LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2014 PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2014 PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA

KATA PENGANTAR Dengan mengucap puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah

mencurahkan

rahmat

dan

nikmat-Nya nikmat Nya

sehingga

kami

dapat

menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 dan Penetapan Kinerja Tahun 2015 Pengadilan Negeri Majalengka. Menindaklanjuti surat Panitera / Sekretaris Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor

:

W11.U/93/OT.02.1/I/2015

tanggal

12

Januari

2015,

Perihal

Penyampaian ian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Tahun 2014 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015, telah disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Tahun 2014 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015 201 ini sesuai dengan de Sistem Akuntabilitas Kinerja. Laporan ini berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan

oleh

Pengadilan

Negeri

Majalengka

tahun

2014. 201

Laporan

Akuntabilitas as Kinerja tahun 2014 201 ini meskipun jauh dari sempurna kiranya dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban capaian kinerja, laporan ini diharapkan menjadi sumber informasi yang cukup dan sebagai bahan penyusunan dan implementasi rencana kerja, rencana anggaran dan rencana strategis di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Majalengka, Majalengka serta berguna bagi semua pihak.

Majalengka, 31 Januari 2015 KETUA PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA

Page

i

TOHARI TAPSIRIN, SH.,MH. NIP. 195801291982031001

EXECUTIVE SUMMARY ( IKHTISAR EKSEKUTIF ) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2014 Pengadilan Negeri Majalengka, merupakan LAKIP dari Renstra tahun 20102014. Selain dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ), surat Panitera / Sekretaris Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor

:

W11.U/93/OT.02.1/I/2015

tanggal

12

Januari

2015,

Perihal

Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Tahun 2014 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015. Pengadilan Negeri Majalengka berupaya untuk mencapai bobot tertinggi dari LAKIP yang berdasarkan SAKIP, karena dengan mewujudkan LAKIP yang proporsional dan profesional semakin transparan dalam mempertanggungjawabkan kinerja Pengadilan Negeri Majalengka sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014. Dengan berakhirnya Tahun 2014, maka LAKIP Pengadilan Negeri Majalengka Tahun 2014, menyajikan informasi kinerja dari tahun sebelumnya berdasarkan data yang terekam oleh Tim LAKIP. Data kinerja yang menjadi ciri khas berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Majalengka disusun berdasarkan dan bersifat Laporan terhadap Pencapaian Kinerja, selama kurun waktu dari bulan Januari s/d Desember 2014 serta

perbandingan

penyelesaian

dengan

perkara

tahun

yang

sebelumnya,

menjadi

terutama

kewenangan

menyangkut

Pengadilan

Negeri

Majalengka. Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2015. Sebagai bentuk kesadaran dan mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan,

Pengadilan

Negeri

Majalengka

telah

menyusun

Laporan

Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014 dalam rangka mewujudkan Reformasi Peradilan dan meningkatkan kualitas

Page

“ MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN YANG AGUNG”.

ii

pelayanan publik terkait dengan visi dan misi Mahkamah Agung yaitu :

DAFTAR ISI PENGANTAR ...........................................................................................

i

EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF) .................................

ii

DAFTAR ISI..............................................................................................

iii

BAB I

PENDAHULUAN .......................................................................

1

A.

Latar Belakang ..................................................................

1

B.

Tugas dan Fungsi .............................................................

2

C.

Sistematika Penyajian .......................................................

11

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA ........................

1

A. Rencana Strategis Tahun 2010 - 2014 ..............................

12

B. Tujuan Dan Sasaran Strategis ...........................................

13

C. Program Utama dan Kegiatan Pokok .................................

14

D. Rencana Kerja Tahun 2014 ...............................................

18

E. Penetapan Kerja Tahun 2014 ............................................

19

AKUNTABILITAS KINERJA.......................................................

22

A. Pengukuran Kinerja............................................................

22

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja .............................................

24

C. Akuntabilitas Keuangan .....................................................

45

D. Akuntabilitas Kinerja Lainnya .............................................

47

BAB IV PENUTUP .................................................................................

52

A. Kesimpulan ........................................................................

52

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja .............................................

54

BAB III

Lampiran – Lampiran 1. Surat Keputusan Tim Kerja Penyusunan LAKIP 2014 2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Majalengka 3. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Majalengka

6. Penetapan Kinerja Tahun 2015

Page

5. Rencana Kerja Tahun 2015

iii

4. Rencana Strategis 2015 – 2019

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA TAHUN 2014

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan keinginan nyata pemerintah untuk melaksanakan good governance dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dalam suatu Pemerintahan yang baik salah satu hal yang disyaratkan adalah adanya / terselenggaranya Good Governance. Penegakan Hukum yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Majalengka tidak dapat terlepas dari birokrasi yang merupakan salah satu wahana dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Birokrasi bertugas mengelola pelayanan dan melaksanakan berbagai keputusan politik ke dalam berbagai kebijakan politik baik secara teknis maupun dalam kegiatan operasional. Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga para birokrat yang ada di Pengadilan Negeri Majalengka dapat mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance). Dalam rangka mewujudkan hal itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban

yang

tepat,

jelas,

terukur

dan

legitimate

sehingga

penyelenggaraan pemertintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa asas – asas umum penyelenggaraan Negara meliputi :

3. Asas Kepentingan Umum 4. Asas Keterbukaan

Halaman

2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

1

1. Asas Kepastian Hukum


5. Asas Proporsionalitas 6. Asas Profesionalitas Dan Asas Akuntabilitas.

Salah satu dari unsur pokok dari penjabaran sistem akuntabilitas adalah penyusunan Rencana Strategi (renstra) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan tupoksi, sehingga segala bentuk kegiatan dilaksanakan secara terencana dan terukur. Suatu perencanaan yang tidakstrategi sama halnya merencanakan suatu kegagalan yang tentunya hal tersebut tidak dikehendaki bersama.

B. TUGAS DAN FUNGSI Badan Peradilan sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

berdasarkan

Pancasila,

dengan

tugas

pokok

menerima,

memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan undang-undang, Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat 1 Undang- Undang Dasar pasca Amandemen). Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung R.I., Badanbadan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung R.I., (Peradilan Umum, PTUN, Peradilan Militer, Peradilan Negeri) serta Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945). 1. Tugas Pokok Pengadilan Negeri Majalengka sebagai salah satu badan peradilan di bawah Kekuasaan Mahkamah Agung RI mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya, dibidang:

Tentang Peradilan Umum.

Halaman

Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986

2

Hukum, perdata dan Pidana (Pasal 2 Undang - Undang No. 49 Tahun 2009


2. Fungsi a) Sebagai

pelayan

hukum

masyarakat

pencari

keadilan

pada

umumnya mengenai berbagai perkara / sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang - Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. b) Sebagai pelaksana hukum positif bagi masyarakat pencari keadilan pada umumnya di Kabupaten Majalengka. c) Memberikan kontribusi hukum terapan dalam upaya pembangunan hukum nasional.

C. ORGANISASI KEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA

DAN

KESEKRETARIATAN

Pengadilan Negeri Majalengka merupakan pengadilan tingkat pertama dengan Pengadilan Tinggi Bandung sebagai pengadilan tingkat banding berkedudukan di Jl. K.H. Abdul Halim No. 499 Majalengka yang merupakan

institusi peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI

sebagai pelaksana kekuasaan

kehakiman

yang

merdeka

untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Majalengka

sebagai

kawal

depan

(voorj

post)

Mahkamah Agung RI, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama dengan daerah hukum meliputi Kabupaten Majalengka. Adapun tugas pokok dan fungsi aparat Pengadilan Negeri Majalengka adalah sebagai berikut: 1. Ketua Pengadilan  Memimpin dan bertanggung jawab atas terselenggaranya tugas secara baik dan lancar.  Membuat perencanaan dan pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan kegiatan jangka pendek dan jangka panjang.  Membagi dan menetapkan tugas serta penanggung jawab kegiatan.  Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi

/ rapat dinas seluruh jajaran

Pengadilan Negeri Majalengka sebulan sekali.

Halaman

 Melaksanakan pertemuan berkala

3

keuangan rutin/ pembangunan.


 Menunjuk dan menetapkan tugas hakim / majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara.  Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para hakim maupun seluruh karyawan.  Memerintahkan, memimpin, dan mengawasi eksekusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  Melakukan

pengawasan

internal

terhadap

pejabat

peradilan,

keuangan dan material serta pengawasan eksternal terhadap notaris dan pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.  Menugaskan hakim untuk membina dan mengawasi bidang hukum tertentu  Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di bagian urusan keuangan.  Mengawasi pelaksanaan court kalender dengan ketentuan bahwa setiap perkara pada asasnya harus diputus dalam waktu 6 bulan dan melakukan pertemuan berkala dengan para hakim.  Melakukan pembinaan terhadap organisasi KORPRI, Dharmayukti Karini, IKAHI, PTWP, dan Koperasi.  Melakukan koordinasi antar sesama instansi di lingkungan penegak hukum dan bekerjasama dengan instansi-instansi lain serta dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah apabila diminta.  Memperhatikan keluhan-keluhan yang timbul dari masyarakat dan menanggapinya bila dipandang perlu. 2. Wakil Ketua Pengadilan  Membantu ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya, serta pengorganisasiannya.  Mewakili ketua bila berhalangan.  Menunjuk dan menetapkan hakim untuk memeriksa dan mengadili

penyitaan yang dimintakan oleh penyidik.

Halaman

 Menerima dan menandatangani penetapan izin / persetujuan

4

perkara-perkara tipiring.


