LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2014 PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA
KATA PENGANTAR Dengan mengucap puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah
mencurahkan
rahmat
dan
nikmat-Nya nikmat Nya
sehingga
kami
dapat
menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 dan Penetapan Kinerja Tahun 2015 Pengadilan Negeri Majalengka. Menindaklanjuti surat Panitera / Sekretaris Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor
:
W11.U/93/OT.02.1/I/2015
tanggal
12
Januari
2015,
Perihal
Penyampaian ian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Tahun 2014 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015, telah disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Tahun 2014 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015 201 ini sesuai dengan de Sistem Akuntabilitas Kinerja. Laporan ini berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan
oleh
Pengadilan
Negeri
Majalengka
tahun
2014. 201
Laporan
Akuntabilitas as Kinerja tahun 2014 201 ini meskipun jauh dari sempurna kiranya dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban capaian kinerja, laporan ini diharapkan menjadi sumber informasi yang cukup dan sebagai bahan penyusunan dan implementasi rencana kerja, rencana anggaran dan rencana strategis di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Majalengka, Majalengka serta berguna bagi semua pihak.
Majalengka, 31 Januari 2015 KETUA PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA
Page
i
TOHARI TAPSIRIN, SH.,MH. NIP. 195801291982031001
EXECUTIVE SUMMARY ( IKHTISAR EKSEKUTIF ) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2014 Pengadilan Negeri Majalengka, merupakan LAKIP dari Renstra tahun 20102014. Selain dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ), surat Panitera / Sekretaris Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor
:
W11.U/93/OT.02.1/I/2015
tanggal
12
Januari
2015,
Perihal
Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Tahun 2014 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015. Pengadilan Negeri Majalengka berupaya untuk mencapai bobot tertinggi dari LAKIP yang berdasarkan SAKIP, karena dengan mewujudkan LAKIP yang proporsional dan profesional semakin transparan dalam mempertanggungjawabkan kinerja Pengadilan Negeri Majalengka sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014. Dengan berakhirnya Tahun 2014, maka LAKIP Pengadilan Negeri Majalengka Tahun 2014, menyajikan informasi kinerja dari tahun sebelumnya berdasarkan data yang terekam oleh Tim LAKIP. Data kinerja yang menjadi ciri khas berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Majalengka disusun berdasarkan dan bersifat Laporan terhadap Pencapaian Kinerja, selama kurun waktu dari bulan Januari s/d Desember 2014 serta
perbandingan
penyelesaian
dengan
perkara
tahun
yang
sebelumnya,
menjadi
terutama
kewenangan
menyangkut
Pengadilan
Negeri
Majalengka. Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2015. Sebagai bentuk kesadaran dan mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan,
Pengadilan
Negeri
Majalengka
telah
menyusun
Laporan
Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014 dalam rangka mewujudkan Reformasi Peradilan dan meningkatkan kualitas
Page
“ MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN YANG AGUNG”.
ii
pelayanan publik terkait dengan visi dan misi Mahkamah Agung yaitu :
DAFTAR ISI PENGANTAR ...........................................................................................
i
EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF) .................................
ii
DAFTAR ISI..............................................................................................
iii
BAB I
PENDAHULUAN .......................................................................
1
A.
Latar Belakang ..................................................................
1
B.
Tugas dan Fungsi .............................................................
2
C.
Sistematika Penyajian .......................................................
11
BAB II
PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA ........................
1
A. Rencana Strategis Tahun 2010 - 2014 ..............................
12
B. Tujuan Dan Sasaran Strategis ...........................................
13
C. Program Utama dan Kegiatan Pokok .................................
14
D. Rencana Kerja Tahun 2014 ...............................................
18
E. Penetapan Kerja Tahun 2014 ............................................
19
AKUNTABILITAS KINERJA.......................................................
22
A. Pengukuran Kinerja............................................................
22
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja .............................................
