LAPORAN KINERJA ( L K j ) KECAMATAN JOGOROTO TAHUN 2015

LAPORAN KINERJA ( L K j )

KECAMATAN JOGOROTO TAHUN 2015 201

KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenan- Nya, Kantor Kecamatan Jogoroto dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Jogoroto Tahun 2015, sesuai amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Cara Reviu atas Laporan

Kinerja dan Tata

Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP ). Secara substantif

Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang merupakan wadah bagi pelaporan kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja. Isi dari Laporan Kinerja Kecamatan Jogoroto (LKj) pada intinya merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijaksanaan operasional di daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi Kantor Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang, serta penjelasan tentang kinerja, capaian kinerja dan analisis capaian kinerja. Laporan Kinerja (LKj) Kantor Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang Tahun 2015 merupakan media pertanggungjawaban yang dikaitkan dengan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang Tahun 2014 – 2018, hal ini merupakan wujud dari keinginan Pemerintah Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang untuk dapat menyajikan pertanggungjawaban berupa LAPORAN KINERJA (LKj) KECAMATAN JOGOROTO TAHUN 2015 yang transparan dan akuntabel, dalam memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya Good Govermance dan Publik Service. Namun demikian kami menyadari masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu terus ditingkatkan dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Harapan kami semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Jogoroto, 22 Pebruari 2016 CAMAT JOGOROTO

NUNIK HIDAYATI, ST Pembina NIP. 19690814 199703 2 003 LKj Kec.Jogoroto Tahun 2015

i

DAFTAR ISI Kata Pengantar

i

Daftar Isi

ii

Ikhtisan Eksekutif

iii

BAB I.

PENDAHULUAN

1

A. Struktur Organisasi

1 - 2

B. Tugas Pokok dan Fungsi

2 - 7

C. Aspek Strategis

7 - 9

D. Permasalahan

9

BAB II.

BAB III.

BAB IV.

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Dan Strategis

10 - 13

B. Strategi Kebijakan

13 - 15

C. Indikator Kinerja Utama

15 - 17

D. Rencana Kinerja Tahun 2015

17 - 19

E. Penetapan Kinerja

20 - 22

AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran Capaian Kinerja

23 - 24

B. Capaian Kinerja Sasaran Strategis

24 - 27

C. Capaian Indikator Kinerja Utama

28 - 44

PENUTUP

45

DAFTAR LAMPIRAN

LKj Kec.Jogoroto Tahun 2015

ii

IKHTISAR EKSEKUTIF Pemerintah Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang dalam rangka mencapai tujuan berupaya efisien dalam melakukan kegiatannya. Efisiensi diperoleh dari perbandingan antara realisasi output dengan realisasi input, terutama komponen dana dari suatu kegiatan. Suatu kegiatan disebut efisien jika realisasi output sama atau melebihi target, sedangkan realisasi dana sama atau lebih rendah dari target, sedangkan inefisien disebabkan realisasi output lebih rendah dari target, sementara realisasi dana sama atau lebih besar dari target. Dari pelaksanaan program kegiatan, realisasi sasaran, dan pendanaan, dapat disimpulkan bahwa semua program dan kegiatan di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Jogoroto tahun 2015 dapat direalisasikan dengan baik, dengan tingkat capaian sebesar 98,72 %. Namun kami menyadari masih ada beberapa program dan kegiatan yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti lagi di tahun - tahun mendatang demi perbaikan SKPD Kecamatan Jogoroto ke depan. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan organisasi antara lain : a. Kurangnya tenaga/ pegawai dilingkup Kecamatan Jogoroto, sehingga proses pelaksanaan tugas kadangkala masih terbengkelai, sementara tuntutan pelayanan masyarakat sangat tinggi dan

perlu

pelayanan segera (

pelayanan prima ). b. Sumber daya

aparatur di tingkat desa kurang memadai, sehingga

administrasi di tingkat desa kurang tertib, bahkan banyak yang terlambat dikerjakan. c. Dalam pelaksanaannya Kecamatan belum sepenuhnya sebagai SKPD termasuk penganggaran.

Walaupun masih ada permasalahan kami tetap berusaha memecahkan masalah tersebut yaitu : a. Memaksimalkan personil yang ada melalui peningkatan disiplin, dan pembinaan secara rutin berkelanjutan; b. Perlu adanya penambahan personil dan pengisian kekosongan pejabatan strukturan disesuaikan dengan kondisi Kantor Kecamatan, mengingat sangat padat dalam hal kegiatan pelayanan masyarakat.


iii

c. Pengadaan pelatihan perlu ditingkatkan utamanya pelatihan kepada Perangkat Desa sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, sehingga ke depan tidak ada lagi alasan bagi perangkat desa untuk melalaikan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini bisa terlaksana manakala ada ketersediaan dana yang cukup dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan SKPD. d. Perlu adanya penambahan sarana prasarana komputer.untuk para pejabat struktural di tingkat Kecamatan. e. Mengoptimalkan konsultasi dan koordinasi dengan Kabupaten mengenai hal –hal yang berkaitan dengan tupoksi. f. Mengoptimalkan koordinasi dengan Kepala Desa, Sekdes dan Perangkat Desa lainnya. g. Mengoptimalkan koordinasi dengan Muspika dan Kepala UPT di lingkup Kecamatan Jogoroto. h. Memberikan sosialisasi tentang pentingnya PBB kepada masyarakat, sehingga masyarakat akan sadar dan mudah membayar pajak ( PBB ). i. Dengan adanya Alokasi Dana Desa yang ada saat ini perlu adanya penambahan besarannya sehingga percepatan pembangunan di desa semakin dapat dirasakan oleh masyarakat. j. Dalam rangka pelayanan masyarakat intensifikasi sosialisasi program eKTP terus ditingkatkan, agar seluruh masyarakat wajib KTP dapat terlayani.

Demikian yang dapat kami sampaikan pada ikhisar eksekutif ini semoga dapat bermanfaat sebagai pedoman.

Jogoroto, 22 Pebruari 2016 CAMAT JOGOROTO

NUNIK HIDAYATI, ST Pembina NIP. 19690814 199703 2 003


iv


v

BAB I PENDAHULUAN

Perbaikan governance dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).SAKIP diimplementasikan secara “self assesment” oleh masing-masing instansi pemerintah, ini berarti instansi pemerintah secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi.Pelaksanaan sistem dengan mekanisme semacam itu, memerlukan evaluasi dari pihak yang lebih independen agar diperoleh umpan balik yang obyektif untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan dari kewajiban seseorang atau unit organisasi

untuk

mempertanggungjawabkan

pengelolaan

sumber

daya

dan

pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik. Pada bagian pendahuluan ini disampaikan dasar-dasar pelaksanaan kerja organisasi, aspek strategis, permasalaan dan struktur penyampaian laporan yang kesemuanya akan kami sajikan secara tersetruktur.

A. STRUKTUR ORGANISASI Keberadaan Kecamatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang, sedangkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja diatur dalam peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan.


Page 1

Gambar 1. Struktur Organisasi Kecamatan Jogoroto

CAMAT

SEKRETARIS Kelompok Jabatan Fungsional Sub Bagian Umum

Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Pemberdayaan Masyrakat dan Desa

Seksi Perekonomian dan Pembangunan

Sub Bagian Keuangan

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan

Seksi Hubungan Masyarakat

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jogoroto diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Jombang, sebagai berikut : B.1.

Camat Tugas pokok Camat adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah di wilayah kerjanya. Dalammelaksanakan tugas pokok, Camat mempunyai fungsi : a. Penyelenggaraan kewenangan wajib Kabupaten dan kewenangan lainnya yang dilimpahkan oleh Bupati b. Penyelenggaraan tugas pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan dan pemerintahan, pertanian, sosial budaya, lingkungan hidup dan pertanahan c. Pembinaan administrasi pemerintahan Desa/Kelurahan d. Pembinaan bidang ketentraman dan ketertiban umum, Kesbanglinmas dan kerukunan antar umat beragama e. Penyelenggaraan

perencanaan

program

pembangunan

dan

perekonomian, produksi, pertanian, kesejahteraan sosial, lingkungan hidup dan sosial budaya di lingkungan Kecamatan. f. Pengkoordinasian kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) di wilayah kerjanya.


Page 2

g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi-instansi terkait di wilayah kerjanya. h. Pelaksanaan tugas pembantuan i. Penyusunan program, ketata usahaan dan rumah tangga Kecamatan.

B.2. Sekretaris Tugas pokok Sekretaris adalah melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang ketatausahaan, administrasi umum, keuangan, kepegawaian, penyusunan program dan

pelaporan serta tata usaha

perlengkapan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretariat mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program kerja, pengumpulan, dan pengolahan data serta pelaporan. b. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja serta pelaporan pertanggungjawaban keuangan. c. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana. d. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan. e. Pengelolaan urusan rumah tangga surat menyurat dan kearsipan. f. Penyiapan data dan informasi kepustakaan dan inventarisasi asset. g. Pelaksanaan pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karier serta upaya peningkatan kesejahteraan pegawai. h. Pelaksanaan kebersihan dan keindahan pada kantor Kecamatan. i. Penyelenggaraan penyediaan dan pembinaan pelayanan masyarakat. B.2.1.

Sub Bagian Umum Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Umum adalah membantu

Sekretaris untuk untuk mengelola ketatausahaan dan administrasi umum di Kecamatan Jogoroto.Berikut adalah fungsi atau tugas Sub Bgaian Umum : a. Menyelenggarakan administrasi surat menyurat, tata laksana dan kearsipan serta mencukupi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor. b. Mempersiapkan upacara, pertemuan dan penerimaan tamu serta urusan perjalanan dinas. c. Menyelenggarakan penyediaan dan pembinaan pelayanan masyarakat. d. Menyelenggarakan inventarisasi, tata usaha penyimpanan dan distribusi barang kantor. e. Menyelenggarakan perbaikan kantor dan bangunan milik kantor serta urusan kendaraan dinas. LKj Kec.Jogoroto Tahun 2015

Page 3

f. Melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengisian buku induk,

pengangkatan,

kenaikan

pangkat,

kenaikan

gaji

berkala,

pemberhentian dan pensiun pegawai. g. Mengumpulkan, menyusun dan menginventarisir data guna usulan penyempurnaan organisasi dan tata laksana. h. Menyusun dan mengolah data rencana kebutuhan pegawai,daftar urut kepangkatan (DUK) dan analisa kebutuhan pegawai. B.2.2. Sub Bagian Keuangan Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Keuangan adalah membantu Sekretaris untuk mengelola keuangan di Kecamatan Jogoroto.Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut : a. Menyiapkan bahan untuk menyusun rencana anggaran. b. Mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan. c. Mengurus dan menyelenggarakan penggajian dan pembayaran hak-hak keuangan pegawai. d. Menyusun

laporan

pertanggungjawaban

mengenai

pengelolaan

keuangan Kecamatan. B.2.3. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai fungsi membantu Sekretaris untuk menyusun dan melaporkan kegiatan di Kecamatan Jogoroto. Berikut adalah fungsi atau tugas Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan: a. Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan. b. Menyusun rencana program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan. c. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan. d. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan.

