LEMBAGA TAHUN 2011

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2011 KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KEUANGAN NO 1

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS LAINNYA KEMENTERIAN KEUANGAN

SASARAN Terwujudnya tata kelola yang baik dan kualitas layanan dan dukungan yang tinggi pada semua Eselon I di Kementerian Keuangan

INDIKATOR Rasio realisasi dari janji layanan ke pihak eksternal: a.Penyelesaian PMK/KMK

RENCANA 2011 100%

TARGET PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 100% 100%

2014 100%

ALOKASI (MILIAR RUPIAH) RENCANA PRAKIRAAN MAJU 2011 2012 2013 2014 6.165,5 6.374,2 7.153,4 8.034,4

b. Tercapainya implementasi pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement ) di lingkungan Kementerian Keuangan dan lembaga pemerintah non kementerian/ sekretariat lembaga tinggi negara/komisi negara/komisi pemerintah c. Penyelesaian ijin akuntan publik dan penilai publik Tingkat kepercayaan stakesholders (internal dan eksternal yang tinggi)

Tingkat kompetensi karyawan untuk jabatan tematik Persentase penyelesaian SOP

82.5% (JPM 70%) 100%

Service Level Agrement (SLA) Index 2 PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN KEUANGAN

Jumlah policy recommendation : Terwujudnya pengawasan yang memberi nilai tambah melalui peningkatan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola serta peningkatan akuntabilitas aparatur di lingkungan Kementerian Keuangan

a. Pendapatan Negara b. Belanja Negara

II.L.015.1

82.5% (JPM 70%) 100%

82.5% (JPM 70%) 100%

85% (JPM 70%) 100%

93%

93%

93%

94%

16 rek

18 rek

21 rek

22 rek

5 rek 1 rek

5 rek 1 rek

7 rek 2 rek

8 rek 2 rek

90,6

88,0

95,0

103,7

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KEUANGAN NO

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR c. Perbendaharaan Negara

RENCANA 2011 2 rek

TARGET PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 2 rek 2 rek

2014 2 rek

c. Pembiayaan APBN

1 rek

1 rek

1 rek

1 rek

d. Pegelolaan Kekayaan Negara e. Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank f. Bidang Pembelajaran dan Pertumbuhan g. Pencegahan Praktik KKN Penindakan Praktik KKN: a. Jumlah informasi gratifikasi,pungutan liar, kolusi, dan korupsi b. Persentase realisasi penyetoran hasil investigasi c. Jumlah kasus yang diserahkan kepada instansi penegak hukum sebagai bukti awal penyelidikan Indeks kualitas laporan keuangan kementerian keuangan (BA 15)

2 rek 1 rek

2 rek 1 rek

2 rek 1 rek

2 rek 1 rek

3 rek

5 rek

5 rek

5 rek

1 rek

1 rek

1 rek

1 rek

3 pengaduan

3 pengaduan

3 pengaduan

3 pengaduan

40%

30%

20%

100%

4 kasus

4 kasus

4 kasus

1 kasus

3,00

3,50

3,50

4,00

Indeks kualitas laporan keuangan BUN BA 61 (Cicilan dan Bunga Hutang), 62 (Subsidi dan Transfer Lainnya), 69 (Belanja Lain-lain), 70 (Dana Perimbangan), 71 (Dana Otonomi Khusus dan Penyeimbang), 96 (Pembayaran Cicilan Pokok Hutang Dalam Negeri), 97 (Pembayaran Cicilan Pokok Hutang luar Negeri), 98 (Penerusan Pinjaman), 99 (Penyertaan Modal Pemerintah)

3,5

3,75

3,75

3.78

Indeks kualitas laporan keuangan Bendahara Umum Negara (BA 999)

2,50

3,00

3,50

4,00

II.L.015.2

ALOKASI (MILIAR RUPIAH) RENCANA PRAKIRAAN MAJU 2011 2012 2013 2014



SASARAN

INDIKATOR

RENCANA 2011 15 kali

Frekuensi komunikasi pengawasan 3

a

4

a

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN KEUANGAN

Pengembangan SDM melalui penyelenggaraan pendidikan Program Diploma Keuangan Negara PENGATURAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NON BANK

Perumusan Peraturan, Penetapan Sanksi dan Pemberian Bantuan Hukum

Meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku ekonomi akan penyelenggaraan pengelolaan Keuangan Negara Mengembangkan SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi

Mengembangkan SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi Meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku ekonomi akan fungsi Kementerian Keuangan Terwujudnya Bapepam-LK sebagai lembaga yang memegang teguh prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, dan integritas

TARGET PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 19 kali 23 kali

2014 24 kali

Jumlah peserta edukasi publik tentang Keuangan Negara

7883

8321

8457

11,587

Jumlah kerjasama pendidikan dan pelatihan skala nasional, regional, dan internasional Rasio jam pelatihan terhadap jam kerja Jumlah peserta edukasi publik tentang Keuangan Negara Jumlah kerjasama pendidikan dan pelatihan skala nasional, regional, dan internasional Persentase pertumbuhan nilai transaksi saham harian

75 Mitra

82 Mitra

90 Mitra

145 Mitra

3,28%

3,48%

3,72%

3,92%

5.050

5.150

5.200

5.260

20

20

20

20

2,5%

2,5%

2,5%

3%

10%

10%

10%

10%

Persentase pertumbuhan dana yang dikelola oleh lembaga pembiayaan dan penjaminan Terwujudnya industri Pasar Modal Persentase pertumbuhan dana yang dan Jasa Keuangan Non Bank sebagai dikelola oleh industri perasuransian penggerak perekonomian nasional dan Persentase pertumbuhan dana yang berdaya saing global dikelola oleh industri dana pensiun Persentase pertumbuhan unit penyertaan Reksa Dana Indeks Kepuasan Stakeholders Bapepam-LK Terciptanya regulasi di bidang Pasar Persentase jumlah regulasi di bidang Modal dan Lembaga Keuangan Non pasar modal dan LKNB yang memenuhi Bank yang mampu menjamin kepastian asas peraturan perundang-undangan hukum, adil, dan transparan yang baik.