24
C. Akuntabilitas Keuangan .....................................................
45
D. Akuntabilitas Kinerja Lainnya .............................................
47
BAB IV PENUTUP .................................................................................
52
A. Kesimpulan ........................................................................
52
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja .............................................
54
BAB III
Lampiran – Lampiran 1. Surat Keputusan Tim Kerja Penyusunan LAKIP 2014 2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Majalengka 3. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Majalengka
6. Penetapan Kinerja Tahun 2015
Page
5. Rencana Kerja Tahun 2015
iii
4. Rencana Strategis 2015 – 2019
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA TAHUN 2014
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan keinginan nyata pemerintah untuk melaksanakan good governance dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dalam suatu Pemerintahan yang baik salah satu hal yang disyaratkan adalah adanya / terselenggaranya Good Governance. Penegakan Hukum yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Majalengka tidak dapat terlepas dari birokrasi yang merupakan salah satu wahana dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Birokrasi bertugas mengelola pelayanan dan melaksanakan berbagai keputusan politik ke dalam berbagai kebijakan politik baik secara teknis maupun dalam kegiatan operasional. Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga para birokrat yang ada di Pengadilan Negeri Majalengka dapat mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance). Dalam rangka mewujudkan hal itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban
yang
tepat,
jelas,
terukur
dan
legitimate
sehingga
penyelenggaraan pemertintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa asas – asas umum penyelenggaraan Negara meliputi :
3. Asas Kepentingan Umum 4. Asas Keterbukaan
Halaman
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara
1
1. Asas Kepastian Hukum
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA TAHUN 2014
5. Asas Proporsionalitas 6. Asas Profesionalitas Dan Asas Akuntabilitas.
Salah satu dari unsur pokok dari penjabaran sistem akuntabilitas adalah penyusunan Rencana Strategi (renstra) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan tupoksi, sehingga segala bentuk kegiatan dilaksanakan secara terencana dan terukur. Suatu perencanaan yang tidakstrategi sama halnya merencanakan suatu kegagalan yang tentunya hal tersebut tidak dikehendaki bersama.
B. TUGAS DAN FUNGSI Badan Peradilan sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
berdasarkan
Pancasila,
dengan
tugas
pokok
menerima,
memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan undang-undang, Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat 1 Undang- Undang Dasar pasca Amandemen). Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung R.I., Badanbadan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung R.I., (Peradilan Umum, PTUN, Peradilan Militer, Peradilan Negeri) serta Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945). 1. Tugas Pokok Pengadilan Negeri Majalengka sebagai salah satu badan peradilan di bawah Kekuasaan Mahkamah Agung RI mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya, dibidang:
Tentang Peradilan Umum.
Halaman
Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986
2
Hukum, perdata dan Pidana (Pasal 2 Undang - Undang No. 49 Tahun 2009
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA TAHUN 2014
2. Fungsi a) Sebagai
pelayan
hukum
masyarakat
pencari
keadilan
pada
umumnya mengenai berbagai perkara / sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang - Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. b) Sebagai pelaksana hukum positif bagi masyarakat pencari keadilan pada umumnya di Kabupaten Majalengka. c) Memberikan kontribusi hukum terapan dalam upaya pembangunan hukum nasional.
C. ORGANISASI KEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA
DAN
KESEKRETARIATAN
Pengadilan Negeri Majalengka merupakan pengadilan tingkat pertama dengan Pengadilan Tinggi Bandung sebagai pengadilan tingkat banding berkedudukan di Jl. K.H. Abdul Halim No. 499 Majalengka yang merupakan
institusi peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI
sebagai pelaksana kekuasaan
kehakiman
yang
merdeka
untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Majalengka
sebagai
kawal
depan
(voorj
post)
Mahkamah Agung RI, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama dengan daerah hukum meliputi Kabupaten Majalengka. Adapun tugas pokok dan fungsi aparat Pengadilan Negeri Majalengka adalah sebagai berikut: 1. Ketua Pengadilan Memimpin dan bertanggung jawab atas terselenggaranya tugas secara baik dan lancar. Membuat perencanaan dan pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan kegiatan jangka pendek dan jangka panjang. Membagi dan menetapkan tugas serta penanggung jawab kegiatan. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi
/ rapat dinas seluruh jajaran
Pengadilan Negeri Majalengka sebulan sekali.