B.3. Seksi Tata Pemerintahan Tugas pokok Seksi Tata Pemerintahan adalah membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan umum. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:


Page 4

a. Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal serta instansi di lingkungan Kecamatan di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; b. Penyelenggaraan pembinaan dan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil; c. Pelaksanaan urusan wajib Kabupaten dan urusan lain tingkat Kecamatan sesuai bidangnya; d. Penyelenggaraan pembinaan aparatur dan administrasi pemerintahan desa; e. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; f. Pelaksanaan

evaluasi

dan

laporan

penyelenggaraan

kegiatan

pemerintahan dan pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan kepada Bupati; g. Penyelenggaraan

kegiatan

pemerintahan

dan

pelayanan

kepada

masyarakat; h. Pelaksanaan perencanaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan pelayanan dan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal kepada masyarakat di kecamatan; i.

Pelaksanaan tugas pembantuan.

B.4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tugas pokok Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan,

pelaksanaan,

evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi: a.

Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dan forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan;

b.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta terhadap perangkat desa dan kelurahan serta tertib administrasi pemerintahan Desa dan Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan;


Page 5

c.

Pelaksanaan

evaluasi

terhadap

berbagai

kegiatan

pemberdayaan

masyarakat, pemerintahan Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun swasta; d.

Pelaksanaan tugas-tugas lain

di

bidang pemberdayaan masyarakat

sesuai dengan peraturan perundang-undangan; e.

Penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa /Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;

f.

Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi bidang PKK.

B.5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Tugas pokok Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah membantu Camat

dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan,

evaluasi

dan

pelaporan

urusan

ketentraman

dan

pelaksanaan

ketertiban.

Dalam

melaksanakan tugas pokok, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Penyusunan program guna menjaga ketentraman serta ketertiban masyarakat; b. Pelaksanaan pembinaan di bidang ketentraman dan ketertiban Masyarakat; c. Penyelenggaraan pembinaan perangkat Kecamatan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat; d. Penyelenggaraan

pengendalian

operasional

Polisi

Pamong

Praja

Kecamatan; e. Pelaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, pihak lain termasuk Polri/TNI dan Pemuka agama di wilayah kerjanya dalam rangka

penyelenggaraan

kegiatan

ketentraman

dan

ketertiban

di

Kecamatan; f. Pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; g. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; h. Menyusun laporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati ; i.

Pelaksanaan pengamanan kantor Kecamatan dan rumah dinas Camat.


Page 6

B.6. Seksi Sosial Budaya Tugas pokok Seksi Sosial Budaya adalah membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan sosialbudaya. Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Sosial Budaya mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Penyelenggaraan pengumpulan bahan dan data pelaksanaan, evaluasi di bidang sosial budaya; b. Penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang sosial budaya; c. Penyelenggaraan administrasi di bidang sosial budaya; d. Penyelenggaraan fasilitasi terhadap lembaga keagamaan, pendidikan, budaya, pemuda, olah raga, ketenagakerjaan dan kesehatan masyarakat; e. Penyelenggaraan pembinaan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan; f. Penyelenggaraan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan di tingkat Kecamatan. B.7. Seksi Hubungan Masyarakat Seksi Hubungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan hubungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Penyelenggaraan program kegiatan hubungan masyarakat Kecamatan; b. Penyusunan program dan pembinaan pelayanan di bidang informasi dan komunikasi; c. Pelaksanaan penyebarluasan dan penyampaian informasi program dan kebijakan pembangunan pemerintah Kabupaten; d. Penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang informasi hasil-hasil pembangunan; e. Penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama di bidang hubungan masyarakat, penyebarluasan dan pelayanan informasi. f. Penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat di Kecamatan; g. Penyusunan laporan di bidang hubungan masyarakat.

C. ASPEK STRATEGIS Kecamatan Jogoroto yang merupakan wilayah dibagian barat yang berjarak 8 Km dari Kabupaten Jombang dengan luas wilayah 28,41 Km², yang mempunyai 11 Desa, dengan jumlah penduduk seluruhnya 75,761 Jiwa yang terdiri dari Laki-laki 39,213 Jiwa dan Perempuan 36,548 Jiwa, (Sumber: Dispendukcapil Kab. Jombang, 2016) LKj Kec.Jogoroto Tahun 2015

Page 7

Gambar 2 Peta Kecamatan Jogoroto

Sedangkan untuk potensi pada masing-masing desa di tampilkan dalam gambar sebagai berikut : Gambar 3. Potensi Desa Industri alat rumah Industri makanan lontong lepet

Industri alat pertanian

Industri Tahu Industri makanan Roti Goreng

Industri Tahu Goreng

Peternakan Lele Industri Bordir


Page 8

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang, Kecamatan Jogoroto termasuk dalam Wilayah Pengembangan I yaitu perkotaan Jombang yang berperan sebagai pengembangan Wilayah Ibukota Kabupaten Jombang dan berfungsi sebaga pusat pelayanan skala Kabupaten dengan kegiatan Ekonomi dan Non Ekonomi. D. PERMASALAHAN D.1. Kemiskinan Kemiskinan merupakan masalah komplek yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain : Tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasigeografis, gender, dan kondisi lingkungan kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan dalam hal ekonomi, tetapi juga ketidakmampuan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang dan kelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta rasa aman. Di Kecamatan Jogoroto sendiri untuk tingkat kemiskinan masih relatif dalam batas wajar, karena kesenjangan social tidak terlalu mencolok bila dibandingkan dengan masyarakat perkotaan. Hal ini di dasari masyarkat di Kecamatan Jogoroto sebagaian besar bermata pencaharian sebagai petani dan beternak dan juga suasana kegotongroyongan masih kental di pedesaan.

D.2.Infrastruktur Infrastruktur di Kecamatan Jogoroto merupakan hal yang sangat penting guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Letak Kecamatan yang sangat strategis dimana di lewati oleh jalan nasional yang sangat menunjang transportasi darat. Memperhatikan kondisi infrastruktur jalan khususnya jalan kabupaten dan jalan desa yang saat ini membutuhkan adanya prioritas penanganan secara optimal, karena menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung pelaksanaan pembangunan

dalam


rangka

peningkatan

kinerja

pemerintahan

Daerah,

Page 9

Kecamatan dan Desa, meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA DAN STRATEGI

Rencana Sttrategis Kecamatan Jogoroto adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alamyag dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Jogoroto. Rencana Strategis Kecamatan Jogoroto yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 ditetapkan dengan Peraturan Camat Jogoroto Kabupaten Jombang Nomor 188/01/415.67/2014 tentang Rencana Strategis Kecamatan Jogoroto Tahun 2014 – 2018. Renstra Kecamatan Jogoroto tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kecamatan Jogoroto. Penyusunan Renstra Kecamatan Jogoroto telah melalui tahapan – tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kecamatan Jogoroto dengan melibatkan stakeholder pada

saat

dilaksanakannya

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

(Musrenbang), RPJM, Forum SKPD. Selanjutnya, Renstra Kecamatan Jogoroto tersebu akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jogoroto yang merupakan dokumen perencanaan SKPD unutk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Jogoroto

dimuat

program

dan

kegiatan

prioritas

yang

diusulkan

unutk

dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

A.1. Visi dan Misi Kecamatan Jogoroto Visi kecamatan Jogoroto berupaya untuk meningkatkan pelayan kepada masyarakat, baik pelayanan dalam administrasi umum, pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat.Dimana visi yang ingin diemban oleh Kecamatan Jogoroto dilakukan guna menunjang visi Kabupaten Jombang Sejahtera Untuk Semua. Oleh karena itu Visi Kecamatan Jogoroto adalah :


Page 10

“Menciptakan pelayanan prima dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan

dan

pemberdayaan

masyarakat

menuju

Jombang

sejahtera untuk semua.”

Pelayanan prima dalam penyelenggaraan pemerintahan mempunyai keunggulan dalam memenuhi ketersediaan, ketepatan, kelayakan, dan kenyamanan dalam menyelenggarakan pelayanan bagi masyarakat. Pembangunan melalui pelayanan yang prima akan mewujudkan terbentuknya

sarana

pengembangan

dan

potensi

prasarana,

wilayah

stabilitas

yang

perekonomian,

kemudian

akan

dan

menciptakan

kemandirian bagi masyarakat sehingga terwujud kesejahteraan dalam lingkungan masyarakat. Pemberdayaan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengekspresikan kreativitas dan mendorong timbulnya dedikasi berdasarkan prinsip nilai yang mengandung penghargaan bagi masyarakat, sehingga masyarakat merasa dihargai dan diberi kesempatan mengekspresikan diri yang kemudian menimbulkan rasa kesejahteraan bagi masyarakat tersebut.

Untuk mencapai visi tersebut kecamatan Jogoroto memiliki 7 misi sebagai berikut: 1.

Meningkatkan

kedudukan,

peran,

dan

fungsi

kecamatan

dalam

pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik 2.

Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang memiliki kemampuan IPTEK dan IMTAQ yang tangguh

3.

Meningkatnya

partisipasi

masyarakat

dalam

proses

perencanaan

pembangunan di tingkat kecamatan 4.

Meningkatkan pembangunan sesuai dengan potensi dan tipologi kawasan kecamatan

5.

Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum dalam masyarakat sebagai bentuk penguatan modal sosial

6.

Meningkatkan

kualitas

kehidupan

sosial

masyarakat

melalui

pengembangan seni budaya dan organisasi kemasyarakatan 7.

