Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) SKPD Kecamatan Gedebage BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) SKPD Kecamatan Gedebage

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas kewajiban

suatu

Kinerja instansi

Instansi pemerintah

Pemerintahan untuk

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi

adalah

perwujudan

mempertanggungjawabkan dan misi organisasi dalam

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk

mencapai

Akuntabilitas

Instansi

Pemerintah

yang

baik,

Kecamatan Gedebage selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung, capaian tujuan

dan

sasaran

pembangunan

yang

dilakukan

tidak

hanya

mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan

1


pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat

berlangsung

secara

berdaya

guna,

berhasil

guna,

bersih

dan

bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Gedebage Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LAKIP Kecamatan Gedebage Kota Bandung Tahun 2014 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan. B. Gambaran Umum Kecamatan Kecamatan Gedebage merupakan salah satu Kecamatan dari 30 (tiga puluh) Kecamatan yang ada di Kota Bandung dan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No.06 Tahun 2006 tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Kecamatan Gedebage terdiri dari 4 (empat) Kelurahan : Kelurahan Cimincrang, Kelurahan Cisaranten Kidul, Kelurahan Rancabolang, Kelurahan Rancanumpang dengan Jumlah Rukun Warga (RW) sebanyak 38 (tiga puluh delapan) dan Rukun Tetangga (RT) sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat).

2


1. Sebelah Utara

: Kecamatan Cinambo dan Panyileukan

2. Sebelah Timur

: Kecamatan Cileunyi Kab. Bandung

3. Sebelah Selatan

: Jalan Tol, Kec. Cileunyi Kab. Bandung

4. Sebelah Barat

: Kecamatan Rancasari

Wilayah Kecamatan Gedebage terbagi dalam 4 (empat) Kelurahan yang terdiri dari 39 Rukun Warga dan 189 Rukun Tetangga sebagai berikut : NO.

KELURAHAN

JUMLAH RW

JUMLAH RT

14

78

1.

Cisaranten Kidul

2.

Cimincrang

8

31

3.

Rancanumpang

8

46

4.

Rancabolang

9

34

39

189

JUMLAH

Kecamatan

Gedebage

termasuk

salah

satu

Kecamatan

dari

30

Kecamatan di Kota Bandung yang memiliki tingkat kepadatan penduduk rendah dengan jumlah penduduk sebanyak 26.662 jiwa yang terdiri dari lakilaki 13.490 jiwa dan perempuan 13.172 jiwa, dengan kepadatan Pendudukan ±27 juta Jiwa Per Hektar. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Gedebage memiliki sarana/prasarana dan potensi sumber daya manusia (SDM) pada saat ini berjumlah 50 orang, terdiri dari : 1. Golongan IV

:2

orang

2. Golongan III

: 32

orang

3. Golongan II

: 15

orang

4. Golongan I

:1

orang

3


C. Tugas dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan penyusunan organisasi Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, Kecamatan Gedebage mempunyai Tugas dan Kewajiban Membantu Walikota dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban, tersebut mempunyai fungsi : 1. Melakukan identifikasi potensi lokal di wilayahnya masing-masing sekaligus strategi mengembangkannya; 2. Memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengurus kewenangan yang telah dilimpahkan; 3. Memiliki kemampuan untuk mendinaminasi aktivitas dan kreativitas warga di wilayahnya; 4. Mampu melaksanakan fungsi pemerintahan dan pembangunan; 5. Melaksanakan fungsi pelayanan serta pemberdayaan masyarakat dengan prinsip tepat sasaran dan tepat manfaat; Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi. Berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang belum terpenuhi strukturnya sesuai dengan Peraturan daerah tersebut, untuk jelasnya dapat dilihat pada bagan struktur berikut ini :

4


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN CAMAT SEKRETARIAT

SUB BAGIAN PROGRAM & KEUANGAN

SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

SEKSI PEMERINTAHAN

SEKSI PENDIDIKAN DAN KEMASYARAKATAN

SEKSI EKONOMI, PEMBANGUNAN

SEKSI PELAYANAN

KELURAHAN KELURAHAN

D. Isu Strategis Isu strategis berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Gedebage Kota Bandung dan dinamika lingkungan strategis sebagai berikut : 1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik) Birokrasi menentukan

Pemerintah berjalannya

daerah

merupakan

penyelenggaraan

faktor

yang

pemerintahan

sangat daerah

sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin komplek dan beragam sejalan perkembangan dan perubahan kebijakan serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah. Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan publik, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.

5


2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (service execelent)

perlu

diimbangi

dengan

citra

birokrasi

yang

mempunyai

kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan Public Complaint. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan Good Goverment. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma sebagai “Pelayan Masyarakat”. Selain itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelengaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan,

yang

menekankan

pada

transparansi,

manajemen

pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel dan peningkatan efektifitas dan efesiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguhsungguh terhadap penanganan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Gedebage dalam makna lain adalah pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor Penyelenggaraan Negara (Public Service Reform) dalam rangka mewujudkan Good Govermance.

6


3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Goverment) diperlukan

upaya-upaya

penataan

dan

penyempurnaan

tata

kerja

organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung

penyelenggaraan

Kelembagaan/Organisasi

manajemen menyangkut

publik

yang

baik.

pembenahan

Penataan

seluruh

unsur

pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan, sedangkan Penyelenggaraan Manajemen Publik menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman. Faktor kunci keberhasilan penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur Kecamatan dan Kelurahan, SKPD dilingkungan Pemerintahan Kota Bandung dan masyarakat umum sebagai Stakeholder, LPM, PKK, Karang Taruna dan lain lain, serta Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai Shareholder. Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan

perubahan

menuju

profesionalisme

birokrasi

dan

lebih

menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan sistem dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki Reward and Punishment System perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi. 4. Pengelolaan Keuangan dan Barang Keuangan dan barang Daerah merupakan salah satu modal utama dalam

penyelenggaraan

pemerintahan

Kecamatan,

oleh

karena

itu

manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis

dalam

menunjang

pencapaian

keberhasilan

pembangunan.

Manajeman keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada Entreupreneur Management yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan

7


keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kepada kinerja bukan kebijakan. Sistem Manajemen Keuangan Daerah (Financial Management System) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya Good Goverment di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata

perencanaan

penganggaran

dan

pengeluaran,

pemahaman

akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran akan dilakukan dengan mendasarkan konsep Value for Money sehingga tercipta akuntabilitas publik (Public Accuntabillity). Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahapan yaitu : Perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan Pengelolaan Barang Daerah, antara lain adalah : (1) Terwujudnya tertib

administrasi

mengenai

kekayaan

daerah,

menyangkut

barang

investasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan. (2) Terciptanya efesiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah, (3) Pengamanan barang daerah, (4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah. 5. Hukum LAKIP Kota Bandung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

8


4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah

Daerah

(RPJMD) Kota

Bandung Tahun 2013 – 2018; 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur No.53/2014, Tentang Penunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja Reviu atas Lakip; 9. Keputusan Walikota Bandung 090/341-bag.orpad. Diganti menjadi Keputusan Camat Gedebage Kota Bandung : Nomor 44/ kec-gdbg/2014 tanggal 03 Maret 2014 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Gedebage Kota Bandung; 10. Keputusan

Walikota Bandung

090/341-bag.orpad diganti menjadi

Keputusan Camat Gedebage Kota Bandung : Nomor 10/kec-gdbg/2015 tanggal 03 Maret 2015; 6. Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Gedebage Kota Bandung Tahun 2014 adalah :

9


BAB I

PENDAHULUAN Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan. BAB IV PENUTUP

10


BAB II PERENCANAAN KINERJA Pada penyusunan Laporan

Kinerja Tahun 2014 ini, mengacu pada

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. A.

Rencana Strategis Rencana Strategis Kecamatan Gedebage Kota Bandung adalah merupakan

dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Gedebage Kota Bandung. Rencana Strategis Kecamatan Gedebage Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2014 dan Keputusan Walikota Bandung 090/341–bag.orpad sampai dengan Tahun 2018 ditetapkan Surat Keputusan Walikota

Bandung

090/341-bag.orpad

diganti

dengan

Surat

Keputusan

Kecamatan Gedebage Kota Bandung Nomor : 44/kec-gdbg/2014 Penetapan Indikator Kinerja Utama/IKU dilingkungan Kecamatan Gedebage mengacu pada Penetapan Rencana Strategis Kecamatan Gedebage Kota Bandung Tahun 20132018. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Rencana

Walikota

terkait

dengan

penetapan/kebijakan

bahwa

Strategis Kecamatan Gedebage Kota Bandung dibuat pada masa

jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Renstra Kecamatan Gedebage Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan Visi dan Misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 20132018.

11


Penyusunan Renstra Kecamatan Gedebage Kota Bandung telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 dengan melibatkan Stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga

Renstra

Kecamatan

Gedebage

Kota

Bandung

merupakan

hasil

kesepakatan bersama antara Kecamatan Gedebage Kota Bandung dan stakeholder. Selanjutnya, Renstra Kecamatan Gedebage Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gedebage Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Gedebage Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada 1 (satu) tahun mendatang. 1. VISI Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Gedebage Kota Bandung. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Bandung dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Bandung sebagai Kota Jasa yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera, “Bandung Juara”. Visi Kecamatan Gedebage Kota Bandung Tahun 2013-2018 adalah : 1. Terwujudnya Pelayanan Prima di Kecamatan Gedebage dalam rangka mewujudkan Bandung Yang Nyaman, Unggul dan Sejahtera. 2. Meningkatkan Kinerja Kecamatan Gedebage yang Akuntabel. 2. MISI Sedangkan untuk mewujudkan Visi Kecamatan Gedebage Kota Bandung Tahun 2013-2018 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

12


a. Meningkatkan

Kualitas

dan

Kinerja

Pelayanan

Kecamatan

Gedebage secara berkelanjutan. b. Meningkatkan

Kinerja

Aparatur

Pemerintahan

Kecamatan

Gedebage yang akutabel. 3. TUJUAN DAN SASARAN Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Bandung Tahun 2013-2018 sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis. Upaya untuk meningkatkan akutabilitas, Pemerintah Kota Bandung juga melakukan Reviu terhadap Indikator Kerja, baik Tingkat Pemerintahan Daerah maupun Tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja kecamatan di lakukan Reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Kecamatan dilaksanakan oleh Pemerintahan Kota Bandung dengan Narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil Reviu tersebut selanjutnya menjadi dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Gedebage Tahun 2014. Hasil Reviu pada rencana strategis Kecamatan terutama merevisi indikator kinerja pada seluruh strategis Kecamatan terutama merevisi indikator kinerja pada 13


seluruh sasaran, selain bertambahnya jumlah indikator juga merevisi penempatan indikator kinerja strategis menjadi lebih menggambarkan keberhasilan tujuan Reviu Rencana Strategis Kecamatan di lingkungan Pemerintahan Kota Bandung antara lain :

1. Rekomendasi Bappeda Kota Bandung 

Pada formulasi pengukuran untuk tiap-tiap kriteria indikator

rumus

masing-masing; 

Indikator yang merupakan output kegiatan disarankan untuk dihapuskan;

2. Rekomendasi Narasumber Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Penggabungan menggambarkan

beberapa cakupan

indikator kinerja

menjadi sasaran

indikator

yang

dapat

penyelenggararaan

Tugas

Umum Pemerintahan Kecamatan; 

Beberapa Indikator dihapus karena merupakan output kegiatan;



Kriteria indikator lembaga kemasyarakatan yang aktif perlu ditambah kreteria yang lainnya;



Penggabungan kreteria dalam satu indikator kinerja;



Cascading pada semua indikator harus dibagi habis ke masing-masing Kepala Seksi dan Lurah dengan perhitungan bobot dari masing-masing capaian kinerja; Berdasarkan hasil Review dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis

Kecamatan tersebut, selanjutnya diuraikan Rencana Strategis Kecamatan tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :

14


TABEL 1 TUJUAN SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA SEBELUM REVIEW DAN SETELAH REVIEW KECAMATAN GEDEBAGE KOTA BANDUNG SASARAN NO 1

TUJUAN

1. Meningkat kan

Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Prima di Kecamatan dan Kelurahan

SEBELUM REVIEW

1. Meningkat nya


2. Meningkat nya kinerja penyeleng garaan Tugas Umum Pemerin-tahan Kecamatan

SETELAH REVIEW

1. Meningkat nya


2. Meningkatnya kinerja penyeleng garaan Tugas Umum Pemerin-tahan Kecamat an

3. Meningkatnya

INDIKATOR KINERJA SEBELUM REVIEW

1. Indeks

Pelayan an / Indeks Kepuas an Masyara kat

2. Capaian Kinerja TUP Kecamat an: Bidang pemerin tahan, pereko nomian, Pemban gunan, Lingkun gan Hidup, Pendidik an dan kemasya rakatan, ketentra man dan ketertiba n serta pelayan an

3. Tingkat

15

SETELAH REVIEW 1. Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Persentase Keluhan/ pengadu an pelayanan administratif yang ditindaklanju ti 3. Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombuds man RI 4. Persentase pelayanan adminis trasi kependuduka n tepat waktu 5. Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu 6. Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik

7. Persentase

RW Juara


partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan

2

2. Meningkat kan 4. Meningkat nya Akuntabi litas Kinerja

akuntabilitas kinerja Kecamatan

3. Meningkat nya akuntabilitas kinerja Kecamatan

Pelaksan 8. Persentase aan Lembaga Inovasi kemasyaraka Lembaga tan Aktif Kemasya 9. Rasio rakat an Anggota Kelurah Linmas an (LKK) 10. Nilai AKIP 4. Nilai Kecamatan AKIP Kecama tan 5. Prosent 11. Persentase temuan ase BPK/Inspekt temuan orat yang BPK/In ditindak spektor lanjuti at yang ditindak lanjuti 6. Tertib adminis trasi barang/ asset daerah

TABEL 2 TUJUAN SASARAN INDIKATOR DAN TARGET KINERJA KECAMATAN GEDEBAGE KOTA BANDUNG NO 1.

