LEMBAGA TAHUN 2006

RESUME HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP 23 KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA TAHUN 2006

D

PR

R

I

Laporan Keuangan 23 kementrian negara/lembaga belum selesai diperiksa oleh BPK sampai pada saat LKPP tahun 2006 dibuat dan disampaikan kepada DPR dalam bentuk RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN TA 2006. Sehingga gambaran umum LKPP tahun 2006 yang dibacakan oleh Dirjen Perbendaharaan tanggal 18 Februari 2008 belum menyajikan laporan realisasi APBN dan neraca dari 23 kementrian negara/lembaga tersebut diatas.

AP

BN

–

SE

TJ

EN

Sehubungan dengan hal tersebut, ketua DPR RI telah menindak lanjuti dengan mengirim surat tertanggal 17 Maret 2008 Nomor : TU .03/2189/DPR RI / III/2008 kepada BPK tentang permintaan pemeriksaan atas Laporan Keuangan tahun 2006 terhadap 23 kementrian/lembaga tersebut. Dalam hal ini BPK telah menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan parsial pada 23 Kementerian Negara/Lembaga tersebut secara lengkap kepada DPR-RI pada 19 Mei 2009.

KS AN AA N

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap 23 Kementerian atau Lembaga terdapat 1 kementerian dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, 20 kementerian dengan pendapat wajar dengan pengecualian dan 2 kementerian dengan pendapat disclaimer.

PE

LA

Berikut adalah resume hasil pemeriksaan BPK terhadap 23 Kementerian Lembaga tersebut yang telah di audit BPK.

D

AN

1. BPK RI memberikan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian diberikan terhadap 1 Kementrian/ lembaga yaitu Kementrian Negara Perumahan Rakyat

AN

G

G

AR

AN

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan terhadap laporan Keuangan : Sistem Pengendalian Intern Tidak menemukan kelemahan pada Sistem Pengendalian Intern (SPI) dimana unsur unsur SPI yaitu : organisasi, kebjakan, pegawai, prosedur pencatatan dan pelaporan serta pengawasan cukup memadai

AN

AL

IS A

Kepatuhan Atas Peraturan Perundang-undangan BPK tidak menemukan ketidakpatuhan kepada ketentuan peraturan perundangundangan yang material dalam pelaksanaan APBN TA 2006

BI R

O

2. BPK RI memberikan pendapat Wajar Dengan Pengecualian terhadap 20 kementrian/lembaga. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Sistem pengendalian intern, temuan yang paling banyak adalah mengenai belum melakukan penilaian kembali atas saldo awal asset tetap tahun 2006 ( 13 kementerian )

1

3. BPK RI memberikan pendapat tidak menyatakan pendapat atas Laporan Keuangan terhadap 2 kementrian/lembaga yaitu : Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional dan Badan Meteorologi dan Geofisika

EN

D

PR

R

I

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan terhadap laporan Keuangan: 1. Prosedur pencatatan dan pelaporan asset tetap dan persediaan belum memadai ( Badan Meteorologi dan Geofisika) 2. Persediaan dalam neraca dan saldo awal peralatan dan mesin pada Neraca sehingga tidak dapat diyakini kewajarannya ( Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional )

BI R

O

AN

AL

IS A

AN

G

G

AR

AN

D

AN

PE

LA

KS AN AA N

AP

BN

–

SE

TJ

4. Hasil Pemeriksaan BPK tidak menemukan ketidakpatuhan kepada peraturan perundang - undangan secara materil terhadap 5 Kementrian/lembaga yaitu :Badan Tenaga Nuklir Nasional, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Lembaga Administrasi Negara, Kementrian Negara Perumahan Rakyat dan Kementrian Negara Bidang Perekonomian

2

EN

D

PR

R

I

RESUME HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP 23 KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2006

TJ

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

DEPARTEMEN/ LEMBAGA

OPINI

SE

NO

BPK tidak menemukan kelemahan pada Sistem Pengendalian Intern. Unsur-unsur SPI yaitu organisasi, kebijakan, pegawai, prosedur pencatatan dan pelaporan serta pengawasan cukup memadai.

BN

Wajar Tanpa Pengecualian

O

AN

AL

IS

A

AN

G

G

AR

AN

D

AN

PE

LA

KS AN AA N

AP

KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT

BI R

1.