 Melakukan

pengawasan

internal

untuk

mengamati

apakah

pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua.  Memeriksa dan mengadili perkara yang diberikan oleh ketua, membuat konsep dan menandatangani putusan / penetapan, berita acara, terkait perkara yang ditanganinya sampai proses minutasi.  Menyelenggarakan court kalender.  Bertugas sebagai ketua IKAHI dan ketua BAPERJAKAT.  Melaksanakan tugas sebagai HUMAS.  Bertugas sebagai ketua PTWP  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua 3. Majelis Hakim Hakim  Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang , pelaksanaannya, serta pengorganisasiannya.  Memeriksa dan mengadili perkara yang diberikan oleh ketua, membuat konsep dan menandatangani putusan / penetapan, berita acara, terkait perkara yang ditanganinya sampai proses minutasi.  Menyelenggarakan court kalender.  Melaksanakan Tugas Sebagai Hakim Perkara Pidana Anak  Melaksanakan Tugas Sebagai Hakim Mediator  Melaksanakan Tugas Sebagai Pengawas Bidang Berita Intern Pengadilan Negeri Majalengka  Melakukan Pengawasan Terhadap Tiap Bagian  Melaksanakan Tugas Sebagai Pengawas Bidang Upload Putusan  Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua. 4. Panitera / Sekretaris  Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka

pendek

dan

jangka

panjang,

pelaksanaannya,

serta

hakim

persidangan.

dengan

mengikuti

dan

mencatat

jalannya

Halaman

 Membantu

5

pengorganisasiannya.


 Mengatur tugas Wakil Panitera, Wakil Sekretaris, Panitera Muda, Panitera Pengganti, dan Jurusita.  Menanggapi dan memecahkan masalah yang timbul di dalam penyelenggaraan bidang kepaniteraan dan kesekretariatan dengan mengkonsultasikan kepada atasan.  Melaksanakan,

melaporkan,

dan

mempertanggungjawabkan.

eksekusi yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan.  Melaksanakan, mengawasi, dan melaporkan pelelangan yang ditugaskan / diperintahkan oleh Ketua Pengadilan.  Menerima uang titipan pihak ke-3 dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan.  Mengesahkan Pendaftaran Bantuan Hukum  Menunjuk Panitera Pengganti untuk Perkara Pidana, Perdata dan Tipiring  Bertanggung

jawab

atas

pengurusan

berkas-berkas

perkara,

putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ke-3, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya disimpan di kepaniteraan.  Membuat akta Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali.  Mengirimkan berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali.  Membuat salinan putusan dan memberitahukan putusan verstek.  Melegalisir surat-surat yang dijadikan bukti dalam persidangan.  Menggerakan, mengarahkan, dan memantau pelaksanaan, kegiatan terkait pelaksanaan tugas di kepaniteraan dan kesekretariatan.  Memberikan bimbingan, teguran, dan peringatan sesuai peraturan perundang-undangan

terhadap

pegawai

di

kepaniteraan

dan

kesekretariatan.  Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan DIPA.  Bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

 Bertindak sebagai anggota BAPERJAKAT.

Halaman

Majalengka.

6

 Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Negeri


 Melaksanakan tugas-tugas lain yang yang diberikan oleh Ketua Pengadilan. 5. Wakil Panitera  Membantu

Hakim

dengan

mengikuti

dan

mencatat

jalannya

persidangan.  Membantu Panitera untuk secara langsung membina, meneliti dan mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara antara lain ketertiban dalam mengisi buku register perkara, membuat laporan periodik, dan lain-lain.  Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan.  Melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya.  Membantu hakim dalam hal : membuat penetapan hari sidang, membuat

penetapan

sita

jaminan,

membuat

berita

acara

persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan, atau dirubah jenis tahanannya, melaporkan barang bukti kepada Panitera, dan mengetik putusan.  Melaporkan kepada Panitera Muda Perdata untuk dicatat dalam register perkara : penundaan hari-hari sidang, perkara yang sudah putus berikut amar putusannya.  Melaporkan kepada Panitera Muda Pidana : penundaan hari-hari sidang, perkara yang sudah putus berikut amar putusannya.  Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Perdata atau Panitera Muda Pidana bila telah selesai diminutasi.  Bertindak sebagai anggota BAPERJAKAT.  Bertindak sebagai Ketua Tim Penataan Arsip / berkas perkara.  Melaksanakan tugas-tugas lain yang yang diberikan oleh pimpinan. 6. Wakil Sekretaris  Membantu Sekretaris untuk secara langsung membina, meneliti dan mengawasi

pelaksanaan

tugas

administrasi

kepegawaian,

tugas

Sekretaris

terkait

dengan

kesekretariatan apabila Sekretaris berhalangan.  Bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

bidang

Halaman

 Melaksanakan

7

keuangan, dan umum.


 Bertindak sebagai anggota BAPERJAKAT.  Melaksanakan tugas-tugas lain yang yang diberikan oleh Ketua Pengadilan. 7. Panitera Muda Pidana  Membantu

Hakim

dengan

mengikuti

dan mencatat jalannya

persidangan.  Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang

masih berjalan dan

urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana.  Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan Pidana.  Menyerahkan salinan putusan kepada Jaksa, Terdakwa atau kuasanya

dan

Lembaga

Pemasyarakatan

apabila

Terdakwa

ditahan.  Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding,kasasi atau peninjauan kembali. Menyerahkan berkas perkara in aktif kepada Panitera Muda Hukum. 8. Panitera Muda Perdata  Membantu

Hakim

dengan

mengikuti


persidangan.  Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang

masih berjalan dan

urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata.  Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan Perdata.  Menyerahkan

salinan

putusan

kepada

para

pihak

yang

berperkara bila diminta.  Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding,kasasi atau peninjauan kembali.  Menyerahkan berkas perkara in aktif kepada Panitera Muda Hukum.

Hakim

persidangan.

dengan

mengikuti


Halaman

 Membantu

8

9. Panitera Muda Hukum


 Mengumpulkan,

mengolah

dan

mengkaji

data,

menyajikan

statistik perkara,  menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku. 10. Kepala Urusan Umum  Menyelenggarakan administrasi tata persuratan.  Menyelenggarakan administrasi perlengkapan.  Menyelenggarakan administrasi perencanaan menyangkut sarana dan prasarana.  Menyelenggarakan pengelolaan perpustakaan.  Mengkoordinir penyelenggaraan keamanan dan kebersihan lingkungan kantor. 11. Kepala Urusan Keuangan  Menyelenggarakan perencanaan keuangan yang bersumber dari DIPA.  Menyelenggarakan pelaksanaan anggaran yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal yang bersumber dari DIPA.  Menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan.  Menyelenggarakan penatausahaan dan pengawasan anggaran yang bersumber dari DIPA. 12. Kepala Urusan Kepegawaian  Menyelenggarakan peningkatan pengelolaan data dan informasi kepegawaian.  Membuat usulan kenaikan pangkat.  Membuat kenaikan gaji berkala.  Membuat usulan jabatan.  Membuat usulan pensiun.  Membuat usulan tanda penghargaan satya lencana.

Halaman

 Membuat SKP dan DP3.

9

 Membuat cuti.


13. Panitera Pengganti  Membantu

Hakim

dengan

mengikuti


persidangan.  Membuat berita acara persidangan.  Membantu Hakim dalam Membuat penetapan hari sidang.  Membuat penetapan penahanan.  Mengetik putusan.  Melaporkan kepada Panitera Muda bersangkutan berkenaan dengan penundaan hari sidang, perkara yang sudah putus dan amar putusannya.  Menyerahkan

berkas

perkara

kepada

Panitera

Muda

bersangkutan bila telah selesai diminutasi. 14. Jurusita / Jurusita Pengganti  Melaksanakan

semua

perintah

yang

diberikan

oleh

Ketua

Pengadilan, Majelis Hakim dan Panitera.  Melaksanakan pemanggilan atas perintah Ketua Pengadilan atau atas perintah Hakim.  Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran dan pemberitahuan

Putusan

Pengadilan

menurut

cara-cara

berdasarkan ketentuan Undang-Undang.  Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan dan dengan teliti melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta suratsurat yang sah apabila menyita tanah.  Membuat

berita

acara

penyitaan

yang

salinan

resminya

diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain kepada BPN setempat bila terjadi penyitaan sebidang tanah.

Halaman

10

\


D. SISTEMATIKA PENYAJIAN Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Majalengka selama tahun 2014 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa mendatang. LAKIP disusun dengan sistematika sebagai berikut : Bab I

Pendahuluan, menggambarkan secara ringkas mengenai latar belakang, Tugas Pokok dan Fungsi,

Organisasi

Kepaniteraan

Dan

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Majalengka dan Sistematika Penyajian. Bab II

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja yang meliputi rencana strategis 2010 - 2014 Pengadilan Negeri Majalengka, menjelaskan visi dan misi, tujuan dan sasaran strategis, program utama dan kegiatan pokok di Pengadilan Negeri Majalengka, serta menjelaskan rencana kinerja tahunan 2014 dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja) Tahun 2014 Pengadilan Negeri Majalengka.

Bab III

Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan Pengukuran kinerja (perbandingan antara target dan realisasi kinerja)

serta

Analisis

akuntabilitas

kinerja

Pengadilan Negeri Majalengka. Bab IV

Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari laporan

akuntabilitas

Pengadilan

Negeri

Pengadilan

Negeri

Majalengka. 1. Struktur

Organisasi

Majalengka 2. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Majalengka

4. Rencana Kerja Tahun 2015 s/d 2019 5. Penetapan Kinerja Tahun 2015

11

3. Rencana Strategis 2015 – 2019

Halaman

Lampiran - lampiran


BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2010 - 2014 Rencana Strategis Pengadilan Negeri Majalengka Tahun 2010 – 2014 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundanganundangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Majalengka diselaraskan denga arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010 – 2014, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2010 – 2014.

1. VISI MISI Adapun visi dari Pengadilan Negeri Majalengka adalah: “MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN YANG AGUNG” Untuk

mencapai

visi

tersebut,

Pengadilan

Negeri

Majalengka

menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu : 1. Mewujudkan

peradilan

yang sederhana,

cepat,

biaya

ringan

dan

transparan. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.

dan efisien. 5. Mengupayakan tersediannya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan standar.

