

teknis,

pelatihan

maupun

yang

Mahkamah

dilaksanakan Agung

untuk

meningkatkan kualitas sumber daya manusia 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan


•

Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke pengadilan negeri sewilayah

hukum

Pengadilan Tinggi Palembang 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan •

Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Palembang


Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Tinggi Palembang berupa internet, website Pengadilan Tinggi Palembang

D. Tantangan yang dihadapi (Threats) Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Tinggi Palembang yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan. 1. Aspek Proses Peradilan •

Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan •

Personil di Pengadilan Tinggi Palembang belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Tinggi Palembang

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan •

Belum adanya sistem reward & punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan •

Adanya letak Pengadilan yang jauh di daerah, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Tinggi Palembang membutuhkan waktu relatif lebih lama



Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan

3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan

visi dan misi Pengadilan Tinggi Palembang Adapunt Tujuan yang

hendak dicapai Pengadilan Pengadilan Tinggi Palembang adalah sebagai berikut : 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Palembang memenuhi butir 1 dan 2 di atas Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Palembang adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan penyelesaian perkara 2. Peningkatan tertib administrasi perkara 3. Peningkatan Kualitas SDM 4. Peningkatan kualitas pengawasan 5. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)


4. INDIKATOR KINERJA UTAMA Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut : Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut : No 1

Sasaran Peningkatan penyelesaian perkara

Indikator Kinerja Utama a. Prosentase perkara yang diselesaikan (Pidana, Perdata, Tipikor) b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan (Pidana, Perdata, Tipikor)

2

Peningkatan tertib administrasi perkara

a. Prosentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap b. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

3

Peningkatan Kualitas SDM

a. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial b. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial

4

Peningkatan kualitas pengawasan

a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti b. Prosentase temuan yg ditindaklanjuti


5

Peningkatan aksesibilitas

Prosentase proses penyelesaian perkara

masyarakat terhadap

yang dapat dipublikasikan

peradilan (acces to justice)

5. PROGRAM DAN KEGIATAN Lima sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Tinggi Palembang untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Palembang dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah : 1. Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor 2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor 3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu 4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu 5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai


pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah : 1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial 2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk 3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur Mahkamah Agung

bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

6.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI PALEMBANG Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan, sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Tinggi Palembang menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut : a. Peningkatan kinerja. Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi

rendahnya angka penyelesaian perkara, proses

peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

| 10 Laporan Tahunan 2013 Pengadilan Tinggi Palembang

1) Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi 2) Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. 3) Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya. 4) Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja. b. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1) Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan. 2) Memiliki mekanisme penanganan pengaduan 3) Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.


BAB II STRUKTUR ORGANISASI DAN TUPOKSI

A. STRUKTUR ORGANISASI Struktur Organisasi Peradilan secara umum telah diatur dalam perundangundangan sebagai berikut : 1. Pasal 11 ayat 1 dan ayat

2 Undang-Undang Nomor

8 tahun 2004

merupakan perubahan atas undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, bahwa Pimpinan Pengadilan Negeri terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua dan Pimpinan Pengadilan Tinggi terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. 2. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 perubahan atas undang-undang Nomor 2 Tahun 1986

merupakan

dijelaskan bahwa

pada setiap pengadilan ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera dan ayat (2) menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Negeri dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, dan beberapa orang Panitera Pengganti, dan ayat (3) menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Tinggi dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, dan beberapa orang Panitera Pengganti. 3. Pasal 44 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 Menyatakan bahwa pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh seorang wakil Sekretaris. 4. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dijelaskan bahwa Panitera Pengadilan merangkap Sekretaris Pengadilan dan dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris. | 12 Laporan Tahunan 2013 Pengadilan Tinggi Palembang

Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Palembang tahun 2012 terdiri dari : 1. Ketua 2. Wakil Ketua. 3. Hakim Tinggi. 4. Panitera/Sekretaris. 5. Wakil Panitera. 6. Wakil Sekretaris. 7. Panitera Muda. - Panitera Muda Perdata - Panitera Muda Pidana. - Panitera Muda Hukum. - Panitera Muda Tipikor 8. Kepala Sub Bagian. - Kepala Sub Bagian Kepegawaian. - Kepala Sub Bagian Keuangan. - Kepala Sub Bagian Umum 9. Panitera Pengganti. 10. Staf. Bagan Organisasi Pengadilan Tinggi Palembang terlampir sebagai berikut :



B. PENYUSUNAN ALUR TUGAS POKOK DAN FUNGSI ( TUPOKSI ) Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri se Sumatera Selatan merupakan lingkungan peradilan umum dibawah Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Tinggi sebagai kawal depan

(Voorj Post) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk ditingkat banding dan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang masih ditingkat pertama. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama dan Peradilan Militer ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Secara garis besar tugas pokok, fungsi komponen pada Pengadilan yaitu : 1. Ketua -

Membuat penetapan tentang penunjukan susunan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara.

-

Mengawasi dan membina hakim.

-

Sebagai kawal depan (Voorpost) Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu melakukan pengawasan terhadap : a. Penyelenggaraan Peradilan para hakim dan pejabat kepaniteraan. b. Masalah-masalah hukum yang timbul. c. Masalah tingkah laku / perbuatan hakim dan pejabat kepaniteraan.

-

Membina dan memberikan petunjuk, teguran atau peringatan bila dipandang perlu.


-

Mengevaluasi laporan penanganan perkara banding yang dilakukan Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya secara priodik kepada Mahkamah Agung.

2. Wakil Ketua -

Melaksanakan tugas ketua, apabila ketua berhalangan.

-

Melaksanakan tugas yang di delegasikan oleh ketua kepadanya.

-

Melaksanakan tugas sebagai koordinator pengawasan.

3. Hakim -

Bertanggungjawab atas pembuatan berita acara persidangan.

-

Mengemukakan pendapat dalam musyawarah.

-

Mengambil putusan berdasarkan musyawarah.

-

Wajib menandatangani putusan yang diucapkan dalam persidangan.

-

Melaksanakan pengawasan yang ditugaskan oleh ketua.

4. Panitera/Sekretaris -

Bertanggungjawab atas pengurusan administrasi kepaniteraan seperti berkas perkara, putusan/dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, suratsurat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan.

-

Bertanggung

jawab

terhadap

administrasi

kesekretariatan

seperti

pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum. -

Mengatur tugas Wakil Panitera, Wakil Sekretaris, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Kepala Bagian.

5. Wakil Panitera -

Membantu Panitera dalam melaksanakan tugasnya dalam memimpin kepaniteraan pengadilan.

-

Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan.


-

Melaksanakan tugas yang di delegasikan oleh Panitera kepadanya.

-

Membantu Panitera untuk secara langsung membina, meneliti dan mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara antara lain dalam mengisi buku register perkara, membuat laporan periodik dan lain-lain.

-

Membantu tugas Panitera mendampingi Hakim Tinggi dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang.

6. Wakil Sekretaris -

Membuat program kerja pelaksanaan anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dilaksanakan setelah turun DIPA.

-

Menyusun rencana kegiatan kesekretariatan tahunan dan rencana anggaran tahun berjalan.

-

Mengkoordinir dan mengawasi tugas-tugas sub bagian umum, keuangan dan kepegawaian.

-

Mengkoreksi dan mengkoordinasikan surat-surat keluar yang dibuat oleh sub bagian umum, keuangan dan kepegawaian.

-

Melakukan koordinasi dengan instansi terkait (dilaksanakn sesuai dengan kebutuhan).

-

Menyusun data untuk keperluan evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan untuk disampaikan kepada pimpinan melalui Panitera/Sekretaris.

7. Kepaniteraan Perdata -

Melaksanakan administrasi perkara Perdata yang masuk ke tingkat banding.

-

Mempersiapkan persidangan perkara Perdata.

-

Memberi Nomor Register pada setiap perkara yang di terima di Kepaniteraan Perdata.


-

Membuat penetapan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti, serta meneliti biaya perkara yang masuk ke rekening Pengadilan .

-

Mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya.

-

Menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara Perdata.

-

Menyerahkan arsip perkara kepada Kepaniteraan Hukum.

8. Kepaniteraan Pidana -

Melaksanakan administrasi perkara Pidana yang masuk

-

Mempersiapkan persidangan perkara Pidana.

-

Memberi Nomor Register pada setiap perkara yang di terima di Kepaniteraan Pidana.

-

Membuat penetapan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti.

-


-

Menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara Pidana.

-


9. Kepaniteraan Tipikor -

Melaksanakan administrasi perkara Tipikor yang masuk.

-

Mempersiapkan persidangan perkara Tipikor.

-

Memberi Nomor Register pada setiap perkara yang di terima di Kepaniteraan Tipikor.

-

Membuat penetapan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti.


-


-

Menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara Tipikor.

-


10. Kepaniteraan Hukum -

Mengumpulkan, mengelola dan mengkaji data Perkara Pidana & Perdata Banding.

-

Menyusun Laporan Perkara Pidana, Perkara Perdata & Perkara Tipikor , meliputi Laporan Bulanan, Laporan 6 Bulanan, Laporan Tahunan dan Laporan Perkara Korupsi yang telah diputus .

-

Membuat dan menyajikan statistik Perkara Pidana, Perkara Perdata & Perkara Tipikor tingkat banding.

-

Mengevaluasi laporan keadaan perkara Pidana, Perdata,

Tipikor dan

Hubungan Industri dari Pengadilan tingkat pertama se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang. -

Mengawasi pelaksanaan CTS 2 pada Pengadilan Negeri se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang.

-

Mengarsipkan Berkas Perkara Pidana, Perkara Perdata & Perkara Tipikor tingkat

banding

yang

telah

diserahkan

oleh

Kepaniteraan

Pidana,

Kepaniteraan Perdata dan Kepaniteraan Tipikor. -

Mengarsipkan Surat-surat masuk Kepaniteraan Hukum.

-

Menyelenggarakan administrasi Laporan Pengaduan Masyarakat

-

Melakukan administrasi Advokat.

-

Melayani permintaan informasi.


11. Panitera Pengganti -

Membantu Hakim

dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang

pengadilan. -

Membantu Majelis Hakim dalam membuat penetapan hari pemeriksaan dan persiapan sidang, menyelesaikan berita acara persidangan sebelum sidang berikutnya, dan mengetik putusan.

-

Melaporkan kepada Panitera Muda Perkara tentang penundaan hari sidang dan berkas perkara yang sudah diputus berikut amar putusannya.

-

Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Perkara bila telah selesai diminutasi.

12. Sub Bagian Umum -

Menyusun rencana kerja bagian umum.

-

Mengelola administrasi tata persuratan.

-

Mengelola administrasi perlengkapan.

-

Mengelola Barang Milik Negara.

-

Mengelola Perpustakaan

-

Penanggungjawab keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan kantor

-

Mengelola perawatan dan pemeliharan sarana dan prasarana gedung kantor dan rumah dinas.

-

Mengelola jaringan website.

13. Sub Bagian Kepegawaian -

Menyiapkan dan mengelola Daftar Keadaan Pegawai

dan membuatkan

laporan bulanannya. -

Membuat statistik pegawai Pengadilan .

-

Mengelola daftar hadir pegawai (absensi) dan merekapitulasi setiap bulan.


-

Mengelola usulan Kenaikan Pangkat, Mutasi, Promosi Jabatan dan Pensiun.

-

Membuat/mengetik Surat Keputusan (SK) Kenaikan Gaji Berkala, SK PNS, Kenaikan Pangkat.

-

Mengelola Izin Belajar dan Laporan Selesai Pendidikan .

-

Mengelola permohonan dan Surat Izin Cuti.

-

Membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Bezzeting .

-

Menyiapkan dan melaksanakan acara pelantikan/pengambilan sumpah jabatan.

14. Sub Bagian Keuangan -

Menyusun rencana kerja bagian keuangan.

-

Memeriksa dokumen SPP dan menerbitkan SPM.

-

Melaksanakan sistem akuntansi keuangan (SAK).

-

Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal antara laporan barang dan laporan keuangan.

-

Melaksanakan pembinaan dan monitoring pelaksanaan SAK dilingkungan satker PT Palembang dan UAPPA-W.

-

Meneliti, mengkoreksi dan menyampaikan laporan keuangan UAPPA-W ke eselon I.

-

Mengkoordinir pelaksanaan tugas bagian keuangan. Disamping untuk mewujudkan tertib administrasi, pengaturan Tugas

Pokok di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri se Sumatera Selatan bertujuan untuk mengevaluasi volume pekerjaan, hasil kinerja, kemampuan Sumber Daya Manusia serta untuk menilai sejauh mana tanggung jawab para pegawai dalam melaksanakan tugasnya.


C. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instasi pemerintah berdasarkan indikator indikator teknis, administrasif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Tujuan SOP adalah menciptakan komitmen mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan unit kerja instansi pemerintahan untuk mewujudkan good governance. Standar operasional prosedur tidak saja bersifat internal tetapi juga eksternal, karena SOP selain digunakan untuk mengukur kinerja organisasi publik yang berkaitan dengan ketepatan program dan waktu, juga digunakan untuk menilai kinerja organisasi publik di mata masyarakat berupa responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Adapun Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan negeri se sumatera Selatan berupaya untuk menyusun SOP yang terbagi menurut bagiannya masingmasing, yaitu sebagai berikut : A. SOP PENGADILAN TINGGI 1. Kepaniteraan a. Wakil Panitera No

Uraian Kegiatan

Maksimal Waktu Penyelesaian

Ket.

1

2

3

4

1.

Membuat penunjukan Panitera Pengganti untuk perkara Pidana.

1 hari kerja

2.

Membuat Program Kerja Bidang Kepaniteraan.

10 hari kerja

3.

Mengkoordinir dan mengawasi tugas-tugas kepaniteraan Pidana, Perdata dan Hukum.

Setiap hari

4.

Mengoreksi dan mengkoordinasikan surat-surat keluar yang dibuat kepaniteraan Pidana, Perdata dan Hukum.

1 hari kerja


5.

Mengoreksi data untuk keperluan evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan untuk disampaikan kepada Pimpinan melalui Panitera/Sekretaris.

1 hari kerja

b. Kepaniteraan Pidana No

Uraian Kegiatan


Ket.

1

2

3

4

A.

PROSES PENYELESAIAN BERKAS PERKARA PIDANA

1.

Setiap berkas perkara yang diterima, diteliti kelengkapannya dan setelah dinyatakan lengkap, diberi nomor perkara serta diregister ke dalam Buku Register Induk. Bila berkas perkara tidak lengkap, meminta kelengkapan kepada Pengadilan Negeri pengaju.

2 hari kerja

2.

Membuat Penetapan Penunjukan Penunjukan Panitera Pengganti.

dan

1 hari kerja

3.

Menyerahkan berkas perkara kepada Ketua Pengadilan Tinggi untuk penunjukan Majelis Hakim.

1 hari kerja

4.

Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Tinggi.

1 hari kerja

5.

Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera.

1 hari kerja

6.

Berkas perkara yang telah ditetapkan Majelis Hakim dan Panitera Penggantinya diserahkan kepada Majelis Hakim yang bersangkutan.

1 hari kerja

7.

Ketua Majelis Hakim mencatat berkas perkara yang diterima.

1 hari kerja

8.

Ketua Majelis Hakim sebagai pembaca pertama mempelajari berkas perkara dan selanjutnya menyerahkan kepada Hakim Anggota I.

1 hari kerja

Majelis

Hakim

9.

Hakim Anggota I selaku pembaca kedua mempelajari berkas perkara dan selanjutnya menyerahkan kepada Hakim Anggota II.

2 hari kerja

10.

Hakim Anggota II selaku pembaca ketiga mempelajari berkas perkara dan selanjutnya menyerahkan kepada Ketua Majelis.

2 hari kerja

11.

Musyawarah Majelis Hakim untuk memutuskan perkara.

2 hari kerja

12.

Pembuatan konsep putusan.

3 hari kerja

13.

Pengetikan Putusan oleh Panitera Pengganti :

3 hari kerja

14.

Koreksi putusan oleh Hakim Anggota selanjutnya diserahkan kepada Ketua Majelis.

2 hari kerja

15.

Koreksi putusan oleh Ketua Majelis, selanjutnya untuk diucapkan dalam sidang.

2 hari kerja

16.

Setelah berkas perkara diminutasi, Panitera Pengganti menyerahkan berkas perkara ke Kepaniteraan Pidana.

1 hari kerja

17.

Kepaniteraan Pidana meregister ke dalam buku Register Induk Perkara dan membuat surat pengantar pengiriman berkas ke

3 hari kerja


Pengadilan Negeri pengaju dan menyerahkan ke Sub Bagian Umum. 18.

Sub Bagian Umum mengirimkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri pengaju.

1 hari kerja

Catatan :

- Secara kasuistis, dalam perkara-perkara tertentu, tenggang waktu di atas hanya dapat disimpangi karena tingkat kesulitannya, tetapi harus diputus dan diselesaikan dalam tenggang waktu selambatlambatnya 6 bulan sejak perkara diregister. - Dalam hal perkara pidana yang terdakwanya ditahan, sudah harus diputus dan diselesaikan dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 15 hari sebelum masa tahanan berakhir.

B. 1. 2.

PROSES PENYELESAIAN PENETAPAN PENAHANAN

Pasal 29 KUHAP :

Penetapan Perpanjangan Penahanan atas permintaan dari Pengadilan Negeri. Permohonan perpanjangan penahanan kepada Ketua Mahkamah Agung RI 10 hari sebelum masa tahanan berakhir.

3. 4.

Pasal 27 KUHAP : Penetapan Perintah Penahanan oleh Hakim Tinggi. Pentapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi 10 hari sebelum masa tahanan berakhir.

C.

PEMBUATAN LAPORAN Mempersiapkan data untuk Laporan Bulanan Keadaan Perkara yang diserahkan kepada Kepaniteraan Hukum pada setiap akhir bulan.

1 hari kerja 1 hari kerja


1 hari kerja

c. Kepaniteraan Perdata No

Uraian Kegiatan


Ket.

1

2

3

4

A.

PROSES PENYELESAIAN BERKAS PERKARA PERDATA

1.

Setiap berkas perkara yang diterima, diteliti kelengkapannya dan setelah dinyatakan lengkap, diberi nomor perkara serta diregister ke dalam Buku Register Induk. Bila berkas perkara tidak lengkap, meminta kelengkapan kepada Pengadilan Negeri pengaju.

2 hari kerja

2.


dan

1 hari kerja

3.

Menyerahkan berkas perkara kepada Ketua Pengadilan Tinggi untuk penunjukan Majelis Hakim.

1 hari kerja

4.

Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Tinggi.

1 hari kerja

Majelis

Hakim


5.

Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera/Sekretaris.

1 hari kerja

6.


1 hari kerja

7.


1 hari kerja

8.


1 hari kerja

9.


2 hari kerja

10.


2 hari kerja

11.


2 hari kerja

12.


3 hari kerja

13.

Pengetikan Putusan oleh Panitera Pengganti.

5 hari kerja

14.


3 hari kerja

15.


2 hari kerja

16.

Setelah berkas perkara diminutasi, Panitera Pengganti menyerahkan berkas perkara ke Kepaniteraan Perdata.

2 hari kerja

17.

Kepaniteraan Perdata meregister ke dalam buku Register Induk Perkara dan membuat surat pengantar pengiriman berkas ke Pengadilan Negeri pengaju dan menyerahkan ke Sub Bagian Umum.

1 hari kerja

18.

Sub Bagian Umum mengirimkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri pengaju.

3 hari kerja

Catatan :

- Secara kasuistis, dalam perkara-perkara tertentu, tenggang waktu di atas hanya dapat disimpangi karena tingkat kesulitannya, tetapi harus diputus dan diselesaikan dalam tenggang waktu selambatlambatnya 6 bulan sejak perkara diregister. - Dalam hal perkara pidana yang terdakwanya ditahan, sudah harus diputus dan diselesaikan dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 15 hari sebelum masa tahanan berakhir.

B.

PEMBUATAN LAPORAN

1.

Mempersiapkan data untuk Laporan Bulanan Keadaan Perkara yang diserahkan kepada Kepaniteraan Hukum pada setiap akhir bulan.

1 hari kerja

1 hari kerja

d. Kepaniteraan TIPIKOR


No

Uraian Kegiatan


Ke.

1

2

3

4

A.

PROSES PENYELESAIAN BERKAS PERKARA PIDANA

1.

Setiap berkas perkara yang diterima, diteliti kelengkapannya dan setelah dinyatakan lengkap, diberi nomor perkara serta diregister ke dalam Buku Register Induk. Bila berkas perkara tidak lengkap, meminta kelengkapan kepada Pengadilan Tipikor Palembang.

2 hari kerja

2.


dan

1 hari kerja

3.

Menyerahkan berkas perkara kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor untuk penunjukan Majelis Hakim.

1 hari kerja

4.

Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor.

1 hari kerja

5.

Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera.

1 hari kerja

6.


1 hari kerja

7.


1 hari kerja

8.


1 hari kerja

Majelis

Hakim

9.


2 hari kerja

10.


2 hari kerja

11.


2 hari kerja

12.


3 hari kerja

13.

Pengetikan Putusan oleh Panitera Pengganti

7 hari kerja

14.


2 hari kerja

15.


2 hari kerja

16.

Setelah berkas perkara diminutasi, Panitera Pengganti menyerahkan berkas perkara ke Kepaniteraan Tipikor.

1 hari kerja

17.

Kepaniteraan Tipikor meregister ke dalam buku Register Induk Perkara dan membuat surat pengantar pengiriman berkas ke Pengadilan Negeri pengaju dan menyerahkan ke Sub Bagian Umum.

3 hari kerja

18.

Sub Bagian Umum mengirimkan berkas perkara ke Pengadilan Tipikor Pelmbang.

1 hari kerja

Catatan :


- Secara kasuistis, dalam perkara-perkara tertentu, tenggang waktu di atas hanya dapat disimpangi karena tingkat kesulitannya, tetapi harus diputus dan diselesaikan dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 6 bulan sejak perkara diregister. - Dalam hal perkara pidana yang terdakwanya ditahan, sudah harus diputus dan diselesaikan dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 15 hari sebelum masa tahanan berakhir. B. 1. 2.

3. 4. C.

PROSES PENYELESAIAN PENETAPAN PENAHANAN

Pasal 29 KUHAP :

Penetapan Perpanjangan Penahanan atas permintaan dari Pengadilan Tipikor Palembang. Permohonan perpanjangan penahanan kepada Ketua Mahkamah Agung RI 10 hari sebelum masa tahanan berakhir. Pasal 27 KUHAP : Penetapan Perintah Penahanan oleh Hakim Tinggi. Pentapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi 10 hari sebelum masa tahanan berakhir. PEMBUATAN LAPORAN Mempersiapkan data untuk Laporan Bulanan Keadaan Perkara yang diserahkan kepada Kepaniteraan Hukum pada setiap akhir bulan.



1 hari kerja

e. Kepaniteraan Hukum No

Uraian Kegiatan


Ket.

1

2

3

4

A.

PELAPORAN

1.

Membuat Laporan Bulanan Keadaan Perkara setiap awal bulan.

2 hari kerja

2.

Menyerahkan Laporan Bulanan ke Sub Bagian Umum untuk diteruskan ke Mahkamah Agung RI dan Ditjen Peradilan Umum paling lambat tanggal 5 setiap bulannya.

1 hari kerja

3.

Membuat Laporan 6 Bulanan tentang Kegiatan Hakim.

10 hari kerja

4.

Menyerahkan Laporan 6 Bulanan ke Sub Bagian Umum untuk diteruskan ke Mahkamah Agung RI dan Ditjen Peradilan Umum paling lambat tanggal 5 di semester berikutnya.

1 hari kerja

5.

Membuat Laporan Perkara Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang.

2 hari kerja

6.

Menyerahkan Laporan Perkara Korupsi ke Sub Bagian Umum untuk diteruskan ke Mahkamah Agung RI paling lambat tanggal 5 setiap bulannya.

1 hari kerja

7.

Membuat Laporan Tahunan Keadaan Perkara setiap awal tahun.

1 hari kerja

8.

Menyerahkan Laporan Tahunan ke Sub Bagian Umum untuk diteruskan ke Mahkamah Agung RI dan Ditjen Peradilan Umum paling lambat tanggal 15 di bulan pertama tahun berikutnya.

1 hari kerja


9.

Membuat dan menyajikan Statistik Perkara Pidana, Perkara Perdata dan Perkara Tipikor Banding.

1 hari kerja

10.

Membuat laporan hasil evaluasi dari laporan bulanan keadaan perkara pengadilan negeri se wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palembang ke Mahkamah Agung RI.

2 hari kerja

11.

Menyerahkan laporan hasil evaluasi dari laporan bulanan keadaan perkara pengadilan negeri se wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palembang ke Bagian Umum untuk dikirim kepada Mahkamah Agung RI.

1 hari kerja

B.

PENGARSIPAN

1.

Mencatat penerimaan berkas perkara dari Kepaniteraan Pidana, Perdata dan Tipikor ke dalam Buku Agenda.

1 hari kerja

2.

Menyusun dan menata arsip perkara yang diterima dari Kepaniteraan Pidana, Perdata dan Tipikor ke dalam rak.

15 hari kerja

3.

Menerima dan mengarsipkan surat-surat yang didisposisikan oleh Pimpinan ke Kepantiteraan Hukum.

1 hari kerja

4.

Mengarsipkan laporan-laporan Pengadilan Tinggi dan seluruh Pengadilan Negeri selama satu tahun pada setiap awal tahun berikutnya, lalu dibundel khusus.

7 hari kerja

C.

PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN DATA LAPORAN DARI PENGADILAN NEGERI

1.

Menerima dan mengevaluasi Laporan Bulanan dari Pengadilan Negeri se-Sumatera Selatan.

7 hari kerja

2.

Menerima dan mengevaluasi Laporan Pengadilan Negeri se-Sumatera Selatan.

4

Bulanan

dari

7 hari kerja

3.

Menerima dan mengevaluasi Laporan Pengadilan Negeri se-Sumatera Selatan.

6

Bulanan

dari

7 hari kerja

4.

Menerima dan mengevaluasi Laporan Tahunan dari Pengadilan Negeri se-Sumatera Selatan.

7 hari kerja

5.

Menerima dan mengevaluasi Laporan Perkara Korupsi Pengadilan Negeri Palembang.

1 hari kerja

D.

PENGELOLAAN PENGADUAN

1.

Menerima dan mengagenda surat pengaduan.

2.

Mengelompokkan pengaduan kepegawaian Terlapor.

status

1 hari kerja

3.

Meneruskan pengaduan kepada Ketua Pengadilan Tinggi yang selanjutnya diteruskan kepada Wakil Ketua Pengadilan Tinggi untuk dilakukan penelaahan.

2 hari kerja

4.

Pengaduan yang telah ditelaah oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi diteruskan kepada Hakim Tinggi Pengawas atau Hakim Tinggi Pengawas Daerah (Hatiwasda) guna melakukan penelaahan untuk memeriksa apakah surat pengaduan layak untuk ditangani atau tidak.

2 hari kerja

jabatan

dan/atau

dari

1 hari kerja


5.

Apabila pengaduan dinyatakan layak untuk ditangani, Kepaniteraan Hukum membuat konsep Surat Perintah Penjunjukan Tim Pemeriksa yang ditandatangani Wakil Ketua Pengadilan Tinggi.

1 hari kerja

6.

Apabila pengaduan tersebut hanya dimintakan klarifikasi atau konfirmasi, membuat konsep surat untuk meminta klarifikasi atau konfirmasi kepada Terlapor.

1 hari kerja

7.

Setelah ditunjuk, pemeriksaan.

5 hari kerja

8.

Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan.

9.

Setelah selesai melakukan pemeriksaan, Tim Pemeriksa membuat laporan hasil pemeriksaan untuk dilaporkan kepada Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, dan selanjutnya meneruskan kepada Ketua Pengadilan Tinggi untuk dilakukan tindak lanjut.

10.

E. (1) 1. 2.

(2) 1. 2. 3.

(3) 1.

Tim

Pemeriksa

mulai

melakukan

Setelah menerima hasil laporan pemeriksaan, Ketua Pengadilan Tinggi menelaah dan meneruskan hasil laporan tersebut kepada Ketua Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

60 hari kalender 14 hari kerja

15 hari kerja

PELAYANAN PUBLIK Administrasi Keterangan Tidak Pailit Menerima permohonan Surat Keterangan Dinyatakan Tidak Pailit dan melaporkannya kepada pimpinan. Membuat Surat Keterangan Dinyatakan Tidak Pailit dan ditandatangani Ketua Pengadilan Tinggi serta melakukan legalisir.


Data Perkara Menyiapkan, mengumpulkan dan menyampaikan data atas permintaan pemohon informasi.

10 hari kerja

Menyiapkan data-data perkara kedalam deks info dan Webs set.

5 hari kerja

Menerima dan mengumpulkan putusan dalam bentuk sof copy dari Kepaniteraan Pidana, Perdata dan Tipikor serta meng upload ke direkrori putusan Mahkamah Agung RI.

1 hari kerja

Administrasi Advokat Menerima surat permohonan Pengambilan Sumpah Advokat dari Organisasi Advokat.

2.

Berkonsultasi dengan Pimpinan.

3.

Membalas surat kepada Organisasi Advokat apakah disetujui atau tidak permohonan tersebut.


4.

1 hari kerja

Mempersiapkan administrasi Pengambilan Sumpah Advokat. 5 hari kerja

2.