–

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

1

KEPATUHAN ATAS PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN BPK tidak menemukan ketidakpatuhan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang material dalam pelaksanaan APBN TA 2006, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara TA. 2005 dan 2006 terdapat 6 temuan sbb: 1) Terdapat kelebihan pembayaran honor sebesar Rp.8.099.250,00 untuk kegiatan swakelola di Sekretariat Kementerian Negara Perumahan Rakyat. 2) Terdapat kelebihan bayar atas biaya tenaga ahli sebesar Rp.253.400.000,00 yang bekerja rangkap dalam waktu bersamaan pada dua perusahaan. 3) Terdapat pemecahan pengadaan barang/jasa dalam pekerjaan konstruksi fisik renovasi gedung Kementerian Perumahan Rakyat dan pelaksana pekerjaan seharusnya dikenakan denda minimal Rp.54.450.513,53 serta kelebihan pembayaran atas pekerjaan renovasi gedung Rp 5.334.000,00 4) Terdapat pemborosan Rp 32.000.000,00 dalam kontrak pekerjaan penyusunan rencana rinsi penataan kawasan skala besar kota Banjarmasin dan Palembang 5) Penyebaran dan peruntukkan subsidi perumahan belum merata di seluruh wilayah Indonesia dan ada yang tidak tepat sasarannya. 6) Kebijakan dalam penentuan pekerjaan tambah kurang pembangunan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) Martubung di Medan tidak tepat sehingga menambah beban APBN pada tahun berikutnya sebesar Rp. 614.950.243,89.

PR

R

I


D


DEPARTEMEN/ LEMBAGA

OPINI

EN

NO

Wajar dengan Pengecualian

1.

Belum menemukan penilaian kembali saldo awal asset tetap sebagai basis pelaporan dalam Neraca per 31 Desember 2006 dan belum menyajikan penjelasan / pengungkapan yang memadai dalam catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2006 Sistem pengendalian atas pencatatan dan pelaporan Akun Persediaan tidak memadai sehingga saldo persediaan sebesar Rp. 3.374.538.486,00 tidak dapat ditelusuri dan di identifikasi

SE

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

KEPATUHAN ATAS PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN BPK RI tidak menemukan ketidakpatuhan kepada peraturan perundang – undangan yang secara material akan berdampak terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan

1.

Saldo kas dibendahara pengeluaran dalam neraca per 31 Desember 2006 kurang dilaporkan sebesar Rp.35.662.327,00 Realisasi pendapatan dalam laporan realisai anggaran BAPETEN tahun 2006 kurang dicatat sebesar Rp. 9.780.000 Nilai asset tetap dalam neraca tahun 2006 tidak dapat diyakini kewajarannya Biaya pekerjaan pemotongan dan timbunan tanah sebesar Rp. 771.634.940,00 belum dicatat sebagai penambahan niali tanah dan biaya pekerjaan pembangunan jalan sebesar Rp. 377.651.135,00 belum dicatat dalam perkiraan jalan, irigasi dan jaringan pada Neraca per Desember 2006. Laporan keuangan unit akuntansi kuasa pengguna anggaran masing-masing eselon I BAPETEN belum menggambarkan yang senyatanya karena saldo awal asset tetap BMN Tahun 2006 masing masing eselon I seluruhnya dilaporkan di LK UAKPA sekretariat Utama sedangkan saldo awal asset tetap UAKPA diluar sekretariat sestama dilaporkan Nihil

LA

Wajar Dengan Pengecualian

PE

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

3. 4.

O

AN

AL

IS

A

AN

G

G

AR

AN

D

AN

2.

5.

BI R

3

KS AN AA N

2.

AP

BN

–

2

TJ


2

1. Pembayaran biaya langsung non personil konsultan perencana dan konsultan pengawas senilai Rp. 39.762.500 belum dilampiri dengan bukti bukti pengeluaran 2. Terdapat pembebanan ganda dalam perhitungan komponen biaya kontrak pembangunan gedung pendidikan dan pelatihan (lanjutan ) sebesar Rp. 83.600.000,00 3. Jaminan penawaran dari peserta lelang yang telah ditetapkan sebagai pemenang namun mengundurkan diri tidak dicairkan sebesar Rp. 7.900.000,00

PR

R

I


EN

OPINI SISTEM PENGENDALIAN INTERN Wajar dengan Pengecualian

5.

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

Wajar dengan Pengecualian

1. Sistem Akuntansi Instansi (SAI) belum sepenuhnya diterapkan sesuai dengan ketentuan : a. Masih terdapat beberapa kelemahan pada prosedur pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) b. Masih terdapat beberapa kelemahan dalam pelaksanaan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) c. Kuantitas dan kualitas petugas yang terkait dengan penyusunan dan pelaporan keuangan belum memadai untuk mendukung terwujudnya sistem pengendalian intern yang baik 2. Tanah di Jl. Merdeka Selatan No 11 lebih dicatat dalam laporan BMN dan neraca Perpustakaan Nasional Tahun 2006 seluas 60m2 senilai Rp65.436.560,00 3. Perpustakaan Nasional belum melakukan inventarisasi ulang dan penilaian kembali atas saldo awal aset tetap tahun 2006 4. Kendaraan perpustakaan keliling sejumlah 45 (empat puluh lima) unit senilai Rp5.917.500.000,00 yang sudah diserahkan ke perpustakaan daerah di seluruh wilayah Indonesia Belem dilakukan proses penghibahan.

TJ

PERPUSTAKAAN NASIONAL RI

KEPATUHAN ATAS PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN Aset tetap berupa tanah seluas 11.920m2 belum mempunyai legalitas hak kepemilikan atas tanah.