II.L.015.3

6%

7%

8%

10%

5%

10%

12,5%

15%

36%

36%

36%

36%

77%

78%

80%

82

90%

90%

90%

90%

ALOKASI (MILIAR RUPIAH) RENCANA PRAKIRAAN MAJU 2011 2012 2013 2014 417,1

518,0

572,3

567,0

84,9

92,2

99,7

108,7

158,6

148,6

167,6

192,0

5,0

5,1

5,8

6,7



SASARAN Terwujudnya penegakan hukum di bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank yang obyektif dan efektif

b

c

Riset Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank serta Pengembangan Teknologi Informasi

INDIKATOR

RENCANA 2011 97%

Persentase jumlah sanksi administrasi atas pelanggaran peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal dan Jasa Keuangan yang obyektif.


2014 97%

Terjaganya kredibilitas Bapepam dan LK Persentase jumlah perkara/litigasi yang dengan mengamankan seluruh kebijakan diselesaikan dengan baik. yang telah diambil melalui pelaksanaan Litigasi yang taktis dan efektif.

50%

50%

50%

50%

Terwujudnya kebijakan berbasis riset dan sistem pengawasan yang berbasis teknologi informasi terhadap industri pasar modal dan jasa keuangan non bank

Persentase penyelesaian jumlah laporan hasil riset yang tepat dan akurat di bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sesuai rencana.

100%

100%

100%

100%

Terwujudnya industri pasar modal dan jasa keuangan non bank yang kredibel sebagai penggerak perekonomian nasional dan berdaya saing global

Persentase jumlah sistem yang terimplementasi sesuai dengan rencana.

60%

70%

70%

80%

80%

80%

85%

90%

90%

95%

95%

98%

70%

80%

80%

90%

Pemeriksaan dan penyidikan di Terciptanya penegakan hukum di bidang Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan bidang Pasar Modal pasar modal yang kredibel yang dapat diterima oleh Ketua atau Komite Penetapan Sanksi dan Keberatan (KPSK). Terwujudnya kepastian hukum di bidang Pasar Modal dan memberikan perlindungan bagi pemodal dan masyarakat

Penyelesaian perilaku pelaku Pasar Modal yang menyimpang: a. Persentase penyelesaian pelanggaran terhadap kewajiban pelaporan, baik berkala maupun insidentil sesuai target waktu (keterlambatan penyampaian pelaporan)

b. Penyelesaian pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang memerlukan Surat Perintah Pemeriksaan sesuai target waktu.

II.L.015.4


4,3

6,1

5,7

6,5

6,4

7,4

7,0

8,6



SASARAN

INDIKATOR Penyelesaian pelanggaran terhadap ketentuan pidana di bidang Pasar Modal yang memerlukan Surat Perintah Penyidikan sesuai target waktu

d

e

Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pengelolaan Investasi

Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan Bidang Transaksi dan Lembaga Efek

RENCANA 2011 50%


2014 70%

Terwujudnya Biro Pengelolaan Investasi Capaian pelaksanaan pemeriksaan sebagai salah satu biro yang kredibel, dalam satu tahun: akuntabel dan transparan


4,1

a. Persentase pemeriksaan kepatuhan terhadap Manajer Investasi sesuai rencana b. Persentase pemeriksaan kepatuhan terhadap Agen Penjual Efek Reksa Dana sesuai rencana Terwujudnya industri pengelolaan Persentase layanan yang memenuhi investasi yang tangguh dan berdaya saing target SOP: global

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

a. Layanan Pendaftaran Reksa Dana yang memenuhi target SOP b. Layanan Perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana yang memenuhi target SOP Terwujudnya Biro Transaksi dan Persentase lama proses perijinan yang Lembaga Efek sebagai salah satu biro di sesuai dengan target SOP. Bapepam-LK yang kredibel, akuntabel a. Proses perijinan Wakil Perantara dan transparan Pedagang Efek. b. Proses perijinan Wakil Penjamin Emisi Efek Terwujudnya Lembaga Efek yang Persentase jumlah pemeriksaan berkualitas dan berdaya saing global Lembaga Efek yang dilaksanakan serta Transaksi Efek yang teratur, wajar dibandingkan dengan yang dan efisien direncanakan. Persentase tingkat penyelesaian penelaahan hasil pengawasan transaksi efek yang dindikasikan tidak wajar

100%

100%

100%

100%

90%

90%

90%

90%

5,2

II.L.015.5

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

67%

67%

67%

70%

3,9

5,3

4,4

6,0

5,0

6,8

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KEUANGAN NO f

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS Penelaahan dan Pemantauan Perusahaan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Jasa


2014 100%

100%

100%

100%

100%

Persentase jumlah Laporan Keuangan Tahunan, Laporan Keuangan Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan yang ditelaah sesuai dengan rencana Persentase jumlah pemrosesan Pernyataan Pendaftaran sesuai SOP Persentase jumlah kebijakan di bidang pembiayaan dan penjaminan yang dihasilkan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase jumlah peraturan di bidang pembiayaan dan penjaminan yang dihasilkan Persentase perizinan perusahaan pembiayaan dan penjaminan sesuai SOP

