LEMBAGA TAHUN 2011

MATRIK 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TAHUN 2011 KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PAN & RB NO 1.

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMEN PAN DAN RB

SASARAN Terwujudnya peningkatan kinerja manajemen internal dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian

INDIKATOR 1. Persentase rapat-rapat koordinasi dengan instansi Pusat dan Daerah, dalam rangka pelaksanaan program-program PAN

RENCANA 2011 100%

TARGET PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 2014 100% 100% 100%

2. Persentase dokumen administrasi perencanaan, perkantoran, kepegawaian, dan keuangan yang dapat diselesaikan tepat waktu

100%

100%

100%

100%

3. Persentase pegawai Kementerian Negara PAN & RB yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural, fungsional, dan kursus lainnya

50%

60%

70%

85%

4. Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang dapat diselesaikan tepat waktu

100%

100%

100%

100%

5. Persentase pemberitaan tentang Kementerian Negara PAN & RB di media nasional

100%

100%

100%

100%

6. Persentase barang milik negara yang tercatat/terinventarisasi sesuai kaidah pencatatan BMN

85%

90%

100%

100%

7. Persentase kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan aturan

90%

95%

II.L.048.1

100%

100%

ALOKASI (MILIAR RUPIAH) RENCANA PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 2014 2011 61,1 71,1 83,5 96,5

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PAN & RB NO

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR 8. Tersusunnya kebijakan/pedoman tentang budaya kerja "bersih, melayani, dan kompeten" di lingkungan aparatur negara 9 Terlaksananya kampanye budaya kerja "bersih, melayani, dan kompeten" di lingkungan aparatur negara 10. Jumlah instansi pemerintah yang menjadi Pilot Project pengembangan budaya kerja 11. Persentase pejabat yang telah melaporkan LKHPN 12. Persentase pengadaan menggunakan eprocurement 13. Persentase pengaduan masyrakat terkait tugas dan fungsi internal yang ditinfak lanjuti 14. Persentase pelanggaran disiplin yang mendapatkan sanksi 15. Persentase pejabat yang menandatangani pakta integritas/penetapan kinerja 16. Persentase temuan yang ditindak lanjuti 17. Persentase penerapan manajemen sdm internal yang berkualitas

II.L.048.2

RENCANA 2011 1 Perpres

TARGET PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 2014

40%

70%

4 IP

6 IP

100%

8 IP

10 IP

ALOKASI (MILIAR RUPIAH) RENCANA PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 2014 2011

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PAN & RB NO 2.

3.

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEMENEG PAN DAN RB

SASARAN

INDIKATOR

Terwujudnya peningkatan Rasio sarana dan prasarana yang tersedia dengan kualitas sarana dan prasarana kebutuhan pegawai sesuai standar kualitas internal dalam rangka pelayanan yang baik pelaksanaan tugas Kementerian

PROGRAM 1. Terwujudnya organisasi PENDAYAGUNAAN pemerintah yang proporsional, APARATUR NEGARA DAN efektif dan efisien REFORMASI BIROKRASI

1. Jumlah peraturan/kebijakan di bidang Kelembagaan

2. Persentase Kementerian Negara yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya 3. Persentase LPNK yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya 4. Persentase LNS yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya 5. Persentase Perwakilan RI di Luar Negeri yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya 6. Persentase Sekretariat Lembaga Negara yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya 7. Persentase Instansi Pemerintah (PPK-BLU) yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya

II.L.048.3

RENCANA 2011 90%

TARGET ALOKASI (MILIAR RUPIAH) RENCANA PRAKIRAAN MAJU PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2011 95% 95% 100% 7,3 4,3 5,0 5,8

8 aturan

8 aturan

8 aturan

8 aturan

30%

500%

85%

100%

30%

50%

85%

100%

30%

50%

85%

100%

30%

50%

85%

100%

30%

50%

85%

100%

30%

50%

85%

100%

85,5

93,6

99,0

106,9



SASARAN

2. Terwujudnya SDM Aparatur yang profesional, berkinerja, akuntabel dan sejahtera

INDIKATOR

RENCANA 2011 100%

8. Persentase Konsolidasi struktural dan peningkatan Kapasitas Kemeneg PAN dan RB, BKN, dan LAN 9. Persentase Pemda yang dievaluasi organiasi dan 40% tatakerjanya 1. Jumlah peraturan/kebijakan di bidang SDM 14 PP, Aparatur 1 Perpres; 2 aturan

