MATRIK 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TAHUN 2011 KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP NO I.
1
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP Pengelolaan Kualitas Air dan Kawasan Tersedianya perangkat kebijakan Gambut pengelolaan kualitas air, ekosistem gambut dan ekosistem danau yang terpadu dan bersifat lintas K/L , antara lain Kemen PU, Kemenhut, Kementan, Pemda
INDIKATOR
RENCANA 2011
TARGET PRAKIRAAN MAJU 2012
2013
2014
ALOKASI (MILIAR RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU
2014
% penyiapan penetapan kelas air di tingkat kabupaten/kota untuk 13 sungai-sungai prioritas dari 119 kabupaten/kota, yang terkoordinasi lintas K/L dan daerah
25%
20%
20%
10%
100%
Jumlah pembinaan teknis pengelolaan kualitas air terhadap 119 kabupaten/kota di 13 DAS, yang terkoordinasi dengan K/L terkait, termasuk DAS Citarum secara terpadu lintas K/L
20%
20%
20%
20%
100%
% penyiapan pemetaan kesatuan hidrologi gambut yang terkoordinasi dengan K/L terkait Jumlah provinsi dilakukannya verifikasi karakteristik ekosistem gambut yang terkoordinasi dengan K/L terkait Tersusunnya Program dan Rencana Aksi Terpadu Pengelolaan Ekosistem 15 Danau Prioritas Berkelanjutan yang terkoordinasi dengan K/L terkait Jumlah pemantauan dan evaluasi pengendalian kerusakan ekosistem situ yang terkoordinasi dengan K/L terkait Implementasi Integrated Citarum water Resources Management (ICWRM-ADB)
40%
60%
80%
100%
100%
8
8
8
8
33
15
15
15
15
15
5
7
9
11
11
40%
60%
80%
100%
100%
II.L.043.1
RENCANA 2011
K)
2012
2013
2014
673,0
690,7
731,8
759,1
40,5
41,0
42,5
43,5
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP NO 2
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS Peningkatan Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan
SASARAN
INDIKATOR
Meningkatnya kualitas kebijakan konservasi Jumlah kebijakan konservasi dan pengendalian dan pengendalian kerusakan hutan dan lahan kerusakan hutan dan lahan yang ditetapkan/ yang terpadu dan bersifat lintas K/L, antara diterbitkan (kriteria dan pedoman) yang lain dengan Kemenhut, BPN dan Pemda terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait Data sebaran hotspot di 8 Provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan yang didiseminasi ke K/L dan daerah terkait Diterapkannya mekanisme pencegahan kebakaran hutan dan lahan di 8 Provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan yang terkoordinasi antar K/L dan daerah Data kondisi kerusakan hutan dan lahan pada 11 DAS prioritas dan berpotensi rawan longsor yang terkoordinasi antar K/L terkait Data tutupan lahan dan perubahan penggunaan lahan (land use change) melalui Program Menuju Indonesia Hijau Jumlah provinsi (pendekatan ekosistem) yang dipantau sesuai data potensi dan kejadian bencana % rekomendasi kebijakan konservasi an pengendalian kerusakan hutan dan lahan yang diimplementasikan daerah dari jumlah propinsi yang dipantau setiap tahunnya
II.L.043.2
RENCANA 2011
TARGET PRAKIRAAN MAJU 2012
2013
2014
ALOKASI (MILIAR RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2011
2014
3
3
3
3
15
80%
80%
80%
80%
80%
8
8
8
8
8
80%
80%
80%
80%
80%
100%
100%
100%
100%
100%
15
20
25
30
30
50%
50%
50%
50%
50%
K)
2012 28,0
29,0
2013 35,0
2014 36,5
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP NO 3
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
Pengawasan dan Evaluasi Pemanfaatan Terlaksananya pengawasan pemanfaatan Ruang ruang dan evaluasi pemanfaatan ruang berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang terpadu dan bersifat lintas K/L