Meningkatkan kualitas penyajian informasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kecamatan


Page 11

A.2. Tujuan dan Sasaran Tujuan dan sasaran tiap misi merupakan uraian lebih rinci atau lebih operasional untuk memahami dan mencapai misi, adapun tujuan dari tiap misi dapat di uraikan sebagai berikut ;

1. Misi meningkatkan kedudukan, peran, dan fungsi kecamatan dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik memiliki tujuan optimalnya kedudukan, peran, dan fungsi kecamatan dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan tujuan ini memiliki sasaran : a. Terwujudnya penyelengaraan administrasi kecamatan yang akuntabel, professional, efisien dan efektif b. Terwujudnya pelayanan administratif terpadu kecamatan c. Meningkatnya kualitas pelayanan prima 2. Misi

meningkatkan

kualitas

sumber

daya

aparatur

yang

memiliki

kemampuan IPTEK dan IMTAQ yang tangguh memiliki tujuanterciptanya sumberdaya aparatur yang berkualitas di lingkungan kecamatan yang dilandasi IPTEK dan IMTAQdan tujuan ini memiliki sasaran: a. Meningkatnya kualitas IPTEK sumber daya aparatur b. Meningkatnya IMTAQ sumber daya aparatur 3. Misi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan memiliki tujuan terciptanya perencanaan pembangunan yang partisipasif, dan tujuan ini memiliki sasaran: a. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musrenbang kecamatan b. Meningkatnya

partisipasi

masyarakat

dalam

penyelenggaraan

pembangunan kecamatan 4. Misi meningkatkan pembangunan sesuai dengan potensi dan tipologi kawasan kecamatan memiliki tujuan terwujudnya pembangunan dan pengembangan perekonomian berbasis potensi lokal Kecamatan, dan tujuan ini memiliki sasaran: a. Meningkatnya potensi kecamatan yang sesuai dengan tipologi kecamatan b. Meningkatnya perekonomian masyarakat berbasis potensi lokal 5. Misi mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum dalam masyarakat sebagai bentuk penguatan modal sosial memiliki tujuan terciptanya modal sosial masyarakat yang kuat di lingkungan Kecamatan, dan tujuan ini memiliki sasaran: a. Menurunnya konflik di dalam masyarakat


Page 12

b. Menurunnya angka kriminalitas di wilayah kecamatan 6. Misi

meningkatkan

kualitas

kehidupan

sosial

masyarakat

melalui

pengembangan seni budaya dan organisasi kemasyarakatan memiliki tujuan terciptanya kehidupan sosial masyarakat yang berbudaya, beragama dan berwawasan kebangsaan, dan tujuan ini memiliki sasaran: a. Meningkatnya kegiatan masyarakat berbasis seni dan budaya b. Meningkatnya kegiatan organisasi masyarakat yang menunjang wawasan kebangsaan dan keagamaan 7. Misi meningkatkan kualitas penyajian informasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kecamatan memiliki tujuan terwujudnya informasi potensi dan informasi penyelenggaraan pelayanan Kecamatan yang berkualitas, dan tujuan ini memiliki sasaran: a. Meningkatnya informasi mengenai potensi kecamatan b. Meningkatnya jangkauan informasi penyelenggaraan pelayanan publik kecamatan kepada masyarakat

B. Strategi dan Kebijakan Kecamatan Jogoroto sebagai satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Jombang

perkembangan

dalam

melaksanakan

organisasinya

dipengaruhi

tugas oleh

pokok

dan

lingkungan

fungsi

yang

dan

bersifat

strategis.Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa lingkungan internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta Lingkungan Eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor strategi yaitu tantangan dan peluang yang diperoleh melalui pendekatan analisis SWOT (Strengths. Weaknesses, Opportunities, Treaths). Strategi mencapai tujuan dan sasaran merupakaan strategi unit kerja yang berisi rencana secara menyeluruh dan terpadu tentang upaya-upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Kebijakan Kecamatan Jogoroto tidak bisa berdiri sendiri dan terlepas dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Jombang, maka kebijakan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Jogoroto adalah : Meningkatkan Pelayanan di Bidang Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan, Keamanan, Ketertiban, Pelayanan Umum serta pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Desa. Berikut analisis SWOTnya : 1. Peluang


Page 13

a. Undang-Undang mengenai Kecamatan yang menyatakan bahwa perlunya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati guna menunjang pelayanan prima. b. Masyarakat aktif terlibat dalam proses perumusan kebijakan publik dalam musrenbang Kecamatan c. Peluang kerjasama yang besar dengan pemerintah Desa dalam rangka mengembangankan potensi Kecamatan d. Peluang penataan dan pengembangan kawasan industri manufaktur non polutan yang sesuai dengan arah RTRW.

2. Ancaman a. Tumpang tindihnya Tupoksi Kecamatan dengan SKPD teknis lainnya bilamana terjadi sebagian pelimpahan kewenangan Bupati Kepada Camat b. Masyarakat banyak yang apatis untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan yang dibahas dalam musrenbang Kecamatan c. Wujud

kerjasama

Kecamatan

dengan

Pemerintah

Desaseringkali

mengalami kesulitan dalam hal koordinasi antar Pemerintah Desa dalam satu Kecamatan d. Ancaman masalah pengembangan kawasan industri non polutan terhadap lokasi yang strategis sesuai dengan kebutuhan investor dan kekhawatiran adanya alih fungsi lahan produktif.

3. Kekuatan a. Adanya kewenangan yang sangat strategis dalam bidang koordinasi dan fasilitasi pembangunan antar Desa dalam satu Kecamatan b. SDM secara kapasitas terbilang cukup mumpuni dalam hal pemberian pelayanan maupun dalam menjalankan administrasi pemerintahan umum c. Tersedianya lahan yang dapat digunakan untuk menunjang arah rencanaan pembangunan kawasan industri non polutan d. Adanya alokasi anggaran yang tersedia bagi Kecamatan dalam menjalankan tupoksinya.

4. Kelemahan a. Terbatasnya kewenangan Kecamatan dalam menjalankan pelayanan perijinan dan non-perijinan yang selama ini masih dilaksanakan oleh SKPD teknis yang bersangkutan.


Page 14

b. Belum meratanya tingkat kopetensi SDM dalam mengemban mandat kewenangan organisasi yang sangat strategis. c. Sudah tidak memadainya beberapa sarana pendukung kantor dalam menunjang kelancaran fungsi organisasi. d. Alokasi anggaran Kecamatan yang terbatas dirasa kurang menunjang perencanaan pembangunan Kecamatan kedepan. e. Infrastruktur Kecamatan yang masih perlu peningkatan guna menarik investor dan percepatan pembangunan ekonomi masyarakat

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA Indikator Kinerja Utama (IKU) oleh Organisasi Pemerintah dalam hal ini KecamatanJogoroto sebagai berikut : Tabel 2.1 Indiktor Kinerja Utama Kecamatan Jogoroto NO

Uraian

INDIKATOR KINERJA

RUMUS

UTAMA 1

Meningkatnya

Prosentase partisipasi

Jumlah peserta hadir pada

partisipasi masyarakat

masyarakat dalam kegiatan

musrenbang kecamatan / Jumlah

dalam

musrenbang Kecamatan

peserta yang diundang pada musrenbang kecamatan x100%

penyelenggaraan pembangunan

Prosentase ketertiban

Jumlah masyarakat yang hadir

kecamatan

masyarakat dalam kegiatan

dalam musrenbang desa/ Jumlah

pembangunan desa

seluruh masyarakat yang diundang dalm musrenbang x100%

2

Terfasilitasinya

Prosentase fasilitasi

Prosentase fasilitas yang dilakukan /

program peningkatan

penanggulangan

prosentase target fasilitasi x100%

perekonomian

kemiskinan di kecamatan

masyarakat berbasis potensi lokal Terkoordinirnya

Prosentase koordinasi

Jumlah koordinasi yang dilakukan /

keamanan dan

kemanan dan ketertiban di

Jumlah target koordinasi x100%

ketertiban di

kecamatan

kecamatan 4

Terfasilitasinya kegiatan yang menunjang wawasan


Prosentase fasilitas peringatan hari besar nasional dan keagamaan

Jumlah fasilitas yang dilakukan / Jumlah target Fasilitasix100%

Page 15

kebangsaan dan keagamaan 5

Tersedianya informasi mengenai potensi kecamatan

Prosentase informasi potensi kecamatan yang diupdate tiap tahun

Jumlah informasi potensi di kecamatan / Jumlah target update informasi potensi di kecamatanx100%

6

Terpublikasinya informasi penyelenggaraan pelayanan public kecamatan

Prosentase publikasi informasi prosedur pelayanan public kecamatan tiap bulan

Jumlah informasi prosedur pelayanan publik yang disebarluaskan / jumlah informasi prosedutr pelayanan publik yang dibutuhkan x100%

7

Terwujudnya pelayanan administrasi terpadu kecamatan

Prosentase terselenggaranya pelayanan administrasi terpadu kecamat5an (PATEN)

Jumlah pelayanan KK di kecamatan / Jumlah pengajuan pelayanan KK di kecamatan x100% Jumlah pelayanan KTP di kecamatan / Jumlah pengajuan pelayanan KTP di kecamatanx100% Jumlah pelayanan mutasi kependudukan / Jumlah pengajuan mutasi kependudukan x100% Jumlah rekomendasi IMB yang diterbitkan / Jumlah rekomendasi IMB yang diusulkan/dibutuhkan x100% Jumlah rekomendasi Ijin HO yang diterbitkan / Jumlah rekomendasi ijin HO yang diusulkan x100% Jumlah rekomendasi permohonan SKM/KJS uang diterbitkan/ Jumlah rekomendasi permohonan SKM/KJS yang diusulkan x100% Jumlah rekomendasi SKCK yang diterbitkan / Jumlah rekomendasi permohonan SKCK yang diusulkan x100% Jumlah rekomendasi permohonan legalisir yang diterbitkan/ jumlah rekomendasi permohonan legalisir yang diusulkan x100%

8

Terfasilitasinya

Prosentase pembinaan dan

Jumlah

Pembinaan/penyuluhan

pembinaan PKK

fasilitasi PKK

PKK yang terealisasi / Jumlah pembinaan/penyuluhan PKK yang ditargetkan x 100%


Page 16

9

Terciptanya

Prosentase

administrasi

Administrasi Pemerintahan

Pemerintahan

pembinaan

Desa Desa

realisasi

pembinaan

administrasi Desa / Jumlah target pembinaan

administrasi

desa

x

100%

yang tertib 10

Jumlah

Terwujudnya

Meningkatnya

pelayanan administratif

pendukung

yang berkualitas

Kecamatan

Sapras

pelayanan

di

Realisasi pengadaa/ pemeliharaan Sapras

Kecamatan

/

Target

pengadaan / pemeliharaan Sapras Kecamatan x 100%

11

Meningkatnya kualitas

Meningkatnya Indeks

Realisasi

Indeks

Kepuasan

pelayanan prima

Kepuasan Masyarakat

Masyarakat (IKM} / Target Indeks

(IKM) terhadap pelayanan

Kepuasan Masyarakat IKM x 100%

Kecamatan 12

Meningkatnya kualitas

Meningkatnya Disiplin

Realisasi pengadaan pakaian olah

pelayanan prima

Aparatur

raga / Target pengadaan pakaian olah raga x 100%

Terwujudnya 13

Terwujudnya penyelengaraan administrasi kecamatan yang akuntabel, professional, efisien dan efektif

penyelengaraan

Realisasi

dokumen

perencanaan

dan pelaporan / Target dokumen

administrasi kecamatan

perencanaan

yang akuntabel,

100%

dan

pelaporan

x

professional, efisien dan efektif

D. RENCANA KINERJA TAHUN 2015 Rencana kinerja merupakan kegiatan yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan serta merupakan wacana proses yang akan memberikan prespektif mengenai apa yang menjadi tujuan instansi tersebut, Rencana Kinerja Tahunan yang dilakukan oleh Instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan Instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan Instansi yang tidak sesuai dengan rencana atau tujuan. Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang merupakan Rencana Kerja yang disusun secara periodik setiap tahun merupakan uraian lebih lanjut dari Sasaran strategis. Indikator Kinerja dan Target Tahunan sebagaimana diketahui merupakan rencana lima tahunan yang harus diuraikan lebih lanjut kedalam rencana tahunan agar program dan kegiatan lebih terarah.