Halaman
Melaksanakan pertemuan berkala
3
keuangan rutin/ pembangunan.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA TAHUN 2014
Menunjuk dan menetapkan tugas hakim / majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para hakim maupun seluruh karyawan. Memerintahkan, memimpin, dan mengawasi eksekusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melakukan
pengawasan
internal
terhadap
pejabat
peradilan,
keuangan dan material serta pengawasan eksternal terhadap notaris dan pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Menugaskan hakim untuk membina dan mengawasi bidang hukum tertentu Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di bagian urusan keuangan. Mengawasi pelaksanaan court kalender dengan ketentuan bahwa setiap perkara pada asasnya harus diputus dalam waktu 6 bulan dan melakukan pertemuan berkala dengan para hakim. Melakukan pembinaan terhadap organisasi KORPRI, Dharmayukti Karini, IKAHI, PTWP, dan Koperasi. Melakukan koordinasi antar sesama instansi di lingkungan penegak hukum dan bekerjasama dengan instansi-instansi lain serta dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah apabila diminta. Memperhatikan keluhan-keluhan yang timbul dari masyarakat dan menanggapinya bila dipandang perlu. 2. Wakil Ketua Pengadilan Membantu ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya, serta pengorganisasiannya. Mewakili ketua bila berhalangan. Menunjuk dan menetapkan hakim untuk memeriksa dan mengadili
penyitaan yang dimintakan oleh penyidik.
Halaman
Menerima dan menandatangani penetapan izin / persetujuan
4
perkara-perkara tipiring.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA TAHUN 2014
Melakukan
pengawasan
internal
untuk
mengamati
apakah
pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua. Memeriksa dan mengadili perkara yang diberikan oleh ketua, membuat konsep dan menandatangani putusan / penetapan, berita acara, terkait perkara yang ditanganinya sampai proses minutasi. Menyelenggarakan court kalender. Bertugas sebagai ketua IKAHI dan ketua BAPERJAKAT. Melaksanakan tugas sebagai HUMAS. Bertugas sebagai ketua PTWP Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua 3. Majelis Hakim Hakim Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang , pelaksanaannya, serta pengorganisasiannya. Memeriksa dan mengadili perkara yang diberikan oleh ketua, membuat konsep dan menandatangani putusan / penetapan, berita acara, terkait perkara yang ditanganinya sampai proses minutasi. Menyelenggarakan court kalender. Melaksanakan Tugas Sebagai Hakim Perkara Pidana Anak Melaksanakan Tugas Sebagai Hakim Mediator Melaksanakan Tugas Sebagai Pengawas Bidang Berita Intern Pengadilan Negeri Majalengka Melakukan Pengawasan Terhadap Tiap Bagian Melaksanakan Tugas Sebagai Pengawas Bidang Upload Putusan Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua. 4. Panitera / Sekretaris Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka
pendek
dan
jangka
panjang,
pelaksanaannya,
serta
hakim
persidangan.
dengan
mengikuti
dan
mencatat
jalannya
Halaman
Membantu
5
pengorganisasiannya.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA TAHUN 2014
Mengatur tugas Wakil Panitera, Wakil Sekretaris, Panitera Muda, Panitera Pengganti, dan Jurusita. Menanggapi dan memecahkan masalah yang timbul di dalam penyelenggaraan bidang kepaniteraan dan kesekretariatan dengan mengkonsultasikan kepada atasan. Melaksanakan,
melaporkan,
dan
mempertanggungjawabkan.