TARGET PRAKIRAAN MAJU
ALOKASI (MILIAR RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU RENCANA
RENCANA 2011
2012
% penyelesaian dokumen konsep, naskah akademis, pedoman dan peraturan perundangundangan berkaitan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan [dari 12 dokumen yang direncanakan] yang terkoordinasi antar K/L
41,70%
58,30%
% penyelesaian dokumen pedoman kebijakan pengawasan pemanfaatan ruang berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan [dari 5 dokumen yang direncanakan] yang terkoordinasi antark K/L % penyelesaian kajian daya dukung 4 pulau besar yang terkoordinasi antar K/L % penyelesaian kajian penyimpangan pemanfaatan ruang dan dampaknya terhadap lingkungan kerusakan dan bencana [dari 20 lokasi yang direncanakan] dan didiseminasi kepada K/L dan daerah terkait % penerapan instrumen daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam perencanaan ruang dan evaluasi pemanfaatan ruang di kabupaten dan propinsi [dari 11 kabupaten dan 4 propinsi yang direncanakan] yang terkoordinasi antar K/L dan daerah % penerapan instrumen daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di wilayah ekoregion yang terkoordinasi antar K/L dan daerah
40%
60%
80%
100%
100%
25%
50%
75%
100%
100%
25%
50%
75%
100%
100%
26,7%
46,7%
66,7%
100,0%
100%
25%
50%
75%
100%
100%
INDIKATOR
II.L.043.3
2013
2014
83,30% 100,00%
2014 100%
2011
2012 22,0
23,0
2013 24,5
2014 24,5
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP NO
4
5
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS
Pengendalian Pencemaran Air
Pengendalian Pencemaran Udara
SASARAN
Menurunnya beban pencemar air dari industri yang dipantau dan diawasi
Menurunnya beban pencemar udara dari industri yang dipantau dan diawasi
TARGET PRAKIRAAN MAJU
ALOKASI (MILIAR RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU RENCANA
RENCANA 2011
2012
2013
2014
33
33
33
33
33
33%
55%
78%
100%
100%
205
210
215
220
220
220
225
235
245
245
Jumlah industri manufaktur yang dipantau dan diawasi Jumlah industri yang taat terhadap peraturan LH
296
310
320
330
330
555
606
660
720
720
Jumlah izin pembuangan air limbah ke laut yang dikeluarkan Jumlah pedoman teknis/peraturan perundangundangan
20
20
20
20
100
6
6
6
6
26
Jumlah industri pertambangan, energi dan migas yang dipantau dan diawasi Jumlah agroindustri yang dipantau dan diawasi
205
210
215
220
220
220
225
235
245
245
Jumlah industri manufaktur yang dipantau dan diawasi
296
310
320
330
330
INDIKATOR Jumlah propinsi dilaksanakannya pengawasan dan evaluasi pemanfaatan ruang dan alih fungsi lahan/ruang dan pelaksanaan instrumen pengawasan pemanfaatan ruang di kawasan lahan gambut, hutan dan DAS prioritas untuk menunjang pencapaian Prioritas Nasional 9 RPJMN 2010-2014 % PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pengawasan pemanfaatan ruang [dari 250 orang PPLHD yang direncanakan] Jumlah industri pertambangan, energi dan migas yang dipantau dan diawasi Jumlah agroindustri yang dipantau dan diawasi
II.L.043.4
2011
2014
2012
2013
2014
31,0
32,0
33,0
33,0
27,0
28,0
29,0
31,0
K)
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP NO
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
Pengendalian Pencemaran Udara Dari Menurunnya emisi dan kebisingan dari Emisi dan Kebisingan Kendaraan kendaraan di prioritas kota-kota yang Bermotor dipantau
ALOKASI (MILIAR RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU RENCANA
RENCANA 2011
2012
2013
2014
555
606
660
720
720