TARGET PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 2014

60%

80%

100%

5 PP, 2 aturan

5 PP, 2 aturan

1 UU

2. Persentase insansi pemerintah yang mengirimkan data usulan formasi PNS secara akurat dan benar sesuai aturan

65%

75%

85%

100%

3. Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin PNS 4. Persentase instansi yang menerapkan kebijakan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 5. Persentase instansi yang menyusun informasi jabatan dalam rangka penyusunan sistem remunerasi berdasarkan merit system

30%

50%

60%

70%

10%

25%

30%

45%

60%

70%

80%

90%

6%

7%

8%

10%

6. Persentase tenaga honorer yang telah dilakukan verifikasi dan validasi 7.

Persentase peningkatan penghasilan PNS

II.L.048.4




SASARAN

INDIKATOR

3. Terwujudnya penyelenggaraan tata laksana pemerintah yang efisien, efektif

1. Jumlah peraturan/kebijakan di bidang Tata Laksana 2. Persentase instansi pemerintah yg melakukan penataan ketatalaksanaan 3. Jumlah K/L yang telah melaksanakan reformasi birokrasi sesuai kebijakan RB Nasional

RENCANA 2011 1 UU, 3 PP, 2 aturan 40%

TARGET PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 2014 3 PP, 3 UU, 12 PP 2 aturan 2 aturan 60%

80%

75 K/L

100%

4. Tingkat kualitas pelaksanaan RB yang terukur sesuai dengan kebijakan RB Nasional 5. Jumlah kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang diterbitkan (Grand Design RBN dan kebijakan pelaksanaannya. 6.

100%

Jumlah instansi yang menerima sosialisasi

1 UU, 6 aturan

6 aturan

6 aturan

100% Pemda 100% Pemda 4 Laporan Triwulan 6 aturan

47%

50%

55%

60%

44% 25%

48% 28%

51% 30%

55% 36%

90%

92%

95%

99%

7. Jumlah asistensi reformasi birokrasi kepada instansi pusat dan daerah 8. Jumlah laporan monitoring dan evaluasi 4. Terwujudnya instansi pemerintan yang akuntabel dan berkinerja tinggi

1. Jumlah peraturan/kebijakan di bidang Akuntabilitas Kinerja 2. Persentase instansi yang menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja sesuai aturan 3. Persentase instansi yang dinilai akuntabel 4. Persentase instansi yang menyusun RKT (Rencana Kinerja Tahunan) 5. Persentase LAKIP yang diterima

II.L.048.5

100%




SASARAN

5. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik

INDIKATOR 6. Persentase PK yang diterima 7. Persentase instansi peserta model Island of Integrity yang berhasil 1. Jumlah Peraturan/Kebijakan di bidang Pelayanan Publik 2. Jumlah Kabupaten/Kota yang mempresentasikan kepuasan pelanggan yang disurvei berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat 3. Skor IKM unit pelayanan 4. Jumlah unit pelayanan yang dinilai berdasarkan usulan instansi/Pemerintah Provinsi 5. Jumlah Pemda yang dinilai berdasarkan usulan instansi/Pemerintah Provinsi 6. Persentase unit pelayanan/Pemda yang berkategori terbaik sesuai penilaian 7. Persentase unit pelayanan/Pemda yang berkategori baik 8. Persentase Pemerintah Daerah yang menerapkan OSS 9. Jumlah Kab/Kota yang menerapkan pedoman peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis partisipasi masyarakat. 10. Jumlah unit pelayanan publik yang menerapkan pedoman peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis partisipasi masyarakat

II.L.048.6

RENCANA 2011 50% 35%

TARGET PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 2014 60% 65% 70% 40% 42% 45%

1 Inpres, 2 aturan 33 Kab/ Kota

3 aturan

3 aturan

3 aturan

33 Kab/ Kota

33 Kab/ Kota

33 Kab/ Kota

65

70 250

75

85 300

100

120

60%

70%

80%

90%

60%

70%

80%

90%

80%

85%

90%

95%

20 Kab/ Kota

30 Kab/ Kota

35 Kab/ Kota

40 Kab/ Kota

40 Unit

60 Unit

100 Unit

120 Unit




SASARAN 6. Terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemerintah yang terintegrasi,

1.