eksekusi yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan. Melaksanakan, mengawasi, dan melaporkan pelelangan yang ditugaskan / diperintahkan oleh Ketua Pengadilan. Menerima uang titipan pihak ke-3 dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan. Mengesahkan Pendaftaran Bantuan Hukum Menunjuk Panitera Pengganti untuk Perkara Pidana, Perdata dan Tipiring Bertanggung
jawab
atas
pengurusan
berkas-berkas
perkara,
putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ke-3, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya disimpan di kepaniteraan. Membuat akta Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Mengirimkan berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Membuat salinan putusan dan memberitahukan putusan verstek. Melegalisir surat-surat yang dijadikan bukti dalam persidangan. Menggerakan, mengarahkan, dan memantau pelaksanaan, kegiatan terkait pelaksanaan tugas di kepaniteraan dan kesekretariatan. Memberikan bimbingan, teguran, dan peringatan sesuai peraturan perundang-undangan
terhadap
pegawai
di
kepaniteraan
dan
kesekretariatan. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan DIPA. Bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
Bertindak sebagai anggota BAPERJAKAT.
Halaman
Majalengka.
6
Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Negeri
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA TAHUN 2014
Melaksanakan tugas-tugas lain yang yang diberikan oleh Ketua Pengadilan. 5. Wakil Panitera Membantu
Hakim
dengan
mengikuti
dan
mencatat
jalannya
persidangan. Membantu Panitera untuk secara langsung membina, meneliti dan mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara antara lain ketertiban dalam mengisi buku register perkara, membuat laporan periodik, dan lain-lain. Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan. Melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya. Membantu hakim dalam hal : membuat penetapan hari sidang, membuat
penetapan
sita
jaminan,
membuat
berita
acara
persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan, atau dirubah jenis tahanannya, melaporkan barang bukti kepada Panitera, dan mengetik putusan. Melaporkan kepada Panitera Muda Perdata untuk dicatat dalam register perkara : penundaan hari-hari sidang, perkara yang sudah putus berikut amar putusannya. Melaporkan kepada Panitera Muda Pidana : penundaan hari-hari sidang, perkara yang sudah putus berikut amar putusannya. Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Perdata atau Panitera Muda Pidana bila telah selesai diminutasi. Bertindak sebagai anggota BAPERJAKAT. Bertindak sebagai Ketua Tim Penataan Arsip / berkas perkara. Melaksanakan tugas-tugas lain yang yang diberikan oleh pimpinan. 6. Wakil Sekretaris Membantu Sekretaris untuk secara langsung membina, meneliti dan mengawasi
pelaksanaan
tugas
administrasi
kepegawaian,
tugas
Sekretaris
terkait
dengan
kesekretariatan apabila Sekretaris berhalangan. Bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
bidang
Halaman
Melaksanakan
7
keuangan, dan umum.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA TAHUN 2014
Bertindak sebagai anggota BAPERJAKAT. Melaksanakan tugas-tugas lain yang yang diberikan oleh Ketua Pengadilan. 7. Panitera Muda Pidana Membantu
Hakim
dengan
mengikuti
dan mencatat jalannya
persidangan. Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang
masih berjalan dan
urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana. Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan Pidana. Menyerahkan salinan putusan kepada Jaksa, Terdakwa atau kuasanya
dan
Lembaga
Pemasyarakatan
apabila
Terdakwa
ditahan. Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding,kasasi atau peninjauan kembali. Menyerahkan berkas perkara in aktif kepada Panitera Muda Hukum. 8. Panitera Muda Perdata Membantu
Hakim
dengan
mengikuti
dan mencatat jalannya
persidangan. Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang
masih berjalan dan
urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata. Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan Perdata. Menyerahkan
salinan
putusan
kepada
para
pihak
yang
berperkara bila diminta. Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding,kasasi atau peninjauan kembali. Menyerahkan berkas perkara in aktif kepada Panitera Muda Hukum.