Page 17

Pengukuran kinerja adalah sesuatu yang dicapai atau dihasilkan oleh organisasi Pemerintah dalam hal ini Kecamatan Jogoroto melaporkan beberapa pelayanan yang berhubungan dengan masyarakat antara lain Sasaran, Strategis,Indikator Kinerja dan target Tahun 2015 : Tabel 2.2. Sasaran Strategis Indikator Kinerja dan Target Kecamatan Jogoroto Tahun 2015

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM / KEGIATAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran

Terselenggaranya Program Pelayanan Adimistrasi Perkantoran

100 %

Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor

Tersedianya Sarana dan prasarana

Terpeliharanya bangunan gedung kantor dan pendukungnya

Terselenggaranya kegiatan kantor dengan baik

Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor

Terwujudnya Pelayanan kantor dengan baik

Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional

Tercapainya mobilitas kegiatan kantor dengan baik

Terbelinya pakaian olah raga

Terwujudnya kegiatan olah raga

100%

100 %

Pengadaan Sarana dan prasarana Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/ber at gedung

Terselesaikannya Dokumen Renja Terselesaikannya


119.841.800

119.841.800

53.363.500

19.083.500

25.000.000

100 %

Pemeliharaan rutin berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor

4.280.000

100 %

Pemeliharaan rutin berkala/sedang/berat kendaraan Dinas/operasional

5.000.000

Program Peningkatan disiplin aparatur

2.850.000

Pengadaan Pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya

2.850.000

100 %

Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD Tersusunnya Dokumen Renja Tersusunnya

ANGGARAN ( Rp. )

100 % 100 %

Penyusunan Rencana Kerja SKPD Penyusunan Laporan

11.025.000

4.025.000 3.500.000

Page 18

dokumen Lakip Tersusunya Laporan Pronosis, Semester dan Tahunan

Dokumen Lakip Terselesaikannya Dokumen Prognosis, Semesteran dan tahunan

Capaian Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 100 %

3.500.000

Program Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan

116.866.500

Tersusunya Dokumen Monografi

Terselesaikannya Monografi Kecamatan

100 %

Penyusunan Monografi Kecamatan

7.820.000

Terselenggaranya Musrenbang Kecamatan

Tercapainya musrenbang Kecamatan

100 %

Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

7.850.000

Terselenggaranya musrenbang Desa

Tercainya musrenbang Desa

100 %

Koordinasi Musrenbang Desa/ kelurahan

4.000.000

Terselenggaranya koordinasi dan pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat

Tercapainya ketentraman dan ketertiban masyarakat

Terselenggaranya penyebaran dan penyuluhan pada masyarakat

Terwujudnya pemahaman masyarakat melalui penyebaran informasi dan penyuluhan bagi masyarakat

Terselenggaranya kegiatan hari-hari besar nasional / agama

Tercapainya kegiatan peringatan harihari besar nasional / agama

100%

Terselenggaranya Pembinaan PKK

Terwujudnya Pembinaan PKK

100%

Terselenggaranya Koordinasi penanggulangan kemiskinan Tk. Kecamatan

Tercapainya penanggulangan kemiskinan tk. Kecamatan

Terselenggaranya Administrasi Pemerintahan Desa

Terselesaikannya penyelenggaraan admidnistrasi pemerintahan desa

Terselenggaranya penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan

Terwujudnya Pelayanan terpadu Kecamatan

100 %

100%

Koordinasi dan pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat

Penyebar luasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

Fasilitasi Peringatan hari-hari besar nasional / agama

Pembinaan dan fasilitasi PKK

7.200.000

8.000.000

9.996.500

15.000.000

100%

Koordinasi Penangulangan kemiskinan tingkat Kec.

17.000.000

100%

Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

20.000.000

Fasilitasi Pelayanan Terpadu Kecamatan 100%

20.000.000

Jumlah anggaran : Rp. 303.946.800 (setelah PAK)


Page 19

E. PENETAPAN KINERJA Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 tahun 2010 tentang LAKIP, Kantor Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang telah menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai sebuah pakta Integritas terkait target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2015 sebagai berikut : Tabel 2.3. Penetapan Kinerja Kecamatan Jogoroto Tahun 2015 NO

INDIKATOR

Uraian

RUMUS

Target

%

KINERJA UTAMA 1

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kecamatan

Prosentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan musrenbang Kecamatan

Jumlah peserta hadir pada musrenbang kecamatan / Jumlah peserta yang diundang pada musrenbang kecamatan x100%

100 orang

100

Prosentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa

Jumlah masyarakat yang hadir dalam musrenbang desa/ Jumlah seluruh masyarakat yang diundang dalm musrenbang x100%

606 orang

100

2

Terfasilitasinya program peningkatan perekonomian masyarakat berbasis potensi local

Prosentase fasilitasi penanggulangan kemiskinan di kecamatan

Prosentase fasilitas yang dilakukan / prosentase target fasilitasi x100%

12 kali

100

3

Terkoordinirnya keamanan dan ketertiban di kecamatan

Prosentase koordinasi kemanan dan ketertiban di kecamatan

Jumlah koordinasi yang dilakukan / Jumlah target koordinasi x100%

6 kali

100

4

Terfasilitasinya kegiatan yang menunjang wawasan kebangsaan dan keagamaan

Prosentase fasilitasi peringatan hari besar nasional dan keagamaan


6 kali

100

5

Tersedianya informasi mengenai potensi kecamatan

Prosentase informasi potensi kecamatan yang diupdate tiap bulan

Jumlah informasi potensi di kecamatan / Jumlah target update informasi potensi di kecamatan x100%

4 kali

100


Page 20

6

Terpublikasinya informasi penyelenggaraan pelayanan publik kecamatan

Prosentase publikasi informasi prosedur pelayanan public kecamatan tiap tahun

Jumlah informasi prosedur pelayanan publik yang disebarluaskan / jumlah informasi prosedur pelayanan publik yang dibutuhkan x100%

12 kali

100

7



Jumlah pelayanan KK di kecamatan / Jumlah pengajuan pelayanan KK di kecamatan x100%

1100 orang

100

Jumlah pelayanan KTP di kecamatan / Jumlah pengajuan pelayanan KTP di kecamatanx100%

2120 orang

100

Jumlah pelayanan mutasi kependudukan / Jumlah pengajuan mutasi kependudukan x100%

265 orang

100

Jumlah rekomendasi IMB yang diterbitkan / Jumlah rekomendasi IMB yang diusulkan/dibutuhkan x100%

3 orang

100

Jumlah rekomendasi Ijin HO yang diterbitkan / Jumlah rekomendasi ijin HO yang diusulkan x100%

5 orang

100

Jumlah rekomendasi permohonan SKM/KJS uang diterbitkan/ Jumlah rekomendasi permohonan SKM/KJS yang diusulkan x100%

200 orang

100

Jumlah rekomendasi SKCK yang diterbitkan / Jumlah rekomendasi permohonan SKCK yang diusulkan x100%

600 orang

100

Jumlah rekomendasi permohonan legalisir yang diterbitkan/ jumlah rekomendasi permohonan legalisir yang diusulkan x100%

150 orang

100


Page 21

8

Prosentase Terfasilitasinya pembinaan PKK pembinaan

dan

fasilitasi PKK

Jumlah Pembinaan/penyuluhan PKK yang terealisasi / Jumlah pembinaan/penyuluhan PKK yang ditargetkan x 100%

12 kali

100

9

Terciptanya administrasi Pemerintahan Desa yang tertib

Prosentase pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa

Jumlah realisasi pembinaan administrasi Desa / Jumlah target pembinaan administrasi desa x 100%

4 kali

100

10

Terwujudnya pelayanan administratif yang berkualitas

Prosentase terwujudnya pelayanan berkualitas

Realisasi pengadaan/ pemeliharaan Sapras Kecamatan / Target pengadaan / pemeliharaan Sapras Kecamatan x 100%

2 kali

100

11

Meningkatnya kualitas pelayanan prima

Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Kecamatan

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM} / Target Indeks Kepuasan Masyarakat IKM x 100%

150 orang

100

12

Meningkatnya Meningkatnya kualitas pelayanan Disiplin Aparatur prima

Realisasi pengadaan pakaian olah raga / Target pengadaan pakaian olah raga x 100%

1 kali

100

13


Realisasi dokumen perencanaan dan pelaporan / Target dokumen perencanaan dan pelaporan x 100%

4

100

yang

Tersusunnya Renja SKPD, laporan capaian kinerja serta Laporan keuangan Kecamatan


Page 22

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA Sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239 /IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan pelaporan Akuintabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Dengan mengacu Keputusan Kepala LAN yang merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1999. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tatacara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintah Kabupaten Jombang telah menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis

Capaian kinerja diperoleh berdasarkan atas pengukuran

Indikator Kinerja Sasaran Cara penyimpulan hasil evaluasi kinerja pencapaian sasaran dilakukan dengan membuat capaian indikator kinerja sasaran. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Jogoroto yaitu : 1. Prosentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan Musrenbang Kecamatan 2. Prosentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa 3. Prosentase penanggulangan kemiskinan di kecamatan 4. Prosentase koordinasi keamanan dan ketertiban di kecamatan 5. Prosentase fasilitasi peringatan hari besar nasional dan keagamaan 6. Prosentase informasi poteni kecamatan yang di update tiap tahun 7. Prosentase Publikasi informasi Prosedur pelayanan publik Kecamatan tiap bulan 8. Prosentase terselenggaranya pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)

9. Prosentase pembinaan dan fasilitasi PKK 10. Prosentase pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa 11. Meningkatnya Sapras pendukung pelayanan di Kecamatan 12. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Kecamatan

13. Meningkatnya Disiplin Aparatur 14. Tersusunnya Renja SKPD, laporan capaian kinerja serta Laporan keuangan Kecamatan


Page 23

Predikat penilaian capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordional sebagai berikut :