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

Meningkatka 2. Meningkatnya 4. Indeks Pelayanan / n Kepuasan Kualitas Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Masyarakat terhadap Publik pelayanan di Kecamatan Kecamatan dan Kelurahan dan Se Kecamatan Kelurahan se Gedebage Kecamatan 3. Meningkatnya 5. Capaian Kinerja TUP Gedebage kinerja Kecamatan: Bidang penyelenggara pemerintahan, an Tugas perekonomian, Umum Pembangunan, Pemerintahan Lingkungan Hidup, Pendidikan dan kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta

16

TARGET KINERJA PADA TAHUN 2014

2015

2016

2017

2018

75,42

80

85

90

100


pelayanan 2.

Meningkatka 4. Meningkatnya 6. Nilai AKIP Kecamatan n akuntabilitas Akuntabilitas kinerja 7. Prosentase temuan Kinerja Kecamatan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti 8. Tertib administrasi barang/asset daerah

55

65

70

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

B. Indikator Kinerja Utama Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor:

PER/09/M.PAN/5/2007

tentang

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor : 090/Kep-Bag.Orpad/2014 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Bandung dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2013-2018. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gedebage Kota Bandung tahun 2014 adalah sebagai berikut : Bersamaan dengan Review rencana strategis Kecamatan juga dilakukan Riview Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan serta meghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kreteria indikator kinerja agar berorientasi hasil. Ada beberapa indikator kinerja yang tidak dimasukan ke Indikator Kinerja Utama (IKU) antara lain : Nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi Ombudsmand RI, Rasio Anggota Linmas dan Nilai AKIP Kecamatan

17

karena


merupakan unsur penunjang dan merupakan Tupoksi SKPD lain sehingga tidak masuk indikator utama di Kecamatan. Berikut ini Tabel Indikator Kinerja Utama Kecamatan hasil sebelum dan setelah Reviu : TABEL 3 INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN GEDEBAGE KOTA BANDUNG TAHUN 2014 SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

NO SEBELUM REVIU

1. Meningkat nya

1


SETELAH REVIU

1. Meningkat nya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Prima di Kecamatan dan Kelurahan

2. Meningkatnya 2

kinerja penyeleng garaan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan

2. Meningkatnya

kinerja penyeleng garaan Tugas Umum Pemerin-tahan Kecamatan

partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan

4. Meningkat nya 4

akuntabilitas kinerja Kecamatan

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

2. Tingkat Kinerja bidang Tugas Umum Pemerintahan (seksi)

3. Rata-rata Tingkat Pelaksanaan Inovasi Lembaga Kemasyarakat an Kelurahan (LKK)

3.Meningkatnya 3

SEBELUM REVIU

3. Meningkat nya akuntabilitas kinerja Kecamatan

18

4. Nilai evaluasi AKIP

SETELAH REVIU 1. Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Persentase Keluhan/ pengadu an pelayanan administratif yang ditindaklanjuti 3. Persentase pelayanan adminis trasi kependudukan tepat waktu 4. Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu 5. Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik 6. Persentase RW Juara 7. Persentase

Lembaga kemasyarakatan Aktif


5. Prosentase Temuan BPK/ Inspektorat yg ditindaklajuti 6. Prosentase Tertib Administrasi Barang / asset daerah

5. Terwujudnya 5

Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

Untuk Formulasi dan kriteria indikator dari IKU sebagaimana terlampir dalam lampiran. C. Perjanjian Kinerja 2014 Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Gedebage Kota Bandung Tahun 2014 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Gedebage Kota Bandung Tahun 2013-2018, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014, dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2014, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2014. Kecamatan Gedebage Kota Bandung telah menetapkan Penetapan Kinerja Tahun 2014 dengan uraian sebagai berikut :

19


TABEL 4 PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN GEDEBAGE KOTA BANDUNG TAHUN 2014 NO

1

2

3

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

SEBELUM REVIU INDIKATOR KINERJA

1. Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masya rakat

2. Capaian Kinerja TUP Kecamatan: Bidang pemerintaha n, perekonomi Meningkatnya an, Pemba kinerja ngunan, penyelenggara Ling kungan an Tugas Hidup, Umum Pendidikan Pemerintahan dan Kecamatan kemasya rakatan, keten traman dan ketertiban serta pelayanan

Meningkatnya 3. Nilai AKIP Kecamatan Kapasitas dan akuntabilitas 4. Prosen tase kinerja Temuan birokrasi BPK/

TARGET

75,42

0,6

70 100%

20

SETELAH REVIU INDIKATOR KINERJA 1. Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Prosentase Keluhan/penga duan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti 3. Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi Ombudsman RI 4. Rata-rata Prosentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu 5. Rata-rata prosentase waktu pelayanan Adm. Umum lainnya tepat waktu 6. Prosentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik 7. Prosentase RW Juara 8. Prosentase Lembaga kemasyarakatan Aktif 9. Rasio Anggota Linmas 10. Nilai AKIP Kecamatan 11. Persentase temuan BPK/Inspektor

SATUAN

TARGET

Nilai

75,42

%

100

Nilai

860

%

100

%

70

%

25

%

30,77

%

60

Rasio

1 : 1,2

Kriteria

57

%

100


Inspektorat yang ditindak lanjuti 5. Tertib adminis trasi barang/ Aset Daerah

at yang ditindaklanjuti

100%

D. Perencanaan Strategis Hasil Reviu Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Kecamatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung dengan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi dasar penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Gedebage 2014, sebagai berikut :

21


TABEL 5 TUJUAN SASARAN INDIKATOR DAN TARGET KINERJA HASIL REVIU KECAMATAN GEDEBAGE KOTA BANDUNG NO 1

2

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

1. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan

1. Meningkatnya 1. Indeks Pelayanan Kualitas /Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat Publik 2. Persentase Keluhan/pengadua n pelayanan administratif yang ditindaklanjuti 3. Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI 2. Meningkatnya 1. Persentase kinerja pelayanan penyelenggar administrasi aan Tugas kependudukan Umum tepat waktu Pemerintahan 2. Persentase waktu Kecamatan pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu 3. Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik 4. Persentase RW Juara 5. Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif 6. Rasio Anggota Linmas 1. Meningkatkan 1. Meningkatnya 1. Nilai AKIP Akuntabilitas kapasitas dan Kecamatan Kinerja akuntabilitas 2. Persentase temuan kinerja BPK/Inspektorat Kecamatan yang ditindaklanjuti

SATUAN

2014

2015

2016

2017

2018

Nilai

75,42

80

85

90

100

%

100

100

100

100

100

Nilai

750

850

880

900

950

%

75

75

88

90

%

70

75

80

90

%

4

4

4

%

75

80

85

%

70

70

70

Rasio

1:1

1:1

1:1

60

65

70

75

100

100

100

100

Kriteria %

100

Pada Tabel diatas menggambarkan hasil hasil reviu yang mencatat hasil kerja atau target sampai dengan tahun 2018 yang menggambarkan kondisi akan capaian tersebut dan ada kemungkinan dapat berubah sesuai capaian atau target yang dicapai.

22


TABEL 6 TUJUAN SASARAN INDIKATOR DAN TERGET KINERJA REVIU KECAMATAN GEDEBAGE KOTA BANDUNG NO 1.

TUJUAN Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan

SASARAN 1.

Meningkatnya Kualitas Pelayan Publik

2.

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan

3.

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kecamatan

INDIKATOR KINERJA 1.

Indek Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Presentase Keluhan/Pengaduan Pelayanan Administratif yang di tindaklanjuti 3. Nilai Standar Kepatuhan Pelayanan Publik versi Ombusman RI 1. Presentase Pelayanan Administrasi Kependudukan tepat waktu 2. Presentase waktu Pelayanan Administrasi Umum lainnya tepat waktu 3. Prestase RW Juara 4. Presentase Lembaga Kemasayarakatan Aktif 1. Nilai AKIP Kecamatan 2. Presentase Temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti

Bersama dengan reviu Rencana Strategis Kecamatan juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan serta menghasilkan berupa formulasi akan pengukuran dan kriteria Indikator Kinerja agar berorientasi hasil. E. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan hasil reviu dan sebagai bahan tahun 2014 diperjanjikan antara Camat dengan Walikota adalah sebagai berikut :

23


TABEL 7 PERJANJIAN KINERJA HASIL REVIU KECAMATAN GEDEBAGE KOTA BANDUNG TAHUN 2014 NO.

SASARAN STRATEGIS

IKU / INDIKATOR KINERJA UTAMA Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat

1

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Prosentase Keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi Ombudsman RI

2

3

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kecamatan

SATUAN

TARGET

Nilai

75,24

%

100

Nilai

860

Rata-rata Prosentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu

%

Rata-rata prosentase waktu pelayanan Adm. Umum lainnya tepat waktu

%

Prosentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik

%

Prosentase RW Juara

%

Prosentase Lembaga kemasyarakatan Aktif

%

Rasio Anggota Linmas

Rasio

Nilai AKIP Kecamatan

Kriteria

Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

24

%

60 100


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang

menerima

pelaporan

akuntabilitas/pemberi

amanah.

Kecamatan

Gedebage Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Gedebage

Kota

Bandung

yang

dibuat

sesuai

ketentuan

yang

diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 Akuntabilitas

tentang

Kinerja

Perbaikan

Instansi

Pedoman

Pemerintah

dan

Penyusunan

Peraturan

Pelaporan

Menteri

Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah.

Laporan

tersebut

memberikan

gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra Tahun 2013-2018 maupun Rencana Kerja Tahun 2014. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Misi dan Visi Kecamatan Gedebage. A. Kerangka Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi

Pemerintah, 25

dan

Peraturan

Menteri

Negara


Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan sebagai berikut : NO

CAPAIAN KINERJA

INTERPRETASI

1.

> 100 %

Melebihi/Melampaui Target

2.

=100 %

Sesuai Target

3.

< 100 %

Tidak Mencapai Target

Selanjutnya

berdasarkan

hasil

evaluasi

kinerja

dilakukan

analisis

pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Kecamatan Gedebage Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2013-2018 maupun Rencana Kerja Tahun 2014. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2014 hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama SKPD berdasarkan Keputusan Camat Gedebage Kota Bandung Nomor : 090/341-Bag.Orpad/2014, telah ditetapkan 3(tiga) sasaran dengan 11 (sebelas) indikator kinerja (outcomes) dengan rincian sebagai berikut :  Sasaran 1 terdiri dari 3 indikator

26


-

Indek Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

-

Presentase

Keluhan/Pengaduan

Pelayanan

Administrasi

yang

ditindaklanjuti -

Nilai Standar Kepatuhan Pelayanan Publik versi Ombusmand

 Sasaran 2 terdiri dari 6 indikator -

Prosentase pelayanan Administrasi Kependudukan tepat waktu

-

Prosentase waktu pelayanan Administrasi Umum lainnya tepat waktu

-

Prosentase kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik

-

Prosentase RW Juara

-

Presentase Lembaga Kemasyarakatan aktif

-


 Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator -


-

Presentase temuan BPK / Inspektorat yang di tindaklanjuti

Pada Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Gedebage menetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 11 (indikator) kinerja (outcome) sedangkan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Gedebage ditetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dan 7 (tujuh) indikator. Indikator Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi Ombusmand RI, Rasio Linmas, Nilai AKIP kecamatan dan Presentase temuan BPK/Inspektorat

yang

ditindaklanjuti.

Hal

ini

karena

indikator

tersebut

merupakan pendukung dan indikator yang merupakan tupoksi SKPD lain serta untuk Indikator yang terukur pada tahun 2014 dalam RENSTRA 2013 – 2018 Kecamatan Gedebage ditetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 11 (sebelas) indikator. B. Capaian Indikator Kinerja Utama Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas

kinerja

pemerintah,

maka

setiap

instansi

pemerintah

perlu

menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja

27


utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan Gedebage Kota bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Camat Gedebage Kota Bandung Nomor : 090/341-Bag.Orpad tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Bandung Tahun

2013-2018.

