PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2013

PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

i | Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Palembang 2013

JL. JENDERAL SUDIRMAN KM. 3,5 PALEMBANG

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Tinggi Palembang dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih juga diucapkan kepada semua pihak, terutama Tim Penyusun sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dapat rampung sesuai dengan waktu yang ditentukan. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kami dalam menjalankan tugas pokok selama tahun 2013. Laporan disusun sesuai dengan surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 503/SEK/KU.01/12/2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2013 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014. Laporan ini menggambarkan capaian kinerja Pengadilan Tinggi Palembang selama Tahun 2013, yaitu keadaan organisasi peradilan secara teknis maupun non teknis, dengan harapan laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi dalam rangka meningkatkan kinerja peradilan yang lebih baik di masa yang akan datang. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini tentu saja masih jauh dari sempurna, karenanya kritik, saran dan koreksi sangat kami harapkan. Mengetahui, KETUA PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

Dr. H. MUH. DAMING SUNUSI, SH., M.Hum NIP. 195206011978021001

H.M. RAMLI, SH., MH NIP. 195409221985121002

ii | Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Palembang 2013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ...............................................................................................

ii

DAFTAR ISI ............................................................................................................ iii BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang ............................................................................................ 1 B. Tugas dan Fungsi ........................................................................................ 4 C. Struktur Organisasi ............................................................................. ..... D. Sistematika Penyajian

BAB II

4

...........................................................................13

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja .................................................................................. 14 1. Visi dan Misi ...........................................................................................14 2. Tujuan dan Sasaran Strategis .................................................................15 3. Penetapan Kinerja 2013 .........................................................................16 4. Indikator Kerja Utama ............................................................................10 B. Rencana Kerja Tahun 2013 ........................................................................13 C. Rencana Kinerja Tahun 2014 ......................................................................19 D. Penetapan Kinerja Tahun 2014 ....................................................................20 E. Penugukuran Kinerja Tahun 2013 ................................................................21 BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA Analisis Akuntabilitas Kinerja .......................................................................22

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan .............................................................................................. 40 B. Saran-saran ..............................................................................................41 LAMPIRAN iii | Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Palembang 2013

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Pengadilan Tinggi Palembang dibentuk berdasarkan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1964 Tanggal 08 September 1964 yang wilayah hukumnya meliputi Propinsi Jambi, Propinsi Sumatera Selatan dan Propinsi Lampung. Pada tahun 1980 terbit Undang – Undang No. 9 Tahun 1980 tanggal 29 Juli 1980 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang meliputi wilayah hukum Propinsi Lampung, pada tahun 1982 terbit Undang – Undang No. 14 Tahun 1982 tanggal 20 Agustus 1982 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Jambi yang meliputi wilayah hukum Propinsi Jambi dan pada tahun 2004 dibentuk pula Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang meliputi wilayah Propinsi Bangka Belitung dengan Undang – Undang No. 13 Tahun 2004 tanggal 6 Juli 2004. Pengadilan Tinggi Palembang yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman KM 3,5 Palembang meliputi wilayah hukum Propinsi Sumatera Selatan dan hingga saat ini membawahi 9 (sembilan) Pengadilan Negeri yaitu : 1.

Pengadilan Negeri Palembang

(Kota Palembang)

2.

Pengadilan Negeri Kayu Agung

(Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Ogan Ilir)

3.

Pengadilan Negeri Sekayu

4.

Pengadilan Negeri Muara Enim

(Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Musi Banyuasin) (Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten PALI)

5.

Pengadilan Negeri Baturaja

6.

Pengadilan Negeri Lahat

(Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten OKU Selatan dan Kabupaten OKU Timur) (Kabupaten Lahat, Kabupaten Empat Lawang)

1 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Palembang 2013

7.

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau

(Kota Lubuk Linggau, Kab. Musi Rawas, Kab. Muratara)

8.

Pengadilan Negeri Prabumulih

(Kota Prabumulih)

9.

Pengadilan Negeri Pagar Alam

(Kota Pagar Alam)

Sejak berdirinya tahun 1964, Pengadilan Tinggi Palembang mempunyai 20 orang Ketua, yang tercantum di bawah ini : 1. Bambang Subekti, SH 2. Suryono, SH 3. Rusli, SH 4. Soekamto Purwo Putranto, SH 5. R. Moh. Iman, SH 6. R.I. Tobing, SH 7. Pitodjo, SH 8. Paulus Wardoyo, SH 9. Ida Bagus Widja, SH 10. H.P. Pangabean, SH 11. Darwin Lubis, SH 12. H.K. Silalahi, SH 13. Soedarsono, SH 14. Sulaiman Efendi, SH 15. H.M. Taufik, SH., MH 16. H. Sofyan Zen, SH., M.Hum 17. Bagus Sugiri, SH 18. Rusman Dany Achmad, SH 19. Sugeng Achmad Yudhi, SH 20. Dr. Muh Daming Sunusi, SH., M.Hum

Sedangkan untuk jabatan Panitera, Panitera Kepala atau Panitera/Sekretaris yang bertugas di Pengadilan Tinggi Palembang sejak berdirinya adalah: 1. Zaini Hamzah, SH


2. Rohimat, SH 3. Akhyar Umar, SH 4. Darmawan Sarbani, SH 5. Zaidarlis, SH 6. Nur Julesmini, SH 7. Aang Achmad, SH 8. Husni Sanusi, SH 9. H. Kamarullah MT, SH 10. Suwarfli, SH 11. Pujiono Akhmadi, SH., MH 12. H. Teuku Ilzanor, SH., MHum 13. H.M. Ramli, SH., MH Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas mandat yang melekat pada suatu lembaga, dengan landasan permasalahan tersebut Lakip Pengadilan Tinggi Palembang tahun 2013 disusun. Lakip ini menyajikan capaian kinerja Pengadilan Tinggi Palembang selama tahun 2013 yang merupakan pelaksanaan mandat yang diemban dan sebagai pelaksanaan dari Inpres Nomor 7 tahun 1999 yang mengharuskan setiap instansi pemerintah menyusun suatu laporan akuntabilitas kinerja, Lakip Pengadilan Tinggi Palembang disusun dengan format yang disusaikan dengan Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Permenpan dan RB nomor 29 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta surat Sekretaris Mahkamah Agung RI No. : 503/SEK/KU.01/12/2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang Penyusunan Lakip Tahun 2013 dan Dokumen Penetapan Kinerja tahun 2014.