Halaman

4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif

12

3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.


Langkah – langkah strategis yang dilakukan Pengadilan Negeri Majalengka adalah : 1. Melakukan evaluasi secara periodik tentang panjar biaya perkara dengan SK KPN dan berpedoman pada apa saja yang diperlukan sesuai dengan hukum acara dan diumumkan melalui Website Pengadilan Negeri Majalengka. 2. Melakukan diskusi-diskusi bagi para Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta seluruh Staf sesuai tupoksi masing-masing. 3. Melakukan pengawasan/kontroling secara periodik yang dilkukan oleh Hakim pengawas bidang dan atasan langsung. 4. Melakukan pembinaan terhadap staf terkait sesuai dengan tupoksi masing-masing dan pembenahan serta perbaikan sesuai dengan temuan-temuan baik dari Hatiwasda, BAWAS MA RI maupun Hakim pengawas bidang. 5. Melaukan himbauan-himbauan dan peringatan-peringatan melalui tulisan-tulisan yang diletakkan di tempat-tempat strategis yang mudah dibaca oleh seluruh pegawai maupun pengunjung sidang

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS a. Tujuan Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Majalengka. Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Majalengka adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan penyelesaian perkara 2. Peningkatan tertib administrasi perkara 3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia 4. Peningkatan kualitas pengawasan 5. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

Halaman

13

6. Peningkatan penyediaan Sarana dan Prasarana


b. Sasaran Strategis Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2094, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Majalengka adalah sebagai berikut : 1. Penyelesaian perkara 2. Pelaksanaan tertib administrasi perkara 3. Sumber daya manusia yang berkualitas 4. Pengawasan yang berkualitas 5. Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan 6. Penyediaan sarana dan prasarana

3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK a. Indikator Kinerja Utama Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan

Halaman

14

sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA

Meningkatnya Penyelesaian Perkara

INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana c. Persentase perkara masuk yang diselesaikan: - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan

PENJELASAN

PENANGGUNG JAWAB

Jml perkara mediasi yg menjadi akta perdamaian X 100% Jumlah perkara yang di mediasi

Hakim Mediasi & Panitera Sekretaris

Jml sisa perkara yang diselesaikan X 100% Jml sisa perkara yang harus diselesaikan

Majelis Hakim & Panitera Sekretaris

Jml perkara yang diselesaikan X 100% Jml perkara yang akan diselesaikan ( Sisa Tahun Lalu & Perkara Masuk Tahun Ini ) Jml perkara yg diselesaikan dlm jangka waktu maks 6 bulanX 100% Jml perkara yg harus diselesaikan dlm waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara)


Jml perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan X 100% Jumlah perkara yg diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 bulan



Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: 2.

3.

Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

-

Banding Kasasi

SUMBER DATA Laporan Bulanan dan Laporan tahunan Laporan Bulanan dan Laporan tahunan Laporan Bulanan dan Laporan tahunan Laporan Bulanan dan Laporan tahunan Laporan Bulanan dan Laporan tahunan

Majelis Hakim

Laporan Bulanan dan Laporan tahunan

Panitera Sekretaris


Jml berkas perkara yang didistribusikan ke MajelisX 100% Jml berkas perkara yang diterima

Panitera Sekretaris


Jml relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu. X 100% Jml putusan

Panitera Sekretaris dan Juru Sita


Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum X 100% Jumlah putusan

Peninjauan Kembali (PK)

a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

Jml berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap X 100% Jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK Catatan: Lengkap = terdiri dari bundel A dan B

15

1.

KINERJA UTAMA

Halaman

NO

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN

PENANGGUNG JAWAB

d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat

Jml pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat X 100% Jumlah permohonan penyitaan dengan


a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan X 100% Jumlah perkara prodeo


b. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus

5.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

6.

Meningkatnya kualitas pengawasan.

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang di tindaklanjuti.

Jumlah amar putusan perkara yang di wibsite X 100% Jumlah putusan

SUMBER DATA Laporan Bulanan dan Laporan tahunan Laporan Bulanan dan Laporan tahunan

Kepaniteraan dan Operator IT


Jml permohonan eksekusi perkara perdata yang ditindaklanjuti X 100% Jml permohonan eksekusi perkara perdata

Ketua Pengadilan & Panitera / Sekretaris


Jumlah Pengaduan yang masuk X 100% Jml Pengaduan yang ditindaklanjuti



Jumlah Hasil temuan X 100 % Jmlh Hasil Temuan yang ditindaklanjuti



Catatan: Amar putusan yang diutamakan adalah atas perkara yang menarik perhatian masyarakat (publik)

16

4.

KINERJA UTAMA

Halaman

NO


Keenam sasaran strategis tersebut diatas merupakan indikator kinerja untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Program

Peningkatan

Manajemen

Peradilan

Umum

merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan

Negeri

Majalengka

dalam

pelaksanaan

Program

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah : 1) Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata, 2) Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata, 3) Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu 4) Pengiriman berkas perkara banding dan kasasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu 5) Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai hasil guna yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah : 1) Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial 2) Tindak lanjut pengaduan yang masuk 3) Tindak lanjut temuan yang masuk dari Hakim pengawas bidang c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

sasaran

strategis

dalam

penyediaan

sarana

dan

prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana pada Pengadilan Negeri Majalengka.

.Halaman

mencapai

17

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana bertujuan untuk


D. RENCANA KINERJA PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA TAHUN 2014 Rencana Kinerja Tahun 2014 ini disusun berdasarkan PerMen PAN No. 29 Tahun 2010 dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama yang diformalkan dan dikaji, sebagai berikut: Tabel Rencana Kerja Tahun 2014 INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana 1.

2.

3.

4.





5.


6.


c. Persentase perkara masuk yang diselesaikan: - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali (PK) a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

TARGET 15

100 100

85 90 100 100

93 95 98 100


100


100


95

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

100

40

25


100


100

18

KINERJA UTAMA

.Halaman

NO


E. PERJANJIAN KINERJA (DOKUMEN PENETAPAN KINERJA) TAHUN

2014 Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan

terukur

dalam

rentang

waktu

satu

tahun

tertentu

dengan

mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2013. Penyusunan Penetapan Kinerja ini didasarkan pada Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Surat Edaran Menteri Negara PAN Dan Reformasi Birokraksi Nomor: 11 Tahun 2011 tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sasaran-sasaran

yang

akan

dicapai

Pengadilan

Negeri

Majalengka tahun 2014 dan dinyatakan dalam penetapan sasaran kinerja 2014, dengan menyesuaikan hasil dari Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Majalengka yang terakhir disusun tahun 2013. Penetapan Kinerja

.Halaman

19

dapat diperinci sebagai berikut :

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH EMERINTAH (LAKIP) PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA JALENGKA TAHUN 2014

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 201 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama

: ATING BUDIMAN, SH.

Jabatan

: Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Majalengka

Selanjutnya disebut pihak pertama Nama

: TOHARI TAPSIRIN, SH.,MH

Jabatan

: Ketua Pengadilan Negeri Majalengka

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak pertama pada tahun 2014 201 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Majalengka, 02 Januari 2014 201


ATING BUDIMAN, SH. NIP. 196506121986031002

.Halaman

20

Ketua Pengadilan Negeri Majalengka

Panitera / Sekertaris Pengadilan Negeri Majalengka


Matrik Penetapan Kinerja Tahun 2014 Pengadilan Negeri Majalengka

INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana

1.


c. Persentase perkara masuk yang diselesaikan: - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan

2.

3.

4.




5.


6.


Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali (PK) a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

TARGET 15

100 100

85 90 100 100

93 95 98 100


100


100


95


100

40

25


100


100

21

KINERJA UTAMA

.Halaman

NO


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. PENGUKURAN KINERJA Akuntabilitas

Kinerja

adalah

gambaran

mengenai

tingkat

pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah

proses

sistematis

dan

berkesinambungan

untuk

menilai

keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Majalengka tahun 2014, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2014 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing‐masing indikator

.Halaman

22

kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

TARGET %

REALISAIS %

CAPAIAN %

15

13,3

88,7

100 100

100 100

100 100

85 90

84,75 94,9

99,7 105,4

100

99,7

99,7

100

100

100

93 95 98

93 95,5 100

100 100,5 101

100

100

100


100

100

100


100

100

100


95

Nihil

Nihil

100

Nihil

Nihil

40

36

90

25

25

100


100

Nihil

Nihil


100

100

100

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana

1.


c. Persentase perkara masuk yang diselesaikan: - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:

2.


-

Banding Kasasi

Peninjauan Kembali (PK) a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

3.

4.

5.

6.






.Halaman

NO

23



B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Majalengka Tahun 2014 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2014, Pengadilan Negeri Majalengka telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Penyelesaian Perkara Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut: INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana c. Persentase perkara masuk yang diselesaikan: - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan

TARGET %

REALISASI %

CAPAIAN %

15

13,3

88,7

100 100

100 100

100 100

85 90

84,75 94,9

99,7 105,4

100

99,7

99,7

100

100

100

a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian Berdasarkan Undang-Undang / SK KMA Nomor : 1 tahun 2008 tentang perkara Perdarta Gugatan yang masuk ke Pengadilan

yang menjadi akta perdamaian ini adalah Jumlah perkara mediasi yang menjadi akta perdamaian dikalikan di bagi jumlah perkara yang dimediasi dikalikan 100% atau

.Halaman

dapat diselesaikan diluar persidangan . Bahwa prosentase mediasi

24

harus melalui proses mediasi agar perkara yang didaftarkannya


Sedangkan Pada tahun 2014 Pengadilan Negeri Majalengka menerima perkara perdata Gugatan sebanyak 22 perkara, dari 22 Perkara Tersebut hanya 15 Perkara yang Dimediasikan sedangkan 7 Perkara tidak dilakukan mediasi dikarenakan sebanyak 1 Perkara Para Pihak tidak hadir, 5 Perkara Tergugat tidak pernah hadir dan 1 Perkara baru dimediasikan pada Tahun 2015 dan dari 15 Perkara yang dimediasikan 2 perkara yang menjadi akta perdamaian, Sehingga pencapaian prosentase perdamaian pada tahun 2014 adalah 13,3 %. Adapun hal-hal yang membuat penyelesaian secara mediasi tidak tercapai, sebagai berikut: 1. Para pihak saling mempertahankan pendapatnya sendiri – sendiri sehingga menutup kemungkinan tercapainya suatu perdamaian; 2. Para pihak bersikukuh untuk tetap melanjutkan perkaranya;  Jadi Realisasi Persentase Perkara Mediasi yang menjadi akta perdamaian adalah :

= `13,3 %

 Target dalam Penetapan Kinerja 2014 Persentase Perkara Mediasi yang menjadi akta perdamaian adalah 15 %  Capaian Kinerja Persentase Perkara Mediasi yang menjadi akta perdamaian adalah

X 100 = 88, 7 %

b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: Perkara yang masuk pada tahun 2013 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan Desember 2013 dan baru disidangkan pada Tahun 2014, sedangkan yang

dan Pemeriksaan Terdakwa.