Upaya

untuk

meningkatkan

akuntabilitas,

Kecamatan

Gedebage Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Gedebage Kota Bandung tahun 2014 menunjukan hasil sebagai berikut : TABEL 3.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN GEDEBAGE KOTA BANDUNG TAHUN 2014

NO. 1 1

2

3

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2 Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase Keluhan/pengad uan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu

SATUAN TARGET

REALI SASI

CAPAIAN %

RENSTRA (2018) TARGET CAPAIAN KET. (%) 7 8 9

3

4

5

6

Nilai

75.10

75,43

100,43

81.35

99.57

%

100

100

100

100

100

%

70.00

100

142,85

100

100

28


Persentase waktu pelayanan 4 administrasi Umum lainnya tepat waktu Persentase Kelurahan yang 5 memenuhi standar kriteria baik Persentase RW 6 Juara Persentase Lembaga 7 kemasyarakatan Aktif RATA-RATA CAPAIAN IKU

%

70.00

100

142,85

100

100

%

33.33

33.33

100

100

33.33

%

27.77

33.33

120.02

72.22

46.15

%

57.14

75.00

131.26

85.71

87.50

119,77

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut : Capaian kinerja yang melebih/melampaui target ditunjukan pada indikator Indek Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dengan capaian kinerja 100,43%, pada indikator Prosentase Keluhan/Pengaduan Pelayanan administrasi yang ditindaklanjuti, dengan capaian kinerja 100%, pada indikator Presentase Pelayanan Administrasi Kependudukan tepat waktu

dengan capaian kinerja

142,85%, presentase waktu pelayanan umum lainnya tepat waktu adalah sebesar 142,85%. Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukan pada indikator presentase, dengan capaian kinerja 100%, pada Indikator Kelurahan yang memenuhi standar kreteria baik, dengan capaian kinerja 100%. Capaian kinerja yang tidak mencapai target 100% ditunjukan pada indikator Presentase RW juara, dengan capaian kinerja 120,02%, pada indikator presentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif, dengan capaian kinerja 100%, dengan capaian kinerja 131,26%. Untuk

mendapatkan

capaian

kinerja

pada

indikator

Indeks

Pelayanan/Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan menggunakan kuisioner yang dibagikan kepada setiap pengunjung yang datang pada loket pelayanan, pada 29


indikator

Prosentase

Keluhan/Pengaduan

pelayanan

administratif

dengan

menggunakan kotak saran melalui loket atau media LAPOR, indikator pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu, dengan capaian kinerja dan waktu pelayanan administrasi umum lainnya tepat waktu sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan dengan perhitungannya sesuai pada template dalam lampiran. Capaian Kinerja pada indikator standart

kreteria

baik,

prosentase

prosentase kelurahan yang memenuhi RW

Juara

dan

presentase

Lembaga

Kemasyarakatan Aktif merupakan indikator baru disesuaikan dengan Roadmap Walikota dan perhitungannya sesuai dengan template yang telah ditetapkan diatas. C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis Secara

umum

Kecamatan

Gedebage

Kota

Bandung

telah

dapat

melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2013-2018. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Gedebage Kota Bandung Tahun 2013-2018 sebanyak 3 (tiga) sasaran. Tahun 2014 adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan, dari 3 (tiga) sasaran strategis dengan 11 (sebelas) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Gedebage Kota Bandung adalah sebagai berikut :

TABEL 3.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KECAMATAN GEDEBAGE KOTA BANDUNG TAHUN 2014

NO.

1

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

30

SATUAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN %

Nilai

70

75,425

107,75


2 3 4 5 6

Prosentase Keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi Ombudsman RI Prosentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu Prosentase waktu pelayanan administrasi Umum lainnya tepat waktu Prosentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik

%

100

100

100

Nilai

770

860

950

%

100

100

100

%

70

70

100

%

25

25

100

7

Prosentase RW Juara

%

30,77

30,77

100

8

Prosentase Lembaga kemasyarakatan Aktif

%

60

60

100

9


Rasio

1:1

1:1,02

102

10


Kriteria

50,00

55,00

80,55

11

Prosentase Temuan BPK / Inspektorat yang ditindak lanjuti

%

100

100

100

Berdasarkan pengukuran kenerja tersebut diatas dapat diperoleh data dan informasi Kinerja Kecamatan pada beberapa tabel : TABEL 3.3 PENCAPAIAN KINERJA SASARAN KECAMATAN GEDEBAGE KOTA BANDUNG TAHUN 2014 NO.

SASARAN STRATEGIS

CAPAIAN

1


54,54%

2

Sesuai Target

45,46%

3


-

Dari Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut :

31


TABEL 3.4 PENCAPAIAN TARGET SASARAN

MELAMPAUI TARGET (>100%) JUML % AH

TINGKAT PENCAPAIAN SESUAI BELUM TARGET MENCAPAI (100%) TARGET (<100%) JUML JUML % % AH AH

NO.

SASARAN

JUMLAH INDIKATOR SASARAN

1

Sasaran 1

3

2

66,67

1

33,34

-

-

2

Sasaran 2

6

3

50,00

3

50,00

-

-

3

Sasaran 3

2

1

50.00

1

50,00

-

-

11

6

54,54

5

45,46

-

-

Jumlah

Dari 3 Sasaran dengan 11 indikator kinerja, pencapaiannya kinerja Kecamatan Gedebage Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut : TABEL 3.5 KATEGORI PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN

NO.

KATEGORI

A.

Sasaran 1

JUMLAH INDIKATOR

PRESENTASE

1


2

66.67

2

Sesuai Target

1

33.33

3


-

-

B.

Sasaran 2

1


5

83.33

2

Sesuai Target

1

16.67

3


-

-

C.

Sasaran 3

32


1


1

50.00

2

Sesuai Target

1

50.00

3


-

-

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan masa yang akan datang. Selain itu dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis. Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembanding– pembanding antara lain : -

Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.

-

Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.

-

Kinerja nyata dengan kinerja jangka panjang/jangka pendek.

-

Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.

-

Kinerja nyata dengan kinerja di kecamatan lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja yang telah dicapai pada tahun 2014 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 3 sasaran dan 11 indikator kinerja dari 2 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Gedebage Kota Bandung tahun 2013 – 2018, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara dapat dilihat sebagai berikut :

33


Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini : TABEL 3.6 ANALISIS PENCAPAIAN SASARAN 1 MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2013 NO

INDIKATOR KINERJA

SATUAN TARGET

1

2

3

Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat Prosentase keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti Nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI

Nilai

%

Nilai

Rata-rata Capaian Kinerja

TAHUN 2018

TAHUN 2014

REALIS REALIS TARGET ASI ASI

%

% TARGET

75,10

76,25

75,42

80

106,07

95

84,21

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

91,7

91,80

102,02

94,73

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari 3 (tiga) indikator

:

Indeks

Pelayanan/Indeks

Kepuasan

Masyarakat,

Presentase

keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti, Nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI. Capaian kinerja nyata indikator Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasaan Masyarakat adalah sebesar 80 presentase keluhan dari target sebesar 75,42 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2014, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 106,07% atau melebihi/sesuai target yang diperjanjikan. Capaian ini lebih baik/kurang dari capaian tahun sebelumnya yaitu meningkat/menurun 11 Point. 34


Tahun 2014 adalah tahun pertama Renstra, capaian tahun 2014 sebesar 106,07% bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Kecamatan maka capaian kinerjanya mencapai 99,5%. Data penunjang capaian kinerja indikator capaian kinerja indikator indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari Kasi Pelayanan Kecamatan Gedebage Sebagaimana tabel berikut. Terjadi penurunan nyata pada anggran 2014 pada akhir triwulan pada Indeks Palayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 0,83 karena Pelayanan pada masyarakat mengalami Perubahan tempat dimana tempat pelayanan harus pindah dikarenakan perbaikan tempat pelayanan sehinga ketidaknyamanan pelayanan. TABEL 3.7 DATA INDEKS PELAYANAN/INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT KECAMATAN GEDEBAGE TAHUN 2014

NO.

KRITERIA PERTANYAAN

JUMLAH RESPON DEN

JUMLAH NILAI JAWABAN

NILAI RATARATA INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

KET.

1

Prosedur pelayanan

150

463

3,15

-

2

Persyaratan pelayanan

150

472

3,189

-

3

Kejelasan dan kepastian petugas

150

473

3,196

-

4

Kedisiplinan petugas

150

425

3,117

-

5

Tanggung jawab petugas

150

453

3,168

-

6

Kemampuan petugas

150

449

3,162

-

7

Kecepatan pelayanan

150

461

3,179

-

8

Keadilan pelayanan

150

488

3,111

-

9

Kesopanan dan keramahan petugas

150

433

3,049

-

Kewajaran biaya

150

463

3,193

-

10

35


11

Kesesuaian biaya

150

384

2,648

-

12

Ketepatan pelayanan

150

387

2,706

-

13

Kenyamanan lingkungan

150

385

2,637

-

14

Keamanan unit pelayanan

150

399

2,733

-

5.751

75,425

Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat

Sumber : Kasi Pelayanan Kecamatan Gedebage Dari survey pada Kecamatan Gedebage Kota Bandung

berdasarkan 14

indikator pada Kemenpan No.25/M/PAN/2/2014 menunjukan kategori baik dengan demikian nilai indeks unit pelayanan setelah dikonversi = nilai indeks x nilai dasar = 3,017 x 25 = 75,425 Dalam Peningkatan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsur yang mempuyai nilai paling rendah, sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat diambil Kesimpulan : 1. Kepastian Biaya Pelayanan Nilai-nilai Biaya Pelayanan kenapa mendapatkan nilai paling rendah dikarenakan bahwa masih adanya pihak kedua atau lebih mengarah pada calo yang menarik biaya dalam pelayanan dan masih adanya masyarakat masih memberikan tip kepada petugas pelayanan atau bahkan masyarakat ingin pelayanan cepat maka dilakukan biaya diluar ketentuan.  Solusi adalah memberikan Pengarahan kepada masyarakat untuk membuat surat pernyataan bahwa apabila pengurusan dilakukan oleh pihak ke-3 atau calo maka segala pungutan diluar tanggung jawab kecamatan dan menjauhkan dari suap. 2. Kenyamanan Pelayanan Rangking kedua dengan nilai rendah adalah Kenyamanan Pelayanan yang seharusnya mendapat score tinggi ini disebabkan ruangan utama pada pelayanan

mengalami

perubahan

atau

masyarakat terutama dalam pelayanan. 36

renovasi

demi

kenyamanan


 Solusi adalah memberikan tempat sementara dengan kondisi yang tidak membuat nyaman bagi mayarakat yang dilayani untuk itu diberikan pengumuman bahwa untuk sementara waktu kenyamanan terganggu. Nilai dalam kelompok paling tinggi yang harus tetap dipertahankan dengan nilai 3,196 yaitu : 1. Kejelasan Petugas Pelayanan Kejelasan Petugas Keamanan Kecamatan Gedebage banyak memberikan penjelasan dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat baik melalui komunikasi,

brosur

dan

leflet

dan

dianggarkan

kedepannya

bisa

menggunakan alat untuk tetap dijaga atau ditingkatkan.  Solusinya

adalah

untuk

mempertahankan

dan

meningkatkan

penilaian tentang Kejelasan Petugas pelayanan dalam memberkan keterangan secara jelas dan transparan Terdapat

Perbandingan

data

Indek

Pelayanan/Indeks

Kepuasan

Masyarakat Kecamatan Gedebage tahun 2013 – 2014. TABEL 3.8 PERBANDINGAN DATA INDEK PELAYANAN/INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT KECAMATAN GEDEBAGE 2013 – 2014

NO

UNSUR PELAYANAN

1.

Prosedur Pelayanan

2.

Persyaratan Pelayanan

3. 4. 5.

UNSUR NILAI PELAYANAN (2013)

UNSUR UNIT PELAYANAN (2014)

3,2

3,15

3,40

3,18

2,58

3,19

3,2

3,11

3,08

3,16

Kejelasan Petugas Palayanan Kedisiplinan Petugas Pelayanan Tanggung Jawab Petugas

37


Pelayanan 6.

Kemampuan Petugas Pelayanan

3,17

3,16

7.

Kecepatan Pelayanan

2,87

3,19

2,85

3,11

3,16

3.04

2.85

3,19 2,64

8. 9. 10.

Keadilan Mendapatkan Pelayanan Kesopanan dan Keramahan Petugas Pelayanan Kepastian jadwal Pelayanan

11.

Kepastian Biaya Pelayanan

-

12.

Kenyamanan Jadwal Palayanan

-

13.

Kenyamanan Lingkungan

-

2,64

14.

