LEMBAGA TAHUN 2011

MATRIK 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TAHUN 2011 KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEHUTANAN NO 1.

a.

b.

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

Peningkatan Pemanfaatan Peningkatan investasi usaha Hutan Produksi pemanfaatan hutan produksi dan industri primer hasil hutan, serta peningkatan produksi dan diversifikasi hasil hutan.

Peningkatan Pengelolaan Hutan Tanaman

Peningkatan Pengelolaan Hutan Alam Produksi

INDIKATOR

RENCANA 2011

TARGET PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 2014

Areal hutan produksi tertata dalam unit-unit pengelolaan berupa KPHP dan usaha pemanfaatan (IUPHHKHA/HT/HHBK/RE/Jasling) Produksi dan diversifikasi usaha pemanfaatan pada hutan alam produksi meningkat (sebesar 5 % terdiri dari hasil hutan kayu/HHBK/Jasling)

Kinerja usaha pemanfaatan hutan tanaman dan intesitas pemanfaatan hutan produksi meningkat (luas tanaman bertambah 3 juta Ha) Penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan berjalan tertib sesuai ketentuan (PNBP meningkat 25%) Ekspor hasil hutan meningkat (50% produk bersertifikat legalitas kayu) Penambahan areal ijin usaha pemanfaatan hutan 1000.000 ha Peningkatan produksi hutan tanaman tanaman (HTI/HTR) seluas 3 juta ha 1000.000 ha Penambahan areal tanaman pada hutan tanaman (HTI/HTR) seluas 2,65 juta ha. Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari pada 17 unit 50 unit manajemen hutan tanaman Peningkatan produksi dan diversifikasi hutan Produksi hasil hutan kayu/bukan kayu/jasa 2% alam lingkungan sebesar 5 % Unit IUPHHK bersertifikat PHPL meningkat 50 %

II.L.029.1

20%

1.500.000 ha 2.250.000 ha 3.000.000 ha

ALOKASI (MILIAR RUPIAH) RENCANA PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 2014 2011 334,4 316,8 328,4 334,2

47,5

49,9

52,4

55,0

54,2

55,3

58,1

61,0

1.500.000 ha 2.100.000 ha 2.650.000 ha 28 unit

37 unit

50 unit

3%

4%

5%

30%

40%

50%

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEHUTANAN NO

c.

d.

e.

2.


SASARAN

INDIKATOR

RENCANA 2011 20%

50% produksi penebangan bersertifikat Legalitas Kayu Pengelolaan LOA oleh IUPHHK-HA/RE seluas 2,5 650.000 ha juta ha 40% Terbentuknya KPHP pada seluruh kawasan hutan Peningkatan perencanaan areal hutan produksi tertata baik dalam produksi pengelolaan hutan produksi kesatuan pengelolaan hutan produksi Tersedianya areal calon/usulan pemanfaatan hutan 40% (KPHP) maupun unit-unit usaha produksi dalam bentuk unit-unit usaha pada 26 pemanfaatan hutan produksi provinsi. Peningkatan tertib peredaran Penatausahaan hasil hutan dan iuran 4% PNBP dari investasi pemanfaatan hutan produksi hasil hutan dan iuran hasil kehutanan berjalan tertib sesuai ketentuan meningkat sebesar 10% 40% Implementasi SIM PUHH secara online di seluruh hutan unit management IUPHHK dan IPHHK 30% Pemenuhan bahan baku dari hutan tanaman dan Peningkatan usaha industri Peningkatan ekspor industri hasil hutan limbah meningkat 75% primer kehutanan 20% Produk industri hasil hutan yang bersertifikat legalitas kayu meningkat 50% 4% Efisiensi penggunaan bahan baku industri meningkat sebesar 10% (rata-rata 2% per tahun) Terjaminnya kepastian kawasan hutan Data dan informasi geospasial dasar tematik Perencanaan Makro sehingga dapat berfungsi secara optimal kehutanan terkini tingkat nasional sebanyak 5 Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan judul Ijin pinjam pakai kawasan hutan dengan kompensasi PNBP paling tinggi 300 unit Rencana makro kehutanan tentang perlindungan dan konservasi sumberdaya alam, pemanfaat, rehabilitasi hutan dan lahan dan penataan ruang sebanyak 4 judul

II.L.029.2

TARGET PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 2014 30% 40% 50%

ALOKASI (MILIAR RUPIAH) RENCANA PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 2014 2011

1.100.000 ha 1.750.000 ha 2.500.000 ha 60%

80%

100%

60%

80%

100%

6%

8%

10%

60%

80%

100%

45%

60%

75%

30%

40%

50%

6%

8%

10%

19,8

20,0

20,6

20,6

59,2

64,8

66,8

66,8

52,1

24,2

25,0

25,0

386,2

358,8

378,1

384,7


a.

b.