Hakim
persidangan.
dengan
mengikuti
dan mencatat jalannya
Halaman
Membantu
8
9. Panitera Muda Hukum
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA TAHUN 2014
Mengumpulkan,
mengolah
dan
mengkaji
data,
menyajikan
statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku. 10. Kepala Urusan Umum Menyelenggarakan administrasi tata persuratan. Menyelenggarakan administrasi perlengkapan. Menyelenggarakan administrasi perencanaan menyangkut sarana dan prasarana. Menyelenggarakan pengelolaan perpustakaan. Mengkoordinir penyelenggaraan keamanan dan kebersihan lingkungan kantor. 11. Kepala Urusan Keuangan Menyelenggarakan perencanaan keuangan yang bersumber dari DIPA. Menyelenggarakan pelaksanaan anggaran yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal yang bersumber dari DIPA. Menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan. Menyelenggarakan penatausahaan dan pengawasan anggaran yang bersumber dari DIPA. 12. Kepala Urusan Kepegawaian Menyelenggarakan peningkatan pengelolaan data dan informasi kepegawaian. Membuat usulan kenaikan pangkat. Membuat kenaikan gaji berkala. Membuat usulan jabatan. Membuat usulan pensiun. Membuat usulan tanda penghargaan satya lencana.
Halaman
Membuat SKP dan DP3.
9
Membuat cuti.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA TAHUN 2014
13. Panitera Pengganti Membantu
Hakim
dengan
mengikuti
dan mencatat jalannya
persidangan. Membuat berita acara persidangan. Membantu Hakim dalam Membuat penetapan hari sidang. Membuat penetapan penahanan. Mengetik putusan. Melaporkan kepada Panitera Muda bersangkutan berkenaan dengan penundaan hari sidang, perkara yang sudah putus dan amar putusannya. Menyerahkan
berkas
perkara
kepada
Panitera
Muda
bersangkutan bila telah selesai diminutasi. 14. Jurusita / Jurusita Pengganti Melaksanakan
semua
perintah
yang
diberikan
oleh
Ketua
Pengadilan, Majelis Hakim dan Panitera. Melaksanakan pemanggilan atas perintah Ketua Pengadilan atau atas perintah Hakim. Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran dan pemberitahuan
Putusan
Pengadilan
menurut
cara-cara
berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan dan dengan teliti melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta suratsurat yang sah apabila menyita tanah. Membuat
berita
acara
penyitaan
yang
salinan
resminya
diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain kepada BPN setempat bila terjadi penyitaan sebidang tanah.
Halaman
10
\
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA TAHUN 2014
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Majalengka selama tahun 2014 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa mendatang. LAKIP disusun dengan sistematika sebagai berikut : Bab I
Pendahuluan, menggambarkan secara ringkas mengenai latar belakang, Tugas Pokok dan Fungsi,
Organisasi
Kepaniteraan
Dan
Kesekretariatan Pengadilan Negeri Majalengka dan Sistematika Penyajian. Bab II
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja yang meliputi rencana strategis 2010 - 2014 Pengadilan Negeri Majalengka, menjelaskan visi dan misi, tujuan dan sasaran strategis, program utama dan kegiatan pokok di Pengadilan Negeri Majalengka, serta menjelaskan rencana kinerja tahunan 2014 dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja) Tahun 2014 Pengadilan Negeri Majalengka.
Bab III
Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan Pengukuran kinerja (perbandingan antara target dan realisasi kinerja)
serta
Analisis
akuntabilitas
kinerja
Pengadilan Negeri Majalengka. Bab IV
Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari laporan
akuntabilitas
Pengadilan
Negeri
Pengadilan
Negeri
Majalengka. 1. Struktur
Organisasi
Majalengka 2. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Majalengka
4. Rencana Kerja Tahun 2015 s/d 2019 5. Penetapan Kinerja Tahun 2015
11
3. Rencana Strategis 2015 – 2019
Halaman
Lampiran - lampiran
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA TAHUN 2014
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2010 - 2014 Rencana Strategis Pengadilan Negeri Majalengka Tahun 2010 – 2014 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundanganundangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Majalengka diselaraskan denga arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010 – 2014, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2010 – 2014.