1. Pencatatan, Pengelolaan dan Pelaporan Barang Persediaan Pada Beberapa satker di Lingkungan Lapan belum menyajikan nilai yang wajar. 2. LAPAN belum melakukan inventarisasi dan penilaian kembali atas saldo awal aset tetap tahun 2006 dari aset lancar sebesar Rp2.898.294.121,- aset tetap sebesar Rp240.319.755.717,-. 3. Jumlah ekuitas dana sebesar Rp242.305.135.951,- terdiri dari ekuitas dana lancar sebesar Rp1.985.380.234,- dan ekuitas dana investasi sebesar Rp240.319.755.717,-

BI R

O

AN

AL

IS

A

AN

G

G

AR

AN

D

AN

PE

LA

KS AN AA N

AP

BN

–

4

SE

NO

D


DEPARTEMEN/ LEMBAGA

3

1. Terdapat realisasi belanja modal sebesar Rp1.955.024.500,00 yang tidak dapat menjadi asset. 2. Pencatatan dan penyetoran penerimaan jasa giro pada beberapa satker di LAPAN tidak tertib

PR

R

I


D


DEPARTEMEN/ LEMBAGA

OPINI

EN

NO

2

Belum melakukan penilaian kembali terhadap saldo awal aset tetap tahun 2006 Nilai aset yang dilaporkan dalam neraca per 31 desmber 2005 danmerupakan saldo awal aset tetap neraca tahun 2006 disajikan sebesar Rp12.084.519.050,00. Nilai tersebut merupakan 63,2% dari keseluruhan jumlah aset tetap yang dilaporkan dalam neraca per 31 Desember 2006 yaitu sebesar Rp19.174.739.587,00. Atas saldo awal aset tetap tersebut belum dilakukan penialian kembali untuk menentukan nilai yang wajar.

SE

1

–

Wajar dengan pengecualian

BN

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

O

AN

KOMISI YUDISIAL RI

BI R

7.

AL

IS

A

AN

G

G

AR

AN

D

AN

PE

LA

KS AN AA N

AP

6

TJ


Wajar Dengan Pengecualian.

1. Komisi Yudisial belum membentuk unit organisasi akuntansi yang bertugas dan bertanggungjawab melaksanakan sistem akuntansi instansi. 2. Penerimaan dan penggunaan dana hibah yang langsung diperoleh Komisi Yudisial RI sebesar Rp 1.203.697.956,00

4

KEPATUHAN ATAS PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN 1. Sisa kas per 31 Desember 2006 sebesar Rp. 108.991.344.847,00 sampai dengan tanggal 8 Januari 2007 belum disetor ke kas Negara 2. Pembayaran honor nara sumber dalam rangka mewujudkan misi dan visi masing-masing deputi untuk membahas berbagai permasalahan tidak didukung oleh bukti yang sah seniali Rp262.532.500,00 3. Terdapat duplikasi pembayaran seniali Rp12.374.800,00 dalam pelaksanaan kegiatan monitoring dan evalusai rehabilitasi dan rekontruksi pasca benacna alam di Palembang. 4. Penggunaan dana flu burung sebesar Rp6.845..692.700,00 belum didukung bukti pertanggungjawaban yang lengkap. 5. Pelaksanaan pengadaan makanan,peralatan memasak, peralatan mandi dan peralatan dapur untuk bantuan kemanusiaan Timor Leste sebesar Rp1.675.000.000,00 dilaksanakan sebelum tersedia angaran dan terjadi pengalihan bantuan kemanusiaan Timor Leste ke Propinsi Yogyakarta dan Jawa Tengah tidak didukung bukti yang memadai. 6. Terdapat kelebian pembebanan nilai kontrak penyewaan pesawat Be-200 sebesar Rp1.010.442.777,0 7. Pajak penghasilan pasal 23 (PPh 23) dan PPN atas sewa helikopter BO-105 dan Be200 belum dipungut oleh pemegang uang muka dana penanganan kabut asap sebesar Rp8.084.048.187,00 1. Terdapat kelebihan pembayaran Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor Roda Dua hasil pengadaan TA. 2006 sebesar Rp 5.242.000, 2. Pembayaran uang representasi sebesar Rp 336.000.000,bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Yudisial RI

PR

R

I


D


DEPARTEMEN/ LEMBAGA

OPINI

EN

NO

TJ


KS AN AA N

AP


O

AN

AL

IS

A

AN

G

G

AR

AN

D

AN

PE

LA

KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

BI R

8.