Pengembangan kebijakan, koordinasi dan evaluasi pengawasan intern pemerintah

2.

Pengembangan kebijakan penegakan integritas SDM aparatur

INDIKATOR 1. Jumlah peraturan/kebijakan di bidang pengawasan

RENCANA 2011 1 Perpres, 7 aturan

2. Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan SPI sesuai dengan ketentuan 3. Persentase jumlah temuan yang ditindaklanjuti dalam waktu satu tahun 4. Persentase laporan dumas yang disalurkan dan telah ditindaklanjuti oleh instansi pemerintah

50%

60%

70%

90%

70%

75%

80%

90%

70%

75%

80%

90%

5. Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan dan melaporkan Inpres Percepatan Pemberantasan Korupsi yang dievaluasi sesuai pedoman

70%

80%

85%

90%

,- Tersusunnya UU tentang Sistem Pengawasan Nasional dan peraturan pelaksanaannya

Jumlah undang-undang dan peraturan pelaksanaannya

1 RUU

- Tersusunnya kebijakan tentang Pakta Integritas bagi instansi pemerintah

Jumlah Perpres tentang kebijakan/pedoman penerapan Pakta Integritas

1

- Tersusunnya dan disempurnakannya aturan hukum yang mengatur penegakan integritas aparatur

TARGET PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 2014 7 aturan 1 UU, 7 aturan 7 aturan

- Jumlah PP tentang Disiplin PNS

3 kali sosialisasi

II.L.048.7

1 UU 3 peraturan Sosialisasin pelasanaan ya

-

-

5 kali 4 kali sosialisasi sosialisasi


2,5

2,8

3,0

3,3

2,1

2,4

1,3

1,3

-



SASARAN

INDIKATOR - Jumlah PP Larangan PNS menjadi anggota Parpol - Jumlah PP tentang Jiwa Korps dan Kode Etik PNS - Jumlah PP tentang pembatasan konflik kepentingan

3.

4.

5.

Pengembangan kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi

Tersusun dan terlaksananya kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi percepatan pemberantasan korupsi

Pengembangan kebijakan, koordinasi dan evaluasi pengawasan masyarakat

Meningkatnya pengawasan masyarakat yang efektif dan efisien

Pelaksanaan dukungan Tersusunnya kebijakan/pedoman perumusan kebijakan PAN dan tentang budaya kerja “bersih, RB melayani, dan kompeten” di lingkungan aparatur negara;

RENCANA 2011 1 1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

85%

90%

-

-

85%

90%

-

-

4 Kebijakan - Jumlah peraturan/kebijakan (Inpres Percepatan Pemberantasan Korupsi) - Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan 65% dan melaporkan Inpres Percepatan Pemberantasan Korupsi yang dievaluasi sesuai pedoman

Jumlah peraturan/kebijakan di bidang pengawasan masyarakat Persentase laporan pengaduan masyarakat yang disalurkan dan telah ditindaklanjuti oleh instansi pemerintah - Jumlah kebijakan/pedoman;

II.L.048.8

TARGET PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 2014 -

-

75%

65%

1 Perpres

75%

-


4,2

4,9

5,4

5,9

1,1

1,2

1,3

1,5

1,2

1,3

1,4

1,5



SASARAN

INDIKATOR

Terlaksananya kampanye budaya - Persentase jumlah kampanye di media cetak dan kerja kerja “bersih, melayani, dan elektronik kompeten” di lingkungan aparatur negara. - Jumlah instansi Pemerintah yang menjadi Pilot Project Pengembangan Budaya Kerja sesuai kebijakan 6.

