Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga Tahun 2010
PR
R
I
1. BPK melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2010 yang hasilnya digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2010.
TJ
EN
D
2. Jumlah Kementerian Negara/Lembaga (K/L) yang mendapat penilaian opini pemeriksaan yang lebih baik dari tahun sebelumnya meningkat signifikan (ditunjukkan pada grafik 1).
SE
Grafik 1.Opini BPK atas LK Kementerian/Lembaga, 2007-2008 50
–
50
40
AP
BN
42
45
33 30
28
30
KS AN AA N
35
27
24 24
25 20 15
15
11
7
LA
10
2
PE
5 0
WDP
AN
WTP
TMP 2008
2009
0
0
0
TW
2010
AN
D
2007
1
G
AR
Sumber : LKPP tahun 2008 dan LKPP tahun 2010
BI R
O
AN
AL
IS A
AN
G
3. Jumlah K/L yang memperoleh opini TMP mengalami penurunan cukup signifikan, dari 7 K/L pada tahun 2009 menjadi hanya 2 K/L pada tahun 2010. Demikian pula K/L yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) mengalami peningkatan dari 42 K/L menjadi 50 K/L termasuk dua entitas yang baru dibentuk tahun 2010, yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Sehingga K/L yang dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya adalah 48 K/L. Artinya, perkembangan dari tahun 2009 terdapat peningkatan kualitas LKKL sebanyak 11 K/L . 4. Dua K/L yang masih mendapat opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP)/disclaimer, yaitu Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Kesehatan. Bahkan Kementerian Pendidikan Nasional mengalami penurunan kualitas pelaporan keuangan yang ditunjukkan oleh menurunnya opini pemeriksaan BPK, dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2009 menjadi TMP pada tahun 2010. Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI | 1
Sementara Kementerian Kesehatan belum mampu memperbaiki kualitas pelaporan keuangannya dari tahun sebelumnya (2009), setelah sempat memperoleh opini WDP pada tahun 2008. (rincian opini yang diterima K/L terlampir)
SE
TJ
EN
D
PR
R
I
5. Dari fungsinya, K/L yang mendapatkan opini TMP pada tahun 2010 merupakan K/L yang akan secara langsung menentukan tingkat IPM Indonesia. Menjadi sesuatu yang ironis karena ketika upaya perbaikan pendidikan dan kesehatan sedang digalakkan, namun dari sisi pengelolaan anggaran, kedua K/L yang menangani kedua bidang tersebut justru mengalami kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan.
KS AN AA N
AP
BN
–
6. Dari sisi alokasi anggaran, Kementerian/Lembaga yang mendapat opini TMP memperoleh alokasi anggaran yang cukup besar di tahun 2009 dan 2010 (tabel 1). Pada tahun 2010, alokasi anggaran Kementerian Pendidikan Nasional mencapai 16,22% dari total pagu definitif seluruh K/L tahun 2010. Selain itu, kedua kementerian tersebut memperoleh alokasi anggaran sebagaimana dimandatkan dalam undang-undang yang mengatur secara khusus.
G
AR
AN
D
AN
PE
LA
Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan besarnya pengalokasian dana pendidikan minimal sebesar 20% dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam pengalokasiannya, anggaran pendidikan tersebut terbagi ke dalam anggaran kementerian agama dan kementerian pendidikan nasional. Sementara untuk anggaran kesehatan, meskipun belum dapat terlaksana sepenuhnya namun Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan mengamanatkan pengalokasian minimal sebesar 5% dari APBN diluar gaji.
Tabel 1. Opini Atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2008 dan 2009 dan Alokasi Anggarannya(Rp ribu)
BI R
O
AN
AL
IS A
AN
G
Hal ini sangat disayangkan mengingat besarnya alokasi anggaran kepada K/L tersebut, tapi justru masih lemah dalam hal pengendalian intern dan kepatuhan terhadap undang-undang didalam mengelola keuangan dan penyajian laporan keuangannya.
Opini BPK No
BA
Kementerian Negara/ Lembaga
LKKL 2009
LKKL 2010
Kementerian Pendidikan WDP TMP Nasional 2 024 Kementerian Kesehatan TMP TMP Sumber : SE-1615/MK.02/2008 dan SE-2679/MK.02/2009
1
023
2009
2010
Pagu Definitif
Pagu Definitif
62.098.268.498
55.187.179.335
20.273.526.562
21.389.585.833
Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI | 2
Lampiran
BI R
O
AN
AL
IS A
AN
G
G
AR
AN
D
AN
PE
LA
KS AN AA N
AP
BN
–
SE
TJ
EN
D
PR
R
I
Opini atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2008, 2009 dan 2010
Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI | 3
I R PR D EN TJ SE – BN AP KS AN AA N LA PE AN D AN AR G G AN IS A AL AN O BI R Sumber : laporan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2010 Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI | 4
I R PR D EN TJ SE – BN AP KS AN AA N LA PE AN
BI R
O
AN
AL
IS A
AN
G
G
AR
AN
D
Keterangan: WTP : Wajar Tanpa Pengecualian WTP-DPP : Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan WDP : Wajar Dengan Pengecualian TMP : Tidak Menyatakan Pendapat * : Dibentuk tahun 2010 ** : BA 999.06 pada Tahun 2010 dipecah menjadi BA 999.07 dan BA 999.08 *** : Diberikan Opini mulai Tahun 2010 **** : Mencakup tiga BA Pemeriksaan yang dilakukan BPK terdiri LKKL (termasuk BPK yang diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik), LK Bendahara Umum Negara (BUN), dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN)
Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI | 5