Kesekretariatan


a. Wakil Sekretaris No

Uraian Kegiatan


Ket.

1

2

3

4

1.

Membuat Program Kerja Pelaksanaan Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dilaksanakan setelah turun DIPA.

10 hari kerja

2.

Menyusun Rencana Kegiatan Kesekretariatan Tahunan dan Rencana Anggaran Tahun Berjalan.

10 hari kerja

3.

Mengkoordinir dan mengawasi tugas-tugas Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian.

Setiap hari

4.

Mengoreksi dan mengkoordinasikan surat-surat keluar yang dibuat oleh Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian.

1 hari kerja

5.

Melakukan koordinasi dengan instansi terkait. (dilaksanakan sesuai kebutuhan)

6.

Menyusun data untuk keperluan evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan untuk disampaikan kepada Pimpinan melalui Panitera/Sekretaris.

3 hari kerja

b. Sub Bagian Umum No

Uraian Kegiatan


Ket.

1

2

3

4

A.

ADMINISTRASI TATA PERSURATAN

(1)

Pengelolaan Surat Masuk

1.

Surat yang diterima diberikan tanda terima dan diagendakan pada buku agenda surat masuk, diberikan nomor dan lembar disposisi, dikoreksi oleh Kepala Sub Bagian Umum kemudian diserahkan ke Panitera/Sekretaris.

1 hari kerja

2.

Panitera/Sekretaris mensortir surat untuk diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tinggi.

1 hari kerja

3.

Ketua Pengadilan Tinggi mendisposisi surat. (kecuali Ketua

1 hari kerja

4.

Surat kembali ke Panitera/Sekretaris untuk didisposisi.

1 hari kerja

5.

Surat didistribusikan Panitera/Sekretaris.

staf

1 hari kerja

6.

Surat yang memerlukan jawaban/tanggapan, masing-masing harus sudah dijawab/ditanggapi.

1 hari kerja

7.

Khusus surat-surat permohonan perpanjangan penahanan setelah diagenda Sub bagian Umum langsung diserahkan kepada Panitera/Sekretaris atau Wakil Panitera untuk diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tinggi atau Wakil Ketua Pengadilan Tinggi untuk didisposisi lalu diserahkan kembali ke Panitera/Sekretaris atau Wakil Panitera untuk diteruskan ke Kepaniteraan Pidana untuk di proses hari itu juga.

1 hari kerja

Dinas Luar)

sesuai

disposisi

oleh


(2)

Pengelolaan Surat Keluar

1.

Surat diagenda dalam buku agenda surat keluar, diberi nomor dan tanggal pada hari dan tanggal tersebut. 1 (satu) lembar surat ditinggal pada Sub Bagian Umum sebagai arsip.

1 hari kerja

2.

Pengiriman surat dilakukan melalui pos dan dilaksanakan setiap hari, sedangkan surat-surat yang sangat penting dikirim hari itu juga melalui kurir.

1 hari kerja

B.

ADMINISTRASI PERLENGKAPAN

1.

Pencatatan aset/barang milik negara setiap ada kegiatan pengadaan barang/jasa setelah adanya penyerahan/laporan dari KPA dan telah adanya SP2D dan SPM dilakukan pencatatan/pengimputan kedalam aplikasi SIMAK-BMN.

2 hari kerja

2.

Pencatatan barang-barang persediaan (ATK).

2 hari kerja

3.

Pemberian Nomor Urut Pendaftaran (NUP) BMN.

3 hari kerja

4.

Pembuatan laporan aset ke Sub Bagian Keuangan, (dan dilaporkan setiap akhir bulan).

3 hari kerja

5.

Membuat Laporan Barang Milik Negara setiap Semester ke Instansi terkait.

7 hari kerja

6.

Melakukan opname barang setiap bulan.

3 hari kerja

7.

Pendataan Barang Inventaris yang telah rusak dan sudah tidak bisa dipakai untuk diusulkan penghapusan.

7 hari kerja

8.

Perpanjangan pajak kendaraan operasional roda 2 (dua) dan roda 4 (empat).

2 hari kerja

9.

Perbaikan dan perawatan kendaraan operasional roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) yang masih bisa diperbaiki.

Sesuai kebutuhan

10.

Perawatan komputer dan printer.

Sesuai kebutuhan

11.

Perbaikan dan diperbaiki.

bisa

Sesuai kebutuhan

C.

ADMINISTRASI PERENCANAAN

1.

Menghimpun data dan sarana penunjang kerja dari Ketua, Wakil Ketua Panitera/Sekretaris, panitera pengganti, Kepaniteraan dan Kesekretariatan tahun yang akan datang.

3 hari kerja

2.

Menyusun Rencana Kerja Tahunan yang berhubungan dengan sarana dan prasarana.

10 hari kerja

3.

Menyusun rencana kerja dan progam kerja Sub Bagian Umum setiap awal tahun.

3 hari kerja

D.

KERUMAH TANGGAAN

(1)

Pengelolaan Perpustakaan

1.

perawatan

meubelair

yang

masih

Mencatat buku baru yang diterima kedalam buku Agenda, Buku Induk dan Penomoran menurut Klasifikasi oleh Petugas Perpustakaan.

1 hari kerja


Membuat perencanaan dan mengusulkan pengadaan bukubuku, Undang- Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan buku tentang hukum serta buku-buku yang ada relevansinya dengan kedinasan.

1 hari kerja

3.

Membuat catatan peminjaman buku dan pengembalian buku dan Buku Peminjaman.

1 hari kerja

4.

Melakukan pemeliharaan, perawatan koleksi buku-buku satu minggu sekali.

1 hari kerja

(2)

Perawatan serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung

1.

Pemeliharaan gedung sesuai dengan kebutuhan dilaksanakan oleh pihak ketiga (pembersihan, pengecatan, dll)

2.

Perawatan dan pemeliharaan AC oleh pihak ketiga.

2.

(Setiap akhir tahun oleh Kepala Sub Bagian Umum)

(3)

10 hari kerja Sesuai kebutuhan

Keamanan

1.

Menyusun Uraian Tugas (job description) Satuan Pengamanan setiap awal bulan.

1 hari kerja

2.

Melakukan pertemuan dalam rangka evaluasi pelaksanaan tugas dengan staf Sub Bagian Umum dan Satuan Pengamanan setiap akhir bulan.

1 hari kerja

3.

Melakukan pengontrolan Lingkungan Kantor dilaksanakan oleh Petugas Pengamanan dan Staf` Sub Bagian Umum.

Setiap hari

4.

Melakukan Koordinasi dengan aparatur keamanan terkait (POLRES, POLSEK, KODIM).

Sesuai kebutuhan

5.

Mengarahkan semua tamu untuk melapor ke piket.

Setiap hari

6.

Melakukan pengontrolan semua ruangan kerja setelah jam kerja dan mengunci pintu yang belum terkunci dilaksanakan selama 2 (dua) jam oleh Satuan Pengamanan.

Setiap hari

7.

Menyalakan lampu di malam hari di luar ruangan seperlunya dilaksanakan oleh Petugas Pengamanan.

Setiap hari

(4)

Kebersihan

1.

Menyusun Uraian Tugas (Job Description) Petugas Kebersihan dan Penanggung Jawab Petugas Kebersihan.

1 hari kerja

2.

Mengontrol pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas (Job Description).

Setiap hari kerja

3.

Melakukan pembersihan tiap ruangan oleh tenaga cleaning service.

Setiap hari kerja

c. Sub Bagian Kepegawaian No

Uraian Kegiatan


Ket.


1

2

A.

PENINGKATAN PENGELOLAAN DATA DAN INFOMASI KEPEGAWAIAN

1.

Mengelola surat dinas penting yangh telahg didisposisi Ketua Pengadilan Tinggi dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi : a. Surat yang diterima Sub Bagian Kepegawaian dari disposisi Ketua Pengadilan Tinggi dan Panitera/Sekretaris diagenda pada buku surat masuk. b. Surat-surat yang memerlukan tindak lanjut mulai dari konsep, pengetikan dan koreksi oleh Kepala Sub Bagian Kepegawaian. c. Mengirimkan surat yang telah ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi / Panitera Sekretaris baik melalui fax maupun melalui umum.

2.

Pengelolaan file Hakim dan Pegawai Pengadilan Tinggi Palembang dilaksanakan.

3.

Mengadakan inventarisasi jumlah data pegawai (Bezzeting) yang disusun pada akhir tahun anggaran, pengetikan jumlah data pegawai (Bezzeting) dan koreksi oleh Kasub Bag Kepegawaian.

4.

5. 6. 7.

Penyusunan daftar urut kepangkatan (DUK) disusun pada akhir tahun anggaran, pengetikan daftar urut kepangkatan dan koreksi oleh Kasub Bag Kepegawaian. Penyusunan daftar Urut Senioritas (DUS) Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang. Pembuatan lembar absensi daftar hadir dan daftar pulang Hakim dan Pegawai Pengadilan Tinggi Palembang. Perekapan absensi Hakim dan karyawan/Karyawati Pengadilan Tinggi Palembang : a. Pengumpulan daftar absensi dan pengetikan hasil perekapan absen. b. Koreksi oleh Kasub Bag Kepegawaian. c. Penyerahan rekap absensi kepada Bagian Keuangan untuk uang makan dan uang remunerasi paling lambat tanggal 5 setiap bulannya.

8.

Pembuatan SK Hakim Tinggi Pengawas Daerah dan Hakim Tinggi Pengawas Bidang.

9.

Pembuatan SK pengawasan ke Pengadilan Negeri se-Sumatera Selatan.

3

4

1 hari kerja 1 hari kerja 1 hari kerja

Setiap hari kerja 2 hari kerja

2 hari kerja

Sesuai kebutuhan Setiap hari kerja


1 hari kerja 1 hari kerja B.

PROSES PENYUSUNAN KENAIKAN PANGKAT

1.

Meneliti kelengkapan berkas usulan, pengetikan usulan, dan koreksi oleh Kasub Bag Kepegawaian.

2.

Proses penomoran dan pengiriman berkas yang surat usulannya telah ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi atau Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi.

2 hari kerja

(1)

1 hari kerja

Kenaikan Pangkat Reguler

1.

Menyusun daftar Hakim dan Pegawai yang akan naik pangkat selama 1 (satu) tahun,dibuat pada akhir tahun.

2.

Pengumpulan data Pendukung usulan Kenaikan Pangkat.

1 hari kerja


2 hari kerja 3.

Meneruskan usul kenaikan pangkat yang diterima dari Pengadilan Negeri se-Sumatera Selatan.

4.

Koreksi oleh Kasub Bag Kepegawaian terhadap usulan kenaikan pangkat reguler.

5.

Mengirimkan nota persetujuan beserta berkas yang telah ditanda tangani oleh Panitera/Sekretaris ke BKN Kantor Regional V Palembang untuk mendapatkan nota persetujuan.


(2)

1 hari kerja

Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

1.

Dibuat telaahan.

2.

Meneruskan usul kenaikan pangkat yang diterima dari Pengadilan Negeri se Sumatera Selatan.

3.

Dilakukan Baperjakat.

4.

Pengetikan usulan, koreksi Kasub Bag Kepegawaian.

5.

Mengirimkan usul kenaikan pangkat yang telah ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi ke Ditjen Badilum atau Sekretaris MA RI.


(3)

Sesuai kebutuhan 1 hari kerja 1 hari kerja

Kenaikan Pangkat Pilihan

1.

Dibuat telaahan.

2.


3.

Dilakukan Baperjakat.

4.


5.



(4)

Sesuai kebutuhan 1 hari kerja 1 hari kerja

Kenaikan pangkat Pengabdian

1.

Pengumpulan data.

2.


3.


4.



C.

KENAIKAN GAJI BERKALA

1.

Menyusun daftar hadir hakim dan pegawai yang akan naik gaji berkala setiap akhir tahun.

2.

Pembuatan SK kenaikan gaji berkala, dibuat 1 (satu) bulan sebelum TMT kenaikan gaji berkala.

3.

Disampaikan kepada yang bersangkutan, pembuat daftar gaji dan dimasukkan ke file yang bersangkutan.




D.

MUTASI HAKIM DAN PEGAWAI

1.

Membuat Surat Perintah Melaksanakan Tugas dan Surat Perintah Menduduki Jabatan.

2.

Disampaikan kepada yang bersangkutan, Bendahara, dan dimasukkan ke file yang bersangkutan.

1 hari kerja 1 hari kerja E.

USUL JABATAN

1.

Penelitian Dokumen dan dibuatkan telaahan.

2.

Dilakukan Baperjakat..

3.

Mengirimkan usul kenaikan pangkat yang telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi ke Ditjen Badilum atau Sekretaris MA RI.

1 hari kerja

F.

USUL PENSIUN

1.

Pengumpulan data dilakukan 6 bulan bersangkutan memasuki usia pensiun.

2.

Mengirimkan usul pensiun yang telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi dan Ditjen Badilum atau Sekretaris MARI diselesaikan selama :

sebelum

Sesuai kebutuhan 1 hari kerja

yang 5 hari kerja 1 hari kerja

G.

USULAN TANDA PENGHARGAAN SATYA LENCANA

1.

Pengumpulan data untuk Hakim dan Pegawai yang telah memasuki masa kerja selama 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun dilakukan setiap tahun, dilakukan pada awal tahun.

3 hari kerja

Mengirimkan usulan tanda penghargaan satya lencana yang telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi ke Mahkamah Agung RI.

1 hari kerja

2.

H.

CUTI HAKIM DAN PEGAWAI

1.

Pengetikan surat cuti.

2.

Mencatat pada buku agenda cuti.

1 hari kerja

3.

Menyampaikan kepada yang bersangkutan dan arsip file yang bersangkutan.


I.

PEMBUATAN DP3

1.

Menyiapkan formulir DP3, menyerahkan pada atasan langsung yang dinilai.

2.

Pengetikan DP3.

3.

Penandatanganan oleh Pejabat penilai, yang dinilai dan atasan pejabat penilai serta memasukkan kembali ke file yang bersangkutan tersebut.

1 hari kerja

J.

HUKUMAN DISIPLIN

1.

Membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Tinggi.



2.

Membuat surat tugas pemeriksaan dan diberikan kepada tim pemeriksa.

3.

Membuat dan mengirim surat pemanggilan.

4.

Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa.

5.

Membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Tinggi serta tindak lanjut sesuai rekomendasi.

1 hari kerja 1 hari kerja 2 hari kerja Sesuai kebutuhan 2 hari kerja

K.

PELAKSANAAN PELANTIKAN/PENGAMBILAN SUMPAH

1.

Membuat Naskah Pelantikan dan Berita Acara Pengambilan Sumpah.

2.

Membuat undangan dan menyebarkannya.

3.

Menghubungi Rohaniawan.

L.

PELAKSANAAN KEGIATAN ATAU PELATIHAN/BIMTEK/SOSIALISASI/RAKER

1.

Membuat SK Panitia.

2.

Menyusun materi kegiatan.

1 hari kerja

3.

Membuat dan mengirim surat pemanggilan peserta.

3 hari kerja

4.

Merekap nama peserta dari Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri se-Sumatera Selatan dan membuat absensi peserta.

1 hari kerja

5.

Menghubungi Pembicara/Narasumber.

6.

Menentukan waktu dan tempat kegiatan.

2 hari kerja

7.

Membuat formulir isian data Pembicara/Narasumber.

3 hari kerja

8.

Pelaksanaan kegiatan.

1 hari kerja

9.

Pelaporan kegiatan.

Sesuai kebutuhan

1 hari kerja 1 hari kerja 1 hari kerja ACARA

1 hari kerja

5 hari kerja M.

PENGIRIMAN KEGIATAN/ACARA

HAKIM/PEGAWAI

PADA

1.

Membuat surat tugas bagi Hakim dan Pegawai yang ditunjuk.

2.

Menyerahkan surat tugas kepada yang bersangkutan.


N.

PENERIMAAN CALON HAKIM DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

(1)

Penerimaan

1.

Pembuatan SK Panitia Intern dan pembuatan SK Panitia Gabungan. 2 hari kerja


2.

Menyiapkan formulir yang berkaitan dengan penerimaan Cakim dan CPNS.

3.

Pelaksanaan Penerimaan Pegawai.

4.

Pembuatan rekap pendaftaran yang dikelompokan kedalam jenjang formasi jabatan yang telah ditentukan oleh MA RI.

5.

Pembuatan laporan pelaksanaan penerimaan.

2 hari kerja

(2)

Sesuai ketentuan MA RI 7 hari kerja

Pelaksanaan Ujian 1 hari kerja

1.

Membuat dan menyampaikan surat tugas panitia ujian kepada yang bersangkutan.

2.

Pelaksanaan ujian dan pembuatan Berita Acara.


d. Sub Bagian Keuangan No

Uraian Kegiatan


Ket.

1

2

3

4

A.

PERENCANAAN ANGGARAN

1.

Membuat dan Menyusun RKA-KL dan data pendukung kelengkapan untuk diserahkan ke Biro Perencanaan Mahkamah Agung RI pada bulan Maret.

B.

ADMINISTRASI KEUANGAN

1.

Penbuatan Surat Keputusan mengenai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) setelah turun SK dari Mahkamah Agung RI.

2.

3. 4.

Pembuatan Surat Keputusan mengenai Pengelola Keuangan (SK Pejabat Pembuat Komitmen, SK Penguji Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), SK Pengelola Keuangan).

60 hari kalender


Pembuatan program kerja pelaksanaan anggaran oleh Pejabat pembuat Komitmen (P2K) dilaksanakan setelah turun DIPA.

10 hari kerja

Mengagenda surat masuk yang sudah didisposisi oleh Ketua Pengadilan Tinggi dan Panitera/Sekretaris, diselesaikan sejak surat itu diterima.

1 hari kerja

5.

Surat keluar/jawaban surat.

C.

PELAKSANAAN ANGGARAN

(1)

Gaji Induk

1 hari kerja

1.

Membuat daftar gaji pegawai menggunakan aplikasi gaji dan menyusun kelengakapan daftar gaji (SK kenaikan berkala, SK Kenaikan pangkat, Tunjangan Istri/anak dan SK mutasi).

2.

Membuat faktur pajak/surat setoran pajak (SSP).

3.

Koreksi daftar gaji dan kelengkapannya.

3 hari kerja

1 hari kerja


4.

5.

6. (2) 1.

Pengajuan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Daftar Gaji dan kelengkapannya untuk ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran.


Membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Setoran Pajak (SSP) untuk ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM).

2 hari kerja

Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.

1 hari kerja

Gaji Susulan Membuat daftar gaji susulan pegawai menggunakan aplikasi gaji dan menyusun kelengkapan daftar gaji (SK kenaikan berkala, SK kenaikan pangkat, tunjangan istri/anak, SK mutasi).

3 hari kerja

2.

Membuat faktur pajak/surat setoran pajak (SSP).

3.

Koreksi daftar gaji susulan dan kelengkapannya.

1 hari kerja

4.

Pengajuan daftar gaji susulan dan kelengkapannya beserta Surat pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

1 hari kerja

5.

6.

Membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Setoran Pajak (SSP) utntuk ditandatangani Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM). Mengantar Surat Perintah Membayar Pelayanan Perbendaharaan (KPPN).

(SPM)

ke

1 hari kerja

2 hari kerja

Kantor 1 hari kerja

(3) 1.

Uang Makan Membuat dan mengkoreksi Daftar Nominatif uang makan setelah mendapat rekapitulasi absensi dari Sub bagian kepegawaian pada tanggal 5 setiap bulannya.

2.

Membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

3.

Membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Setoran Pajak (SSP).

4.

Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM).

5.

Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Pelayanan Perbendaharaan (KPPN).

2 hari kerja

1 hari kerja 1 hari kerja 1 hari kerja Kantor 1 hari kerja (4)

Uang Lembur

1.

Membuat Surat Perintah Lembur yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

2.

Membuat Daftar Absen Lembur.

3.

Penandatanganan oleh penerima/yang diperintah lembur dan disetujui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

4.

Pembuatan daftar nominatif uang lembur Pernyataan Tanggung Jwab Mutlak (SPTJM).

1 hari kerja 2 hari kerja 1 hari kerja dan

Surat 1 hari kerja


5.

Penandatanganan daftar nominatif uang lembur dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

6.

Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan pembuatan Surat Setoran Pajak (SSP).

7.

Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM).

8.


1 hari kerja 1 hari kerja 1 hari kerja Kantor 1 hari kerja (5) 1.

Gaji ke-13 Membuat daftar gaji ke – 13 Hakim dan pegawai menggunakan aplikasi gaji dan kelengkapannya mengacu pada daftar gaju bulan Juni, dilaksanakan setelah ada Surat Edaran Menteri Keuangan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan (KPPN).

3 hari kerja

2.

Membuat faktur pajak/Surat Setoran Pajak (SSP).

3.

Koreksi daftar gaji ke-13 dan kelengkapannya.

1 hari kerja

4.

Pengajuan daftar gaji ke-13 dan kelengkapnnya dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

1 hari kerja

5.

6.

Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Setoran Pajak (SSP) untuk ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

1 hari kerja

1 hari kerja

Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM). 1 hari kerja

7.

Mengantar Surat Perintah Membayar Pelayanan Perbendaharaan (KPPN).

(SPM)

ke

Kantor 1 hari kerja

(6) 1.

Rapel Gaji dan beras Membuat daftar rapel gaji dan beras Hakim dan pegawai menggunakan aplikasi gaji dan menyusun kelengkapannya mengacu pada daftar gaji, dilaksanakan setelah ada Surat Edaran Menteri Keuangan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan (KPPN).

7 hari kerja

2.

Membuat faktur pajak/Surat Setoran Pajak (SSP).

3.

Koreksi daftar rapel gaji dan beras serta kelengkapannya.

1 hari kerja

4.

Pengajuan daftar rapel gaji dan beras serta kelengkapannya untuk ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

1 hari kerja

5.

Membuat dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Setoran Pajak (SSP) oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM).

1 hari kerja

6.


1 hari kerja

Kantor 1 hari kerja

(7) 1.

Remunerasi dan Pertanggungjawabannya Membuat daftar nominatif remunerasi Pengadilan Tinggi Palembang berdasarkan rekapitukasi absent dari Sub Bagian kepegawaian, dilaksanakan setelah ada Surat perintah dari Biro Keuangan Mahkamah Agung RI.

3 hari kerja


2.

Koreksi daftar nominatif oleh Bendahar Pengeluaran dan Kepala Sub Bagian Keuangan.

3.

Mengkoordinir permintaan remunerasi Pengadilan Negeri seSumatera Selatan dan mengkoreksi rekapitulasi permintaan remunerasi.

7 hari kerja

Membuat rekapitulasi permintaan remunerasi Pengadilan Negeri se-Sumatera Selatan dan mengkoreksi rekapitulasi permintaan remunerasi.

1 hari kerja

1 hari kerja

4.

5.

6.

Penandatanganan rekapitulasi permintaan remunerasi Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri seSumatera Selatan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang dan Kuasa Pengguna Anggaran. Mengirim rekapitulasi permintaan remunerasi Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri se-Sumatera Selatan ke Biro Keuangan Mahkamah Agung RI.

7.

Daftar Nominatif Remunerasi harus ditandatangani oleh setiap orang yang menerima remunerasi.

8.

Mengkoordinir pertanggungjawaban daftar nominatif permintaan remunerasi Pengadilan Negeri se-Sumatera Selatan.

9.

10.

(8) 1.

2.

Penandatanganan rekapitulasi pertanggungjawaban permintaan remunerasi Pengadilan tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri se-Sumatera Selatan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang dan Kuasa Pengguna Anggaran. Mengantar rekapitulasi pertanggungjawaban permintaan remunerasi Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri se-Sumsel ke Biro Keuangan Mahkamah Agung RI.

1 hari kerja

1 hari kerja


1 hari kerja

1 hari kerja

Pengajuan Uang Persediaan Mengajukan permintaan Kartu Pengawas (Karwas) ke Kantor Pelayanan Perbendahraan Negara (KPPN) sebagai pertanggungjawaban kas di bendahara pengeluaran tahun lalu untuk syarat pengajuan uang persediaan (UP). Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Pelayanan Perbendaharaan (KPPN).

3 hari kerja

Kantor 1 hari kerja

(9) 1.

2.

Tambahan Uang Persediaan (TUP) Pembuatan surat permohonan permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaabn (KPPN) yang bersifat mendesak untuk menunjang Uang Persediaan yang tidak cukup.

Sesuai kebutuhan

Pembuatan surat permohonan permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diajukan ke kantor Wilayah Perbendaharaan Negara.

1 hari kerja

3.

Membuat SPM Tambahan Uang Persediaan (TUP) dengan kelengkapannya.

4.


1 hari kerja Kantor 1 hari kerja (10) 1.

Pengajuan Ganti Uang Persediaan (GUP) Mengajukan ganti kelengkapannya.

uang

persediaan

(GUP)

dan 3 hari kerja


2.


Kantor 1 hari kerja

(11)

Pengajuan SPM Langsung (LS)

1.

Membuat SPM Langsung (LS) dan kelengkapannya.

2.


(12)

Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Kantor


1.

Menerima, membukukan dan menyetorkan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Bank persepsi, dilaksanakan setelah Bendahara Penerimaan menerima uang dari bagian Perdata.

2.

Melaporkan pembukuan disertai bukti penyetoran untuk ditandatangani oleh Panitera/Sekretaris pada setiap penyetoran.

3.

Melaporkan Penerimaan Negara Bukan Pajak ke Biro Keuangan Mahkamah Agung RI paling lambat tanggal 5 setiap bulannya.

D.

PERTANGGUNGJAWABAN LAPORAN KEUANGAN

(1)

Pelaporan bulanan Anggaran (SAKPA)

2 hari kerja

1 hari kerja

Sistem

Akuntansi

1 hari kerja

Penguna

1.

Pembuat Pelaporan memasukkan data ke aplikasi setelah menerima bukti setoran dari Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima sesuai format dari KPPN.

2.

Surat Perintah Mebayar yang telah disetujui oleh KPPN akan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan SP2D tersebut di input ke aplikasi SAKPA.

3.

Melakukan rekonsiliasi untuk menyamakan hasil belanja selama sebulan antara satker dan KPPN.

4.

Melakukan penyamaan data antara SAKPA–SIMAK dengan KPPN Palembang setiap bulannya.

5.

Membuat laporan ke KORWIL setelah penyamaan data antara SAKPA–SIMAK BMN untuk penggabungan data.

6.

Mengirim laporan keuangan ke KORWIL, Badan Urusan Admnistrasi MARI dan Badan Pengawasan MARI paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.

1 hari kerja

2 hari kerja

BMN 1 hari kerja 3 hari kerja

7.

8.

(2)

1 hari kerja

Melakukan rekonsiliasi ke Bidang AKLAP DJPB untuk menyamakan data antara SAU dan SAI se-KORWIL Palembang.

1 hari kerja

Menyampaikan/mengirimkan laporan tingkat wlayah ke BIRO Perencanaan MARI, kepada Badan Urusan Administrasi MA RI, kepada Badan Pengawasan MA RI.

3 hari kerja

Pelaporan Keuangan setiap Triwulan 1 hari kerja

1.

Laporan Realisasi Belanja per Triwulan Pembuatan laporan keuangan hasil realisasi belanja selama 3 bulan diantar ke Biro Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Pengawasan MARI.

2.

Laporan PP No. 39 Tahun 2006 (Aplikasi Bapenas) per Triwulan : a. Melakukan input data aplikasi PP No. 39 Tahun 2006 formulir A untuk Pengadilan Tinggi Palembang dan

2 hari kerja


Penandatanganan oleh Pejabat Pembuat Komitemn (P2K). b. Meminta laporan aplikasi PP No. 39 Tahun 2006 formulir A ke Pengadilan Negeri se – Sumsel paling lambat tanggal 10 setiap triwulan. c. Mengirim laporan aplikasi PP No. 39 Tahun 2006 ke Biro Perencanaan Mahkamah Agung RI.


3.

E. (1)

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) : a. Pembuatan LAKIP dilakukan setiap akhir tahun b. Pengiriman ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.

1 hari kerja


PENATAUSAHAAN DAN PENGAWASAN ANGGARAN Buku Kas Umum

1.

Buku Kas Umum pada awal tahun diberi penomoran setiap lembarnya dan diparaf oleh Bendahara Pengeluaran yang membuat buku.

2.

Buku Kas Umum ditutup tiap bulannya dan ditandatangani oleh Kuasa pengguna Anggara (KPA) dan Bendahara Pengeluaran.

1 hari kerja

Buku Pembantu

1 hari kerja

(2) 1.

Buku pembantu kas tunai dibukukan pada setiap transaksi dan ditutup setiap bulan.

2.

Buku pembantu bank dibukukan pada setiap ada transaksi yang ada di rekening giro.

1 hari kerja

Buku pembantu pajak dibukukan pada transaksi/pembayaran surat setoran pajak (SSP).

1 hari kerja

3. (3)

setiap

Kuasa Pengguna Anggaran melakukan pemeriksaan terhadap Buku Kas Umum, Buku Kas Tunai, Buku Pembantu Bank dan Buku Pembantu Pajak sesuai kebutuhan.


B. SOP PENGADILAN TK. PERTAMA 1. KEPANITERAAN PIDANA DAN TIPIKOR No

Uraian Kegiatan


Ket.

1

2

3

4

A.

PENYELESAIAN PERKARA

1.