Koordinasi perencanaan dan evaluasi program pelayanan publik (Prioritas Nasional)

Tersusunnya peraturan - Jumlah PP pelaksanaan dari UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik

Peningkatan koordinasi dan evaluasi pelayanan di bidang kesejahteraan sosial (Prioritas Nasional)

Terlaksananya penilaian, - Tersusunnya instrumen penilaian, monitoring dan monitoring dan evaluasi pelayanan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik publik.

Tersusunnya kebijakan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik Terlaksananya asistensi untuk mendorong penerapan OSS/PTSP

Laporan monev pelaksanaan penilaian pelayanan

- Jumlah inpres tentang percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik - Persentase Pemerintah Daerah yang menerapkan OSS (pelayanan terpadu satu pintu)

II.L.048.9

TARGET PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 2014 70% 85% 100%

4 IP

-

- Jumlah Perpres - Persentase instansi yang telah mendapatkan sosialisasi 7.

RENCANA 2011 40%

6 IP

-

-

-

50%

8 IP

10 IP

-

70%

85%


3,0

3,6

3,9

4,4

4,3

5,2

5,3

5,5

100%

-

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

-

75%

80%

90%

95%

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PAN & RB NO 8.

9.


SASARAN

TARGET RENCANA PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 2014 2011 200 unit 250 unit 300 unit 350 Unit

INDIKATOR

- Jumlah unit pelayanan yang dinilai berdasarkan usulan - Jumlah Pemda yang dinilai berdasarkan usulan 105 Kab/ Provinsi Kota 60% - Persentase unit pelayanan/Pemda yang berkategori terbaik sesuai penilaian 60% - Persentase unit pelayanan/Pemda yang berkategori baik sesuai penilaian Koordinasi perencanaan dan - Terlaksananya konsolidasi Persentase penyelesaian konsolidasi struktural dan evaluasi program kelembagaan struktural dan peningkatan peningkatan kapasitas Kemeneg PAN & RB, BKN, (Prioritas Nasional) kapasitas Kemeneg PAN dan RB, LAN. LAN, dan BKN. Peningkatan koordinasi dan Terlaksananya kompetisi antar evaluasi pelayanan publik di unit pelayanan publik/ antar bidang pemerintahan umum, instansi dan Pemerintah Daerah hukum dan keamanan (Prioritas Nasional)

- Persentase instansi pemerintah (PPK-BLU) yang telah - Terlaksananya penataan kelembagaan instansi pemerintah tertata kelembagaannya lainnya - Persentase LNS yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya - Jumlah peraturan/kebijakan mengenai Pedoman Umum Grand Desain Sistem Kelembagaan Pemerintah 10.

Pengembangan kebijakan, koordinasi dan evaluasi kelembagaan Polhukam (Prioritas Nasional)

Terlaksananya penataan - Persentase Kementerian Negara bidang Polhukam kelembagaan instansi pemerintah yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya (antara lainnya, bidang polhukhankam lain Kementerian Sekretariat Negara)

II.L.048.10

110 Kab/ Kota 70%

115 Kab/ Kota 80%

120 Kab/ Kota 90%

70%

80%

90%

-

-

-

30%

50%

85%

100%

30%

50%

85%

100%

1 Peraturan Kebijakan 30%

-

-

50%

ALOKASI (MILIAR RUPIAH) RENCANA PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 2014 2011 6,2 3,2 4,3 5,2

1,2

1,3

1,3

1,4

1,2

1,2

1,2

1,5

-

85%

100%



SASARAN

INDIKATOR

RENCANA 2011 - Persentase LPNK bidang polhukam yang telah tertata 30% organisasi dan tata kerjanya, terutama bidang pemanfaatan tanah dan penataan ruang bagi kepentingan rakyat (BPN). - Persentase Sekretariat Lembaga Negara yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya

11.