BN

–

SE

tidak dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran. 3. Barang yang telah rusak berat senilai Rp 80.250.000 belum diklasifikasikan sebagai barang rusak dan belum diusulkan untuk dihapuskan. Temuan SPI Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Tahun 2006 1. Pelaksanaan Pembukuan oleh Bendaharan Pengeluaran pada Kemeneg PAN tidak tertib - Penyaluran Dana Bantuan untuk Biaya Proses Penerimaan CPNS yang dilakukan Kemeneg PAN kepada Instansi Pusat dan Daerah Senilai - Rp56.959.191.349,- belum dipertanggungjawabkan 2. Hasil Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp 2.624.012.106,belum disetorkan ke Rekening Kas Negara Temuan Pemeriksaan SPI Tahun 2006 1. Neraca Awal Kemeneg PAN belum Ditetapkan serta Inventarisasi dan Penilaian Kembali Aset untuk Mendukung Neraca Awal Belum Dilakukan. 2. Terdapat 137 Instansi Penerima Dana Bantuan Pengadaan CPNS yang belum menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Bantuan dengan Nilai Bantuan Sebesar Rp35.729.697.100,- dan 181 Instansi Penerima Dana Bantuan yang belum melaporkan Bukti Penyetoran Sisa Dana Bantuan minimal sebesar Rp338.587.423,3. Pencatatan Aset Tetap Berupa Peralatan dan Mesin ke dalam Neraca Kemeneg PAN Tahun 2006 Belum Mencakup Pengadaan Aset Tetap yang Berasal dari Belanja Barang dan Hibah minimal Sebesar Rp126.442.000,-. 4. Perencanaan/Pengembangan/Pembangunan Peralatan

KEPATUHAN ATAS PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN belum dikenakan pajak penghasilan

5

Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Tahun 2006. 1. Penetapan Harga Pekerjaan ‘Penyusunan Pedoman Keprotokolan dan Kehumasan pada Instansi Pemerintah” senilai Rp199.881.000,- tidak sesuai ketentuan dan realisasi penggunaan dana sebesar Rp51.510.000,- tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang sah 2. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa yagn mengalami keterlambatan tidak dikenakan sanksi denda sebesar Rp200.576.738,3. Pelaksanaan pekerjaan yang belum selesai pada akhir TA 2006 oleh Kemeneg PAN dilakukan pembayaran kepada rekanan sebesar Rp1.666.420.700,- tanpa didukung jaminan. 4. Pengadaan Note Book, Personal Computer (PC) dan Printer oleh Deputi Bidang Kelembagaan lebih tinggi dari harga standar sebesar Rp53.472.180,5. Terdapat ketidakhematan atas biaya pemasangan iklan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di media sebesar Rp120.166.200,6. Terdapat kemahalan biaya sewa mesin fotocopy sebesar Rp312.053.025,7. Terdapat ketidakhematan dalam pelaksanaan Program Sumber Daya Manusia Aparatur sebesar Rp334.499.000,8. Terdapat kelebihan pembayaran untuk kegiatan pengadaan barang/jasa minimal sebesar Rp266.792.850,9. Anggaran hibah dari Pemerintah Republik Federal Jerman yang dikelola oleh Geseelschaft Fur Technische

PR

R

I


D


DEPARTEMEN/ LEMBAGA

EN

OPINI

TJ


O

AN

AL

IS

A

AN

G

G

AR

AN

D

AN

PE

LA

KS AN AA N

AP

BN

–

SE

dan Mesin yang memenuhi Syarat untuk Dekapitalisasi sebagai Aset Tetap tidak dibebankan pada Mata Anggaran Belanja Modal (MAK53) melainkan dibebankan pada Mata Anggaran Belanja Barang (MAK52) minimal sebesar Rp96.687.000,5. Proses Reklasifikasi Peralatan dan Mesin yang Rusak Berat menjadi Aset lain-lain belum menghasilkan Informasi yang memadai 6. Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) pada Kemeneg PAN belum didukung dengan daftar inventaris ruangan (DIR), Kode Registrasi dan Kartu Inventaris barang (KIB) yang sesuaidengan Kondisi sebenarnya 7. Aset tetap berupa peralatan dan Mesin yang diadakan melalui Dana Bantuan Pengadaan CPNS atas Beban DIPA Kemeneg PAN Tahun 2006 sebesar Rp204.600.000,- belum jelas status kepemilikannya. 8. Nilai Persediaan yang dilaporkan dalam Neraca sebesar Rp67.000.000,- belum termasuk sisa persediaan per 31 Desember 2006 yang diadakan oleh masing-masing Program. 9. Lap Top/Note Book yang dikuasai Kemeneg PAN sebanyak 21 unit senilai Rp405.180.000,- tidak dapat diketahui keberadaannya. 10. Aset Tak Berwujud yang disajikan dalam Laporan Keuangan Kemeneg PAN Tahun 2006 sebesar Rp2.623.882.500 Belum mencakup keseluruhan Aset Tak Berwujud Antara Lain Berupa Kajian yang diadakan oleh Kemeneg PAN.,Hal tersebut disebabkan Lap keuangan meneg PAN 2006 disusun berdasarkan SPI yang lemah dan belum disusun sesuai dengan SAP.