Kenyamanan Pelayanan

3,22

2,63

2,71

Sumber data : kasie pelayanan Kecamatan Gedebage

Pada tahun 2013 hanya sampai Kenyamanan Lingkungan dengan 11 (sebelas) indikator dan 2014 dengan kuisioner 14 (empat belas) perbedaannya hanya Kewajaran Biaya Pelayanan dan kenyamanan Pelayanan. Kenyamanan Pelayanan mendapat peringkat Pertama dengan Indikator Pelayanan cukup tinggi yaitu sebesar 3,22 dengan perbedan 0,59% dengan tahun 2014 dimana Kenyamanan pelayanan 2,63. Dan memang diakui bahwa terjadi penurunan pada Kenyamanan Lingkungan. Solusi adalah di tahun selanjutnya dapat ditingkatkan terutama pada kondisi Kenyamanan Pelayanan dan secara gamblang sudah terlihat. Sementara untuk indikator pelayanan masyarakat tahun 2013 yang mengalami nilai terkecil sebesar 2,85 pada indikator pada kepastian Jadwal yang mana menerangkan cara tepat untuk memberikan pelayan seperti pembuatan KTP atau KK yang terkadang meleset dari jadwal yang sudah dijanjikan, misalnya tidak online/mati lampu, untuk KK terjadi jadwal yang tiba-tiba berubah dari Dinas Kependudukan atau masyarakat sendiri yang memberikan persyaratan tidak sesuai hambatan-hambatan ini yang tidak dihindari.

38


Di

tahun

2014

terjadi

kenaikan

yang

signifikan

dan

menjawab

keterlambatan pelayan dengan menaikan peringkat menjadi 3,19 dengan teknologi yang cukup baik maka KTP dapat menjadi lebih tepat, brosur, sosialisasi mengenai unsur pelayanan dasar sudah terpenuhi dan jadwal untuk penandatangan KK, persyaratan yang diajukan oleh masyarakat sudah mulai tertib. TABEL 3.9 DATA PERBANDINGAN INDEK PELAYANAN/INDEK KEPUASAAN MASYARAKAT DENGAN KECAMATAN SE KOTA BANDUNG

NO

NAMA SKPD / UNIT KERJA

TARGET

IKM

CAPAIAN (%)

1

Kecamatan Bojongloa Kidul

75,00

89,20

104,00

2

Kecamatan Cibenying Kaler

75,00

86,30

115,07

3

Kecamatan Rancasari

71,25

81,90

114,95

4

Kecamatan Lengkong

75,00

81,68

108,00

5

Kecamatan Buahbatu

72,10

81,30

109,39

6

Kecamatan Ujung Berung

77,00

81,00

105,19

7

Kecamatan Bandung Wetan

80,86

81,00

100,17

8

Kecamatan Andir

81,00

82,00

101,23

9

Kecamatan Antapani

75,00

80,20

106,69

10

Kecamatan Bojongloa Kaler

79,95

80,02

100.00

11

Kecamatan Sukasari

70,86

79,50

112,00

12

Kecamatan Mandalati

70,00

79,50

112,92

13

Kecamatan Babakan Ciparay

73,57

79,15

105,00

14

Kecamatan Bandung Kidul

70,00

78,00

101,08

15

Kecamatan Panyileukan

75,00

77,86

103,81

39


16

Kecamatan Astanaanyar

74,96

77,25

103,05

17

Kecamatan Coblong

65,00

77,05

118,54

18

Kecamatan Arcamanik

70,00

75,60

105,00

19

Kecamatan Gedebage

75,42

75,43

100.00

20

Kecamatan Regol

75,40

75,40

100,00

21

Kecamatan Cicendo

75,00

75,25

100,33

22

Kecamatan Cidadap

73,00

75,20

103,01

23

Kecamatan Cibeunying Kidul

74,00

74,92

101,25

24

Kecamatan Sumur Bandung

75,00

74,57

99,43

25

Kecamatan Cibiru

73,00

73,60

100,82

26

Kecamatan Bandung Kulon

72,50

73,60

100,00

27

Kecamatan Batununggal

70,00

70,50

101,61

28

Kecamatan Kiaracondong

68,11

69,75

102,57

29

Kecamatan Cinambo

65,00

69,63

107,11

30

Kecamatan Sukajadi

65,00

66,67

102,60

40

70 81,68 70,5 73,79 69,75 74,92 86,3 80,2 69,63 79,5 75,6 81 73,6 81,3 81,9 75,43 77,86

73,6 75,4

95

89,2

90

80,02 79,15

Nilai IKM

61,55

65

75,25 81 75,2 77,05 81 74,57

75 79,5

80

66,67

85

Kec. Sukasari Kec. Sukajadi Kec. Cicendo Kec. Andir Kec. Cidadap Kec. Coblong Kec. Bandung Wetan Kec. Sumur Bandung Kec. Astanaanyar Kec. Bojongloa Kaler Kec. Babakan Ciparay Kec. Bojongloa Kidul Kec. Bandung Kulon Kec. Regol Kec. Lengkong Kec. Batununggal Kec. Bandung Kidul Kec. Kiaracondong Kec. Cibeunying Kidul Kec. Cibeunying Kaler Kec. Antapani Kec. Cinambo Kec. Mandalajati Kec. Arcamanik Kec. Ujung Berung Kec. Cibiru Kec. Buahbatu Kec. Rancasari Kec. Gedebage Kec. Panyileukan


Grafik Nilai IKM Tingkat Kecamatan Se-Kota Bandung

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

41


TABEL 3.10 DATA PERBANDINGAN INDEK PELAYANAN/INDEK KEPUASAN MASYARAKAT DENGAN KECAMATAN SE KOTA BANDUNG

NO.


TARGET

IKM

CAPAIAN (%)

1

KECAMATAN BOJONGLOA KIDUL

75,00

89,20

104,00

2

KECAMATAN CIBENYING KALER

75,00

86,30

115,07

3

KECAMATAN RANCASARI

71,25

81,90

114,95

4

KECAMATAN LENGKONG

75,00

81,68

108,00

5

KECAMATAN BUAHBATU

72,10

81,30

109,39

6

KECAMATAN UJUNG BERUNG

77,00

81,00

105,19

7

KECAMATAN BANDUNG WETAN

80,86

81,00

100,17

8

KECAMATAN ANDIR

81,00

82,00

101,23

9

KECAMATAN ANTAPANI

75,00

80,20

106,69

10

KECAMATAN BOJONGLOA KALER

79,95

80,02

100.00

11

KECAMATAN SUKASARI

70,86

79,50

112,00

12

KECAMATAN MANDALATI

70,00

79,50

112,92

13

KECAMATAN BABAKAN CIPARAY

73,57

79,15

105,00

14

KECAMATAN BANDUNG KIDUL

70,00

78,00

101,08

15

KECAMATAN PANYILEUKAN

75,00

77,86

103,81

16

KECAMATAN ASTANAANYAR

74,96

77,25

103,05

17

KECAMATAN COBLONG

65,00

77,05

118,54

18

KECAMATAN ARCAMANIK

70,00

75,60

105,00

19

KECAMATAN GEDEBAGE

75,42

75,43

100.00

20

KECAMATAN REGOL

75,40

75,40

100,00

21

KECAMATAN CICENDO

75,00

75,25

100,33

22

KECAMATAN CIDADAP

73,00

75,20

103,01

23

KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL

74,00

74,92

101,25

42


24

KECAMATAN SUMUR BANDUNG

75,00

74,57

99,43

25

KECAMATAN CIBIRU

73,00

73,60

100,82

26

KECAMATAN BANDUNG KULON

72,50

73,60

100,00

27

KECAMATAN BATUNUNGGAL

70,00

70,50

101,61

28

KECAMATAN KIARACONDONG

68,11

69,75

102,57

29

KECAMATAN CINAMBO

65,00

69,63

107,11

30

KECAMATAN SUKAJADI

65,00

66,67

102,60

Salah satu tabel perbandingan dimana nilai indek pelayanan/indeks kepuasan masyarakat terdapat nilai terbesar, apa yang menjadi nilai tertinggi apakah dalam pemetaan masyarakatnya lebih banyak, apakah target capaiannya begitu tepat, pelayananan yang prima. Dari tabel diatas dapat dinilai tertinggi yang perlu di pertahankan adalah kejelasan petugas pelayanan.

GRAFIK PERBANDINGAN IKM KECAMATAN DAN RATA-RATA KOTA BANDUNG 75,45 75,4 75,35 75,3 75,25 75,2 75,15

75,1 Gedebage

Rata-Rata Kota Bandung

Sumber Data : Aplikasi Silakip Kota Bandung Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa Nilai IKM Kecamatan Gedebage lebih tinggi dari rata-rata IKM Kota Bandung yang merupakan rata-rata IKM dari

43


66,67

61,55

69,75

69,63

70,5

Kec. Sukajadi

Kec. Astanaanyar

Kec. Cinambo

Kec. Kiaracondong

73,6 Kec. Cibiru

Kec. Bandung Kidul

Kec. Bandung Kulon

Kec. Sumur Bandung

Kec. Cidadap

Kec. Cibeunying Kidul

Kec. Regol

Kec. Cicendo

Kec. Gedebage

Kec. Coblong

Kec. Arcamanik

Kec. Panyileukan

30 28 29 26 27

Kec. Batununggal

73,6

74,57

73,79

75,2

74,92

75,4

75,25

75,6

75,43

77,86

77,05

79,15

79,5 Kec. Mandalajati

24 24 22 23 20 21 19 17 18 15 16 13 14

Kec. Babakan Ciparay

80,2

79,5

11 11

Kec. Sukasari

9

Kec. Antapani

81

80,02 9

Kec. Bojongloa Kaler

81

6

Kec. Andir

Kec. Ujung Berung

6

Kec. Bandung Wetan

81,3

81

Kec. Buahbatu

81,68

81,9 Kec. Rancasari

Kec. Lengkong

86,3

4

5

1

2 3

6

Kec. Cibeunying Kaler

0 Kecamatan

Grafik 3.3 Perbandingan Nilai IKM Tingkat Kecamatan Se-Kota Bandung

Kec. Bojongloa Kidul

95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

89,2

SKPD di Kota Bandung.

Capaian kinerja indikator Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan masyarakat Kecamatan Gedebage adalah 75,43 dari target dengan realisasi adalah 100% dengan peringkat ke-19 dari hasil IKM 30 Kecamatan di kota Bandung. Capaian kinerja indikator Indeks Pelayanan/indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Gedebage memiliki nilai masih sangat rendah dibandingkan dengan IKM Kecamatan Arcamanik atau Kecamatan Coblong dengan nilai rata-rata untuk Arcamanik 75,60 dengan target 70,00 dengan capaian realisasi 105,00% pada peringkat 18 sedangkan Kecamatan Coblong nilai rata-rata IKM sebesar 77,05 dengan target 65,00 sehingga target yang didapatnya 118,54% menempati rangking 17 dari hasil IKM seluruh 30 Kecamatan. 44


Untuk capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Regol dengan nilai IKM sebesar 75,40 dengan target 75,40 atau sebesar 100% dan sama dengan Kecamatan Gedebage dalam target ranking ke-20. Untuk melihat perbandingan capaian kinerja Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan Gedebage dengan capaian pada tingkat Kecamatan. TABEL 3.11 DATA PERBANDINGAN INDEKS PELAYANAN/INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT NO

KECAMATAN

CAPAIAN ( % )

1.

Kecamatan Coblong

118,54

2.

Kecamatan Arcamanik

105,00

3

Kecamatan Gedebage

100,00

4

Kecamatan Regol

100,00

KERTERANGAN

GRAFIK PERBANDINGAN INDEK PELAYAN / KEPUASAN MASYARAKAT

120 115 110 Capaian

105 100 95 90 Kec. Coblong

Kec. Arcamanik Kec. Gedebage

Kec. Regol

Capaian kinerja nyata indikator presentase keluhan/pengaduan adalah 45


sebesar 100% dari target sebesar 100% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2014, sehingga presentase capaian kerjanya adalah 100% atau sesuai target yang dijanjikan. Tahun 2014 adalah tahun pertama Renstra, capaiannya tahun 2014 sebesar

100%.

Data

keluhan/pengaduan

penunjang

yang

diperoleh

capaian dari

kinerja

Kasi

indikator

Pelayanan

dan

prosentase Kelurahan

sebagaimana tabel berikutnya : TABEL 3.12 DATA KELUHAN/PENGADUAN KECAMATAN GEDEBAGE TAHUN 2014

NO

KOMPONEN

JUMLAH PENGADUAN

JUMLAH SELESAI DITINDAK LANJUTI

PROSENTASE

1

Kecamatan Gedebage

-

-

100%

2

Kelurahan Cimincrang

-

-

100%

3

Kelurahan Cisaranten Kidul

-

-

100%

4

Kelurahan Rancabolang

-

-

100%

5

Kelurahan Rancanumpang

-

-

100%

Capaian kerja indikator prosentase keluhan/pengaduan sebesar 100% dan bila

dibandingkan

dengan

Kecamatan

lainnya

capaian

tersebut

capaiannya adalah 100% karena segera menindaklanjuti sesuai prosedur.

46

sama


TABEL 3.13 DATA PROSENTASE KELUHAN / PENGADUAN KECAMATAN GEDEBAGE TAHUN 2014

NO

PRESENTASE CAPAIAN PENGADUAN

KOMPONEN

1.

Kecamatan Gedebage

100 %

2.

Kecamatan Rancasari

100 %

3.

