LEMBAGA TAHUN

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019 KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI KODE KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

KEG

2015

2016

2017

2018

2019

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kegiatan Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum

Meningkatnya keselarasan arah dalam implementasi pembangunan yang diwujudkan melalui harmonisasi peraturan Perundang-undangan, kajian hukum dan kebijakan daerah, serta penyiapan produk hukum, penyelesaian sengketa dan bantuan hukum, dan dokumentasi hukum lingkup Kemendagri

37,3

Persentase Pembatalan Perda dan Perkada PN yang bermasalah

100%

100%

100%

100%

100%

Jumlah Rancangan Perda yang dievaluasi 350 Rancangan 350 Rancangan 350 Rancangan 350 Rancangan 350 Rancangan dan/atau dikonsultasikan (RPJMD, RTRW, Perda Perda Perda Perda Perda PB APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah) Kegiatan Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Analisis Jabatan dan Pelaporan Kinerja

TOTAL ALOKASI L 2014-2019 O (Rp. Milyar) K 1.183,4

Meningkatnya kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, analisa jabatan dan pelaporan kinerja Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, tersedianya peraturan pemerintah pengganti PP No 41 tahun 2007 dan peraturan pelaksanaannya dalam rangka efektifitas dan efisiensi penerapan SPM, serta harmonisasi perundang-undangan sektor dalam pembentukan organisasi sektor di daerah

30,5

6,7

0,7

II.M.L.010-1

KODE KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

KEG

2015 1 PP

Penyusunan PP Pengganti PP No. 41 Tahun PN 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

2016

2017

2018

2019

Pengelolaan Data, Informasi, Komunikasi dan Telekomunikasi

16,9 Pelaksanaan rapat koordinasi reguler via 10 bulan layanan QW jaringan teleconfrence pusat dan daerah

PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Manajemen Pembangunan, Pembangunan, Kependudukan dan Kependudukan dan Keuangan Daerah Keuangan Daerah yang berkualitas Pelaksanaan Diklat Manajemen PB Pembangunan, Kependudukan dan Keuda Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pemerintahan Daerah

TOTAL ALOKASI L 2014-2019 O (Rp. Milyar) K 0,7

16,9

1.529,4 73,2 89 angkatan

146 angkatan

146 angkatan

146 angkatan

146 angkatan 73,2

Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pemerintahan Daerah yang berkualitas PN

124,8 Pelaksanaan Diklat Manajemen dan Kepemimpinan Pemda

Pembinaan Jabatan Fungsional dan Standarisasi Diklat

56 angkatan

87 angkatan

87 angkatan

87 angkatan

87 angkatan

404 Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi serta Kerjasama Diklat Pemerintahan Dalam Negeri PL

II.M.L.010-2

- 3 daerah (Lampung, DIY, Jateng) terstandarisasi - 2 komponen terstandarisasi dan sertifikasi

124,8 71.360,0

- 3 daerah 3 komponen 3 komponen 2 komponen (Lampung, DIY, terstandarisasi terstandarisasi terstandarisasi Jateng) dan sertifikasi dan sertifikasi dan sertifikasi tersertifikasi - 2 komponen terstandarisasi dan sertifikasi

36,0

KODE KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

KEG Tersusunnya desain model pembinaan kepegawaian pusat dan daerah dengan standarisasi pembinaan, standar kompetensi pimpinan SKPD, personil PNS, dll. Dilaksanakan di Lampung, DIY, Jateng, oleh Kemen PAN dan RB dan Kemendagri

2015 2016 Standarisasi 3 Sertifikasi 3 prov (Lampung, prov (Lampung, DIY, Jateng) DIY, Jateng)

2017

2018

2019

PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH Kegiatan Fasilitasi Penataan Ruang Daerah dan Lingkungan Hidup di Daerah

TOTAL ALOKASI 2014-2019 (Rp. Milyar)

2.261,0

Konsolidasi kebijakan dan kelembagaan serta peningkatan kapasitas daerah dalam pemanfaatan tanah dan penataan ruang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta reformasi bidang pelayanannya

704,8

Jumlah regulasi dan NSPK Bidang Penataan TRW: 1 Ruang yang sudah mengakomodir Permendagri, 1 kebijakan sektoral Rapermendagri ; 1 Pedoman PB

TRW: 1 Pedoman, 1 Permendagri, 2 Rapermendagri ; TRK: 2 Pedoman, 1 Permendagri dan 1 NSPK

TRW: 1 pedoman, 1 Kebijakan, 2 permendagri

TRW: 1 kebijakan, 1 pedoman

TRW: 1 kebijakan

15,2

Jumlah pelaksanaan Rakernas BKPRN dan Raker Regional BKPRN dalam rangka PB meningkatkan kualitas koordinasi kelembagaan penataan ruang

1 kegiatan (Rakernas)

2 kegiatan (Raker Reg)


2 kegiatan (Raker Reg)


7,3

Jumlah daerah yang difasilitasi dalam PB pelaksanaan penataan ruang daerah yang melibatkan forum masyarakat

34 Prov

34 Prov

34 Prov

34 Prov

34 Prov

9,2

II.M.L.010-3

L O K

KODE KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

KEG Jumlah daerah yang menyusun Perda RTRW prov/Kab-kota dan Perda RRTR Jumlah daerah yang difasilitasi dalam PB penerapan tata kelola penataan ruang kawasan di daerah Jumlah daerah yang terfasilitasi dan meningkat dalam penerapan tata kelola penataan ruang Jumlah daerah yang dimonitor dan di evaluasi dalam penerapan tata kelola penataan ruang PB

Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

TARGET

INDIKATOR 2015 50 Kab/Kota

2016 55 Kab/Kota

2017 55 Kab/Kota

2018 55 Kab/Kota

2019 55 Kab/Kota

33 Provinsi (Kecuali Prov. Kaltara) 34 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi

TOTAL ALOKASI L 2014-2019 O (Rp. Milyar) K 24,4 30,5

34 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi

32,7

34 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi

18,3

Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi daerah, Kerjasama Pemerintah Swasta, dan kinerja PTSP di beberapa kota dan pembatalan Perda bermasalah, serta pengurangan biaya untuk bisnis

238,7

Jumlah Kebijakan/pedoman terkait dengan peningkatan kualitas tata kelola dan daya saing perekonomian daerah yang P diselesaikan