B. TUGAS DAN FUNGSI Pengadilan Tinggi Palembang sebagai Peradilan Tingkat banding, bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana, perdata dan tipikor terhadap putusan yang dijatuhkan peradilan tingkat pertama yang dimintakkan banding. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Pengadilan Tinggi Palembang mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Memberikan pelayanan yang seadil-adilnya kepada masyarakat

pencari

keadilan ditingkat banding. 2. Menyelengarakan administrasi teknis perkara. 3. Menyelenggarakan

urusan

administrasi

kesekretariatan

berupa

urusan.kepegawaian, keuangan dan tata laksana (umum). 4. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan kerja/jajarannya di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palembang. 5. Melakukan pengawasan internal di Pengadilan Tinggi Palembang.

C. STRUKTUR ORGANISASI Bagan Organisasi Pengadilan Tinggi Palembang tergambar di bawah ini :



Secara garis besar tugas pokok dan fungsi komponen pada Pengadilan Tinggi Palembang sebagai berikut : 1. Ketua -

Membuat penetapan tentang penunjukan susunan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara.

-

Mengawasi dan membina hakim.

-

Sebagai kawal depan (Voorpost) Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu melakukan pengawasan terhadap : a. Penyelenggaraan Peradilan para hakim dan pejabat kepaniteraan. b. Masalah-masalah hukum yang timbul. c. Masalah tingkah laku / perbuatan hakim dan pejabat kepaniteraan.

-

Membina dan memberikan petunjuk, teguran atau peringatan bila dipandang perlu.

-

Mengevaluasi laporan penanganan perkara banding yang dilakukan Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya secara priodik kepada Mahkamah Agung.

2. Wakil Ketua -

Melaksanakan tugas ketua, apabila ketua berhalangan.

-

Melaksanakan tugas yang di delegasikan oleh ketua kepadanya.

-

Melaksanakan tugas sebagai koordinator pengawasan.

3. Hakim -

Bertanggungjawab atas pembuatan berita acara persidangan.

-

Mengemukakan pendapat dalam musyawarah.

-

Mengambil putusan berdasarkan musyawarah.

-

Wajib menandatangani putusan yang diucapkan dalam persidangan.


-

Melaksanakan pengawasan yang ditugaskan oleh ketua.

4. Panitera/Sekretaris -

Bertanggungjawab atas pengurusan administrasi kepaniteraan seperti berkas perkara, putusan/dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, surat-surat

bukti

dan

surat-surat

lainnya

yang

disimpan

di

kepaniteraan. -

Bertanggung

jawab

terhadap

administrasi

kesekretariatan

seperti

pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum. -

Mengatur tugas Wakil Panitera, Wakil Sekretaris, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Kepala Bagian.

5. Wakil Panitera -

Membantu Panitera dalam melaksanakan tugasnya dalam memimpin kepaniteraan pengadilan.

-

Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan.

-

Melaksanakan tugas yang di delegasikan oleh Panitera kepadanya.

-

Membantu Panitera untuk secara langsung membina, meneliti dan mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara antara lain dalam mengisi buku register perkara, membuat laporan periodik dan lain-lain.

-

Membantu tugas Panitera mendampingi Hakim Tinggi dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang.

6. Wakil Sekretaris -

Membuat program kerja pelaksanaan anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dilaksanakan setelah turun DIPA.

-

Menyusun rencana kegiatan kesekretariatan tahunan dan rencana anggaran tahun berjalan.


-

Mengkoordinir dan mengawasi tugas-tugas sub bagian umum, keuangan dan kepegawaian.

-

Mengkoreksi dan mengkoordinasikan surat-surat keluar yang dibuat oleh sub bagian umum, keuangan dan kepegawaian.

-

Melakukan koordinasi dengan instansi terkait (dilaksanakn sesuai dengan kebutuhan).

-

Menyusun data untuk keperluan evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan untuk disampaikan kepada pimpinan melalui Panitera/Sekretaris.

7. Kepaniteraan Perdata -

Melaksanakan administrasi perkara Perdata yang masuk ke tingkat banding.

-

Mempersiapkan persidangan perkara Perdata.

-

Memberi Nomor Register pada setiap perkara yang di terima di Kepaniteraan Perdata.

-

Membuat penetapan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti, serta meneliti biaya perkara yang masuk ke rekening Pengadilan .

-

Mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya.

-

Menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara Perdata.

-

Menyerahkan arsip perkara kepada Kepaniteraan Hukum.

8. Kepaniteraan Pidana -

Melaksanakan administrasi perkara Pidana yang masuk

-

Mempersiapkan persidangan perkara Pidana.


-

Memberi Nomor Register pada setiap perkara yang di terima di Kepaniteraan Pidana.

-

Membuat penetapan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti.

-

Membuat penetapan penahanan Pasal 27 dan 29 KUHAP.

-


-

Menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara Pidana.

-


9. Kepaniteraan Tipikor -

Melaksanakan administrasi perkara Tipikor yang masuk.

-

Mempersiapkan persidangan perkara Tipikor.

-

Memberi Nomor Register pada setiap perkara yang di terima di Kepaniteraan Tipikor.