Kecamatan Panyileukan

100 %

4.

Kecamatan Cinambo

100 %

5.

Kecamatan Mandalajati

100 %

1. Analisis

pencapaian

Indikator

Persentase

Keluhan/Pengaduan

pelayanan Administrasi yang ditindaklanjuti Capaian

Kerja

nyata

Indikator

Persentase

pelayanan administratif yang ditindak lanjuti adalah direncanakan

dalam

perjanjian

kinerja Tahun

keluhan/pengaduan

dari target 100% yang

2014,

sehingga capaian

kinerjanya adalah 100% Laporan Keluhan/Pengaduan yang masuk sistem Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Pemerintah Kota bandung, adalah 18 (delapan belas) pengaduan, diantaranya keluhan jalan penghubung yang jelek dan rawan untuk kendaraan melalui Kasi Ekbang-LH dan diteruskan ke Dinas Bina Marga dan PU. Capaian kinerja nyata indikator nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI adalah sebesar 770 dari target sebesar 950 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja 2014, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 123,37% atau melebihi target yang di perjanjikan. Capaian untuk pertama kali dilakukan sehingga tidak ada pembanding dengan tahun

47


lalu. Tahun 2014 adalah tahun pertama Renstra, capaian tahun 2014 sebesar 123,37% bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Kecamatan. Data penunjang capaian kinerja indikator nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI yang diperoleh dari Sekretaris Kecamatan yang dilakukan dengan Self Assisment sebagaimana pada tabel berikut : TABEL 3.14 DATA NILAI STANDAR KEPATUHAN PELAYANAN PUBLIK VERSI OMBUSMAND RI KECAMATAN GEDEBAGE TAHUN 2014 NO

KOMPONEN

NILAI

KETERANGAN

47

-

1.

Sistem Pelayanan Terpadu

2.

Standard Pelayanan

260

-

3.

Maklumat Pelayanan

70

-

4.

Sistem Informasi Palayanan Publik

170

-

5.

Pelayanan Khusus

78

-

6.

Pengelolaan Penganduan

100

-

7.

Penilaian Kinerja

70

-

8.

Visi, Misi dan Motto

70

-

9.

ISO 9001 : 2008

80

-

5

-

10.

Atribut Jumlah

950

Berdasarkan data-data diatas, maka dapat diambil kesimpulan : a. Hasil indikator Nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi Ombusman RI yang masih mendapatkan penilaian kurang dan perlu ditingkatkan adalah dari sarana untuk berkebutuhan khusus, diantaranya adalah Ruang Khusus Ibu Menyususi dan Anak. Diperlukan Ruangan Pengaduan/Ruang Curhat (Gaya Bahasa Gaul Bpk. Walikota) kalau bahasa sekarang dimana para konsumen atau warga merasa 48


tidak puas bisa berbisik tanpa diketahui oleh orang lain, dalam persyaratan dan penambahan nilai Ombusmand. b. Hasil indikator Nilai standard kepatuhan pelayanan versi ombusmand RI yang mendapatkan penilaian baik dan harus tetap dipertahankan adalah dari unsur penilaian Jangka Waktu Layanan dan Biaya/tarif

layanan. Hasil

tersebut

dikarenakan di Kecamatan Gedebage dengan 4 kelurahannya di layani dan diselesaikan dengan tepat waktu dan tanpa dipungut biaya sama sekali alias Gratis. c. Untuk bisa Mempertahankan dan Meningkatkan Penilaian Ombusman yaitu tentang Unsur penilaian Jangka Waktu Layanan dan Biaya/tarif layanan, makan di tahun 2015 Kecamatan Gedebage akan memberikan layanan dari mulai Ruangan Khusus Disabilitas (Perlakuan Khusus), Tempat Ibu menyusui lebih nyaman dan rileks dan ruangan Pengaduan bahasa yang baku dalam Etika atau Peraturan tapi untuk bahasa gaul ruang curhat konsumen kepada Kasi Pelayanan atau dengan Kasi yang lain. d. Pelayanan akan tetap dipertahankan. TABEL 3.15 DATA PERBANDINGAN NILAI STANDAR KEPATUHAN PELAYANAN PUBLIK VERSI OMBUSMAN RI SELURUH KECAMATAN DI KOTA BANDUNG

NO


TARGET

NILAI

CAPAIAN %

1

KECAMATAN SUKASARI

850

980

115,29

2

KECAMATAN SUKAJADI

810

975

108,02

3

KECAMATAN COBLONG

800

960

120,00

4

KECAMATAN CINAMBO

800

955

119,36

5

KECAMATAN PANYILEUKAN

825

950

115,15

6

KECAMATAN ANDIR

850

940

110,59

7

KECAMATAN CIBEUNYING KALER

850

940

110,59

49


8

KECAMATAN BOJONGLOA KIDUL

800

935

116,87

9

KECAMATAN BOJONGLOA KALER

800

930

116,25

10

KECAMATAN BABAKAN CIPARAY

830

930

112,05

11

KECAMATAN SUMUR BANDUNG

800

920

115,00

12

KECAMATAN ARCAMANIK

850

915

107,65

13

KECAMATAN CIDADAP

850

910

107,06

14

KECAMATAN ANTAPANI

820

900

109,76

15

KECAMATAN BANDUNG WETAN

820

895

109,15

16

KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL

825

895

108,48

17

KECAMATAN BANDUNG KULON

848

890

104,71

18

KECAMATAN LENGKONG

840

890

105,95

19

KECAMATAN CIBIRU

850

885

104,11

20

KECAMATAN BATUNUNGGAL

840

880

104,76

21

KECAMATAN MANDALAJATI

850

880

103,52

22

KECAMATAN RANCASARI

850

870

102,35

23

KECAMATAN ASTANAANYAR

800

870

108,75

24

KECAMATAN BANDUNG KIDUL

850

850

100,00

25

KECAMATAN CICENDO

810

825

101,85

26

KECAMATAN REGOL

820

820

100,00

27

KECAMATAN BUAHBATU

800

820

102,50

28

KECAMATAN GEDEBAGE

860

820

95,34

29

KECAMATAN UJUNGBERUNG

850

820

96,47

30

KECAMATAN KIARACONDONG

800

810

101,25

Untuk melihat capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat seluruh Kecamatan, dapat dilihat pada Grafik berikut :

50


GRAFIK PERBANDINGAN NILAI STANDAR KEPATUHAN PELAYANAN PUBLIK VERSI OMBUSMAN RI 140 120 100 80 60 40 20

Capaian

0

Capaian indikator Nilai Standart Kepatuhan Pelayanan versi ombusmand RI adalah 895 dari target 860 dengan capaian realisasi adalah 95,34% dengan peringkat ke 28 di Kecamatan di Kota Bandung. Capaian

Indikator

Nilai

Standar

kepatuhan

pelayanan

publik

versi

Ombusman RI kecamatan Gedebage memiliki nilai lebih rendah jika dibandingkan dengan

hasil

indikator

Nilai

Standar

Kepatuhan

Pelayanan

Publik

versi

Ombusmand RI dari Kecamatan Rancasari dengan nilai 870 dengan capaian indikator nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi ombusmand di 30 Kecamatan di Kota Bandung. Capaian kinerja indikator standar kepatuhan pelayanan publik versi ombusmand RI kecamatan Gedebage memeliki nilai lebih tinggi di bandingkan dengan Kecamatan Kiaracondong dengan nilai dengan 810 capaian realisasi sebesar 101,25 dan menjadi perangkat ke-30 di Kecamatan Kota Bandung.

51


Untuk melihat perbandingan capaian kinerja indikator Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombusmand RI Kecamatan Gedebage dengan capaian pada Kecamatan Ujung Berung dan Kecamatan Kiaracondong. GRAFIK DATA PERBANDINGAN NILAI STANDAR KEPATUHAN PELAYANAN PUBLIK VERSI OMBUSMAN RI DENGAN KECAMATAN UJUNG BERUNG DAN KECAMATAN KIARA CONDONG 870 860 850 840 830 Capaian

820

Target

810 800 790 780 770 Kecamatan Gedebage

Capaian

Kecamatan Ujungberung Kecamatan Kiaracondong

kinerja sasaran 1 didukung oleh program peningkatan peran

kecamatan dan kelurahan dan program penunjang (non urusan) diantaranya program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan disiplin aparatur, program optimalisasi pemanfaatan tekhnologi informasi, program pembinaan dan pengembangan aparatur, program peningkatan peran kecamatan dan

kelurahan

dengan

kegiatan

fasilitasi

peningkatan

pelayanan

kepada

masyarakat. Adapun output program ini adalah peningkatan peran kecamatan dan kelurahan dan kegiatan tersebut antara lain terfasilitasinya kegiatan sosialisasi tertib administrasi kependudukan, operasi yustisi, pemutakhiran data

52


penduduk dan terlaksananya e-KTP di kecamatan Gedebage, dimana output tersebut menunjang pencapaian kinerja sasaran. Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut : TABEL 3.16 PROGRAM, KEGIATAN, ANGGARAN DAN OUTPUT YANG DIHASILKAN

PROGRAM

KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

REALISASI ANGGARAN

OUTPUT

MENUNJANG/ KURANG

%

1

2

3

4

5

6

7

8

I

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

NO

1

2

3

4

5 6

7

8

8.886.400.000 Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan Dinas Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis kantor Penyediaan barang cetak dan penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi / penerangan Listrik Penyediaan peralatan kantor

154.209.400

127.328.607

16.826.400

12.772.500

148.400,000

147.200.000

7.700.000

7.700.000

73.650.000

73.584.500

70.830.000

70.790.000

32.294.600

32.294.600

932.050,000

910.341.080

53

Tersedianya dana un jasa komunikasi listrik, air internet Tersedianya dana un perpanjang STNK , Asuransi

Sangat menunjang

Tersedianya jasa kebersihan kantor Tersedianya dana untuk perbaikan peralatan kerja Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetak dan penggandaan

Sangat menunjang

Tersedianya instalasi listrik dan lampu

Sangat menunjang

Tersidianya ATK

Sangat menunjang

82,6

Sangat menunjang 76

99,2

Sangat menunjang 100 Sangat menunjang Sangat menunjang

99,9

99,9

100

97,67


9

Penyediaan Peralatan Rumah tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang – undangan Penyedia Makan dan Minuman

10

11

12

II

Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

87.071.550

-

-

179,288.000

179.247.850

52.000.000

52.000.000

-

-

22.100,000

18.025.000

Tersedianya Alat Rumah Tangga

98.47

-

-

Tersedia Mamin

Sangat menunjang

Tersedianya Perjalanan dinas

Sangat menunjang

-

-

-

99,9

100

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1

Pembangunan Gedung kantor

2

Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor

3

4

Pengadaan Mebelair

5

Pemeliharaan Rutin / berkala Rumah Dinas Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung kantor

6

7

III

88.423.000

1.100.280.000

1.088.778.220

207.950,000

197.510,000

39.390.000

39.390.000

419.712.500

414.221.400 1.907.912.000

2.051.350,000. 000

Tersedianya kendaraan operasional

Sangat menunjang

Tersedianya perlangkapa n gedung kantor , komputer/pc , printer dsb Tersedianya Perangkat mebelair Tersedianya pemeliharaa n Rumah Dinas Tersedianya pemeliharaa n service kendaraan operasional

Sangat menunjang

Tersedianya pemeliharaa n Rutin/Berkal a Gedung Kantor

Sangat menunjang

Tersedianya Pakaian Dinas Tersedianya

Sangat menunjang

81,56

98,95

Sangat menunjang

94,98

99,3 Sangat menunjang 98,69

93,01

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1

Pengadaan Pakaian Dinas

56.750.000

56.200.000

2

Pakaian

28.950.000

26.400.000

54

99 91


Khusus hari2 Tertentu

Pakaian Khusus Harihari Tertentu

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1

IV

Pembinaan Kinerja Aparatur

1

2

3

4

79.880.000

Tersedianya Pembinaan Kinerja Aparatur

Sangat menunjang

Sangat menunjang

12.500.000

Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD

Tersedianya Peningkatan perekonomia n masyarakat Kecamatan dan Kelurahan Tersedianya Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan kemasyaraka tan Kecamatan dan Kelurahan Tersedianya Infrastruktur dan Lingkunga Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Tersedianya

Sangat menunjang

99,97

Program Paningkatan Pengembang an sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1

V

79.900.000

Penyusunan lapaoran capaian Kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD

12.500.000

100

Program Peningkatan Perekonomia n Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan Fasilitasi peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakat an Kecamatan dan Kelurahan

Peningkatan Infrasutuktur dan Lingkunga Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Peningkatan