1 PP, 1 Instruksi menteri, 3 pedoman

1 peraturan

1 pedoman

Jumlah laporan monitoring dan evaluasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola P kelembagaan, infrastruktur ekonomi dan daya saing perekonomian daerah

7 Laporan

7 Laporan

7 Laporan

7 Laporan

7 Laporan

22,0

Jumlah daerah pilot project operasionalisasi pelayanan umum melalui PTSP

10 Kab/Kota pada 5 Prov (Jateng, Sumut, Sulsel, Kaltim, NTT)

10 Kab/Kota pada 5 Prov (Jatim, Sumbar, Sultra, Kalteng, NTB))

10 Kab/Kota pada 5 Prov (Jabar, NAD, Sulteng, Kalbar, Bali)

10 Kab/Kota pada 5 Prov (Bnaten, Jambi, Sumsel, Lampung, Riau)

10 Kab/Kota pada 5 Prov (Kalsel, Yoygya, Sulut, Kepri, Gorontolo)

10,0

Jumlah daerah pilot project pelayanan investasi di Jawa Timur

1 provinsi

QW

QW

II.M.L.010-4

7,5

1,0

KODE KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

KEG

TARGET

INDIKATOR 2015 Jumlah daerah yang memiliki PTSP yang 34 Provinsi Prima (Jenis Perijinan yang dilimpahkan ke PTSP, Penyederhanan Perijinan, Kecepatan PL Pelayanan, Kualitas Pelayanan, Peningkatan Kapasitas SDM Perijinan)

Kegiatan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Harmonisasi peraturan perizinan antara QW pusat dan daerah

1 rekomendasi kebijakan

Jumlah daerah yang difasilitasi dalam peningkatan kualitas tata kelola kelembagaan, infrastruktur ekonomi dan daya saing perekonomian daerah PB (khususnya fasilitasi PTSP)

10 Provinsi / 50 kab/kota

2016 51 Kab/Kota

2017 51 Kab/Kota

2018 51 Kab/Kota

2019 51 Kab/Kota


2,0




98 kab/kota

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah

155,6

484,0

Jumlah daerah yang difasilitasi dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah sesuai peraturan perundang-undangan Jumlah daerah yang difasilitasi dalam PL Musrenbangda provinsi dan regional Terbangunnya media/sarana bagi partisipasi masyarakat dalam perencanaan PL pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah Terwujudanya Optimalisasi Pengembangan Wilayah Tertinggal, Perbatasan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, dan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Lainnya.

34 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi

61,1

34 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi

26,5

1 Website (Nasional)

12 Provinsi

12 Provinsi

10 Provinsi

34 Provinsi

17,0

PB

Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Wilayah Terpadu

II.M.L.010-5

124,6

KODE KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

KEG Jumlah daerah yang terfasilitasi dalam PB penerapan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah/kawasan Jumlah regulasi dan kebijakan PB pembangunan daerah berbasis wilayah/Kawasan

2015 10 Provinsi, 102 Kab/Kota



1 PP, 2 2 Permendagri RanPermendag ri



-

-

Kegiatan Fasilitasi Penataan Perkotaan Peningkatan tata kelola penataan perkotaan di daerah


5,2

223,8 Jumlah Peraturan Perundangan dan 1 PP tentang Kebijakan yang Terkait dengan Pengelolaan Perkotaan dan PB Perkotaan 5 Pedoman

4 Permendagri 4 Permendagri 3 Permendagri 3 Permendagri

11,0

Jumlah Daerah yang terfasilitasi sesuai Sistem Pengendalian Pengelolaan Pemenuhan SPP untuk perwujudan Kota Berkelanjutan Jumlah provinsi/kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam pembentukan dan PB peningkatan kapasitas kelembagaan perkotaan Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terfasilitasi dalampembentukan PB mekanisme dan lembaga kerja sama

100 Kab/Kota

24,0

100 Kab/Kota

100 Kab/Kota

107 Kab/Kota

PB

PB

Jumlah Kota yang Terfasilitasi dalam Peningkatan kapasitas pemerintah kota melalui pencitraan kota (City Branding)

Jumlah kota otonom dan kota baru publik yang terfasilitasi dalam pembentukan QW kelembagaan dan perencanaan infrastruktur dasar sesuai SPP

II.M.L.010-6

2 Prov,2 Kab, 2 10 Prov,10 Kab, 15 Prov,15 Kab, 20 Prov,20 Kab, 20 Prov,20 Kab, Kota 10 Kota 15 Kota 20 Kota 20 Kota

2 Kawasan Perkotaan Metropolitan





3 Kota Sedang

5 Kota Sedang

10 Kota Sedang 15 Kota Sedang 20 Kota Sedang

8 Kota Sedang, 8 Kota Sedang, 8 Kota Sedang, 8 Kota Sedang, 5 Kota baru 5 Kota baru 5 Kota baru 5 Kota baru publik publik publik publik

32,0

5,0

2,3

4,0

KODE KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

KEG Jumlah Kota yang Terfasilitasi dalam Penyediaan Peta Perkotaan dan Kawasan PB Perkotaan yang terpadu skala 1;1000

Jumlah Kota yang Terfasilitasi melalui |Pemantapan Teknis Updating Basis Data PB Informasi Perkotaan

2015 2 kawasan perkotaan metropolitan, 3 kota sedang





2 kawasan perkotaan metropolitan, 3 kota sedang





PROGRAM PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH Kegiatan Fasilitasi KDH, DPRDDan Hubungan Antar Lembaga


2,5

892,5

Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Pada Setiap Entitas Pemerintahan Daerah

111,1

Fasilitasi Kepala Daerah dan Pimpinan dan 8 Gubernur dan Anggota DPRD dalam penyelenggaraan Pimpinan pemerintahan daerah DPRD, 170 Bupati dan Pimpinan DPRD, PB 26 Walikota dan Pimpinan dan Anggota DPRD Terlaksananya pemilihan kepala daerah PB sesuai dengan kebijakan pilkada Kegiatan Penataan Daerah Otonom Dan Meningkatnya Pemahaman Dasar dan Pola Otonomi Khusus Dan DPOD Pikir Setiap Entitas Pemerintahan Daerah dan Para Pemangku Kepentingan Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah

204 daerah

2 Gubernur dan Pimpinan DPRD, 83 Bupati dan Pimpinan DPRD, 15 Walikota dan Pimpinan dan Anggota DPRD


12 Gubernur dan Pimpinan DPRD, 78 Bupati dan Pimpinan DPRD, 29 Walikota dan Pimpinan dan Anggota DPRD 286 daerah


66,3

5,6

167,9

II.M.L.010-7

KODE KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

KEG Presentase pelaksanaan evaluasi perkembangan DOB yang ditetapkan sesuai PB dengan Undang-Undang -Tambahan untuk evaluasi kinerja DOB (evaluasi EDHOP) Penyusunan peraturan perundangundangan yang mengatur penataan daerah, otonomi khusus/istimewa dan PB DPOD serta terlaksananya penyempurnaan kerangka regulasi otonomi khusus Jumlah regulasi daerah yang diterbitan dalam rangka pemantapan sistem tata QW 14 kelola pemerintahan yang baik di papua dan papua barat Jumlah NSPK dalam rangka penguatan kelembagaan badan percepatan QW 7 pembangunan kawasan papua dan papua barat Evaluasi daerah otonom khusus/istimewa dalam rangka pembenahan terhadap PL 5 kelembagaan, aparatur dan pendanaan pelaksanaan otsus Evaluasi dan verifikasi rencana/usulan PB pembentukan DOB dan implementasi kebijakan penataan daerah Presentase jumlah daerah otonom baru PN yang meningkat kinerja pemerintahannya

2015 100%

2016 100%

2017 100%

2018 100%

2019 100%

6 Rancangan Peraturan perundangundangan





26,4

2 Perdasi dan Perdasus di Papua dan Papua Barat 2 NSPK

2 Perdasi dan Perdasus di Papua dan Papua Barat 2 NSPK

2 Perdasi dan Perdasus di Papua dan Papua Barat



7,5

papua, papua barat, DKI Jakarta D.I.Yogyakarta dan Aceh 54 dokumen usulan



papua, papua barat, DKI Jakarta D.I.Yogyakarta dan Aceh

20%

40%

60%

80%

100%

10,2

5 Daerah

5 Daerah

5 Daerah

5 Daerah

10,0

Fasilitasi daerah dalam peningkatan 5 Daerah partisipasi dan pemberdayaan masyarakat PB di wilayah otonomi khusus/daerah istimewa

II.M.L.010-8


1,7

papua, papua barat, DKI Jakarta D.I.Yogyakarta dan Aceh

12,0

6,6

KODE KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

KEG

2015 Kegiatan Pengembangan Kapasitas Dan Meningkatnya Kemampuan dan Prakarsa Evaluasi Kinerja Daerah Pemerintah Daerah dalam Pencapaian Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah PB

85 % daerah provinsi berkinerja tinggi berdasarkan EKPPD Persentase Daerah Kabupaten/kota dalam 70 % daerah rangka Fasilitasi Pelaksanaan Evaluasi Kabupaten/kot Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah a berkinerja PB (EPPD) tinggi berdasarkan EKPPD

Kegiatan Penataan Urusan Pemerintah Daerah Lingkup I

Persentase Daerah Provinsi dalam rangka Fasilitasi Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)

2016

2017

2018

2019

85 % daerah provinsi berkinerja tinggi berdasarkan EKPPD 70 % daerah Kabupaten/kot a berkinerja tinggi berdasarkan EKPPD




Meningkatnya sinergi pengaturan kelembagaan dan aparatur pemerintahan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, diseminasi praktikpraktik terbaik pelaksanaan urusan antar daerah lingkup UPD I.

68,1

84,3

211,4 2 1 1 . 5 3

Jumlah penyusunan kebijakan pelaksanaan PB Urusan Pemerintahan Daerah dan Inovasi Daerah Jumlah Daerah yang telah menerbitkan Perda Kewenangan dengan Pilot project pengaturan kewenangan secara bertahap QW 3 untuk kabupaten dan kota serta provinsi di NTB, Banten, Jawa Barat

PB


1 RPP dan 1 Pedoman

21,4

3 Daerah (Prov 3 Daerah (Prov Perda NTB, Banten, NTB, Banten, Kewenangan di Jabar) Jabar) Seluruh Kab/Kota di Prov NTB, Banten, Jabar

Jumlah Fasilitasi Penyusunan Kebijakan 5 Provinsi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah dan Inovasi Daerah

II.M.L.010-9

1 PP dan 1 RPP 1 PP

5 Provinsi

8 Provinsi

5,8

8 Provinsi

8 Provinsi

40,0

KODE KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

KEG

SASARAN

TARGET

INDIKATOR 2015 Cakupan pembinaan dan fasilitasi 16 bidang (sosialisasi, koordinasi, bimtek, advokasi urusan serta monitoring dan evaluasi) PB pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di tingkat pusat dan daerah terhadap bidang urusan pemerintahan lingkup UPD I Penerapan Indikator Utama pelayanan publik di daerah lingkup UPD I yang ditekankan pada Reformasi pelayanan publik dasar pendidikan, perijinan, infrastruktur dan kependudukan

PN

Penerapan Indikator Utama Inovasi dan daya saing daerah Jumlah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi/Terkoordinasi Dalam PB Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar untuk Masyarakat Kurang Mampua Lingkup UPD I PB

II.M.L.010-10


2016 16 bidang urusan




Urusan Wajib dengan SPM Bidang Pendidikan, Infrastruktur (PU dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman) dan Urusan Wajib Non SPM (perizinan, kependudukan dan catatan sipil)





66,5

5 Provinsi

5 Provinsi

8 Provinsi

8 Provinsi

8 Provinsi

23,4

1 Dokumen Baseline dan Strategi

10 Kabupaten

30 Kabupaten

70 Kabupaten

110 Kabupaten

17,9

KODE KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

KEG

2015 Kegiatan Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Otda

PB Kegiatan Penataan Urusan Pemerintahan Daerah II

2016

2017

2018

2019

Meningkatnya Kapasitas Pemerintahan Daerah secara Berkesinambungan terhadap Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Fasilitasi dan Koordinasi dalam rangka penyelesaian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan bidang otonomi daerah