BI R

NO

6

KEPATUHAN ATAS PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN Zusammernarbeit (GTZ) sebesar Rp16.200.000.000,realisasinya tidak pernah dilaporkan kepada Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Tahun 2006 Aset Tetap Milik BPKP senilai Rp227.099.000,- dikuasai dan digunakan oleh Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tidak ditunjang dengan Surat Perjanjian Pinjam Pakai, sehingga tidak jelas pengelolaan dan pertanggungjawaban.

PR

R

I


D


DEPARTEMEN/ LEMBAGA

OPINI

EN

NO


1.

Kementerian Negara Ristek dan Teknologi belum melakukan penilaian kembali saldo awal aset tetap sebagai basis pelaporan akun Aset Tetap pada Neraca per 31 Desember 2006 Aset Tetap senilai Rp 55.764.761.800,00 yang penguasaan dan penggunaannya oleh instansi lain masih dilaporkan sebagai aset tetap pada Neraca Kemeterian Negara Riset dan Teknologi per 31 Desember 2006.

SE

KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL


1.

AP

Penyusunan Laporan Keuangan BKPM Tahun 2006 belum didukung dengan pembentukan Unit Organisasi Akuntansi sesuai dengan SAI. Nilai Persediaan pada Neraca BKPM belum didukung dengan data Stock Opname masing-masing satuan kerja.

BPK RI tidak menemukan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau ketidakpatutan.


12.

SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN


D

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

BI R

O

AN

AL

IS

A

AN

G

G

AR

AN

11.

AN

PE

2.

KS AN AA N

10.

LA

2.

KEPATUHAN ATAS PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN Kemeneg Ristek belum menyetorkan PNBP dari hasil pemanfaatan gedung oleh pihak ketiga sebesar Rp 202.823.446,00 ke Kas Negara.

BN

–

9.

TJ


Belum melakukan penilaian kembali saldo awal Aset Tetap sebagai basis pelaporan Aset tetap dalam Neraca per 31 Desember 2006.

Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan LAN 2006, BPK RI tidak menemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara material berdampak terhadap penyajian laporan keuangan.

1. Beberapa barang dalam kondisi rusak, namun dalam SABMN belum diklarifikasikan sebagai barang rusak dan belum dilakukan penghapusan, 2. Sebagian besar BMN/barang inventaris milik Sekretariat Wakil Presiden belum diberi nomor inventaris. 3. Perekaman/Entry data sumber yang dilaksanakan oleh operator SABMB pada Register Transaksi Harian Barang Milik Negara (RTH BMN) belum dilakukan dengan lengkap 4. Sekretariat Wakil Presiden belum melakukan inventarisasi dan penilaian kembali atas saldo awal aset tetap tahun 2006.

1.Terdapat kegiatan Tahun Anggaran 2006 yang pembiayaannya dibebankan pada DIPA tahun anggaran 2007 terdiri atas : a. Belanja barang yang tidak tersedia anggarannya dan terlambat diajukan SPM GU Nihil ke KPPN Jakarta I sebesar Rp2.414.742.019,00. b. Hutang kepada pihak ketiga yang belum dapat dilaksanakan pembayaran dalam TA 2006 dan menjadi komitmen untuk dibayarkan pada TA 2007 senilai Rp1.224.514.233,00. Tagihan pembatalan atas pemesanan kamar di Hotel Fairmont Chateau Laurier untuk kunjungan Wakil Presiden dan rombongan ke Ottawa tanggal 28-30 September 2006 sebesar

7

PR

R

I


D


DEPARTEMEN/ LEMBAGA

OPINI

EN

NO

13.

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI


1.

Aset tetap yang diperoleh sebelum TA 2004 dan disajikan dalam neraca per 31 Desember 2006 belum dilakukan penilaian kembali. Pengendalian atas pengelolaan PNBP masih lemah.

LA

2.

KS AN AA N

AP

BN

–

SE

TJ


G


Kelemahan dalam sistem Pengendalian Intern atas Laporan Keuangan Kementerian Negara BUMN yang ditemukan BPK RI adalah sebagai berikut ; a. Pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) di Kementerian Negara BUMN belum sesuai dengan ketentuan. b. Bendaharan Pengeluaran Kementerian Negara BUMN belum mencatat pengeluaran kas pada Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Pembantu. c. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di Kementerian BUMN belum tertib.

O

AN

AL

IS

A

AN

G

KEMENTERIAN NEGARA BUMN

BI R

14.

AR

AN

D

AN

PE

BPK menyarankan agar kepala BPPT melakukan inventarisasi dan penilaian kembali aset tetap BPPT yang diperoleh seblum tahun 2004 serta melakukan penertiban PNBP

8

KEPATUHAN ATAS PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN C$21.912,32 atau equivalent dengan Rp171.463.904,00 (kurs tanggal 15 Maret 2007 1 C$ = Rp7.825,00) dan belanja pemeliharaan kebersihan rumah jabatan (kediaman Wapres) Desember 2006 sebesar Rp 24.721.830,00 Sisa uang persediaan sebesar Rp285.924.816,00 dan penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari jasa giro sebesar Rp78.094.726,00 terlambat disetor ke kas Negara a. Penggunaan langsung PNBP sebesar Rp 2.378.201.063,00 tanpa melalui mekanisme APBN. b. Pengeluaran Belanja Barang sebesar Rp 1.088.440.100,00 dibiayai dari Belanja Modal. c. Terdapat tanah negara yang belum disertifikasi seluas 347.601 M2 dengan nilai Rp 7.962.617.285,00