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Meningkatnya peran dan kualitas pelaku Persentase layanan pemberian izin usaha industri perasuransian asuransi dan reasuransi yang memenuhi target SOP

100%

100%

100%

100%

Persentase jumlah laporan keuangan perusahaan asuransi dan reasuransi yang telah dianalisis sesuai dengan target waktu

100%

100%

100%

100%

SASARAN Meningkatnya tata kelola Perusahaan yang baik atas Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Jasa Meningkatnya jumlah Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Jasa

g

h

Penelaahan dan Pemantauan Perusahaan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Riil

Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan di bidang Lembaga Pembiayaan dan Penjaminan

Meningkatnya tata kelola perusahaan yang baik atas Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Riil Meningkatnya jumlah Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Riil Membangun otoritas Lembaga Pembiayaan dan Penjaminan yang profesional yang mampu mewujudkan industri jasa pembiayaan dan penjaminan sebagai penggerak ekonomi nasional yang tangguh dan berdaya saing tinggi Terwujudnya industri jasa pembiayaan dan penjaminan yang sehat, kuat dan kompetitif dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat

INDIKATOR

RENCANA 2011 100%

Persentase jumlah Laporan Keuangan Tahunan, Laporan Keuangan Tengah Tahunan, dan Laporan Tahunan yang ditelaah sesuai dengan rencana Persentase jumlah pemrosesan Penyataan Pendaftaran sesuai SOP

II.L.015.6

ALOKASI (MILIAR RUPIAH) RENCANA PRAKIRAAN MAJU 2011 2012 2013 2014 2,8 2,7 3,0 3,5

2,9

2,8

3,1

3,6

4,7

4,4

5,0

5,8

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KEUANGAN NO j

5

a

b

c

d

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan Bidang Dana Pensiun

SASARAN Terwujudnya Biro Dana Pensiun sebagai lembaga yang memegang teguh prinsipprinsip tata kelola yang baik (good goverment governance ) Terwujudnya industri dana pensiun sebagai penopang pembangunan ekonomi nasional dan sarana untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat di hari tua


2014 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

99,4

93,1

104,8

108,9

100%

100%

100%

100%

4,8

4,9

5,1

5,7

100%

100%

100%

100%

6,1

6,6

7,5

7,8

Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain (BSBL) yang lengkap dan tepat waktu

100%

100%

100%

100%

2,7

3,3

3,6

3,7

Tercapainya target penerimaan SDA Migas dan Laba BUMN dalam APBN atau APBN-P Tersusunnya target dan pagu penggunaan PNBP untuk APBN dan atau APBN-P Terlaksananya pembayaran subsidi energi yang tepat waktu dan jumlah

100%

100%

100%

100%

8,3

7,4

8,0

8,3

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

INDIKATOR

RENCANA 2011 100%

Persentase pengesahan pembentukan dana pensiun yang sesuai dengan SOP

Persentase jumlah laporan hasil analisis sesuai rencana

Persentase jumlah pemeriksaan langsung sesuai rencana PENGELOLAAN Terlaksananya fungsi penganggaran Terwujudnya pengelolaan anggaran ANGGARAN NEGARA sesuai dengan peraturan perundang- negara yang tepat waktu, transparan undangan dan kebijakan pemerintah dan akuntabel Penyusunan Rancangan APBN Tersusunnya APBN yang sehat, kredibel, Tersusunnya draft NK, RAPBN, & RUU dan berkelanjutan APBN (APBN-P) dengan besaran yang akurat dan tepat waktu Pengelolaan Anggaran Belanja Terlaksananya kebijakan penganggaran Pengalokasian belanja pemerintah pusat Pemerintah Pusat (ABPP) yang transparan dan akuntabel yang tepat waktu dan efisien Penyusunan dan penyampaian Tersusunnya Laporan Keuangan BSBL laporan keuangan Belanja yang transparan dan akuntabel Subsidi dan Belanja Lain-lain (BSBL) Pengelolaan PNBP dan subsidi Mengoptimalkan keuangan negara di bidang PNBP dengan tetap menjaga pelayanan kepada masyarakat

II.L.015.7




SASARAN


2014 100%

100%

100%

100%

100%

15 hari

15 hari

15 hari

12 hari

100%

100%

100%

100%

Ketepatan waktu penyelesaian dokumen pelaksanaan penyaluran dana transfer ke daerah Indeks kepuasan Pemda terhadap norma, standar, dan pengelolaan belanja transfer ke daerah ke pihak eksternal Persentase kepatuhan dan penegakan ketentuan/peraturan Persentase penyelesaian kasus KKN yang terjadi di lingkungan Ditjen PK sesuai dengan kewenangannya

4 hari

4 hari

4 hari

3 hari

3

3

3

3

80%

80%

80%

85%

100%

100%

100%

100%

Tersedianya draft revisi UU 33/2004

75%

100%

-

-

INDIKATOR

e

Pengembangan Sistem Penganggaran

Terlaksananya penerapan sistem penganggaran berorientasi kinerja dan penerapan MTEF

Tersedianya norma penganggaran berbasis kinerja dan penerapan MTEF yang kredibel dan tepat waktu

6

PENINGKATAN PENGELOLAAN PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN

Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Rasio realisasi dari janji pelayanan pengalokasian dana transfer ke daerah ke pihak eksternal Realisasi janji pelayanan evaluasi Perda/Raperda PDRD ke pihak eksternal Persentase ketepatan jumlah penyaluran dana transfer ke daerah