Pengadilan negeri menerima pelimpahan berkas perkara dan barang bukti dari Jaksa Penuntut Umum atau Petugas Kejaksaan yang berstatus PNS yang mendapat tugas resmi untuk itu. Kemudian berkas diteliti oleh Panitera Muda Pidana. Apabila ada ketidaklengkapan dikembalikan kepada Petugas dari Kejaksaan tersebut.

Saat itu juga

2.

Penerimaan Pelimpahan berkas Perkara dan Barang Bukti serta

Hari itu juga


pemeriksaan kelengkapan Berkas dan Registrasi. 3.

Penunjukkan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri dan Penunjukkan Panitera Pengganti oleh panitera, Penyerahan berkas perkara kepada Majelis Hakim.

2 hari kerja

4.

Penetapan Hari Sidang dan Penetapan Penahanan (jika terdakwa ditahan).

1 hari kerja

5.

Penyerahan Penetapan Hari Sidang dan Penetapan Penahanan kepada Penuntut Umum.

1 hari kerja

6.

Persidangan pertama ditetapkan setelah berkas perkara diterima oleh Majelis Hakim.

1 hari kerja

7.

Penyelesaian Berita Acara Sidang harus selesai pada hari sidang berikutnya atau setelah sidang terakhir.

7 hari kerja

8.

Pemeriksaaan persidangan yang menyangkut Eksepsi, Pemeriksaan saksi dan barang bukti, Terdakwa, Tuntutan, pembelaan, dan putusan harus selesai, kecuali dalam perkara pidana yang saksinya lebih dari 20 orang.

7 hari kerja

9.

Panitera Pengganti wajib melaporkan tentang tanggal penundaan sidang beserta alasannya apabila persidangan ditunda.

90 hari kerja

10.

Majelis Hakim harus siap dengan konsep putusan yang akan dibacakan dan Panitera Pengganti wajib melaporkan tanggal dan amar putusan yang telah ditandatangani Majelis Hakim kepada Kepaniteraan pidana.

Hari itu juga

11.

Panitera Muda Pidana bertanggung jawab atas pencatatan perkembangan persidangan tersebut ke dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu, juga setelah menerima laporan dari Panitera Pengganti.

Hari itu juga

12.

Panitera pengganti wajib menyelesaikan dan menyerahkan petikan putusan yang dimaksud kepada Panitera Muda Pidana pada hari itu juga atau paling lama hari kerja berikutnya.

Hari itu juga

13.

Panitera Pengganti harus menyampaikan petikan putusan kepada Penuntut Umum dan kepada Rutan serta terdakwa atau Penasehat Hukumnya setelah Petikan Putusan tersebut diterima dari Panitera Pengganti (Dengan surat penggantar darn tanda terima)

Hari itu juga atau max. 1 hari kerja berikutnya

14.

Majelis Hakim dan Panitera Pengganti wajib menyelesaikan Minutasi dan pemberkasan perkara setelah putusan (kecuali putusan sela yang bukan putusan akhir) diucapkan.

1 hari kerja

15.

Untuk putusan verstek perkara tilang diserahkan kepada Kejaksaan beserta barang buktinya.

14 hari kerja

B.

PROSES BANDING

1.

Pernyataan banding dapat diajukan setelah putusan diucapkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir.

Kecuali untuk perkara pidana khusus berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang bersangkutan, termasuk praperadilan.

Kecuali untuk persidangan yang dilangsungkan di Zitting Plate, penyampaian petikan putusan dilakukan 2 hari kerja.



2.

Laporan Banding disampaikan kepada Pengadilan Tinggi.

7 hari kerja

3.

Setelah pernyataan banding diterima, dilakukan pemberitahuan pernyataan Banding kepada terbanding.


4.

Minutasi perkara banding harus sudah diserahkan kepada Panitera Muda Pidana (Setelah permohonan banding diajukan).

2 hari kerja

5.

Tenggang waktu Inzage.

6.

Pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi, sejak Pernyataan Banding diterima (tanpa harus menunggu Memori Banding).

7 hari kerja

7.

Jika permohona banding tersebut dicabut oleh pemohon sebelum diputus oleh Pengadilan Tinggi, harus diberitahukan kepada Pengadilan Tinggi dan Terbanding. Catatan : Dalam setiap Putusan harus dilampirkan soft copy masing-masing putusan, apabila tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap.

14hari kerja

C.

PROSES KASASI

1.

Pernyataan Kasasi dapat diajukan dalam tenggang waktu. (setelah putusan banding diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa atau setelah putusan diucapkan jika terdakwa diputus bebas).


2.

Saat permintaan kasasi diajukan laporan Kasasi kepada Mahkamah Agung RI harus disampaikan.

14 hari kerja

3.

Pemberitahuan pernyataan Kasasi kepada termohon Kasasi setelah pernyataan Kasasi diterima.

Saat itu juga atau max. 1 hari kerja berikutnya

4.

Minutasi perkara Kasasi yang diputus bebas dan penyerahan salinan putusannya setelah permohonan kasasi diterima.

2 hari kerja

5.

Permohonan Kasasi wajib menyerahkan memori kasasinya setelah permohonan kasasi diajukan.

7 hari kerja

6.

Memori Kasasi harus diberitahukan kepada Termohon Kasasi setelah memori diterima.

14 hari kerja

7.

Kontra Memori Kasasi dapat diserahkan oleh Termohon Kasasi Setelah Termohon Kasasi menerima Memori Kasasi.

2 hari kerja

8.

Pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung, sejak pernyataan kasasi diterima. (Baik yang putusan vrijspraak/ontslag maupun yang banding terlebih dahulu)

14hari kerja

9.

Tenggang waktu Inzage, bila kasasi terhadap putusan vrijspraak atau ontslag.

53 hari kerja

7 hari kerja

Catatan : Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy, apabila tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap. D.

PROSES PENINJAUNA KEMBALI


1.

Pengadilan Negeri menerima permohonan peninjauan kembali. Kepaniteraan Pidana menyerahkan permohonan peninjauan kembali kepada Ketua Pengadilan Negeri.

7 hari kerja

2.

Penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Panitera Pengganti


3.

Kepaniteraan Pidana meneruskan permohonan peninjauan kembali Kepada Majelis Hakim yang ditunjuk.


4.

Majlis Hakim memeriksa apakah permintaan peninjauan kembali memenuhi persyaratan.


5.

Panitera Pengganti menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Pendapat kepada Kepaniteraan Pidana. (Dilakukan setelah persidangan akhir).

14 hari kerja

6.

Setelah berkas diserahkan oleh Kepaniteraan Pidana harus sudah tersebut ke Mahkamah Agung.

panitera Pengganti, mengirimkan berkas

2 hari kerja

E.

PROSES GRASI

1.

Permohonan Grasi diajukan oleh terdakwa atau keluarga terdakwa, dicatat dalam register.

7 hari kerja

2.

Pemberkasan Grasi dengan pembuatan Berita Acara Asli.

1 hari kerja

3.

Mengirimkan berkas Grasi ke Mahkamah Agung.

2 hari kerja

F.

DELEGASI

1.

Permintaan bantuan pemberitahuan ke Pengadilan Negeri Lain/Delegasi.

1 hari kerja

2.

Penyelesaian Permintaan bantuan tersebut harus sudah dijalankan, setelah permintaan bantuan tersebut diterima.

3 hari kerja

3.

Pengiriman kembali Permohon Bantuan.

Negeri

2 hari kerja

4.

Wakil Panitera melakukan pengawasan terhadap kinerja Jurusita apakah sudah benar-benar melaksanakan tugasnya tepat waktu dan diharuskan kepada juru sita apabila telah melaksanakan tugasnya melapor kepada Wapan dengan memperlihatkan relaas-relaas/hasil pekerjaannya.

Setiap Saat

5.

Setiap Pengadilan Negeri menunjuk petugas untuk melaksanakan delegasi dari Pengadilan Negeri pemohon.

1 hari kerja

G.

LAPORAN PERKARA PIDANA (UNTUK DISERAHKAN KEPANITERAAN HUKUM)

1.

Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan bulanan kepada Panitera Muda Hukum.

Tanggal 3 tiap bulannya

2.

Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan 4 bulanan kepada Panitera Muda Hukum.

Tanggal 3 tiap 4 bulannya

relaas

kepada

Pengadilan


3.

Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan 6 bulanan kepada Panitera Muda Hukum.


4.

Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan kepada Panitera Muda Hukum.

Tanggal 3 Januari

5.

Laporan Pelaksanaan Tugas hakim pengawas dan Pengamat (KIMWASMAT).


2. Kepaniteraan Perdata No

Uraian Kegiatan


Ket.

1

2

3

4

A.

PENYELESAIAN PERKARA

1.

Pendaftaran gugatan dan permohonan, setelah biaya perkara ditaksir oleh meja pertama berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri yang dibayar langsung kepada bank yang ditunjuk setelah meja pertama memberi nomor rekening pengadilan negeri tersebut.

1 hari kerja

2.

Registrasi perkara perdata gugatan/permohonan, diselesaikan.

Hari itu juga atau 1 hari kerja berikutnya.

3.

Penyerahan berkas perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui panitera untuk ditetapkan majelis hakimnya/hakim.

Hari itu juga atau 1 hari kerja berikutnya

4.

Ketua Pengadilan Negeri menetapkan majelis hakim/hakim dan panitera menunjuk panitera pengganti.

2 hari kerja

5.

Setelah berkas diterima, penetapan hari disang oleh majelis hakim/hakim

Hari itu juga atau 1 hari kerja berikutnya

6.

Tenggang waktu pemanggilan sidang : - Panggilan biasa - Panggilan delegasi untuk wilayah hukum Pengadilan Negeri yang akan dimintakan bantuan delegasi

-

7 hari kerja Disesuaikan dengan wilayah hukumnya

Panggilan ke luar negeri. 3 bulan atau disesuaikan dg ketentuan Kementerian Luar Negeri

7.

Setelah para pihak hadir dalam sidang pertama majelis hakim menunjuk mediator dan memberikan tenggang waktu mediasi, kecuali terhadap perkara-perkara perdata khusus;

Sesuai dg PERMA No )! Th 2008

8.

Paniter Pengganti wajib melaporkan tentang tanggal penundaan sidang beserta alasannya kepada kepaniteraan perdata.

Hari itu juga atau 1 hari kerja


berikutnya 9.

Pemeriksaan perkara ( gugatan, jawaban, replik, duplik,pembuktian, kesimpulan,putusan ). Kecuali terhadap perkara perdata khusus.

5 bulan

10.

Panitera Pengganti wajib meminta perincian biaya perkara kepada kasir sebelum putusan diucapkan dan setelah putusan diucapkan wajib melaporkan kepada kasir perdata.

Hari itu juga

11.

Pada saat putusan diucapkan majelis hakim membacakan putusan yang telah siap dibacakan dan ditandatangani.

Hari itu juga

12.

Panitera pengganti wajib melaporkan tanggal dan amar putusan kepada Kepaniteraan Perdata setelah putusan diucapkan dan disertai perintah untuk memberitahukan putusan kepada para pihak yang tidak hadir

Hari itu juga

13.

Kepaniteraan Perdata mencatat perkembangan persidangan tersebut ke dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu, setelah menerima laporan dari Panitera Pengganti

Hari itu juga

14.

Majelis Hakim dan Panitera Pengganti wajib menyelesaikan Minutasi dan pemberkasan perkara setelah putusan (kecuali putusan sela yang bukan putusan akhir) diucapkan.

14 hari kerja

B.

PROSES BANDING

1.

Pernyataan banding dapat diajukan setelah putusan diucapkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir.

14 hari

2.

Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding , setelah pernyataan banding diterima tanpa menunggu Memori Banding

2 hari kerja

3.

Minutasi Perkara Banding harus sudah diserahkan oleh Panitera Pengganti kepada Kepaniteraan Perdata, setelah permohonan banding diajukan

14 hari

4.

Para Pihak diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas (inzage)

14 hari kerja

5.

Pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi, sejak Pernyataan Banding diterima (tanpa harus menunggu Memori Banding/terkecuali ada pemberi-tahuan delegasi yang belum kembali);.

30 hari

6.

Jika permohonan banding tersebut dicabut oleh pemohon dan berkas tersebut telah dikirim dan belum putus oleh Pengadilan Tinggi, harus diberitahukan kepada Pengadilan Tinggi dan Terbanding.

Hari itu juga

7.

Apabila ada memori banding yang diterima oleh Pengadilan Negeri setelah berkas dikirim , maka Pengadilan Negeri mengirimkan memori banding dan atau kontra memori banding tersebut dengan disertai relaas pemberitahuannya

Sesegera mungkin

8.

Putusan Banding dari Pengadilan Tinggi diberitahukan kepada para pihak setelah putusan diterima

2 hari

Catatan : - Dalam setiap Putusan harus dilampirkan soft copy masingmasing putusan, apabila tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap. - Dalam setiap Putusan Banding yang diterima dari Pengadilan Tinggi harus disertai soft copy


C.

PROSES KASASI

1.

Pernyataan Kasasi dapat diajukan setelah putusan banding diberitahukan kepada para pihak

14 hari

2.

Pemberitahuan pernyataan Kasasi kepada termohon Kasasi setelah pernyataan Kasasi diterima.

2 hari kerja

3.

Permohonan Kasasi wajib menyerahkan memori kasasinya setelah permohonan kasasi diajukan.

14 hari kerja

4.

Memori Kasasi harus diberitahukan kepada Termohon Kasasi setelah memori diterima.

2 hari kerja

5.

Kontra Memori Kasasi dapat diserahkan oleh Termohon Kasasi Setelah Termohon Kasasi menerima Memori Kasasi.

14 hari

6.

Pengiriman Berkas Perkara Kasasi ke Mahkamah Agung, sejak pernyataan kasasi diterima.

53 hari kerja

7.

Putusan Kasasi diberitahukan kepada para pihak , setelah putusan diterima .

2 hari

Catatan : - Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy, apabila tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap. - Dalam setiap putusan kasasi yang diterima dari Mahkamah Agung dimohon disertai soft copy D.

PROSES PENINJAUAN KEMBALI

1.

Penerimaan permohonan dan pencatatan dalam Register Peninjauan Kembali

1 hari kerja

2.

Pernyataan Peninjauan Kembali dapat diajukan , Setelah Putusan Kasai diberitahukan kepada para pihak atau sejak ditemukan bukti baru (novum), disertai dengan alasan Peninjauan Kembali .

180 hari kerja

3.

Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali kepada termohon Peninjauan , setelah Permohonan Peninjauan Kembali diterima

2 hari kerja

4.

Jawaban atas alasan Peninjauan Kembali dapat diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali , setelah Termohon Peninjauan Kembali menerima alasan Peninjauan Kembali .

30 hari

5.

Setelah jawaban diterima dari Termohon Peninjauan Kembali , berkas Peninjauan Kembali harus dikirim ke Mahkamah Agung

30 hari

6.

Putusan Peninjauan Kembali diberitahukan kepada para pihak , setelah putusan diterima

2 hari kerja

Catatan : -Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy masing – masing putusan , apabila tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap -Dalam setiap putusan Peninjauan Kembali yang diterima dari Mahkamah Agung dimohon disertai soft copy. E.

DELEGASI

1.

Permintaan bantuan pemberitahuan ke Pengadilan Negeri Lain/Delegasi.

1 hari kerja

2.

Penyelesaian Permintaan bantuan tersebut harus sudah

3 hari kerja


dijalankan, setelah permintaan bantuan tersebut diterima. 3.

Pengiriman kembali Permohon Bantuan.

Negeri

2 hari kerja

4.

Wakil Panitera melakukan pengawasan terhadap kinerja Jurusita apakah sudah benar-benar melaksanakan tugasnya tepat waktu dan diharuskan kepada juru sita apabila telah melaksanakan tugasnya melapor kepada Wapan dengan memperlihatkan relaas-relaas/hasil pekerjaannya.

Setiap saat

5.

Setiap Pengadilan Negeri menunjuk petugas untuk melaksanakan delegasi dari Pengadilan Negeri pemohon.

1 hari kerja

F.

SITA DAN EKSEKUSI

(1)

relaas

kepada

Pengadilan

Sita Jaminan

1.

Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima salinan Penetapan Sita Jaminan dari Majelis Hakim

Hari itu juga

2.

Setelah pemohon membayar SKUM dan mencatatnya ke dalam Buku Register Penyitaan , Kepaniteraan Perdata mempersiapkan penunjukan Jurusita .

Hari itu juga

3.

Setelah menerima berkas sita jaminan dari Kepaniteraan Perdata, Jurusita melaksanakan sita jaminan

3 hari

4.

Jurusita menyerahkan berkas sita jaminan kepada kepaniteraan perdata ( setelah pelaksanaan sita jaminan ).

1 hari kerja

(2)

Aanmaning

1.

Surat masuk permohonan aanmaning, disposisi KPN dan Pansek.

Hari itu juga

2.

Paniter Perdata meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima disposisi dari KPN/Pansek dan mencatanya kedalam register eksekusi.

1 hari

3.

Setelah pemohon membayar SKUM, kepaniteraan perdata mempersiapkan p[enetapan KPN.

2 hari

4.

Penyerahan berkas aanmaning/peneguran oleh kepaniteraan perdata kepada KPN untuk ditetapkan hari dan tanggal peneguran.

Hari itu juga

5.

Panitera menunjuk jurusita untuk melakukan pemanggilan.

Hari itu juga

6.

Hari dan tanggal pelaksanaan aanmanibg diperhitungkan : - untuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri - Apabilan tempat tinggal pemohon berada diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri.


7.

Jurusita melakukan pemangggilan kepada termohon.

Hari itu juga atau max 3 hari/tgl peneguran yang telah ditetapkan


8.

(3)

Setelah dilakukan peneguran, jurusiota membuata berita acara peneguran

Hari itu juga

Sita Eksekusi

1.

Surat masuk permohonan sita eksekusi, disposisi KPN/Pansek.

Hari itu juga/1 hari kerja berikutnya

2.

Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya ( SKUM) setelah menerima disposisi dari KPN/Pansek, dan mencatatnya kedalam buku register eksekusi.

1 hari

3.

Setelah pemohon membayar SKUM, kepaniteraan perdata mempersiapkan penbetapan KPN, untuk selanjutnya dibuatkan penetapan sita eksekusi.

2 hari

4.

KPN/Pansek meneliti Penetapan ditandatangani oleh KPN.

untuk

Hari itu juga

5.

Panitera menunjuk jurusita untuk melakukan pemberitahuaan eksekusi.

Hari itu juga

6.

Setelah menerima berkas sita eksekusi dari kepaniteraan perdata, jurusita melaksanakan sita eksekusi

3 hari

7.

Setelah pelaksanaan sita eksekusi, jurusita menyerahkan berkas sita eksekusi kepada kepaniteraan perdata.

1 hari

(4)

sita

eksekusi

Eksekusi Riil/Pengosongan

1.

Surat masuk permohonan eksekusi, disposisi KPN/Pansek.

Hari itu juga

2.

Paniter Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas dang menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima disposisi dari KPN/Pansek.

Hari itu juga

3.

Setelah pemohon membayar SKUM,kepaniteraan perdata mempersiapkan penetapan KPN, untuk selanjutnya dibuatkan penetapan eksekusi.

Hari itu juga

4.

KPN/Pansek meneliti penetapan eksekusi untuk ditandatangani KPN.

Hari itu juga

5.

Panitera menunjuk jurusita.

Hari itu juga

6.

Setelah menerima berkas eksekusi dari kepaniteraan perdata, jurusita melaksanakan rapat koordinasi.

3 hari

7.

Jurusita melaksanakan pemberitahuan pelaksanaan eksekusi kepada para pihak.

3 hari sebelum hari/tanggal peneguran yang ditetapkan

8.

Setelah pelaksanaan eksekusi, jurusita menyerahkan berkas eksekusi kepada kepaniteraan perdata.

(5)

1 hari

Eksekusi Lelang

1.

Surat masuk permohonan eksekusi, disposisi KPN dan Pansek.

2.

Panitera Perdata meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima disposi dari KPN/Pansek

Hari itu juga Hari itu juga


3.

4. 5.

Setelah Pemohon membayar SKUM, Kepaniteraan Perdata mempersiapkan penetapan, untuk selanjutnya dibuatkan penetapan eksekusi lelang . KPN/Pansek meneliti Penetapan Eksekusi Lelang untuk ditanda tangani oleh KPN Setelah penetapan ditandatangani , Kepaniteraan Perdata mempersiapkan surat permohonan pelaksanaan lelang kepada Kantor Lelang .

2 hari

Hari itu juga 2 hari

Catatan : Jangka waktu dapat menyesuaikan dengan faktor kesulitan masing-masing perkara. G.

LAPORAN PERKARA PERDATA(UNTUK DISERAHKAN KEPADA KEPANITERAAN HUKUM)

1.

Panitera Muda Perdata menyerahkan laporan bulanan kepada Panitera Muda Hukum

2.

Panitera Muda Perdata menyerahkan laporan 4 bulanan kepada Panitera Muda Hukum

3. 4.

Panitera Muda Perdata menyerahkan laporan 6 bulanan kepada Panitera Muda Hukum Panitera Muda Perdata menyerahkan laporan tahunan kepada Panitera Muda Hukun

Tanggal 3 tiap bulannya Tanggal 3 tiap 4 bulannya Tanggal 3 tiap 6 bulannya Tanggal 3 Januari

3. KEPANITERAAN HUKUM No

Uraian Kegiatan


Ket.

1

2

3

4

A

LAPORAN BULANAN

1.

Membuat Laporan Keadaan Perkara Pidana/Perdata


2.

Membuat Laporan Keuangan Perkara Pidana/Perdata


3.

Membuat Laporan Jenis Perkara Pidana/Perdata


B

LAPORAN 4 BULANAN

1.

Membuat Laporan Perkara Pidana/Perdata yang dimohonkan Banding


2.

Membuat Laporan Perkara Pidana/Perdata yang dimohonkan Kasasi


3.

Membuat Laporan Perkara Pidana/Perdata yang dimohonkan Peninjauan Kembali


4.

Membuat Laporan Perkara Pidana yang dimohonkan Grasi

Tanggal 4 tiap


4 bulannya

/Remisi C.

LAPORAN 6 BULANAN

1.

Membuat Laporan tentang Kegiatan Hakim Perkara Pidana

2.

Membuat Laporan tentang Kegiatan Hakim Perkara Perdata

D.

LAPORAN LAIN

1.

Membuat Laporan Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat (KIMWASMAT)


2.

Membuat Statistik perkara perdata dan perkara pidana setiap awal tahun

7 hari kerja

E.

PENGADUAN

1.

Menerima surat-surat pengaduan dan mengagenda .

1 hari kerja

2.

Membuat formulir pengaduan untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri .

1 hari kerja

3.

Membuat pengantar hasil telaah pengaduan

1 hari kerja

F.

TUGAS LAIN

1.

Menyusun dan menata arsip perkara yang diterima dari Kepaniteraan Perdata dan Pidana .

Berdasarkan kebutuhan

2.

Mencatat dan mendaftar surat-surat masuk dari Notaris dan lain-lain

1 hari kerja

Tanggal 4 tiap 6 bulannya Tanggal 4 tiap 6 bulannya

4. WAKIL SEKRETARIS

No

Uraian Kegiatan


Ket.

1

2

3

4

1.

Membuat Program Kerja Pelaksanaan Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dilaksanakansetelah turun DIPA

10 hari kerja

2.

Menyusun Rencana Kegiatan Kesekretariatan Tahunan dan Rencana Anggaran Tahun Berjalan

10 hari kerja

3.

Mengkoordinir dan mengawasi tugas-tugas Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian

4.

Mengoreksi dan mengkoordinasikan surat-surat keluar yang dibuat oleh Sub Bagian Umum, Keuangan ,Kepegawaian

5.

Melakukan koordinasi dengan instansi terkait

Sesuai kebutuhan

6.

Menyusun data untuk keperluan evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan untuk disampaikan kepada Pimpinan melalui Panitera/ Sekretaris

3 hari kerja

Setiap hari 1 hari


5. SUB BAGIAN/URUSAN UMUM No

Uraian Kegiatan


Ket.

1

2

3

4

A

ADMINISTRASI TATA PERSURATAN

Surat masuk adalah semua surat –surat dinas (termasuk surat permohonan perpanjangan penahanan, ijin penggeledahan , dan ijin penyitaan ) yang ditujukan ke Pengadilan Negeri dan diterima pada Sub Bagian /Urusan Umum atas delegasi Panitera/Sekretaris (1)

Pengelolaan Surat Masuk

1.

Surat yang diterima diberikan tanda terima dan diagendakan pada buku agenda surat masuk , diberikan nomor dan lembar disposisi untuk diterus ke KPN atau WKPN.

1 hari kerja

2.

Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri mendisposisi surat (kecuali Ketua Dinas Luar)

1 hari kerja

3.

Surat kembali ke Panitera/Sekretaris untuk didisposisi

1 hari kerja

4.

Surat didistribusikan sesuai disposisi oleh staf Panitera /Sekretaris kepada Wasek atau Wapan

1 hari kerja

5.

Surat yang memerlukan jawaban/tanggapan, masing-masing harus sudah dijawab/ditanggapi

1 hari kerja

(2) 1.

Pengelolaan Surat Keluar Surat diagenda dalam buku agenda surat keluar , diberi nomor dan tanggal pada hari dan tanggal tersebut. 1 (satu) lembar surat ditinggal pada Sub Bagian/Urusan Umum sebagai arsip

1 hari kerja

2.

Pengiriman surat dilakukan melalui pos dan dilaksanakan setiap hari , sedangkan surat-surat yang sangat penting dikirim melalui kurir.

B.

ADMINISTRASI PERLENGKAPAN

1.

Pencatatan aset/barang milik negara setiap ada kegiatan pengadaan barang/jasa setelah adanya penyerahan/laporan dari KPA dan telah adanya SP2D dan SPM dilakukan pencatatan/penginputan kedalam aplikasi SIMAK-BMN

2 hari kerja

2.

Pencatatan barang-barang persediaan (ATK)

2 hari kerja

3.

Pemberian Nomor Urut Pendaftaran (NUP) BMN

3 hari kerja

4.

Pembuatan Daftar Barang Ruangan (DBR), yang berlaku selama satu tahun.

3 hari kerja

5.

Pembuatan Kartu Inventaris Barang (KIB)

1 hari kerja

6.

Pembuatan Laporan Neraca SIMAK BMN ke sub bagian/urusan keuangan ( dan dilaporkan etiap akhir bulan).

7.

Membuat laporan barang milik negara setiap semester ke

1 hari kerja

3 hari 7 hari kerja


instansi terkait. 8.

Melakukan opname barang setiap bulan

3 hari kerja

9.

Pendataan barang inventaris yang telah rusak dan sudah tidak bisa dipakai untuk diusulkan penghapusan.

14 hari kerja

10.

Perpanjangan pajak kendaraan operasional roda 2 (dua) dan roda 4 (empat).

2 hari kerja

11.

Perbaikan dan perawatan kendaraan operasional roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) yang masih bisa diperbaiki.

Sesuai kebutuhan

12.

Perawatan dan pemeliharaan gedung kantor secara periodik

Sesuai Kebutuhan

13.

Perawatan komputer dan printer.

Sesuai Kebutuhan

14.

Perbaikan dan perawatan meubelair yang masih bisa diperbaiki.

Sesuai Kebutuhan

C.

ADMINSTRASI PERENCANAAN

1.

Menghimpun data dan sarana penunjang kerja dari Ketua, Wakil Ketua, Pansek, PP, Kepaniteraan dan kesekretariatan tahun yang akan datang.

7 hari

2.

Menyusun rencana kerja tahunan yang berhubungan dengan sarana dan prasarana.

10 hari

3.

Menyusun rencana kerja dan program kerja sub bagian umum setiap awal tahun.

7 hari

D.

KERUMAHTANGGAAN

(1)

Pengelolaan Perpustakaan

1.

Mencatat buku baru y ang diterima kedalam buku agenda, buku induk dan penomoran menurut klasifikasi oleh petugas perpustakaan.

1 hari

2.

Membuat perencanaan dan mengusulkan pengadaan bukubuku, UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan bukubuku tentang hukum serta buku-buku yang ada relevansinya dengan kedinasan.

3 hari

( Setiap akhir tahun oleh kasubag/urusan umum) 3.

Membuat catatan peminjaman buku dan pengembalian buku dan buku pinjaman.

4.

Melakukan pemeliharaan dan perawatan koleksi buku-buku dua minggu sekali.

(2)

Hari itu juga Sesuai kebutuhan

Perawatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Gedung

1.

Memanaskan genset

2.

Perawatan dan Pemeliharaan gedung

3.

Perawatan dan pemeliharaan barang investaris kantor

Sesuai kebutuhan Sesuai kebutuhan Sesuai kebutuhan


4. (3)

Pengisian ulang tabung pemadam kebakaran

Sesuai kebutuhan

Keamanan

1.

Menyusun uraian Tugas (job description) Satuan Pengamanan setiap 6 bulan

1 hari kerja

2.

Melakukan pertemuan dalam rangka evaluasi pelaksanaan tugas dengan staf Sub Bagian Umum dan Satuan Pengamanan setiap akhir bulan

1 hari kerja

3.

Melakukan pengontrolan Lingkungan Kantor dilaksanakan oleh Petugas Pengamanan dan Staf Sub Bagian Umum

Setiap hari

4.