.Halaman

ada yang masih dalam tahapan, replik, duplik, pembuktian/ saksi,

25

masuk di bawah bulan desember masih dalam taraf pemeriksaan

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH NTAH (LAKIP) PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA JALENGKA TAHUN 2014

Prosentase rosentase indikator

kinerja

untuk ini

mengukur akuntabilitas

dapat

dirumuskan

kinerja pada

sebagai

berikut

:

Adapun sisa perkara Tahun 2013 yang harus diselesaikan pada Tahun 2014 di Pengadilan Negeri Majalengka sebagai berikut :

NO

PERKARA

SISA

- Perdata

1.

Perdata Gugatan

6 Perkara

2.

Perdata Permohonan

2 Perkara

Jumlah

8 Perkara

- Pidana

3.

Pidana Biasa, Khusus & Anak

4.

Tindak Pidana Ringan

0 Perkara

5.

Pelanggaran Lalu Lintas

0 Perkara

Jumlah

35 Perkara

35 Perkara

Grafik Sisa Perkara Tahun 2013 35 35 30 25 20 15 10

6 2

5

0

0

0 Pidan Biasa Pidana Ringan

Lalu Lintas

26

Perdata Permohonan

.Halaman

Perdata Gugatan


- Perdata

Jumlah Sisa Perkara Perdata sebanyak 8 Perkara yang terdiri dari 6 Perkara Perdata Gugatan dan 2 Perkara Perdata Permohonan dan telah semuanya diputus pada tahun 2014 maka Berikut kami Rincikan Perkara Perdata Sisa Tahun di 2013 yang telah di selesaikan atau di putus pada tahun 2014 Bulan

Perkara

No

Perdata

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

1.

Gugatan

-

2

2

0

1

1

2.

Permohonan

2

-

-

-

-

-

= 100 %

 Jadi Realisasi Presentase Sisa Perkara yang diselesaikan adalah 100 %.  Target dalam Penetapan Kinerja 2014 Persentase Sisa Perakara Perdata yang harus diselesaikan adalah 100 %  Capaian Kinerja Persentase Sisa Perakara Perdata yang harus diselesaikan adalah

X 100 = 100 % sehingga target

terpenuhi - Pidana

Jumlah Sisa Perkara Pidana sebanyak 35 Perkara yang terdiri dari dan telah semuanya diputus pada tahun 2014, Berikut kami Rincikan Perkara Pidana Sisa Tahun di 2013 yang telah di selesaikan atau di putus pada tahun 2014

maka

Pidana Biasa, Khusus dan Anak

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

28

4

3

-

-

-

= 100 %

27

1.

Bulan

Perkara

.Halaman

No


 Jadi

Realisasi

Presentase

Sisa

Perkara

Pidana

yang

diselesaikan adalah 100 %.  Target dalam Penetapan Kinerja 2014 Persentase Sisa Perakara Pidana yang harus diselesaikan adalah 100 %  Capaian Kinerja Persentase Sisa Perakara Pidana yang harus diselesaikan adalah

X 100 = 100 % sehingga target

terpenuhi.

c. Persentase perkara masuk yang diselesaikan: Perdata  Perdata Gugatan Perkara Perdata Gugatan yang masuk selama tahun 2014 sebanyak 22 Perkara , dari 22 Perkara tersebut telah diselesaikan atau diputus selama tahun 2014 sebanyak

17

Perkara dan dari 17 Perkara tersebut diantaranya 15 Perkara Di Putus dan 2 Perkara dicabut Tabel Keadaan Perkara Perdata Gugatan Tahun 2014

BULAN

MASUK

DICABUT

PUTUS

SISA

1

Januari

4

1

0

3

2

Februari

2

0

0

5

3

Maret

3

0

0

8

4

April

2

0

1

9

5

Mei

1

0

2

8

6

Juni

1

0

3

6

7

Juli

1

0

1

6

8

Agustus

4

0

2

8

9

September

0

1

0

7

10

Oktober

1

0

2

6

11

November

2

0

2

8

28

NO

12

Desember

1

0

2

5

.Halaman

-


 Jadi Realisasi Presentase Perkara Perdata Gugatan Masuk yang diselesaikan adalah

= =

X 100 %

= 77 %  Perdata Permohonan Perkara Perdata Permohonan yang masuk selama tahun 2014 sebanyak 40 Perkara , dari 40 Perkara tersebut telah diselesaikan atau diputus selama tahun 2014 sebanyak 37 Perkara dan dari 37 Perkara tersebut diantaranya 30 Perkara Di Putus dan 7 Perkara dicabut.

BULAN

MASUK

DICABUT

PUTUS

SISA

1

Januari

6

0

3

3

2

Februari

2

2

3

0

3

Maret

1

0

0

1

4

April

4

1

2

2

5

Mei

5

1

4

2

6

Juni

5

2

4

1

7

Juli

1

0

1

1

8

Agustus

3

0

2

2

9

September

2

0

3

1

10

Oktober

2

1

1

1

11

November

3

0

2

2

12

Desember

6

0

5

3

 Jadi Realisasi Presentase Perkara Perdata Permohonan Masuk yang diselesaikan adalah :

.Halaman

NO

29

Tabel Keadaan Perkara Perdata Permohonan Tahun 2014


= = =

X 100 % 92,5 %

Kesimpulan Realisasi Perkara Perdata yang masuk pada tahun 2014 dan diselesaikan pada tahun 2014 adalah : 1. Perkara Perdata Gugatan sebesar 77 % 2. Perkara Perdata Permohonan Sebesar 92, 5 % Sedangkan Target pada penetapan kinerja Tahun 2014 yakni sebesar 85 % Perkara Perdata yang harus diselesaikan dari Perkara Perdata Masuk tahun 2014 Maka :  Capaian Presentase Perkara Perdata Gugatan Masuk yang diselesaikan adalah :

= 90,5 %

 Capaian Presentase Perkara Perdata Permohonan Masuk yang diselesaikan adalah :

= 108.8 %

 Capaian Persentase Perkara Perdata seluruhnya adalah : = 99,7 %

Pidana  Pidana Biasa, Khusus dan Anak Perkara Pidana Biasa, Khusus dan Anak yang masuk selama tahun 2014 sebanyak 226 Perkara , dari 226 Perkara tersebut telah diselesaikan atau diputus selama tahun 2014

30

sebanyak 191 Perkara.

.Halaman

-


Tabel Keadaan Perkara Pidana Biasa Khusus dan Anak Tahun 2014

NO

BULAN

MASUK

PUTUS

SISA

1

Januari

25

0

25

2

Februari

15

13

27

3

Maret

14

20

21

4

April

26

15

32

5

Mei

22

19

35

6

Juni

21

22

34

7

Juli

18

31

21

8

Agustus

18

13

26

9

September

19

26

19

10

Oktober

7

8

18

11

November

11

13

16

12

Desember

30

11

35



Jadi Realisasi Presentase Perkara Pidana Biasa, Khusus dan Anak

Masuk Tahun 2014 yang diselesaikan adalah

= =

X 100 %

= 84,5 %  Pidana Cepat / Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Perkara Pidana Cepat / Tindak Pidana Ringan (Tipiring) yang masuk selama tahun 2014 sebanyak 40 Perkara , dari

40 Perkara, dengan denda sebesar Rp.

32.250.000,- dan Ongkos Perkara Sebesar Rp. 98.000,-

.Halaman

2014 sebanyak

31

Perkara tersebut telah diselesaikan atau diputus selama tahun


Tabel Rekapitulasi Perkara Pidana Ringan Tahun 2014 NO

BULAN

MASUK

PUTUS

DENDA

OP

(Rp)

(Rp)

1

Januari

-

-

-

-

2

Februari

-

-

-

-

3

Maret

1

1

300.000,-

2.000,-

4

April

3

3

3.000.000,-

6.000,-

5

Mei

1

1

4.000.000,-

6

Juni

2

2

7

Juli

1

1

8

Agustus

-

-

9

September

4

4

4.450.000,-

12.000,-

10

Oktober

4

4

6.750.000,-

18.000,-

11

November

2

2

1.500.000,-

3.000,-

12

Desember

18

18

11.950.000,-

48.000,-

Jumlah

40

40

32.250.000,-

98.000,-



300.000,-

3.000,-

Jadi Realisasi Presentase Perkara Pidana Ringan Masuk Tahun 2014 yang diselesaikan adalah

=

=

X 100 %

= 100 %  Pelanggaran Lalu Lintas (Tilang) Perkara

tersebut telah diselesaikan atau diputus selama tahun 2014 sebanyak 7014 Perkara, dengan rincian Putus Hadir Sebanyak 6080 perkara dan Putus Verstek sebanyak 934