85 s/d 100 : sangat berhasil 70 s/d 84

: berhasil

55 s/d 69

: cukup berhasil

<55

: tidak berhasil

B. CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS Dari 11 sasaran dengan indicator kinerja sebanyak 20 indikator kinerja pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Jogoroto adalah sebagai berikut : Tabel.3.1. Pencapaian Kinerja Sasaran Kecamatan Jogoroto NO

PREDIKAT JUMLAH SASARAN

JUMLAH SASARAN

1

Sangat Berhasil

18

2

Berhasil

2

3

Cukup Berhasil

0

4

Tidak Berhasil

0

Jumlah

20

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam Tabel sebagai berikut . Tabel.3.2. Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Jogoroto Tahun 2015


Page 24

INDIKATOR KINERJA

URAIAN

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kecamatan

FORMULA/ RUMUS

Prosentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan musrenbang Kecamatan

Jumlah peserta hadir pada musrenbang kecamatan / Jumlah peserta yang diundang pada musrenbang kecamatan x100%

Prosentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa Prosentase fasilitasi penanggulangan kemiskinan di kecamatan

Jumlah masyarakat yang hadir dalam musrenbang desa/ Jumlah seluruh masyarakat yang diundang dalm musrenbang x100% Prosentase fasilitas yang dilakukan / prosentase target fasilitasi x100%

Terkoordinirnya keamanan dan ketertiban di kecamatan

Prosentase koordinasi kemanan dan ketertiban di kecamatan

Jumlah koordinasi yang dilakukan/ Jumlah target koordinasi x100%

Terfasilitasinya kegiatan yang menunjang wawasan kebangsaan dan keagamaan Tersedianya informasi mengenai potensi kecamatan

Prosentase fasilitas peringatan hari besar nasional dan keagamaan


Prosentase informasi potensi kecamatan yang diupdate tiap tahun

Jumlah informasi potensi di kecamatan / Jumlah target update informasi potensi di kecamatanx100%

Terpublikasinya informasi

Prosentase publikasi informasi prosedur

Jumlah informasi prosedur pelayanan publik yang

Terfasilitasinya program peningkatan perekonomian masyarakat berbasis potensi local


TARGET

REALISASI

RATARATA CAPAIAN KINERJA

<55

55 > 69

70 > 84

85 > 100

√ 100

100

99 orang

99

√ 100

100

100

11 kali

91

83

83

√ 100

100

4 kali

100

11 kali

91

Page 25

Terlaksananya rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan kecamatan

Terlaksananya fasilitas peringatan hari besar nasional dan keagamaan 6 kali dalam 1 tahun

√ 6 kali

Terlaksananya kegiatan musrenbang di tingkat desa

Terselenggaranya koordinasi keamanan dan ketertiban dalam rakor 5 kali 1 tahun di kecamatan

√ 5 kali

Terlaksananya Musrenbang Kecamatan

99

√ 99 orang

Keterangan

√

Terlaksananya penyediaan informasi mengenai potensi desa di kecamatan yang di update 4 kali dalam 1 tahun Terlaksananya publikasi informasi pelayanan publik

penyelenggaraan pelayanan public kecamatan

pelayanan public kecamatan tiap bulan

disebarluaskan/ jumlah informasi prosedutr pelayanan publik yang dibutuhkan x100%



Jumlah pelayanan KK di kecamatan / Jumlah pengajuan pelayanan KK di kecamatan x100% Jumlah pelayanan KTP di kecamatan/ Jumlah pengajuan pelayanan KTP di kecamatanx100% Jumlah pelayanan mutasi kependudukan / Jumlah pengajuan mutasi kependudukan x100% Jumlah rekomendasi IMB yang diterbitkan / Jumlah rekomendasi IMB yang diusulkan/dibutuhkan x100% Jumlah rekomendasi Ijin HO yang diterbitkan / Jumlah rekomendasi ijin HO yang diusulkan x100% Jumlah rekomendasi permohonan SKM/KJS uang diterbitkan/ Jumlah rekomendasi permohonan SKM/KJS yang diusulkan x100% Jumlah rekomendasi SKCK yang diterbitkan / Jumlah rekomendasi permohonan SKCK yang diusulkan x100% Jumlah rekomendasi permohonan legalisir yang diterbitkan/ jumlah rekomendasi permohonan legalisir yang diusulkan x100%


yang di lakukan 11 kali dalam 1 tahun

√ 100

1.100 orang

100

100

2120 orang

100

244 orang

99

3 orang

100

5 orang

100

100

100

100

100

100

100

√

√

√

√

√ 178 orang

97

567 orang

100

√

√ 231 orang

Page 26

99

Terselenggaranya pelayanan administrasi terpadu yang disiplin dan optimal

Terfasilitasinya pembinaan PKK

Terciptanya administrasi Pemerintahan Desa yang tertib Terwujudnya pelayanan administratif yang berkualitas Meningkatnya kualitas pelayanan prima


Prosentase pembinaan fasilitasi PKK

Jumlah Pembinaan/penyuluhan dan PKK yang terealisasi / Jumlah pembinaan/penyuluhan PKK yang ditargetkan x 100% Prosentase Jumlah realisasi pembinaan pembinaan administrasi Desa / Jumlah Administrasi target pembinaan administrasi Pemerintahan Desa desa x 100% Meningkatnya Sapras Realisasi pengadaan/ pendukung pemeliharaan Sapras Kecamatan pelayanan di / Target pengadaan / Kecamatan pemeliharaan Sapras Kecamatan x 100% Meningkatnya Indeks Meningkatnya Indeks Kepuasan Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Masyarakat (IKM) pelayanan Kecamatan terhadap pelayanan Kecamatan Meningkatnya Realisasi pengadaan pakaian Disiplin Aparatur olah raga / Target pengadaan pakaian olah raga x 100% Terwujudnya Realisasi dokumen perencanaan penyelengaraan dan pelaporan / Target administrasi dokumen perencanaan dan kecamatan yang pelaporan x 100% akuntabel, professional, efisien dan efektif


100

100

100

100

100

100

12 kali

4 kali

2

147

1 kali

4 dokumen

Page 27

√

Terlaksananya koordinasi pembinaan dan penyuluhan PKK

√

Terlaksananya pembinaan administrasi Desa 4 kali dalam 1 tahun

√

Terpenuhinya sarana dan prasarana kecamatan yang baik

√

Terlaksananya survey Indek Kepuasan Masyarakat dalam 1 tahun

100

100

100

98

100

100

√

Tersedianya pakaian olahraga untuk kecamatan

√

Tersusunnya dokumen pelaporan kecamatan

C. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA Capaian kinerja merupakan peningkatan yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan Instansi di lingkungan pemerintahan serta merupakan wacana proses yang akan memberikan prespektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan, Rencana Kinerja Tahunan yang dilakukan oleh Instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan

perencanaan

kinerja

tersebut

diharapkan

fokus

dalam

mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan Instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan Instansi yang tidak terarah sesuai pilihan prioritas. Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang merupakan Rencana Kerja yang disusun secara periodik setiap tahun merupakan uraian lebih lanjut dari Sasaran strategis. Indikator Kinerja dan Target Tahunan sebagaimana diketahui merupakan rencana lima tahunan yang harus diuraikan lebih lanjut kedalam rencana tahunan agar program dan kegiatan lebih terarah. Analisis Capaian Indikator Kinerja I. Prosentase Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Musrenbang Kecamatan 1. Musrenbang Kecamatan merupakan forum musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkahlangkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten/kota di wilayah kecamatan, yang dikoordinasikan oleh Bappeda kota dan dilaksanakan oleh Camat.dan TPM 2. Sebagaimana tercantum

dalam penetapan IKU Kecamatan Jogoroto,

indikator Prosentease Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Musrenbang Kecamatan dihitung dengan rumus :

3. Dari data Kasi Pemberdayaan Masyarakat (PMD) diketahui jumlah masyarakat yang diundang dalam rapat koordinasi Musrenbang Kecamatan Jogoroto adalah 100 orang, yang terdiri dari 11 perwakilan desa serta instansi yang ada di Kecamatan Jogoroto. Dan berdasarkan daftar kehadiran tercatat 99 orang yang hadir. Dengan demikian dapat diketahui nilai capaian indikator kerja sebesar 99,00%.


Page 28

4. Dalam kaitannya dengan target dan realisasi kinerja tahun 2015, tahun ini realisasi kinerja mencapai 99% (98 orang) dari target yang ditetapkan 100% (100 orang) 5. Untuk hubungannya dengan tahun sebelumnya yaitu 2014, tahun ini mengalami peningkatan. Hal ini terlihat pada tahun 2014 tercatat 98,00% dan meningkat pada tahun 2015 yaitu sebesar 1%. 6. Peningkatan capaian kinerja tersebut karena adanya partisipasi masyarakat desa dan koordinasi yang baik antara masyarakat dan kecamatan sehingga program ini dikatakan berhasil 7. Untuk penggunaan efisiensi penggunaan sumber daya yang untuk kegiatan musrenbang kecamatan tersebut sudah di anggarkan dalam

program

fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan yaitu sebesar Rp7.850.000 dan terealisasi sebesar Rp7.850.000 dan di dapat prosentase 100%. Sehingga telah terjadi kesesuain antara program dan realisasi anggaran. 8. Program pendukung indikator Prosentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan musrenbang kecamatan adalah program fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan dengan kegiatankegiatan : a. Pra musrenbang membahas usulan PID dan reguler b. Diskusi kelompok bidang saran prasarana, ekonomi dan Sosbud untuk menentukan

sekala prioritas usulan Reguler yang tidak bisa

dilaksanakan oleh desa c. Verifikasi usulan PID melalui kertas kerja usulan PID oleh SKPD dan Bappeda yang terdiri dari bidang infrastruktut, Pertanian dan Pendidikan d. Memasukan usulan PID dan usulan prioritas reguler melalui SIPPD e. Menyampaikan hasil SIPPD, berita acara musrenbang dan mandat delegasi musrenbang Kecamatan

II. Prosentase Keterlibatan Masyarakat Dalam Kegiatan Pembangunan Desa. 1. Penyenyelnggaraan

musrenbang

desa

ditujukan

untuk

menampung

aspirasi dan masukan kegiatan pembangunan dari masyarakat ditingkat desa yang diselaraskan dengan rencana-rencana prioritas

yang tercantum

dalam

Daftar Usulan

program kegiatan Rencana Kegiatan

Pembangunan Desa yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten/kota di wilayah Desa, yang dikoordinasikan oleh Camat dan dilaksanakan TPM ( Tim Pelaksana Musrenbang ) Desa


Page 29

2. Sebagaimana tercantum


indikator Prosentease Partisipasi Masyarakat Dalam penyelenggaraan pembangunan desa dihitung dengan rumus :

3. Dari data kasi Pemberdayaan Masyarakat (PMD) diketahui jumlah masyarakat yang di undang dalam Musrenbang Desa adalah 550 dimana terdiri dari perwkilan 11 desa. Dari ke 11 desa tersebut diperoleh daftar kehadiran dengan total 545 orang. Dengan demikian nilai capaian indikator adalah sebesar