190.010.000

751.153.000

189.304.100

745.410.000

1.081.712.500

1.077.386.990

92.125.000

92.125.000

55

99,63

Sangat menunjang

99,24

Sangat menunjang 99,60

Sangat

100


Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kacamatan 5

6

Fasilitas Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada masyarakat

820.370.600

815.738,590

114.475.000

114.425.000

Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kacamatan Tersedianya Peningkatan Pemerintaha n Umum Kecamatan dan Kelurahan Tersedianya Peningkatan Pelayanan Kepada masyarakat

menunjang

Sangat menunjang 99,44

Sangat menunjang

99

Keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut: Faktor Pendukung : 1. Adanya pembagian tugas dari masing-masing aparatur; 2. Sarana gedung yang sudah memadai; Faktor Penghambat : 1. Prasarana yang belum memadai; 2. Kurangnya jumlah SDM dalam melaksanakan tugas; 3. Latar belakang pendidikan SDM belum sesuai dengan job description; Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran meningkatnya pelayanan publik, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut : 1. Melengkapi prasarana yang masih kurang; 2. Mengajukan permohonan penambahan personil untuk Kecamatan Gedebage; 3. Mengikutsertakan

SDM

dalam

pelatihan-pelatihan

profesional dalam pelaksanaan tugas;

56

dalam

meningkatkan


Sasaran 2 Meningkatakan Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini: TABEL 3.17 ANALISIS PENCAPAIAN SASARAN 2 MENINGKATNYA KINERJA PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN KECAMATAN

NO

1

2

3

4

5 6

INDIKATOR KINERJA Prosentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu Presentase waktu pelayanan administrasi umum lainnya tepat Prosentase Kelurahan yang memenuhi stndart kreteria baik Presentase RW Juara Presentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif Rasio anggota Linmas

TAHUN 2014 SATUAN

TAHUN 2018

TARGET

REALISASI

%

TARGET

%

%

75,42

80

106,07

98

129,93

%

70

70

100

98

140

%

25

25

100

100

100

%

75

80

106,66

90

112,5

%

70

70

100

70

100

Rasio

1,1:1

1,1:1

100

1,1:2

1,1:2

57


Sasaran meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan Kecamatan dapat dilihat dari 6 (enam) indikator, sebagai berikut : 1. Prosentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu; 2. Prosentase waktu pelayanan administrasi umum lainnya tepat waktu; 3. Prosentase Kelurahan yang memenuhi standart kriteria baik; 4. Prosentase Rw Juara; 5. Prosentase lembaga Kemasyarakatan Aktif; 6. Rasio Anggota linmas; Capain

kinerja

nyata

indikator

prosentase

pelayanan

administrasi

kependudukan tepat waktu adalah sebesar 80% dari target sebesar 75,42% atau yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2014, sehingga presentase capaian kinerja adalah 116,66% atau melebihi dari target yang diperjanjikan. Capaian ini tidak dapat dibandingkan dari capaian tahun sebelumnya karena tahun sebelumnya tidak dilakukan pengukuran. Tahun 2014 adalah tahun pertama Renstra, capaian 2014 sebesar 116,66% bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Kecamatan maka capaian kinerja mancapai

129,93%. Data penunjang capaian

kinerja indikator prosentase

pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu yang diperoleh dari Kasi Pelayanan Kecamatan Gedebagesebagaimana tabel berikut : TABEL 3.18 DATA PROSENTASE PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TEPAT WAKTU TAHUN 2014

BULAN

KTP TEPAT WAKTU

KTP TIDAK TEPAT WAKTU

KTP YANG DILAYANI

% KTP TEPAT WAKTU

KK TEPAT WAKTU

KK TIDAK TEPAT WAKTU

KK YANG DILAYANI

% KK TEPAT WAKTU

1

2

3

4 = 2+3

5= 2/4*100%

6

7

8= 6+7

9= 6/8*100%

JAN

174

0

174

100

174

0

174

100

FEB

229

0

229

100

229

0

229

100

MAR

168

0

168

100

168

0

168

100

58


APR

228

0

228

100

143

0

143

100

MEI

171

0

171

100

171

0

171

100

JUN

212

0

212

100

237

0

237

100

JUL

134

0

134

100

133

0

133

100

AGU

235

0

235

100

235

0

235

100

SEP

215

0

223

100

215

0

215

100

OKT

223

0

239

100

223

0

223

100

NOV

239

0

247

100

239

0

239

100

DES

247

0

247

100

247

0

247

100

JUMLAH

2475

0

2475

100%

2414

100%

2466

98,30%

Berdasarkan data diatas, maka dapat diambil kesimpulan : a. Jumlah

pelayanan

administrasi

kependudukan

yang

dilayani

oleh

Kecamatan Gedebage adalah sebanyak 4155 yang terdiri dari dari pelayanan administrasi kependudukan

KTP (Kartu Tanda Penduduk)

sebanyak 1764 yang dilayani 2391 administrasi kependudukan KK (Kartu Keluarga) yang dilayani. Dari hasil tersebut didapat 1732 KTP yang dilayani dengan tepat waktu dan 41 tidak tepat waktu. Hasil tersebut memeperlihatkan bahwa masih terdapat sekitar 1,76% pelayanan yang tidak tepat waktu. Hal ini dikarenakan masih ada beberapa kendala yang dihadapi untuk pelayanan administrasi kependudukan KTP dan KK, diantaranya seperti kesalahan dalam pencetakan KTP atau KK yang ahkirnya mengakibatkan pencetakan ulang KTP dan KK tersebut dan membuat waktu pelayanan menjadi tidak tepat waktu. Standar untuk pelayanan KTP biasanya waktu maksimal pelayanan adalah 7 hari kerja dan untuk KK adalah 14 hari kerja. Karena adanya kesalahan dalam pencetakan, waktu pelayanan menjadi lebih lama dari waktu standar. Adapun solusi untuk meningkatkan pelayanan KTP dan KK tepat waktu adalah mengurangi kesalahan dalam pencetakan ulang KTP dan KK tepat waktu denga mengurangi kesalahan dalam pencetakan ulang KTP dan KK dengan cara pembinaan kepada Operator Pelayanan yang mencetak KTP

59


dan KK agar tidak terjadi lagi kesalahan dalam pencetakan KTP dan KK. Dan menginformaskan kepada warga melalui website Kecamatan Gedebage , dengan menampilkan KTP dan KK yang sudah akan dicetak, lalu warga tersebut memberikan koreksi apalah hasil KTP atau KK tersebut sudah benar dan siap akan dicetak. Langkah ini akan meminimalisir kesalahan dalam pencetakan KTP dan KK tersebut. b. Jumlah

pelayanan

Kecamatan

administrasi

Gedebage

adalah

kependudukan sebanyak

4285

yang

dilayani

dengan

oleh

persentase

keseluruhan pelayanan tepat waktu sebesar 98,05%, yang terdiri dari pelayanan administrasi kependudukan KTP (Kartu Tanda Pendudukan) sebanyak 1819 yang dilayani dan 2466 administrasi kependudukan KK (Kartu Keluarga) yang dilayani. Dari hasil tersebut didapat data, 1779 KTP yang dilayani dengan tepat waktu dan 40 KTP yang tidak tepat waktu. Lalu untuk administrasi kependudukan KK didapatkan hasil 2424 yang dilayani tepat waktu dan 42 KK yang dilayani tidak tepat waktu, hal ini di karenakan kecamatan Gedebage sudah memiliki website dapat diakses oleh seluruh warga masyarakat Kecamatan Gedebage yang sedang membuat KTP atau KK apakah KTP atau KK tersebut sudah selesai atau belum. Faktor pendukung inilah yang membuat hasil pelayanan yang ada di Kecamatan Gedebage dalam hal pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu memiliki kategori baik. Solusi

untuk

mempertahankan

dan

meningkatkan

administrasi

kependudukan tepat waktu adalah dengan cara menambahkan aplikasi baru kedalam website yang sudah ada untuk meminimalisir atau bahkan tidak ada lagi pelayanan administrasi kependudukan yang tidak tepat waktu.

60


TABEL 3.19 DATA PERBANDINGAN PRESENTASE WAKTU PELAYANAN ADM. UMUM LAINNYATEPAT WAKTU DENGAN KECAMATAN RANCASARI & UJUNG BERUNG NO.

NAMA KECAMATAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

1

Kecamatan Gedebage

70.00

97.93

139.90 %

2

Kecamatan Rancasari

60.00

70.00

116.66 %

3


60.00

60.00

100%

GRAFIK DATA PERBANDINGAN PRESENTASE WAKTU PELAYANAN ADM. UMUM LAINNYATEPAT WAKTU DENGAN KECAMATAN RANCASARI & UJUNG BERUNG 120

100

80 Target

60

Realisasi 40

20

0 Kecamatan Gedebage

Kecamatan Rancasari


Capaian kinerja nyata indikator prosentase waktu pelayanan administrasi umumnya lainnya tepat waktu adalah 89,94% dari target awal 75% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2014, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 116,66% atau melebihi/sesuai/tidak mencapai target yang dijanjikan.

Capain

ini

tidak

dapat

dibandingkan 61

dengan

capaian

tahun


sebelumnya karena tahun lalu tidak dilakukan pengukuran. Tahun 2014 adalah tahun pertama Renstra, capaian tahun 2014 sebesar 116,66% bila dibandingkan dengan target terakhir Renstra Kecamatan maka capaian kinerjanya harus mencapai 77%. TABEL 3.20 DATA PROSENTASE WAKTU PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM LAINNYA TEPAT WAKTU

JENIS PELAYANAN

NO 1 2 3 4 5

Legalisasi Keterangan tdk mampu Surat Keterangan Miskin Domisili Perusahaan Domisili Kelembagaan Rata - rata

JUMLAH PELAYANAN

PELAYANAN TEPAT WAKTU

56

56

PELAYANAN TIDAK TEPAT WAKTU -

596

596

-

100

239

239

-

100

50

50

-

100

10

10

-

100

PROSENTASE (%) 100

500

Capaian kinerja indikator prosentase waktu pelayanan administrasi umum lainnya tepat waktu sebesar 116,66% lebih baik/sama/lebih rendah dari capaian rata-rata kota Bandung, dan bila dibandingkan dengan Kecamatan Rancasari capaian lebih tinggi hal ini disebabkan target lebih tinggi dari target Kecamatan Gedebage. Berdasarkan data diatas, maka dapat diambil satu kesimpulan : a. Jumlah

Pelayanan

Administrasi

umum

lainnya

Kecamatan Gedebage adalah sebanyak 3247

yang

dilayani

oleh

yang terdiri dari pelayanan

administarsi umum tepat waktu adalah sebanyak 3238 dan sebanyak 9 pelayanan yang yang dilayani tidak tepat waktu. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa masih terdapat sekitar 2,07% dari 62


keseluruhan pelayanan yang ada di Kecamatan Gedebage, pelayanan domisili perusahaan perusahaan adalah pelayanan administrasi yang tidak tepat waktu dibanding pelayanan lainnya. Hal ini masih ada beberapa kendala yang dihadapi untuk pelayanan administrasi Domisili Perusahaan, diantaranya seperti masih kurang petugas lapangan di kecamatan untuk mengecek langsung ke lapangan yang menjadi salah satu syarat dikeluarkannya Domisili Perusahaan, yang mengakibatkan pelayanan administrasi domisili perusahaan jadi tidak tepat waktu. Solusinya

untuk

meningkatkan

pelayanan

administrasi

Domisili

Perusahaan agar tepat waktu adalah dengan cara menambah jumlah petugas yang bertugas untuk mengecek lapangan. Agar tidak terjadi keterlambatan dalam pembuatan administrasi umum tentang Domisili Perusahaan. b. Jumlah pelayanan administrasi umumnya lainnya yang dilayani oleh Kecamatan Gedebage terdiri dari 5 jenis diantaranya adalah legalisasi, Keterangan tidak mampu, surat keterangan miskin, SKCK (hanya ada di kelurahan dan itu pun jarang sekali) dan Domisili Perusahaan. Dari data diatas didapat hasil bahwa pelayanan dilayani dengan tepat waktu diantaranya adalah legalisasi, surat keterangan miskin dan SKCK. Ini menunjukan bahwa pelayanan administrasi umum lainnya, hal ini dikarenakan petugas di Kecamatan Gedebage yang melayani tanggap, sigap, jujur dan transparan dalam menindaklanjuti surat permohonan pelayanan kepada masyarakat. Solusi untuk mempertahankan dan meningkatkan pelayanan umum lainnya adalah terus memberikan himbauan kepada petugas pelayanan di Kecamatan Gedebage agar selalu memberikan pelayanan terbaik bagi warga masyarakat.

63


TABEL 3.21 DATA PERBANDINGAN PROSENTASE WAKTU PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM LAINYA TEPAT WAKTU NO

NAMA KECAMATAN

TARGET

REALISASI

PROSENTASE

1.

Gedebage

60

70

116,66

2.