Perkara

.Halaman

selama tahun 2014 sebanyak 7014 Perkara , dari

32

Perkara Pelanggaran Lalu Lintas (Tilang) yang masuk


dengan jumlah denda sebesar Rp. 189.038.000,- dan Jumlah Ongkos Perkara Sebesar Rp. 5.937.000,Tabel Rekapitulasi Perkara Pelanggaran Lalu Lintas (Tilang) Tahun 2014 NO

BULAN

MASUK

PUTUS

PUTUS

DENDA

OP

HADIR

VERSTEK

(Rp)

(Rp)

1

Januari

398

357

41

12,528.000

357.000

2

Februari

344

308

36

11,426.000

308.000

3

Maret

592

519

73

18,559.000

519.000

4

April

536

479

57

16,895.000

479.000

5

Mei

519

456

63

14,630.000

456.000

6

Juni

776

705

71

25,981.000

562.000

7

Juli

203

132

71

3,979.000

132.000

8

Agustus

230

171

59

5,258.000

171.000

9

September

553

473

80

13,361.000

473.000

10

Oktober

832

722

110

21,018.000

722.000

11

November

452

379

73

12,206.000

379.000

12

Desember

1579

1379

200

33,197.000

1,379.000

7014

6080

934

189,038.000

5,937.000

Jumlah

Jadi Realisasi Presentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas (Tilang)

Masuk Tahun 2014 yang diselesaikan adalah

= =

X 100 %

33

= 100 %

.Halaman




Kesimpulan Realisasi Perkara Pidana yang masuk pada tahun 2014 dan diselesaikan pada tahun 2014 adalah : 1. Perkara Pidana Biasa, Khusus dan Anak sebesar 84,5 % 2. Perkara Pidana Ringan (Tipiring) Sebesar 100 % 3. Perkara Pelanggaran Lalu Lintas (Tilang) Sebesar 100 % Sedangkan Target pada penetapan kinerja Tahun 2014 yakni sebesar 90 % Perkara Pidana yang harus diselesaikan dari Perkara Pidana Masuk tahun 2014 Maka :  Capaian Presentase Perkara Pidana Biasa, Khusus dan Anak Masuk yang diselesaikan adalah :

= 93,8 %

 Capaian Presentase Perkara Pidana Ringan (Tipiring) Masuk yang diselesaikan adalah :

= 111.1 %

 Capaian Presentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas (Tilang) Masuk yang diselesaikan adalah :

= 111.1 %

 Capaian Persentase Perkara Perdata seluruhnya adalah : = 105.4 %

d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Berdasarkan SK KMA Nomor 138/KMA/SK/IX/2009 tanggal 11 September 2009. tentang jagka waktu penanganan perkara di lingkungan Mahkamah Agung , ada batas waktu dalam penyelesaian perkara yaitu maksimal 6 bulan setelah perkara diterima, apabila lebih dari 6 bulan maka perkara tersebut dianggap perkara sisa. Adapun Keadaan Perkara yang harus diselesaikan dalam

.Halaman

34

jangka waktu maksimal 6 bulan sebagai berikut :


1. Perkara Perdata Gugatan Sisa Perkara 2013

= 6 Perkara

Masuk Tahun 2014

= 22 Perkara

Putus / Dicabut Sebelum 6 Bulan

= 19 Perkara

Putus / Dicabut Lebih Dari 6 Bulan

= 4 Perkara

Sisa 2014

= 5 Perkara

2. Perkara Perdata Permohonan Sisa Perkara 2013

=

2 Perkara

Masuk Tahun 2014

= 40 Perkara


= 39 Perkara


=

- Perkara

Sisa 2014

=

3 Perkara

Sisa Perkara 2013

=

35 Perkara

Masuk Tahun 2014

= 226 Perkara

Putus Sebelum 6 Bulan

= 226 Perkara

Putus Lebih Dari 6 Bulan

=

-

Sisa 2014

=

35 Perkara

Sisa Perkara 2013

=

- Perkara

Masuk Tahun 2014

= 40 Perkara


= 40 Perkara


=

- Perkara

Sisa 2014

=

- Perkara

Sisa Perkara 2013

=

-

Masuk Tahun 2014

= 7014 Perkara


= 7014 Perkara


=

-

Perkara

Sisa 2014

=

-

Perkara

3. Perkara Pidana Biasa, Khusus & Anak

Perkara

4. Perkara Tindak Pidana Ringan (Tipiring)

5. Perkara Pelanggaran Lalu Lintas (Tilang)

.Halaman

35

Perkara


Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa perkara yang harus diselesaikan maksimal 6 bulan adalah 7342 perkara sedangkan yang telah diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan adalah sebanyak 7338 perkara sehingga prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan adalah jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan dibagi jumlah perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan dikalikan 100% sehingga

= 99,7 %

Jika dilihat dari Penetapan Kinerja Tahun 2014 target perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan adalah 100%

Maka

capaian

Kinerja

dalam

Indikator

ini

adalah

= 99,7 %.

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Bahwa perkara yang belum terselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan di Pengadilan Negeri Majalengka ada 4 perkara, dan telah diselesaikan sebanyak 4 Perkara di tahun 2014 sehingga Realisasi prosentase akuntabilitasnya adalah

= 100 %

jika dilihat dari Penetapan Kinerja tahun 2014 target perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 Bulan adalah 100% Maka capaian Kinerja dalam Indikator ini adalah

.Halaman

36

= 100 %. Yang artinya idikator kinerja ini tercapai secara sempurna.


Sasaran 2 : Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut: INDIKATOR KINERJA Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali (PK)

TARGET %

REALISASI %

CAPAIAN %

93 95 98

93 95,5 100

100 100,5 101

- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

Banding Pada Tahun 2014 Pengadilan Negeri Majalengka telah menghasilkan

244 Putusan yang terdiri dari 18 Putusan Perkara

Perdata Gugatan dan 226 Putusan Perkara Pidana Biasa, Khusus dan Anak. Dan dari 244 Putusan tersebut 17 perkara yang mengajukan Banding, 2 Perkara Perdata dan 15 Perkara Pidana. Sehingga perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebanyak 227 Perkara Ukuran akuntabilitas pada kinerja peningkatan aksepibilitas putusan hakim prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding yaitu jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum dibagi jumlah putusan dikalikan 100 % sehingga Realisasi prosentase akuntabilitasnya adalah

= 93 %

Pada Penetapan Kinerja 2014 target Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding adalah 93 % maka capaian Akuntabilitas Kinerjanya adalah

= 100 %

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja

.Halaman

dapat terpenuhi dari target yang telah ditetapkan

37

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding


- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

Kasasi Pada Tahun 2014 Pengadilan Negeri Majalengka telah menghasilkan


Perdata Gugatan dan 226 Putusan Perkara Pidana Biasa, Khusus dan Anak. Dan dari 244 Putusan tersebut 11 perkara yang mengajukan Banding, 3 Perkara Perdata dan 8 Perkara Pidana. Sehingga perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebanyak 233 Perkara Ukuran akuntabilitas pada kinerja peningkatan aksepibilitas putusan hakim prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi yaitu jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum dibagi jumlah putusan dikalikan 100 % sehingga Realisasi prosentase akuntabilitasnya adalah

= 95,5 %

Pada Penetapan Kinerja 2014 target Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi adalah 95 % maka capaian Akuntabilitas Kinerjanya adalah

= 100,5 %

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dapat terpenuhi dari target yang telah ditetapkan - Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

Peninjauan Kembali (PK) Pada Tahun 2014 Pengadilan Negeri Majalengka telah menghasilkan


Perdata Gugatan dan 226 Putusan Perkara Pidana Biasa, Khusus dan Anak. Dan dari 244 Putusan tersebut tidak ada yang

mengajukan upaya hukum banding sebanyak 244 Perkara Ukuran akuntabilitas pada kinerja peningkatan aksepibilitas putusan hakim prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya

.Halaman

Pidana maupun perkara perdata, Sehingga perkara yang tidak

38

mengajukan Peninjauan Kembali pada tahun 2014 baik itu perkara


hukum Peninjauan Kembali yaitu jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum dibagi jumlah putusan dikalikan 100 % sehingga

Realisasi

prosentase

akuntabilitasnya

adalah

= 100 % Pada Penetapan Kinerja 2014 target Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Peninjauan Kembali adalah 100 %

=

maka capaian Akuntabilitas Kinerjanya adalah

101 % . Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Persentase

perkara

yang

tidak

mengajukan

upaya

hukum

Peninjauan Kembali dapat terpenuhi dari target yang telah ditetapkan.

Sasaran 3 : Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister, Upload Ke CTS dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat

TARGET %

REALISASI %

CAPAIAN %

100

100

100

100

100

100

100

100

100

95

Nihil

Nihil

.Halaman

INDIKATOR KINERJA

39

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:


a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap Ukuran

akuntabilitas

Prosentase

berkas

perkara

yang

diajukan kasasi pada Pengadilan Negeri Majalengka adalah jumlah berkas perkara yang diajukan kasasi dibagi jumlah berkas yang diajukan kasasi kali 100% dalam di Pengadilan Negeri Majalengka Kasasi yang di ajukan baik itu perkara perdata maupun pidana sebanyak 11 Perkara dan semuanya sedah lengkap sehingga capaiannya adalah 100 % . Sedangkan Perkara Peninjauan Kembali (PK) Nihil, hal tersebut dibuktikan bahwa perkara yang diajukan Kasasi baik itu perkara perdata maupun perkara pidana pada Pengadilan Negeri Majalengka setelah berkas dinyatakan lengkap dan telah dirigester pada buku rigester untuk itu maka berkas segera dikirim, pada tahun 2014 ini semua berkas perkara sudah dikirim sehingga capaiannya dapat 100% hal tersebut sesuai dengan target yang telah ditentukan yaitu 100% artinya Pengadilan Negeri Majlengka secara administrasi perkara, berkas perkara yang diajukan Kasasi dan Peninjauan Kembali dapat disampaikan secara lengkap dan tepat waktu sudah berjalan dengan baik.