Jumlah penurunan beban pencemar udara dari industri yang dipantau dan diawasi Jumlah pedoman teknis/peraturan perundangundangan
2,50%
2,50%
2,50%
2,50%
12,5%
6
6
6
6
26
K)
Jumlah peraturan perundangan yang ditetapkan
10
7
10
8
37
K)
Jumlah daerah (provinsi/kota) yang difasilitasi dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang pengendalian pencemaran udara khususnya sumber bergerak Jumlah kota yang difasilitasi dalam penerapan pemeriksaan emisi dan perawatan kendaraan bermotor (P&P) Jumlah kebijakan sektor yang difasilitasi dalam mendukung reduksi emisi (penetapan standar emisi dan kebisingan, bahan bakar, manajemen transportasi, kendaraan tidak bermotor (NMT), uji emisi bagi kendaraan pribadi, land use planning )
8
8
8
8
36
K)
8
8
8
8
36
K)
2
2
2
2
10
K)
Jumlah kota yang dievaluasi kualitas udaranya
20
24
28
36
36
Jumlah pembinaan teknis dalam pengendalian pencemaran sumber bergerak
5
5
5
5
25
INDIKATOR Jumlah industri yang taat terhadap peraturan LH
6
TARGET PRAKIRAAN MAJU
II.L.043.5
2011
2014
K)
2012
22,0
23,0
2013
27,0
2014
28,0
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP NO 7
8
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Kegiatan Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas
Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Manufaktur, Agroindustri dan Jasa
SASARAN Meningkatnya kebijakan dan penaatan pengelolaan B3 dan limbah B3 serta meningkatnya jumlah limbah B3 yang dikelola dalam kegiatan pertambangan, energi, minyak dan gas
INDIKATOR Jumlah produk perumusan kebijakan dan/atau standar dan/atau pedoman pengelolaan Bahan, Berbahaya dan Beracun (B3) & limbah B3 kegiatan pertambangan, energi, minyak dan gas [Draft Permen LH] Jumlah kegiatan pemantauan dan/atau analisis dan/ atau evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan B3 & limbah B3 kegiatan pertambangan, energi, minyak dan gas Jumlah perusahaan yang mendapat pengawasan kinerja penaatan pengelolaan B3 & limbah B3 kegiatan pertambangan, energi, minyak dan gas
Jumlah daerah dan/ atau perusahaan yang mendapat bimbingan teknis pengelolaan B3 & limbah B3 kegiatan pertambangan, energi, minyak dan gas Jumlah lingkup kegiatan dari seluruh ketentuan konvensi internasional pengelolaan B3 dan Limbah B3 yang ada Meningkatnya kebijakan dan pertimbangan Jumlah kebijakan, pedoman teknis yang diterapkan dalam Pengelolaan Limbah B3 pada teknis dalam pengawasan penaatan pengelolaan limbah B3 serta meningkatnya kegiatan manufaktur dan agroindustri [dalam bentuk pedoman] jumlah limbah B3 yang dikelola dalam kegiatan manufaktur, agroindustri dan jasa Jumlah pengawasan kinerja industri yang dilakukan pembinaan dan pengawasan
II.L.043.6
RENCANA 2011
TARGET PRAKIRAAN MAJU 2012
2013
2014
ALOKASI (MILIAR RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2011
2014
1
1
1
1
5
K)
1
1
1
1
5
K)
205
210
215
220
220
10
10
10
10
10
4
4
4
4
19
K)
2
2
2
2
10
K)
516
535
555
575
575
2012
2013
2014
23,0
24,0
25,5
27,0
24,0
25,0
25,5
27,0
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP NO
9
10
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS
Administrasi Pengelolaan B3 dan Limbah B3
Penanganan Kasus Lingkungan
SASARAN
INDIKATOR
2012
2013
2014
ALOKASI (MILIAR RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2011
2014
10
10
10
10
45
K)
4
4
4
4
20
K)
3
3
3
3
14
K)
1.000
1.000
1.000
1.000
5.000
K)
Jumlah provinsi yang mendapat bimbingan teknis administrasi pengelolaan B3 & limbah B3
33
33
33
33
33
Jumlah kegiatan dalam pelaksanaan ketentuan konvensi internasional pengelolaan B3 dan Limbah B3 (dari seluruh ketentuan internasional yang ada)