Terciptanya tata kelola yang tertib sesuai peraturan perundangundangan, transparan, kredibel, akuntabel, dan profesional dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

RENCANA 2011 100%

II.L.015.8


101,6

112,1

128,7

155,1

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KEUANGAN NO a

b


SASARAN

INDIKATOR

Perumusan kebijakan, Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Rasio realisasi dari janji pelayanan bimbingan teknis, dan Pengelolaan Dana Transfer Terciptanya pengalokasian dana transfer ke daerah pengelolaan transfer ke daerah Tata Kelola yang Tertib Sesuai Peraturan ke pihak eksternal

RENCANA 2011 100%


2014 100%

Persentase ketepatan jumlah penyaluran dana transfer ke daerah Perundang-undangan, Transparan, adil, Ketepatan waktu penyelesaian dokumen proporsional, Kredibel, Akuntabel, dan pelaksanaan penyaluran dana transfer ke Profesional dalam Pelaksanaan Transfer daerah ke Daerah Indeks kepuasan Pemda terhadap norma, standar, dan pengelolaan belanja transfer ke daerah ke pihak eskternal Persentase kepatuhan dan penegakan ketentuan/ peraturan

100%

100%

100%

100%

4 hr

4 hr

3 hr

3 hr

3

3

3

3

80%

80%

85%

85%

Persentase jumlah kebijakan dana transfer ke daerah sesuai rencana Indeks kepuasan Pemda terhadap norma dan standar transfer ke daerah Perumusan kebijakan, Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Persentase jumlah kebijakan Pajak bimbingan teknis, dan Daerah Daerah dan Retribusi Daerah yang dapat monitoring dan evaluasi di diimplementasikan bidang PDRD Mewujudkan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah konsep kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mendukung dan Retribusi Daerah sesuai dengan Perimbangan Keuangan Pusat dan rencana Daerah Realisasi janji pelayanan evaluasi Perda/raperda PDRD ke pihak eksternal dalam bentuk rekomendasi Menteri Keuangan Persentase tingkat penyelesaian evaluasi Perda tentang PDRD terhadap rencana evaluasi

100%

100%

100%

100%

3

3

3

3

80%

80%

85%

85%

100%

100%

100%

100%

14 hr

14 hr

13 hr

12 hr

100%

100%

100%

100%

II.L.015.9


10,3

12,2

15,1

19,6

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KEUANGAN NO c

d

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS Perumusan kebijakan, bimbingan teknis, dan monitoring dan evaluasi di bidang pembiayaan dan kapasitas daerah

Perumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi di bidang pendanaan daerah dan ekonomi daerah, penyusunan laporan keuangan transfer ke daerah, serta pengembangan sistem informasi keuangan daerah


2014 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

80%

85%

85%

85%

1.050 orang

1.100 orang

1.150 orang

1.200 orang

100%

100%

100%

100%

Terkendalinya Defisit Anggaran Daerah Persentase penyelesaian laporan hasil evaluasi pendanaan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta perekonomian daerah sesuai rencana

100%

100%

100%

100%

Terselenggaranya SIKD Nasional yang TRUST (Complete, Reliable, Up to date, Secure, and Accurate )

80%

85%

85%

90%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

50%

65%

75%

100%

SASARAN Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Pinjaman Daerah, Hibah Daerah, Obligasi Daerah, dan Investasi Daerah

INDIKATOR Persentase penyaluran dana hibah ke daerah sesuai rencana

Persentase jumlah kebijakan pembiayaan dan kapasitas daerah yang dapat diimplementasikan PeningkatanEfektifitas dan Efisiensi Persentase jumlah konsep kebijakan Penataan Daerah pembiayaan dan kapasitas daerah sesuai rencana Peningkatan Kapasitas Aparat Pengelola Persentase kepatuhan dan penegakan Keuangan Daerah ketentuan/peraturan di bidang hibah ke daerah Jumlah aparat pengelola keuangan daerah yang mengikuti KKD/KKD/KKD Khusus per tahun Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Persentase jumlah kebijakan evaluasi Dana Desentralisasi, Dana pendanaan dan informasi keuangan Dekonsentrasi, dan Dana Tugas daerah sesuai rencana Pembantuan

RENCANA 2011 100%

Persentase tersedianya layanan informasi yang terkini pada website dan mofisda sesuai yang disampaikan oleh penyaji data Tersedianya hasil pemantauan penyampaian Perda APBD Persentase penyelesaian laporan keuangan transfer ke daerah yang tepat waktu Tersedianya Sistem Informasi Manajemen Transfer ke Daerah (SIMTRADA)

II.L.015.10


17,1

14,1

17,1

22,8

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KEUANGAN NO 7

a

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN NEGARA

Pembinaan Pelaksanaan Anggaran dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

SASARAN

INDIKATOR

Meningkatkan pengelolaan keuangan Persentase ketepatan penyerapan negara secara profesional, DIPA transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Jumlah Penerimaan Remunerasi atas Penyimpanan, Penempatan dan Investasi Jangka Pendek Persentase Ketepatan Penyediaan Dana untuk Pengeluaraan Negara Jumlah Pendapatan Bunga dari Piutang dan Penerusan Pinjaman secara Optimal Jumlah LKKL dan LK-BUN yang andal dengan opini audit yang baik Agar pelaksanaan kegiatan dan Persentase ketepatan penyerapan DIPA pencairan dana dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang direncanakan

RENCANA 2011 90%


2014 92%

3500 mIliar Rp

4000 miliar Rp

4500 miliar Rp

5000 miliar Rp

92,50%

95%

97,50%

97,50%

1779 miliar/Rp

1554 miliar/Rp

WTP (50) WDP (28)