Mandalajati

60

80

133,33

Capain kinerja nyata indikator prosentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik adalah sebesar 25% dari target sebesar 25% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2014, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100% atau sesuai mencapai target yang diperjanjian. Capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena tahun sebelumnya tidak dilakukan pengukuran capaian indikator prosentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik. Tahun 2014 adalah tahun pertama Renstra, capaian tahun 2014 sebesar 100% bila dibandingkan dengan target ahkir RenstraKecamatan maka capaian kinerjanya mencapai 25%. Data penunjang capaian kinerja indikator prosentase Kelurahan yang diperoleh dari Sekretaris Kecamatan tabel sebagai berikut : Analisis Pecapaian Indikator Presentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik Capaian kinerja nyata indikator presentase kelurahan yang memenuhi standart kriteria baik adalah sebesar 33,33 targetnya sebesar 33,33 yang direncanakan adalah perjanjian kinerja tahun 2014, sehingga persentase capaian kinerja adalah 100% atau sama sekali dengan target yang dijanjikan. Tahun 2014 adalah tahun pertama renstra, capaian tahun 2014 sebesar :

64


TABEL 3.22 DATA PROSENTASE KELURAHAN YANG MEMENUHI STANDAR KRITERIA BAIK KELURAHAN NO

KRITERIA

CISARANTEN KIDUL

CIMINCRANG

RANCABOLANG

RANCANUMPANG

Menyampaiakan minimal 1

75% dari seluruh laporan



































x









0

0

0

rutin tepat waktu Menuntaskan dan atau turut serta membantu 2

penuntasan minimal 75% dari keluhan masyarakat dalam pelayanan administratif

3 4

Rasio Sumur Resapan min 1:2 baik Rasio Lubang Biopori min 1:1 baik Kerb telah dicat warna

5

hitam dan putih tidak

x

pudar pada triwulan 3 Terpeliharanya / tidak 6

ada rumput liar / gulma yang mencolok setiap



triwulan Jumlah Kelurahan yang memenuhi kreteria baik

Presentase Kelurahan Berstandar baik =

1

x 100%

= 25 %

Berdasarkan Data diatas, maka dapat diambil satu kesimpulan : 65


a. Kelurahan yang memenuhi kriteria baik dilihat dari data diatas adalah untuk

kelurahan

Rancanumpang,

karena

kelurahan

rancanumpang

memenuhi kreteria untuk menjadi kelurahan terbaik, hal ini dikarenakan kedua

kelurahan

tersebut

masih

belum

memenuhi

semua

kriteria

kelurahan baik. Kriteria yang belum dipenuhi kedua kelurahan tersebut adalah tentang terpeliharanya/tidak ada rumput liar/gulma yang mencolok setiap triwulan. Penyebab tidak terpenuhinya kriteria tentang terpeliharanya/tidak ada ada rumput liar/gulma yang mencolok disetiap triwulan, karena masih adanya beberapa wilayah yang sulit terjangkau untuk dibersihkan terutama di sepanjang pematang sawah dan sungai. Wilayah geografis Kecamatan Gedebage adalah wilayah yang pengembangan dimana masih terdapat daerah persawahan dan tanah kosong/kebun dengan tanpa dibersihkan oleh pemiliknya. Begitu juga dengan peralatan yang masih kurang memadai serta petugas kebersihan yang masih diperlukan lebih banyak lagi. Solusi untuk menangani permasalahan pada kedua kelurahan tersebut adalah dengan cara menambah petugas yang memiliki keahlian dalam hal tersebut diatas, agar rumput liar/gulma tidak tumbuh lagi. Lingkungan menjadi bersih, caang dan enak dilihat dan salah satu kriteria baik. Capaian kinerja indikator Presentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik tahun 2014 adalah 100% sama dengan capaian Kecamatan Gedebage dan masalah keluhan 30 kecamatan mencapai nilai 100%. Solusi menangani permasalahan pada kedua kelurahan tersebut adalah dengan cara menambah petugas yang dimiliki keahlian dalam hal tersebut, agar tahun yang akan datang, kedua kelurahan bisa menjadi kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik. Capaian kinerja Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik pada tahun 2014 adalah 100% sama dengan capaian Kecamatan Sukasari dengan Nilai 100 diatas rata-rata dan Cibeunying Kidul 83.33 bila dibandingkan dengan keduanya

66


cukup signifikan sedangkan yang terkecil yaitu kecamatan Gedebage dan kecamatan Panyileukan sama di bawah rata-rata. TABEL 3.23 DATA PERBANDINGAN KELUHAN/PENGADUAN PER-KECAMATAN KOTA BANDUNG TAHUN 2014 NO

NAMA KECAMATAN

CAPAIAN (%)

1

Kec. Sukasari

100

2

Kec. Sukajadi

100

3

Kec. Cicendo

100

4

Kec. Andir

100

5

Kec. Cidadap

100

6

Kec. Coblong

100

7

Kec. Bandung Wetan

100

8

Kec. Sumur Bandung

100

9

Kec. Astanaanyar

100

10

Kec. Bojongloa Kaler

100

11

Kec. Babakan Ciparay

100

12

Kec. Bojongloa Kidul

100

13

Kec. Bandung Kulon

100

14

Kec. Regol

100

15

Kec. Lengkong

100

16

Kec. Batununggal

100

17

Kec. Bandung Kidul

100

18

Kec. Kiaracondong

100

19

Kec. Cibeunying Kidul

100

20

Kec. Cibeunying Kaler

100

21

Kec. Antapani

100

22

Kec. Cinambo

100

23

Kec. Mandalajati

100

24

Kec. Arcamanik

100

67

KETERANGAN


25

Kec. Ujung Berung

100

26

Kec. Cibiru

100

27

Kec. Buahbatu

100

28

Kec. Rancasari

100

29

Kec. Gedebage

100

30

Kec. Panyileukan

100

Capain Kinerja nyata Indikator Prosentase RW Juara adalah sebesar 25% dari target sebesar 25% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2014. Tahun 2014 adalah tahun pertama Renstra, capaian tahun 2014 sebesar 100% bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Kecamatan maka capaian kinerja indikator prosentase RW juara yang diperoleh dari lurah sebagaimana tabel berikut ini : TABEL 3.24 DATA PROSENTASE RW JUARA

NO

NAMA KELURAHAN

JUMLAH RW

CAPAIAN RW JUARA

%

8

3

37,5

14

5

35,7

1


2

Kelurahan Cisarantel Kidul

3

Kelurahan rancabolang

9

3

33,3

4


8

5

50

39

15

156,5

Capaian

Capaian Kinerja indikator prosentase RW juara sebesar 156,5 bila dibandingkan dengan Kecamatan Mandalajati tersebut kemungkinan capaian target juara lebih rendah.

68


TABEL 3.25 DATA PERBANDINGAN PRESENTASE RW JUARA

NO

NAMA KECAMATAN

1

Mandalajati

2

Gedebage

TARGET

REALISASI

PROSENTASE (%)

30,77

30,77

100

50

25

50

Capaian kerja nyata indikator prosentase lembaga kemasyarakatan aktif adalah sebesar 46,66% dibandingkan dengan target akhir Renstra Kecamatan maka capaian kinerja mencapai 46,66%. Data penunjang capaian kinerja indikator ini pada tahun lalu tidak dilakukan pengukuran. Presentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif yang diperoleh dari lurah sebagaimana tabel berikutnya : TABEL 3.26 DATA PROSENTASE LEMBAGA AKTIF NO

NAMA KELURAHAN

JUMLAH LK

CAPAIAN RW JUARA

%

1.


3

1

33,33

2.

Kelurahan Cisaratel Kidul

3

2

66,66

3.


3

1

33,33

4.


3

2

66,66

5.

Kecamatan Gedebage

3

1

33,33

15

7

46,66

Capaian

Capaian kinerja indikator prosentase Lembaga Kemasyarakatan aktif sebesar 46,66 dan bila dibandingkan dengan Kecamatan Mandalajati tersebut lebih rendah. 69


TABEL 3.27 DATA PERBANDINGAN PROSENTASE LEMBAGA KEMASYARAKATAN AKTIF

No.

Nama Kecamatan

1.

Mandalajati

2.

Gedebage

Target

Realisasi

Prosentase (%)

46,66

46,66

100

Capaian kerja nyata indikator rasio Linmas adalah sebesar 1:2:1 dari target 1:1:1 yang direncanakan dalama Perjanjian Kinerja tahun 2014, sehingga persentase capaian kinerja adalah 1:4:1 atau melebihi capaian target yang diperjanjikan. Capaian tidak dapat dibandingkan dengan tahun lalu. Tahun 2014 adalah tahun pertama Renstra, capaian tahun 2014 102% bila dibandingkan dengan target akhir RenstraKecamatan maka capaian kinerja mencapai 46,66%. Data penunjang capaian kinerja indikator rasio anggota Linmas yang diperoleh dari keamanan dan ketertiban Kecamatan Gedebage sebagaimana tabel berikutnya : TABEL 3.28 DATA RASIO ANGGOTA LINMAS

NO

NAMA KELURAHAN

JUMLAH RT

JUMLAH LINMAS

RASIO

1

Kelurahan cimincrang

31

31

100

2

Kelurahan Cisaranten Kidul

75

75

100

3


38

38

100

4


36

36

100

180

180

100

Capaian

Capaian Kinerja Indikator Rasio anggota Linmas 100 lebih baik dari capaian

70


rata-rata kota Bandung 100,4 dan bila dibandingkan Mandalajati lebih tinggi. TABEL 3.29 DATA PERBANDINGAN RASIO ANGGOTA LINMAS

NO.

NAMA KECAMATAN

TARGET

REALISASI

PROSENTASE

1

Mandajati

1,2

1,23

102,50

2

Gedebage

1,0

1,1

100

Capaian kinerja sasaran meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan Kecamatan didukung oleh program peningkatan peran Kecamatan dan Kelurahan dengan kegiatan Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat

Kecamatan

dan

Kelurahan,

Peningkatan

Infrastruktur

dan

Lingkungan Hidup tingkat Kecamatan dan Kelurahan, Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup tingkat Kecamatan dan Kelurahan, Peningkatan Kualitas Penangan Ketentraman dan Ketertiban tingkat Kecamatan dan Kelurahan, Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan, Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat. Output program dan kegiatan tersebut antara lain fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan (tersedianya data potensi ekonomi bidang non formal), Peningkatan Kualitas Kehidupan kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan (Kegiatan RBM, Kegiatan Ormas dan lembaga masyarakat), Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan tingkat Kecamatan dan Kelurahan (Penanaman Tanaman Hijau, pengecetan Peningkatan

Birm,

pemberian

Kualitas

pot

Penanganan

disepanjang

jalan,

dan Ketertiban

petugas

kebersihan),

tingkat Kecamatan

dan

Kelurahan (penertiban PKL, perekrutan tenaga linmas), Fasilitas Pemerintahan Umum

Kecamatan

dan

Kelurahan

(lomba

kinerja

Kelurahan,

penertiban

administrasi kepengurusan RW/RT) dan Fasilitasi pelayanan kepada masyarakat (sosialisasi

perda

kependudukan)

dimana

output

menunjang/kurang menunjang pencapaian kinerja sasaran.

71

tersebut

apakah


Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini : TABEL 3.30 PROGRAM, KEGIATAN, PAGU, REALISASI ANGGARAN OUTPUT SERTA DAMPAK

NO 1

PROGRAM

KEGIATAN

PAGU

REALISASI

ANGGARAN

ANGGARAN

190.100.000

189.304.100

OUTPUT

DAMPAK BAIK / KURANG

Program

Fasilitasi

Tersedianya

Peningkata

Peninkatan

data potensi

n Peran

Perkonomian

ekkonomi

Kecamatan

Masyarakat

bidang

dan

Kecamatan

usaha non

Kelurahan

dan

formal

Baik

Kelurahan 2

Peningkatan

751.153.000

745.410.000

Kegiatan

Kualitas

RBM, Ormas

kehidupan

dan lembaga

Kemasyaraka

masyarakat

Baik

tan Kecamatan dan Kelurahan 3

Peningkatan

1.081.721.500

1.077.386.990

Pemberian

Infrastruktur

pot di pinggir

dan

jalan,

lingkungan

penanaman

hidup tingkat

tanaman

Kecamatan

hijau dan

dan

pengecetan

Kelurahan

birm , tenaga

72

Baik


NO

PROGRAM

KEGIATAN

PAGU

REALISASI

ANGGARAN

ANGGARAN

OUTPUT

DAMPAK BAIK / KURANG

kebersihan 4

Peningkatan

92.125.000

92.125.000

Penertiban

Kualitas

PKL ,

Penanganan

Perekrutan

Ketrentraman

Linmas

Baik

dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 5

Fasilitasi

1.999.200.000

1.119.688.131

Lomba

Peningkatan

kinerja

Pemerintahan

penertiban

Umum

administrasi

Kecamatan

kepengurusa

dan

n RW

Baik

Kelurahan 5

Peningkatan

114.475.000

114.475.000

Sosialisasi

Pelayanan

Perda

kepada

Kependuduk

masyarakat

an

Baik

Keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran meningkatkan kinerja penyelenggara

tugas

umum

Pemerintahan

pendukung dan penghambat sebagai berikut : Faktor Pendukung : 1. Dana yang cukup memadai; 73