4
4
4
4
20
% pengaduan masyarakat yang dikelola melalui penerimaan, penelaahan dan klasifikasi, penerusan kepada pihak terkait yang berwenang, atau ditangani langsung % dugaan tindak pidana LH yang ditindaklanjuti melalui proses penyelidikan dan penyidikan (pulbaket) sampai proses pengadilan [perkiraan 100 kasus per tahun]
100%
100%
100%
100%
100%
85%
90%
95%
100%
100%
Jumlah daerah dan/ atau perusahaan yang mendapat bimbingan teknis pengelolaan B3 & limbah B3 kegiatan manufaktur agroindustri dan jasa Jumlah lingkup kegiatan dalam pelaksanaan ketentuan konvensi internasional pengelolaan B3 dan Limbah B3 (dari seluruh ketentuan Internasional yang ada) Meningkatnya penaatan pengelolaan bahan Jumlah kebijakan/ pedoman/ standar/ data base dan limbah B3 yang dihasilkan dalam rangka kegiatan administrasi pengelolaan B3 & limbah B3 [Permen LH dan pedoman] Jumlah registrasi B3 dan rekomendasi, ijin dan notifikasi pengelolaan limbah B3
Meningkatnya kualitas penanganan kasus lingkungan
RENCANA 2011
TARGET PRAKIRAAN MAJU
II.L.043.7
2012
2013
2014
19,0
20,0
21,0
22,0
20,0
21,0
22,0
23,0
K)
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP NO
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR % penanganan kasus perdata LH yang ditindaklanjuti secara perdata di dalam maupun di luar pengadilan [perkiraan 100 kasus per tahun] Jumlah kasus lingkungan yang terevaluasi dan tereksaminasi
11
12
Peningkatan Instrumen Ekonomi dalam Meningkatkan kualitas kebijakan insentif Pengelolaan Lingkungan Hidup dan pendanaan lingkungan dalam pengelolaan lingkungan hidup
Pengendalian Pencemaran Limbah Domestik
Meningkatnya kinerja pengelolaan limbah domestik (sampah) di kota-kota yang dipantau
% telaahan teknis diterima menjadi rekomendasi teknis insentif untuk peningkatan pengelolaan LH (90-100 proposal UMKM yang diajukan per tahun) %jumlah UMKM yang melaksanakan peningkatan kualitas LH dengan kebijakan insentif melalu K/L atau Pemda terkait % Jumlah pemantauan terhadap UMKM yang telah mendapat insentif Jumlah pedoman dan fasilitas teknis yang terkait dengan valuasi ekonomi SDA dan LH Jumlah dokumen tentang bahan rumusan kebijakan insentif dan pendanaan lingkungan terpadu (lintas K/L) Bimbingan teknis pengembangan instrumen ekonomi dan perhitungan PDRB Hijau di daerah terpilih (lintas K/L) Jumlah kota metropolitan dan besar yang dipantau Jumlah ibukota provinsi yang dipantau
II.L.043.8
TARGET PRAKIRAAN MAJU
ALOKASI (MILIAR RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU RENCANA
RENCANA 2011
2012
2013
2014
85%
90%
95%
100%
100%
4
4
4
4
18
90%
90%
90%
90%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
5
6
6
6
28
K)
4
4
4
4
20
K)
100%
100%
100%
100%
100%
27
27
27
27
27
20
20
20
20
20
2011
2014
2012
2013
2014
K)
21,5
17,0
18,0
19,0
20,0
21,0
22,0
23,0
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP NO
13
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS
Pengendalian Pencemaran Limbah Usaha Skala Kecil
Peningkatan Konservasi Keanekaragaman Hayati
ALOKASI (MILIAR RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU RENCANA
RENCANA 2011
2012
2013
2014
Jumlah penurunan beban pencemar dari sumber limbah cair domestik dari kegiatan apartemen dan perumahan mewah di 3 propinsi (Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat) Jumlah pedoman teknis di bidang pengelolaan limbah domestik
10%
10%
10%
10%
10%
2
2
2
2
10