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Ukuran capaian indikator kinerja Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis adalah perbandingan antara berkas yang didistribusikan ke Majelis Hakim baik perkara perdata maupun perkara pidana di Pengadilan Negeri Majalengka dengan berkas perkara yang di Terima sehingga siap untuk dipersidangkan oleh majelis Hakim sesuai dengan alur prosedur perkara perdata dan alur prosedur perkara pidana. Di Pengadilan

Berkas Perkara . Penyelesaian administrasi semua perkara yang masuk baik perkara pidana maupun perkara perdata di Pengadilan Negeri Majalengka pada tahun 2014 dapat diselesaikan semuanya

.Halaman

Berkas dan telah didistribusikan ke majelis Hakim sebanyak 7342

40

Negeri Majalengka jumlah berkas yang diterima sebanyak 7342


tanpa ada sisa sehingga akuntabilitas capaiannya 100 % hal tersebut sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditentukan yaitu 100%. Semua berkas perkara yang diterima secara lengkap di Pengadilan Negeri Majalengka langsung dapat dirigester didalam register buku bantu dan register buku induk perkara dan telah pula dimasukan kedalam CTS secara One Day Publish, tanpa sisa sehingga semua perkara dapat didistribusikan kepada Majelis Hakim dan siap untuk disidangkansesuai target yang telah ditentukan , hal tersebut dapat membuktikan bahwa rigester dan pendistribuan perkara kepada Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Majalengka sudah berjalan dengan baik;

c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak Ukuran

pencapian

Indikator

Prosentase

Penyampaian

pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu adalah sejauh mana proses pemanggilan dapat dilaksanakan sesuai dengan Undang –Undang Hukum acara yang berlaku. Di Pengadilan Negeri Majalengka Semua Pemanggilan kepada para pihak sudah dapat dilaksanakan dengan tepat waktu dan sesuai dengan undangUndang Hukum Acara , sehingga dapat dikatakan bahwa Prosentase Penyampaian pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu capaiannya dapat 100 % sesuai denga target indikator yaitu 100 %. Ukuran

pencapian

Indikator

Prosentase

Penyampaian

Pemberitahuan Relaas Putusan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak

sama

dengan

idikator

Prosentase

Penyampaian

pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu yaitu sejauh mana proses Pemberitahuan dapat dilaksanakan sesuai dengan Undang – Undang Hukum acara yang berlaku. Di Pengadilan Negeri

pihak juga sesuai dengan undang-Undang Hukum Acara , sehingga dapat dikatakan bahwa Prosentase Pencapaian pemberitahuan

.Halaman

sudah dapat dilaksanakan dengan tepat waktu, Tempat dan para

41

Majalengka Semua Pemberitahuan putusan kepada para pihak


Putusan capaiannya dapat 100 % sesuai dengan target indicator yaitu 100 %

d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat Pada Tahun 2014 tidak ada penyitaan yang Masuk

Sasaran 4 : Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut: INDIKATOR KINERJA a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase amar putusan perkara yang di Upload ke Direktori Putusan Mahkamah Agung RI

TARGET %

REALISASI %

CAPAIAN %

100

Nihil

Nihil

40

36

90

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan Tidak ada Perkara Prodeo yang masuk pada tahun 2014 di Pengadilan Negeri Majalengka

b. Persentase amar putusan perkara yang di Upload ke Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pada Tahun 2014 Pengadilan Negeri Majalengka telah menghasilkan


Perdata Gugatan dan 226 Putusan Perkara Pidana Biasa, Khusus dan Anak. Dan dari 244 Putusan tersebut sebanyak 81 Perkara telah di upload kedalam direktori Putusan yang terdiri dari 3 Putusan Perdata dan 78 Putusan Pidana sehingga realisasi untuk Persentase amar putusan perkara yang di Upload ke Direktori Putusan

42

36% .

=

.Halaman

Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah


Pada penetapan kinerja tahun 2014 target untuk indikator kinerja ini adalah 40 % maka capaikan kinerja untuk indikator ini adalah

= 90 %

Sasaran 5 : Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut: INDIKATOR KINERJA

TARGET %

REALISASI %

CAPAIAN %

25

25

100


Ukuran

akuntabilatas

meningkatnya

kepatuhan

terhadap

putusan pengadilan dalam indikator persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindak lanjuti adalah jumlah permohonan eksekusi perkara perdata yang ditindak lanjuti dibanding jumlah permohonan eksekusi perkara perdata . di Pengadilan Negeri Majalengka pada tahun 2014 permohonan eksekusi yang harus dilaksanakan atau di tindaklanjuti adalah 12 perkara yang terdiri dari 8 Perkara Sisa Tahun 2013 dan 4 Perkara yang Masuk, sedangkan yang sudah di tindak lanjuti atau dilaksanakan adalah 3 perkara sehingga pencapaian akuntabilitasnya adalah

= 25 % Target pada Penetapan Kinerja Tahun 2014 target indikator

Kinerja ini adalah 25 % maka capaian kinerjanya adalah 100 % yang

.Halaman

43

artinya target dapat terpenuhi


Sasaran 6 : Meningkatnya kualitas pengawasan. Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut: INDIKATOR KINERJA a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang di tindaklanjuti.

TARGET %

REALISASI %

CAPAIAN %

100

Nihil

Nihil

100

100

100

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. Berdasarkan

Surat

Keputusan

Mahkamah

Agung

No.

076/KMA/SK/VI/2009 tentang pedoman pelaksanaan penanganan pengaduan dilingkungan lembaga peradilan , Bahwa Pengadilan Negeri Majalengka pada tahun 2014 tidak pernah ada pengaduan , ini dapat disimpulkan bahwa para pencari keadilan puas terhadap pelayanan hukum dan administrasi serta kinerja di Pengadilan Negeri Majalengka.

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang di tindaklanjuti. Secara garis besar bahwa hasil temuan dari pemeriksaan eksternal yakni dari hasil pemeriksaan Hakim Tinggi Pengawas Daerah

Pengadilan

ditindaklanjuti

Tinggi

maka

Jawa

diperoleh

–

Barat

kesimpulan

telah

semuanya

bahwa

nilai

.Halaman

44

akuntabilitasnya 100 %.


C. AKUNTABILITAS KEUANGAN Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2014 201 yang terdiri dari : 1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal 2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang.

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Majalengka Majalen tahun anggaran 2014, rincian pagu awal, pagu revisi, dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

1. Pagu Total Anggaran DIPA BUA Tahun Anggaran 2014 Pengadilan Negeri Majalengka ngka sebesar Rp. 5.313.108.000,5.313.108.000, (Lima milyar tiga ratus tiga belas juta seratus delapan ribu rupiah) dengan perincian : 1. Belanja Pegawai

: Rp. 4.680.254.000,-

2. Belanja Barang

: Rp.

3. Belanja Modal

:-

632.854.000,-

Pagu DIPA BUA Pengadilan Negeri Majalengka Berdasarkan Jenis Belanja 0% 12% Belanja Pegawai Belanja Barang

45

Belanja Modal

.Halaman

88%


Sementara itu Total Anggaran DIPA Badilum Tahun Anggaran 2014 Pengadilan Negeri Majalengka sebesar Rp. 63.000.000,63.000.000, (Enam puluh tiga juta rupiah). 1. Belanja Pegawai

: Rp. ,-

2. Belanja Barang

: Rp. 63.000.000,-

3. Belanja Modal

:-

Pagu DIPA BUA Pengadilan Negeri Majalengka Berdasarkan Jenis Belanja 0%

Belanja Pegawai Belanja Barang 100%

Belanja Modal

2. Realisasi Realisasi Anggaran DIPA BUA Tahun Anggaran 2014 Pengadilan Negeri Majalengka sebesar Rp. 5.171.024.607,5.171.024.607, (Lima milyar seratus tujuh puluh satu juta dua puluh empat ribu enam ratus tujuh rupiah ) dengan perincian : 1. Belanja Pegawai

: Rp. 4.542.800.700,-

2. Belanja Barang

: Rp.

3. Belanja Modal

:-

628.223 907,-

Realisasi DIPA BUA Pengadilan Negeri Majalengka Berdasarkan Jenis Belanja 0% 12% Belanja Pegawai Belanja Barang

46

Belanja Modal

.Halaman

88%


Realisasi

Anggaran

DIPA

Badilum

Tahun

Anggaran

2014

Pengadilan Negeri Majalengka sebesar Rp. 56.671.650, 56.671.650,- (Lima puluh enam juta tujuh puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah ) dengan perincian : 1. Belanja Pegawai

: Rp. –

2. Belanja Barang

: Rp. 56.671.650,-,

3. Belanja Modal

:-

Realisasi DIPA BUA Pengadilan Negeri Majalengka Berdasarkan Jenis Belanja 0%

Belanja Pegawai Belanja Barang 100%

Belanja Modal

D. AKUNTABILITAS KINERJA LAINNYA 1. Peningkatan Sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja. kinerja Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana adalah perbandingan jumlah pengadaan sarana dan prasarana yang diusulkan dengan pengadaan sarana dan prasarana yang telah dilaksanakan/direalisasikan. Persentase pengadaan sarana dan prasarana di Pengadilan Negeri Majalengka pada tahun 2014 201 adalah sebesar 100 %.