99%. untuk perbandingan antara target dan realisasi

kinerja, tercatat tahun 2015 sebesar 99% sedangkat target yang diharapkan 100%. 4. Kaitannya dengan capaian kinerja pada tahun 2014 sebesar 98%, tahun 2015 mengalami pengingkatan sebesar 1% atau 99%. hal tersebut dapat dikatakan berhasil walupun belum mencapai target yang diinginkan. 5. Peningkatan tersebut didukung dengan partisipasi masyarakat dalam program penbangunan desa, serta adanya koordinasi yang baik dalam pembangunan desa, sehingga dalam pelaksanaannya dapat terlaksana dengan baik dan berhasil. 6. Untuk penggunaan efisiensi penggunaan sumber daya yang untuk kegiatan pembangunan desa tersebut sudah di anggarkan dalam program fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan yaitu sebesar Rp4.000.000 dan terealisasi sebesar Rp4.000.000 dan di dapat prosentase 100%. Sehingga telah terjadi kesesuain antara program dan realisasi anggaran. 7. Program pendukung indikator Prosentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan musrenbang Desa adalah program fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah Desa dengan kegiatan-kegiatan : a. Pra musrenbang Desa membahas usulan reguler dan PID tahun 2015 b. Melaksanakan kegiatan diskusi kelompok bidang sarplas, ekonomi dan Sosbud menentukan usulan reguler dan usulan PID tahun 2015 c. Mengisi kertas usulan PID tahun 2015 d. Memilih delegasi musrenbang desa yang akan mewakili ke musrenbang Kecamatan.


Page 30

III. Prosentase Fasilitas Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan 1. Penyelenggaraan Koordinasi penanggulangan kemiskinan ditujukan untuk menampung aspirasi dan masukan dari masyarakat ditingkat desa yang diselaraskan dengan rencana-rencana

program kegiatan prioritas yang

tercantum dalam Daftar Usulan masyarakat miskin

yang diintegrasikan

dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten/kota di wilayah Desa, yang dikoordinasikan oleh Camat Kasi Sosbud dan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan ) 2. Sebagaimana tercantum


indikator Prosentease Masyarakat miskin dikecamatan dihitung dengan rumus :

3. Dari informasi Kasi Sosbud diketahui jumlah fasilitas yang dilakukan yaitu sebanyak 11 kali dari target 12 kali dalam setahun. Sehingg bisa ditarik capaian kinerjanya yaitu 91% 4. Bila dibandingkan dengan target tahun 2015 yaitu 100% tahun 2015 tercatat capaian kinerja yang diperoleh yaitu 91%, sehingga dapat dikatakan berhasil walaupun belum mencapai target yang diinginkan. 5. Berkaitan dengan target tahun sebelumnya, pada tahun 2015 ini mengalami peningkatan sebesar 2%, dimana tahun 2014 tercatat capaian kinerja sebesar 89% dan di tahun 2015 sebesar 91%. 6. Peningkatan capaian kinerja tersebut dikareakan adanya koordinasi yang baik anatar kecamatan dan desa dalam hal fasilitasi kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan dalam lingkup Kecamatan Jogoroto. 7. Untuk penggunaan efisiensi penggunaan sumber daya yang untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan di kecamatan tersebut sudah di anggarkan dalam program fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan yaitu sebesar Rp17.000.000 dan terealisasi sebesar 17.000.000

dan di dapat prosentase 100%. Sehingga telah terjadi

kesesuain antara program dan realisasi anggaran. 8. Program pendukung indikator Prosentase Masyarakat miskin di Kecamatan adalah

program

fasilitasi

dan

koordinasi

fasilitasi

dan

koordinasi

penyelenggaraan pemerintahan wilayah Desa dengan kegiatan-kegiatan a. Rapat koordinasi dengan Puskesmas, PLKB, Kasi Sosbud kecamatan serta TKSK b. Rapat koordinasi dengan kepala Desa


Page 31

IV.Prosentase Keamanan Dan Ketertiban Di Kecamatan 1. Angka kriminalitas di tingkat Kecamatan merupakan gambaran umum akan tingkat kriminalitas yang terjadi di Kecamatan Jogoroto dimana kriminalitas tersebut

dikategorikan

berat,

sedang

dan

ringan.

Dan

dalam

penanggulangannya dikoordinasikan dengan beberapa instansi terkait seperti Koramil dan Polres. Dalahm hal ini Camat berkoordinasi dengan Kasi Ketertiban dan Keamanan untuk mennanggapi adanya tindak kriminalitas atau kerusuahn yang ada dalam kawasan kecamatan Jogoroto, dan kemudian dikoordinasikan dengan instansi terkait seperti Polres dan Koramil untuk diambil tindakan sesuai kondisi pada saat itu. 2. Sebagaimana tercantum dalam penetapan IKU Kecamatan Jogoroto, indikator Angka kriminalitas di Kecamatan dihitung dengan rumus :

3. Dari data yang di dapat Kasi Ketertiban dan Keamanan diketahui bahwa jumlah koordinasi yang telah dilaksanakan yaitu sebanyak 5 kali dari 6 koordinasi yang dilakukan. Dengan demikian capaian kinerja yaitu sebesar 83%. 4. Bila dibandingkan dengan target pada tahun 2015 yaitu 100%, realisasi kinerja pada tahun 2015 ini ,masih kurang karena tercatat 83% . 5. Dalam kaitannya dengan realisasi kinerja pada tahun 2014 yaitu 80%, tahun 2015 ini mengalami peningkatan 3% yaitu menjadi 83%, walaupun belum mencapai target yang diinginkan. 6. Peningkatan

capaian

kinerja

tersebut

disebabkan

karena

adanya

koordinasi yang baik antara istansi yang berwenang dengan kecamatan, sehingga dalam upaya meminimalisir tidak kriminalitas dan terlaksana dengan baik.

7. Untuk penggunaan efisiensi penggunaan sumber daya yang untuk kegiatan keamanan dan ketertiban kecamatan tersebut sudah di anggarkan dalam

program

fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan

pemerintahan wilayah kecamatan yaitu sebesar Rp 7.200.000 dan terealisasi sebesar Rp 7.200.000

dan di dapat prosentase 100%.

Sehingga telah terjadi kesesuain antara program dan realisasi anggaran.


Page 32

8. Program pendukung indikator jumlah kriminalitas di Kecamatan

adalah

program fasilitasi dan koordinasi fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah Desa dengan kegiatan-kegiatan a. Rapat koordinasi dengan Polsek, Koramil, dan SKPD lainnya, serta pemuda, tokoh masyarakat dan LSM b. Setiap rapat koordinasi dengan kepala Desa yang dihari kapolsek serta Danramil

V. Prosentase fasilitasi Peringatan Hari Besar Nasional Dan Keagamaan 1. Kegiatan Peringatan hari besar nasional dan keagamaan merupakan suatu kegiatan dalam rangka menghormati sejarah nasional dan keanekaragam an kepercayaan yang ada di Indonesia. Dalam kegiatan ini ada beberapa peserta yang mengikutinya antara lain

Polsek, Koramil, para kyai alim

ulama Kecamatan dengan dinas yang terkait serta partisipasi masyarakat ikut didalamnya ditingkat desa yang diselaraskan dengan rencana-rencana program kegiatan prioritas ,

yang dikoordinasikan oleh Camat , Kasi

Trantib serta Humas dan Sosbud



indikator Jumlah peserta kegiatan peringatan hari besar nasional dan keagamaan di Kecamatan dihitung dengan rumus :

3. Dari data kecamatan tercatat ada 6 kegiatan peringatan hari besar yang dilaksanakan. Target yang diharapkan yaitu 6 kali, sehingga bisa ditarik prosentase yang didapat yaitu 100%. 4. Pada tahun 2015 target yang diharapkan adalah 100%, sedangkan realisasi kinerja kecamatan sebesar

100%. Hal ini dikatakan telah

mencapai target yang dinginkan. 5. Bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2014 sebesar 100%, tahun 2015 ini tidak mengalami perubahan atau dikatakan stabl di angka 100%. 6. Hal tersebut dikarenakan adanya dalam hari peringatan hari-hari besar tersebut sudah disiapkan dan dikoordinasikan dengan baik dengan instansi-instansi yang berada di lingkup kecamatan Jogoroto, sehingga kegiatan dapat terlaksanan dengan baik.


Page 33

7. Untuk penggunaan efisiensi penggunaan sumber daya yang untuk kegiatan peringatan hari besar nasional dan keagamaan tersebut sudah di anggarkan dalam pemerintahan

program

wilayah


kecamatan

yaitu

sebesar

Rp9.996.500

dan

terealisasi sebesar Rp9.996.500 dan di dapat prosentase 100%. Sehingga telah terjadi kesesuain antara program dan realisasi anggaran. 8. Program pendukung indikator jumlah Jumlah peserta kegiatan peringatan hari besar nasional dan keagamaan di Kecamatan fasilitasi

dan

koordinasi

penyelenggaraan

adalah program

pemerintahan

wilayah

Kecamatan dengan kegiatan-kegiatan a. Rapat koordinasi dengan Polsek, Koramil, SKPD lainnya, serta pemuda, tokoh masyarakat dan LSM b. Setiap rapat koordinasi dengan kepala Desa yang dihari kapolsek serta dan ramil

VI. Prosentase Informasi Potensi Kecamatan Yang Di Update Tiap tahun 1.

Informasi Potensi yang di update tiap bulan merupakan sarana kecamatan dalam rangka menyebarluaskan kondisi serta potensi-potensi yang ada dalam Kecamatan Jogoroto. Dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Camat , Sekcam Kasi Humas dan kasi Tata Pemerintahan

2.

Sebagaimana tercantum


indikator Prosentase informasi potensi kecamatan yang diapdate tiap bulan di Kecamatan dihitung dengan rumus :

3.

Penyuluhan yang dilakukan kecamatan pada tahun 2015 adalah sebanyak 4 kali kegiatan dimana dari 4 kegiatan tersebut sudah dilaksanakan sepenuhnya, sehingga mecapai 100%.

4.

Bila dibandingkan dengan target pada tahun 2015, realisasi kinerja tahun 2015 sudah mencapai target yang dinginkan yaitu sebesar 100%.

5.

Capaian kinerja tahun 2015 ini bisa dikatakan stabil karena pada tahun 2014 juga telah mencapai target yang diinginkan yaitu 100% juga.

6.