Melakukan Koordinasi dengan aparatur keamanan terkait (POLRES,POLSEK,KODIM)

Setiap hari

5.

Mengarahkan semua tamu untuk melapor ke piket

Sesuai kebutuhan

6.

Melakukan pengontrolan semua ruangan kerja setelah jam kerja dan mengunci pintu yang belum terkunci oleh Satuan Pengamanan

Setiap hari

7.

Menyalakan lampu dimalam hari di luar ruangan seperlunya dilaksanakan oleh Petugas Pengamanan

Setiap hari

Mencatat dalam buku bagi pegawai atau pihak luar yang melaksanakan kegiatan di lingkungan kantor di luar jam kerja

Sesuai kebutuhan

(4)

Kebersihan

1.

Menyusun Uraian Tugas (job Description) Petugas Kebersihan dan Penanggung Jawab Petugas Kebersihan

1 hari kerja

2.

Mengontrol pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas

Setiap hari kerja

6. SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN No 1 A. 1.

2.

Uraian Kegiatan


Ket.

2

3

4

PENINGKATAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN Mengelola surat dinas penting yang telah didisposisi Ketua Pengadilan Negeri dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri : a. Surat yang diterima Sub Bagian /Urusan Kepegawaian dari disposisi Ketua Pengadilan Negeri dan Panitera/sekretaris diagenda pada buku surat masuk . b. Surat-surat yang memerlukan tindak lanjut mulai dari konsep, pengetikan dan koreksi oleh kepala sub bagian/urusan kepegawaian. c. Mengirimkan surat yang telah ditandatangani oleh KPN/Pansek baik melalui fax maupun melalui sub bagian/urusan umum. Pengelolaan file Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri

Hari itu juga 2 hari kerja 1 hari kerja

Setiap hari kerja


3.

Mengadakan inventarisasi jumlah data pegawai (Bezzeting) yang disusun pada akhir tahun anggaran , pengetikan jumlah data pegawai (Bezzeting) dan koreksi oleh Kasub Bag/Kaur Kepegawaian

4 hari kerja

4.

Penyusunan daftar urut kepengkatan (DUK) disusun pada akhir tahun anggaran, pengetikan daftar urut kepangkatan dan koreksi oleh Kasub Bag /Kaur Kepegawaian

4 hari kerja

5.

Penyusunan Daftar Urut Senioritas (DUS) Hakim Pengadilan Negeri

4 hari kerja

6.

Pembuatan lembar absensi daftar hadir dan daftar pulang Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri

Setiap hari kerja

7.

Perekapan absensi Hakim dan karyawan/karyawati Pengadilan Negeri : a. Pengumpulan daftar absensi dan pengetikan hasil perekapan absen b. Koreksi oleh Kasub Bag/Kaur Kepegawaian c. Penyerahan rekap absensi kepada Bagian Keuangan untuk uang makan dan uang remunerasi

2 hari kerja 1 hari kerja Tanggal 5 setiap bulannya

8.

Pembuatan Surat Keputusan mengenai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) setelah turun SK dari Pengadilan Tinggi Palembang

1 hari kerja

9.

Pembuatan Surat Keputusan mengenai Pengelola Keuangan , meliputi SK Pejabat Pembuat Komitmen , Pejabat Pengadaan , Panitia Pengadaan , Petugas Pengelola Anggaran Belanja Pegawai (PPABP) , SK Penguji Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) , SK Pengelola Keuangan , serta SK Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran

1 hari kerja

10.

Pembuatan SK Honorer (pramubakti, supir,satpam);

1 hari kerja

11.

Pembuat SK Hakim Pengawas Bidang dan Hakim Pengamat

Sesuai Kebutuhan

12

Membuat jadwal piket karyawan/karyawati setiap 3 (tiga) bulan sekali

1 hari kerja

B

PROSES PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT

1.

Meneliti kelengkapan berkas usulan,pengetikan usulan,dan koreksi oleh Kasub Bag/Kaur Kepegawaian

7 hari kerja

2.

Proses penomoran dan pengiriman berkas yang surat usulannya telah ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Negeri atau Panitera /Sekretaris Pengadilan Negeri

3 hari kerja

(1)

Kenaikan Pangkat Reguler

1.

Menyusun daftar Hakim dan Pegawai yang akan naik pangkat selama 1 (satu) tahun, dibuat pada akhir tahun

2 hari kerja

2.

Pengumpulan data Pendukung usulan Kenaikan Pangkat

5 hari kerja

3.

Koreksi oleh Kasub Bag/Kaur Kepegawaian terhadap usulan kenaikan pangkat reguler

3 hari kerja

(2)

Kenaikan Pangkat Penyesuian Ijazah

1.

Dibuat telaahan

2 hari kerja


2.

Dilakukan Baperjakat

Sesuai kebutuhan 2 hari kerja

3.

Pengetikan usulan dan koreksi Kasub Bag/Kaur Kepegawaian

4.

Mengirimkan usul kenaikan pangkat yang telah ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi Palembang

(3)

Kenaikan Pangkat Pilihan

1.

Dibuat telaahan

1 hari kerja

2.


Sesuai kebutuhan

3.


2 hari kerja

4.

Mengirimkan usul kenaikan pangkat yang telah ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi Palembang

2 hari kerja

(4)

Kenaikan Pangkat Pengabdian

1.

Pengumpulan data

5 hari kerja

2.

Meneruskan usul kenaikan pangkat

5 hari kerja

3.


3 hari kerja

4.

Mengirimkan usul kenaikan pangkat yang telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi Palembang

2 hari kerja

C

KENAIKAN GAJI BERKALA

1.

Menyusun daftar hadir hakim dan pegawai yang akan naik gaji berkala setiap akhir tahun

4 hari kerja

2.

Pembuatan SK kenaikan gaji berkala , dibuat 1 (satu) bulan sebelum TMT kenaikan gaji berkala

7 hari kerja

3.

Disampaikan kepada yang bersangkutan , pembuatan daftar gaji dan dimasukkan ke file yang bersangkutan

2 hari kerja

D

MUTASI HAKIM DAN PEGAWAI

1.

Membuat Surat Perintah Melaksanakan Tugas dan Surat Perintah Menduduki Jabatan

1 hari kerja

2.

Disampaikan kepada yang bersangkutan, Bendahara , dan dimasukkan ke file yang bersangkutan

2 hari kerja

E

USUL JABATAN

1.

Penelitian Dokumen dan dibuatkan telaahan

3 hari kerja

2.


Sesuai kebutuhan

3.

Mengirimkan usul kenaikan pangkat yang telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi Palembang

2 hari kerja

F

USUL PENSIUN

1.

Pengumpulan data dilakukan 6 bulan sebelum yang bersangkutan memasuki usia pensiun

2 hari kerja

5 hari kerja


2.

Mengirimkan usul pensiun yang telah ditandatangi oleh Ketua Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi Palembang

G

USULAN TANDA PENGHARGAAN SATYA LENCANA

1.

Pengumpulan data untuk Hakim dan Pegawai yang telah memasuki masa kerja selama 10 tahu,20 tahun dan 30 tahun dilakukan setiap tahun, dilakukan pada awal tahun

2.

Mengirimkan usulan tanda penghargaan satya lencana yang telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi Palembang

H

CUTI HAKIM DAN PEGAWAI

1.

Pengetikan surat cuti

2.

Mencatat pada buku agenda cuti

3.

Menyampaikan kepada yang bersangkutan dan arsip file yang bersangkutan

2 hari kerja

Setiap awal tahun 8 hari kerja


I

PEMBUATAN DP3

1.

Menyiapkan formulir DP3 , menyerahkan pada atasan langsung yang dinilai

2.

3.

Pengetikan/pembuatan DP3 : - Untuk Hakim, Pejabat Struktural, Panitera Pengganti dan Jurusita - Untuk pegawai diserahkan ke Sub Bagian/Urusan masingmasing Penandatanganan oleh Pejabat penilai, yang dinilai dan atasan pejabat penilai serta memasukkan kembali ke file yang bersangkutan tersebut

J.

HUKUMAN DISIPLIN

1.

Membuat laporan kepada Ketua PN

2.

Membuat surat tugas pemeriksaan dan diberikan kepada tim pemeriksa.

1 hari kerja

1 hari kerja 15 hari kerja 7 hari kerja 5 hari

1 hari kerja

3.

Membuat dan mengirim surat pemanggilan.

4.

Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa

2 hari kerja 3 hari kerja Sesuai kebutuhan

5.

Membuat laporan kepada Ketua PN serta tindak lanjut sesuai rekomendasi

2 hari kerja

7. SUB BAGIAN /URUSAN KEUANGAN No

Uraian Kegiatan


Ket.

1

2

3

4

A. 1.

PERENCANAAN ANGGARAN Membuat dan menyusun RKA-KL dan data pendukung kelengkapan untuk diserahkan ke Pengadilan Tinggi Palembang.

Bulan Februari


B.

ADMINISTRASI KEUANGAN

1.

Mengagedna surat masuk yang sudah didisposisi oleh Ketua PN/Pansek, diselesaikan sejak surat itu diterima.

Hari itu juga

2.

Surat keluar/jawaban surat.

1 hari kerja

3.

Membuat Berita Acara Rekonsiliasi.

1 hari kerja

4.

Membuat rekapitulasi gaji pegawai yang disampaikan ke bank.

2 hari kerja

C.

PELAKSANAAN ANGGARAN

(1)

Gaji Induk

1.

Membuat daftar gaji pegawai menggunakan aplikasi gaji dan menyusun kelengkapan daftar gaji ( SK kenaikan gaji berkala, SK Kenaikan pangkat, Tunjangan istri/anak dan SK mutasi ). Dilakukan setiap awal bulan.

3hari kerja

2.

Membuat faktur pajak/surat setoran pajak ( SSP ).

3.

Koreksi daftar gaji dan kelengkapannya.

4.

Pengajuan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) Daftar gaji dan kelengkapannya untuk ditandatangani oleh kuasa pengguna anggaran.

1 hari kerja

Membuat surat perintah membayar (SPM) dan surat setoran pajak (SSP) untuk ditandatangani oleh pejabat penandatanganan surat perintah membayar.

2 hari kerja


5.

6.

Mengantar SPM ke kantor pelayanan perbendaharaan Negara.

(2)

Gaji susulan

1.

Membuat daftar gaji susulan/kekurangan gaji pegawai menggunakan kelengkapan daftar gaji (SK Kenaikan berkala, SK kenaikan pangkat, tunjangan istri/anak, SK Mutasi )

1 hari kerja

3 hari kerja

2.

Membuat faktur pajak/surat setoran pajak (SSP)

3.

Koreksi daftar gaji susulan dan kelengkapannya

1 hari kerja

4.

Pengajuan daftar gaji susulan/kekurangan gaji dan kelengkapannya beserta Surat pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran

1 hari kerja

5.

Membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Setoran Pajak (SSP) untuk ditandatangani Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM)

6.

Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

(3)

Uang Kehormatan Hakim TIPIKOR dan Hakim Ad-Hoc TIPIKOR serta Hakim Ad-Hoc PHI (Khusus PN Klas I.A Palembang )

1.

Membuat daftar uang kehormatan Hakim TIPIKOR dan Hakim Ad-Hoc TIPIKOR serta Hakim Ad-Hoc PHI, dan menyusun kelengkapan daftar uang kehormatan

1 hari kerja

2 hari kerja

1 hari kerja

3 hari kerja


2.

Membuat faktur/Surat Setoran Pajak (SSP)

1 hari kerja

3.

Koreksi daftar uang kehormatan Hakim TIPIKOR dan Hakim Ad-Hoc TIPIKOR serta Hakim Ad-Hoc PHI dan kelengkapannya

1 hari kerja

Pengajuan Daftar Hakim TIPIKOR dan Hakim Ad-Hoc TIPIKOR dan Hakim Ad-Hoc PHI dan kelengkapannya beserta Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk ditandatangan oleh Kuasa Pengguna Anggaran

1 hari kerja

Membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Setoran Pajak (SSP) untuk ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM)

2 hari kerja

6.


Tanggal 10 setiap bulan

(4)

Uang Makan

1.

Membuat dan mengkoreksi Daftar Nominatif uang makan setelah mendapat rekapitulasi absensi dari Sub Bagian /Urusan Kepegawaian pada tanggal 5 setiap bulannya

2 hari kerja

2.

Membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

1 hari kerja

3.

Membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Setoran Pajak (SSP)

1 hari kerja

4.

Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM)

1 hari kerja

5.


1 hari kerja

(5)

Uang Lembur

1.

Membuat Surat Perintah Lembur yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

1 hari kerja

2.

Membuat Daftar Absen Lembur

2 hari kerja

3.

Penandatanganan oleh penerima/yang diperintah lembur dan disetujui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

4.

Pembuatan daftar nominatif uang lembur dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

1 hari kerja

5.

Penandatanganan daftar nominatif uang lembur dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

1 hari kerja

6.

Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Pembuatan Surat Setoran Pajak (SSP)

1 hari kerja

7.

Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM)

1 hari kerja

8.


1 hari kerja

(6)

Gaji ke -13

2 hari kerja

1.

Membuat daftar gaji ke-13 Hakim dan pegawai menggunakan aplikasi gaji dan kelengkapannya mengacu pada daftar gaji bulan Juni , dilaksanakan setelah ada Surat Edaran Menteri

3 hari kerja

4.

5.


Keuangan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) 2.

Membuat faktur pajak/Surat Setoran Pajak (SSP)

1 hari kerja

3.

Koreksi daftar gaji ke -13 dan kelengkapannya

1 hari kerja

4.

Pengajuan daftar gaji ke-13 dan kelengkapannya dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran

1 hari kerja

5.

Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Setoran Pajak (SSP) untuk ditandatangani oleh Kuasa Penggunaan Anggaran

1 hari kerja

6.

Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM)

1 hari kerja

7.


1 hari kerja

(7)

Remunerasi dan Pertanggungjawabannya

1.

Membuat daftar nominatif remunerasi Pengadilan Negeri berdasarkan rekapitulasi absen dari Sub Bagian /Urusan Kepegawaian , dilaksanakan setelah ada Surat perintah dari

3 hari kerja

Pengadilan Tinggi Palembang 2.

Koreksi daftar nominatif oleh bendahara pengeluaran dan kasubag/kaur keuangan.

1 hari kerja

3.

Penandatanganan rekapitulasi permintaan remunerasi PN oleh KPN dan KPA

1 hari kerja

4.

Mengirim rekapitulasi permintaan remunerasi Pengadilan Negeri Ke Pengadilan Tinggi Palembang

1 hari kerja

5.

Daftar Nominatif Remunerasi harus ditandatangani oleh setiap orang yang menerima remunerasi

7 hari kerja

6.

Penandatanganan rekapitulasi pertanggungjawaban permintaan remunerasi Pengadilan Negeri oleh Ketua PengadilanNgeri dan Kuasa Pengguna Anggaran

1 hari kerja

7.

Mengantar rekapitulasi pertanggungjawaban permintaan remunerasi Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi Palembang

1 hari kerja

(8).

Pengajuan Uang Persediaan

1.

Mengajukan permintaan Kartu Pengawas (Karwas) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai pertanggungjawaban kas di bendahara pengeluaran tahun lalu untuk syarat pengajuan uang persediaan (UP)

3 hari kerja

2.

Mengantar SPM ke KPPN

1 hari kerja

(9)

Tambahan Uang Persediaan

1.

Pembuatan surat permohonan permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang bersifat mendesak untuk menunjang Uang Persediaan yang tidak cukup

Sesuai kebutuhan

2.

Pembuatan surat permohonan permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diajukan ke kantor wilayah perbendaharaan Negara.

1 hari kerja


3.

Membuat SPM tambahan uang persediaan (TUP) dengan kelengkapannya.

1 hari kerja

4.


1 hari kerja

(10)

Pengajuan Ganti Uang Persediaan ( GUP)

1,

Mengajukan ganti uang persediaan (GUP) dan kelengkapannya.

2 hari kerja

2.


1 hari kerja

(11)

Pengajuan SPM Ls Membuat SPM Ls dan kelengkapannya

1 hari kerja


1 hari kerja

(12)

Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

1.

Menerima, membukukan dan menyetorkan penerimaan negara bukan pajak pada bank persepsi, dilaksanakan setelah bendahara penerima menerima uang dari bagian perdata.

Setiap hari

2.

Melaporkan pembukuan disertai bukti penyetoran untuk ditandatangani Pansek pada setiap penyetoran.

Setiap hari

3.

Melaporkan PNBP ke PT Palembang

Tanggal 5 setiap bulannya

D

PERTANGGUNGJAWABAN LAPORANKEUANGAN

(1)

Pelaporan bulanan Sitem Akuntansi Pengguna Anggaran (SAKPA)

1.

Pembuat laporan memasukkan data ke aplikasi setelah menerima bukti setoran dari bendahara pengeluaran dan bendahara penerima sesuai format dari KPPN.

1 hari kerja

2.

SPM yang telah disetujui oleh KPPN akan diterbitkan SP2D dan SP2D tersebut diinput ke aplikasi SAKPA

2 hari kerja

3.

Melakukan rekonsiliasi untukmenyamakan hasil belanja selama sebulan antara satker ke KPPN.

1 hari kerja

4.

Membuat laporan ke Korwil dan Ke KPKNL setelah menerima laporan SIMAK-BMN dari subag/urusanumum paling lambat tanggal 3 setiap bulannya.

1 hari kerja

5.

Mengantar laporan keuangan ke korwil, biro keuangan MARI, BUA dan Badan Pengawasan MARI paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.

1 hari kerja

(2)

Pelaporan keuangan setiap triwulan

1.

Laporan realisasi belanja pertriwulan Pembuatan laporan keuangan hasil realisasi belanja selama 3 bulan diantar/dikirim ke PT plg dan MARI

2 hari kerja

2.

Laporan PP No. 39 Tahun 2006 (Aplikasi Bappenas) pertriwulan : - Melakukan input data aplikasi PP no. 39 Tahun 2006 formulir A untuk PN dan penandatanganan oleh PPK. - Mengirim laporan aplikasi PP No. 39 Tahun 2006 ke Korwil

1 hari kerja

3.

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ( LAKIP) :

1 hari kerja


-

Pembuatan LAKIP.

-

Pengiriman ke PT Palembang.

E.

PENATAUSAHAAN DAN PENGAWASAN ANGGARAN.

(1)

Buku Kas Umum

1.

Buku kas umum pada awal tahun diberi penomoran setiap lembarnya dan diparaf oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

2.

Buku Kas Umum ditutup tiap bulannya dan ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

(2)

Buku Pembantu

1.

Buku pembantu kas tunai dibukukan pada setiap transaksi dan ditutup setiap bulan.

2.

Buku pembantu bank dibukukan pada setiap ada transaksi yang ada di rekening giro.

3.

Buku pembantu pajak dibukukan pada setiap transaksi/pembayaran surat setoran pajak (SSP).

(3)

Kuasa Pengguna Anggaran melakukan pemeriksaan terhadap buku kas umum, buku kas tunai, buku pembantu bank dan buku pembantu pajak sesuai kebutuhan.

Setiap akhir tahun 1 hari kerja


BAB III KEADAAN PERKARA

A. KEADAAN PERKARA PIDANA DAN TIPIKOR 1. Perkara Pidana Pengelolaan perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang tahun 2013 dilakukan dengan baik. Setiap bulannya data-data keadaan perkara pidana dilaporkan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum. Berikut data Rekapitulasi Perkara Pidana pada Peradilan Umum se-Wilayah Sumatera Selatan : Rekapitulasi Keadaan Perkara Pidana pada Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri (PN) di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2013 PIDANA BIASA NO

UNIT

SISA 2012

MASUK

PUTUS

PIDANA CEPAT SISA

SISA 2012

MASUK

PUTUS

SISA

1

PT Palembang

27

168

185

10

0

0

0

0

2

PN Palembang

292

1.956

1.904

344

0

25.309

25.309

0

3

PN Lubuk Linggau

97

820

775

142

0

7.018

7.018

0

4

PN Sekayu

159

838

853

144

0

113.286

113.286

0

5

PN Kayu Agung

75

625

609

91

0

5.580

5.580

0

6

PN Baturaja

92

684

664

112

0

7.771

7.771

0

7

PN Lahat

56

358

373

41

0

3.690

3.690

0

8

PN Muara Enim

76

457

449

84

0

874

874

0

9

PN Prabumulih

28

206

200

34

0

876

876

0

10

PN Pagar Alam

17

89

87

19

0

2.579

2.579

0

Data tersebut di atas dapat dijabarkan berdasarkan triwulan. Untuk selengkapnya dituangkan dalam tabel-tabel berikut :


1) Kompilasi Perkara Pidana Dan Triwulan I Wilayah PT Palembang SUMBER DAYA

BULAN JANUARI NO

SUMBER DAYA

BULAN FEBRUARI

MANUSIA

SATKER

SUMBER DAYA

BULAN MARET

MANUSIA

MANUSIA

SISA

MASUK

PUTUS

HAKIM

PP

JS

SISA

MASUK

PUTUS

HAKIM

PP

JS

SISA

MASUK

PUTUS

HAKIM

PP

JS

23

-

20

22

21

18

24

-

21

10

7

18

24

-

1

PT.Palembang

27

14

21

17

2

PN.Palembang

292

156

158

34

37

2

290

159

147

34

37

2

302

165

152

34

37

2

3

PN.Lubuklinggau

97

51

43

9

12

1

105

76

65

9

12

1

116

74

47

9

12

1

4

PN.Sekayu

159

41

88

9

12

1

112

76

55

9

12

1

133

80

57

9

12

1

5

PN.Kayu Agung

75

42

39

8

7

0

78

38

37

7

7

0

79

44

41

7

7

0

PN.Baturaja

92

54

66

7

12

1

80

44

48

7

9

1

76

52

43

7

12

1

6 7 8 9 10

PN. Muara Enim PN. Lahat PN.Prabumulih PN. Pagar Alam

76

17

50

7

12

0

43

31

27

7

12

0

47

43

19

7

12

0

56

22

23

6

9

1

55

23

22

6

9

1

56

35

27

6

9

1

28

9

19

9

11

0

20

18

10

9

11

0

28

6

12

9

11

0

17

2

5

7

5

0

14

5

9

7

5

0

10

6

6

7

5

0

2) Kompilasi Perkara Pidana Dan Triwulan II Wilayah PT Palembang N O

SUMBER DAYA

BULAN APRIL SATKER SISA

MASU

PUTU

HAKI

K

S

M

SUMBER DAYA

BULAN MEI

MANUSIA J

PP

S

SISA

MAS

PUTU

HAKI

UK

S

M

PP

SUMBER DAYA

BULAN JUNI

MANUSIA J S

SISA

MANUSIA

MASU

PUTU

HAKI

K

S

M

PP

JS

1

PT.Palembang

24

15

23

19

23

-

16

12

14

20

24

-

14

5

6

20

24

-

2

PN.Palembang

315

225

167

34

37

2

373

153

230

34

40

2

296

172

159

32

40

2

3

PN.Lubuklinggau

143

68

66

9

12

1

145

75

80

9

12

1

140

58

72

9

12

1

4

PN.Sekayu

156

79

64

9

12

1

171

76

88

9

12

1

159

88

70

9

12

1

5

PN.Kayu Agung

82

64

52

8

7

0

94

55

62

8

7

0

87

44

63

8

7

0

6

PN.Baturaja

85

83

58

7

12

1

110

56

71

7

12

1

95

45

39

7

12

1

7

PN. Muara Enim

71

36

25

7

12

0

82

39

54

7

12

0

67

32

33

7

12

0

8

PN. Lahat

64

48

41

6

9

1

71

39

43

6

9

1

67

25

42

6

9

1

9

PN.Prabumulih

22

23

26

9

11

0

19

12

11

9

11

0

20

21

14

9

11

0

10

PN. Pagar Alam

10

5

4

7

5

0

11

7

7

7

5

0

11

9

5

7

5

0

3) Kompilasi Perkara Pidana Triwulan III Wilayah PT Palembang N O

SUMBER DAYA

BULAN JULI SATKER SISA

M

PUTU

HAK

S

IM

PP

SUMBER DAYA

BULAN AGUSTUS

MANUSIA J S

SISA

MASU

PUTU

HAKI

K

S

M

PP

SUMBER DAYA

BULAN SEPTEMBER

MANUSIA J S

SISA

MASUK

MANUSIA

PUTU

HAK

S

IM

PP

JS

1

PT.Palembang

13

22

13

20

24

-

22

10

15

21

24

-

17

20

18

19

24

-

2

PN.Palembang

309

198

197

32

40

2

310

77

137

32

40

2

250

180

129

32

40

2

3

PN.Lubuklinggau

126

70

94

9

12

1

102

49

46

9

12

1

105

76

53

9

12

1

4

PN.Sekayu

177

90

121

9

12

1

146

32

42

9

12

1

136

65

69

9

12

1

5

PN.Kayu Agung

68

68

64

8

7

0

72

24

23

8

7

0

73

45

43

8

7

0

6

PN.Baturaja

101

56

79

7

12

1

78

35

38

7

12

1

75

76

46

7

12

1

7

PN. Muara Enim

66

68

32

8

12

0

102

14

23

8

12

0

93

34

64

8

12

0

8

PN. Lahat

50

26

39

8

9

1

37

16

30

8

9

1

23

36

11

8

9

1

9

PN.Prabumulih

27

31

32

9

11

0

26

4

8

9

11

0

22

19

19

9

11

0

10

PN. Pagar Alam

15

16

16

7

5

0

15

0

3

7

6

0

12

12

3

7

6

0


4) Kompilasi Perkara Pidana Triwulan IV Wilayah PT Palembang N

SUMBER DAYA

BULAN OKTOBER

SATKER

O

SUMBER DAYA

BULAN NOVEMBER

MANUSIA

SUMBER DAYA

BULAN DESEMBER

MANUSIA

MANUSIA

SISA

M

P

HK

PP

JS

SISA

M

P

HK

PP

JS

SISA

M

P

HK

PP

19

13

15

19

24

-

17

12

15

19

24

-

14

13

17

22

23

301

156

148

32

40

309

135

155

36

42

125

36

42

JS

1

PT.Palembang

2

PN.Palembang

3

PN.Lubuklinggau

128

91

72

9

12

1

147

84

65

9

12

1

166

48

72

9

12

1

4

PN.Sekayu

132

80

77

9

12

1

135

67

56

9

11

1

146

64

66

9

11

1

5

PN.Kayu Agung

75

52

53

8

7

0

74

82

66

11

7

0

90

67

66

9

7

0

6

PN.Baturaja

105

50

67

7

12

1

88

66

55

7

12

1

99

67

54

7

12

1

7

PN. Muara Enim

63

46

37

8

12

0

72

49

29

11

12

0

92

48

56

11

12

0

8

PN. Lahat

48

33

38

8

9

1

43

28

28

8

9

1

43

27

30

9

9

1

9

PN.Prabumulih

22

26

28

9

11

0

20

14

11

9

11

0

23

23

12

9

11

0

10

PN. Pagar Alam

21

4

13

7

6

0

12

9

8

7

6

0

13

14

8

8

7

0

2

2

289

18 0

2

5) Kompilasi Perkara Pidana Lalu Lintas Triwulan I Wilayah PT Palembang SUMBER DAYA

BULAN JANUARI NO

SATKER

SIS

M

A

P

Hk

PP

SUMBER DAYA

BULAN FEBRUARI

MANUSIA J

SIS

S

A

M

P

Hk

PP

SUMBER DAYA

BULAN MARET

MANUSIA J

SIS

S

A

MANUSIA

M

P

H

PP

JS

1

PT.Palembang

-

-

-

17

23

-

-

-

-

18

24

-

0

-

-

18

24

-

2

PN.Palembang

0

938

930

34

37

2

0

961

961

34

37

2

0

1520

1520

34

37

2

3

PN.Lubuklinggau

0

544

544

9

12

1

0

462

462

9

12

1

0

390

390

9

12

1

4

PN.Sekayu

0

100

100

9

12

1

0

290

290

9

12

1

0

265

265

9

12

1

5

PN.Kayu Agung

0

544

544

8

7

0

0

175

175

7

7

0

0

253

253

7

7

0

6

PN.Baturaja

0

243

243

7

12

1

0

257

257

7

9

1

0

269

269

7

12

1

7

PN. Muara Enim

0

70

70

7

12

0

0

9

9

7

12

0

0

25

25

7

12

0

8

PN. Lahat

0

184

184

6

9

1

0

173

173

6

9

1

0

262

262

6

9

1

9

PN.Prabumulih

0

46

46

9

11

0

0

32

32

9

11

0

0

5

5

9

11

0

10

PN. Pagar Alam

0

44

44

7

5

0

0

15

15

7

5

0

0

37

37

7

5

0

6) Kompilasi Perkara Pidana Lalulintas Triwulan II Wilayah PT Palembang BULAN APRIL NO