BPK RI menyarankan agar kepala BPPT melakukan koordinasi dengan Departemen Keuangan agar memperoleh ijin penggunaan langsung PNBP sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta melakukan proses pensertifikasian tanah yang dikuasai oleh BPPT. a. Pembayaran jasa Konsultan Hukum kasus Cemex pada Tahun anggaran 2006 senilai Rp 3.840.471.035 dan US$ 1.164.185,27 tidak dapat diyakini kewajarannya. b. Harga borongan pembelian gedung kantor Milik danareksa sebesar Rp 236.000.000.000,00 belum ada kepastian c. Harga borongan pekerjaan Redisain Portal Publik dan Sub Portal Privatisasi lebih tinggi sebesar Rp 107.720.000,00 dibanding harga standar. d. Pembangunan Redisain Portal Publik dan Sub Portal Privatisasi serta konsultan pendamping senilai Rp 401.231.000,00 Belum dilaporkan dalam neraca per 31 Desember 2006.

PR

R

I


D


DEPARTEMEN/ LEMBAGA

OPINI

EN

NO

BN

AP


1. Pengendalian intern untuk pengelolaan aset tetap belum memadai 2. Realisasi belanja dengan pembayaran langsung (PL) sebesar Eur 417,065.37 tidak dapat dicatat dalam Laporan Realisasi Anggaran.

AN D

AR

AN


1.

2.

3. 4.

Sistem pengendalian Intern penyusunan laporan keuangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia belum memadai Penerimaan dan penggunaan dana hibah sebesar Rp3.279.183.468,00 yang diterima langsung Komisi nasional HAM tahun 2006 tidak dapat dicatat dalam laporan realisasi anggaran Penatausahaan, pengelolaan dan pelaporan barang persediaan di Komnas HAM belum menyajikan nilai yang wajar. Terdapat kesalahan pembebanan belanja barang ke belanja modal yang tidak dapat menambah nilai aset Komnas HAM

O

AN

AL

IS

A

AN

G

G

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

2.

3.

BI R

17.

1.

–

SE

1. Sistem pengendalian atas pencatatan dan pelaporan aset tetap belum memadai sehingga saldo aset tetap dalam neraca Kementerian Negara PPN/ Bappenas tahun 2006 belum dapat diyakini kewajarannya. 2. Bappenas tidak menyelenggarakan sistem administrasi pencatatan dan pelaporan atas perkembangan pembayaran ganti rugi tanah

KS AN AA N

BADAN STANDARISASI NASIONAL


PE

16.

KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

LA

15.

TJ


9

1.

2.

KEPATUHAN ATAS PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN Pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah yang diterima Kementerian Negara PPN/ Bappenas tahun 2006 sebesar Rp24.298.332.801,26 tidak melalui mekanisme APBN. Empat unit kendaraan dinas milik Kementerian Negara PPN/ Bappenas senilai Rp298.050.000,00 masih dikuasai oleh pensiunan pegawai dan digunakan untuk kepentingan di luar dinas Ruangan gedung Kementerian Negara PPN/ Bappenas yang digunakan pihak ketiga tidak dikenakan biaya sewa

Penyetoran sisa uang persediaan (UP) dan tambahan uang persediaan (TUP) tidak sesuai ketentuan. Denda keterlambatan atas pengadaan barang inventaris belum dikenakan sebesar Rp2.268.400,00.

Bendahara pengeluaran terlambat menyetorkan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai ke kas negara.

PR

R

I



D

DEPARTEMEN/ LEMBAGA

OPINI

EN

NO

Kemenko Polhukam belum melakukan inventarisasi ulang dan penilaian kembali terhadap saldo awal aset tetap tahun 2006. Terdapat pekerjaan perawatan aset tetap TA 2006 milik Sekretariat Negara sebesar Rp.5.266.484.000,00 yang tidak dikapitalisir dalam Neraca per 31 Desember 2006 sebagai aset tetap lainnya

2.

3.

SE

1.

1.

AN

D

AN

PE

KS AN AA N

AP

2.

BN

–

Wajar Dengan Pengecualian.

LA

KEMENTERIAN KOORDINATOR POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN

G

AR

4.

AL

IS

A

AN

G

5.

O

AN

6.

BI R

18.