8 Peraturan

6 Peraturan


6,7

Meningkatnya Sinerjitas Pengaturan Kelembagaan Pemerintahan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Diseminasi Kemajuan Pelaksanaan Otonomi Daerah Serta Pemanfaatan Keberhasilan Daerah Otonom Lainnya Lingkup UPD II

154,5

Jumlah penyusunan kebijakan pelaksanaan 1 RPP PB Urusan Pemerintahan Daerah

1 PP dan 1 Pedoman

Jumlah Fasilitasi Penyusunan Kebijakan 5 Provinsi PB Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah

5 Provinsi

Cakupan pembinaan dan fasilitasi (sosialisasi, koordinasi, bimtek, advokasi serta monitoring dan evaluasi) pelaksanaan urusan pemerintahan daerah PB di tingkat pusat dan daerah terhadap bidang urusan pemerintahan lingkup UPD II

II.M.L.010-11

6,0

8 Provinsi

8 Provinsi

8 Provinsi

15 bidang 15 bidang 15 bidang 15 bidang 15 bidang urusan urusan urusan urusan urusan

30,9

28,5

KODE KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

KEG Penyempurnaan dan Penerapan Indikator Utama pelayanan publik di daerah lingkup UPD II yang ditekankan pada Reformasi pelayanan publik dasar kesehatan, perijinan, dan kependudukan PN

2015 Urusan Wajib dengan SPM Bidang Kesehatan, Sosial, Trantibumlinm as dan Urusan Wajib Non SPM (perijinan)

Jumlah Kabuapten/Kota yang 1 Dokumen Terfasilitasi/Terkoordinasi Dalam Baseline dan Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar untuk Strategi PB Masyarakat Kurang Mampua Lingkup UPD I





10 Kabupaten

30 Kabupaten

70 Kabupaten

110 Kabupaten


17.88

1.658,2 PROGRAM PENGUATAN PEMERINTAHAN UMUM Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat Dan Daerah Serta Kerjasama Daerah

413,2

Terfasilitasinya penyelenggaraan hubungan Pusat dan Daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, kerjasama antar daerah, dan peningkatan pelayanan umum dalam rangka harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan Jumlah Kab/Kota yang menerapkan 80 Kab/Kota di 80 Kab/Kota di 80 Kab/Kota di 80 Kab/Kota di 60 Kab/Kota di Permendagri tentang Pedoman Pelayanan 6 Provinsi 6 Provinsi 6 Provinsi 6 Provinsi 6 Provinsi Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

II.M.L.010-12

32,4

KODE KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

KEG

TARGET

INDIKATOR 2015 Tersusun dan tersosialisasikannya Inspres 1 Inpres dan Presiden untuk penerapan sikap-sikap sosialisasi di 3 pelayanan aparat dan sosialisasi nilai-nilai regional pelayanan sesuai UU Pelayanan Publik

Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Kawasan Dan Pertanahan

2016

2017

2018

2019


Jumlah provinsi yang dibina dalam rangka peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi

33 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi

237,3

Jumlah daerah yang terpelihara dan meningkat kualitas kerjasamanya terhadap kerjasama yang telah dilaksanakan

14 Daerah

14 Daerah

15 Daerah

15 Daerah

15 Daerah

18,4

Jumlah Provinsi yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pelaksanaan kerjasama antar daerah yang bersifat wajib

-

8 Provinsi

9 Provinsi

9 Provinsi

8 Provinsi

17,5

Meningkatnya kapasitas aparatur dan pengelolaan kawasan

182,5

Jumlah daerah yang difasilitasi penguatan kapasitas aparatur dan kelembagaan daerah dalam pengelolaan kawasan dan pertanahan Jumlah kawasan sumber daya alam, Kawasan Sumber Daya Buatan/Kawasan khusus dan pertahanan/ekonomi, Industri dan Perdagangan Bebas/dan perairan, Kelautan serta Kedirgantaraan yang dikelola dan dikembangkan Kegiatan Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat

10 daerah

15 daerah

15 daerah

15 daerah

15 daerah

22,3

5 Kawasan

5 Kawasan

5 Kawasan

5 Kawasan

5 Kawasan

41,6

273,5

II.M.L.010-13

KODE KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

KEG Terfasilitasinya peningkatan kapasitas Inisiasi Gerakan Aparat Menuju Indonesia aparat dan kelembagaan Satuan Polisi ramah Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam menciptakan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat

Gerakan bersama pemerintah, pengusaha dan LSM untuk membangun fasilitas mengantri, kebersihan, kenyamanan dan keamanan di ruang publik

2015 1 Buku Kode Etik Indonesia Ramah, sosialisasi via media cetak dan elektronik serta sosialisasi di tiga regional

2016

2017

2018

2019

1 Pedoman, sosialisasi via media cetak dan elektronik, serta pelibatan pemerintah, pengusaha, dan LSM


5,0

Kegiatan Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

202,9 Meningkatnya kapasitas aparat dalam Jumlah aparatur Daerah yang ditingkatkan upaya penanggulangan bencana daerah dan kapasitasnya dalam penanggulangan bahaya kebakaran bencana dan bahaya kebakaran

20 Daerah (50 orang per daerah)





Kegiatan Pengembangan Dan Penataan Terfasilitasinya penataan wilayah Wilayah Administrasi Dan Perbatasan administrasi, penegasan batas daerah, toponimi, dan pengembangan/ pengelolaan/penyediaan sarpras perbatasan antar negara

110,3

400,8

Jumlah rumusan kebijakan pengembangan wilayah perbatasan, dan toponimi

32 Rumusan

35 Rumusan Kebijakan




29,7

Jumlah segmen batas antar daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Perundangan

50 Segmen

50 Segmen

50 Segmen

50 Segmen

50 Segmen

49,4

II.M.L.010-14

KODE KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

KEG

TARGET

INDIKATOR 2015 Jumlah provinsi yang melaksanakan 6 Provinsi kerjasama perbatasan antar negara (JIM,SOSEKMALINDO, JBC RI-RDTL, JBC RIPNG) Jumlah kesepakatan batas antar negara 5 Kesepakatan dalam rangka penyelesaian batas dan hubungan antar negara yang berbatasan

Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan

*Merupakan kegiatan yang sebelumnya ada di Program PMD

Pembinaan Pemerintahan Desa

terfasilitasinya peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan desa yang baik