SASARAN

INDIKATOR

RENCANA 2011

Tata batas kawasan hutan sepanjang 25.000 Km, terdiri dari batas luar dan batas fungsi kawasan hutan Penunjukan kawasan hutan provinsi terselesaikan 100% Keputusan Menteri Kehutanan tentang penetapan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) di 28 propinsi Pengukuhan Kawasan Hutan Tata batas kawasan hutan serta terkendalinya Tata batas kawasan hutan sepanjang 25.000 km, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan terdiri dari batas luar dan batas fungsi kawasan hutan hutan Keputusan penunjukan kawasan hutan propinsi selesai (100%) Penetapan kelompok hutan yang telah selesai tata batas temu gelang sebanyak 75% Rekomendasi tentang perubahan fungsi kawasan hutan terselesaikannya sebanyak 75% Penanganan berupa penerbitan Surat keputusan tentang pelepasan kawasan hutan terselesaikan sebanyak 75% Penetapan wilayah kesatuan pengelolaan hutan Pembangunan Kesatuan Terwujudnya pengelolaan kawasan hutan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam unit-unit pengelolaan, baik kawasan produksi (KPHP) di 28 provinsi hutan konservasi, hutan produksi maupun hutan lindung Penetapan wilayah kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK) di seluruh Indonesia Penetapan wilayah kesatuan pengelolaan hutan lindung (KPHL) di 28 provins

II.L.029.3


8000 km

12.000 km

18.000 km

25.000 km

40%

60%

80%

100%

30%

45%

60%

75%

30%

45%

60%

75%

30%

45%

60%

75%

10 Prov

16 Prov

22 Prov

28 Prov

10 Prov

16 Prov

22 Prov

28 Prov

10 Prov

16 Prov

22 Prov

28 Prov


76,0

79,8

83,4

83,5

36,8

37,6

39,3

39,3



SASARAN

INDIKATOR Peraturan perundang-undangan penyelenggaraan kesatuan pengelolaan hutan (KPH) sebanyak 4

c.

d.

e.

Peta areal kerja dan peta pencadangan (IUPHHKHT dan HA, HKm, HTR) selesai 90%. Penyusunan rencana makro Perencanaan kawasan hutan secara optimal Rencana makro kehutanan tentang perlindungan kawasan hutan yang meliputi rencana makro kawasan dan konservasi SDA, pemanfaatan, rehabilitasi hutan, penataan ruang, statistik dan hutan dan lahan, dan penataan ruang sebanyak 4 judul pengemhangan jaringan komunikasi data Persetujuan substansi teknis kehutanan dalam revisi kehutanan RTRWP di seluruh Indonesia Bahan kebijakan perencanaan ruang, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan hutan sebanyak 3 judul dan data strategis kehutanan sebanyak 5 judul. Inventarisasi dan Data dan informasi sumber daya hutan yang Data dan informasi geospasial dasar tematik pemantauan sumberdaya meliputi :hasil inventarisasi, pemantauan, kehutanan terkini tingkat nasional sebanyak 5 judul hutan pemetaan dan pengelolaan jaringan data Data dan informasi potensi kayu di kawasan hutan spasial tingkat nasional sebanyak 5 judu Data dan informasi pendugaan carbon kawasan hutan tingkat nasional sebanyak 5 judu Basis data spasial sumberdaya hutan yang terintegrasi sebanyak 5 kali update Pengendalian penggunaan terlaksananya penggunaan kawasan hutan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dengan kompensasi penerimaan bukan pajak (PNBP) paling kawasan hutan untuk sesuai dengan persyaratan teknis dan pembangunan di luar tinggi 80% dari pemohon ketentuan yang berlaku Wajib bayar tertib membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80% Data dan informasi penggunaan kawasan hutan tersedia di 32 provins

II.L.029.4

RENCANA 2011 3 Judul

TARGET PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 2014 4 Judul 4 Judul 4 Judul

30%

50%

70%

90%

2 judul

3 judul

4 judul

4 judul

70%

80%

90%

100%

4 judul

6 judul

7 judul

8 judul

2 judul

3 judul

4 judul

5 judul

2 judul

3 judul

4 judul

5 judul

2 judul

3 judul

4 judul

5 judul

2 kali

3 kali

4 kali

5 kali

30%

45%

60%

80%

30%

45%

60%

80%

12 Prov

18 Prov

26 Prov

32 Prov


58,1

59,3

62,0

62,1

69,5

75,0

81,4

87,7

10,4

10,6

11,1

11,1


3.


Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan

SASARAN

INDIKATOR

Peraturan perundangan untuk pengendalian dan penertiban penggunaan kawasan hutan tanpa ijin sebanyak 1 judul Biodiversity dan ekosistemnya berperan Taman nasional dan kawasan konservasi signifikan sebagai penyangga ketahanan lainnya yang potensi keanekaragaman ekologis dan penggerak ekonomi riil serta hayatinya tinggi, terdapat spesies langka dan pengungkit martabat bangsa dalam flagship, atau mempunyai fungsi pelindung pergaulan global hulu sungai, dan atau memiliki potensi wisata alam signifikan, sudah dapat mandiri dalam arti mampu menghasilkan uang untuk membiayai program pengembangan konservasi Populasi keanekaragaman hayati dan spesies yang terancam pubah meningkat 3% dari kondisi tahun 2008 sesuai kondisi biologis dan kesediaan habitat Kasus baru tindak pidana kehutanan (illegal logging, perambahan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar(TSL) ilegal, penambangan ilegal dan kebakaran hutan ) penanganannya terselaikan minimal 75% Hotspot (titik api) di pulau Kalimantan, pulau Sumatera, dan pulau Sulawesi berkurang 20% setiap tahun Meningkatnya destinasi wisata alam yang dapat berperan dalam pasar wisata nasional

II.L.029.5

RENCANA 2011 1 Judul

TARGET PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 2014 1 Judul 1 Judul 1 Judul


1.262,2

1.346,0

1.336,3

1.327,6

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEHUTANAN NO a.

b.

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS Pengembangan Kawasan Konservasi dan Ekosistem Esensial

SASARAN

INDIKATOR

Meningkatnya pengelolaan dan Konflik dan tekanan terhadap kawasan taman pendayagunaan 50 unit taman nasional dan nasional dan kawasan konservasi lainnya (CA, SM, 477 unit kawasan konservasi lainnya (CA, TB, dan HL) menurun sebanyak 5% SM, TB, dan HL) dan ekosistem esensial.

RENCANA 2011 2%

4% Pengelolaan ekosistem esensial sebagai penyangga kehidupan meningkat 10%. 4 Prov Penanganan perambahan kawasan hutan pada 12 provinsi prioritas (Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Sumbar, Lampung, Kaltim, Kalteng, Kalsel, Kalbar, Sultra, dan Sulteng) 1 lokasi Restorasi ekosistem kawasan konservas Peningkatan efektfitas pengelolaan kawasan konservasi melalui pengelolaan berbasis resort di 51 20 TN TN prioritas Peningkatan pengelolaan kawasan konservasi 2 Provinsi ekosistem gambut 8 provins Meningkatnya efektifitas pengelolaan kawasan konservasi di area HoB (TN Kayan Mentarang, TN 3 Provinsi Bukit Baka Bukit Raya, TN Danau Sentarum, TN Betung Kerihun, CA Muller) Penyidikan dan Perlindungan Meningkatnya pengamanan kawasan hutan, Kasus baru tindak pidana kehutanan (illegal 30% Hutan hasil hutan dan jaminan terhadap hak negara logging, perambahan, perdagangan TSL,illegal, atas hutan penambangan illegal dan kebakaran) penanganannya terselesaikan minimal sebanyak 75% Tunggakan perkara (illegal logging, perambahan, 43,70% perdagangan TSL illegal, penambangan illegal dan kebakaran) terselesaikan sebanyak 25% per tahun

II.L.029.6


6%

8%

10%

6 Prov

9 Prov

12 Prov

2 lokasi

3 lokasi

4 lokasi

30 TN

40 TN

51 TN

4 Provinsi

6 Provinsi

8 Provinsi

3 Provinsi

3 Provinsi

3 Provinsi

45%

60%

75%

57,80%

68,40%

76,30%


165,3

168,6

170,3

170,5


c.

d.