SATKER

SI SA

M

SUMBER DAYA MANUSIA

P

HK

PP

JS

SUMBER DAYA

BULAN MEI SI SA

M

P

HK

PP

SUMBER DAYA

BULAN JUNI

MANUSIA J

SIS

S

A

M

MANUSIA P

HK

PP

JS

1

PT.Palembang

-

-

-

19

23

-

-

-

-

20

24

-

-

-

-

20

24

-

2

PN.Palembang

0

1377

1377

34

37

2

0

1234

1234

34

40

2

0

599

599

32

40

2

3

PN.Lubuklinggau

0

792

792

9

12

1

0

496

496

9

12

1

0

167

167

9

12

1

4

PN.Sekayu

0

9546

9546

9

12

1

0

577

577

9

12

1

0

32

32

9

12

1

5

PN.Kayu Agung

0

792

792

8

7

0

0

350

350

8

7

0

0

76

76

8

7

0

6

PN.Baturaja

0

355

355

7

12

1

0

529

529

7

12

1

0

464

464

7

12

1

7

PN. Muara Enim

0

49

49

7

12

0

0

61

61

7

12

0

0

43

43

7

12

0

8

PN. Lahat

0

357

357

6

9

1

0

376

376

6

9

1

0

327

327

6

9

1

9

PN.Prabumulih

0

53

53

9

11

0

0

43

43

9

11

0

0

28

28

9

11

0

10

PN. Pagar Alam

0

80

80

7

5

0

0

84

84

7

5

0

0

28

28

7

5

0


7) Kompilasi Perkara Pidana Lalulintas Triwulan III Wilayah PT Palembang SUMBER DAYA

BULAN JULI NO

SATKER

SI SA

1

PT.Palembang

2

PN.Palembang

M

P

-

HK

PP

20

24

0

2126

2126

32

40

SUMBER DAYA

BULAN AGUSTUS

MANUSIA

SIS

JS

A

M

P

HK

PP

-

21

24

-

-

-

2

0

296 4

2964

32

40

SUMBER DAYA

BULAN SEPTEMBER

MANUSIA

SIS

JS

M

A

-

-

2

0

MANUSIA

P

HK 19

250 0

PP

24

2500

32

40

JS

2

3

PN.Lubuklinggau

0

937

937

9

12

1

0

148

148

9

12

1

0

463

463

9

12

1

4

PN.Sekayu

0

786

786

9

12

1

0

248

248

9

12

1

0

315

315

9

12

1

5

PN.Kayu Agung

0

702

702

8

7

0

0

280

280

8

7

0

0

406

406

8

7

0

6

PN.Baturaja

0

950

950

7

12

1

0

329

329

7

12

1

0

361

361

7

12

1

7

PN. Muara Enim

0

139

139

8

12

0

0

37

36

8

12

0

1

116

117

8

12

0

8

PN. Lahat

0

189

189

8

9

1

0

329

329

8

9

1

0

320

320

8

9

1

9

PN.Prabumulih

0

75

75

9

11

0

0

115

115

9

11

0

0

78

78

9

11

0

10

PN. Pagar Alam

0

566

566

7

5

0

0

252

252

7

6

0

0

486

486

7

6

0

8) Kompilasi Perkara Pidana Lalulintas Triwulan IV Wilayah PT Palembang SUMBER DAYA

BULAN OKTOBER NO

S

1

PT.Palembang

-

2

PN.Palembang

0

3

PN.Lubuklinggau

0

M

P

HK 19

2896

1190

2896

1190

32

PP

JS

24 40

9

12

SUMBER DAYA

BULAN NOVEMBER

MANUSIA

SATKER

S

M

-

-

2

0

1

P 12

5911

HK

15 591 1

0

852

852

19 36

PP 24 42

9

12

SUMBER DAYA

BULAN DESEMBER

MANUSIA SIS

JS

A -

-

2

0

1

0

M

MANUSIA HK

P -

2198

577

PP

JS

M -

2198

577

-

32

40

9

12

2

1

4

PN.Sekayu

0

359

359

9

12

1

0

588

588

9

11

1

0

1.045

.045

9

11

5

PN.Kayu Agung

0

516

516

8

7

0

0

737

737

11

7

0

0

1096

1096

9

7

0

6

PN.Baturaja

0

457

457

7

12

1

0

1649

7

12

1

0

1936

1936

7

12

1

7

PN. Muara Enim

0

66

66

8

12

0

0

66

66

11

12

0

0

193

193

11

12

0

8

PN. Lahat

0

401

401

8

9

1

0

28

27

8

9

1

0

482

482

9

9

1

9

PN.Prabumulih

0

52

52

9

11

0

0

133

133

9

11

0

0

216

216

9

11

10

PN. Pagar Alam

0

0

0

0

0

284

284

7

6

155

164 9

155

7

6

477

7

477

2. Perkara Tipikor Pengelolaan perkara Tipikor pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang tahun 2013 juga dilakukan dengan baik. Setiap bulannya data-data keadaan perkara perdata dilaporkan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum. Berikut data Rekapitulasi Perkara Tipikor pada Peradilan Umum se-Wilayah Sumatera Selatan :


6

1

0 0

Rekapitulasi Keadaan Perkara Tipikor pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2013 KEADAAN PERKARA TIPIKOR NO

SATKER

SISA 2011

MASUK

PUTUS

SISA 2012

1

Pengadilan Tinggi Palembang

3

12

10

2

2


12

53

46

19

Data tersebut di atas dapat dijabarkan berdasarkan triwulan. Untuk selengkapnya dituangkan dalam tabel-tabel berikut : 1) Kompilasi Perkara Tipikor Triwulan I Wilayah Pengadilan Tinggi Palembang NO

SATKER

SUMBER DAYA

BULAN JANUARI S

M

P

HK

SUMBER DAYA

BULAN FEBRUARI

MANUSIA PP

JS

S

M

P

HK

PP

JS

-

1

PT.Palembang

3

0

2

8

8

-

1

0

1

8

8

2

PN.Palembang

12

8

1

12

34

2

19

3

0

12

34

SUMBER DAYA

BULAN MARET

MANUSIA

MANUSIA

S

M

P

HK

0

0 5

0 0

8

8

-

12

35

2

22

PP

JS

KETERANGAN : S= sisa; M = masuk; P= putus; HK= hakim; PP=panitera pengganti; JS=juru sita

2) Kompilasi Perkara Tipikor Triwulan II Wilayah Pengadilan Tinggi Palembang NO

1

PT.Palembang

2

PN.Palembang

SUMBER DAYA

BULAN APRIL

SATKER

SUMBER DAYA

BULAN MEI

MANUSIA

SUMBER DAYA

BULAN JUNI

MANUSIA

MANUSIA

S

M

P

HK

PP

JS

S

M

P

HK

PP

JS

S

M

P

HK

PP

JS

0 27

0 3

0 12

8 12

8 35

2

0 18

3 4

0 5

11 12

16 35

2

3 17

5 0

2 4

12 12

16 35

2


3) Kompilasi Perkara Tipikor Triwulan III Wilayah Pengadilan Tinggi Palembang NO

S

1

PT.Palembang

2

PN.Palembang

SUMBER DAYA

BULAN JULI

SATKER

M

6 13

P

0 10

5 6

SUMBER DAYA

BULAN AGUSTUS

MANUSIA HK

PP

JS

S

12 13

16 36

2

1 17

M

P

1 7

BULAN SEPTEMBER

MANUSIA

0 4

HK

PP

JS

S

10 13

16 36

2

2 20

M

1 2

SUMBER DAYA MANUSIA

P

HK

PP

10 13

16 36

1 1

JS

2


4) Kompilasi Perkara Tipikor Triwulan IV Wilayah Pengadilan Tinggi Palembang NO

1

SATKER

PT.Palembang

BULAN OKTOBER

SUMBER DAYA

BULAN NOVEMBER

MANUSIA

SUMBER DAYA

BULAN

MANUSIA

DESEMBER

SUMBER DAYA MANUSIA

S

M

P

HK

PP

JS

S

M

P

HK

PP

JS

S

M

P

HK

PP

JS

1

0

1

10

15

-

1

0

1

10

15

-

0

2

0

10

15

-


2

PN.Palembang

21

2

6

13

37

2

17

9

6

13

37

2

20

0

1

13

37


B. KEADAAN PERKARA PERDATA DAN PHI Pengelolaan perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang tahun 2013 juga dilakukan dengan baik. Setiap bulannya data-data keadaan perkara perdata dilaporkan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum. Berikut data Rekapitulasi Perkara Perdata pada Peradilan Umum se-Wilayah Sumatera Selatan :

Rekapitulasi Keadaan Perkara Perdata pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2013 KEADAAN PERKARA PERDATA NO

SATKER

SISA 2011

MASUK

PUTUS

SISA 2012

1


35

127

135

27

2


85

203

197

91

3

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau

6

30

22

14

4


37

45

56

26

5


17

16

24

9

6


9

31

27

13

7


7

20

20

7

8


11

26

26

11

9


3

2

5

0

10


0

4

1

3

Data tersebut di atas dapat dijabarkan berdasarkan satuan kerja atau pengadilan dan dirinci setiap bulannya. Untuk selengkapnya dituangkan dalam tabel-tabel berikut : 1) NO

Kompilasi Perkara Perdata Dan Triwulan I Wilayah Pengadilan Tinggi Palembang SATKER

BULAN JANUARI S

M

P

SUMBER DAYA MANUSIA HK

PP

JS

BULAN FEBRUARI S

M

P

SUMBER DAYA

HK

PP

JS

SUMBER DAYA

BULAN MARET

MANUSIA S

M

MANUSIA P

HK

PP

JS


2

1

PT.Palembang

35

11

14

19

23

-

32

7

13

18

24

-

26

11

9

18

24

-

2

PN.Palembang

85

17

18

34

37

2

84

13

11

34

37

2

86

18

15

34

37

2

3

PN.Lubuklinggau

6

2

3

9

12

1

5

1

1

9

12

1

5

3

1

9

12

1

4

PN.Sekayu

37

6

4

9

12

1

39

4

4

9

12

1

39

3

8

9

12

1

5

PN.Kayu Agung

17

2

3

8

7

0

16

1

1

7

7

0

16

1

2

7

7

0

6

PN.Baturaja

9

8

1

7

12

1

16

1

5

7

12

1

12

4

3

7

12

1

7

PN. Muara Enim

11

3

1

7

12

0

13

5

1

7

12

0

17

1

1

7

12

0

8

PN. Lahat

7

4

2

6

9

1

9

2

2

6

9

1

9

2

2

6

9

1

9

PN.Prabumulih

3

0

0

9

11

0

3

1

2

9

11

0

2

0

0

9

11

0

10

PN. Pagar Alam

0

1

0

7

5

0

1

0

0

7

5

0

1

0

0

7

5

0


2) Kompilasi Perkara Perdata Triwulan II Wilayah Pengadilan Tinggi Palembang NO

SUMBER DAYA

BULAN APRIL

SATKER S

M

P

HK

SUMBER DAYA

BULAN MEII

MANUSIA PP

JS

S

M

P

HK

SUMBER DAYA

BULAN JUNI

MANUSIA PP

JS

S

M

MANUSIA P

HK

PP

JS

1

PT.Palembang

28

14

10

19

24

-

32

8

15

20

24

-

25

10

7

20

24

-

2

PN.Palembang

89

13

21

34

37

2

81

17

23

34

37

2

75

17

18

34

37

2

3

PN.Lubuklinggau

7

4

0

9

12

1

11

3

0

9

12

1

14

1

2

9

12

1

4

PN.Sekayu

34

2

2

9

12

1

34

4

5

9

12

1

33

4

4

9

12

1

5

PN.Kayu Agung

15

0

2

8

7

0

13

4

5

7

7

0

12

1

3

7

7

0

6

PN.Baturaja

13

4

3

7

12

1

14

1

1

7

12

1

14

1

1

7

12

1

7

PN. Muara Enim

17

0

1

7

12

0

16

2

1

7

12

0

17

0

1

7

12

0

8

PN. Lahat

9

1

1

6

9

1

9

0

2

6

9

1

7

3

4

6

9

1

9

PN.Prabumulih

2

1

2

9

11

0

1

0

0

9

11

0

1

0

0

9

11

0

10

PN. Pagar Alam

1

2

0

7

5

0

3

0

0

7

5

0

3

0

1

7

5

0


3) Kompilasi Perkara Perdata Triwulan III Wilayah Pengadilan Tinggi Palembang NO

SUMBER DAYA

BULAN JULI

SATKER S

M

P

HK

SUMBER DAYA

BULAN AGUSTUS

MANUSIA PP

JS

S

M

BULAN SEPTEMBER

MANUSIA

P

HK

PP

JS

S

M

P


PP

JS

1

PT.Palembang

28

14

12

20

24

-

30

5

16

21

24

-

19

5

17

19

24

-

2

PN.Palembang

74

17

19

32

40

2

72

13

8

32

40

2

77

30

10

32

40

2

3

PN.Lubuklinggau

13

2

6

9

12

1

9

2

1

9

12

1

10

2

2

9

12

1

4

PN.Sekayu

33

5

10

9

12

1

28

2

2

9

12

1

28

6

2

9

12

1

5

PN.Kayu Agung

10

2

2

8

7

0

10

0

2

8

7

0

8

2

1

8

7

0

6

PN.Baturaja

14

1

5

7

12

1

10

2

2

7

12

1

10

0

4

7

12

1

7

PN. Muara Enim

16

3

9

8

12

0

10

2

0

8

12

0

12

1

2

8

12

0

8

PN. Lahat

6

2

1

8

9

1

7

0

0

8

9

1

7

1

3

8

9

1

9

PN.Prabumulih

1

0

0

9

11

0

1

0

0

9

11

0

1

0

0

9

11

0

10

PN. Pagar Alam

2

1

0

7

5

0

3

0

0

7

5

0

3

0

0

7

6

0


4) Kompilasi Perkara Perdata Triwulan IV Wilayah Pengadilan Tinggi Palembang NO

SATKER

BULAN OKTOBER

SUMBER DAYA MANUSIA

BULAN NOVEMBER

SUMBER DAYA MANUSIA

BULAN DESEMBER

SUMBER DAYA MANUSIA


S

M

P

HK

PP

JS

S

M

P

HK

PP

JS

S

M

P

HK

PP

1

PT.Palembang

17

21

10

19

24

-

28

8

7

20

24

-

29

13

15

22

23

JS -

2

PN.Palembang

97

13

19

32

40

2

91

13

20

36

42

2

84

21

14

30

37

2

3

PN.Lubuklinggau

10

5

3

9

12

1

12

3

2

9

12

1

13

2

1

9

12

1

4

PN.Sekayu

32

6

9

9

12

1

29

3

1

9

11

1

31

1

6

9

11

1

5

PN.Kayu Agung

9

0

1

8

7

0

8

2

0

11

7

0

10

1

2

9

7

0

6

PN.Baturaja

6

4

1

7

12

1

9

2

0

5

12

1

11

3

1

5

12

1

7

PN. Muara Enim

11

1

2

8

12

0

10

5

5

11

12

0

10

3

2

11

12

0

8

PN. Lahat

5

0

0

8

9

1

5

2

2

8

9

1

5

3

1

9

9

1

9

PN.Prabumulih

1

0

1

9

11

0

0

0

0

9

11

0

0

0

0

9

11

0

10

PN. Pagar Alam

3

0

0

7

6

0

3

0

0

7

6

0

3

0

0

7

6

0


5) Kompilasi Perkara Perdata Permohonan Triwulan I Wilayah PT Palembang NO

SUMBER DAYA

BULAN JANUARI

SATKER

SUMBER DAYA

BULAN FEBRUARI

MANUSIA

BULAN MARET

MANUSIA

SUMBER DAYA MANUSIA

S

M

P

HK

PP

JS

S

M

P

HK

PP

JS

S

M

P

HK

PP

JS

1

PT.Palembang

-

-

-

19

23

-

-

-

-

18

24

-

-

-

-

18

24

-

2

PN.Palembang

101

113

151

34

37

2

63

108

103

34

37

2

68

150

127

34

37

2

3

PN.Lubuklinggau

46

153

51

9

12

1

41

144

180

9

12

1

5

53

47

9

12

1

4

PN.Sekayu

0

109

99

9

12

1

10

112

101

9

12

1

11

165

176

9

12

1

5

PN.Kayu Agung

8

28

29

8

7

0

7

19

20

7

7

0

6

17

15

7

7

0

6

PN.Baturaja

0

131

108

7

12

1

23

128

130

7

12

1

20

445

365

7

12

1

7

PN. Muara Enim

3

120

85

7

12

0

38

389

119

7

12

0

308

560

763

7

12

0

8

PN. Lahat

43

137

121

6

9

1

59

116

118

6

9

1

62

141

146

6

9

1

9

PN.Prabumulih

0

0

0

9

11

0

0

2

0

9

11

0

2

2

4

9

11

0

10

PN. Pagar Alam

8

17

18

7

5

0

7

18

16

7

5

0

9

32

30

7

5

0


6) Kompilasi Perkara Perdata Permohonan Triwulan II Wilayah PT Palembang NO

SUMBER DAYA

BULAN APRIL

SATKER

SUMBER DAYA

BULAN MEI

MANUSIA

SUMBER DAYA

BULAN JUNI

MANUSIA

MANUSIA

S

M

P

HK

PP

JS

S

M

P

HK

PP

JS

S

M

P

HK

PP

JS

1

PT.Palembang

-

-

-

19

24

-

-

-

-

20

24

-

-

-

-

20

24

-

2

PN.Palembang

91

172

185

34

37

2

78

13

76

34

37

2

15

12

17

34

37

2

3

PN.Lubuklinggau

12

60

55

9

12

1

17

9

26

9

12

1

0

1

1

9

12

1

4

PN.Sekayu

0

443

443

9

12

1

0

3

3

9

12

1

0

2

0

9

12

1

5

PN.Kayu Agung

8

17

20

8

7

0

5

0

3

7

7

0

2

0

2

7

7

0

6

PN.Baturaja

100

383

366

7

12

1

17

71

85

7

12

1

3

7

9

7

12

1

7

PN. Muara Enim

105

259

290

7

12

0

74

3

74

7

12

0

3

1

2

7

12

0

8

PN. Lahat

57

177

176

6

9

1

59

1

55

6

9

1

3

7

9

6

9

1

9

PN.Prabumulih

0

1

1

9

11

0

0

0

0

9

11

0

0

0

0

9

11

0

10

PN. Pagar Alam

11

47

46

7

5

0

12

9

19

7

5

0

2

5

7

7

5

0


7) Kompilasi Perkara Perdata Permohonan Triwulan III Wilayah PT Palembang NO

SUMBER DAYA

BULAN JULI

SATKER S

M

BULAN AGUSTUS

MANUSIA P

HK

PP

JS

S

M

P

SUMBER DAYA

BULAN SEPTEMBER

MANUSIA HK

PP

JS

S

M

P


PP


JS

1

PT.Palembang

-

-

-

20

24

-

-

-

-

21

24

-

-

-

-

19

24

-

2

PN.Palembang

10

8

10

32

40

2

8

2

4

32

40

2

6

7

7

32

40

2

3

PN.Lubuklinggau

0

5

5

9

12

1

8

2

4

9

12

1

1

2

3

9

12

1

4

PN.Sekayu

2

1

2

9

12

1

1

0

1

9

12

1

0

1

0

9

12

1

5

PN.Kayu Agung

0

0

0

8

7

0

0

0

0

8

7

0

0

1

1

8

7

0

6

PN.Baturaja

1

6

7

7

12

1

0

2

0

7

12

1

0

2

2

7

12

1

7

PN. Muara Enim

2

4

5

8

12

0

1

0

0

8

12

0

1

1

2

8

12

0

8

PN. Lahat

0

2

1

8

9

1

1

0

1

8

9

1

0

0

0

8

9

1

9

PN.Prabumulih

0

0

0

9

11

0

0

1

1

9

11

0

0

0

0

9

11

0

10

PN. Pagar Alam

0

0

0

7

5

0

0

1

1

7

5

0

0

2

0

7

6

0


8) Kompilasi Perkara Perdata Permohonan Triwulan IV Wilayah PT Palembang NO

SUMBER DAYA

BULAN OKTOBER

SATKER

SUMBER DAYA

BULAN NOVEMBER

MANUSIA

SUMBER DAYA

BULAN DESEMBER

MANUSIA

MANUSIA

S

M

P

HK

PP

JS

S

M

P

HK

PP

JS

S

M

P

HK

PP

JS

1

PT.Palembang

-

-

-

19

24

-

-

-

-

20

24

-

29

-

-

22

23

-

2

PN.Palembang

6

5

9

32

40

2

2

9

6

36

42

2

5

3

8

36

42

2

3

PN.Lubuklinggau

0

1

1

9

12

1

0

4

3

9

12

1

1

1

2

9

12

1

4

PN.Sekayu

1

3

4

9

12

1

0

1

0

9

11

1

1

1

1

9

11

1

5

PN.Kayu Agung

0

0

0

8

7

0

0

0

0

11

7

0

0

1

0

9

7

0

6

PN.Baturaja

0

4

4

7

12

1

0

3

3

7

12

1

0

4

4

7

12

1

7

PN. Muara Enim

0

1

0

8

12

0

1

0

1

11

12

0

0

0

0

11

12

0

8

PN. Lahat

0

1

1

8

9

1

0

0

0

8

9

1

0

0

0

9

9

1

9

PN.Prabumulih

0

1

1

9

11

0

0

0

0

9

11

0

0

0

0

9

11

0

10

PN. Pagar Alam

2

2

2

7

6

0

2

3

4

7

6

0

1

2

3

7

6

0


KEADAAN PERKARA PHI Pengelolaan perkara perdata pada Pengadilan Hubungan Industrial di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang tahun 2013 juga dilakukan dengan baik. Setiap bulannya data-data keadaan perkara perdata dilaporkan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum. Berikut data Rekapitulasi Perkara Perdata pada Peradilan Umum seWilayah Sumatera Selatan :

1) Kompilasi Perkara PHI Triwulan I Wilayah Pengadilan Tinggi Palembang NO

1

SATKER

PN..Palembang

SUMBER DAYA

BULAN JANUARI

SUMBER DAYA

BULAN FEBRUARI

MANUSIA

SUMBER DAYA

BULAN MARET

MANUSIA

MANUSIA

S

M

P

HK

PP

JS

S

M

P

HK

PP

JS

S

M

P

HK

PP

JS

6

0

2

13

23

2

4

2

2

13

23

2

4

1

2

13

25

2



2) Kompilasi Perkara PHI Triwulan II Wilayah Pengadilan Tinggi Palembang NO

1

SUMBER DAYA

BULAN APRIL

SATKER

PN.Palembang

SUMBER DAYA

BULAN MEI

MANUSIA

SUMBER DAYA

BULAN JUNI

MANUSIA

MANUSIA

S

M

P

HK

PP

JS

S

M

P

HK

PP

JS

S

M

P

HK

PP

JS

3

0

1

13

25

2

2

4

1

13

27

2

5

0

0

13

27

2


3) Kompilasi Perkara PHI Triwulan III Wilayah Pengadilan Tinggi Palembang NO

1

SUMBER DAYA

BULAN JULI

SATKER

PN.Palembang

SUMBER DAYA

BULAN AGUSTUS

MANUSIA

SUMBER DAYA

BULAN SEPTEMBER

MANUSIA

MANUSIA

S

M

P

HK

PP

JS

S

M

P

HK

PP

JS

S

M

P

HK

PP

JS

5

1

2

13

27

2

4

1

2

13

27

2

3

4

0

13

27

2


4) Kompilasi Perkara PHI Triwulan IV Wilayah Pengadilan Tinggi Palembang NO

1

SATKER

PN.Palembang

BULAN

SUMBER DAYA

OKTOBER

MANUSIA

SUMBER DAYA

BULAN NOVEMBER

SUMBER DAYA

BULAN DESEMBER

MANUSIA

MANUSIA

S

M

P

HK

PP

JS

S

M

P

HK

PP

JS

S

M

P

HK

PP

JS

7

4

4

13

27

2

7

-

5

13

27

2

2

6

1

13

27

2


C. KEUANGAN PERKARA PERDATA Pengelolaan keuangan biaya perkara perdata disetorkan ke Kas Negara melalui bank. Hal ini tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tanggal 23 Juli 2008. Administrasi Biaya Perkara Perdata dilaksanakan oleh Bendahara Kepaniteraan Perdata, dengan pelaporan melalui pesan singkat atau Short Message

Service (SMS) dan juga dilaporkan dalam Laporan Bulanan. Berikut

adalah

data

Rekapitulasi

Keuangan

Perkara

Perdata

pada

Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang :

Rekapitulasi Keuangan Perkara Perdata pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2013


NO

SALDO AWAL (Rp)

SATKER

1


2

PALEMBANG

3

LUBUKLINGGAU

4

SEKAYU

5

KAYU AGUNG

6

BATURAJA

7

LAHAT

8

MUARA ENIM

9

PRABUMULIH

10

PAGAR ALAM

PENERI MAAN (Rp)

PENGE LUARAN (Rp)

SALDO AKHIR (Rp)

765.309.929

640.135.000

551.999.000

853.445.929

104.782.300

234.621.000

194.872.000

144.531.300

117.569.340

429.078.000

446.121.000

100.526.340

68.487.900

106.957.000

109.142.600

66.302.300

64.907.304

313.326.000

303.939.750

74.293.554

70.104.000

189.080.000

233.801.850

25.382.150

58.808.500

216.423.000

208.680.000

66.551.500

8.670.590

10.914.000

17.485.990

2.098.600

938.000

34.346.000

32.442.000

2.842.000

Data tersebut di atas dapat dijabarkan berdasarkan satuan kerja atau pengadilan dan dirinci setiap bulannya. Untuk selengkapnya dituangkan dalam tabel-tabel berikut : 1) Pengadilan Tinggi Palembang Keuangan Perkara Perdata pada Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2013 BULAN

SALDO AWAL (Rp)

PENERIMA AN (Rp)

PENGELUARAN (Rp)

SALDO AKHIR (Rp)

Januari

5.280.500

1.650.000

2.100.000

4.830.500

Pebruari

4.830.500

1.050.000

1.950.500

3.930.500

Maret

3.930.500

1.650.000

1.350.000

4.230.500

April

4.230.500

2.100.000

1.500.000

4.830.500

Mei

4.830.500

1.200.000

2.250.000

3.780.500

Juni

3.780.500

1.500.000

1.050.000

4.230.500

Juli

4.230.500

2.100.000

1.800.000

4.530.500

Agustus

4.530.500

750.000

2.400.000

2.880.500

September

2.880.500

750.000

1.050.000

2.580.500

Oktober

2.580.500

3.150.000

1.500.000

4.230.500

Nopember

4.230.500

1.200.000

1.050.000

4.380.500

Desember

4.380.500

1.950.500

2.250.000

4.080.500

2) Pengadilan Negeri Palembang | 74 Laporan Tahunan 2013 Pengadilan Tinggi Palembang

Keuangan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Palembang Tahun 2013 BULAN

SALDO AWAL (Rp)

PENERIMA AN (Rp)

PENGELUARAN (Rp)

SALDO AKHIR (Rp)

Januari

765.309.929

69.325.000

52.069.000

782.565.929

Pebruari

782.565.929

43.922.000

47.618.000

778.869.929

Maret

778.869.929

43.598.000

59.972.000

762.495.929

April

762.495.929

72.562.000

66.156.000

768.901.929

Mei

768.901.929

46.260.000

40.570.000

774.591.929

Juni

774.591.929

45.654.000

35.594.000

784.651.929

Juli

784.651.929

60.681.000

50.450.000

794.882.929

Agustus

794.882.929

42.760.000

26.457.000

811.185.929

September

811.185.929

48.994.000

48.528.000

811.651.929

Oktober

811.651.929

66.388.000

54.771.000

823.268.929

Nopember

823.268.929

42.417.000

30.776.000

834.909.929

Desember

34.909.929

57.574.000

39.038.000

853.445.929

3) Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Keuangan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Tahun 2013 BULAN

SALDO AWAL (Rp)

PENERIMA AN (Rp)

PENGELUARAN (Rp)

SALDO AKHIR (Rp)

Januari

104.782.300

56.883.000

27.181.000

134.484.300

Pebruari

134.484.300

58.434.000

31.723.000

161.195.300

Maret

161.195.300

25.878.000

17.575.000

169.498.300

April

169.498.300

27.336.000

18.719.000

178.115.300

Mei

178.115.300

6.519.000

4.932.000

179.702.300

Juni

179.702.300

1.142.000

37.669.000

143.175.300

Juli

143.175.300

12.406.000

13.014.000

142.567.300

Agustus

142.567.300

5.465.000

10.460.000

137.572.300

September

137.572.300

4.494.000

4.548.000

137.518.300

Oktober

137.518.300

22.744.000

16.718.000

143.544.300

Nopember

144.864.300

8.417.000

3.860.000

149.421.300

Desember

149.421.300

4.903.000

9.793.000

144.531.300

4) Pengadilan Negeri Sekayu Keuangan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Sekayu Tahun 2013


BULAN

SALDO AWAL (Rp)

PENERIMA AN (Rp)

PENGELUARAN (Rp)

SALDO AKHIR (Rp)

Januari

17.569.340

48.114.000

49.047.000

116.636.340

Pebruari

16.636.340

37.747.000

57.990.000

96.393.340

Maret

96.393.340

44.964.000

31.831.000

109.526.340

April

109.526.340

83.374.000

99.877.000

93.023.340

Mei

93.023.340

24.297.000

64.439.000

52.881.340

Juni

52.881.340

14.685.000

14.952.000

52.614.340

Juli

52.614.340

18.959.000

20.348.000

51.225.340

Agustus

51.225.340

9.586.000

9.872.000

50.939.340

September

50.939.340

20.620.000

13.803.000

57.756.340

Oktober

57.756.340

47.932.000

24.567.000

81.121.340

Nopember

81.121.340

43.584.000

32.605.000

92.100.340

Desember

92.100.340

35.216.000

26.790.000

100.526.340

5) Pengadilan Negeri Kayu Agung Keuangan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Kayu Agung Tahun 2013 BULAN