-

Membuat penetapan penahanan Pasal 27 dan 29 KUHAP.

-

Membuat penetapan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti.

-


-

Menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara Tipikor.

-


10. Kepaniteraan Hukum -

Mengumpulkan, mengelola dan mengkaji data Perkara Pidana & Perdata Banding.

-

Menyusun Laporan Perkara Pidana, Perkara Perdata & Perkara Tipikor , meliputi Laporan Bulanan, Laporan 6 Bulanan, Laporan Tahunan dan Laporan Perkara Korupsi yang telah diputus .


-

Membuat dan menyajikan statistik Perkara Pidana, Perkara Perdata & Perkara Tipikor tingkat banding.

-

Mengevaluasi laporan keadaan perkara Pidana, Perdata,

Tipikor dan

Hubungan Industri dari Pengadilan tingkat pertama se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang. -

Mengawasi pelaksanaan CTS 2 pada Pengadilan Negeri se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang.

-

Mengarsipkan Berkas Perkara Pidana, Perkara Perdata & Perkara Tipikor tingkat banding yang telah diserahkan oleh Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan Perdata dan Kepaniteraan Tipikor.

-

Mengarsipkan Surat-surat masuk Kepaniteraan Hukum.

-

Menyelenggarakan administrasi Laporan Pengaduan Masyarakat

-

Melakukan administrasi Advokat.

-

Melayani permintaan informasi.

11. Panitera Pengganti -

Membantu Hakim

dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang

pengadilan. -

Membantu Majelis Hakim dalam membuat penetapan hari pemeriksaan dan persiapan sidang, menyelesaikan berita acara persidangan sebelum sidang berikutnya, dan mengetik putusan.

-

Melaporkan kepada Panitera Muda Perkara tentang penundaan hari sidang dan berkas perkara yang sudah diputus berikut amar putusannya.

-

Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Perkara bila telah selesai diminutasi.

12. Sub Bagian Umum 10 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Palembang 2013

-

Menyusun rencana kerja bagian umum.

-

Mengelola administrasi tata persuratan.

-

Mengelola administrasi perlengkapan.

-

Mengelola Barang Milik Negara.

-

Mengelola Perpustakaan

-

Penanggungjawab keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan kantor

-

Mengelola perawatan dan pemeliharan sarana dan prasarana gedung kantor dan rumah dinas.

-

Mengelola jaringan website.

13. Sub Bagian Kepegawaian -

Menyiapkan dan mengelola Daftar Keadaan Pegawai dan membuatkan laporan bulanannya.

-

Membuat statistik pegawai Pengadilan .

-

Mengelola daftar hadir pegawai (absensi) dan merekapitulasi setiap bulan.

-

Mengelola usulan Kenaikan Pangkat, Mutasi, Promosi Jabatan dan Pensiun.

-

Membuat/mengetik Surat Keputusan (SK) Kenaikan Gaji Berkala, SK PNS, Kenaikan Pangkat.

-

Mengelola Izin Belajar dan Laporan Selesai Pendidikan .

-

Mengelola permohonan dan Surat Izin Cuti.

-

Membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Bezzeting .

-

Menyiapkan dan melaksanakan acara pelantikan/pengambilan sumpah jabatan.


14. Sub Bagian Keuangan -

Menyusun rencana kerja bagian keuangan.

-

Memeriksa dokumen SPP dan menerbitkan SPM.

-

Melaksanakan sistem akuntansi keuangan (SAK).

-

Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal antara laporan barang dan laporan keuangan.

-

Melaksanakan pembinaan dan monitoring pelaksanaan SAK dilingkungan satker PT Palembang dan UAPPA-W.

-

Meneliti, mengkoreksi dan menyampaikan laporan keuangan UAPPA-W ke eselon I.

-

Mengkoordinir pelaksanaan tugas bagian keuangan.

Jumlah pegawai Pengadilan Tinggi Palembang per 31 Desember 2013 adalah 75 orang sperti tergambar dalam tabel di bawah ini : No.

Jabatan

Laki‐laki

Perempuan

Total

1

KPT

1

‐

1

2

WKPT

1

‐

1

3

Hakim/Hakim Adhoc

19

2

21

4

Panitera/Sekretaris

1

‐

1

5

Wakil Panitera

1

‐

1

6

Wakil Sekretaris

‐

1

1

7

Panitera Muda

3

1

4

8

Kasub

3

‐

3

9

Panitera Pengganti

9

11

21

10

staf

8

12

20

TOTAL

75

D. SISMATIKA PENULISAN LAKIP


Sistematika penulisan lakip Pengadilan Tinggi Palembang tahun 2013 dapat diiktisarkan sebagai berikut : BAB I Pendahuluan, menguraikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan Tinggi Palembang dan tentang LAKIP, yang berisikan; A. Latar Belakang; B. Tugas dan fungsi; C. Struktur Organisasi D. Sistematika Penyajian. BAB II menguraikan

perencanaan dan penetapan kinerja serta program

kerja

Pengadilan Tinggi Palembang dalam tahun anggaran 2013 yang berisikan antara lain; A. Rencana Strategis; terdiri dari Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, Program Utama dan Kegiatan Pokok B. Penetapan Kinerja, C. Rencana Kinerja Tahun 2014 D. Penetapan kinerja tahun 2014 dan E. Pengukuran Kinerja Tahun 2013. BAB III Akuntabilitas kinerja, menguraikan Analisis Akuntabilitas Kinerja (diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan penyajian dari hasil pengukuran kinerja. BAB IV Penutup, menguraikan kesimpulan dari seluruh sajian laporan tentang kinerja (LAKIP) serta saran-saran, kemudian Lampiran, yang berisi antara lain ; Matrik Renstra 2010-2014 serta Surat Keputusan Tim Penyusun LAKIP.