2. Sumber Daya Manusia Yang Memadai Mem dan Berkualitas

Tenaga Kontrak ) dirasakan kurang memadai apabila dilihat secara objektif khususnya tenaga administrasi golongan I dan II terutama t operator di bidang IT (Information Technology) dan Pengadministrasi

.Halaman

Tenaga Teknis dan 17 Tenaga Non Teknis ( termasuk 9 Orang

47

Sumber Daya Manusia yang berjumlah 50 Orang dengan 33


Umum, sehingga dengan kondisi tersebut masih ada Tenaga Teknis yang merangkap tugas sebagai Pengadministrasi Umum maupun Pencatat Register Perkara. Meskipun demikian sampai saat ini Pengadilan Negeri Majalengka mengusahakan agar tenaga-tenaga yang ada dapat melaksanakan tugas tambahan semaksimal mungkin sehingga dapat berjalan dan terselesaikan dengan baik.

a. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial NO

JABATAN

PRIA

WANITA

JUMLAH

1

Hakim (Ketua / Wakil)

5

6

11

2

Hakim ad hoc (PHI)

-

-

-

3

Panitera / Sekretaris

1

-

1

4

Wakil Panitera

1

-

1

5

Panitera Muda Pidana

1

-

1

6

Panitera Muda Perdata

1

-

1

7

Panitera Muda Hukum

-

1

1

8

Panitera Pengganti

8

3

11

9

Jurusita

3

-

3

10

Jurusita Pengganti

2

1

3

22

11

33

PRIA 1 1 1

WANITA -

JUMLAH 1 1 1

-

1

1

4

-

4

7

2

9

15

3

17

Jumlah

.Halaman

NO JABATAN 1 Wakil Sekretaris 2 Kepala Urusan Umum 3 Kepala Urusan Keuangan Kepala Urusan 4 Kepegawaian 5 Staff Pegawai Tidak Tetap / 6 Tenaga Kontrak Jumlah

48

b. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial


JABATAN

I

Ketua Pengadilan Negeri a) Ajudan b) Pengadministrasi Umum Bagian Pimpinan 1. Wakil Ketua Pengadilan Negeri a) Pengadministrasi Umum Bagian Pimpinan Majelis Hakim 2. Panitera / Sekretaris a) Pengadministrasi Umum Bagian Pimpinan A. Wakil Panitera - Panitera Muda Perdata a) Operator Komputer Perkara Perdata b) Pengregister Berkas Perkara Perdata c) Pengadministrasi Perkara Perdata - Panitera Muda Pidana a) Operator Komputer Perkara Pidana b) Pengregister Berkas Perkara Pidana c) Pengadministrasi Perkara Pidana - Panitera Muda Hukum a) Operator Komputer Bidang Hukum b) Arsiparis Bidang Hukum c) Pengadministrasi Bidang Hukum B. Wakil Sekretaris - Kepala Urusan Umum a) Operator Komputer Bidang Umum b) Pengadministrasi Umum c) Pengemudi d) Pramu Kantor e) Penjaga Malam f) Tukang Kebun - Kepala Urusan Kepegawaian a) Operator Komputer Bidang Kepegawaian b) Pengadministrasi Kepegawaian Kepala Urusan Keuangan a) Operator Komputer Bidang Keuangan b) Pengadministrasi Keuangan c) Penata Laporan Keuangan d) Bendahara Penerima e) Bendahara Pengeluaran Panitera Pengganti Jurusita Jurusita Pengganti JUMLAH

GOL / RUANG (MINIMAL)

JUMLAH

IV/a II/a

1 1

II/a

1

III/d

1

II/a

1

III/b III/b

10 1

II/a

1

III/a III/a

1 1

II/c

1

II/c

2

II/a

2

III/a

1

II/c

1

II/c

2

II/a

2

III/a

1

II/c

1

II/c

1

II/a

2

III/a II/d

1 1

II/c

1

II/a I/c I/c I/c I/c II/d

2 2 4 2 1 1

II/c

1

II/a II/d

2 1

II/c

1

II/a III/a II/c II/c III/a II/a II/a

1 1 1 1 11 3 6 79

.Halaman

NO

49

c. Data Kebutuhan / Kekurangan SDM a. Kebutuhan Berdasarkan Peta Jabatan


b. Jumlah SDM Berdasarkan Kebutuhan dan Bezzeting Tahun 2014

Ketua Pengadilan Negeri a)

Ajudan

b)

1.

Pengadministrasi Umum Bagian Pimpinan Wakil Ketua Pengadilan Negeri a)

Pengadministrasi Umum Bagian Pimpinan

BERDASARKAN

KET

KEBUTUHAN

REALITA

1

1

-

1

0

-1

1

0

-1

1

0

-1

1

0

-1

Majelis Hakim

10

10

-

2.

1

1

-

1

0

-1 -

Panitera / Sekretaris a)

A.

Pengadministrasi Umum Bagian Pimpinan Wakil Panitera -

-

-

B.

1

1


1

1

-

a)

Operator Komputer Perkara Perdata

1

0

-1

b)

Pengregister Berkas Perkara Perdata

2

0

-2

c)

Pengadministrasi Perkara Perdata

2

0

-2


1

1

-

a)

Operator Komputer Perkara Pidana

1

0

-1

b)

Pengregister Berkas Perkara Pidana

2

0

-2

c)

Pengadministrasi Perkara Pidana

2

0

-2

Panitera Muda Hukum

1

1

-

a)

Operator Komputer Bidang Hukum

1

0

-1

b)

Arsiparis Bidang Hukum

1

0

-1

c)

Pengadministrasi Bidang Hukum

2

1

-1

Wakil Sekretaris

1

1

-

-

Kepala Urusan Umum

1

1

-

a)

Operator Komputer Bidang Umum

1

0

-1

b)

Pengadministrasi Umum

2

1

-1

c)

Pengemudi

2

0

-2

d)

Pramu Kantor

4

0

-4

e)

Penjaga Malam

2

0

-2

f)

Tukang Kebun

1

0

-1

1

1

-

1

0

-1

-

Kepala Urusan Kepegawaian a) b)

Operator Komputer Bidang Kepegawaian Pengadministrasi Kepegawaian

2

1

-1

Kepala Urusan Keuangan

1

1

-

a)

Operator Komputer Bidang Keuangan

1

0

-1

b)

Pengadministrasi Keuangan

1

0

-1

c)

Penata Laporan Keuangan

1

1

-

d)

Bendahara Penerima

1

0

-1

e)

Bendahara Pengeluaran

1

0

-1

Panitera Pengganti

11

11

-

Jurusita

3

3

-

-

Jurusita Pengganti JUMLAH

6

3

-3

79

41

-38

50

I

JABATAN

.Halaman

NO


c. Kekurangan SDM JUMLAH

GOL / RUANG MINIMAL

1. 2.

Wakil Ketua Jurusita Pengganti

1 3

III/d II/c

3.

Ajudan

1

II/a

4.

Pengadministrasi Umum

11

II/a

5.

Operator Komputer

6

II/c

6.

Pengregister Berkas Perkara

4

II/c

7.

Bendahara

2

II/c

8.

Pengemudi

2

I/c

9.

Pramu Kantor

4

I/c

10.

Penjaga Malam

2

I/c

11.

Tukang Kebun

1

I/c

Jumlah

38

PENDIDIKAN S1 - Hukum D3. Altri SLTA Sederajat SLTA Sederajat + Sertifikat Komputer D3, Komputer / D3, Informatika D3. Tehnik Informatika,D3 . Ilmu Komputer,D3. Sistem Informasi, D3. Altri D3, Akutansi SMP Sederajat + SIM A SMP Sederajat SMP Sederajat SMP Sederajat

Orang

51

JABATAN

.Halaman

NO


BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Majalengka Tahun 2013 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat

dipertanggungjawaban

sekaligus

sebagai

alat

ukur

dalam

menjalankan tugas pokok dan fungsi melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku. Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Majalengka Tahun 2014 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan, namun ada beberapa yang belum mencapai target dan menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2015. Adapun keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Majalengka pada tahun 2014 diuraikan sebagai berikut : 1. Keberhasilan Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oeh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Majalengka pada tahun 2014 adalah :  Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun administrasi telah berhasil dengan baik, kendati masih ada beberapa sasaran yang belum memenuhi target, namun secara umum target kinerja telah terealisasi.  Penyelesaian perkara pada tahun 2014 pada prinsipnya telah berjalan

tahun 2014 dan telah memenuhi target.

Halaman

namun sisa perkara ditahun 2013 dapat diselesaikan seluruhnya di

52

dengan baik. Walaupun penyelesaian perkara belum mencapai target,


 Pelaksanaan tertib administrasi perkara di Pengadilan Negeri Majalengka tahun 2014 pada umumnya sudah berjalan dengan baik dan telah mencapai target.  Dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, masih kurang dikarenakan Rekruitmen Pegawai berada di tangan Mahkamah Agung.  Proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan sudah memenuhi target.  Target penyediaan sarana dan prasarana sebagai pendukung tugas pokok dan fungsi pengadilan pada tahun 2014 ini telah terealisasi seluruhnya.

2. Kendala Atau Hambatan Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Hal tersebut wajar apabila kendala atau hambatan tersebut dapat langsung dicari jalan keluar atau solusinya. Kendala atau hambatan yang ditemui di Pengadilan Negeri Majalengka diantaranya :  Perkara yang masuk pada akhir tahun dibulan Oktober dan Nopember khususnya perkara perdata cukup banyak menghambat pencapaian target penyelesaian perkara tahun berjalan dan Perkara yang masuk pada akhir tahun dibulan Desember khususnya perkara pidana cukup banyak, hal ini dapat disebabkan pengiriman dari pihak Kejaksaan Negeri yang cenderung menghabiskan sisa perkaranya di tahun

Halaman

53

berjalan.


B. SARAN Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut di atas, maka ada beberapa saran – saran antara lain : 1. Untuk mendapatkan capaian kinerja dari hasil kajian, analisa dan evaluasi perlu dilakukan standarisasi ukuran kinerja, sehingga ada keseragaman dalam penilaian kinerja seluruh satker. 2. Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk mencapai sasaran, indicator kinerja sehingga nantinya akan tercapai visi misi yang telah ditetapkan. 3. Agar implementasi Sistem AKIP benar-benar benar benar efektif, perlu adanya sinergi antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan,

sehingga

realisasi

anggaran

yang

digunakan

untuk

melakukan kegiatan berbanding lurus dengan out put maupun out comes kegiatan yang bersangkutan.