% capaian peningkatan kinerja pengelolaan sampah melalui pengawasan % volume pengurangan sampah melalui 3 R (Reduce, Reuse, Recycle ) dalam skala kota untuk kota besar dan metropolitan [dari baseline data tahun 2008] Meningkatnya pengelolaan usaha skala kecil Jumlah pedoman teknis di bidang pengendalian pencemaran limbah usaha skala kecil
55%
60%
65%
75%
75%
5%
8%
10%
15%
15%
1
1
1
1
5
SASARAN
INDIKATOR
Jumlah sentra usaha skala kecil yang dibina
14
TARGET PRAKIRAAN MAJU
Meningkatkan kualitas kebijakan untuk menangani konservasi keanekaragaman hayati
2011
2014
2014
K)
16,0
17,0
17,5
18,0
17,0
17,0
18,0
18,5
8
9
9
10
39
80%
80%
80%
80%
3
3
3
3
15
K)
Jumlah rekomendasi kajian kebijakan konservasi keanekaragaman hayati diimplementasikan
1
1
1
1
5
K)
Jumlah hasil Rekomendasi pemantauan pelaksanaan kebijakan konservasi keanekaragaman hayati yang ditindaklanjuti
1
1
1
1
5
K)
II.L.043.9
2013
K)
80%
Jumlah penurunan beban pencemar dari sentra usaha skala kecil yang dibina Jumlah dokumen laporan dan rekomendasi kebijakan konservasi keanekaragaman hayati
2012
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP NO
15
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS
Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup
SASARAN
INDIKATOR
RENCANA 2011
TARGET PRAKIRAAN MAJU 2012
2013
2014
ALOKASI (MILIAR RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2011
2014
Jumlah daerah kegiatan pemantauan pelaksanaan kegiatan konservasi keanekaragaman hayati
10
10
10
10
50
K)
Terfasilitasinya pengembangan program Taman Keanekaragaman Hayati di beberapa daerah
2
2
2
2
10
K)
Meningkatnya kapasitas kelembagaan yang % pengembangan kebijakan kelembagaan menangani pengelolaan lingkungan hidup lingkungan hidup daerah % pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang LH di daerah provinsi setiap tahun % terlaksananya monev dan Pembinaan Penerapan SPM bidang LH terhadap pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota di lembaga LH daerah provinsi setiap tahun
100%
100%
100%
100%
100%
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
% terlaksananya Kerja Sama Antar Daerah (KSAD) dalam PLH (sampai keluarnya MoU dalam pengelolaan LH di daerah) di 10 daerah provinsi dan daerah kab/kota Updating basis data peta kelembagaan lingkungan hidup daerah untuk 520 lembaga LH kab/kota, 33 provinsi setiap tahun Diterapkannya pedoman monitoring dan evaluasi kapasitas kelembagaan LH daerah di 520 Kabupaten/Kota setiap tahun
40%
60%
80%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
10%
15%
20%
25%
75%
II.L.043.10
2012
15,0
16,0
2013
17,0
2014
17,5
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP NO
16
17
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
Pembinaan revitalisasi kelembagaan lingkungan hidup daerah dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) bidang lingkungan hidup di 33 provinsi setiap tahun Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Meningkatnya kualitas kebijakan, partisipasi Terbentuknya kelompok masyarat dan lembaga Lembaga Kemasyarakatan dalam masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kemasyarakatan (EPW, Kaukus, Ormas, OKP, Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terlibat dalam perlindungan dan Profesi/Asosiasi, pengembangan perumahan yang pengelolaan lingkungan hidup berwawasan lingkungan dan CSR bidang lingkungan) yang berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
Peningkatan Data, Informasi dan Infrastruktur Sistem Informasi Lingkungan Hidup
Tersedianya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dalam skala provinsi dan kabupaten/kota, dan meningkatnya kualitas data, informasi, dan sistem informasi pengelolaan lingkungan hidup