SALDO AWAL (Rp)

PENERIMA AN (Rp)

PENGELUARAN (Rp)

SALDO AKHIR (Rp)

Januari

68.487.900

9.618.000

12.200.000

65.905.900

Pebruari

65.905.900

9.514.000

10.408.000

65.011.900

Maret

65.011.900

11.461.000

7.330.000

69.142.900

April

69.142.900

8.947.000

9.268.000

68.821.900

Mei

68.821.900

10.850.000

9.737.000

69.934.900

Juni

69.934.900

9.350.000

15.718.100

63.566.800

Juli

63.566.800

14.850.000

7.619.000

70.797.800

Agustus

70.797.800

6.187.000

7.051.000

69.933.800

September

69.933.800

9.400.000

3.292.000

76.041.800

Oktober

76.041.800

480.000

6.900.000

69.621.800

Nopember

69.621.800

7.750.000

11.060.000

66.311.800

Desember

66,311,800

8,550,000

8,559,500

66,302,300

6) Pengadilan Negeri Baturaja Keuangan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Baturaja Tahun 2013 BULAN

SALDO AWAL (Rp)

PENERIMA AN (Rp)

PENGELUARAN (Rp)

SALDO AKHIR (Rp)

Januari

64.907.304

45.739.000

39.514.000

71.132.304

Pebruari

71.132.304

31.109.000

32.468.000

69.773.304


Maret

69.773.304

79.074.000

64.364.000

84.483.304

April

84.483.304

72.201.000

69.668.100

87.016.204

Mei

87.016.204

20.672.000

25.451.750

82.236.454

Juni

82.236.454

8.623.000

8.773.000

82.086.454

Juli

82.086.454

1.927.000

3.157.000

80.856.454

Agustus

80.856.454

16.219.000

10.219.000

86.856.454

September

86.856.454

9.302.000

10.941.000

85.217.454

Oktober

85.217.454

10.418.000

12.114.000

83.521.454

Nopember

83.521.454

11.215.000

16.601.900

78.134.554

Desember

78.134.554

6.827.000

10.668.000

74.293.554

7) Pengadilan Negeri Lahat Keuangan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Lahat Tahun 2013 BULAN Januari

SALDO AWAL (Rp)

PENERIMA AN (Rp)

70.104.000

39.433.000

PENGELUARAN (Rp)

SALDO AKHIR (Rp)

48.377.850

61.159.150

Pebruari

61.159.150

30.569.000

30.585.000

61.143.150

Maret

61.143.150

34.393.000

36.418.000

59.118.150

April

59.118.150

45.623.000

47.641.000

57.100.150

Mei

57.100.150

3.150.000

8.516.000

51.734.150

Juni

51.734.150

10.623.000

7.968.000

54.389.150

Juli

54.389.150

4.748.000

6.367.000

52.770.150

Agustus

52.770.150

600.000

6.811.000

46.559.150

September

46.559.150

7.191.000

10.013.000

43.737.150

Oktober

43.737.150

2.593.000

16.696.000

29.634.150

Nopember

29.634.150

5.257.000

10.217.000

24.674.150

Desember

24,674,150

4,900,000

4,192,000

25,382,150

8) Pengadilan Negeri Muara Enim Keuangan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2013 BULAN

SALDO AWAL (Rp)

PENERIMA AN (Rp)

PENGELUARAN (Rp)

SALDO AKHIR (Rp)

Januari

58,808,500

18,651,000

17,952,500

59,507,000

Pebruari

59,507,000

44,091,000

27,796,000

75,802,000

Maret

75,802,000

52,936,000

60,270,000

68,468,000

April

68,468,000

33,265,000

36,017,000

65,716,000

Mei

65,716,000

5,239,000

9,385,500

61,569,500


Juni

61,569,500

11,201,000

12,618,000

60,152,500

Juli

60,152,500

7,092,000

5,769,000

61,475,500

Agustus

61,475,500

11,206,000

4,994,000

67,687,500

September

67,687,500

1,552,000

3,668,000

65,571,500

Oktober

65,571,500

17,243,000

21,263,000

61,551,500

Nopember

61,551,500

6,244,000

3,314,000

64,481,500

Desember

64,481,500

7,703,000

5,633,000

66,551,500

9) Pengadilan Negeri Prabumulih Keuangan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Prabumulih Tahun 2013

BULAN Januari

SALDO AWAL (Rp)

PENERIMA AN (Rp)

PENGELUARAN (Rp)

SALDO AKHIR (Rp)

8.670.590

400.000

1.590.000

7.480.590

Pebruari

7.480.590

3.338.000

1.967.000

8.851.590

Maret

8.851.590

402.000

2.859.000

6.394.590

April

6.394.590

782.000

1.156.000

6.020.590

Mei

6.020.590

-

55.000

5.965.590

Juni

5.965.590

-

330.000

5.635.590

Juli

5.635.590

4.991.000

2.152.430

8.474.160

Agustus

8.474.160

-

-

8.474.160

September

8.474.160

-

290.000

8.184.160

Oktober

8.184.160

1.001.000

707.000

8.478.160

Nopember

8.478.160

-

3.378.000

5.100.160

Desember

5.100.160

-

3.001.560

2.098.600

10) Pengadilan Negeri Pagar Alam Keuangan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Pagar ALam Tahun 2013 BULAN Januari Pebruari

SALDO AWAL (Rp)

PENERIMA AN (Rp)

PENGELUARAN (Rp)

SALDO AKHIR (Rp)

938.000

3.488.000

3.163.000

1.263.000

1.263.000

2.363.000

3.216.000

410.000

Maret

410.000

4.087.000

4.115.000

382.000

April

382.000

12.459.000

5.726.000

7.115.000


Mei

7.115.000

1.044.000

2.854.000

5.305.000

Juni

5.305.000

1.895.000

1.088.000

6.112.000

Juli

6.112.000

800.000

3.355.000

3.557.000

Agustus

3.557.000

2.116.000

3.031.000

2.642.000

September

2.642.000

207.000

1.785.000

1.064.000

Oktober

1.064.000

707.000

357.000

1.414.000

Nopember

1.414.000

1.398.000

1.709.000

1.103.000

Desember

1.103.000

3.782.000

2.043.000

2.842.000

D. MINUTASI PERKARA PIDANA Minutasi perkara pidana pada tahun 2012, secara umum di Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang sudah cukup baik, karena perkara yang diputus dengan yang diminutasi hampir seimbang. Sehingga pada akhir tahun, tunggakan minutasi relatif kecil, bahkan berkurang dari tahun sebelumnya. Berikut data minutasi perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang : Rekapitulasi Minutasi Perkara Pidana pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2013 NO

SATKER

SISA 2012

PERKARA PUTUS

MINUTASI

SISA 2013

1


3

184

180

7

2


230

1904

1980

154

3


0

775

752

23

4


63

853

793

123

5


0

609

605

4

6


111

664

706

69

7


28

373

356

45

8


0

449

299

150

9


15

200

212

3

10


5

87

80

12

11

Pengadilan

0

10

10

0

Tipikor

Tingkat

Banding


Palembang 12

Pengadilan Palembang

Tipikor

Tingkat

Pertama

2

46

39

9

Data tersebut di atas dapat dijabarkan berdasarkan satuan kerja atau pengadilan dan dirinci setiap bulannya. Untuk selengkapnya dituangkan dalam tabel-tabel berikut : 1) Pengadilan Tinggi Palembang Minutasi Perkara Pidana pada Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2013 BULAN

SISA BLN LALU

PERKARA PUTUS

MINUTASI

SISA

Januari

3

21

15

9

Pebruari

9

21

21

9

Maret

9

7

15

1

April

1

23

14

10

Mei

10

14

21

3

Juni

3

6

9

0

Juli

0

13

10

3

Agustus

3

15

16

2

September

2

18

14

6

Oktober

6

15

17

4

Nopember

4

15

12

7

Desember

7

17

17

7

2) Pengadilan Negeri Palembang Minutasi Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Palembang Tahun 2012 BULAN

SISA BLN LALU

PERKARA PUTUS

MINUTASI

SISA 2011

Januari

230

158

159

229

Pebruari

229

147

210

166

Maret

166

152

159

159

April

159

167

163

163

Mei

163

230

220

173

Juni

173

159

245

87


Juli

87

197

120

164

Agustus

164

137

130

171

September

171

129

139

161

Oktober

161

148

121

188

Nopember

188

155

206

137

Desember

137

125

108

154

3) Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Minutasi Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Tahun 2013 BULAN

SISA BLN LALU

PERKARA PUTUS

MINUTASI

SISA 2012

Januari

0

43

25

18

Pebruari

18

65

62

21

Maret

21

47

68

0

April

0

66

37

29

Mei

29

80

90

19

Juni

19

72

66

25

Juli

25

94

95

24

Agustus

24

46

51

19

September

19

53

62

10

Oktober

10

72

62

20

Nopember

20

65

62

23

Desember

23

72

72

23

4) Pengadilan Negeri Sekayu Minutasi Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Sekayu Tahun 2013 BULAN

SISA BLN LALU

PERKARA PUTUS

MINUTASI

SISA 2011

Januari

63

88

88

63

Pebruari

63

55

55

63

Maret

63

57

57

63

April

63

64

64

63

Mei

63

88

25

126

Juni

126

70

100

96


Juli

96

121

112

105

Agustus

105

42

23

124

September

124

69

66

127

Oktober

127

77

77

127

Nopember

127

56

49

134

Desember

134

66

77

123

5) Pengadilan Negeri Kayu Agung Minutasi Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Kayu Agung Tahun 2013 BULAN

SISA BLN LALU

PERKARA PUTUS

MINUTASI

SISA 2011

Januari

0

39

27

12

Pebruari

12

37

43

6

Maret

6

41

42

5

April

5

52

36

21

Mei

21

62

81

2

Juni

2

63

57

8

Juli

8

64

56

16

Agustus

16

23

39

0

September

0

43

42

1

Oktober

1

53

47

7

Nopember

7

66

69

4

Desember

4

66

66

4

6) Pengadilan Negeri Baturaja Minutasi Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Baturaja Tahun 2013 BULAN Januari

SISA BLN LALU

PERKARA PUTUS

MINUTASI

SISA 2012

111

66

120

57

Pebruari

57

48

56

49

Maret

49

43

27

65

April

65

58

44

79

Mei

79

71

78

72

Juni

72

39

32

79


Juli

79

79

57

101

Agustus

101

38

89

50

September

50

46

63

33

Oktober

33

67

48

52

Nopember

52

55

61

46

Desember

46

54

31

69

7) Pengadilan Negeri Lahat Minutasi Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Lahat Tahun 2013 BULAN

SISA BLN LALU

PERKARA PUTUS

MINUTASI

SISA 2012

Januari

28

23

14

37

Pebruari

37

22

25

34

Maret

34

27

5

56

April

56

41

42

55

Mei

55

43

37

61

Juni

61

42

21

82

Juli

82

39

27

94

Agustus

94

30

49

75

September

75

11

11

75

Oktober

75

38

56

57

Nopember

57

28

40

45

Desember

45

29

29

45

8) Pengadilan Negeri Muara Enim Minutasi Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2013 BULAN

SISA BLN LALU

PERKARA PUTUS

MINUTASI

SISA 2012

Januari

0

50

0

50

Pebruari

50

27

20

57

Maret

57

19

10

66

April

66

25

1

90

Mei

90

54

83

61

Juni

61

33

6

88


Juli

88

32

18

102

Agustus

102

23

15

110

September

110

64

41

133

Oktober

133

37

14

156

Nopember

156

29

55

130

Desember

130

56

36

150

9) Pengadilan Negeri Prabumulih Minutasi Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Prabumulih Tahun 2013 BULAN

SISA BLN LALU

PERKARA PUTUS

MINUTASI

SISA 2012

Januari

15

17

11

21

Pebruari

21

10

7

24

Maret

24

12

19

17

April

17

26

19

24

Mei

24

11

26

9

Juni

9

14

16

7

Juli

7

32

15

24

Agustus

24

8

13

19

September

19

19

20

18

Oktober

18

28

29

17

Nopember

17

11

23

5

Desember

5

12

14

3

10) Pengadilan Negeri Pagar Alam Minutasi Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Pagar Alam Tahun 2013 BULAN

SISA BLN LALU

PERKARA PUTUS

MINUTASI

SISA 2012

Januari

5

5

0

10

Pebruari

10

9

0

19

Maret

19

6

5

20

April

20

4

1

23


Mei

23

7

11

19

Juni

19

5

22

2

Juli

2

16

1

17

Agustus

17

3

3

17

September

17

3

9

11

Oktober

11

13

1

23

Nopember

23

8

5

26

Desember

26

8

22

12

11) Pengadilan Tipikor Tingkat Banding Palembang Minutasi Perkara pada Pengadilan Tipikor Tingkat Banding Tahun 2013 BULAN

SISA BLN LALU

PERKARA PUTUS

MINUTASI

SISA 2012

Januari

0

2

2

0

Pebruari

0

1

1

0

Maret

0

0

0

0

April

0

0

0

0

Mei

0

0

0

0

Juni

0

2

1

1

Juli

1

5

3

3

Agustus

3

0

3

0

September

0

1

1

0

Oktober

0

1

1

0

Nopember

0

1

1

0

Desember

0

0

0

0

12) Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama Palembang Minutasi Perkara pada Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama Tahun 2013 BULAN

SISA BLN LALU

PERKARA PUTUS

MINUTASI

SISA 2012

Januari

2

1

2

1

Pebruari

1

0

0

1

Maret

1

0

1

0

April

0

12

4

8

Mei

8

5

7

6

Juni

6

4

5

5


Juli

5

6

1

10

Agustus

10

4

3

11

September

11

1

5

7

Oktober

7

6

2

11

Nopember

11

6

5

12

Desember

12

1

4

9

E. MINUTASI PERKARA PERDATA Minutasi perkara perdata pada tahun 2013, secara umum di Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang juga sudah cukup baik, karena perkara yang diputus dengan yang diminutasi hampir seimbang. Sehingga pada akhir tahun, tunggakan minutasi relatif kecil, bahkan berkurang dari tahun sebelumnya. Berikut data minutasi perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang :

Rekapitulasi Minutasi Perkara Perdata pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2013 NO

SATKER

SISA 2012

PERKARA PUTUS

MINUTASI

SISA 2013

1


0

85

83

2

2


45

197

208

34

3


0

22

22

0

4


0

56

56

0

5


6

24

30

0

6


9

27

33

3

7


4

20

18

6

8


0

26

15

11

9


0

5

5

0

10


0

1

1

0

11

Pengadilan Palembang

3

22

19

6

Hubungan

Industrial


Data tersebut di atas dapat dijabarkan berdasarkan satuan kerja atau pengadilan dan dirinci setiap bulannya. Untuk selengkapnya dituangkan dalam tabel-tabel berikut :

1) Pengadilan Tinggi Palembang Minutasi Perkara Perdata pada Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2013 BULAN

SISA BLN LALU

PERKARA PUTUS

MINUTASI

SISA 2012

Januari

0

15

15

0

Pebruari

0

13

13

0

Maret

0

9

9

0

April

0

10

3

7

Mei

7

15

17

5

Juni

5

7

8

4

Juli

4

12

11

5

Agustus

5

16

15

6

September

6

7

8

5

Oktober

5

10

13

2

Nopember

2

7

7

2

Desember

2

15

8

9

2) Pengadilan Negeri Palembang Tabel III.E.3 Minutasi Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Palembang Tahun 2013 BULAN

SISA 2012

PERKARA PUTUS

MINUTASI

SISA 2013

Januari

45

18

20

43

Pebruari

43

12

15

40

Maret

40

15

26

29

April

29

21

24

26

Mei

26

23

20

29


Juni

29

18

16

31

Juli

31

19

13

37

Agustus

37

8

9

36

September

36

10

13

33

Oktober

33

19

9

43

Nopember

43

20

24

39

Desember

39

14

19

34

3) Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Minutasi Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Tahun 2013 BULAN

4)

SISA 2012

PERKARA PUTUS

MINUTASI

SISA 2013

Januari

0

3

3

0

Pebruari

0

1

0

1

Maret

1

1

2

0

April

0

0

0

0

Mei

0

0

0

0

Juni

0

2

2

0

Juli

0

6

6

0

Agustus

0

1

1

0

September

0

2

2

0

Oktober

0

3

3

0

Nopember

0

2

2

0

Desember

0

1

1

0

Pengadilan Negeri Sekayu Minutasi Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Sekayu Tahun 2013 BULAN

SISA 2011

PERKARA PUTUS

MINUTASI

SISA 2012

Januari

0

4

4

0

Pebruari

0

3

3

0

Maret

0

8

8

0

April

0

2

2

0

Mei

0

5

5

0


Juni

0

4

4

0

Juli

0

10

10

0

Agustus

0

2

2

0

September

0

2

2

0

Oktober

0

9

9

0

Nopember

0

1

1

0

Desember

0

6

6

0

5) Pengadilan Negeri Kayu Agung Minutasi Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Kayu Agung Tahun 2013 BULAN

SISA 2011

PERKARA PUTUS

MINUTASI

SISA 2012

Januari

6

3

7

2

Pebruari

2

1

2

1

Maret

1

2

3

0

April

0

2

0

2

Mei

2

5

2

5

Juni

5

3

8

0

Juli

0

2

2

0

Agustus

0

2

2

0

September

0

1

1

0

Oktober

0

1

1

0

Nopember

0

0

0

0

Desember

0

2

2

0

6) Pengadilan Negeri Baturaja Minutasi Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Baturaja Tahun 2013 BULAN Januari Pebruari Maret April Mei

SISA 2011

PERKARA PUTUS

MINUTASI

SISA 2012

9

1

2

8

8

5

0

13

13

3

8

8

8

3

0

11

11

1

2

10


Juni Juli

10

1

4

7

7

5

7

5

Agustus

5

2

2

5

September

5

4

4

5

5

1

3

3

3

0

0

3

3

1

1

3

Oktober Nopember Desember

7) Pengadilan Negeri Lahat Minutasi Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Lahat Tahun 2013 BULAN

SISA 2011

PERKARA PUTUS

MINUTASI

SISA 2012

Januari

4

2

5

1

Pebruari

1

2

1

2

Maret

2

2

2

2

April

2

1

0

3

Mei

3

2

3

2

Juni

2

4

2

4

Juli

4

1

4

1

Agustus

1

0

0

1

September

1

3

0

4

Oktober

4

0

0

4

Nopember

4

2

0

6

Desember

6

1

7

0

8) Pengadilan Negeri Muara Enim Minutasi Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2013 BULAN

SISA 2011

PERKARA PUTUS

MINUTASI

SISA 2012

Januari

0

1

1

0

Pebruari

0

1

1

0

Maret

0

1

1

0

April

0

1

1

0


Mei

0

1

0

1

Juni

1

1

0

2

Juli

2

9

0

11

Agustus

11

0

3

8

September

8

2

2

8

Oktober

8

2

0

10

Nopember

10

5

0

15

Desember

15

2

2

15

9) Pengadilan Negeri Prabumulih Minutasi Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Prabumulih Tahun 2013 BULAN

SISA 2011

PERKARA PUTUS

MINUTASI

SISA 2012

Januari

0

0

0

0

Pebruari

0

2

0

2

Maret

2

0

0

2

April

2

2

2

2

Mei

2

0

1

1

Juni

1

0

0

1

Juli

1

0

1

0

Agustus

0

0

0

0

September

0

0

0

0

Oktober

0

1

1

0

Nopember

0

0

0

0

Desember

0

0

0

0

10) Pengadilan Negeri Pagar Alam Minutasi Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Pagar Alam Tahun 2013 BULAN

SISA 2011

PERKARA PUTUS

MINUTASI

SISA 2012

Januari

0

0

0

0

Pebruari

0

0

0

0

Maret

0

0

0

0

April

0

0

0

0


Mei

0

0

0

0

Juni

0

1

0

1

Juli

1

0

1

0

Agustus

0

0

0

0

September

0

0

0

0

Oktober

0

0

0

0

Nopember

0

0

0

0

Desember

0

0

0

0

11) Pengadilan Hubungan Industrial Palembang Minutasi Perkara pada Pengadilan Hubungan Industrial Palembang Tahun 2013 BULAN

SISA 2011

PERKARA PUTUS

MINUTASI

SISA 2012

Januari

3

2

4

1

Pebruari

1

2

2

1

Maret

1

2

1

2

April

2

1

3

0

Mei

0

1

1

0

Juni

0

0

0

0

Juli

0

2

2

0

Agustus

0

2

2

0

September

0

0

0

0

Oktober

0

4

4

0

Nopember

0

5

0

0

Desember

0

1

0

1

BAB IV PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan

merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjaga dan

mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan baik sesuai dengan

rencana

dan

aturan

yang

berlaku.

Pengawasan

dilaksanakan

untuk


memperoleh informasi apakah penyelenggaraan tehnis peradilan, pengelolaan, administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dilingkungan Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri seSumatera Selatan dalam melaksanakan pengawasan berpedoman pada SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan dilingkungan lembaga peradilan. Dilingkungan Pengadilan tingkat banding pelaksanaan pengawasan melekat wewenang dan tanggung jawab pengawasan berada pada : -

Pimpinan Pengadilan Tinggi Palembang

-

Seluruh Pejabat Kepaniteraan

-

Seluruh Pejabat Struktural dilingkungan Pengadilan Tinggi Palembang Dilingkungan Pengadilan Tingkat pertama pelaksanaan pengawasan melekat,

wewenang dan tanggung jawab pengawasan berada pada : -

Pimpinan Pengadilan Negeri

-

Seluruh Pejabat Kepaniteraan

-

Seluruh Pejabat Struktural dilingkungan Pengadilan Negeri se- Sumatera Selatan Pada tahun 2013 telah dilakukan pengawasan reguler terhadap Pengadilan

Negeri se- Sumatera Selatan dan pengawasan bidang-bidang oleh Hakim pengawas bidang di Pengadilan Tinggi Palembang. Pelaksanaan pengawasan reguler dilakukan dengan teknik pemeriksaan, monitoring, dan pembinaan yang mencakup seluruh manajemen pengadilan, Administrasi Persidangan, Administrasi Perkara, Administrasi Umum, dan pelayanan


publik, sedangkan pelaksanaan pengawasan kasus dilakukan berdasarkan dari pengaduan dan laporan pihak ketiga.

1. Pengawasan Reguler tahun 2013 meliputi Pengadilan Negeri se- Sumatera Selatan No

Satuan Kerja

Tanggal

Tim Pengawas

1.


21 s/d 23 Mei 2013

1. H. M. Daud Ahmad, SH MH 2. H. Hanifah Hidayat Noor SH. MH. 3. Drs. Fachruddin Zen, SH. MH 4. Khopirul Munawar, ST. SH

2.


22 s/d 23 Mei 2013

1. Respatun Wisnu Wqardoyo, SH 2. Johny Santosa, SH. MH 3. Supriandi Anwar, SH. MH 4. Rahmat Juniansyah

3.


22 s/d 23 Mei 2013

1. Binsar Pamopo Pakpahan, SH. MH 2. Johanes Suhadi, SH 3. Vivi Yulianita, SE. SH. MM 4. Bastari, SH

4.


18 s/d 19 April 2011

1. 2. 3. 4. 5. 6.

5.


27 s/d 28 Mei 2013

1. Torang H. Tampubolon, SH. MH 2. Drs. H. Panusunan Harahap, SH. MH 3. Heri Mendisben, SH. MH 4. Madya Prasetya Mulya, SH

6.


28 s/d 29 Mei 2013

1. H. Arwan Byrin, SH. MH 2. Bantu Ginting, SH 3. Pramodana K. Kusumah Atmadja, SH. M. Hum. 4. Asbi, SH 5. Mgs M. Yusuf, SH

7.


29 s/d 30 Mei 2013

1. 2. 3. 4.

8.


04 s/d 05 Juni 2013

1. 2. 3. 4. 5.

Silvester Djuma, SH Binsar Pamopo P,SH,MH Heri Mendisben, SH, MH Ponijan, SH Asnawi, SH Widya Susitawati, STP

Mulijanto, SH John Piter, SH. MH Sri Sarwono, SH. MH Eka Sri Rejeki, SH. MH

H. Arwan Byrin, SH. MH Ponis Tarigan, SH Binsar Pamopo P,SH,MH John Piter, SH. MH Pramodana K. Kusumah Atmadja, SH. M. Hum. 6. Drs. H. Panusunan Harahap, SH. MH 7. Neva Atina Mona, SH. MH


8. Ponijan, SH 9. Asnawi, SH. MH 9.


10 s/d 11 Juni 2013

1. 2. 3. 4.

Hj. Nurlela Katun, SH. MH Daniel Rimpan, SH Wartono, SH Fatmayeni, S. Kom.

10.


25 s/d 27 Juni 2013

1. 2. 3. 4.

Syafwan Zubir, SH. M. Hum. H. Marsup. SH Ibrohim, SH Khoirul Munawar, ST. SH

2. Data Hakim Tinggi Pengawas Daerah No.

Satuan Kerja

Pengawas

1.


1. 2. 3. 4. 5. 6.

H. Adam Hidayat A, SH, MH Hj. Nurlela Katun, SH, MH Torang H Tampubolon, SH, MH Mulijanto, SH, MH Jhon Piter, SH, MH Pramodana K Kusumah Atmadja, SH, M.Hum

2.


1. 2.

Syafwan Zubir, SH, M.Hum H. Marsup, SH

3.


1. 2.

Mulijanto, SH, MH Jhon Piter, SH, MH

4.


1. 2.

Anwar M. Noer, SH Johanes Suhadi, SH

5.


1. 2.

Daniel Rimpan, SH Arifin Edi Suryanto, SH

6.


1. 2.

Bantu Ginting, SH Pramodana K Kusumah Atmadja, SH, M.Hum

7.


1. 2. 3.

Hj. Nurlela Katun, SH, MH Mulijanto, SH, MH P. Manalu Rambe, SH, MH

8.


1. 2.

Respatun Wisnu Wardoyo, SH H. Marsup, SH

9.

Pengadilan Negeri Pagaralam

1.

H.M Daud Ahmad, SH, MH

2.

H. Hanifah Hidayat Noor, SH, MH

3. Data Hakim Tinggi Pengawas Bidang Kepaniteraan dan kesekretariatan

No.

Bidang

Pengawas


1.

PERDATA

1. 2. 3.

Bantu Ginting, SH Hanifah Hidayat Noor, SH, MH Jhon Piter, SH

2.

PIDANA

1. 2. 3.

Mulijanto, SH, MH Johny Santosa, SH, MH Pramodana K Kusumah Atmadja, SH, M.Hum

3.

HUKUM/JURU BICARA & HUMAS

1. 2.

Bantu Ginting, SH Respatun Wisnu Wardoyo, SH

4.

UMUM

1. 2. 3.

H. M Daud Ahmad, SH, MH Torang H Tampubolon, SH, MH H. Marsup, SH

5.

KEUANGAN

1. 2. 3.

Hj. Nurlela Katun, SH, MH Syafwan Zubir, SH, MH P. Manalu Rambe, SH, MH

6.

KEPEGAWAIAN

1. 2. 3.

H. Abdullah, SH Anwar M. Noer, SH Danil Rimpan, SH

Pengawasan

dan pembinaan yang dilakukan Pengadilan Tinggi Palembang

meliputi bidang admnistrasi perkara dan administrasi kesekretariatan. Dari hasil pengawasan yang dilakukan sudah barang tentu terdapat temuan-temuan, namun pemeriksaan dan pengawasan tersebut bukanlah bertujuan untuk mencari kesalahan akan tetapi bagaimana meluruskan kesalahan-kesalahan tersebut dimasa mendatang, temuan-temuan ini disampaikan oleh Tim Pengawas baik secara lisan maupun tertulis dalam bentuk koreksi dan perbaikan dan penyempurnaan dari pelaksanaan tugas sehari-hari di Pengadilan Tingkat Pertama se Sumatera Selatan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. SUMBER DAYA MANUSIA Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berkualitas akan sangat menentukan untuk mencapai visi dan misi Mahkamah Agung kedepan. Pegawai di


Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri se- Sumatera Selatan dapat dibedakan atas pegawai teknis dan pegawai non teknis. Pegawai teknis pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri se- Sumatera Selatan meliputi : Hakim, Panitera, dan Jurusita. Pegawai teknis ini bertugas mengerjakan tugas dan teknis peradilan seperti administrasi peradilan. Pegawai non teknis merupakan supporting staff yang memberikan dukungan bagi pegawai teknis peradilan dalam pelaksanaan tugas, pegawai teknis dan pegawai non teknis harus bersinergi untuk mendukung lancarnya tugas-tugas peradilan. Jumlah Pegawai Pengadilan Tinggi dan pengadilan Negeri se- Sumatera Selatan hingga Desember 2013 mencapai 411 orang. Detail pegawai dapat dilihat berdasarkan sebaran tingkat pendidikan; pangkat golongan dan ruang; usia dan jenis kelamin. 1. Sumber Daya Manusia berdasarkan Tingkat Pendidikan Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri se- Sumatera Selatan terus berusaha meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, salah satunya melalui jalur pendidikan. Jumlah pegawai yang menempuh jenjang pendidikan lebih tinggi terus mengalami peningkatan.