WTP (60) WDP (23) 91%

Indeks Kepuasaan Stakeholder terhadap Layanan Perbendaharaan Jumlah Satker yang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Diselesaikan Tepat Waktu Jumlah Satker yang Revisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Diselesaikan Tepat Waktu Tingkat Pemahaman Stakeholder terhadap Tugas Bidang Perbendaharaan Persentase Satker yang Menerapkan Penarikan Dana sesuai Rencana

II.L.015.11

90%


1339 miliar/Rp 1165 miliar/Rp

WTP (70) WDP (13) 91%

WTP (79) WDP (4) 92%

3,4

3,4

3,5

3,5

100%

100%

100%

100%

85%

90%

90%

90%

87%

87%

87%

87%

40%

40%

35%

35%

12,9

15,0

17,7

21,2

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KEUANGAN NO b

c


SASARAN

INDIKATOR

Peningkatan Pengelolaan Kas Optimalisasi Idle Cash Pemerintah Negara

Jumlah Penerimaan Remunerasi atas Penyimpanan, Penempatan dan Investasi Jangka Pendek Menutup cost of fund pemerintah dalam Indeks kepuasaan stakeholder terhadap layanan perbendaharaan pembiayaan defisit APBN Persentase Tingkat Akurasi Perencanaan Penerimaan Kas Mengukur kinerja pengelolaan kas Persentase Tingkat Akurasi Perencanaan terkait pelayanan dalam penyaluran dana Pengeluaraan Kas APBN Persentase Ketepatan Penyediaan Dana untuk Pengeluaraan Negara Tingkat Pemahaman Stakeholder terhadap Tugas Bidang Perbendaharaan

Manajemen Investasi Penerusan Pinjaman

dan Mengoptimalkan penerimaan APBN hasil penerusan pinjaman sehingga mampu mendukung pengelolaan keuangan negara yang berkelanjutan

RENCANA 2011 3500 mIliar Rp

TARGET PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 2014 4000 miliar Rp 4500 miliar Rp 5000 miliar Rp

3,2

3,2

3,3

3,4

87,50%

90%

90,25%

95%

87,50%

90%

90,25%

95%

92,50%

95%

97,50%

97,50%

87%

87%

87%

87%

Persentase Jumlah KPPN yang Menyampaikan Kebutuhan Dana Melalui E-Kirana Persentase Kepatuhan Bank Persepsi/Pos Persepsi dalam Melaksanakan Kontrak Persentase Kepatuhan Bank Operasional I dalam Melaksanakan Kontrak

92,5%

95,0%

97,5%

97,5%

85%

87,5%

90%

92,5%

92,5%

95%

97,5%

97,5%

Jumlah Pendapatan Bunga dari Piutang dan Penerusan Pinjaman secara Optimal

1779 miliar/Rp

1554 miliar/Rp

1339 miliar/Rp

1165 miliar/Rp

Pemenuhan Target Penerimaan Pembiayaan Perbankan Dalam Negeri dari Rekening Dana Investasi Persentase Penyaluran Dana di Bidang Investasi dan Pembiayaan Lainnya, Subsidi dan Belanja Lainnya yang Disetujui

5336 miliar/Rp

4723 miliar/Rp

4539 miliar/Rp

6412 miliar/Rp

100%

100%

100%

100%

II.L.015.12


18,5

20,0

22,5

24,5

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KEUANGAN NO d

8

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS Penyelenggaraan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA, PENYELESAIAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA DAN PELAYANAN LELANG

SASARAN

INDIKATOR

Menjamin akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban keuangan negara Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara

Penyelesaian LKPP (unaudited) secara Tepat Waktu Penyelesaian RUU Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBN Jumlah LKKL dan LK-BUN yang andal dengan opini audit yang baik Indeks Kepuasaan Stakeholder terhadap Layanan Perbendaharaan Persentase Rekonsiliasi Realisasi APBN yang Handal dan Tepat Waktu Tingkat Pemahaman Stakeholder terhadap Tugas Bidang Perbendaharaan

Terselenggaranya pengelolaan kekayaan negara, penyelesaian pengurusan Piutang Negara dan pelayanan Lelang yang profesional, tertib, tepat guna, dan optimal serta mampu membangun citra baik bagi stakeholder

RENCANA 2011 3 (skala waktu)

TARGET PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 2014 3 (skala waktu) 3 (skala waktu) 3 (skala waktu)

3 (skala waktu)

3 (skala waktu)

WTP (50) WDP (28)

Persentase Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi BPK atas LKPP yang ditindaklanjuti Persentase K/L dan Pengguna Anggaran BUN yang Menyampaikan LKKL dan LKBUN sesuai ketentuan Jumlah Penerimaan Negara dan Penerimaan Kembali (recovery) yang berasal dari Pengeluaran Pembiayaan APBN - Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara - Bea Lelang - Pembiayaan APBN Jumlah penyelesaian piutang negara dan pelayanan lelang - Piutang Negara yang Dapat Diselesaikan (PNDS) - Pokok Lelang Persentase penyelesaian permohonan pengelolaan kekayaan Negara, termasuk pemanfaatan asset idle Persentase penyelesaian pengelolaan dan penatausahaan Kekayaan Negara Dipisahkan

II.L.015.13

3,4

3 (skala waktu)


3 (skala waktu)

WTP (60) WDP WTP (70) WDP WTP (79) WDP (23) (13) (4) 3,5 3,5 3,6

85%

90%

95%

100%

87%

87%

87%

87%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

632,0

47 M

44,65 M

42,418 M

40,29 M

47,57 M 372 M

51,37 M 200 M

55,99 M 175 M

61,04 135 M

731,5 M

694,925 M

660,179 M

627,17 M

3,4 T 100%

3,67 T 100%

4T 100%

4,35 T 100%

70%

80%

90%

100%

596,6

662,3

766,1


b

c

9

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS Perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, evaluasi, dan pengelolaan Barang Milik Negara.