TJ


10

KEPATUHAN ATAS PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN Terdapat kekurangan volume penayangan dalam pekerjaan Iklan Layanan Masyarakat sebesar Rp.8.816.000,00 dan denda keterlambatan sebesar Rp.19.614.000,00 belum dikenakan. Tanggapan Kemenko Polhukam : Kemenko Polhukam telah menyetor kelebihan pembayaran dan denda keterlambatan ke Kas Negara. Terdapat pembebanan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam pekerjaan kajian pada Program Pemantapan Keamanan Dalam Negeri sebesar Rp.228.203.015,00. Kemenko Polhukam telah menyetorkan biaya yang tidak sesuai ketentuan tersebut ke Kas Negara, sehingga terdapat kelebihan setor Rp.8.339.098,00. Terdapat pembebanan biaya yang tidak sesuai ketentuan dalam pekerjaan Kajian Budaya Demokrasi yang Berlandaskan Etika Moral sebesar Rp 38.699.343,00. Atas saran BPK, Kemenko Polhukam telah menyetorkan biaya yang tidak sesuai ketentuan tersebut ke Kas Negara, sehingga terdapat kekurangan setor Rp.275.004,00. Terdapat kemahalan harga dalam pengadaan alat Pengolahan Data sebesar Rp. 154.873.705,00. Kemenko Polhukam belum menindaklanjuti. Terdapat kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas sebesar Rp.71.678.385,00. Atas hal tersebut, Kemenko telah menyetorkan biaya kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas ke Kas Negara, sehingga terdapat kurang setor Rp.3.000,00. Pekerjaan penataan saluran lingkungan untuk mengatasi banjir dan peningkatan mutu jalan kurang dikerjakan sebesar Rp.40.567.397,00. Atas hal tersebut Kemenko Polhukam telah menyetorkan kekurangan pekerjaan tersebut ke Kas Negara

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KEPATUHAN ATAS PERATURAN PERUNDANGSISTEM PENGENDALIAN INTERN UNDANGAN Pembebanan biaya tidak sesuai ketentuan sebesar Rp.14.750.000,00 untuk Pekerjaan Hydrant Gedung A, Hydrant Gedung B dan Hydrant Halaman. Atas saran BPK, Kemenko telah menyetorkan kelebihan pembayaran ke Kas Negara. 7. Pekerjaan Perawatan Gedung Kantor tidak hemat sebesar Rp.289.487.041,00 dan pembebanan biaya tidak sesuai ketentuan sebesar Rp.52.660.743,00. Kemenko belum menindaklanjuti 8. Pengadaan barang inventaris sebesar Rp.159.750.000,00 belum dimanfaatkan. Kemenko Polhukam belum menindaklanjuti Kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas laporan Tidak diketemukan ketidakpatuhan terhadap peraturan keuangan adalah saldo awal aset tetap neraca per 31 Desember perundang undangan 2006 belum dilakukan penilaian kembali

D

DEPARTEMEN/ LEMBAGA

EN

OPINI


20

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA


LA

KEMENTERIAN NEGARA BIDANG PEREKONOMIAN

1. Kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan keuangan adalah Saldo awal asset tetap pengadaan sebelum tahun 2004 belum dilakukan penilaian kembali 2. Terdapat asset yang belum dicatat dalam laporan keuangan LIPI

G


Kelemahan salam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan KNPDT yang ditemukan adalah saldo awal asset tetap tahun 2004 sebesar Rp. 13.199.913.812 belum dilakukan inventarisasi ulang dan penilaian kembali

O

AN

AL

IS

A

AN

KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

BI R

21

1.

2. 3.

G

AR

AN

D

AN

PE

19.

KS AN AA N

AP

BN

–

SE

TJ

NO

PR

R

I


11

Sewa gedung dan Bangunan Milik negara di Kebun Raya Bogor oleh Yayasan Kebun Raya Indoneisa (YKRI) belum diterima PNBP LIPI sebesar RP 950.810.000 tidak disetor ke Kas Negara tetapi digunakan langsung Tanah LIPI seluas 12.120.338 m2 belum memiliki sertifikat

Terdapat satu unit kendaraan bermotor roda 4 senilai Rp. 92.500.000 pengadaan tahun 2001 milik KNPDT belum dikembalikan oleh mantan pejabat KNPDT

PR

R

I


D


DEPARTEMEN/ LEMBAGA

OPINI

EN

NO

tidak menyatakan pendapat atas Laporan Keuangan Tahun 2006.

SE

BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA

–

23

1. Penata usahaan penjualan produk hasil survey berupa barang cetakan tidak tertib. 2. Penetapan Mata Anggaran dalam penyusunan RKA-KL/DIPA tidak sesuai dengan karakteristik belanjanya senilai Rp.3.055.245.936,3. Persediaan dalam neraca senilai Rp. 66.270.510.260,- tidak dapat diyakini kewajarannya 4. Peralatan mesin yang sedang diusulkan penghapusanya berupa pesawat helicopter kendaraan roda empat dan peralatan lainnya senilai Rp. 19.092.532.535 belum direklasifikasikan dari perkiraan Aset Tetap ke Aset Lain Lain 5. Saldo awal peralatan dan mesin pada neraca Bakorsurtanal per 31 Desember 2006 tidak dapat diyakini kewajarannya 6. Aset lainnya hasil pengadaan Tahun Anggran 2005 kurang disajikan dalam laporan keuangan Tahun 2006 minimal senilai Rp.38.012.695.467,00

BN

Tidak menyatakan pendapat atas Laporan Keuangan Tahun 2006

AP

BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL

KEPATUHAN ATAS PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN 1. Pungutan uang atas penjualan produk atau pelayanan yang diberikan belum memiliki dasar hukum. 2. Pendapatan penjualan prosuk hasil survey dan pemetaan tahun 2006 belum dilaporkan senilai Rp. 57.605.000,- dan sampai dengan 31 desember 2006 belum disetor senilai 9.275.000,-

1.