1. VISI MISI Adapun visi dari Pengadilan Negeri Majalengka adalah: “MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN YANG AGUNG” Untuk
mencapai
visi
tersebut,
Pengadilan
Negeri
Majalengka
menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu : 1. Mewujudkan
peradilan
yang sederhana,
cepat,
biaya
ringan
dan
transparan. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
dan efisien. 5. Mengupayakan tersediannya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan standar.
Halaman
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif
12
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA TAHUN 2014
Langkah – langkah strategis yang dilakukan Pengadilan Negeri Majalengka adalah : 1. Melakukan evaluasi secara periodik tentang panjar biaya perkara dengan SK KPN dan berpedoman pada apa saja yang diperlukan sesuai dengan hukum acara dan diumumkan melalui Website Pengadilan Negeri Majalengka. 2. Melakukan diskusi-diskusi bagi para Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta seluruh Staf sesuai tupoksi masing-masing. 3. Melakukan pengawasan/kontroling secara periodik yang dilkukan oleh Hakim pengawas bidang dan atasan langsung. 4. Melakukan pembinaan terhadap staf terkait sesuai dengan tupoksi masing-masing dan pembenahan serta perbaikan sesuai dengan temuan-temuan baik dari Hatiwasda, BAWAS MA RI maupun Hakim pengawas bidang. 5. Melaukan himbauan-himbauan dan peringatan-peringatan melalui tulisan-tulisan yang diletakkan di tempat-tempat strategis yang mudah dibaca oleh seluruh pegawai maupun pengunjung sidang
2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS a. Tujuan Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Majalengka. Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Majalengka adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan penyelesaian perkara 2. Peningkatan tertib administrasi perkara 3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia 4. Peningkatan kualitas pengawasan 5. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
Halaman
13
6. Peningkatan penyediaan Sarana dan Prasarana
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA TAHUN 2014
b. Sasaran Strategis Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2094, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Majalengka adalah sebagai berikut : 1. Penyelesaian perkara 2. Pelaksanaan tertib administrasi perkara 3. Sumber daya manusia yang berkualitas 4. Pengawasan yang berkualitas 5. Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan 6. Penyediaan sarana dan prasarana
3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK a. Indikator Kinerja Utama Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan
Halaman
14
sebagai berikut :
INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA
Meningkatnya Penyelesaian Perkara
INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana c. Persentase perkara masuk yang diselesaikan: - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan
PENJELASAN
PENANGGUNG JAWAB
Jml perkara mediasi yg menjadi akta perdamaian X 100% Jumlah perkara yang di mediasi
Hakim Mediasi & Panitera Sekretaris
Jml sisa perkara yang diselesaikan X 100% Jml sisa perkara yang harus diselesaikan
Majelis Hakim & Panitera Sekretaris
Jml perkara yang diselesaikan X 100% Jml perkara yang akan diselesaikan ( Sisa Tahun Lalu & Perkara Masuk Tahun Ini ) Jml perkara yg diselesaikan dlm jangka waktu maks 6 bulanX 100% Jml perkara yg harus diselesaikan dlm waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara)
Majelis Hakim & Panitera Sekretaris
Jml perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan X 100% Jumlah perkara yg diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 bulan
Majelis Hakim & Panitera Sekretaris
Majelis Hakim & Panitera Sekretaris
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: 2.
3.
Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
-
Banding Kasasi
SUMBER DATA Laporan Bulanan dan Laporan tahunan Laporan Bulanan dan Laporan tahunan Laporan Bulanan dan Laporan tahunan Laporan Bulanan dan Laporan tahunan Laporan Bulanan dan Laporan tahunan
Majelis Hakim
Laporan Bulanan dan Laporan tahunan
Panitera Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan tahunan
Jml berkas perkara yang didistribusikan ke MajelisX 100% Jml berkas perkara yang diterima
Panitera Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan tahunan
Jml relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu. X 100% Jml putusan
Panitera Sekretaris dan Juru Sita
Laporan Bulanan dan Laporan tahunan
Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum X 100% Jumlah putusan
Peninjauan Kembali (PK)
a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
Jml berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap X 100% Jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK Catatan: Lengkap = terdiri dari bundel A dan B
15
1.
KINERJA UTAMA
Halaman
NO
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN
PENANGGUNG JAWAB
d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat
Jml pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat X 100% Jumlah permohonan penyitaan dengan
Panitera Sekretaris dan Juru Sita
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan X 100% Jumlah perkara prodeo
Majelis Hakim & Panitera Sekretaris
b. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus
5.
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
6.
Meningkatnya kualitas pengawasan.
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang di tindaklanjuti.
Jumlah amar putusan perkara yang di wibsite X 100% Jumlah putusan
SUMBER DATA Laporan Bulanan dan Laporan tahunan Laporan Bulanan dan Laporan tahunan
Kepaniteraan dan Operator IT
Laporan Bulanan dan Laporan tahunan
Jml permohonan eksekusi perkara perdata yang ditindaklanjuti X 100% Jml permohonan eksekusi perkara perdata
Ketua Pengadilan & Panitera / Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan tahunan
Jumlah Pengaduan yang masuk X 100% Jml Pengaduan yang ditindaklanjuti
Ketua Pengadilan & Panitera / Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan tahunan
Jumlah Hasil temuan X 100 % Jmlh Hasil Temuan yang ditindaklanjuti
Ketua Pengadilan & Panitera / Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan tahunan
Catatan: Amar putusan yang diutamakan adalah atas perkara yang menarik perhatian masyarakat (publik)
16
4.
KINERJA UTAMA
Halaman
NO
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA TAHUN 2014
Keenam sasaran strategis tersebut diatas merupakan indikator kinerja untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Program
Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Umum
merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan
Negeri
Majalengka
dalam
pelaksanaan
Program
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah : 1) Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata, 2) Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata, 3) Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu 4) Pengiriman berkas perkara banding dan kasasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu 5) Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai hasil guna yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah : 1) Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial 2) Tindak lanjut pengaduan yang masuk 3) Tindak lanjut temuan yang masuk dari Hakim pengawas bidang c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
sasaran
strategis
dalam
penyediaan
sarana
dan
prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana pada Pengadilan Negeri Majalengka.
.Halaman
mencapai
17
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana bertujuan untuk
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA TAHUN 2014
D. RENCANA KINERJA PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA TAHUN 2014 Rencana Kinerja Tahun 2014 ini disusun berdasarkan PerMen PAN No. 29 Tahun 2010 dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama yang diformalkan dan dikaji, sebagai berikut: Tabel Rencana Kerja Tahun 2014 INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana 1.
2.
3.
4.
Meningkatnya Penyelesaian Perkara
Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
5.
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6.
Meningkatnya kualitas pengawasan.
c. Persentase perkara masuk yang diselesaikan: - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali (PK) a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
TARGET 15
100 100
85 90 100 100
93 95 98 100
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
100
c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
100
d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat
95
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
100
40
25
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.
100
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang di tindaklanjuti.