SASARAN Terselenggaranya pengelolaan Barang Milik Negara yang professional, tertib, optimal, serta akuntabel

INDIKATOR

RENCANA 2011 90%

Persentase formulasi/pembaruan peraturan perundangan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara.


2014 100%

Persentase penyelesaian permohonan pengelolaan kekayaan negara, termasuk pemanfaatan aset idle. Persentase formulasi/ pembaruan peraturan perundangan di bidang pengelolaan BMN dan KND

75%

80%

85%

82,50%

75%

85%

90%

100%

Persentase penyelesaian pengelolaan dan penatausahaan Kekayaan Negara Dipisahkan. Terselenggaranya pengelolaan kekayaan Jumlah penyelesaian berkas Kekayaan Perumusan kebijakan, negara lain-lain secara professional, standardisasi, bimbingan Negara Lain-lain. efektif, efisien, transparan dan dapat teknis, evaluasi dan pengnelolaan kekayaan negara dipertanggungjawabkan sekaligus mampu mengoptimalkan penerimaan lain-lain negara yang berasal dari kekayaan Jumlah Penerimaan Kembali (recovery) negara lain-lain yang berasal dari Pengeluaran Pembiayaan APBN.

70%

80%

90%

100%

975

435

390

400

372 M

200 M

175 M

135 M

94%

95%

95%

95%

90%

90%

91%

94%

a. Rata-rata persentase deviasi asumsi makro

11%

10%

9%

5%

b. Persentase deviasi target defisit APBN c. Persentase deviasi proyeksi pendapatan negara Persentase efektivitas kebijakan pendapatan negara

10%

10%

9%

9%

10%

9%

8%

4%

70%

75%

75%

80%

Perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, evaluasi, dan pengelolaan barang milik negara dan kekayaan negara yang dipisahkan

Terselenggaranya pengelolaan barang milik negara dan kekayaan negara yang dipisahkan yang professional, tertib, optimal serta akuntabel

PERUMUSAN KEBIJAKAN Terwujudnya kebijakan fiskal yang Persentase penggunaan anggaran sustainable dengan beban risiko fiskal risiko fiskal FISKAL yang terukur dalam rangka stabilisasi Tingkat akurasi kebijakan fiskal dan mendorong pertumbuhan perekonomian

II.L.015.14


6,1

6,5

8,5

14,5

54,5

50,3

59,4

71,3

128,6

106,7

112,0

120,9


b

c

d

10

a


2014 8%

10%

4,5%

4,5%

4,0%

4

4

4

5

15,3

12,4

13,0

13,8

11%

10%

9%

5%

18,4

16,8

17,6

18,6

70%

75%

80%

85%

15,5

12,7

13,3

14,1

Peningkatan penerimaan pajak negara Persentase realisasi penerimaan pajak yang optimal PENGAMANAN terhadap target penerimaan pajak Persentase realisasi waktu pelayanan PENERIMAAN PAJAK terhadap janji waktu pelayanan Perumusan kebijakan di bidang Peningkatan efektifitas pembuatan Persentase penyelesaian usulan PPN, PBB, BPHTB, KUP, peraturan pembuatan / Revisi peraturan PPSP, dan Bea Materai perundangan terhadap peraturan perundangan yang harus dibuat / direvisi

100%

100%

100%

100%

3.884,9

4.253,7

4.052,8

4.386,0

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

4,8

2,3

2,5

2,7

PMK-PMK ttg Pemberian Fasilitas Fiskal sesuai Peraturan Per-UU-an dan skema Pembiayaan Infrastruktur ke & di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

100%

100%

100%

100%

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS Perumusan Kebijakan APBN

Pengelolaan Risiko Fiskal dan Sektor Keuangan

SASARAN Tersedianya rekomendasi kebijakan APBN yang sustainable untuk mendukung pembangunan nasional

INDIKATOR

RENCANA 2011 10%

Persentase deviasi target defisit APBN

Persentase deviasi proyeksi penerimaan perpajakan Jumlah risiko fiskal teridentifikasi yang Terwujudnya pengelolaan risiko fiskal yang antisipatif dan responsif yang dapat terukur mendukung stabilisasi serta mendorong pertumbuhan perekonomian

Tersedianya rekomendasi dan pernyataan risiko fiskal Perumusan Kebijakan Ekonomi Terwujudnya kebijakan ekonomi makro Persentase rata rata deviasi proyeksi yang antisipatif dan responsif yang dapat asumsi makro mendukung stabilisasi dan mendorong pertumbuhan perekonomian Perumusan Kebijakan Pajak, Kepabeanan, Cukai dan PNBP

Persentase efektifitas kebijakan pendapatan Tersedianya rekomendasi dan rumusan kebijakan pendapatan negara yang mendukung negara terwujudnya kebijakan fiskal

PENINGKATAN DAN

II.L.015.15



c

d

e

f

g


SASARAN

Perumusan kebijakan di bidang Peningkatan efektifitas pembuatan PPh dan perjanjian kerjasama peraturan internasional