2016 6 Provinsi

2017 6 Provinsi

2018 6 Provinsi

2019 6 Provinsi

5 Kesepakatan

5 Kesepakatan

5 Kesepakatan

5 Kesepakatan

47,2

Jumlah sarpras yang dialokasikan bagi 21 unit sarpras 40 unit sarpras 40 unit sarpras 40 unit sarpras 40 unit sarpras daerah perbatasan antar negara dan pulaupulau kecil terluar dalam rangka pelayanan umum

150,0

1.383,7

Jumlah provinsi dan kabupaten/ kota yang difasilitasi dalam pelaksanaan tata kelola administrasi pemerintahan desa

33 provinsi dan 33 provinsi dan 33 provinsi dan 33 provinsi dan 33 provinsi dan 200 200 200 200 200 kabupaten/ kabupaten/ kabupaten/ kabupaten/ kabupaten/ kota kota kota kota kota

150,1

Jumlah provinsi dan kabupaten/ kota yang difasilitasi dalam pemilihan dan pemberhentian kepala desa dan perangkat desa

33 provinsi dan 33 provinsi dan 33 provinsi dan 33 provinsi dan 33 provinsi dan 50 kabupaten/ 50 kabupaten/ 50 kabupaten/ 50 kabupaten/ 50 kabupaten/ kota kota kota kota kota

97,9

Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang Difasilitasi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan dan Aset Desa

33 provinsi dan 33 provinsi dan 33 provinsi dan 33 provinsi dan 33 provinsi dan 50 50 50 50 50 kabupaten/kot kabupaten/kot kabupaten/kot kabupaten/kot kabupaten/kot a a a a a

54,7

Jumlah provinsi dan kabupaten/ kota yang difasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa

33 provinsi dan 33 provinsi dan 33 provinsi dan 33 provinsi dan 33 provinsi dan 150 150 150 150 150 kabupaten/ kabupaten/ kabupaten/ kabupaten/ kabupaten/ kota kota kota kota kota

93,9

II.M.L.010-15

KODE KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

KEG Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang difasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam evaluasi kinerja pemerintahan desa Jumlah kabupaten/kota yang diberi Peningkatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) termasuk Penguatan Kelembagaan Posyandu dalam Pelayanan Sosial Dasar Masyarakat

Tersusunnya dan Terlaksananya NSPK SPM Jumlah Permendagri yang diterbitkan desa

2015 2016 2017 2018 2019 34 provinsi 34 provinsi 34 provinsi 34 provinsi 34 provinsi dan 50 dan 50 dan 50 dan 50 dan 50 kabupaten/kot kabupaten/kot kabupaten/kot kabupaten/kot kabupaten/kot a a a a a 33 provinsi

33 provinsi

33 provinsi

104,2

505 505 505 505 505 kabupaten/kot kabupaten/kot kabupaten/kot kabupaten/kot kabupaten/kot a a a a a

131,0

33 provinsi

-

-

6,0

33 provinsi

33 provinsi

33 provinsi

49,0

33 provinsi dan 33 provinsi dan 33 provinsi dan 33 provinsi dan 33 provinsi dan 50 kabupaten/ 50 kabupaten/ 50 kabupaten/ 50 kabupaten/ 50 kabupaten/ kota kota kota kota kota

69,0

Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan 1000 1000 1000 1000 1000 Pelayanan Pemerintah Desa kepada Desa/Keluraha Desa/Keluraha Desa/Keluraha Desa/Keluraha Desa/Keluraha Masyarakat Di luar Jam Kantor Desa n n n n n

569,5

Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam Kerjasama Desa

PL Terlaksananya penerapan model Jumlah dokumen kebijakan pembangunan pembangunan partisipatif dengan sistem partisipatif dengan sistem penyusunan penyusunan RAPB Desa secara partisipatif RAPB Desa secara partisipatif

II.M.L.010-16

1 draft 1 permendagri

33 provinsi


-

Jumlah provinsi yang mendapat supervisi, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan SPM desa

QW Terlaksananya Pilot project Pelayanan Di luar Jam Kantor Desa/kelurahan

TARGET

INDIKATOR

-

1 dokumen

33 provinsi

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

3,2

KODE KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

KEG

2015

2016

2017

2018

2019

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH Pembinaan Anggaran Daerah

TOTAL ALOKASI 2014-2019 (Rp. Milyar) 443,7

Meningkatkan Kualitas Perencanaan Anggaran Daerah

61.066,9 P Jumlah Kebijakan/Regulasi/Pedoman di Bidang 3 RPP, Anggaran 2 Permendagri Daerah 3 PP, 1 Permendagri 3 Permendagri 3 Permendagri 3 Permendagri Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang 30 Provinsi 30 Provinsi 30 Provinsi 30 Provinsi 30 Provinsi PN menetapkan Perda tentang APBD 250 APBD 250 Kab/Kota 250 Kab/Kota 275 Kab/Kota 300 Kab/Kota Provinsi/Kab/Kota yang tepat waktu Kab/Kota Tersedianya dokumen panduan penerapan 1 dokumen 1 Laporan dan 2 Provinsi 2 Provinsi 2 Provinsi e-budgeting panduan 2 Provinsi dengan QW pelaksana Jawa Barat dan NTT

17,3

12,6

8,1 Persentase daerah yang belanja APBDnya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dalam pembangunan PN infrastruktur, pengelolaan pendidikan, kesehatan dan perumahan Pembinaan Pengelolaan Pendapatan Daerah Dan Investasi Daerah

15%

15%

20%

20%

25%

20,5 73,2

Meningkatnya Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah P Jumlah Kebijakan/Pedoman di Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah Jumlah daerah yang meningkat Pendapatan PN dan investasi Daerah (termasuk daerah tertinggal) Persentase penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap rencana PN pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD

II.M.L.010-17

2 RPP, 2 Permedagri

2 PP, 1 Permendagri

34 Provinsi, 40 Daerah Tertinggal 60%


3 Permendagri 3 Permendagri 3 Permendagri




20,4

22,8

5,7

L O K

KODE KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

KEG Persentase penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap rencana pendapatan hasil pengelolaan P kekayaan daerah yang dipisahkan dalam APBD Pembinaan Dan Fasilitasi Dana Perimbangan

TARGET

INDIKATOR 2015 60%

2016 62%

2017 64%

2018 66%

2019 68%

Meningkatnya kualitas pengelolaan dana perimbangan dan kemampuan fiskal daerah


52,8

P Jumlah Kebijakan/Pedoman di Bidang Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya

2 Dokumen

P Terlaksananya monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap dana transfer di tingkat Provinsi dan Kab/Kota

4 Dokumen

P Jumlah dokumen data dan informasi dana perimbangan dan dana transfer lainnya

100%

100%

100%

100%

100%

10,3

PB Persentase daerah yang menyerap ≥90% DAK dalam APBD sesuai dengan petunjuk teknis PL Model transparansi pembinaan keuangan daerah untuk masukan revisi peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan keuangan daerah

90%

90%

90%

90%

90%

4,3

1 Dokumen Model Transparansi

4 Provinsi, DKI, Jatim, Riau, Kaltim

2 Provinsi 2 Kab/Kota



5,4

Pembinaan Pelaksanaan Dan Tersusunnya kebijakan/regulasi di Pertanggungjawaban Keuangan Daerah bidang Pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang dapat diimplementasikan di daerah

1 PP tentang 1 Permendagri 1 Permendagri 1 Permendagri Supervisi Pemonitoran dan Pengevaluasian Atas Penggunaan DBH, DAU, dan DAK 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen

6,2

5,1

87,5

II.M.L.010-18

KODE KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

KEG Jumlah prov/kab/kota yang menetapkan Perda pertanggungjawaban pelksanaan PN APBD yang disahkan secara tepat waktu

Jumlah pemda yang menerapkan akuntansi PB berbasis akrual Jumlah daerah yang mendapatkan opini PN WTP (Provinsi dan Kabupaten/Kota) Jumlah Kebijakan/Regulasi/Pedoman di Bidang pelaksanaan dan P pertanggungjawaban keuangan daerah Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang P menggunakan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah


2015 30 Provinsi 250 APBD Kab/Kota

2016 30 Provinsi 250 Kab/Kota




20 Provinsi 250 APBD Kab/Kota 18 Provinsi 175 Kab/Kota





37,9





21,7

2 Permendagri 2 Permendagri 2 Permendagri 2 Permendagri 2 Permendagri

9,0

80%

80%

80%

80%

80%

8,6

5.934,4 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (Sak) Terpadu**)

Terbangunnya sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) untuk pelayanan e-KTP di daerah, serta terlaksananya tertib administrasi kependudukan dengan tersedianya data dan informasi penduduk yang akurat dan terpadu

Keterangan: **) Bersifat tentatif karena masih menunggu kejelasan status perkembangan pelaksanaan E-KTP secara nasional (belum dilampirkan bukti pendukung dan proposal)

Jumlah Kab/Kota yang telah terpenuhi jaringan komunikasi, serta sarana dan prasarana SIAK di Daerah maupun Data Center Kependudukan secara Online.

II.M.L.010-19

5.309,2

511 511 511 511 511 Kabupaten/Kot Kabupaten/Kot Kabupaten/Kot Kabupaten/Kot Kabupaten/Kot a a a a a

1.492,6

KODE KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

KEG

2015 Kegiatan Pengelolaan Informasi Kependudukan

Kegiatan Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil

2016

2017

2018

2019

Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan dan cakupan fasilitasi pelaksanaan & pengelolaan informasi kependudukan Jumlah Kab/Kota yang terpenuhi operasionalisasi SIAK dan database kependudukan berbasis nomor induk kependudukan (NIK) nasional secara online Jumlah daerah yang terfasilitasi (Bintek, dampingan teknis dan sosialisasi) pelaksanaan Sistem informasi Administrasi kependudukan Jumlah layanan informasi kependudukan melalui media cetak dan media elektronik.

505 Kab/Kota

Jumlah K/L yang dapat mengakses database kependudukan berbasis NIK Nasional dan atau digunakan sebagai dasar penerbitan dokumen, informasi untuk pelayanan publik Pilot Project pelayanan Mobile Terpadu (Imigrasi, Perijinan Hak Cipta-Paten, kependudukan dan catatan sipil)

505 Kab/Kota

505 Kab/Kota

505 Kab/Kota

505 Kab/Kota


130,7

505 Kab/Kota 505 Kab/Kota 505 Kab/Kota 505 Kab/Kota 505 Kab/Kota dan 34 Provinsi dan 34 Provinsi dan 34 Provinsi dan 34 Provinsi dan 34 Provinsi

21,3

3 Jenis Media, 2 3 Jenis Media, 2 3 Jenis Media, 2 3 Jenis Media, 2 3 Jenis Media, 2 Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan

26,2

21 K/L (Komulatif)

25 K/L (Komulatif)

33,6

1 Kajian penyiapan konsep Pelayanan Mobile Terpadu

Pelaksanaan Pilot Project di 3 Kabupaten/Kot a

30 K/L (Komulatif)

35 K/L (Komulatif)

40 K/L (Komulatif)

11,0

Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan dan cakupan fasilitasi pelaksanaan pencatatan sipil

101,3

Jumlah Provinsi yang terfasilitasi (bintek, advokasi dan sosialisasi) kebijakan pelaksanaan pencatatan sipil Persentase anak yang memiliki akta kelahiran

II.M.L.010-20

34 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi

28,7

75%

77%

79%

82%

85%

22,2

KODE KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

KEG

2015 Kegiatan Pembinaan Administrasi Pendaftaran Penduduk

2016

2017

2018

2019

Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan dan cakupan fasilitasi pelaksanaan pendaftaran penduduk Jumlah Provinsi yang terfasilitasi (bintek, advokasi dan sosialisasi) kebijakan pelaksanaan pendaftaran penduduk

41,2 34 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi

PROGRAM PEMBINAAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Meningkatnya aspek panca gatra di daerah Prosentase daerah yang terfasilitasi secara efektif melakukan upaya peningkatan implementasi Panca Gatra (Idpoleksosbudhankam) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Menguatnya iklim kondusif bagi Jumlah regulasi bidang urusan kesatuan berkembangnya demokrasi yang beradab bangsa dan politi Meningkatnya kualitas penyelenggaraan politik secara nasional


34 Provinsi 1.046,1 100%

18 Dokumen Per-UU-an

Jumlah paket revisi undang-undang bidang politik

5 (lima) Dokumen Peraturan PerUU-an

Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Terlaksananya penyusunan kebijakan, dukungan dan fasilitasi pengembangan nilai-nilai kebangsaan