Pengembangan konservasi spesies dan genetik

Pengendalian kebakaran hutan

SASARAN

INDIKATOR

RENCANA 2011 8%

Kasus hukum perambahan kawasan konservasi terselesaikannya sebanyak 20% Peningkatan kapasitas penanganan kasus kejahatan 10 Provinsi kebakaran hutan di 10 provinsi 1% Meningkatnya kualitas konservasi Populasi keanekaragaman hayati dan spesies keanekaragaman hayati dan produk terancam punah meningkat sebesar 3% dari kondisi tahun 2008 sesuai kondisi biologis dan kesediaan tumbuhan dan satwa liar habitat Penangkaran dan pemanfaatan jenis 2% keanekaragaman hayati secara lestari meningkat 5% 1 paket Kerjasama internasional dan konvensi di bidang konservasi keanekaragaman hayati sebanyak 1 paket per tahun 2 aktifitas Terselenggaranya skema DNS Kehutanan, 2 aktifitas Penguatan kapasitas aparatur dalam upaya mitigasi dan evakuasi satwa akibat bencana kebakaran hutan 10 provinsi di 10 provinsi Meningkatkan sistem pencegahan Hotspot di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, dan 36% pemadaman, penanggulangan, dampak Pulau Sulawesi berkurang 20% setiap tahun dari kebakaran hutan dan lahan Luas kawasan hutan yang terbakar ditekan hingga 20% 50% dalam 5 tahun dibanding kondisi rerata 20052009 Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan 12 DAOPS masyarakat dalam penanggulangan bahaya kebakaran hutan di 30 DAOPS (10 Provinsi)

II.L.029.7

TARGET PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 2014 12% 16% 20% 11 Provinsi

12 Provinsi

13 Provinsi

1,50%

2%

3%

3%

4%

5%

1 paket

1 paket

1 paket

2 aktifitas

2 aktifitas

2 aktifitas

10 provinsi

10 provinsi

10 provinsi

48,80%

59,20%

67,20%

30%

40%

50%

18 DAOPS

24 DAOPS

30 DAOPS


92,6

93,2

93,5

93,6

275,0

250,0

230,0

220,0

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEHUTANAN NO e.

4.


SASARAN

INDIKATOR

Pengembangan pemanfaatan Meningkatnya pemanfaatan jasa lingkungan Pengusahaan pariwisata alam meningkat sebesar jasa lingkungan dan wisata dan wisata alam 60% dibandingkan tahun 2008, dan ijin usaha alam pemanfaatan jasa lingkungan air baru sebanyak 25 unit. PNBP dibidang pengusahaan pariwisata alam meningkat 100% dibandingkan tahun 2008. Peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar kawasan konservasi tertentu meningkat menjadi minimal Rp 800.000,00 per bulan per kepala keluarga (atau sebesar 30%) melalui upaya-upaya pemberdayaan masyarakat Pelaksanaan demonstration activity REDD di 2 kawasan konservasi (hutan gambut)

Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

RENCANA 2011 10 Unit

40%

60%

80%

100%

12%

18%

24%

30%

0 KK

1 KK

1 KK

2 KK

29 Provinsi

29 Provinsi

29 Provinsi

Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan wisata 29 Provinsi alam di sekitar kawasan konservasi pada 29 provins Berkurangnya lahan kritis pada DAS Fasilitasi dan pelaksanaan rehabilitasi hutan Prioritas sehingga dapat mengurangi dan lahan kritis termasuk hutan mangrove, resiko bencana alam, dan meningkatkan gambut dan rawa pada DAS Prioritas seluas 2,5 kesejahteraan masyarakat dalam usaha juta ha. Fasilitasi penetapan areal kerja pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm) seluas 2 juta ha. Fasilitasi pembangunan hutan rakyat untuk bahan baku industri pertukangan seluas 250 000 ha Fasilitasi penetapan areal sumber benih di seluruh bioregion seluas 6.000 ha, dan pengelolaan areal sumber benih yang telah ada seluas 4 500 ha

II.L.029.8

TARGET PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 2014 15 Unit 20 Unit 25 Unit


3.032,8

3.115,9

3.392,5

3.418,1


a.

b.

c.