Peningkatan efektivitas pemeriksaan, dan optimalisasi pelaksanaan penagihan

Pemeriksaan dan Penagihan yang optimal untuk peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dan Peningkatan Penerimaan Pajak Peningkatan kualitas pelayanan Tingkat Kepuasan yang Tinggi atas serta efektivitas penyuluhan Pelayanan Perpajakan dan kehumasan Perencanaan, pengembangan, Teknologi informasi dan komunikasi dan evaluasi di bidang yang handal dan tepat guna teknologi, komunikasi dan informasi Pelaksanaan reformasi proses Proses Bisnis yang efektif dan efisien bisnis

INDIKATOR Persentase penyelesaian usulan pembuatan / Revisi peraturan perundangan terhadap peraturan perundangan yang harus dibuat / direvisi

RENCANA 2011 100%


2014 100%


PMK-PMK ttg Pemberian Fasilitas Fiskal sesuai Peraturan Per-UU-an dan skema Pembiayaan Infrastruktur ke & di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

100%

100%

100%

100%

Persentase jumlah Refund Discrepancy dan Penerimaan Pajak dari Pemeriksaan dan Penagihan terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dan penyuluhan

4%

4%

3%

3%

3,0

3,2

3,5

3,8

73%

74%

75%

76%

58,5

65,2

73,7

84,0

Persentase penyelesaian pembangunan dan pengembangan sistem informasi terhadap target

100%

100%

100%

100%

168,2

132,8

182,5

175,0

Persentase penyelesaian proses bisnis/ SOP terhadap proses bisnis/SOP yang harus dibuat

100%

100%

100%

100%

189,7

362,5

69,6

2,0

Persentase penyelesaian proses bisnis/ SOP terhadap proses bisnis/SOP yang harus disempurnakan

100%

100%

100%

100%

73%

75%

77%

79%

37,8

27,6

31,2

35,6

Pengelolaan data dan dokumen Kepuasan yang tinggi dari pengguna data Persentase penyelesaian pemindaian perpajakan dan dokumen perpajakan berkas SPT

II.L.015.16

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KEUANGAN NO 11

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS PENGAWASAN, PELAYANAN, DAN PENERIMAAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI

SASARAN

INDIKATOR

RENCANA 2011 100%


2014 100%

Terciptanya administrator kepabeanan dan cukai yang dapat memberikan fasilitasi terbaik kepada industri, perdagangan, dan masyarakat serta optimalisasi penerimaan

Jumlah Penerimaan Bea dan Cukai

Rasio realisasi dari janji pelayanan ke pihak eksternal

81%

82%

83%

85%

Terwujudnya profesionalisme SDM kepabeanan dan cukai

Persentase jumlah kasus tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai yang diserahkan ke Kejaksaan

50%

55%

60%

60%

Frekuensi pemutahiran pada Data Base Harga I Persentase rumusan peraturan yang menjadi keputusan di bidang teknis kepabeanan Presentase ketepatan waktu penyelesaian penetapan nilai pabean dan klasifikasi barang Persentase penyelesaian PMK tentang Authorized Economic Operator (AEO) dan dukungan terkait dengan Sistem Logistik Nasional

12X

12X

12X

12X

76%

77%

79%

80%

77%

78%

79%

80%

25%

45%

70%

100%


Terwujudnya pelayanan yang efisien dan pengawasan yang efektif a

Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Bidang

Terwujudnya profesionalisme SDM kepabeanan di bidang teknis

Terwujudnya pelayanan yang efisien dan pengawasan yang efektif Terciptanya pelayanan yang pasti di bidang kepabeanan kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders)

II.L.015.17

2,1

1,3

1,5

1,7


PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Fasilitas

SASARAN Terciptanya administrator di bidang fasilitas kepabeanan yang dapat memberikan dukungan industri, perdagangan dan masyarakat serta optimalisasi pendapatan


2014 90%

75%

100%

100%

100%

100%

-

-

-

100%

-

-

-

Persentase penyelesaian rancangan PMK untuk pengembangan sistem elektronik terkait dengan perijinan investasi di bidang kepabeanan dan perpajakan

25%

45%

70%

100%

Persentase penyelesaian rancangan PMK untuk memadukan Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu (KPPT) dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di 5 lokasi (di Jawa dan Sumatra)

100%

-

-

-

INDIKATOR Persentase realisasi dari janji pelayanan yang tepat waktu Persentase penyelesaian rancangan peraturan di bidang fasilitas kepabeanan

RENCANA 2011 85%

Persentase penyelesaian rancangan PMK dan aturan pelaksanaan lainnya terkait sistem pelayanan kepabeanan yang mendukung Sistem Logistik Nasional (Customs Advance Trade Systems) Terwujudnya pelayanan yang efisien dan Persentase penyelesaian peraturan pengawasan efektif terkait sistem pelayanan kepabeanan dan cukai di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

II.L.015.18


KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KEUANGAN NO c

d

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan atas Pelanggaran Peraturan Perundangan, Intelijen dan Penyidikan Perumusan Kebijakan dan Peningkatan Pengelolaan Penerimaan Bea dan Cukai

SASARAN Terciptanya institusi kepabeanan dan cukai yang dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat Terciptanya administrator kepabeanan dan cukai yang dapat memberikan fasilitasi terbaik kepada industri, perdagangan, dan masyarakat serta optimalisasi penerimaan Terwujudnya profesionalisme SDM kepabeanan di bidang penerimaan dan peraturan kepabeanan dan cukai

INDIKATOR Persentase penegahan Barang Larangan dan Pembatasan Persentase pemanfaatan sarana pengawasan Gamma Ray Jumlah penerimaan bea dan cukai Persentase penyelesaian rancangan dan legalisasi peraturan pelaksanaan UU Kepabeanan dan UU Cukai Persentase penyelesaian tagihan


2014 80%

65%

70%

75%

80%

100% 75%

100% 75%

100% 75%

100% 80%

RENCANA 2011 70%

55%

57%

58%

60%

Persentase peraturan pelaksanaan di bidang kepabeanan dan cukai yang selaras dengan UU Kepabeanan dan UU Cukai.

