MATRIK 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TAHUN 2011 KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP) NO 1.
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA LKPP
SASARAN Terlaksananya penyempurnaan fungsi dan struktur organisasi LKPP Terpenuhinya SDM yang kompeten
INDIKATOR
RENCANA 2011
TARGET PRAKIRAAN MAJU
1
2012 -
2013 1
2014 -
80
100
100
100
- Persentase pegawai LKPP yang kompetensinya sesuai dengan penugasan
100
100
100
100
Persentase pengurangan jumlah tenaga outsourcing
10
15
20
30
Reorganisasi yang dilakukan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan LKPP - Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai
II.L.106.1
ALOKASI (MILIAR RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU
RENCANA 2011 48,0
2012 48,5
2013 49,0
2014 53,0
KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP) NO
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN Terlaksananya sistem kerja di lingkungan LKPP yang efektif
2.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR LKPP
INDIKATOR
RENCANA 2011
TARGET PRAKIRAAN MAJU
- Persentase kegiatan kantor yang telah ada SOPnya
80
2012 90
2013 100
2014 100
- Persentase implementasi pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan SOP
50
60
75
100
75
80
90
100
Terpenuhinya kebutuhan Persentase pemenuhan sarana dan prasarana LKPP kebutuhan sarana dan prasarana
II.L.106.2
ALOKASI (MILIAR RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2011 2012 2013 2014
79,7
45,9
61,9
20,6
KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP) NO
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS
3. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
TARGET PRAKIRAAN MAJU
SASARAN
INDIKATOR
RENCANA 2011
Terwujudnya pelaksanaan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa pemerintah di seluruh Kementerian/Lembaga/Daer ah/Instansi Lainnya
Persentase jumlah Kementerian/ Lembaga/Daerah/Instansi Lainnya yang sudah diberikan bimbingan teknis di bidang pengadaan barang/jasa
20
2012 30
2013 40
2014 50
Terwujudnya pelaksanaan advokasi pengadaan barang/jasa pemerintah di seluruh Kementerian/ Lembaga/ Daerah/Instansi lainnya
Persentase peningkatan jumlah Kementerian/ Lembaga/Daerah/Instansi Lainnya yang sudah diberikan advokasi di bidang pengadaan barang/jasa
70
80
90
100
II.L.106.3
ALOKASI (MILIAR RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2011 2012 2013 2014 80,9 88,3 69,7 58,2
KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP) NO
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
RENCANA 2011
Terwujudnya pembinaan dalam penanganan pengaduan dan pemberian rekomendasi penyelesaian sanggah banding pengadaan barang/jasa pemerintah di seluruh Kementerian/Lembaga/Daer ah/ Instansi Lainnya
Persentase Peningkatan jumlah pengaduan dan sanggah banding pengadaan barang/jasa di Kementerian/ Lembaga/Daerah/Instansi lainnya yang terselesaikan
70
II.L.106.4
TARGET PRAKIRAAN MAJU 2012 80
2013 90
2014 100
ALOKASI (MILIAR RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2011 2012 2013 2014
KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP) NO
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
RENCANA 2011
TARGET PRAKIRAAN MAJU
Terselesaikannya sengketa kontrak dan sengketa audit pengadaan barang/ jasa pemerintah di seluruh Kementerian/ Lembaga/Daerah/ Instansi lainnya
Persentase Peningkatan jumlah sengketa kontrak dan sengketa audit pengadaan barang/jasa yang terselesaikan
70
2012 80
2013 90
2014 100
Terselesaikannya kasus korupsi, perdata, persaingan usaha dan tata usaha negara di bidang pengadaan barang/jasa.
Persentase Peningkatan jumlah pendapat hukum dan kesaksian ahli di bidang pengadaan barang/jasa yang dipedomani aparat penyelidik dan penyidik, serta hakim pengadilan/persaingan usaha
70
80
90
100
II.L.106.5
ALOKASI (MILIAR RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2011 2012 2013 2014
KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP) NO
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS
TARGET PRAKIRAAN MAJU
SASARAN
INDIKATOR
RENCANA 2011
Terwujudnya koordinasidan sinkronisasi perencanaan pengadaan barang/ jasa dalam rangka penyusunan Renja-KL dan RKA-KL yang akurat
Jumlah instansi pemerintah yang melaksanakan perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah
15
2012 20
2013 20
2014 20
Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi monitoringevaluasi pelaksanaan pengadaan berdasarkan prinsip pengadaan barang/jasa
Jumlah instansi yang mengimplementasikan pedoman monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa pemerintah
70
150
250
400
II.L.106.6
ALOKASI (MILIAR RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2011 2012 2013 2014
KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP) NO
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
RENCANA 2011
TARGET PRAKIRAAN MAJU
Terwujudnya pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik menuju satu pasar nasional
Jumlah LPSE yang memenuhi standar
150
2012 250
2013 350
2014 500
Terciptanya sistem karir dan pembinaan profesi pengadaan barang/jasa pemerintah.
Persentase pelayanan dalam pengembangan profesi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah
35
55
75
100
Terciptanya sistem pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi
Persentase dukungan pelayanan dalam pelatihan kompetensi pengadaan barang/jasa pemerintah
40
60
80
100
II.L.106.7
ALOKASI (MILIAR RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2011 2012 2013 2014
KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP) NO
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
RENCANA 2011
Terciptanya sistem jaminan mutu kompetensi melalui penyelenggaraan sertifikasi profesi yang independen dan kredibel
Persentase pelayanan penyelenggaraan ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah
55
Terciptanya kebijakan pengadaan barang/jasa yang transparan, konsisten, efisien dan akuntabel, serta mendukung prinsip-prinsip persaingan usaha, dapat meningkatkan peran Usaha Kecil Menengah dan Produk dalam Negeri
Jumlah peraturan perundangan yang dihasilkan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah
II.L.106.8
TARGET PRAKIRAAN MAJU 2012 65
2013 85
2014 100
ALOKASI (MILIAR RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2011 2012 2013 2014
KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP) NO
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
RENCANA 2011
• UU • PP • SE/Peraturan Kepala LKPP
Terciptanya kebijakan pengadaan badan usaha/swasta dalam kerangka kerjasama pemerintah-swasta
TARGET PRAKIRAAN MAJU
4
2012 1 1 2
2013 2 2
2014 2
-
1
-
-
Jumlah peraturan perundangan pengadaan badan usaha/swasta dalam kerangka kerjasama pemerintah-swasta • PP
II.L.106.9
ALOKASI (MILIAR RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2011 2012 2013 2014
KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP) NO
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
3.1 Penyusunan strategi, kebijakan Tersedianya strategi, kebijakan Jumlah peraturan perundangan di serta regulasi di bidang dan regulasi di bidang bidang pengadaan umum: pengadaan umum pengadaan umum UU PP SK Kepala LKPP Tersosialisasinya strategi, - Jumlah pihak yang mendapatkan kebijakan dan regulasi di sosialisasi bidang pengadaan umum 3.2 Pengembangan sistem eprocurement nasional
Terfasilitasinya kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah dalam penerapan eprocurement
- Jumlah instansi pemerintah yang difasilitasi e-procurement
- Persentase layanan eprocurement yang memenuhi standar TOTAL ALOKASI
TARGET PRAKIRAAN MAJU
RENCANA 2011
2012
2013
2014
1 Draf RUU 2 RPP 5
1 2 5
2 2 5
5
50
90
-
-
-
-
60%
95%
II.L.106.10
ALOKASI (MILIAR RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2011 2012 2013 2014 6,9 8,9 6,4 3,4
24,5
26,0
13,0
12,0
208,6
182,7
180,6
131,8