Kecamatan

disebabkan

faktor


2. Sarana yang cukup untuk mendukung pelayanan kependudukan dan umum; Faktor Penghambat : 1. Sosial Budaya masyarakat, selama ini, masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari Kelurahan/Kecamatan yang mempunyai aktifitas tinggi terutama didaerah perumahan masih banyak menggunakan jasa orang lain/calo untuk membuat misalnya KTP/KK, dsb yang mana pelayanan terhadap masyarakat gratis sementara menggunakan jasa org lain/calo dikenakan pengeluaran biaya; 2. Kurang kesadaran masyarakat menengah ke atas untuk mau berpartisipasi dalam pelayanan gratis yang sudah dicanangkan oleh Pemerintah Kota Bandung, Pihak Kecamatan maupun Kelurahan; 3. Kurangnya data dalam pembuatan persyaratan saat masyarakat mengajukan persyaratan berkas-berkas dan kurang sadarnya masyarakat terhadap datadata untuk pentingnya kelengkapan dokumen agar memudahkan dan mempercepat serta kelancaran pengurusan; 4. Sulitnya kesadaran masyarakat untuk memahami keamanan, keteriban PKL dan

ketertiban

lingkungan

dan

sulitnya

mencari

anggota

Linmas

di

Lingkungan masayarakat; Untuk meningkatkan

capaian

kinerja sasaran

meningkatnya kinerja

penyelenggaraan tugas umum pemerintahan Kecamatan, berdasarkan hasil evaluasi

dan

analisis

tersebut

diatas,

maka

dimasa

yang

akan

datang

direkomendasikan/solusi perbaikan tersebut : 1. Melakukan sosisaliasi kepada masyarakat baik melalui sosialisasi langsung, liflet dengan memberikan masukan tentang undang-undang pelayanan dan tidak dipungutnya biaya administrasi. 2. Melakukan pembinaan dan sosialisasi untuk selalu aktif dan membantu tentang persyaratan pemberkasan agar memudahkan dan memperlancar pelayanan. 3. Mampu memberikan solusi pada pelayanan yang mana masyarakat

74


menghadapi kesulitan/kendala serta mempercepat proses pelayanan itu sendiri. 4. Melakukan pembinaan dan komunikatif kepada anggota linmas dan diadakan ronda karena akan menjaga keamanan dan ketertiban itu sendiri.

Sasaran 3 Meningkatnya kapasitas dan Akutabilias Kinerja Kecamatan Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini: TABEL 3.31 ANALISIS PENCAPAIAN SASARAN 3 MENINGKATNYA KAPASITAS DAN AKUTABILITAS KINERJA KECAMATAN

NO

1 2

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

Nilai AKIP Kecamatan Prosentase Temuan BPK / Inspektorat di tindaklanjuti

TAHUN 2014 TARGET REALISASI

%

TAHUN 2018

%

Nilai

50

55

110

75

68,18

%

100

100

100

100

100

Rata-rata capaian kerja

210

168,18

Sasaran meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kecamatan dapat dilihat dari 2 (dua) indikator, sebagai berikut: 1. Nilai AKIP Kecamatan 2. Prosentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti Capaian kinerja nyata indikator Nilai AKIP Kecamatan adalah sebesar 55 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2014, sehingga prosentase 75


capaian kinerja adalah 110% atau melebihi target yang diperjanjikan. Capaian ini lebih baik dari capaian tahun sebelumnya untuk meningkat 10 point. Tahun 2014 adalah tahun pertama Renstra, capaian tahun 2014 sebesar 110% bila dibandingkan dengan target akhir RenstraKecamatan maka capaian kinerja indikator Nilai AKIP Kecamatan yang diperoleh dari Pemerintah Kota Bandung. Capaian kinerja indikator Nilai Akip Kecamatan sebesar 110% lebih baik/sama/lebih rendah dari capaian tersebut lebih tinggi/lebih rendah. TABEL 3.32 DATA PERBANDING NILAI AKIP KECAMATAN NO.

NAMA KECAMATAN

TARGET

REALISASI

PROSENTASE

1

Gedebage

50

55

110

2

Mandalajati

50

55

110

Capaian kinerja nyata indikator proesentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti adalah sebesar 100% dari target sebesar 100% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2014, sehingga prosentase capaian kinerjanya adalah 100% atau sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2014 adalah tahun pertama Renstra, capaian tahun 2014 sebesar 100% bila dibandingkan dengan target ahkir Renstra Kecamatan maka capaian kinerjanya mencapai 100%. Data penunjang capaian kinerja indikator prosentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti yang diperoleh dari inspektorat kota Bandung sebagaimana tabel berikut :

76


TABEL 3.33 DATA NILAI PROSENTASE TEMUAN BPK / INSPEKTORAT YANG DITINDAKLANJUTI

NO

DATA HASIL TEMUAN

TINDALANJUTI

PROSENTASE

1

Diarahkan untuk membuat surat permohonan panambahan SDM untuk bendahara pembantu pengeluaran di Kelurahan

Dibuatkan surat kepada BKD Kota Bandung yang ditandatangani oleh camat

selesai

2

Aset Tanah yang ada di Kelurahan Cisaranten Kidul yang luasnya tidak sesuai dengan yang tertera

Dibuatkan surat dan dikirimkan ke bagian Asset Kota Bandung

selesai

3

Tanda terima pada pengadaan barang/kaos yang diberikan pada RW masih dianggap belum sesuai

Sudah di perbaiki sesuai dengan apa yang diminta

selesai

Capaian

kinerja

indikator

prosentase

temuan

BPK/Inspektorat

yang

ditindaklanjuti sebesar 100% sama dari capaian rata-rata kota Bandung dan bila dibandingkan dengan Kecamatan Mandalajati capaian tersebut diatas adalah sama. TABEL 3.34 DATA PERBANDINGAN PROSENTASE TEMUAN BPK / INSPEKTORAT YANG DITINDAKLANJUTI NO

NAMA KECAMATAN

TARGET

REALISASI

PROSENTASE (%)

1

Gedebage

100

100

100

2

Mandalajati

100

100

100

Capaian kinerja sasaran meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kecamatan didukung oleh program Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan Penyusunan Laporan Capaian

77


Kinerja dengan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun. Output dari program ini penyusunan laporan akhir tahun dan ikhtisar kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD : Tersedianya bahan Renstra, Renja, LAKIP dan Tapkin tersedianya laporan Keuangan Semesteran, penyusunan laporan pronogsis realisasi anggaran, penyusunan pelaporan ahkir tahun : tersedianya laporan keuangan, RKA, RKAP, DPA, DPAP dan dimana output tersebut sangat menunjang dalam capaian kinerja sasaran. TABEL 3.35 PROGRAM, KEGIATAN, PAGU, REALISASI ANGGARAN, OUTPUT SERTA DAMPAKNYA

NO. 1

PROGRAM

KEGIATAN

Peningkatan Pemabangu nan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan lapaoran capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD

Keberhasilan/kegagalan

PAGU ANGGARAN 12.500.000

pencapaian

REALISASI ANGGARAN 12.500.000

kinerja

OUTPUT Tersedia nya bahan Renstra, renja, lakip dan tapkin

sasaran

DAMPAK BAIK/ KURANG baik

meningkatnya

kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kecamatan disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut : Faktor Pendukung : 1. Anggaran yang cukup memadai; 2. Kerjasama yang baik antara aparat;

78


Faktor Penghambat : 1. Kurangnya SDM yang mengerti tentang Perencanaan dan Keuangan; 2. Kurangnya Pelatihan dalam Perencanaan; Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran meningkatnya kapasitas akuntabilitas kinerja Kecamatan, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut : 1. Mengajukan permohonan ke BKD untuk tambahan aparatur yang memiliki kemampuan dalam pengelolaan keuangan. 2. Meminimalisir temuan-temuan hasil pemeriksaan BPK/Insektorat dan memperbaiki kekurangan-kekurangannya. D. Akuntabilitas Keuangan Selama tahun 2014 pelaksana program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Gedebage Kota Bandung dianggarkan melalui Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung DPA Kecamatan Gedebage sebesar

Rp.12.986.400.000

dan

yang

terealisasi

anggaran

mencapai

Rp.12.618.019.550 atau dengan kondisi Belanja tersebut diserap sebesar 97,2%, dengan

data dikatakan tahun 2014 cukup baik kondisi anggaran adalah silpa

Rp.368.380.450 hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efesien. Adapun

rincian

pagu

dan

realisasi

anggaran

yang

terkait

dengan

pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Kecamatan Gedebage Kota Bandung pada tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut :

79


TABEL 3.36 RINCIAN PAGU DAN REALISASI ANGGARAN

NO. 1.

2.

MISI

PAGU ANGGARAN

Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima

REALISASI ANGGARAN

12.986.400.000

12.618.019.550

12.500.000

12.500.000

12.998.900.000

12.630.519.550

Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintahan Kecamatan Gedebage

%

97,2 %

100% 197,2%

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisiensi yang telah dilakukan oleh Kecamatan Gedebage Kota Bandung pada tahun 2014. Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap terhadap capaian Misi Kecamatan Gedebage Kota Bandung, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2014 sebagaimana tabel berikut : TABEL 3.37 EFEKTIFITAS ANGGARAN TERHADAP CAPAIAN MISI KECAMATAN GEDEBAGE KOTA BANDUNG TAHUN 2014

NO.

A.

KATEGORI

JUMLAH INDIKATOR

Misi 1

9

1


5

2

Sesuai Target

4

PRESENTASE CAPAIAN KINERJA

37,5 %

80

ANGGARAN REALISASI (RP.)

%

12,618.019.550

97,2%


3

B.


-

Misi 2 Melebihi/Melampaui Target

1

2

Sesuai Target

1

3


-

1

12,5%

12.500.000

100%

Pencapaian Misi pada Tahun 2014 merupakan akumulasi pencapaian kinerja tahun pertama Renstra 2013-2018, dengan demikian diuraikan pula capaian misi berdasarkan realisasi anggaran selama kurun waktu 1(satu) tahun sebagai berikut : TABEL 3.38 PENYERAPAN ANGGARAN PADA SETIAP MISI KECAMATAN GEDEBAGE KOTA BANDUNG 2014-2018 REALISASI ANGGARAN TAHUN KE-1

JUMLAH

% (DARI PAGU INDIKATIF)

NO.

MISI

PAGU INDIKATIF RENSTRA (Rp)

A.

Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima

12.973.900.000

12.618.019.550

355.880450

97,2%

Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintahan Kecamatan Gedebage yang Akutabel

12.500.000

12.500.000

12.500.000

100%

B.

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Kecamatan Gedebage Kota Bandung, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja misi organisasi.

81


Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kota Bandung dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki,

sehingga

Kecamatan

Gedebage

Kota

Bandung

telah

memperoleh

penghargaan yang diberikan oleh pimpinan maupun stakeholder atas prestasi yang dicapai, prestasi dan penghargaan selama kurun waktu 1(satu) tahun tersebut, sebagai berikut : TABEL 3.39 PRESTASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 – 2015

NO.

NAMA KEGIATAN

TINGKAT KEJUARAAN

1

Lomba Olah Raga Tradisional (Dogongan)

Kota Bandung

Juara 2

2

Lomba UKS (SMKN 6)

Kota Bandung

Juara 3

Kota Bandung

Juara 1

Kota Bandung

Juara 2

Kota Bandung

Juara 2

3 4 5 6

7

Lomba Kecamatan Sehat (cooking center) Lomba Pelaksanaan Kesrak terbaik Rancabolang Lomba Kelurahan/ Kelurahan Rancabolang Lomba Kecamatan Sehat (cooking center) Lomba Kelurahan Tingkat Kota Bandung

PRESTASI 2014

PRESTASI 2015

Propinsi Jawa Barat

Juara1

Kota Bandung

Juara 1

82

KETERANGAN


BAB IV PENUTUP Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Gedebage Kota

Bandung Tahun 2014 ini merupakan

pertanggung jawaban tertulis atas

penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Gedebage Kota Bandung Tahun 2014. Pembuatan LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKIP Kecamatan Gedebage

Kota Bandung

Tahun 2014 ini dapat

menggambarkan kinerja Kecamatan Gedebage Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja

sasaran,

juga

dilaporkan

analisis

kinerja

yang

mencerminkan

keberhasilan dan kegagalan. Dalam tahun 2013 Kecamatan Gedebage Kota Bandung menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut : -

Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 105% atau interpretasi memuaskan

-

Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100% atau interpretasi memuaskan

-

Sasaran 3 terdiri dari 6 indikator dengan nilai 100% atau interpretasi memuaskan Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran

Rp. 12.986.400.000 (Dua Belas Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan terealisasi dengan angka 12.618.019.550

83


(Dua Belas Milyar Enam Ratus Delapan Belas Juta Sembilan Belas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah) atau sebesar 97,8%, berdasarkan Pagu Anggaran maka Kecamatan Gedebage telah mewujudkan capaian kerja Kecamatan Gedebage Kota Bandung telah mengoptimalkan Anggaran sesuai dengan Visi dan Misi Kota Bandung.

Bandung,

Mei 2015

KEPALA SKPD,

Drs. H.BAMBANG SUKARDI,M.Si Pembina Tk.I

NIP.19671005 198903 1 008

84

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) SKPD Kecamatan Gedebage BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

Recommend Documents