BAB II 13 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Palembang 2013

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja Tahapan perencanaan kinerja Pengadilan Tinggi Palembang dimulai dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2010 – 2014 yang pada hakikatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan strategis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembaharuan, penataan dan perbaikan terhadap sistem kebijakan termasuk pembinaan terhadap ahlak dan prilaku aparatur pengadilan. Pengadilan Tinggi Palembang dalam pelaksanaan tupoksinya mengacu pada aturan-aturan yang ada baik peraturan dari peraturan-peraturan pemerintah maupun Mahkamah Agung RI. 1. Visi Dan Misi Visi Pengadilan Tinggi Palembang mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut

“Mewujudkan Pengadilan Tinggi Palembang Yang Agung” Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi yang menjabarkan hal-hal yang harus dilaksanakan, yaitu : 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan. 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Masyarakat Pencari Keadilan. 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan. 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan. 2. Tujuan dan Sasaran Strategis 14 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Palembang 2013

Tujuan

dan

sasaran

Pengadilan

Tinggi

Palembang

merupakan

penjabaran dari pernyataan visi yang telah ditetapkan yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun mendatang, dari keempat misi tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi Palembang menetapkan tujuan sebagai berikut : 1. Agar Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Agar Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Agar Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Pengadilan Tinggi Palembang dalam pencapaian tujuan adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan penyelesian perkara pidana, perdata dan tipikor 2. Peningkatan tertib administrasi perkara pidana, perdata dan tipikor 3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia 4. Peningkatan kualitas pengawasan

5. Peningkatan akseptabilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

B. Penetapan Kinerja 2013 Sesuai dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi

nomor 29 tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan

Kinerja dan Lakip. Pada tahun 2013 Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Palembang telah menandatangani penetapan kinerja untuk memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan berdasarkan sumber daya yang dimiliki Pengadilan


Tinggi Palembang. Dokumen ini memuat 5 sasaran strategis yang diukur dengan 9 (sembilan) indikator kerja dengan uraian sebagai berikut : 1. Sasaran strategis pertama yaitu peningkatan penyelesaian perkara pidana, perdata dan tipikor diukur dengan 2 indikator kinerja. 2. Sasaran strategis kedua yaitu peningkatan tertib administrasi perkara pidana, perdata dan tipikor diukur dengan 2 indikator kinerja. 3.

Sasaran strategis ketiga yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia diukur dengan 2 indikator kinerja.

4. Sasaran strategis keempat yaitu peningkatan kualitas pengawasan diukur dengan 2 indikator kinerja. 5. Sasaran strategis kelima yaitu akseptabilitas masyarakat terhadap peradilan diukur dengan 1 indikator kinerja. Selanjutnya keterkaitan antara sasaran strategis dan Indikator Kerja Utama (IKU) disajikan pada tabel berikut :


¾ Indikator Kerja Utama Pengadilan Tinggi Palembang

No

Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama

1

Peningkatan penyelesaian perkara

a. Prosentase perkara yang diselesaikan (Pidana, Perdata, Tipikor)

a. Perbandingan antara perkara yang diminutasi dengan jumlah perkara yang diregister.

Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan (Pidana, Perdata, Tipikor)

b. Perbandingan antara Sisa perkara yang diminutasi dengan jumlah sisa perkara.



a. Prosentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap

a. Perbandingan antara berkas yang diajukan banding yang lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang diajukan banding.



b. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

b. Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Pengadilan Tingkat Banding dengan berkas perkara yang didistribusikan



a. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial

a. Perbandingan antara SDM Teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh sertifikat diklat Teknis dengan jumlah yang mengikuti diklat.


Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan,

2

3

Peningkatan tertib administrasi perkara

Peningkatan Kualitas SDM


Penjelasan

Penanggung Jawab

Sumber Data

4

5

Peningkatan kualitas pengawasan

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to

b. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial

b. Perbandingan antara SDM Non teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat diklat Kepemimpinan, Sertifikasi Pengadaan barang dan jasa, Auditor dengan jumlah yang mengikuti diklat.


Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan,

a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti

a. Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.

Tim Pengawas Pengadilan Tingkat Banding


b. Prosentase temuan yg ditindaklanjuti

b. Perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti hasil pengawasan internal (Tim Pengawasan Pengadilan Tingkat Banding dan Badan Pengawasan) dan eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan) dengan temuan yang dilaporkan

Tim Pengawas Pengadilan Tingkat Banding


Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan

Perbandingan prosentase proses putusan perkara yang dapat didownload di website Pengadilan Tingkat Banding (Sesuai SK KMA No. : 1-144/KMAS/SK/I/2011tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan)



justice)


C..Rencana Kinerja Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2014 No. 1.

2.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja


a. Prosentase perkara yang diselesaikan Pidana Perdata Tipikor

95 % 95 % 95 %

b. Prosentase antara sisa perkara yang diselesaikan Pidana Perdata Tipikor

100 % 100 % 100 %


Target

a. Prosentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap b. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

100 % 100 %

3.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia

a. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial b. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial

100 % 100 %

4.


a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti b. Prosentase temuan yang ditindaklanjuti

90 % 100 %

5.

Peningkatan akseptabilitas masyarakat terhadap Peradilan (acces to justice)


Prosentase proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan

100%

D..Penetapan Kinerja Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2014 No. 1.

2.

Sasaran Strategis Peningkatan penyelesaian perkara


Indikator Kinerja a.

Prosentase perkara yang diselesaikan Pidana Perdata Tipikor

b.

b.

Prosentase antara sisa perkara yang diselesaikan Pidana Perdata Tipikor Prosentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

a.

Target 95 % 95 % 95 % 100 100 100 100

% % % %

100 %

3.


a. b.

Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial

100 % 100 %

4.


a. b.

Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti Prosentase temuan yang ditindaklanjuti

90 % 100 %

5.