199,7

Jumlah pedoman dalam rangka penguatan karakter bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Jumlah daerah melaksanakan penguatan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, termasuk untuk menginternalisasi tafsir baru atas nilai-nilai Pancasila

1 Modul

1 Modul

1 Modul

1 Modul

1 Modul

8 Prov

7 Prov

5 Prov

5 Prov

5 Prov

Jumlah peningkatan kapasitas aparatur dan 7 Angkatan (5 7 Angkatan (5 7 Angkatan (5 7 Angkatan (5 7 Angkatan (5 masyarakat dalam rangka penguatan Pembauran dan Pembauran dan Pembauran dan Pembauran dan Pembauran dan karakter bangsa 2 Nilai Sejarah 2 Nilai Sejarah 2 Nilai Sejarah 2 Nilai Sejarah 2 Nilai Sejarah Kebangsaan) Kebangsaan) Kebangsaan) Kebangsaan) Kebangsaan)

II.M.L.010-21

KODE KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

KEG Jumlah rekomendasi penelitian bidang Idpoleksosbud dalam rangka kesatuan bangsa dan politik Jumlah kemitraan ormas dalam rangka peningkatan Ideologi dan Wasbang

2015 160 Rekomendasi





100 Ormas

100 Ormas

100 Ormas

100 Ormas

100 Ormas


Jumlah fasilitasi kampanye Nasional terkait 34 Provinsi, 34 34 Provinsi, 34 34 Provinsi, 34 34 Provinsi, 34 34 Provinsi, 34 revolusi mental dan restorasi sosial (Qc) K/L, 27 LPNK, 1 K/L, 27 LPNK K/L, 27 LPNK K/L, 27 LPNK K/L, 27 LPNK Inpres dan 1 SE

Jumlah penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) Fasilitasi Kewaspadaan Nasional

34 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi

Terlaksananya penyusunan kebijakan dan fasilitasi penanganan konflik

184,2 Jumlah penyusunan peraturan perundang- 1 Permendagri undangan dan pedoman bidang 1 Modul kewaspadaan nasional Jumlah daerah yang mendapatkan 34 Provinsi Penguatan dan pemberdayaan forum dialog kewaspadaan nasional (penanganan konflik sosial) seluruh Indonesia

1 Modul

1 Modul

1 Modul

1 Modul

34 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi

b) Aparatur Pemda Jumlah daerah yang telah di petakan, Pemantauan dan Pelaporan situasi Daerah secara efektif dan teratur di 34 Provinsi

34 Provinsi 34 Provinsi





Jumlah daerah dalam peningkatan kinerja tim terpadu penanganan gangguan keamanan dalam negeri

34 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi

Jumlah kegiatan penguatan kapasitas : a) Masyarakat terkait mekanisme deteksi dini dan cegah dini dalam menangkal ancaman dari dalam dan luar

II.M.L.010-22

L O K

KODE KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

KEG Jumlah Peningkatan layanan publik khususnya administrasi, Lembaga Asing dan orang asing a. Pengembangan sistem peringatan dini dalam penanganan konflik

b. Pelibatan ormas dalam sistem peringatan dini dalam penanganan konflik Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan

TARGET

INDIKATOR 2015 160 Rekomendasi






1 desain (dasar 1 pembangunan operasionalisas operasionalisas operasionalisas hukum &grand & i i i design aplikasi) pengembangan sistem (dasar hukum dan aplikasi) 50 ormas di 8 50 ormas di 8 50 ormas di 50 ormas di 50 ormas di wilayah konflik wilayah konflik wilayah konflik wilayah konflik wilayah konflik

Terlaksananya penyusunan kebijakan, fasilitasi dan dukungan bagi peningkatan peran organisasi politik dan kemasyarakatan

203,8

Jumlah peraturan dan pedoman bidang 1 Permendagri 1 Permendagri 1 Permendagri 1 Permendagri 1 Permendagri ketahanan seni, budaya, agama serta 1 Modul 1 Modul 1 Modul 1 Modul 1 Modul peningkatan peran organisasi kemasyarakatan Prosentase penyusunan peraturan 5 PP pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2014 tentang Organisasi Masyarakat Jumlah daerah yang terfasilitasi pendidikan 7 Provinsi 7 Provinsi 7 Provinsi 7 Provinsi 6 Provinsi kebhinekaan dengan menggunakan pendekatan seni dan budaya lokal Jumlah daerah yang mendapat peningkatan kinerja pelayanan sistem informasi, pengawasan, penyelesaian sengketa dan evaluasi terhadap ormas Jumlah fasilitasi penguatan ruang dialog (forum komunikasi dan konsultasi) di masyarakat terkait dengan ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan

II.M.L.010-23

34 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi

20 Forum

28 Forum

28 Forum

28 Forum

28 Forum

L O K

KODE KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

KEG

2015 200 ormas

2016 200 ormas

2017 200 ormas

2018 200 ormas

2019 200 ormas

Terwujudnya data base dan pemutakhirannya terkait pemetaan dan identifikasi nilai-nilai dasar termasuk nilainilai yang berasal dari kebudayaan yang ada di Indonesia untuk memperkuat harga diri, karakter dan wawasan kebangsaan, serta daya saing bangsa

60%

70%

80%

90%

100%

Jumlah daerah yang mendapatkan pelatihan penguatan kapasitas kelembagaan ormas, termasuk partisipasi politik dalam pembuatan kebijakan publik dan pengawasan Penyusunan pengukuran kinerja ormas

7 Provinsi

7 Provinsi

7 Provinsi

7 Provinsi

6 Provinsi

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

Jumlah ormas dan lembaga nirlaba lainnya yang mendapatkan peningkatan kapasitas melalui pengembangan kemitraan

Fasilitasi Politik Dalam Negeri

TARGET

INDIKATOR

Terlaksananya penyusunan kebijakan, dukungan dan fasilitasi lembaga perwakilan dan partisipasi politik


249,2

Jumlah peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang politik

Jumlah ormas yang bermitra untuk peningkatan kapasitas kelompok perempuan, penyandang difabel dan kelompok rentan / marjinal lain melalui kemitraan dengan ormas