Tingkat Pendidikan Pegawai Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri se- Sumatera Selatan No.

Satuan Kerja

S3

S2

S1

DIII

SMU

SMP

SD

Ket

1.

Pengadilan TinggiPalembang

2

28

33

2

6

1

1

73

2.


-

23

60

4

9

1

1

98

3.


-

8

13

6

9

1

-

37

4.


-

2

19

5

7

-

-

33

5.


-

4

17

2

6

-

1

30


6.


-

5

21

2

8

1

-

37

7.


-

4

16

2

5

-

1

28

8.


-

3

24

1

7

1

-

36

9.


-

7

17

1

-

-

-

25

10.


-

6

15

1

1

-

-

23

235

26

58

5

4

420

Jumlah 2

90

2. Sumber Daya Manusia berdasarkan pangkat golongan dan ruang Rekap pegawai Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri seSumatera Selatan berdasarkan pangkat golongan dan ruang.

N O

Golongan dan Ruang SATKER

IV

III

II

I

e

d

c

b

a

d

c

b

a

d

c

b

a

d

c

b

a

1

2

8

7

5

9

14

1

1

2

2

-

-

-

-

1

PT Palembang

3

18

2

PN Palembang

-

-

26

3

3

18

20

13

9

-

4

-

1

1

-

-

-

3

PN Lb Linggau

-

-

2

-

2

6

8

6

3

4

5

-

1

-

-

-

-

4

PN Sekayu

-

-

-

1

-

2

12

6

7

1

3

1

-

-

-

-

-

5

PN Kayu Agung

-

-

-

1

2

1

8

7

5

-

2

-

4

-

-

-

-

6

PN Baturaja

-

-

-

1

1

4

8

10

4

1

1

4

3

-

-

-

-

7

PN Muara Enim

-

-

-

1

1

2

7

7

10

2

-

2

5

-

-

-

-

8

PN Lahat

-

-

-

1

1

2

6

7

5

2

1

2

1

-

-

-

-

9

PN Prabumulih

-

-

-

1

1

4

5

5

8

-

1

-

-

-

-

-

-

10

PN Pagar Alam

-

-

-

1

1

2

2

8

7

1

-

-

1

-

-

-

-

JUMLAH

3

9

29

12

20

48

81

78

72

12

18

11

2

-

-

-

-

3. Sumber Daya Manusia berdasarkan kelompok usia USIA NO

SATKER 61-70

51-60

41-50

31-40

20-30


1

PT Palembang

9

24

19

11

10

2

PN Palembang

41

27

13

17

3

PN Lubuk Linggau

-

8

7

18

4

4

PN Sekayu

-

9

5

14

5

5

PN Kayu Agung

-

3

7

12

8

6

PN Baturaja

-

9

8

7

12

7

PN Muara Enim

-

2

10

12

13

8

PN Lahat

-

5

7

9

7

9

PN Prabumulih

-

2

4

7

10

JUMLAH

9

103

94

103

86

4. Sumber Daya Manusia berdasarkan jenis kelamin JENIS KELAMIN

SATKER

NO

Laki-laki

Perempuan

1

PT Palembang

48

25

2

PN Palembang

62

36

3

PN Lubuk Linggau

28

9

4

PN Sekayu

20

13

5

PN Kayu Agung

20

10

6

PN Baturaja

23

13

7

PN Muara Enim

29

8

8

PN Lahat

23

5

9.

PN Prabumulih

16

9

10

PN Pagar Alam

17

6

286

134

JUMLAH

1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial


Jumlah Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri se- Sumatera Selatan hingga Desember 2011 mencapai 121 orang. Detail Sumber Daya Manusia Yudisial dapat dilihat berdasarkan data berikut ini : a. Hakim Total Jumlah Hakim di Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri se- Sumatera Selatan 121 Orang No.

Satuan Kerja

Ketua Pengadilan

Wakil Ketua

Hakim Tinggi

Hakim

Jumlah

1.

PT Palembang

1

1

20

-

22

2.

PN Palembang

1

-

-

25

26

3.

PN Lb. Linggau

1

1

-

8

10

4.

PN Kayu Agung

1

1

-

7

9

5.

PN Sekayu

1

1

-

7

9

6.

PN Muara Enim

1

1

-

7

9

7.

PN Baturaja

1

1

-

6

8

8.

PN Lahat

1

-

-

8

9

9.

PN Prabumih

1

1

-

4

6

10.

PN Pagar Alam

1

1

-

7

9

10

8

20

79

111

JUMLAH

b. Hakim berdasarkan jenis kelamin

JENIS KELAMIN

NO

SATKER Laki-laki

Perempuan

1

PT Palembang

20

2

2

PN Palembang

20

6

3

PN Lubuk Linggau

7

3


4

PN Kayu Agung

6

3

5

PN Sekayu

5

3

6

PN Muara Enim

8

1

7

PN Baturaja

4

3

8

PN Lahat

8

1

9

PN Prabumulih

2

4

10

PN Pagar Alam

7

2

87

28

Panitera/PP

Juru Sita

Jumlah

c.

Panitera dan Juru Sita Satuan Kerja

No. 1.

PT Palembang

22

-

2.

PN Palembang

36

5

3.

PN Lb. Linggau

11

3

4.

PN Kayu Agung

7

1

5.

PN Sekayu

12

1

6.

PN Muara Enim

8

3

7.

PN Baturaja

12

5

8.

PN Lahat

8

2

9.

PN Prabumulih

8

-

10.

PN Pagar Alam

6

1

130

21

JUMLAH

d. Panitera berdasarkan Jabatan

No

Satuan Kerja

Panitera

Wapan

Panmud Pidana

Panmud Perdata

Panmud Hukum

PP

1.

PT Palembang

1

1

1

1

1

18

2.

PN Palembang

1

1

1

1

1

33

3.

PN Lb. Linggau

1

1

1

1

1

5

4.

PN Kayu Agung

1

1

1

1

1

2


5.

PN Sekayu

1

1

1

1

1

7

6.

PN Muara Enim

1

1

1

-

1

4

7.

PN Baturaja

1

1

1

1

1

7

8.

PN Lahat

1

1

1

1

1

4

9.

PN Prabumulih

1

1

1

1

1

2

10.

PN Pagar Alam

1

1

1

1

1

1

9

10

10

8

10

82

JUMLAH

2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial Jumlah Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri se- Sumatera Selatan hingga Desember 2013 mencapai 29 orang. Detail Sumber Daya Manusia Non Yudisial dapat dilihat berdasarkan sebaran berikut ini : a. Pejabat Struktural Total Jumlah Pejabat Struktural

di Pengadilan Tinggi Palembang dan

Pengadilan Negeri se- Sumatera Selatan 35 Orang No.

Satuan Kerja

Wakil Sekretaris

Kasub/Kaur Keuangan

Kasub/Kaur Kepegawaian

Kasub/Kaur Umum

1.

PT Palembang

1

1

1

1

2.

PN Palembang

1

1

1

1

3.

PN LubukLinggau

1

1

1

1

4.

PN Kayu Agung

1

1

1

1

5.

PN Sekayu

1

1

1

1

6.

PN Muara Enim

1

1

-

-

7.

PN Baturaja

1

1

1

1

8.

PN Lahat

-

1

1

1

9.

PN Prabumulih

1

1

1

1

10.

PN Pagar Alam

-

-

1

1


JUMLAH

8

9

9

9

Jabatan Kepala Sub Bagian ( eselon IV ) ada disatker PT Palembang dan PN Palembang

Dari data diatas, masih ada jabatan teknis non yudisial yang belum terisi yaitu : 1.

Kaur Kepegawaian dan Kaur Umum di PN Muara Enim

2.

Wasek di PN Lahat

3.

Wasek dan Kaur Keuangan di PN Pagar Alam

b. Jabatan Struktural berdasarkan jenis kelamin

NO

Kasub/kaur Keuangan

Wasek

SATKER

P

L

P

L

Kasub/kaur Kepegawaian

P

Kasub/kaur Umum

L

P

L

1

PT Palembang

1

-

-

1

1

1

-

1

2

PN Palembang

-

1

-

1

-

1

-

1

3

PN Lubuk Linggau

-

1

-

1

-

1

-

1

4

PN Kayu Agung

-

1

1

-

1

-

-

1

5

PN Sekayu

1

-

-

1

1

-

1

-

6

PN Muara Enim

-

-

-

1

1

-

-

-

7

PN Baturaja

-

1

-

1

-

1

-

1

8

PN Lahat

-

-

-

1

-

1

-

1

9

PN Prabumulih

1

-

-

1

1

-

-

1

10

PN Pagar Alam

-

-

-

-

1

-

-

1

JUMLAH

4

4

1

8

4

5

1

8

. 3. Promosi Dan Mutasi Promosi dan Mutasi adalah bagian dari pengembangan karir yang ditandai dengan perpindahan dari suatu wilayah kerja ke wilayah kerja lain. Seseorang yang mendapatkan jabatan kejenjang yang lebih tinggi disebut


promosi, sedangkan mutasi adalah perpindahan wilayah kerja yang belum tentu dalam rangka promosi mutasi. a. Promosi dan mutasi pegawai teknis Pengadilan Berikut adalah data promosi dan mutasi Pegawai teknis Pengadilan Tinggi dan HakimPengadilan Negeri se- Sumatera Selatan. NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

NAMA M. Roesli, SH Muhammad Firman Akbar, SH Darno, SH Yudi Noviandri, SH, MH Eddy Daulata Sembiring, SH Agusti, SH, M.Hum Ahmad Yunus, SH, MH Binsar Pamopo Pakpahan, SH, MH Waryono, SH Armen, SH Drs. Panusunan Harahap, SH, MH Masridwati, SH Dennie Arsan Fatrika, SH Pujiono Akhamdi, SH, MH Ariani Ambarwulan, SH Haries Sukarman Lubis, SH Erica Magdaleni, SH Masriati, SH Syamsul Arief, SH, MH Zulfahmi Anwar, SH, MH Bastari, SH, MH Nun Suhaini, SH, M.Hum Poltak Manahan Silalahi, SH, MH Jumongkas L Gaol, SH, MH Buyung Dwikora, SH, MH Arnella, SH, MH Tamsir, SH Ali Makki, SH, MH Pramodana K K A, SH, M.Hum Maringan Sitompul, SH, MH Ikha Tina, SH, M.Hum

JABATAN LAMA Wakil Panitera PN Sekayu Hakim PN Muara Enim Panitera Sekretaris PN Prabumulih Hakim PN Sekayu Hakim PN Sekayu Hakim PN Palembang Hakim PN Palembang Hakim Tinggi PT Palembang Panitera Pengganti PN Lubuk Linggau Panitera Pengganti PN Lubuk Linggau Hakim Tinggi PT Palembang Hakim PN Baturaja Hakim PN Lubuk Linggau Panitera Sekretaris PT Palembang Hakim PN Prabumulih Hakim PN Muara Enim Hakim PN Sekayu Hakim PN Lubuk Linggau Hakim PN Lubuk LInggau Panitera Sekretaris PN Baturaja Panitera Muda Perdata PT Palembang KPN Prabumulih Hakim PN Palembang WKPN Lubuk Linggau KPN Sekayu Hakim PN Palembang Hakim PN Palembang KPN Palembang Hakim Tinggi PT Palembang Hakim PN Palembang Hakim PN Lubuk Linggau

JABATAN BARU Panitera Sekretasri PN Baturaja Hakim PN Pinrang Panitera Sekretaris PN Sei penuh Hakim PN Kendal Hakim PN Lubuk Linggau Hakim PN Bekasi KPN Metro Hakim Tinggi PT Denpasar Panitera Perdata PN Tubei Panitera Muda Hukum PN Bintuhan Hakim Tinggi PT Jakarta Hakim PN Baturaja Hakim PN Bogor Sekretaris Panitera MARI Hakim PN Pare-pare Hakim PN Gianyar Hakim PN Muara Bulian Hakim PN Bengkulu Hakim PN Bengkulu Panitera Sekretaris PN Sungai Liat Wakil Panitera PN Curup Hakim PN Palembang Hakim PN Bandung WKPN Klaten KPN Wates Hakim PT Bengkulu Hakim PT Palembang Hakim Tinggi PT Denpasar Hakin Tinggi PT jakarta Hakim PN Tanggerang Hakim PN Kudus

b. Promosi dan mutasi pegawai non teknis Pengadilan NO

NAMA

JABATAN LAMA

JABATAN BARU

1.

Yasmin Nazifah, SE

Staf keuangan PN Lahat

Staf PT Pontianak

2.

Lisda Ayumasdaria, SH

Staf Perdata PN Palembang

Staf PN Ranai

3.

Affan Ahmad, S.kom

Staf Umum PN Palembang

Staf Bawas MARI

3.

Anderiansyah, S.Kom

Staf Umum PN Prabumulih

Staf PN Lubuk Linggau


c. Hukuman Disiplin NO 1.

NAMA M. Jauhari, SH

JENIS HUKUMAN Teguran lisan

4. Pengisian Jabatan Struktural Hingga akhir tahun 2013, masih ada jabatan struktural pegawai non teknis yang belum terisi yaitu : 1. Kaur Kepegawaian dan Kaur Umum di PN Muara Enim 2. Wasek, Kaur Keuangan di PN Lahat 3. Wasek dan Kaur Keuangan di PN Pagar Alam. Data Jabatan Struktural di Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri se- Sumatera Selatan : NO 1

2

3

4

5

6

Satuan Kerja / Jabatan

Komposisi

Terisi

Kosong

Pengadilan Tinggi Palembang - Wakil Sekretaris - Kasubag Keuangan - Kasubag Umum - Kasubag Kepegawaian

1 1 1 1

1 1 1 1

-

Pengadilan Negeri Palembang - Wakil Sekretaris - Kaur Keuangan - Kaur Umum - Kaur Kepegawaian

1 1 1 1

1 1 1 1

-

Pengadilan Negeri Lbk Linggau - Wakil Sekretaris - Kaur Keuangan - Kaur Umum - Kaur Kepegawaian

1 1 1 1

1 1 1 1

-

Pengadilan Negeri Kayu Agung - Wakil Sekretaris - Kaur Keuangan - Kaur Umum - Kaur Kepegawaian

1 1 1 1

1 1 1 1

-

Pengadilan Negeri Sekayu - Wakil Sekretaris - Kaur Keuangan - Kaur Umum - Kaur Kepegawaian

1 1 1 1

1 1 1 1

-



7

8

9

10

- Wakil Sekretaris - Kaur Keuangan - Kaur Umum - Kaur Kepegawaian Pengadilan Negeri Baturaja - Wakil Sekretaris - Kaur Keuangan - Kaur Umum - Kaur Kepegawaian Pengadilan Negeri Lahat - Wakil Sekretaris - Kaur Keuangan - Kaur Umum - Kaur Kepegawaian Pengadilan Negeri Prabumulih - Wakil Sekretaris - Kaur Keuangan - Kaur Umum - Kaur Kepegawaian Pengadilan Negeri Pagar Alam - Wakil Sekretaris - Kaur Keuangan - Kaur Umum - Kaur Kepegawaian

1 1 1 1

1 1

1 1 -

1 1 1 1

1 1 1 1

-

1 1 1 1

1 1

1 1 -

1 1 1 1

1 1 1 1

-

1 1 1 1

1 1

1 1 -

5. Peningkatan Sumber Daya Manusia Sudah saatnya kualitas Sumber Daya Manusia Peradilan ditingkatkan. Dengan SDM peradilan yang profesional maka akan tercipta kinerja yang lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan, baik dihadapan pemerintah maupun masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut Pengadilan Tinggi Palembang telah berupaya mengelola SDM dengan menambah ilmu dan wawasan melalui kegiatan lokakarya, pelatihan, rapat koordinasi dan sebagainya. Selama tahun 2013, kegiatan yang telah diikuti adalah sebagai berikut : NO

KEGIATAN

01.

Kegiatan Pengelolaan Administrasi Keuangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Se Sumatera Selatan Tahun 2013

TEMPAT/TGL Hotel The Jayakarta Daira Tanggal 2 s/d 4 April 2013

NAMA PESERTA 1. Dr. H, Muh Daming Sunusi, SH, M. Hum 2. Vivi Yulianita, SE. SH. MH 3. Ishak Rizal, ST 4. Ponijan, SH 5. Aas Sunarsih, SH 6. Juli Astra, SH 7. Rudi Indawan, SH 8. Nain Meitulu, SH 9. Beni Herlambang, SH 10. M. Rasidiansyah, SH 11. Priatmojo Susilo 12. Mulyati, S.Sos

UNIT KERJA PT Palembang PT Palembang PT Palembang PT Palembang PT Palembang PT Palembang PN Palembang PN Palembang PN Palembang PN Palembang PN Lubuk Linggau PN Lubuk Linggau PN Lubuk Linggau

PENYELEN GGARA PT Palembang.


02.

Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Kerja (Renstra) dan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Lakip) Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri Se Sumatera Selatan

Hotel The Jayakarta Daira Tanggal 26 s/ d 28 April 2013

13. Leni Sartika, A.Md 14. Rizal Effendi, SH, MM 15. Sarpedi, SH 16. Suraiyah 17. A. Letondot Basarin, SH 18. Sutrisno, SH 19. Ressi Mirliana Sari 20. Sahruri, S.Kom 21. Endang Azhari 22. Erda Octarina 23. M. Ruslan, SH, MM 24. Yurika Ariani, ST 25. A. Mahbud Ulhaq 26. Jimmy Oktavianus, A.Md 27. Zulfahmi Anwar, SH, MH 28. Dwi Joko Handoyo, SH 29. Parmono, SH 30. Fitrika, SH 31. Iskandar Jaya, SH, MM 32. Dedi Sucipto, A.Md 33. Fitriani, SH 34. Darno, SH 35 .Patra Sukma, S.Kom, SH, MH 36. M. Kamil Setiadi, ST 37. Kemas Hendra, S. Kom 38. Astan, SH 39. Alimron Dwi Putera 40. Likwanyu

PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN

Lubuk Linggau Kayu Agung Kayu Agung Kayu Agung Kayu Agung Sekayu Sekayu Sekayu Sekayu Sekayu Muara Enim Muara Enim Muara Enim Muara Enim Baturaja Baturaja Baturaja Baturja Lahat Lahat Lahat Prabumulih Prabumulih

PN PN PN PN PN

Prabumulih Prabumulih Pagaralam Pagaralam Pagaralam

1. H. Arwan Byrin, SH, MH 2. Vivi Yulianita, SE. SH. MH 3. Heri Mendisben, SH. MH 4. Suramin, SH, MH 5. Khoirul Munawar, ST, SH 6. Fatmayeni, S.Kom 7. H. Ali Makki, SH, MH 8. Juli Astra, SH 9. Rudi Indawan, SH 10. Nurhardin, SH 11. H.R Sabaruddin Ilyas, SH, M.Hum 12. M. Rasidiansyah, SH 13. Ramli, SH, MH 14. Priatmojo Susilo 15. Khusaini, SH 16. Rizal Effendi, SH, MM 17. Sarpedi, SH 18. Buyung Dwikora, SH, MH 19. Sutrisno, SH 20. M. Roesli, SH 21. Ressi Mirliana sari, SH 22. Kamaluddin, SH, MH 23. M. Ruslan, SH, MM 24. M. Hasymi, SH 25. Yurika Ariani, ST 26. Efiyanto, SH 27. Zulfahmi Anwar, SH, MH 28. Hasahatan Sormin, SH 29. Dwi Joko Handoyo, SH 30. Tjondro Wiwoho, SH, MH 31. Iskandar Jaya, SH, MM 32. Edilhi Matseri, SH 33. Nun Suhaini, SH, M,Hum 34. Darno, SH 35. Repulis Ruswy, SH

PT Palembang PT Palembang PT Palembang PT Palembang PT Palembang PT Palembang PN Palembang PN Palembang PN Palembang PN Palembang PN Lubuk Linggau PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN

PT Palembang

Lubuk Linggau Lubuk Linggau Lubuk Linggau Kayu Agung Kayu Agung Kayu Agung Sekayu Sekayu Sekayu Sekayu Muara Enim Muara Enim Sekayu Muara Enim Muara Enim Muara Enim Baturaja Baturaja Baturaja Lahat Lahat Lahat Prabumulih Prabumulih


36. 37. 38. 39.

03.

04.

Bimbingan Teknis dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri sesumsel

Hotel Jayakarta Daira Palembang 21 s/d 24 Mei 2013

Penyusunan Program Tahun 2014 Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Se Sumatera Selatan tahun 2013

Hotel Jayakarta Daira Palembang tgl 23 - 25 Mei 2013

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Olivia Terisia, SH Fahren, SH, M.Hum Astan, SH Agusman, SH

PN PN PN PN

Prabumulih Pagaralam Pagaralam Pagaralam

Ponijan, SH Dori Hoswindasari, ST, SH Evi Yuniasthy, A.Md Rosi Kurniady, A,Md Nain Meitulu, SH Fitria Nurlita, S.Kom Beni Herlambang, SH Priatmojo Susilo Mulyati Roby Pratama, Amd Rusman Edwar Amiri Mashuri Muhammad Adriansyah Dedi Sohaidi, SH Ridha Al Haj, A. Md Hendra Pratama Effendy Sulistiyo Fiqri Adrianyah Bambang S Riyadi, SH Marisa D Indah, SH Hendra Gunawan, S.Kom Octo Tridiansyah Mardiyan Saputra, A.Md M Syamsul Bachri, ST Olivia Terisia, SH Kemas Hendra, S.Kom Rizki Jumadi Akbar, A.Md Helmy F Farhan, SH, MH Likwanyu

PT Palembang PT Palembang PT Palembang PT Palembang PN Palembang PN Palembang PN Palembang PN Lubuk Linggau PN Lubuk Linggau PN Lubuk Linggau PN Lubuk Linggau PN Kayu Agung PN Kayu Agung PN Kayu Agung PN Sekayu PN Sekayu PN Sekayu PN Muara Enim PN Muara Enim PN Baturaja PN Baturaja PN Baturaja PN Baturaja PT Lahat PN Prabumulih PN Prabumulih PN Prabumulih PN Prabumulih PN Pagaralam PN Pagaralam

PT Palembang

Dr. Muh Daming Sunusi, SH. M.Hum Vivi Yulianita, SE, SH, MM Yuni Artika Sari, SE, Ak Aas Sunarsih, SH Juli Astra, SH Rudi Indawan, SH, M.Kn Nain Meitulu, SH Beni Herlambang, SH M. Rasidianyah, SH Ahmad Irfansyah, SH Wahyu Agus Susanto, ST, SH Leni Sartika, A.Md Rizal Effendi, SH, MM Sarpedi, SH Suraiyah, SH Ahmad letondot B, SH Sutrisno, SH Ressi Mirliana sari, SH Endang Azhari Sahruri, S.Kom M. Ruslan, SH, MM

PT Palembang PT Palembang PT Palembang PT Palembang PN Palembang PN Palembang PN Palembang PN Palembang PN Sekayu PN Sekayu PN Sekayu PN Sekayu PN Lbk Linggau PN Lbk Linggau PN Lbk Linggau PN Lbk Linggau PN Lahat PN Lahat PN Lahat PN Muara Enim PN Muara Enim PN Muara Enim PN Baturaja

PT Palembang


05.

Pelatihan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP/CTS versi 2)

Hotel Grand Zuri Jalan rajawali No. 8 Palembang Tanggal 2 s/ 5 September 2013

22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

Yurika Ariani, ST A. Mahbub Ulhaq, SE Jimmy Oktavianus, A.Md Zulfahmi Anwar, SH, MM Dwi Joko Handoyo, SH Parmono, SH Muhammad Albar, SE Iskandar Jaya, SH, MM Dedy Sucipto, A. Md Endang Effendy, SE Darno, SH M. Kamil Setiadi, ST Kemas Hendra, S.Kom Astan, SH Rionaldo S S S.Kom

PN PN PN PN PN PN PN PN PN

Baturaja Baturaja Baturaja Kayu Agung Kayu Agung Kayu Agung Prabumulih Prabumulih Prabumulih

PT PT PT PT

Palembang Palembang Palembang Palembang

1.

Drs. Fachruddin Zen, SH, MH Asbi, SH Dharmawan, SH M. Affiudin, SH Arifin, SH M. Edy, SH Mashur Mahmud, SH Zainal Abidin, S.Sos Helni Aryadi, SH, MH Ahmad Leotolstoy, SH Al kautsari dewi adha, A.Md Waryono, SH Harmain, SH Abu bakri, SH Rendy Hermana, SH Huzairin Kamaluddin Yusuf, SH Alamsyah, SH M. Gufiyamin, SH Shofwan, SH Darmawati, SH Arman, SH Derry Tauhid, SH Amirullah, SH Saiful Amri, SH Alidin, SH Hendra Gunawan, SH Deni Syafril, SH Alia Desnani, SH Herman Dahlan, SH Budi Suarno, SH Akhmad Hartoni, SH Siti Masyitoh, SH, MH Anderinsyah, S.Kom M. Soleh, SH Warno, SH Sudarwan, SH Helmy F Farhan, SH, MH

PT Palembang

H. Teuku Ilzanor, SH, M.Hum Vivi Yulianita, SE, SH, MM Heri Mendisben, SH, MH

PT Palembang PT Palembang PT Palembang PN Palembang

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

06.

Bimbingan Teknis Penyusunan dan Penilaian

Hotel Raden Jalan Sultan Mahmud Badaruddin Km 11

1. 2. 3.

PT Palembang

PT Palembang PN Palembang PN Palembang PN Palembang PN Lubuk Linggau PN Lubuk Linggau PN Lubuk Linggau PN Lubuk Linggau PN Lubuk Linggau PN Kayu Agung PN Kayu Agung PN Kayu Agung PN Kayu Agung PN Kayu Agung PN Sekayu PN Sekayu PN Sekayu PN SekayuEnim PN Muara Enim PN Lahat PN Lahat PN Lahat PN Lahat PN Prabumulih PN Prabumulih PN Baturaja PN Baturaja PNLahat PN Lahat PN Lahat


07.

Sasaran Kerja Pegawai Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Se Sumatera Selatan Tahun 2013

palembang Tanggal 18 s/d 19 September 2013

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan laporan keuangan satuan kerja korwil sumatera selatan tahun 2013

Hotel Raden Palembang Tanggal 16 s/d 18 September 2013

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Bastari, SH, MH Drs. Fachruddin Zen, SH, MH Khairul R, SE Asbi, SH Suramin, SH, MH Ishak Rizal, ST Ponijan, SH Juli Astra, SH Rudi Indawan, SH, M.Kn Nurhardin, SH Agustan, SH M. Rasidiansyah, SH Priatmojo Susilo Ramli, SH, MH Rusmiati Rizal Effendi, SH, MM Abu Nawas, SH Sarpedi, SH Eva Agustina, SIP Sutrisno, SH Wenny Rita, A.Md M. Ruslan, SH M. Hasymi, SH Yurika Ariani, ST Hasahatan Sormin, SH Dwi Joko Handoyo, SH Sadat Prayudi, SH Iskandar Jaya, SH Edilhi Matseri, SH Haryanto, SH Repulis Ruswy, SH Olivia Terisia, SH Elva Handayani, SH Astan, SH Agusman, SH Diah Alam Sari, S.Psi

PN Lbk Linggau PN Kayu Agung PN Kayu Agung PN Lahat PN Lahat PN Sekayu PN Sekayu PN Baturaja PN Muara Enim PN Prabumulih PT Palembang PT Palembang PN Palembang PN Lbk Linggau PN Lbk Linggau PN Lbk Linggau PN Lahat PN Lahat PN Sekayu PN Sekayu PN Sekayu PN Baturaja PN Baturaja PN Muara Enim PN Muara Enim PN Kayu Agung PN Kayu Agung PN Kayu Agung PN Prabumulih PN Prabumulih PN Prabumulih PN Prabumulih PN Prabumulih PN Prabumulih PN Pagaralam PN Pagaralam PN Pagaralam

Ponijan, SH Madya Prasetya Mulya, SH Dwi Indah Rosalina, SH Deby Corazona Pratiwi, SE Andrianto Fachrizal Roby Pratama, A.Md Ahmad L Basarin, SH Muhammad Adriansyah Sahruri, S.Kom Endang Azahri Alexander Hutajulu, SH Fiqri Adriansyah Muhammad Albar, SE Octo Tridiansyah Dedi Sucipto, A.Md Mardiyan Saputra, A.Md Anderinsyah, S.Kom Rizki Jumadi Akbar, A.Md Rionaldo SS S.Kom Likwanyu Lia marlisa, S.Kom Ihtiar Hidayati, SH Ahmad Fikri, SHI Eka Yulianawati, S.Kom Miftah Nurul Anwar, SH Nurlindasari M. Kenedy

PT Palembang PT Palembang PN Palembang PN Palembang PN Lbk Linggau PN Lbk Linggau PN Kayu Agung PN Kayu Agung PN Sekayu PN Sekayu PN Muara Enim PN Muara Enim PN Baturaja PN Baturaja PN Lahat PN Lahat PT Prabumulih PT Prabumulih PT Pagaralam PT Pagaralam PTA Palembang PTA Palembang PA Palembang PA Palembang PA Lubuk Linggau PA Lubuk Linggau PA Kayu Agung

PT Palembang


28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

08.