Majalengka, 31 Januari 2015 KETUA PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA

Halaman

54


LAMPIRAN – LAMPIRAN LAKIP 2014 1. Surat Keputusan Tim Kerja Penyusunan LAKIP 2014 2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Majalengka 3. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Majalengka 4. Rencana Strategis 2015 – 2019 5. Rencana Kerja Tahun 2015 6. Penetapan Kinerja Tahun 2015

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA Nomor: W11.U14/……../UM.02.02/I/2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA KETUA PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA

Menimbang

Mengingat

: 1.

Bahwa untuk mendukung kelancaran kegiatan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Majalengka, dipandang perlu membentuk Tim Kerja Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Majalengka Tahun Anggaran 2014

2.

Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Kerja Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Majalengka

3.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka tentang pembentukan Tim Kerja Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Majalengka Tahun Anggaran 2014 ;

: 1.

Intruksi Presiden No. 7 tahun 1999 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;

tentang

2.

Peraturan Menteri Aparatur Negara No. 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;

3.

Peraturan Menteri Aparatur Negara No. 29 Thn 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;

4.

Surat Edaran Menteri Aparatur Negara No. 11 Tahun 2011 ttg Penyusunan LAKIP dan Dokumen Penetapan Kinerja .

MEMUTUSKAN Menetapkan

:

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA TENTANG TIM KERJA PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KEINERJA PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2012

PERTAMA

:

KEDUA

:

Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Kerja Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Majalengka Tahun Anggaran 2014 yang selanjtnya disebut Tim Kerja Penyusunan LAKIP; Tugas Tim Kerja Penyusunan LAKIP sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diatas adalah : a. Melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Majalengka Tahun Anggaran 201 2014; b. Melaksanakan Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Majalengka untuk Tahun Anggaran 2015 201 ;

KETIGA

:

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat alasan-alasan alasan obyektif untuk mengevaluasi dan memperbaharui surat keputusan ini .

Ditetetapkan di

:

Majalengka

Pada Tanggal

:

12 Januari 2015

KETUA PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA

TOHARI TAPSIRIN,S.H.,M.H TAPSIRIN,S.H.,M.H. NIP. 195801291982031001

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor : Nomor: W11.U14/……../UM.02.02/I/201 W11.U14/……../UM.02.02/I/2015 Tanggal : 12 Januari 2015 201 TIM KERJA PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

NO

NAMA

JABATAN

JABATAN DALAM TIM

1.

Tohari Tapsirin, SH.,MH.

Ketua Pengadilan

Pengarah

2.

Bunadi, SH.,MH.

Panitera / Sekertaris

Ketua

3.

Jafri, SH.,MH.

Wakil Panitera

Wakil Ketua

4.

Maryono

Wakil Sekertaris

Sekertaris

5.

Maman Rusmana


Anggota

6.

Otong Endang K, Sm.Hk.


Anggota

7.

Herny, SH.

Panitera Muda Hukum

Anggota

8.

Asep Wawan

Kepala Urusan Umum

Anggota

9.

Meme

Kepala Urusan Keuangan

Anggota

10.

Imas Suryati

Kepala Urusan Kepegawaian

Anggota

11.

Muhamad Haris Gartika

Tenaga Kontrak

Operator

Ditetetapkan di

:

Majalengka

Pada Tanggal

:

12 Januari 2015


TOHARI TAPSIRIN,S.H.,M.H TAPSIRIN,S.H.,M.H. NIP. 195801291982031001

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA

PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA NOMOR : W11. U14/

/ KP.07.01/I/2015

TENTANG PENETAPAN REVIEW INDIKATOR PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA


Menimbang

a.

:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;

b.

Bahwa

dengan

berakhirnya

masa

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2009

–

2014,

dan

dimulainya

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019 maka Pengadilan Negeri Majalengka perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Mengingat

:

1.

Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

2.

Undang - undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

3.

Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

4.

Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah.

5.

Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.

6.

Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.

7.

Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.

8.

Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.

9.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

Memperhatikan

:

Hasil

Rapat

Tanggal

12

Januari

2015

tentang

Pembahasan Review Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN

:

KETUA

PENGADILAN

NEGERI

MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN REVIEW INDIKATOR

KINERJA

UTAMA

PENGADILAN

NEGERI MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2015.

Pertama

:

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Majalengka, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Majalengka 2015 - 2019.

Kedua

:

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap Pengadilan

pencapaian Tinggi

kinerja

Jawa

disampaikan

Barat,

Mahkamah

kepada Agung

Republik Indonesia dan MENPAN.

Ketiga

:

Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/ peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk : a.

Melakukan review atas capaian kinerja setiap bagian dalam rangka meyakinkan keadaan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.

b.

Melakukan evaluasi terhadap keputusan / peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Majalengka.

Keempat

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetetapkan di

:

Majalengka

Pada Tanggal

:

30 Januari 2015


TOHARI TAPSIRIN,S.H.,M.H. TAPSIRIN,S.H.,M.H NIP. 195801291982031001

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA

INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA NO 1.

KINERJA UTAMA Meningkatnya Penyelesaian Perkara

INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana c. Persentase perkara masuk yang diselesaikan: - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan

PENJELASAN

PENANGGUNG JAWAB

Jml perkara mediasi yg menjadi akta perdamaian X 100% Jumlah perkara yang di mediasi

Hakim Mediasi & Panitera Sekretaris

Jml sisa perkara yang diselesaikan X 100% Jml sisa perkara yang harus diselesaikan


Jml perkara yang diselesaikan X 100% Jml perkara yang akan diselesaikan ( Sisa Tahun Lalu & Perkara Masuk Tahun Ini ) Jml perkara yg diselesaikan dlm jangka waktu maks 6 bulanX 100% Jml perkara yg harus diselesaikan dlm waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara)


Jml perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan X 100% Jumlah perkara yg diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 bulan



Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: 2.

3.



-

Banding Kasasi

SUMBER DATA Laporan Bulanan dan Laporan tahunan Laporan Bulanan dan Laporan tahunan Laporan Bulanan dan Laporan tahunan Laporan Bulanan dan Laporan tahunan Laporan Bulanan dan Laporan tahunan

Majelis Hakim


Panitera Sekretaris


Jml berkas perkara yang didistribusikan ke MajelisX 100% Jml berkas perkara yang diterima

Panitera Sekretaris


Jml relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu. X 100% Jml putusan



Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum X 100% Jumlah putusan

Peninjauan Kembali (PK)

a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap



Jml berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap X 100% Jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK Catatan: Lengkap = terdiri dari bundel A dan B

INDIKATOR KINERJA UTAMA AMA (IKU) PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA

NO

4.

KINERJA UTAMA


INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN

PENANGGUNG JAWAB


Jml pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat X 100% Jumlah permohonan penyitaan dengan


a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan X 100% Jumlah perkara prodeo


b. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus

5.



6.




Jumlah amar putusan perkara yang di wibsite X 100% Jumlah putusan

SUMBER DATA Laporan Bulanan dan Laporan tahunan Laporan Bulanan dan Laporan tahunan

Kepaniteraan dan Operator IT


Jml permohonan eksekusi perkara perdata yang ditindaklanjuti X 100% Jml permohonan eksekusi perkara perdata



Jumlah Pengaduan yang masuk X 100% Jml Pengaduan yang ditindaklanjuti



Jumlah Hasil temuan X 100 % Jmlh Hasil Temuan yang ditindaklanjuti



Catatan: Amar putusan yang diutamakan adalah atas perkara yang menarik perhatian masyarakat (publik)


Majalengka, Januari 2015 Panitera / Sekretaris

TOHARI TAPSIRIN, SH.,MH. NIP. 19580129 198203 1 001

B U N A D I, SH.,MH. NIP. 19670423 198603 1 001

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA 2015 - 2019

MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 - 2019. Tujuan

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Majalengka dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas TARGET KINERJA

NO

1.

KINERJA UTAMA


2.


3.


INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana c. Persentase perkara masuk yang diselesaikan: - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali (PK) a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

2015 %

2016 %

2017 %

2018 %

2019 %

15

15

20

20

25

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

85 90

87 92

87 93

90 95

90 95

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

94 95 98

94 90 98

95 97 98

95 97 98

96 98 99

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NGADILAN NEGERI MAJALENGKA MAJA 2015 - 2019

4.

5.

6.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.


100

100

100

100

100


95

96

97

98

99

100

100

100

100

100

45

50

55

60

65

25

25

30

35

40


100

100

100

100

100


100

100

100

100

100






B U N A D I, SH.,MH. NIP. 19670423 198603 1 001

MATRIK PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA NO

1.

2.

3.

4.

KINERJA UTAMA





5.


6.


INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana c. Persentase perkara masuk yang diselesaikan: - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali (PK) a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

TARGET 15

100 100

85 90 100 100

94 95 98 100


100


100


95


100

45

25


100


100




B U N A D I, SH.,MH. NIP. 19670423 198603 1 001

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama

: B U N A D I, SH.,MH.

Jabatan

: Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Majalengka

Selanjutnya disebut pihak pertama Nama

: TOHARI TAPSIRIN, SH.,MH

Jabatan

: Ketua Pengadilan Negeri Majalengka

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak pertama pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Majalengka, 12 Januari 2015 Ketua Pengadilan Negeri Majalengka



B U N A D I, SH.,MH. NIP. 19670423 198603 1 001

MATRIK PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA NO

1.

2.

3.

4.

KINERJA UTAMA





5.


6.


INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana c. Persentase perkara masuk yang diselesaikan: - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali (PK) a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

TARGET 15

100 100

85 90 100 100

94 95 98 100


100


100


95


100

45

25


100


100


Majalengka,12 Januari 2015 Panitera / Sekretaris


B U N A D I, SH.,MH. NIP. 19670423 198603 1 001

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2014 PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA

Recommend Documents