II.M.L.010-24

1 PP tentang Bantuan Keuangan Parpol dan 1 Permendagri 100 ormas

2 NA UU bidang 1 NA UU bidang 1 NA UU bidang politik, 1 politik politik Permendagri, dan 1 Modul 100 ormas

100 ormas

100 ormas

100 ormas

L O K

KODE KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

KEG

2015 5 Forum

2016 5 Forum

2017 5 Forum

2018 5 Forum

2019 5 Forum

Jumlah parpol yang mendapatkan bantuan keuangan dan peningkatan kapasitas

10 Parpol

10 Parpol

10 Parpol

10 Parpol

10 Parpol

Jumlah daerah yang menerapkan pelaksanaan best practice pendidikan politik Jumlah Pengembangan sistem pengetahuan kewarganegaraan melalui pengembangan dan pemanfaatan media layanan yang memiliki jangkauan luas

15 Provinsi

15 Provinsi

20 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi

10 Topik

10 Topik

10 Topik

10 Topik

10 Topik

Jumlah daerah yang terfasilitasi pendidikan politik untuk politisi perempuan

6 Provinsi

6 Provinsi

6 Provinsi

6 Provinsi

10 Provinsi

Jumlah penguatan Pokja Demokrasi Penyusunan gagasan DTF (Dana Abadi Demokrasi)

34 Provinsi 1 dokumen





Jumlah fasilitasi penguatan ruang dialog di masyarakat terkait dengan pendidikan politik warga termasuk yang mewadahi unsur pemerintah, ormas, dunia usaha dan media di tingkat nasional dan daerah

Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi

TARGET

INDIKATOR

Terlaksananya penyusunan kebijakan, pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi


110,2

Jumlah pedoman bidang Pembinaan dan Pengembangan ketahanan ekonomi, khususnya Jumlah kemitraan ormas bidang Ketahanan Ekonomi, khususnya terkait kesenjangan ekonomi, perebutan SDA dan jaminan kebutuhan bahan pokok Jumlah hasil monitoring dan evaluasi serta pemantauan bidang ketahanan ekonomi melalui SIM

II.M.L.010-25

1 modul

1 modul

1 modul

1 modul

1 modul

100 ormas

100 ormas

100 ormas

100 ormas

100 ormas

4 Dokumen

7 Dokumen

7 Dokumen

8 Dokumen

8 Dokumen

L O K

KODE KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

KEG

TARGET

INDIKATOR

2015 2016 2017 2018 2019 Forum Komunikasi dan Koordinasi 1 nusantara 1 nusantara 1 nusantara 1 nusantara 1 nusantara Pengembangan Ketahanan Ekonomi expo dan forum expo dan forum expo dan forum expo dan forum expo dan forum Daerah Jumlah daerah yang mendapat fasilitasi 8 Provinsi 8 Provinsi 7 Provinsi 7 Provinsi 7 Provinsi forum pertemuan, rapat koordinasi terkait dengan isu kesenjangan ekonomi dan konflik perebutan SDA yang melibatkan pemerintah, CSO, dunia usaha dan media sosialdalam rangka Pembinaan Ketahanan Ekonomi dengan melibatkan lembaga terkait


2.367,1 PROGRAM PENDIDIKAN KEPAMONGPRAJAAN

Tersedianya kader aparatur Pemerintahan Peningkatan jumlah lulusan pendidikan Dalam Negeri yang professional dan kader dengan predikat “Dengan Pujian” dan berkualitas pada derajat program vokasi, atau ”cum laude akademik dan profesi. Akreditasi Institusi Kelembagaan dan Program Studi Persentase tingkat kepuasan Stakeholder terhadap Etos Kerja Alumni

10%

12%

14%

16%

18%

B

B

A-

A

A

65% baik

70% baik

75% baik

80% baik

85% baik

10 13 15 18 20 rekomendasi rekomendasi rekomendasi rekomendasi rekomendasi hasil penelitian, hasil penelitian, hasil penelitian, hasil penelitian, hasil penelitian, Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan 2 rekomendasi 3 rekomendasi 4 rekomendasi 5 rekomendasi 6 rekomendasi pengabdian masyarakat yang dipulikasikan hasil hasil hasil hasil hasil dalam jurnal IPDN yang terakreditasi pengabdian pengabdian pengabdian pengabdian pengabdian masyarakat masyarakat masyarakat masyarakat masyarakat

II.M.L.010-26

L O K

KODE KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

KEG

2015

2016

30%

100%

2017

2018

2019


PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEMENDAGRI Terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai Jumlah sarana dan prasarana yang kebutuhan dan terlaksananya pengelolaan mendukung pelaksanaan Tupoksi sarana dan prasarana kementerian. Sekretariat Jenderal dan Kemendagri untuk kategori fasilitas tertentu dan renovasi gedung arsip di Pondok Kelapa PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatnya transparansi dan akuntabilitas keuangan

218,9

Persentase Tingkat Ketaatan Aparatur Terhadap Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Di Unit Kerja Lingkup Kemendagri

90%

90%

90%

90%

90%

Persentase Tingkat Ketaatan Aparatur Terhadap Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Penyelenggaraan Pemerintahan Di Provinsi

90%

90%

90%

90%

90%

Persentase Tingkat Penyelesaian KasusKasus Dan Pengaduan Khusus Atas Petunjuk Menteri Di Unit Kerja Lingkup Kemendagri Dan Provinsi Serta Kabupaten/Kota Tertentu

80%

80%

80%

80%

80%

245,5 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

II.M.L.010-27

KODE KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

KEG

2015

2016

2017

2018

2019

23 Rekomendasi

20 Rekomendasi

28 Rekomendasi

36 Rekomendasi

44 Rekomendasi


Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian Meningkatnya kualitas kebijakan lingkup sebagai bahan rekomendasi perumusan Kemendagri, Pemerinatah Daerah dan K/L kebijakan. yang didukung oleh hasil kelitbangan (penelitian, pengembangan, pengkajian, perekayasaan, penerapan, dan pengoperasian) serta pemanfaatan hasil kelitbangan sebagai bahan rekomendasi perumusan kebijakan Jumlah Rekomendasi Perumusan Kebijakan hasil Kelitbangan (penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, dan pengoperasian) yang diseminarkan, dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti

JUMLAH

II.M.L.010-28

19.471,5

L O K

LEMBAGA TAHUN

Recommend Documents