Pengembangan kebijakan, koordinasi dan evaluasi kelembagaan Perekonomian I (Prioritas Nasional)

TARGET ALOKASI (MILIAR RUPIAH) RENCANA PRAKIRAAN MAJU PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2011 50% 85% 100%

30%

50%

85%

100%

30%

50%

85%

100%

- Persentase LPNK bidang perekonomian I yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya

30%

50%

85%

100%

- Persentase Perwakilan RI yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya

30%

50%

85%

100%

Terlaksananya penataan - Persentase Kementerian Negara bidang perekonomian kelembagaan instansi pemerintah I yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya, lainnya, bidang perekonomian I terutama bidang penguatan keberdayaan UKMK (Kemeneg UKMK, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan), pemanfaatan sumber daya kelautan (Kementerian Kelautan dan Perikanan), pemanfaatan tanah dan penataan ruang bagi kepentingan rakyat (Kementerian PU, Kementerian Kehutanan) dan Kemeneg PPN)

II.L.048.11

2,1

2,4

2,7

3,1



SASARAN

12. Pengembangan Kebijakan, Terlaksananya penataan Koordinasi dan Evaluasi kelembagaan instansi pemerintah Kelembagaan Perekonomian II lainnya, bidang perekonomian II (Prioritas Nasional)

13. Pengembangan kebijakan, koordinasi dan evaluasi kelembagaan bidang Kesra

14. Pengembangan kebijakan, koordinasi dan evaluasi tata laksana perekonomian 15. Pengembangan kebijakan, koordinasi dan evaluasi tata laksana korporatisasi 16.

Pengembangan kebijakan pemantapan pengembangan SDM aparatur (Prioritas Nasional)

INDIKATOR - Persentase Kementerian Negara bidang Perekonomian II yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya, terutama bidang pengelolaan energi (Dep. ESDM, restrukturisasi BUMN (Kemeneg BUMN), pemanfaatan tanah dan penataan ruang bagi kepentingan rakyat (Dep. Pertanian) dan Kemeneg Ristek)

RENCANA 2011 30%

TARGET ALOKASI (MILIAR RUPIAH) RENCANA PRAKIRAAN MAJU PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2011 50% 85% 100% 1,1 1,2 1,2 1,2

- Persentase LPNK bidang Perekonomian II yang telah 30% 50% 85% tertata organisasi dan tata kerjanya 30% 50% 85% - Persentase Kementerian Negara bidang kesra yang Terlaksananya penataan kelembagaan instansi pemerintah telah tertata organisasi dan tata kerjanya (antara lain Kementerian Pendidikan Nasional) lainnya, bidang kesra - Persentase LPNK bidang kesra yang telah tertata 30% 50% 85% organisasi dan tata kerjanya 30% 50% 85% - Persentase Pemda yang dievaluasi organisasi dan tatakerjanya Tersusunnya kebijakan tentang Jumlah UU, peraturan pelaksanaan dan sosialisasinya 1 UU; 2 PP sosialisasi sosialisasi Administrasi Pemerintahan Tersusunnya kebijakan tentang Etika Penyelenggara Negara

Jumlah UU, peraturan pelaksanaan dan sosialisasinya

- Tersusunnya kebijakan tentang manajemen kepegawaian (UU tentang SDM Aparatur Negara ).

Jumlah UU dan peraturan pelaksanaannya

II.L.048.12

1 UU

1 RUU

100% 100%

1,0

1,2

1,2

1,2

3,1

3,6

4,0

4,4

3 PP, Sosialisasi Sosialisasi Sosialisasi

2,3

2,5

2,8

3,1

1 UU dan Sosialisasi Sosialisasi peraturan pelaksanaa nnya

2,7

2,6

1,9

2,2

100% 100%



SASARAN

INDIKATOR

RENCANA 2011 Sosialisasi

Tersusunnya kebijakan Jumlah Perpres; tentang pola dasar karir PNS Jumlah PP Tersusunnya kebijakan tentang penilaian kinerja pegawai (SKP) Tersusunnya kebijakan Jumlah Perpres tentang penilaian, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan jabatan struktural

17.