Ketua Pihak kedua

Panitera/Sekretaris Pihak Pertama

Dr. H. MUH. DAMING SUNUSI, SH., M.Hum NIP: 195206011978011001

H.M. RAMLI, SH., MH NIP. 195409221985121002


100%

E..Pengukuran Kinerja Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2013 No. 1.

2.

3.

Sasaran Strategis Peningkatan penyelesaian perkara



4.


5.


Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

95 % 95 % 95 %

94,05 % 79,53 % 83,33 %

94,05 % 79,53 % 83,33 %

100 % 100 % 100 %

100 % 97,14 % 100 %

100 % 97,14 % 100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

pegawai yang lulus diklat teknis

100 %

100 %

100 %

pegawai yang lulus diklat non

100 %

40 %

40 %

pengaduan yang ditindaklanjuti temuan yang ditindaklanjuti

90 % 100 %

93,3 % 100 %

93,3 % 100 %

100 %

100 %

100 %

a. Prosentase perkara yang diselesaikan Pidana Perdata Tipikor b. Prosentase antara sisa perkara yang diselesaikan Pidana Perdata Tipikor a. Prosentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap b. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis a. Prosentase yudisial b. Prosentase yudisial a. Prosentase b. Prosentase



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

¾ ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Sebagaimana telah djelaskan pada Bab II dalam penjabaran Tujuan dan Sasaran Strategis, Pengadilan Tinggi Palembang menyatakan bahwa sasaransasaran yang direncanakan dan akan dicapai pada tahun 2013 terdiri dari 5 (lima) sasaran utama. Untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran-sasaran tersebut perlu dilakukan analisis akuntabilitas kinerja. Hasil analisis akuntabilitas kinerja masing-masing sasaran akan diuraikan sebagai berikut : 1. PENINGKATAN PENYELESAIAN PERKARA Sasaran tersebut di atas mempunyai 2 (dua) indikator kinerja yakni prosentase perkara yang diselesaikan dan prosentase sisa perkara yang diselesaikan. No. 1

2

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

Prosentase perkara yang diselesaikan ¾ Pidana ¾ Perdata ¾ Tipikor

95 % 95 % 95 %

94,05 % 79,53 % 83,33 %

94,05 % 79,53 % 83,33 %

Prosentase sisa perkara yang diselesaikan ¾ Pidana ¾ Perdata ¾ Tipikor

100 % 100 % 100 %

100% 97,14% 100%

100% 97,14% 100%


1. Indikator Kinerja Prosentase Perkara Yang Diselesaikan Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan adalah perbandingan antara perkara yang diminutasi dengan jumlah perkara yang diregister. Di bawah ini dijelaskan pencapaian persentase perkara yang diselesaikan untuk perkara Pidana, perkara Perdata, dan perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada tahun 2013. Jumlah perkara pidana untuk tahun 2013 yang masuk sebanyak 168 perkara, dari jumlah tersebut yang telah di putus sebanyak 158 perkara, sehingga apabila dipersentasekan untuk perkara pidana yang ditargetkan tahun 2013 mencapai 94,05%. Sedangkan sisa perkara tahun 2012 sebanyak 27 perkara dapat diselesaikan semua pada tahun 2013. Sehingga sisa perkara perkara pada tahun 2013 sebanyak 10 perkara. Persentase

perkara Pidana yang diselesaikan pada tahun 2013

ditargetkan 95 % dari total keseluruhan perkara yang masuk ternyata realisasinya tercapai 94,05 %. Hal ini dikarenakan pada tahun 2013 banyak perkara pidana yang masuk dibulan Desember sehingga tidak memungkinkan untuk diselesaikan pada tahun 2013. Hal tersebut menyebabkan adanya sisa perkara yang harus diselesaikan ditahun berikutnya. Berikut tabel mengenai keadaan perkara pidana tahun 2013.


Tabel Jumlah Perkara Pidana Tahun 2013 BULAN

SISA BLN LALU

MASUK

PUTUS

SISA BLN INI

Januari

27

14

21

20

Pebruari

20

22

21

21

Maret

21

10

7

24

April

24

15

23

16

Mei

16

12

14

14

Juni

14

5

6

13

Juli

13

22

13

22

Agustus

22

10

15

17

September

17

20

18

19

Oktober

19

13

15

17

Nopember

17

12

15

14

Desember

14

13

17

10

Statistik Perkara Pidana Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2013


Untuk perkara perdata jumlah perkara pada tahun 2013 yang masuk sebanyak 127 perkara, dari jumlah tersebut yang telah di putus sebanyak 101 perkara, sehingga apabila dipersentasekan untuk perara perdata yang ditargetkan tahun 2013 mencapai 79,53%. Sedangkan sisa perkara tahun 2012 sebanyak 35 perkara dapat diselesaikan sebanyak 34 perkara. Sehingga sisa perkara perdata pada tahun 2013 sebanyak 27 perkara. Persentase

perkara Perdata yang diselesaikan pada tahun 2013

ditargetkan 95 % dari total keseluruhan perkara yang masuk ternyata realisasinya tercapai 79,53 %. Hal ini dikarenakan banyak perkara perdata yang baru diregister di bulan Desember sehingga sebagian perkara belum dapat diselesaikan pada tahun 2013. Hal tersebut menyebabkan adanya sisa perkara yang harus diselesaikan di tahun berikutnya. Berikut tabel mengenai keadaan perkara perdata tahun 2013. Tabel Jumlah Perkara Perdata Tahun 2013 BULAN

SISA BLN LALU

MASUK

PUTUS

SISA BLN INI

Januari

35

11

14

32

Pebruari

32

7

13

26

Maret

26

11

9

28

April

28

14

10

32

Mei

32

8

15

5

Juni

25

10

7

28

Juli

28

14

12

30

Agustus

30

5

16

19

September

19

5

7

17

Oktober

17

21

10

28

Nopember

28

8

7

29

Desember

29

13

15

27


Statistik Perkara Perdata Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2013

Jumlah perkara tipikor untuk tahun 2013

yang masuk sebanyak

12

perkara, dari jumlah tersebut yang telah di putus sebanyak 10 perkara, sehingga apabila dipersentasekan untuk perkara tipikor yang ditargetkan tahun 2013 mencapai 83,33%. Sedangkan sisa perkara tahun 2012 sebanyak 3 perkara dapat diselesaikan semuanya pada tahun 2013. Sehingga sisa perkara perkara pada tahun 2013 sebanyak 2 perkara.