Meningkatnya keterlibatan jumlah kelompok masyarat dan lembaga kemasyarakatan (EPW, Kaukus, Ormas, OKP, Profesi/Asosiasi, pengembangan perumahan yang berwawasan lingkungan dan CSR bidang lingkungan) dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah Jumlah kelompok masyarakat bersama dengan Pemda yang terlibat dalam melaksanakan kegiatan 3 R (Reduce Reuse Recycle ) % provinsi yang menyusun SLHD dari 33 Provinsi yang direncanakan
% kabupaten/kota yang menyusun SLHD dari 456 Kabupaten/Kota yang direncanakan
II.L.043.11
TARGET PRAKIRAAN MAJU
ALOKASI (MILIAR RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU RENCANA
RENCANA 2011
2012
2013
2014
100%
100%
100%
100%
100%
47
49
51
54
246
K)
37
39
41
43
195
K)
50
50
50
50
200
K)
70%
80%
90%
100%
100%
70%
80%
90%
100%
100%
2011
2014
2012
2013
2014
15,5
16,0
17,0
18,0
17,0
17,0
18,5
19,0
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP NO
18
19
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS
Peningkatan Sarana Teknis Pengendalian Dampak Lingkungan
SASARAN
Meningkatnya kualitas pemantauan lingkungan yg didukung dgn Sarana Pengendalian Teknis Dampak Lingkungan yg berkualitas
Perlindungan Atmosfir dan Tersedianya perangkat kebijakan dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim terlaksananya kegiatan untuk melindungi fungsi atmosfir & mengendalikan dampak
TARGET PRAKIRAAN MAJU
ALOKASI (MILIAR RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU RENCANA
RENCANA 2011
2012
2013
2014
% jenis data sektor terkait tingkat pusat yang terkumpul dari 80 jenis data sektor yang direncanakan Jumlah kajian informasi yang diimplementasikan dalam kebijakan di bidang lingkungan hidup per tahun Jumlah aplikasi e-gov di bidang lingkungan hidup
70%
80%
90%
100%
100%
4
4
4
4
20
K)
4
6
8
10
30
K)
% jumlah data pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, tanah, kebisingan, deposisi asam, POP’s, biologi)
50%
56%
63%
70%
70%
% jumlah laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan yang dibina sesuai dengan peraturan yang berlaku % jumlah pelatihan/ workshop/ seminar/ lokakarya yang diikuti oleh personil Pusarpedal
50%
56%
63%
70%
70%
50%
56%
63%
70%
70%
% jumlah sarana dan prasarana teknis Pusarpedal yang memenuhi kelayakan sesuai peraturan yang berlaku % jumlah metode pengujian parameter kualitas lingkungan yg dikaji % jumlah baku mutu lingkungan yang dikaji
50%
56%
63%
70%
70%
50%
56%
63%
70%
70%
30%
36%
43%
50%
50%
Jumlah konsep kebijakan di bidang perlindungan atmosfir dan pengendalian dampak perubahan iklim
5
3
3
3
17
INDIKATOR
II.L.043.12
2011
2014
K)
2012
2013
2014
25,0
25,0
26,0
27,0
24,0
25,0
26,0
26,5
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP NO
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR % penyiapan penyusunan perangkat untuk sektor yang akan mendapatkan bimbingan teknis untuk melakukan inventori GRK & BPO Jumlah sektor yang mendapatkan bimbingan teknis untuk melakukan inventori GRK & BPO % penetapan baseline untuk pengurangan konsumsi Bahan Perusak Ozon (BPO) - HCFC % pengurangan konsumsi Bahan Perusak Ozon (BPO) - HCFC Jumlah pemerintah daerah provinsi yang dilakukan pembinaan teknis untuk kajian kerentanan dan adaptasi perubahan iklim Jumlah sektor dan daerah yang mendapatkan bimbingan teknis untuk melakukan kegiatan perlindungan atmosfir dan pengendalian dampak perubahan iklim Implementasi konsep Program Kampung Iklim
20
Peningkatan Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Ekosistem Pesisir dan Laut