SASARAN

INDIKATOR

RENCANA 2011

Rencana pengelolaan DAS terpadu pada 108 unit DAS prioritas. Fasilitasi penetapan areal kerja hutan desa seluas 500.000 ha. Penyelenggaraan Rehabilitasi berkurangnya lahan kritis melalui rehabilitasiFasilitasi dan pelaksanaan rehabilitasi hutan pada Hutan dan Lahan, dan dan reklamasi hutan DAS prioritas seluas 800.000 ha. Fasilitasi rehabilitasi lahan kritis pada DAS prioritas seluas 500.000 ha. Fasilitasi pengembangan hutan kota seluas 5000 ha. Fasilitasi rehabilitasi hutan mangrove, gambut dan rawa seluas 295.000 ha Pengembangan Perhutanan meningkatnya pengelolaan hutan melalui Fasilitasi penetapan areal kerja pengelolaan hutan Sosial pemberdayaan masyarakat kemasyarakatan (HKm) seluas 2 juta ha Fasilitasi 500 kelompok/unit ijin usaha pengelolaan HKm Fasilitasi 50 unit kemitraan usaha HKm Fasilitasi dukungan kelembagaan ketahanan pangan di 32 provinsi Fasilitasi pembangunan hutan rakyat Kemitraan untuk bahan baku kayu industri pertukangan seluas 250.000 Ha Fasilitasi pembentukan dan berfungsinya sentra HHBK Unggulan di 30 kabupaten Areal kerja hutan desa seluas 500.000 ha Pengembangan perbenihan ketersediaan materi genetik, sumber benih, Areal sumber benih seluas 4.500 ha terkelola secara baik tanaman hutan dan benih berkualitas yang memada Fasilitasi pembangunan areal sumber benih seluas 6.000 ha Pengembangan Seed for People 1 paket per tahun

II.L.029.9


320.000 Ha

480.000 Ha

640.000 Ha

800.000 Ha

200.000 Ha

300.000 Ha

400.000 Ha

500.000 Ha

2.000 Ha

3.000 Ha

4.000 Ha

5.000 Ha

120.000 Ha

180.000 Ha

240.000 Ha

295.000 Ha

800.000 Ha

1.200.000 Ha 1.600.000 Ha 2.000.000 Ha

200 Klpk

300 Klpk

400 Klpk

500 Klpk

20 Unit 8 Prov

30 Unit 16 Prov

40 Unit 22 Prov

50 Unit 32 Prov

100.000 Ha

150.000 Ha

200.000 Ha

250.000 Ha

12 Kab

18 Kab

24 Kab

30 Kab

200.000 Ha 4.500 Ha

300.000 Ha 4.500 Ha

400.000 Ha 4.500 Ha

500.000 Ha 4.500 Ha

2.100 Ha

3.300 Ha

4.500 Ha

6.000 Ha

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket


1.467,8

1.541,5

1.796,5

1.801,5

1.240,4

1.243,4

1.248,4

1.268,6

21,3

21,7

22,8

22,8


d.

5.

a.

b.


SASARAN

INDIKATOR

RENCANA 2011 1 paket 43 DAS

Pengembangan sentra bibit 1 paket/tahun Pembinaan penyelenggaraan Terselenggaranya pengelolaan DAS secara Rencana pengelolaan DAS terpadu di 108 DAS prioritas pengelolaan DAS terpadu pada DAS prioritas Terbangunnya base line data pengelolaan DAS di 43 BPDAS 108 BPDAS Tersedianya data dan peta lahan kritis di 36 BPDAS 14 BPDAS Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna untuk bidang hutan alam, biodiversitas dan pengelolaan DAS sebanyak 7 judul Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna bidang hutan tanaman dan HHBK sebanyak 6 judul Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna bidang pengolahan hasil hutan sebanyak 5 judul Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pegguna bidang lansekap hutan, perubahan iklim dan kebijakan kehutanan sebanyak 7 judul Penelitian dan Ketersediaan dan termanfaatkan iptek dasar Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan pada bidang Pengembangan Kebijakan dan terapan bidang lansekap hutan, adaptasi lansekap hutan, perubahan iklim dan kebijakan Kehutanan dan Perubahan dan mitigas perubahan iklim, dan kebijakan kehutanan sebanyak 7 judul Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh Iklim. kehutanan pengguna pada bidang lansekap hutan, perubahan iklim dan kebijakan kehutanan sebanyak 7 judul Penelitian dan tersedia dan termanfaatkannya Iptek dasar Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan bidang Pengembangan Konservasi dan terapan konservasi dan rehabilitasi hutan alam, biodiversitas dan pengelolaan DAS, 7 dan Rehabilitasi Sumberdaya sumberdaya alam judul. Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan

TARGET PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 2014 1 paket 1 paket 1 paket 68 DAS 93 DAS 108 DAS 68 BPDAS

93 BPDAS

108 BPDAS

21 BPDAS

28 BPDAS

36 BPDAS

Minimal 60% hasil penelitian dan pengembangan kehutanan dapat dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan, pengelolaan teknis kehutanan dan pengayaan ilmu pengetahuan, termasuk pengembangan kebijakan dan teknis yang berkaitan dengan isu-isu perubahan iklim

II.L.029.10

40%

60%

80%

100%

40%

60%

80%

100%

40%

60%

80%

100%

ALOKASI (MILIAR RUPIAH) RENCANA PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 2014 2011 140,3

143,2

150,3

150,5

232,9

220,8

229,7

229,9

22,1

22,6

23,5

23,5

23,5

23,9

24,9

24,9


c.

d.

6.

f.

g..


SASARAN

INDIKATOR

Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna bidang hutan alam, biodiversitas dan pengelolaan DAS sebanyak 7 judul Penelitian dan ketersediaan dan termanfaatkannya IPTEK Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan pada bidang Pengembangan Hasil Hutan dasar dan terapan bidang pengolahan hasil pengolahan hasil hutan sebanyak 5 judul hutan Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna bidang pengolahan hasil hutan sebanyak 5 judul Penelitian dan ketersediaan dan pemanfaatan IPTEK dasar Iptek dasar dan terapan bidang hutan tanaman dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) sebanyak 6 judul Pengembangan Peningkatan dan terapan hutan tanaman Produktivitas Hutan Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna bidang hutan tanaman dan HHBK sebanyak 6 judul Terwujudnya tata kelola administrasi Dukungan Managemen Meningkatnya tata kelola administrasi penyelenggaraan kepemerintahan dan Pelaksanaan Tugas pemerintahan Kementerian Kehutanan secara Kementerian Kehutanan secara efektif Teknis Lainnya efektif dan efisien, serta mewujudkan reformasi dan efisien Sekretariat Jenderal reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Kehutanan Penyelenggaraan Pendidikan Meningkatnya kualitas dan kapasitas SDM Penyelenggaraan SMK kehutanan 1.440 siswa Diklat teknis dan administrasi 15.000 orang peserta dan Pelatihan Aparatur Depratemen Kehutanan serta SDM Kementerian Kehutanan dan kehutanan lainnya (Pemda dan Masyarakat) Karyasiswa lulus studi S2/S3 sebanyak 325 orang SDM Kehutanan Lainnya siswa Sertifikasi ISO 9001 : 2007 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kehutanan sebanyak 5 unit Pembentukan 500 kelompok masyarakat produktif Penyuluhan kehutanan Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kehutanan mandiri

II.L.029.11

RENCANA 2011 40%


40%

60%

80%

100%

40%

60%

80%

100%

40%

60%

80%

100%

40%

60%

80%

100%

570 siswa 6000 orang




130 siswa

195 siswa

260 siswa

325 siswa

1 unit

3 unit

4 unit

5 unit

200 Klpk

300 Klpk

400 Klpk

500 Klpk


21,4

21,9

22,7

22,8

30,9

31,5

32,8

32,8

671,5

599,4

618,0

620,0

153,6

152,4

157,0

157,2

80,8

81,6

84,0

84,1


7


SASARAN

INDIKATOR

Peningkatan kapasitas 4.500 orang penyuluh kehutanan Kampanye Indonesia Menanam (KMI) pada 33 provinsi Kemitraan/jejaring kerja penyuluhan kehutanan sebanyak 5 paket Pengawasan dan Peningkatan efektivitas penyelenggaraan Terwujudnya pengawasan dan peningkatan Peningkatan Akuntabilitas kepemerintahan yang bersih dan efisien akuntabilitas aparatur Kementerian Aparatur Kementerian Kehutanan, serta mendorong perwujudan Kehutanan reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Kehutanan TOTAL ALOKASI

II.L.029.12

RENCANA 2011 1.800 Org

TARGET PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 2014 2.700 Org 3.600 Org 4.500 Org

33 Prov

33 Prov

33 Prov

33 Prov

2 Paket

3 Paket

4 Paket

5 Paket


44,2

43,1

44,4

44,4

5.964,2

6.000,9

6.327,4

6.358,9

LEMBAGA TAHUN 2011

Recommend Documents