Tabel Jumlah Perkara Tipikor Tahun 2013 BULAN

SISA BLN LALU

MASUK

PUTUS

SISA

Januari

3

0

2

1

Pebruari

1

0

1

0

Maret

0

0

0

0

April

0

0

0

0


Mei

0

3

0

3

Juni

3

5

2

6

Juli

6

0

5

1

Agustus

1

1

0

2

September

2

1

1

2

Oktober

2

0

1

1

Nopember

1

0

1

0

Desember

0

2

0

2

Statistik Perkara Tipikor Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2013

2. Indikator Kinerja Prosentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan Indikator ini ditargetkan 100% untuk perkara pidana, perdata dan tipikor sedangkan realisasi pencapainnya untuk perkara pidana dan tipikor adalah 100 %, untuk perkara perdata realisasi pencapaiannya adalah 97,14%. Sisa perkara


perdata tahun 2013 adalah sebanyak 35 dan dapat diselesaikan pada tahun 2013 sebanyak 34 perkara. Hal ini sebagaimana tercantum pada LAKIP Tahun 2012

bahwasanya

dikarenakan

ada

1

perkara

perdata

Nomor

:

78/PDT/2008/PT.PLG yang diputus sela oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan memerintahkan Pengadilan Negeri untuk memeriksa pokok perkara dan para pihak mengajukan permohonan Kasasi. Perkara tersebut telah diputus oleh Mahkamah Agung dengan menolak permohonan Kasasi sehingga Pengadilan Negeri Lahat tetap harus melaksanakan putusan Pengadilan Tinggi. Selanjutnya saat ini Pengadilan Negeri Lahat sedang melaksanakan Putusan Sela Pengadilan Tinggi tersebut. Untuk perkara Pidana sisa tahun 2012 sebanyak 27 perkara dan dapat diselesaikan seluruh sisa perkara tersebut, sedangkan untuk untuk perkara Tipikor sisa 2012 sebanyak 3 perkara dan seluruh perkara dapat diselesaikan pada tahun 2013. Pernyataan indikator tersebut dapat di gambarkan sebagai berikut : Tabel Sisa Perkara Tahun 2012

Sisa Perkara 2012

Jumlah

Putus Tahun 2013

Prosentase

Pidana

27

27

100%

Perdata

35

34

97,14%

Tipikor

3

3

100%

TOTAL

65

64

94,04%


Statistik sisa perkara 2012 yang diputus di tahun 2013 Pengadilan Tinggi Palembang

2. PENINGKATAN TERTIB ADMINISTRASI PERKARA Sasaran tersebut di atas mempunyai 2 (dua) indikator kinerja yakni prosentase berkas yang diajukan banding disampaikan secara lengkap dan prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis. No.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

1

Prosentase berkas yang diajukan banding disampaikan secara lengkap

100%

100%

100%

2

Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

100%

100%

100%


1.

Indikator Kinerja Prosentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap. Indikator ini ditargetkan 100% telah tercapai 100%, artinya berkas perkara yang telah disampaikan secara lengkap pada tahun 2013 sebanyak 100%. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut: Dalam memberikan penilaian terhadap indikator kinerja berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap, yaitu dengan melakukan perbandingan antara berkas perkara yang diajukan banding yang lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan jumah berkas yang diajukan banding. Dimana sumber data yang digunakan adalah Laporan bulanan dan laporan tahunan. Untuk perkara pidana yang diajukan oleh Pengadilan Negeri pengaju sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) perkara dan dinyatakan lengkap baik untuk Bundel A dan Bundel B sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) perkara atau apabila dinyatakan secara prosentase yaitu sebesar 100%. Adapun untuk perkara perdata yang diajukan oleh Pengadilan Negeri pengaju sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) perkara dan dinyatakan lengkap baik untuk Bundel A dan Bundel B sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) perkara atau apabila dinyatakan secara prosentase sebesar 100%. Untuk perkara Tindak Pidana Korupsi yang diajukan oleh Pengadilan Tipikor tingkat pertama sebanyak 12 (dua belas) perkara dan dinyatakan lengkap baik untuk Bundel A dan Bundel B sebanyak 12 (dua belas) perkara atau apabila dinyatakan secara prosentase sebesar 100%.


Tabel jumlah perkara yang diajukan Pengadilan Negeri tahun 2013 NO.