Untuk penggunaan efisiensi penggunaan sumber daya yang untuk kegiatan penyebarluasan potensi kecamatan tersebut sudah di anggarkan dalam program fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan yaitu sebesar Rp 7.820.000 dan terealisasi sebesar 7.820.000


kesesuain antara program dan realisasi anggaran. LKj Kec.Jogoroto Tahun 2015

Page 34

7. Program pendukung indikator prosentase informasi potensi yang diapdete tiap bulan di Kecamatan

adalah program fasilitasi dan koordinasi

penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan dengan kegiatankegiatan a. Penyuluhan ke Desa – desa tentang kesadaran Hukum, Pelayanan dikecamatan dan Pelayanan Kependudukan b. Disampaikan dalam tiap rapat koordinasi dengan kepala Desa setiap

VII. Prosentase Publikasi Prosedur Pelayanan Publik Kecamatan Tiap Bulan 1. Prosentase publikasi prosedur pelayan publik kecamatan tiap bulan adalah kegiatan sosialisasi tentang prosedur pelayanan public untuk masyarakat, dimana kegiatan ini berhubungan dengan kegiatan dibidang PKK yang dikoordinasikan oleh Camat , Sekcam Kasi

Humas dan kasi Tata

Pemerintahan, Kasi PMD dan Kasubag Umum 2. Sebagaimana tercantum dalam penetapan IKU Kecamatan Jogoroto, indikator Prosentase publikasi prosedur pelayanan publik kecamatan tiap bulan di Kecamatan dihitung dengan rumus :

3. Prosentase capaian kinerja untuk kegiatan ini yaitu sebesar 91%, dimana jumlah informasi yang disebarluaskan adalah 11 informasi dari 12 informasi yang dibutuhkan. 4. Apabila dibandingkan dengan target yang ada pada tahun 2015, realisasi tahun 2015 ini masih belum tercapai, karena target yang ingin dicapai 100% sedangkan realisasi kinerja tahun 2015 ini 91%. 5. Capaian kinerja tahun 2015 ini dikatakan mengalami kenaikan dari tahun 2014. Hal ini terlihat pada tahun 2014 sebesar 80% namun pada tahun 2015 ada kenaikan menjadi 91% 6. Kenaikan tersebut disebabkan karena adanya koordinasi yang baik dalam hal informasi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, seperti halnya tentang prosedural pembuatan KTP dan KK. 7. Untuk penggunaan efisiensi penggunaan sumber daya yang untuk kegiatan publikasi prosedur pelayanan publik tersebut sudah di anggarkan dalam program fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan yaitu sebesar Rp8.000.000 dan terealisasi sebesar 8.000.000


kesesuain antara program dan realisasi anggaran.


Page 35

8. Program pendukung indikator prosentase informasi potensi yang diapdete tiap bulan di Kecamatan

adalah program fasilitasi dan koordinasi

penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan dengan kegiatankegiatan a. Pertemuan rutin PKK yang diadakan sekali setiap bulannya b. Pembinaan kader-kader PKK di ke 11 desa

VIII.

Prosentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

1. Prosentase terselenggaranya pelayanan adminisrasi terpadu kecamatan ada peningkatan secara dratis dan sangat berhasil karena didukung dengan pegawai yang profisional dibidang pelayan dengan seluruh pelayanan yang gratis rencana-rencana program kegiatan prioritas , yang dikoordinasikan oleh Camat , Sekcam dan kasi Tata Pemerintahan serta kasubag umum 2. Sebagaimana tercantum


indikator Prosentase publikasi prosedur pelayanan publik kecamatan tiap bulan di Kecamatan dihitung dengan rumus : a. b. c. d. e. f. g. h. 3. Dari data pelayanan di dapat data untuk pelayanan KK yaitu sebesar 1.100 pengajuan dan 1.100 pengajuan yang sudah selesai terlayani pada tahun 2015, sehingga di dapat prosentase 100%. Pengajuan KK sudah terlayani semua dan untuk proses sampai selesai dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.


Page 36

4. Untuk pelayanan KTP manual di dapat data 2.120 pengajuan dan 2.120 pengajuan yang sudah diselesaikan, sehingga di dapat prosentase 100% sampai tanggal 31 Agustus 2015. Setelah itu Pelayanan KTP Manual dihentikan dan untuk pengajuan KTP elektronik, pencetakannya dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sedang di Kantor Kecamatan hanya untuk melakukan perekaman. 5. Untuk masalah pindah tempat penduduk atau mutasi didapat 265 pengajuan dan 244 pengajuan yang sudah diselesaikan. Dan di dapat prosentase sebesar 99%. Hal tersebut tidak semuanya terlayani karena dalam beberapa kasus terdapat pemohon yang belum melakukan perekaman E-KTP, sehingga permohonan mutasi tidak bisa dilakukan sebelum pemohon melakukan perekaman E-KTP terlebih dahulu. 6. Dan kemudia untuk IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) tercatat 3 permohonan, dan dari ketiga permohonan tersebut sudah diselesaikan semua sehingga di dapata prosentase 100%. Hal ini dikarenakan permohonan IMB tersebut sudah bisa dikatakan layak karena bangunan tidak mengganggu masyarakat dan merusak lingkungan. 7. Selanjutnya untuk ijin HO tercatat ada 5 permohonan dan kelima permohonan tersebut sudah disetujui semuanya sehingga didapat prosentase 100%. 8. Untuk KJS didapat data 178 pemohon dan 178 permohonan sudah terlayani, sehingga didapat prosentase 100%. 9. Selanjutnya untuk permohonan SKCK didapat data 567 pemohon dan kesemuaanya sudah terselesaikan sehingga didapat prosentase 100%. 10. Untuk permohonan legalisir terdapat 231 permohonan, dari permohonan tersebut 231 permohonan terlayani, dan sisanya tidak dapat di proses dikarenakan data permohonan legalisir tidak sesuai data pendukung. Prosentase sebesar 100% 11. Dari rata-rata yang di dapat belum mancapai target yang dinginkan yaitu 100%. Hal ini apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 bisa dikatakan relatif sama dengan 2015. Hal ini disebabkan karena masih kurang optimalnya SDM yang ada, seperti halnya tentang SOP dalam pelayanan administrasi kependudukan, sehingga dalam kedepannya perlu adanya pelatihan tentang SOP dalam pelayanan administrasi kependudukan. 12. Untuk penggunaan efisiensi penggunaan sumber daya yang untuk kegiatan pelayanan administrasi terpadu kecamatan tersebut sudah di anggarkan dalam

program


pemerintahan wilayah kecamatan yaitu sebesar Rp20.000.000 dan terealisasi sebesar 20.000.000 dan di dapat prosentase 100%. Sehingga telah terjadi kesesuain antara program dan realisasi anggaran.


Page 37

13. Program pendukung indikator Penyediaan Pelayanan terpadu dan pembinaan penyelenggaraan administrasi Pemerintahan desa

adalah

program fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan dengan kegiatan-kegiatan: a. Ijin IMB yang kurang dari 150 M dan tidak bertingkat b. Rekomendasi Dispensasi Nikah c. Pembinaan pemerintah desa d. Perekaman E-KTP

IX. Prosentase Pembinaan dan Fasilitas PKK 1. Pemberdayaan suatu

kesejahteraan masyarakat keluarga di kecamatan adalah

kegiatan penunjang dalam mensejahterkan keluarga anggota di

kecamatan. Dimana dalam kegiatannya terfokus dalam kegiatan PKK yang diselenggarakan sekali dalam sebulan. 2.

Dalsm IKU disebutkan untuk menghitung capaian kinerjanya yaitu

3. Informasi yang

di dapat bahwa dalam kegiatan koordinasi yan dilakukan

antara PKK dan kecamatan yaitu sebanyak12 kali. Namun dari data tersebut yag terealisasikan sebanyak 11 kali sehingga didapat prosentase 91%. 4. Bila dibandingkan dengan target 2015, realisasi kinerja kecamatan masih di angka 91%. Hal tersebut dikatakan belum mencapai target yang dinginkan. 5. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi kenaikan sebesar 5%, dimana realisasi kinerja pada tahun 2014 sebesar 86% dan di tahun 2015 sebesar 91% 6. Dalam kaitannya dengan peningkatan tersebut di dukung karena adanya organisasi PKK yang membantu kecamatan dalam pembinaan PKK dikalangan masyarakat, hal tersebut dapat dilihat dalam rapat-rapat dan koordinasikan PKK setiap bulan di kecamatan. 7. Untuk penggunaan efisiensi penggunaan sumber daya yang untuk kegiatan fasilitasi pemberdayaan kesejahteraan keluarga di kecamatan tersebut sudah di anggarkan dalam

program

fasilitasi dan koordinasi

penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan yaitu sebesar Rp 15.000.000 dan terealisasi sebesar 14.985.000 dan di dapat prosentase 99,9%. Sehingga telah terjadi kesesuain antara program dan realisasi anggaran LKj Kec.Jogoroto Tahun 2015

Page 38

X. Prosentase Pembinaan Administrasi Pemerintah Desa 1. Adminitrasi desa merupakan salah satu hal penting dalam proses administrasi kependudukan. Hal ini dikarenakan admisnitrasi desa merupakan

garis

depan

yang

langsung

mengetahui

masyarakat

dilapangan. 2. Sebagaimana tercantum


indikator Prosentase Pelayanan yang berkualitas di Kecamatan dihitung dengan rumus :

3. Dari data yang diperoleh dengan jumlah realisasi pembinaan administrasi desa yaitu sebanyak 4 kali dalam setahun. Sedangkan dalam target yang diaharapakan adalah 4 kali, sehingga prosentase yang di dapat yaitu 100% 4. Dalam kaitannya dengan anggaran, kegiatan ini memperoleh prosentase sebesar 99,9%. Dengan anggaran sebesar Rp20.000.000 telah terealisasi Rp19.999.950.

Sehingga telah terjadi kesesuain antara program dan

realisasi anggaran. 5. Program Pelayanan administrasi Perkantoran dengan kegiatan-kegiatan a.

Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran

XI. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)Terhadap Pelayanan Kecamatan 1. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan respon dari masyarakat tentang pelayanan yang ada di kecamatan. Yang mana dalam hal ini merupakan tingkat kinerja pegawai kecamatan untuk melayani secara optimal tentang data kependudukan. 2. Sebagaimana tercantum


indikator Prosentase publikasi prosedur pelayanan publik kecamatan tiap bulan di Kecamatan dihitung dengan rumus :

3. Dari hasil kuesioner yang dilakukan kecamatan setahun sekali dan di isi oleh masyarakat di dapat prosentase capaian kinerja sebesar 98%. Dimana hal tersebut di dapat dari jumlah pemohon yang terlayani yaitu 147 dari jumlah pemohon keseluruhan 150.