80%

80%

85%

90%

Persentase sistem aplikasi dan infrastruktur TI yang sesuai dengan proses bisnis DJBC Persentase downtime sistem informasi

100%

100%

100%

100%

1%

1%

1%

1%

Rata-rata persentase penyelesaian pengembangan aplikasi sesuai rencana

70%

70%

70%

75%


4,5

3,4

3,6

3,7

271,5

129,9

138,0

148,0

Tercapainya perumusan peraturan di bidang kepabeanan dan cukai Terwujudnya pelayanan yang efisien dan pengawasan efektif e

Perumusan Kebijakan dan Pengembangan Teknologi Informasi Kepabeanan dan

Terciptanya administrator kepabeanan dan cukai yang dapat memberikan fasilitasi terbaik kepada industri,

II.L.015.19


f

12

a


Peningkatan Pengawasan dan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai di Daerah

PENGELOLAAN DAN PEMBIAYAAN UTANG

Pengelolaan Pinjaman

SASARAN

INDIKATOR

Terwujudnya tingkat pelayanan yang efisien kepada pemangku kepentingan berkaitan dengan layanan berbasis teknologi informasi Terciptanya administrator kepabeanan dan cukai yang dapat memberikan fasilitasi terbaik kepada industri, perdagangan, dan masyarakat serta optimalisasi penerimaan Terwujudnya pelayanan yang efisien dan pengawasan efektif

Persentase penerapan aplikasi Sistem Komputer Pelayanan (SKP) kepabeanan yang terintegrasi dengan portal INSW

Mengoptimalkan pengelolaan utang pemerintah, baik yang berasal dari

Terpenuhinya kebutuhan pembiayaan APBN yang aman melalui pengadaan pinjaman

RENCANA 2011 100%


2014 100%

Pencapaian target penerimaan bea dan cukai

100%

100%

100%

100%

Indeks kepuasan pelayanan bea dan cukai

61%

62%

63%

65%

Persentase temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai

82%

85%

87%

90%

Pemenuhan target pembiayaan melalui utang; Terpenuhinya struktur portofolio utang sesuai dengan strategi yang ditetapkan; Ketersediaan informasi dalam rangka transparansi pengelolaan utang;

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Peningkatan partisipasi investor dalam penerbitan SBN; Pembayaran utang secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran; Persentase pemenuhan target pembiayaan melalui pinjaman program;

145%

145%

145%

175%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase penyelesaian perjanjian pinjaman dan hibah;

100%

100%

100%

100%

II.L.015.20


446,2

470,3

501,9

540,2

78,4

68,4

72,4

77,1

10,6

9,4

9,6

9,2


b

c

d

e


Pengelolaan Surat Utang Negara

Pengelolaan Pembiayaan Syariah

Pengelolaan Strategi dan Portofolio Utang


2014 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase peningkatan partisipasi investor dalam penerbitan SUN; Terpenuhinya kebutuhan pembiayaan Pemenuhan target pembiayaan melalui APBN yang aman bagi kesinambungan SBSN; fiskal melalui Penerbitan Surat Berharga Persentase pemenuhan struktur Syariah Negara (SBSN) portofolio SBSN sesuai dengan strategi yang ditetapkan; Persentase ketersediaan informasi dalam rangka transparansi pengelolaan SBSN

155%

165%

170%

175%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase peningkatan partisipasi investor dalam penerbitan SBSN. Jumlah dokumen strategi pengelolaan utang Persentase pencapaian target effective cost yang kredibel Persentase pemenuhan struktur portofolio utang sesuai dengan strategi yang ditetapkan; Persentase ketersediaan informasi dalam rangka transparansi pengelolaan utang

155%

165%

170%

175%

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Pembayaran utang secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran;

100%

100%

100%

100%

Persentase ketersediaan informasi dalam rangka transparansi pengelolaan utang

100%

100%

100%

100%

SASARAN

INDIKATOR

Persentase ketersediaan informasi dalam rangka transparansi pengelolaan pinjaman. Terpenuhinya kebutuhan pembiayaan Persentase pemenuhan target APBN yang aman bagi kesinambungan pembiayaan melalui SUN; fiskal melalui pengelolaan Surat Utang Persentase terpenuhinya struktur Negara (SUN) portofolio SUN sesuai dengan strategi yang ditetapkan; Persentase ketersediaan informasi dalam rangka transparansi pengelolaan SUN

Penyediaan strategi pengelolaan utang yang mempertimbangkan aspek biaya dan risiko

Pelaksanaan Evaluasi, Terwujudnya pelaksanaan penyelesaian Akuntansi, dan Setelmen Utang transaksi, pencatatan, dan pelaporan utang pemerintah yang profesional,

RENCANA 2011 100%

TOTAL ALOKASI

II.L.015.21


9,6

8,7

9,1

9,5

7,8

6,4

6,8

7,3

3,7

3,4

4,0

4,8

6,6

5,5

5,9

6,4

14.966,7

15.576,4

16.434,4

18.077,8

LEMBAGA TAHUN 2011

Recommend Documents