Pengembangan kebijakan kesejahteraan SDM aparatur (Prioritas Nasional)

18. Penyusunan kebijakan perencanaan SDM aparatur (Prioritas Nasional)

- Tersusunnya kebijakan diklat jabatan PNS - Tersusunnya kebijakan tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural - Tersusunnya kebijakan (UU/ PP) tentang remunerasi dan tunjangan kinerja Pegawai Negeri - Tersusunnya kebijakan sistem pensiun PNS - Tersusunnya kebijakan tentang sistem pengelolaan dana pensiun PNS - Tersusunnya kebijakan (PP) tentang sistem pengadaan /rekruitmen dan Seleksi PNS

TARGET PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 2014 -

-

-

-

-

-

-

-

-

Jumlah PP

1 PP

-

-

-

Jumlah PP

1 PP

-

-

-

9 PP

9 PP

9 PP

- Jumlah UU/PP tentang remunerasi/tunjangan kinerja Pegawai Negeri;

9 PP

- Jumlah UU/PP tentang Pensiun PNS

1 PP

sosialisasi sosialisasi

sosialisasi

- Jumlah kebijakan tentang pengelolaan dana pensiun PNS

1 PP


sosialisasi

Jumlah PP

8 sosialisasi

II.L.048.13

7 sosialisasi


3,2

4,1

3,8

2,0

3,4

3,9

4,2

4,8



19.

SASARAN - Tersusunnya kebijakan (PP) tentang Kebutuhan Pegawai (Formasi) Tersusunnya kebijakan tentang pegawai tidak tetap

Pengembangan sistem dukungan data dan informasi SDM aparatur 20. Evaluasi akuntabilitas kinerja Terlaksananya pemantauan dan aparatur dan penilaian kinerja evaluasi penerapan sistem aparatur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 21. Pembinaan penerapan Sistem Terlaksananya penerapan sistem Akuntabilitas Kinerja Aparatur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 22. Pengembangan Sistem akuntabilitas kinerja aparatur

Tersusun dan tersosialisasikannya Undangundang Akuntabilitas Penyelenggara Negara dan peraturan pelaksanaannya

INDIKATOR

RENCANA 2011 7 sosialisasi

Jumlah PP

TARGET PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 2014 8 sosialisasi

Jumlah kebijakan (PP) tentang Pegawai Tidak Tetap

1 PP

Persentase Instansi pemerintah yang akuntabilitas kinerjanya baik

44%

48%

Persentase instansi yang menerapkan sistem akuntabilitas kinerja

50%

Jumlah UU dan peraturan pelaksanaannya

1 RUU

II.L.048.14



sosialisasi

0,4

0,7

0,7

0,7

51%

55%

1,6

1,7

1,8

2,0

60%

70%

80%

1,7

1,8

1,9

2,2

1 UU

1 PP peraturan pelaksanaa n UU Akuntabilit as dan sosialisasin ya

1 PP peraturan pelaksanaa n UU Akuntabilit as dan sosialisasin ya

2,6

2,8

3,0

2,4



SASARAN Tersusunnya kebijakan/pedoman pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja (termasuk penerapan sistem reward and punishment bagi kinerja instansi pemerintah, penerapan kontrak kinerja pada setiap jabatan aparatur negara)

23.

Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi (Prioritas Nasional)

TARGET RENCANA PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 2014 2011 1 Kebijakan 4 pedoman

INDIKATOR Jumlah kebijakan/pedoman

Meningkatnya koordinasi penyusunan kebijakan dan pelaksanaan reformasi birokrasi

- Jumlah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi yang diterbitkan (grand design RBN dan kebijakan pelaksanaannya) - Tingkat kualitas pelaksanaan RB yg terukur sesuai dg kebijakan RB Nasional - Persentase instansi yang menerima sosialisasi - Persentase instansi pusat dan daerah yang dilakukan konsultasi asistensi reformasi birokrasi -

Jumlah laporan monitoring dan evaluasi

- Persentase K/L yang telah melaksanakan Reformasi Birokrasi sesuai kebijakan nasional TOTAL ALOKASI

II.L.048.15

-

-

80% 30% Pemda 40% pemda

-

85%

-

90%

100%

50% 80% Pemda Pemda 60% 80% pemda pemda

100% Pemda 100% Pemda


10,8

13,1

14,0

15,1

153,9

169,0

187,5

209,1

4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan triwulanan triwulanan triwulanan triwulanan

100%

100%

100%

100%

LEMBAGA TAHUN 2011

Recommend Documents