Meningkatnya kualitas kebijakan konservasi Jumlah kajian, rekomendasi, dan kebijakan dan pengendalian kerusakan ekosistem peningkatan konservasi dan pengendalian pesisir dan laut kerusakan pesisir dan laut yan dditetapkan (per tahun) % capaian inventarisasi data kerusakan ekosistem pesisir dan laut dengan basis jumlah kabupaten yang memiliki pesisir [akumulatif] Jumlah daerah yang diverifikasi tingkat kerusakan ekosistem dan kualitas lingkungan (per tahun)
II.L.043.13
RENCANA 2011
TARGET PRAKIRAAN MAJU 2012
2013
2014
ALOKASI (MILIAR RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2011
2014
2012
2013
2014
100%
3
3
6
6
6 100%
1%
2%
3%
10%
10%
5
7
9
11
11
5
10
15
15
50
K)
5
5
5
5
22
K)
4
4
4
4
19
K)
20%
30%
40%
50%
50%
9
9
9
9
41
17,0
17,0
18,0
18,5
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP NO
24
27
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS
Pemulihan dan Penanganan Media Lingkungan (Lahan, Pesisir dan Perairan) Tercemar Limbah B3
Peningkatan Kapasitas Penegakan Hukum Lingkungan
SASARAN
Meningkatnya kebijakan, pertimbangan teknis dan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dalam rangka pemulihan kualitas media
Meningkatnya kapasitas aparat penegak hukum lingkungan
INDIKATOR
RENCANA 2011
TARGET PRAKIRAAN MAJU 2012
2013
2014
ALOKASI (MILIAR RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2011
2014
Jumlah model implementasi kebijakan di regional Jumlah kebijakan/ pedoman/ standar yang dihasilkan dalam rangka pemulihan kualitas media lingkungan tercemar limbah B3 [draft kebijakan]
5 1
5 1
5 1
5 1
25 7
Jumlah lokasi pemantauan media lingkungan tercemar limbah B3 [status rencana pemulihan] Jumlah lokasi pengawasan pengelolaan limbah di pelabuhan (umum dan khusus)
33
30
30
30
30
5
5
5
5
25
Jumlah pengawasan kegiatan pemulihan kualitas media lingkungan [status penanganan media lingkungan tercemar limbah B3] Jumlah pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan B3 dan limbah B3 [draft Permen LH]
9
10
11
12
50
1
1
1
1
5
K)
Jumlah lingkup kegiatan dalam pelaksanaan ketentuan konvensi internasional pengelolaan B3 dan limbah B3 (dari seluruh ketentuan Internasional yang ada) Jumlah publikasi/modul informasi pengelolaan B3 dan limbah B3
3
3
3
3
15
K)
2
2
2
2
10
K)
Jumlah hakim lingkungan yang meningkat kapasitasnya (green bench )
100
100
100
100
550
K)
Jumlah kepolisian lingkungan yang meningkat kapasitasnya
66
66
66
66
330
K)
Jumlah penyidik PPNS yang meningkat kapsitasnya
350
400
450
500
1800
K)
II.L.043.14
2012
2013
2014
K) K)
12,0
12,5
13,0
13,5
13,0
13,5
14,0
14,5
K)
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP NO
II.
III.
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
RENCANA 2011
TARGET PRAKIRAAN MAJU 2012
2013
2014
ALOKASI (MILIAR RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2011
2014
Jumlah JPU yang meningkat kapasitasnya
66
80
100
120
432
K)
Jumlah litigator yang meningkat kapasitasnya
60
60
60
60
245
K)
Jumlah SDM pengelola pengaduan yang meningkat kapasitasnya
200
300
400
500
1450
K)
Jumlah mediator, arbiter, pihak ketiga yang meningkat kapasitasnya
200
300
400
500
1499
K)
Teroptimalisasi PPNS dan PPLH di regional
5
5
5
5
25
K)
Terlaksananya koordinasi nasional dan regional di bidang penegakan hukum lingkungan
6
6
6
6
30
K)
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR NEGARA KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TOTAL ALOKASI
II.L.043.15
2012
2013
2014
173,1
178,2
188,8
201,7
8,0
8,0
9,0
10,0
854,1
876,9
929,6
970,8