PENGADILAN

PIDANA

PERDATA

TIPIKOR

59

-

1

Pengadilan Negeri Palembang

64

2

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau

22

13

‐

3

Pengadilan Negeri Sekayu

5

8

‐

4

Pengadilan Negeri Kayu Agung

28

26

‐

5

Pengadilan Negeri Baturaja

13

8

6

Pengadilan Negeri Lahat

17

9

‐

7

Pengadilan Negeri Muara Enim

3

3

‐

8

Pengadilan Negeri Prabumulih

8

1

‐

9

Pengadilan Negeri Pagar Alam

3

0

‐

10

Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama Palembang

-

-

12

168

127

12

TOTAL

2. Indikator Kinerja Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis. Indikator kinerja prosentase berkas perkara yang diregister dan siap diditribusikan ke Majelis tahun 2013 yang ditargetkan 100% ternyata dapat tercapai 100%. Ini menggambarkan bahwa proses administrasi perkara yang berjalan di Pengadilan Tinggi Palembang berjalan sebagaimana mestinya sehingga semua berkas yang diterima secara lengkap langsung dapat diregister di dalam buku induk perkara maupun buku register pembantu perkara sehingga pada tahun 2013 semua berkas dapat didistribusikan kepada Majelis, total Perkara Pidana, perdata dan Tipikor pada tahun 2013 sebanyak 307 perkara. Berikut akan disajikan tabel perbandingan antara berkas yang diregister dan siap distribusikan ke Majelis pada tahun 2013 :


Grafik Jumlah Perkara Masuk Dengan Perkara Yang Didistribusikan

3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA Ada 2 (dua) indikator kerja yang akan dicapai dari sasaran yang tersebut diatas, masing-masing : No.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

1

Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial

100%

100%

100%

2

Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial

100%

40%

40%


1. Indikator pegawai yang lulus diklat teknis yudisial Indikator ini ditargetkan 100% dan realisasi mencapai target 100%. Diklat Yudisial yang diadakan pada tahun 2013 adalah diklat yang diadakan bagi para hakim tinggi untuk bidang penanganan tindak pidana korupsi 1 (satu) orang

dan pelatihan bagi hakim pemilu sebanyak 3 (tiga) orang

pelatihan/diklat tersebut diadakan oleh Badan Diklat Mahkamah Agung RI. Untuk meningkatkan kualitas pejabat teknis kepaniteraan, Pengadilan Tinggi Palembang pada tahun 2013 mengadakan Bimbingan Teknis pengelolaan administrasi pengadilan yang diikuti sebanyak 42 (empat puluh dua) orang peserta masing-masing dari Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Palembang.

2. Indikator pegawai yang lulus diklat teknis non-yudisial Indikator ini ditargetkan 100% dan realisasi mencapai target 40%. Diklat non-Yudisial yang diadakan pada tahun 2013 adalah diklat Pengadaan Barang Jasa yang diselenggarakan Badan Diklat Mahkmah Agung RI diikuti sebanyak 6 (enam) orang pegawai yang lulus sebanyak 2 (dua) orang kemudian diklat Pengadaan Barang Jasa yang diselenggarakan Pengadilan Tinggi Palembang diikuti sebanyak 4 (empat) orang pegawai yang lulus sebanyak 2 (dua) orang. Total 10 orang yang mengikuti diklat Barang Jasa sebanyak 4 orang yang lulus. Untuk meningkatkan kualitas bagian kesekretariatan, Pengadilan Tinggi Palembang pada tahun 2013 mengadakan beberapa Bimbingan Teknis antara lain Bimtek Pengelolaaan Administrasi Keuangan, Bimtek


penyusunan dan penilaian sasaran kinerja pegawai yang masing-masing Bimtek tersebut diikuti oleh pegawai Pengadilan Tinggi Palembang dan Pegawai di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palembang.

4. PENINGKATAN KUALITAS PENGAWASAN Ada 2 (dua) indikator kerja yang akan dicapai dari sasaran yang tersebut diatas, masing-masing : No.

Indikator Kinerja

Target

1

Prosentase pengaduan yang ditindak lanjuti

90%

2

Prosentase temuan yang ditindaklanjuti

100%

Realisasi

Capaian

93,3%

93,3%

100%

100%

1. Indikator pengaduan yang ditindaklanjuti Untuk memberikan penilaian terhadap indikator ini yaitu dengan membandingkan pengaduan yang masuk dengan berapa banyak pengaduan yang dapat ditindaklanjuti. Jumlah pengaduan yang masuk untuk tahun 2013

sebanyak

15

pengaduan, dari jumlah tersebut pengaduan yang telah ditindaklanjuti sebanyak 14 pengaduan, sehingga apabila dipersentasekan pengaduan yang ditindaklanjuti yang ditargetkan tahun 2013 mencapai 93,3%. Sedangkan sisa pengaduan 2012 sebanyak 3 pengaduan dapat ditindaklanjuti semua pada tahun 2013. Jadi sisa pengaduan pada tahun 2013 sebanyak 1 pengaduan.


Grafik Jumlah Pengaduan Tahun 2013

Untuk Tabel di bawah ini menjelaskan bahwa dari pengaduan yang masuk tahun 2013 sebanyak 15 pengaduan dengan klasifikasi sebanyak 8 pengaduan yang diproses melalui tahapan pemeriksaan dan sebanyak 7 pengaduan hanya

dilakukan proses klarifikasi tanpa dilakukan pemeriksaan.

Dan 8 pengaduan yang diproses melalui pemeriksaan telah diselesaikan sebanyak 7 pengaduan sehingga sisa pengaduan yang diproses melalui pemeriksaan sebanyak 1 pengaduan. Sedangkan 7 pengaduan yang diproses melalui klarifikasi semuanya telah diselesaikan selama tahun 2013.


Grafik Kasifikasi Pengaduan Tahun 2013

2. Indikator temuan yang ditindaklanjuti Untuk memberikan penilaian terhadap indikator ini yaitu dengan membandingkan temuan yang didapat dengan berapa banyak temuan yang dapat ditindaklanjuti. Pada tahun 2013 telah dilakukan pengawasan terhadap Pengadilan Negeri se- Sumatera Selatan dan pengawasan bidang-bidang oleh Hakim pengawas bidang di Pengadilan Tinggi Palembang. Pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan teknik pemeriksaan, monitoring, dan pembinaan yang mencakup

seluruh

manajemen

pengadilan,

Administrasi

Persidangan,

Administrasi Perkara, Administrasi Umum, dan pelayanan public, dari aktifitas pengawasan

pada

tahun

2013

di

masing-masing

pengadilan

negeri

ditemukan temuan-temuan yang berhubungan dengan tugas dan fungsi


pengadilan yang dilaksanakan dan setelah mendapatkan temuan-temuan tersebut tim pengawas yang ditugaskan oleh Ketua pengadilan Tinggi Palembang langsung menindak lanjuti temuan-temuan tersebut dengan memberikan masukan, saran dan kebijakan yang harus dilakukan untuk meningkatkan kinerja agar lebih baik lagi.