Page 39

4. Bila dibandingkan dengan target yang ditentukan yaitu 100%, maka realisasi kinerja tahun 2015 ini masih belum tercapai karena masih di angka 98% 5. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2014, tahun 2015 mengalami peningkatan yang besar karena ada peningkatan 20%, dimana pada tahun didapat realisasi 78% dan pada tahun 2015 di dapat 98%. 6. Keberhasilan tersebut didukung karena adanya pembagian kuesioner yang tepat sasaran dan adanya pelayanan yang baik untuk administrasi kependudukan, sehingga dicapai realisasi yang baik pula. 7. Untuk penggunaan efisiensi penggunaan sumber daya yang untuk kegiatan Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) tersebut sudah di anggarkan dalam program fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan yaitu sebesar Rp 53.363.500 dan terealisasi sebesar 52.049.500


kesesuain antara program dan realisasi anggaran. 8. Program pendukung indikator Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM ) di kegiatan

Meningkatkan

sarana

dan

prasarana

untuk

mewujudkan

pelayanan prima adalah program Sarana Prasarana Aparatur a. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor b. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/ berat gedung kantor/bangunan pendukungnya c. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/ berat sarana dan prasarana gedung kantor d. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/ berat kendaraan dinas/ kendaraan operasional

XII. Tersusunnya Renja SKPD, Laporan Capaian Kinerja Serta Laporan Keuangan Kecamatan 1. Laporan

capaian

kinerja

keuangan

kecamatan merupakan sarana

informasi tentang keuangan yang digunakan dalam SKPD, dalam pelaporannya dikoordinasikan oleh Camat , sekcam, kasubag keunagan dan kasubag penyusun program dan pelaporan.


Page 40



indikator laporan capaian kinerja keuangan Kecamatan dihitung dengan rumus : Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan

3. Menurut data laporan yang dilaporkan oleh seksi keuangan terdapat 8 dokumen yang setiap tahun dilaporkan. Dan prosentasenya yaitu 100%. 4. Dalam Kegiatan realisasi kinerja telah mencapai target yang dininkan yaitu 100%. Karena Penyusunan dokumen tersebut dibutuhkan untuk laporan kecamatan kepada kabupaten.\ 5. Dalam kaitannya dengan tahun 2014, tahun 2015 ini dikatakan stabil karena tidak ada penurunan atau peningkatan, melainkan tetap di anga 100%. 6. Hal tersebut di dukung karena adanya koordinasi yang baik guna penyusunan laporan dan dokumen untuk keperluan kecamatan. Dalam hal ini sumber-sumber data yang dibutuhkan dalam penyusunan dokumen sudah disiapkan dengan baik, sehingga dalam penyusunannnya tidak terkendala masalah sumber data. 7. Untuk penggunaan efisiensi penggunaan sumber daya yang untuk kegiatan laporan capaian kinerja dan keuangan kecamatan tersebut sudah di anggarkan dalam program fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan yaitu sebesar Rp 11.025.000 dan terealisasi sebesar 9.720.000 dan di dapat prosentase 88%. Hal ini terjadi efisiensi yang cukup besar, sehinggakegiatan ini dapat dikatakan berhasil. 8. Program pendukung indikator Laporan capaian kinerja keuanagan di Kecamatan adalah program Prencanaan strategis dan pelaporan dengan kegiatan-kegiatan a. Penyusunan Rencana Strategis ( Renstra ) SKPD b. Penyusunan Rencana Kerja SKPD c. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD d. Penyusunan laporan keuangan SKPD


Page 41

A. REALISASI ANGGARAN

No

Uraian Program

1

2 Pelayanan

1

Administrasi Perkantoran

Capaian Program

Pagu Tahun 2014

Pagu Tahun 2015

Realisasi Tahun 2014

Realisasi Tahun 2015

3

4

5

6

7

120.358.800

119.841.800

116.942.021

118.594.028

85.671.000

53.363.500

85.113.000

52.049.500

2.850.000

2.850.000

2.850.000

2.850.000

16.548.000

11.025.000

16.512.500

9.720.000

118.047.000

116.866.500

117.953.500

116.851.450

Meningkatnya kinerja pelayanan SKPD

Peningkatan 2

Sarana dan

Meningkatkan kineraja sarana

Prasarana

dan prasarana SKPD

Aparatur Peningkatan 3

Disiplin

Meningkatkan disiplin Pegawai

Aparatur Peningkatan pengembang an sistem 4

pelaporan capaian

Meningkatkankonsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD

kinerja dan keuangan Fasilitasi dan koordinasi 5

penyelenggar

Optimalisasi penyelenggaraan

aan

pemerintahan yang

Pemerintahan

dilaksanakan oleh kecamatan

Wilayah Kecamatan

*) setelah PAK


Page 42

RINCIAN REALISASI ANGGARAN

Program / Kegiatan

Anggaran Sebelum PAK Rp

Anggaran Sesudah PAK Rp

Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran

107.144.800

119.841.800

118.594.028

99

Terpenuhinya sarana dan prasarana gedung kantor

18.783.500

19.083.500

17.950.000

94

Terpeliharanya gedung kantor dan pendukungnya

25.000.000

25.000.000

24.989.000

99,9

Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor

2.500.000

4.280.000

4.180.000

97,6

Terpeliharanya Kendaraan Dinas / operasional

5.000.000

5.000.000

4.930.500

98,6

Tersedianya pakaian olah raga

2.850.000

2.850.000

2.850.000

100

5.000.000

4.025.000

3.800.000

94,4

5.000.000

3.500.000

3.500.000

100

5.000.000

3.500.000

2.420.000

69,1

8.000.000

7.820.000

7.820.000

100

8.000.000

7.850.000

7.850.000

100

4.000.000

4.000.000

4.000.000

100

7.200.000

7.200.000

7.200.000

100

8.000.000

8.000.000

8.000.000

100

9.996.500

9.996.500

9.996.500

100

15.000.000

15.000.000

14.985.000

99,9

Indikator Kinerja

Realisasi

%

Program Pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor Pemeliharaan rutin berkala gedung/beratgedung kantor/bangunan pendukungnya Pemeliharaan rutin berkala sedang/berat saranadan prasarana gedung kantor Pemeliharaan rutin berkala sedang/berat kendaraan Dimas/operasional Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya Program Perencanaan strategis dan pelaporan Penyusunan Rencana kerja SKPD Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan SKPD Program fasilitasi koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan Penyusunan Monografi Kecamatan Penyelenggaraan musrenbang kecamatan Koordinasi musrenbang desa/kelurahan Koordinasidan pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat Fasilitasi peringatan hari-hari besar nasional/agama Pembinaan dan fasilitasi PKK


Tersusunnya Dokumen Renja SKPD Tersusunnya Dokumen Lakip SKPD Tersusunya Dokumen Laporan keuangan

Tersusunnya Dokumen Monografi Kecamatan Terlaksananya musrenbang kecamatan Terlaksananya koordinasi musrenbang desa/kelurahan Terlaksananya koordinasi , pengendalian dan ketertiban masyarakat Terlaksananya penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat Terlaksanya peringatan hari-hari besar nasional/agama Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi PKK

Page 43

Koordinasi dan penanggulangan kemiskinan tingkat kecamatan Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan terpadu kecamatan

Terlaksananya koordinasi dan penanggulangan kemiskinan tingkat kecamatan Tertibnya daministrasi pemerintahan desa Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan pelayanan terpadu kecamatan

Jumlah


17.000.000

17.000.000

17.000.000

100

20.000.000

20.000.000

19.999.950

100

20.000.000

20.000.000

20.000.000

100

293.474.800

303.946.800

300.064.978

98,7

Page 44

BAB IV PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari LAKIP Kecamatan Jogoroto Tahun 2015, dapat disimpulkan

bahwa

secara

umum

Pemerintah

Kecamatan

Jogoroto

telah

memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran-sasarannya yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Jogoroto Tahun 2015 secara keseluruhan mencapai target yang telah ditetapkan. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan

dan

pelaksanaan

kebijakan

publik

berdasarkan

prinsip-prinsip

transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis di era globalisasi, yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Namun demikian disadari bahwa selama Tahun 2015 masih ditemui permasalahan dan kendala yang belum terselesaikan dengan baik seperti pemberian pelayanan kepada masyarakat belum optimal dan lainnya. Namun disisi lain Kecamatan Jogoroto akan terus berbenah agar masyarakat terlayani dengan baik. Akhir kata, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Kecamatan Jogoroto yang diselaraskan dengan Program dan Indikator, apabila terdapat indikator pencapaian yang belum memenuhi target yang ditetapkan dan segala kekurangan dan ketidak sempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi. Saran dan kritik yang membangun selalu kami harapkan demi perbaikan kedepannya.

CAMAT JOGOROTO

NUNIK HIDAYATI, ST. Pembina NIP.19690814 199703 2 003


Page 45

ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA Tuntutan masyarakat akan pelayanan prima tak dapat dihindari oleh instansi pemerintah seperti

Kecamatan,

sehingga

bagaimana

menciptakan

pelayanan

yang

dapat

memuaskan masyarakat dapat menjadi indikator kinerja kecamatan. Jenis pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan Jogoroto sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) yang telah disusun antara lain sebagai berikut : NO

1.

SEKSI / JENIS PELAYANAN Sekretariat a. b. c. d. e. f. g. h. i.

2

3

4

5

WAKTU PENYELESAIAN

Surat Masuk Surat Keluar Legalisasi surat-surat SKCK Urusan Bank JKS ( Jombang Kartu Sehat ) Dispensasi Nikah KP4 Surat Keterangan Waris

Seksi Pemerintahan Pembuatan Kartu Keluarga Pembuatan KTP Manual Pemotretan EKTP Pindah penduduk ( datang antar desa) Pindah Penduduk ( Pergi antar desa ) Pengantar Pindah Penduduk datang pergi antar kecamatan, Kabupaten dan Propinsi Seksi Ketentraman dan Ketertiban Ijin Keramaian Rekomendasi Ijin HO Rekomendasi Ijin IMB Seksi Sosial Budaya Pengantar Proposal Bantuan Masjid Pengatar Proposal bantuan Musholah Pengantar Proposal Bantuan guru ngaji Pengantar Proposal Bantuan MTQ Seksi Pemberdayaan dan masyarakat Desa Pengantar Proposal Stimulan Khusus ( BK) Pengesahan ADD dan PID


Langsung Proses Langsung Proses Bisa ditunggu Bisa ditunggu Bisa ditunggu Bisa ditunggu Bisa ditunggu Langsung Proses Langsung Proses

Langsung diproses Langsung diproses Langsung diproses Langsung diproses Langsung diproses Langsung diproses

Bisa ditunggu Bisa ditunggu Bisa ditunggu Bisa ditunggu Bisa ditunggu Bisa ditunggu Bisa ditunggu

Bisa Ditunggu Langsung Proses

Page 46

LAPORAN KINERJA ( L K j ) KECAMATAN JOGOROTO TAHUN 2015

Recommend Documents