2.

3.

Prosedur pencatatan dan pelaporan persediaan belum memadai. Terdapat piutang kepada pihak ketiga ( yang terikat kontrak ) sebesar Rp. 1.544.201.053,37 tidak dicatat/ dilaporkan dalam neraca dan tidak diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Prosedur pencatatan dan pelaporan asset tetap BMG belum memadai;

BI R

O

AN

AL

IS

A

AN

G

G

AR

AN

D

AN

PE

LA

KS AN AA N

22

TJ


12

a.

b.

Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, terdapat kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga, sebesar Rp. 166.663.240,00 yang terjadi karena realisasi pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak. Pelaksanaan pekerjaan melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam kontrak, tetapi penyedia barang/jasa tidak dikenakan sanksi denda keterlambatan sesuai dengan kontrak sebesar Rp. 68.150.766,00

PR

R

I


AN

PE

LA

KS AN AA N

AP

BN

–

SE

TJ

EN

D

Catatan : 1. BPK RI memberikan pendapat Wajar Dengan Pengecualian terhadap 20 entitas , dengan hal hal yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut : Berdasarkan Hasil Pemeriksaan terhadap laporan Keuangan : 1. Belum melakukan penilaian kembali saldo awal dan aset tetap tahun 2006 ( 14 entitas) 2. Nilai aset tetap yang dilaporkan dalam neraca belum dilaporkan kedalam neraca per 31 Desember 2006 ( 4 entitas) 3. Belum melakukan inventarisasi ulang (4 entitas) Berdasarkan Hasil Pemeriksaan terhadap Sistem Pengendalian Intern : 1. sistem pengendalian atas pencatatan dan pelaporan akuntansi tidak memadai (5 entitas) 2. Pengendalian atas pengelolaan PNBP masih lemah (3 entitas) 3. Nilai Aset tetap dalam neraca tahun 2006 tidak dapat diyakini kewajarannya (2 entitas) 4. Penerimaan dan Penggunaan dana Hibah belum dilaporkan dalam realisasi anggaran ( 2 entitas) Berdasarkan Hasil Pemeriksaan terhadap perundang-undangan : 1. Kelebihan pembayaran untuk pengadaan barang dan jasa ( 4 entitas) 2. Pencatatan dan penyetoran penerimaan tidak tertib ( 3 entittas) 3. Terdapat kelebihan pembebanan/pembayaran atas nilai kontrak ( 3 entitas) 4. Terdapat pembebanan ganda dalam perhitungan komponen biaya kontrak (2 entitas) 5. Kemahalan biaya sewa 2 (entitas ) 6. Terlambat meyetorkan pajak penghasilan (PPh) dan Pajak Pertamban Nilai (PPn) ke kas negara ( 1 entitas ) BPK RI memberikan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian diberikan terhadap 1 entitas yaitu Kementrian Negara Perumahan Rakyat Berdasarkan Hasil Pemeriksaan : 1. Laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material 2. Tidak menemukan kelemahan pada Sistem Pengendalian Intern dimana unsur unsur SPI yaitu : organisasi, kebjakan, pegawai, prosedur pencatatan dan pelaporan serta pengawasan cukup memadai

3.

BPK RI memberikan pendapat tidak menyatakan pendapat atas Laporan Keuangan terhadap 2 entitas yaitu : Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional dan Badan Meteorologi dan Geofisika Berdasarkan Hasil Pemeriksaan terhadap laporan Keuangan: 1. Prosedur pencatatan dan pelaporan asset tetap dan persediaan belum memadai 2. Belum mengelola bagian anggaran sendiri 3. Belum menetapkan neraca awal sehingga tidak dapat diyakini kewajarannya

AN

AL

IS

A

AN

G

G

AR

AN

D

2.

BI R

O

4. Hasil Pemeriksaan BPK tidak menemukan ketidak patuhan kepada peraturan perundang undangan secara materil terhadap 5 entitas yaitu :Badan Tenaga Nuklir Naional, Badan Koordinasi penanaman modal, Lembaga Administrasi Negara, Kementrian Negara Perumahan Rakyat dan Kementrian Negara Bidang Perekonomian

13

BI R

O

AN

AL

IS

A

AN

G

G

AR

AN

D

AN

PE

LA

KS AN AA N

AP

BN

–

SE

TJ

EN

D

PR

R

I


14

LEMBAGA TAHUN 2006

Recommend Documents