5. PENINGKATAN AKSEPTABILITAS MASYARAKAT TERHADAP PERADILAN (ACCES TO JUSTICE) Sasaran di atas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat di publikasikan, pencapaian target dapat digambarkan sebagai berikut : No. 1

Indikator Kinerja Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan

Target

Realisasi

Capaian

100%

100%

100%

1. Indikator prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan. Dalam memberikan penilaian terhadap indikator ini yaitu dengan melakukan perbandingan antara jumlah proses penyelesaian perkara yang diperiksa dan dapat di unduh di website Pengadilan Tinggi Palembang. Untuk masyarakat pencari keadilan dapat melihat penyelesaian perkaranya tidak hanya di website Pengadilan Tinggi Palembang akan tetapi dapat juga mendapatkan informasi dari komputer meja informasi yang berada di ruang loby tamu Pengadilan Tinggi Palembang. Pada tahun 2013 website


Pengadilan

Tinggi

Palembang

mengembangkan

sistem

informasi

penelusuran perkara banding begitu perkara masuk maka langsung diinput pada sistem tersebut, jadi para masyarakat pencari keadilan dapat mengetahui alar/tahapan perkaranya yang sedang diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang sistem informasi ini dapat diakses pada website

Pengadilan

Tinggi

Palembang

melalui

http://perkara.pt-

palembang.go.id/_homeperdata.php. Proses informasi penyelesaian perkara baik pidana, perdata dan tipikor di Pengadilan Tinggi Palembang yang dapat diunduh pada fasilitas tersebut dengan prosentase informasi 100%. Untuk publikasi putusan Pengadilan Tinggi Palembang tahun 2013 sudah mencapai 100% diunggah di http://putusan.mahkamahagung.go.id yang terhubung

diwebsite

Pengadilan

Tinggi

Palembang

palembang.go.id/. tampilan komputer meja informasi


http://pt-

Tampilan Direktori putusan Pengadilan Tinggi Palembang

Tampilan direktori putusan Pengadilan Tinggi Palembang


BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Pengadilan Tinggi Palembang pada dasarnya merupakan bentuk pertanggung jawaban atas program dan kegiatan strategis yang telah ditetapkan dan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden ( Inpres ) nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP) tahun 2013 memuat laporan pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Palembang selama kurun waktu tahun 2013 yang dituangkan menjadi 5 target sasaran dan 9 indikator kinerja. Secara umum tujuan, program ataupun sasaran satuan kerja Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2013 telah berjalan dengan baik meskipun masih ditemui sejumlah hambatan atau kendala dalam pelaksanaannya. Hasil yang telah dicapai di tahun 2013 tentunya masih perlu ditingkatkan lagi ditahun-tahun mendatang agar dapat merespon setiap tantangan atau tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Adapun keberhasilan atas pencapaian target dari kegiatan atau sasaran yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan yang telah dicapai di lingkungan Pengadilan Tinggi Palembang antara lain semakin meningkatnya kualitas kerja para pegawai yang tentunya membawa dampak kepada peningkatan mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, sebagi cotoh untuk penanganan pengaduan melampaui prosentase target yang telah ditetapkan dan penggunaan program


sistem penelusuran perkara Pengadilan Tinggi Palembang yang dikembangkan pada tahun 2013 sangat membantu pencari keadilan akan pperkembangan proses perkaranya, atas keberhasilan yang telah dicapai tersebut tentunya perlu diberikan apresiasi atau penghargaan kepada semua pihak yang berperan serta didalamnya. Adapun Hambatan / Kendala dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Hal tersebut wajar apabila kendala atau hambatan tersebut dapat langsung dicari jalan keluar atau solusinya. Kendala yang sering ditemui di Pengadilan Tinggi Palembang diantaranya perkara yang masuk pada bulan Desember terkadang sangat banyak sehingga menghambat pencapaian target penyelesaian perkara tahun berjalan, untuk prosentase kelulusan pada Diklat non teknis tahun 2013 tidak sesuai dengan target untuk itu perlu dipersiapkan dengan serius apabila akan mengikuti program diklat di ditahun mendatang.

B. Saran 1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrument control yang objektif dan transpraran dalam mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara. 2.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai akhir dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dapat dioptimalisasi pemanfaatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai alat evaluasi kinerja.

--------------------------------


LAMPIRAN-LAMPIRAN :



LAMPIRAN :

MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA PENGADILAN TINGGI PALEMBANG 2010 ‐ 2014 Tujuan 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas TARGET KINERJA SASARAN STRATEGIS

1.

2.

3.



INDIKATOR KINERJA 2010

2011

2013

2013

2014

95 % 95 % 95 %

95 % 95 % 95 %

95 % 95 % 95 %

95 % 95 % 95 %

95 % 95 % 95 %

Prosentase sisa perkara yang diselesaikan ¾ Pidana ¾ Perdata, ¾ Tipikor

100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 %

Prosentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial

100 % 100 %

100 % 100 %

100 % 100 %

100 % 100 %

100 % 100 %

Prosentase perkara yang diselesaikan ¾ Pidana ¾ Perdata ¾ Tipikor

Peningkatan Kualitas SDM


4.

5.


Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti Prosentase temuan yang ditindaklanjuti

90 % 100 %

90 % 100 %

90 % 100 %

90 % 100 %

95 % 100 %

Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)



PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

Recommend Documents