Bimbingan Teknis Komunikasi Data Nasioanal (Komdanas) pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan Se Wilayah Sumatera Selatan 2013

Hotel Grand Zuri Jalan Rajawali No. 8 Tanggal 08 November 2013

Maharani, S.Kom Apriyanti Yessi Arianty, SE Marisa Farhana, SHI Heri Oktava Endah Rosmala Dewi, A.Md M. Barliansyah Andrian Dania Elfira, SE Muhammad Agus, SE Fajar Mawardi, SH Medi Darmawangsa, SH Muhammad Nasir, SH

1. Vivi Yulianita, SE, SH, MM 2. Ponijan, SH 3. Khoirul Munawar, ST, SH 4. Rahmat Juniasyah 5. Madya Prasetya Mulya, SH 6. Dori Hoswinda Sari, ST, SH 7. Rosi Kurniady, A.Md 8. Rudi Indawan, SH, M.Kn 9. Debby Corazona Pratiwi, SE 10. Meri Febrianti 11. Andrianto Fachrizal, S.Kom 12. Roby Pratama, A.Md 13. Rusman Edwar 14. Sarpedi, SH 15. Eva Agustina, SIP 16. Ahmad Letondot B, SH 17. Muhammad Adriansyah 18. Ressi Mirliana sari, SH 19. Sahruri, S.Kom 20. Wenny Rita, A.Md 21. Endang Azhari 22. Yurika Ariani, ST 23. Alexander Hutajulu, SH 24. Fiqri Adriansyah 25. Jamal Paiko 26. Dwi Joko Handoyo, SH 27. Muhammad Albar, SE 28. Octo Tridiansyah 29. Evi Yulianti 30. Endang Effendi, SE 31. Haryanto, SH 32. Dedi Sucipto, A.Md 33. Mardiyan Saputra, A.Md 34. Elva Handayani, SH 35. Anderiansyah, S.Kom 36. Rizki Jumadi Akbar, A.Md 37. Diah Alam sari 38. Rionaldo SS S.Kom

PA PA PA PA PA PA

Kayu Agung Sekayu Sekayu Muara Enim Muara Enim Baturaja

PA Baturaja PA Lahat PA Lahat PTUN Palembang PTUN Palembang DILMIL I-04 PLG DILMIL I-04 PLG

PT Palembang PT Palembang PT Palembang PT Palembang PT Palembang PT Palembang PT Palembang PN Palembang PN Palembang PN Palembang PN Lubuk Linggau PN Lubuk Linggau PN Lubuk Linggau PN Kayu Agung PN Kayu Agung PN Kayu Agung PN Kayu Agung PN Sekayu PN Sekayu PN Sekayu PN Sekayu PN Muara Enim PN Muara Enim PN Muara Enim PN Muara Enim PN Baturaja PN Baturaja PN Baturaja PN Baturaja PN Lahat PN Lahat PN Lahat PN Lahat PN Prabumulih PN Prabumulih PN Prabumulih PN Pagaralam PN Pagaralam

PT Palembang

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA Tersedianya sarana dan prasarana merupakan syarat mutlak untuk melaksanakan kegiatan. Karena itu didalam penyusunan anggaran dialokasikan dana untuk | 111 Laporan Tahunan 2013 Pengadilan Tinggi Palembang

pengadaan sarana dan prasarana seperti pembangunan gedung kantor, pengadaan meubelair, pengadaaan kendaraan, dan pengadaan alat pengolah data dan pengadaan sarana gedung. 1. Sarana dan Prasarana Gedung, Tanah, dan Kendaraan. a. Pengadaan Pengadaaan adalah kegiatan menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi, berikut ini adalah pengadaan

sarana dan prasarana yang dilakukan selama tahun 2013

diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Palembang : No

SATKER

RINCIAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA TANAH, GEDUNG DAN KENDARAAN

1

PT PALEMBANG

2

PN PALEMBANG

Rehab gudung kantor

3 4 5 6 7 8

PN PN PN PN PN PN

9 10

PN LAHAT PN PAGAR ALAM

Rehab tampak muka tahap I Pembangunangedung kantor tahap IV Rehab tampak muka tahap I 1. Pembangunan gedung kantor tahap IV 2. Pengadaan kendaraan Roda 4

KAYUAGUNG BATURAJA LUBUK LINGGAU MUARA ENIM SEKAYU PRABUMULIH

KET.

‐

b. Pemeliharaan Pemeliharaan adalah kegiatan

menjaga keandalan sarana dan prasarana

agar tetap laik fungsi. Pemeliharaan

sarana dan prasarana gedung,tanah

maupun kendaraan mempunyai peran yang sangat penting guna mendukung pelaksanaan tugas,pokok dan fungsi. Apabila sarana dan prasarana tidak memadai, maka pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi kantor tidak dapat

berjalan dengan baik. Dalam DIPA Pengadilan Tinggi Palembang dan DIPA


Pengadilan Negeri se Sumatera Selatan, telah dialokasikan dana untuk pemeliharaan gedung dan kendaraan. Alokasi Anggaran Pemeliharaan Gedung Kantor , Rumah Dinas dan Kendaraan Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri Se Sumatera Selatan TA 2012 NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SATKER

PEM.GEDUNG

PT.PALEMBANG PN.PALEMBANG PN. LLG PN.SEKAYU PN.KAYUAGUNG PN.MUARA ENIM PN.LAHAT PN.BATURAJA PN.PRABUMULIH PN.PAGARALAM

138.355.000 207.550.000 231.730.000 28.387.000 87.260.000 51.400.000 108.760.000 53.757.000 19.890.000 18.000.000

RUMDIN

RODA 4

RODA 2

6.100.000 6.000.000 50.000.000 1.500.000 5.500.000 1.506.000 12.000.000 4.000.000 -

128.800.000 126.000.000 64.000.000 4.000.000 12.000.000 16.500.000 45.000.000 36.000.000 36.000.000 15.000.000

9.900.000 22.400.000 8.100.000 3.000.000 12.500.000 8.750.000 15.000.000 25.600.000 6.400.000 4.000.000

c. Penghapusan Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik negara dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna atau kuasa pengguna barang atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik barang yang berada dalam penguasaannya.

Pada tahun 2013 Pengadilan Tinggi Palembang serta

Pengadilan Negeri di wilayah hukum pengadilan Tinggi Palembang tidak ada yang penghapusan BMN berupa gedung, tanah dan kendaraan dinas.

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung a. Pengadaan Secara

umum

sarana

dan

prasarana

merupakan

alat

penunjang

keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan didalam melaksanakan tugas fungsi dan pokok kantor, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat

mencapai hasil


yang diharapkan.

Untuk Tahun anggaran 2013, Pengadilan Tinggi

Palembang dan Pengadilan Negeri se Sumatera Selatan melakukan pengadaan sarana dan prasarana fasilitas perkantoran berupa : No

1

2

SATKER

PT PALEMBANG

PN PALEMBANG

3

PN KAYUAGUNG

4

PN BATURAJA

5

PN LUBUK LINGGAU

6

PN MUARA ENIM

7

PN SEKAYU

8

PN PRABUMULIH

9 10

PN LAHAT PN PAGAR ALAM

RINCIAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA FASILITAS GEDUNG

1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 1. 2. 1. 3. 4. 5. 6.

Penambahan daya dan instalasi jaringan listrik Pengadaan CCTV Pengadaan exhaust fan Pengadaan wire less Pengadaan HT Pengadaan PC, printer Pengadaan Hordeng Pengadaan bangku stanlis/pengunjung sidang Pengadaan AC Pengadaan meubelair ruang sidang Pengadaan sound system Pengadaan kotak arsip Vacum cleaner Pengadaan Laptop Pengadaan printer mobile Mesin tik Meja kerja 1 biro Kursi kerja Pengadaan mesin scanner Pengadaan laptop Pengadaan printer portable Pengadaan printer Pengadaan PC Pengadaan bangku stanlis Penambahan daya dan instalasi listrik Pengadan AC 1PK Pengadaan finger scan Pengadaan finger scan Pengadaan kursi kerja Pengadaan meja 1 biro Pengadaan meja dan kursi sidang Pengadaan brangkas

KETERANGAN

4 5 1 3 2

unit unit unit unit unit

12 unit 6 unit

1 unit 500 buah 1 unit 2 unit 2 unit 1 unit 11 unit 11 unit 2 unit 3 unit 1 unit 4 unit 3 unit 13 unit

5 5 1 1

unit unit set unit

b. Pemeliharaan Pemeliharaan

merupakan

kegiatan

yang

mengusahakan agar barang tetap dalam

terus

menerus

untuk

keadaan baik. Berikut adalah

dana yang dialokasikan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas gedung : | 114 Laporan Tahunan 2013 Pengadilan Tinggi Palembang

NO

SATKER

RODA 4

RODA 2

KOMPTER

FAX

AC

INSTLASI

ALAT RT

1

PT.PALEMBANG

128.800.000

9.900.000

15.200.000

400.000

12.300.000

-

17.090.000

2

PN.PALEMBANG

126.000.000

22.400.000

-

-

-

-

52.950.000

3

PN.LUBUKLINGGAU

64.000.000

8.100.000

2.400.000

1.000.000

3.500.000

1.110.000

8.400.00

4

PN.SEKAYU

4.000.000

3.000.000

1.000.000

200.000

2.400.000

600.000

300.000

5

PN.KAYUAGUNG

12.000.000

12.500.000

9.500.000

-

7.000.000

3.000.000

4.000.000

6

PN.MUARA ENIM

16.500.000

8.750.000

7.150.000

1.000.000

7.000.000

-

4.000.000

7

PN.LAHAT

45.000.000

15.000.000

12.156.000

624.000

5.840.000

-

6.481.000

8

PN.BATURAJA

36.000.000

25.600.000

5.740.000

1.000.000

5.250.000

-

7.478.000

9

PN.PRABUMULIH

36.000.000

6.400.000

4.800.000

-

4.000.000

-

1.600.000

10

PN.PAGARALAM

15.000.000

4.000.000

14.400.000

-

-

-

-

c. Penghapusan Pada tahun 2013 Pengadilan Tinggi Palembang tidak melakukan penghapusan Barang Milik Negara berupa meubelair dan peralatan kantor, sedangkan Pengadilan Negeri di wilayah hukum pengadilan Tinggi Palembang yang melaksanakan penghapusan Barang Milik Negara berupa meubelair dan peralatan kantor adalah Pengadialn Negeri Muara Enim. Berikut adalah data Barang Milik Negara berupa meubelair dan peralatan kantor yang dilakukan penghapusan : NO

1.

SATKER

PT Muara Enim

BMN YANG PENGHAPUSAN

Mesin Ketik, Lemari Besi/Metal, Filling Cabinet Besi, Meja Kerja Kayu, Kursi Besi/Metal, Kursi Kayu, Kipas Angin, PC Unit dan Printer dll.

3. Pengelolaan Teknologi Informasi Berikut adalah data pengelolaan teknologi informasi berupa perangkat keras dan perangkat lunak di Kantor Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Palembang: a.

Perangkat Keras | 115

Laporan Tahunan 2013 Pengadilan Tinggi Palembang

No.

Satker

PC Unit (unit)

Laptop (unit)

Printer (unit)

Server (unit)

Router (unit)

Hub (unit)

1

PT Palembang

32

12

32

1

4

6

2

PN Palembang

28

6

27

1

-

-

3

PN Lubuklinggau

14

1

10

1

-

1

4

PN Sekayu

12

5

10

1

-

-

5

PN Kayuagung

19

5

6

1

4

-

6

PN Muara Enim

19

12

12

1

-

-

7

PN Lahat

23

2

4

1

1

2

8

PN Baturaja

26

7

21

1

1

-

9

PN Prabumulih

13

3

6

1

2

1

10

PN Pagaralam

2

-

3

-

-

-

b. Perangkat Lunak No.

Satker

Perangkat Lunak

Keterangan

1

PT Palembang

-

PN Palembang

Case Tracking System (CTS)

-

2 3

PN Lubuklinggau


-

4

PN Sekayu


-

5

PN Kayuagung


-

6

PN Muara Enim


-

7

PN Lahat


8

PN Baturaja


9

PN Prabumulih


10

PN Pagaralam


-

-

C. PENGELOLAAN KEUANGAN Pagu definitif Tahun Anggaran 2013, Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri se-Sumatera Selatan yang dituangkan kedalam RKA-KL meliputi 10 (sepuluh) satker dengan jumlah sebagai berikut : -

Pagu anggaran total sebesar Rp 77.584.885.000.-(tujuh puluh tujuh milyar lima ratus delapan puluh juta delapan ratus lima delapan puluh lima ribu rupiah).


-

Pelaksanaan Anggaran/Realisasi total sebesar Rp 74.739.332.683,- (tujuh puluh empat milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah).

-

Sisa Anggaran total sebesar Rp 2.845.552.317.- (dua milyar delapan ratus empat puluh lima juta lima ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tujuh belas rupiah). Program dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung

NO 1

STKER PT.PLG

Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung

PAGU 19.864.368.00

REALISASI 18.321.125.8

SISA 1.543.242.16

0

40

0

20.485.566.1

846.962.112

1.510.999.00 0

0

0

511.804.971

100.000.000

95.690.000

4.310.000

2

PN.PLG

19.638.604.00 0

12

3

PN.LLG

5.123.815.000

4.612.010.02

PAGU 100.000.000

REALISASI 99.20.0005

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

1.489.490.00

SISA 795.000

21.509.00

PAGU 227.400.000

REALISASI 173.908.665

PN.SKY

4.027.721.000

3.876.416.81

U 5

151.304.190

1.300.000.00

1.250.685.00

49.315.00

0

0

0

100.000.000

98.747.000

1.253.000

2

PN.KA

3.348.961.000

3.604.786.41

57.019.156

PN.ME

3.810.644.000

3.428.619.70

382.024.300

100.000.000

99.605.000

395.000

PN.LHT

3.838.970.000

3.265.268.63

573.701.361

1.211.500.00

1.168.860.89

42.639.11

0

0

0

60.000.000

59.413.200

586.800

9 8

PN.BTA

3.957.171.000

3.783.707.33

173.463.667

PN.PBM

3.639.784.000

3.500.849.64

138.934.355

1.600.000.00

1.544.078.20

55.921.80

0

0

0

1.174.600.00

1.128.705.50

46.294.50

0

0

0

5 10

PN.PGA

3.078.348.000

2.826.502.36

251.845.636

4

5

22.234.600.1

- 775.997.162

950

62

63.210.000

22.790.

4.770.910.02

000

9

22.374.

5.241.027.66

150

2

6.167.0

3.783.366.41

00

9

12.511.

3.601.713.40

300

0

24.7106

4.558.418.83

95

4

9.939.6

3.969.180.93

00

3

4.500.0

5.67.427.845

199.356.155

6.357.6

3.975.850.18

304.097.816

80

4

136.000.000

86.000.000

113.625.850

79.833.000

86.000.000

73.488.700

149.000.000

136.000.000

124.289.305

126.060.400

27.000.000

22.500.000

27.000.000

20.642.320

Modal, yang dapat dirinci sebagai berikut : 1. Belanja Pegawai RKA-KL tahun anggaran 2013 untuk Belanja Pegawai total sebesar Rp 61.250.205.000,-

Pelaksanaan Belanja Pegawai/realisasi untuk tahun anggaran 2013 Rp 60.149.125.341,-.

-

Sisa Anggaran untuk Belanja Pegawai Rp 1.101.079.659,-.


538.904.971

222.693.338

- 248.405.419

394.930.600

641.051.166

183.990.067

00

Anggaran tersebut terbagi dalam Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja

-

SISA 1.597.528.49

86.000.000

3 9

05

49.455.

0 7

REALISASI 18.594.239.5

335 259.544.050

9 6

SISA 53.491.

309.000.000

9 4

JUMLAH

REKAPITULASI BELANJA PEGAWAI PADA PENGADILAN TK PERTAMA DAN TK BANDING PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2012 NO

SATKER

PAGU

REALISASI

SISA

KET

1

PT.PLG

17.561.923.000

16.405.516.541

1.156.406.459

93,420%

2

PN.PLG

17.983.694.000

19.141.117.373

(1.157.423.373)

106.44%

3

PN.LLG

4.310.309.000

4.068.222.998

242.086.002

94.38%

4

PN.SKYU

3.487.136.000

3.430.621.238

56.514.762

98.38%

5

PN.KA

2.761.512.000

3.074.356.575

(312.844.575)

111.33%

6

PN.ME

3.199.743.000

2.829.647.742

370.095.258

88.43%

7

PN.LHT

3.080.434.000

2.648.980.391

431.453.609

85,99%

8

PN.BTA

3.361.722.000

3.205.818.922

155.903.078

95.36%

9

PN.PBM

3.013.084.000

2.910.022.169

103.061.831

96.58%

10

PN.PGA

2.490.648.000

2.434.821.392

55.826.608

97.76%

2. Belanja Barang -

RKA-KL tahun anggaran 2013 untuk Belanja Pegawai total sebesar Rp 9.078.181.000.-( sembilan milyar tujuh puluh delapan juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah ).

-

Pelaksanaan Belanja Pegawai/realisasi untuk tahun anggaran 2013 Rp 7.555.727.552.- (tujuh milyar lima ratus lima puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh dua rupiah ).

-

Sisa Anggaran untuk Belanja Pegawai Rp 1.522.453.448.- (Satu milyar lima ratus dua puluh dua juta empat ratus lima puluh tiga ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah).

REKAPITULASI BELANJA BARANG PADA PENGADILAN TK PERTAMA DAN TK BANDING PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2013


NO

SATKER

PAGU

REALISASI

SISA

KET

1

PT.PLG

2.302.445.000

1.915.609.299

386.835.701

83,20%

2

PN.PLG

1.654.910.000

1.344.448.739

21.509.000

81.24%

3

PN.LLG

813.506.000

543.787.031

269.718.969

66.84%

4

PN.SKYU

540.585.000

445.795.571

94.789.426

82.47%

5

PN.KA

587.449.000

530.429.844

57.019.156

90.29%

6

PN.ME

610.901.000

598.971.958

11.929.042

98.05

7

PN.LHT

758.536.000

616.288.248

142.247.752

81,25%

8

PN.BTA

595.449.000

577.888.411

17.560.589

97.05%

9

PN.PBM

626.700.000

590.827.476

35.872.524

94.28%

10

PN.PGA

587.700.000

391.680.972

196.019.028

66.65%

3. Belanja Modal RKA-KL tahun anggaran 2012 untuk Belanja Modal berjumlah Rp

-

7.256.499.000,- . Pelaksanaan Belanja Modal/realisasi untuk tahun anggaran 2013 Rp

-

7.034.479.790,- . Sisa Anggaran untuk Belanja Modal Rp 222.019.210

-

REKAPITULASI BELANJA MODAL PADA PENGADILAN TK PERTAMA DAN TK BANDING PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2013

NO

SATKER

PAGU

REALISASI

SISA

KET

1

PT.PLG

100.000.000

99.205.000

795.000

99,21%

2

PN.PLG

1.510.999.000

1.489.490.000

21.509.000

98.58%

3

PN.LLG

100.000.000

95.690.000

4.310.000

95.69%

4

PN.SKYU

1.300.000.000

1.250.685.000

49.315.000

96.21%

5

PN.KA

100.000.000

98.747.000

1.253.000

98.75%

6

PN.ME

100.000.000

99.605.000

395.000

99.61%

7

PN.LHT

1.211.500.000

1.168.860.890

42.639.110

96,48%

8

PN.BTA

60.000.000

59.413.200

586.800

99.02%


9

PN.PBM

1.600.000.000

1.544.078.200

55.921.800

96.50%

10

PN.PGA

1.174.000.000

1.128.705.500

46.294.500

96.06%

C. PENGELOLAAN ADMINISTRASI Administrasi adalah suatu proses kerjasama antara dua orang atau lebih berdasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan bersama yang ditentukan. Dalam duani peradilan dikenal dua bentuk administrasi yaitu administrasi perkara yang biasa disebut bidang kepaniteraan

dan administrasi umum yang biasa

disebut bidang kesekretariatan . Di Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan negeri se Sumatera Selatan kegiatan Administrasi perkara Panitera

yang

sekaligus

merangkap

dan Administrasi umum dipimpin oleh jabatan

sebagai

Sekretaris.

Dalam

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya seorang Panitera/Sekretaris dibantu oleh seorang Wakil Panitera untuk urusan Kepaniteraan, serta seorang Wakil Sekretaris untuk urusan Kesekretariatan. 1. Administrasi Perkara Pengelolaan

Administrasi

Perkara,

baik

Pidana

maupun

Perdata

dilakukan sejak diterimanya berkas perkara banding. Diawali dengan memberi nomor perkara dan meregister ke Buku Register Induk, selanjutnya penetapan Majelis Hakim dan penunjukan Panitera Pengganti. Berkas perkara kemudian diserahkan kepada Majelis untuk dilakukan pemeriksaan. Apabila telah putus, perkara tersebut dilaporkan ke Kepaniteraan Pidana atau Perdata, selanjutnya dilakukan minutasi, hingga akhirnya seluruh berkas termasuk putusan banding dikirim kembali ke Pengadilan Negeri Pengaju.


Untuk minutasi pada tahun 2013, secara umum di Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri se-Sumatera Selatan sudah cukup baik, karena dengan yang diputus dengan yang diminutasi hampir seimbang. Sehingga pada akhir tahun, tunggakan minutasi relatif kecil, bahkan berkurang dari tahun sebelumnya. Berikut Data minutasi perkara pidana dan perdata pada Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri se-Sumatera Selatan . REKAPITULASI PERKARA DIMINUTASI PADA PENGADILAN TK. PERTAMA DAN TK. BANNDING PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2013 PERKARA

Sisa

Sisa 2012

Put us

Min uta si

Sisa

JML PANI TERA /PP

5

6

7

8

9

10

11

PIDANA NO

1

PERDATA

SATKER

2

Sisa 2012

Putus

Minut asi

3

4

1

PT Palembang

3

184

180

7

0

85

83

2

23

2

PN Palembang

230

1904

1980

154

45

197

208

34

37

3

PN Lubuk Linggau

0

775

752

23

0

22

22

0

12

4

PN Sekayu

63

853

793

123

0

56

56

0

11

5

PN Kayu Agung

0

609

605

4

6

24

30

0

7

6

PN Baturaja

111

664

706

69

9

27

23

3

12

7

PN Muara Enim

0

449

299

150

0

26

15

11

12

8

PN Lahat

28

373

356

45

4

20

18

6

9

9

PN Prabumulih

15

200

212

3

0

5

5

0

11

10

PN Pagar Alam

5

87

80

12

0

1

1

0

6

11

Pengadilan Hubungan Industrial Palembang

-

-

-

-

2

22

19

6

27

12

Pengadilan Tipikor Tingkat Banding

0

10

10

0

-

-

-

-

15

13

Pengadilan Tipikor Tingkat

2

46

39

9

-

-

-

-

37

KET

12


Pertama

Keterangan : Sisa 2012 = sisa perkara putus tahun 2011 yang belum diminutasi Putus = jumlah perkara yang diputus pada tahun 2013 Minutasi = jumlah perkara putus yang telah diminutasi pada tahun 2013 Sisa = sisa perkara putus yang belum diminutasi pada tahun 2013

2. Administrasi Umum Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri se Sumatera Selatan dalam mengelola administrasi umum yang meliputi Administrasi

Kepegawaian,

Administrasi Keuangan dan Administrasi Umum, berpedoman pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/ 2007 tanggal 24 Agustus 2007. a. Administrasi Kepegawaian Administrasi bagian kepegawaian di Pengadilan Tinggi Palembang pada prinsipnya adalah mengenai administrasi yang berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM), baik di Pengadilan Tinggi Palembang maupun Pengadilan Negeri se-Sumatera Selatan. Dalam pengelolaannya, administrasi bagian kepegawaian ini dicatat pada Buku Register, yang meliputi : 1) Register Induk Pegawai Pengadilan se-Sumatera Selatan. 2) Register Kenaikan Pangkat. 3) Register Mutasi. 4) Register Cuti. 5) Register Kenaikan Gaji Berkala (KGB). 6) Register Promosi Jabatan. 7) Register Pensiun.


8) Register Diklat. 9) Register Hukuman Disiplin. 10) Register Asli SK Kenaikan Pangkat, SK Mutasi dan SK PNS. 11) Register Praktek Kerja Lapangan/Praktek Kerja Industri. b. Administrasi Bagian Keuangan Pada intinya, pengelolaan administrasi bagian keuangan adalah melakukan pembukuan penerimaan dan pengeluaran DIPA serta yang berkaitan dengan keuangan di Pengadilan Tinggi Palembang. Sebagai pertanggungjawaban, pengelolaan keuangan disajikan dalam bentuk laporan, meliputi : 1) Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA), dilakukan setiap bulan. 2) SAKPA Wilayah, dilakukan setiap triwulan (3 bulan). 3) Aplikasi Bappenas PP Nomor 39 Tahun 2006, dilakukan setiap triwulan. 4) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Palembang dan Wilayah, dilakukan setiap bulan. 5) Laporan

Penyerapan

Anggaran

Satuan

Kerja

Pengadilan

Tinggi

dilakukan

setiap

Palembang dan Wilayah, dilakuan setiap bulan. 6) Laporan

Rekapitulasi

Rekening

Listrik

Wilayah,

semester (6 bulan). 7) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), dilakukan setiap semester. 8) CALK Wilayah untuk 18 Satuan Kerja di Wilayah Sumatera Selatan, dilakukan setiap semester.


c. Administrasi Bagian Umum Pengelolaan Administrasi Bagian Umum, dengan tata manajemen : 1) Mengelola Tata Persuratan Administrasi tata persuratan telah dilaksanakan dengan tertib dan baik serta memakai sistem kartu kendali. Adapun data surat masuk dan surat keluar selama tahun 2013 adalah sebagai berikut: -

Jumlah surat masuk : 4102 surat.

-

Jumlah surat keluar : 2229 surat.

2) Mengelola Perpustakaan Jumlah buku yang dimiliki perpustakaan Pengadilan Tinggi Palembang sampai dengan 31 Desember 2012 sebanyak 7.713 buku, terdiri dari beberapa judul tentang Kepaniteraan, Kesekretariatan, Hukum dan lain-lain.

Dari jumlah itu, sebanyak 41 buku merupakan

buku tambahan selama tahun 2013 yang diperoleh dari Mahkamah Agung dan lainnya. Keseluruhan buku-buku tersebut tersimpan rapi dalam 24 lemari, yang 10 diantaranya merupakan lemari baru hasil pengadaan pada tahun 2010.


BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN 1. Pada tahun 2013 Pengadilan Tinggi Palembang telah mengelola manajemen peradilan dengan lebih efektif dan efisien dibandingkan tahun sebelumnya. 2. Pengelolaan sarana dan prasarana gedung serta fasilitasnya telah mengikuti peraturan terbaru, yaitu secara komputerisasi menggunakan aplikasi SIMAKBMN (Sistem Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara), sehingga pengelolaannya lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. 3. Realisasi program kerja baik di Bidang teknis Yudisial maupun Non Teknis Yudisial telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk dan aturan yang berlaku, serta berpedoman kepada Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi).


4. Penanganan perkara, baik perdata maupun pidana telah dilaksanakan dengan semestinya dan dapat dipertanggungjawabkan. 5. Pengawasan internal telah dilaksanakan secara berkesinambungan dan menghasilkan temuan-temuan yang bermanfaat bagi kemajuan kinerja peradilan. 6. Pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai petunjuk dan aturan yang berlaku dengan menggunakan teknologi komputerisasi yaitu aplikasi anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga hasil kinerjanya transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. 7. Profesionalisme kerja merupakan tuntutan kemajuan yang harus segera diwujudkan, karenanya kebutuhan akan Sumber Daya Manusia yang berbobot.

B. REKOMENDASI Melihat keadaan dan perkembangan yang terjadi di Pengadilan Tinggi Palembang hingga tahun 2013, baik itu dilihat dari segi fisik, materi maupun kemampuan pengelolaannya, maka kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut : 1. Mengingat Gedung Pengadilan Tinggi Palembang berlantai dua yang luas bangunannya 1.505 m2 per lantai, serta luas tanah 2430 m2 dirasa sudah tidak representatif lagi untuk keperluan kedinasan maka diperlukan pembangunan baru gedung kantor Pengadilan Tinggi Palembang atau mencari lokasi yang lebih representatif agar proses pekerjaan kedinasan dapat berjalan lebih baik lagi. Hal ini dirasa lebih efektif dan efisien dari pada merenovasi tampak muka kantor Pengadilan Tinggi Palembang.


2. Untuk menghindari kesenjangan dalam mendapatkan fasilitas rumah dinas dan kendaraan dinas maka kedepan untuk para Hakim Tinggi, Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional diusulkan agar mendapatkan tunjangan fasilitas rumah dinas dan kendaraan yang dikonversi dalam bentuk uang. 3. Salah satu misi Pengadilan Tinggi Palembang adalah mencapai keberhasilan manajemen peradilan yang berbasis kinerja, untuk mencapai itu diperlukan sumber daya manusia yang berkwalitas, mampu bekerja dengan baik dan konsisten, untuk lebih menghargai kemampuan sumber daya manusia itu diperlukan atensi dari pimpinan dalam bentuk reward.

Demikian laporan tahunan ini disusun dan disampaikan, semoga dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam mencapai kemajuan kinerja peradilan.


Laporan Tahunan 2013 Pengadilan Tinggi Palembang

Recommend Documents