100
18
KINERJA UTAMA
.Halaman
NO
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA TAHUN 2014
E. PERJANJIAN KINERJA (DOKUMEN PENETAPAN KINERJA) TAHUN
2014 Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan
terukur
dalam
rentang
waktu
satu
tahun
tertentu
dengan
mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2013. Penyusunan Penetapan Kinerja ini didasarkan pada Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Surat Edaran Menteri Negara PAN Dan Reformasi Birokraksi Nomor: 11 Tahun 2011 tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sasaran-sasaran
yang
akan
dicapai
Pengadilan
Negeri
Majalengka tahun 2014 dan dinyatakan dalam penetapan sasaran kinerja 2014, dengan menyesuaikan hasil dari Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Majalengka yang terakhir disusun tahun 2013. Penetapan Kinerja
.Halaman
19
dapat diperinci sebagai berikut :
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH EMERINTAH (LAKIP) PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA JALENGKA TAHUN 2014
PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 201 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama
: ATING BUDIMAN, SH.
Jabatan
: Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Majalengka
Selanjutnya disebut pihak pertama Nama
: TOHARI TAPSIRIN, SH.,MH
Jabatan
: Ketua Pengadilan Negeri Majalengka
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak pertama pada tahun 2014 201 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Majalengka, 02 Januari 2014 201
TOHARI TAPSIRIN, SH.,MH. NIP. 195801291982031001
ATING BUDIMAN, SH. NIP. 196506121986031002
.Halaman
20
Ketua Pengadilan Negeri Majalengka
Panitera / Sekertaris Pengadilan Negeri Majalengka
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA TAHUN 2014
Matrik Penetapan Kinerja Tahun 2014 Pengadilan Negeri Majalengka
INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana
1.
Meningkatnya Penyelesaian Perkara
c. Persentase perkara masuk yang diselesaikan: - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan
2.
3.
4.
Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
5.
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6.
Meningkatnya kualitas pengawasan.
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali (PK) a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
TARGET 15
100 100
85 90 100 100
93 95 98 100
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
100
c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
100
d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat
95
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
100
40
25
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.
100
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang di tindaklanjuti.
100
21
KINERJA UTAMA
.Halaman
NO
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA TAHUN 2014
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. PENGUKURAN KINERJA Akuntabilitas
Kinerja
adalah
gambaran
mengenai
tingkat
pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah
proses
sistematis
dan
berkesinambungan
untuk
menilai
keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Majalengka tahun 2014, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2014 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing‐masing indikator
.Halaman
22
kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.
TARGET %
REALISAIS %
CAPAIAN %
15
13,3
88,7
100 100
100 100
100 100
85 90
84,75 94,9
99,7 105,4
100
99,7
99,7
100
100
100
93 95 98
93 95,5 100
100 100,5 101
100
100
100
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
100
100
100
c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
100
100
100
d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat
95
Nihil
Nihil
100
Nihil
Nihil
40
36
90
25
25
100
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.
100
Nihil
Nihil
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang di tindaklanjuti.
100
100
100
KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana
1.
Meningkatnya Penyelesaian Perkara
c. Persentase perkara masuk yang diselesaikan: - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:
2.
Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim
-
Banding Kasasi
Peninjauan Kembali (PK) a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
3.
4.
5.
6.
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Meningkatnya kualitas pengawasan.
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
.Halaman
NO
23
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA TAHUN 2014
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA TAHUN 2014
B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Majalengka Tahun 2014 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2014, Pengadilan Negeri Majalengka telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :
Sasaran 1 : Meningkatnya Penyelesaian Perkara Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut: INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana c. Persentase perkara masuk yang diselesaikan: - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan
TARGET %
REALISASI %
CAPAIAN %
15
13,3
88,7
100 100
100 100
100 100
85 90
84,75 94,9
99,7 105,4
100
99,7
99,7
100
100
100
a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian Berdasarkan Undang-Undang / SK KMA Nomor : 1 tahun 2008 tentang perkara Perdarta Gugatan yang masuk ke Pengadilan
yang menjadi akta perdamaian ini adalah Jumlah perkara mediasi yang menjadi akta perdamaian dikalikan di bagi jumlah perkara yang dimediasi dikalikan 100% atau
.Halaman
dapat diselesaikan diluar persidangan . Bahwa prosentase mediasi
24
harus melalui proses mediasi agar perkara yang didaftarkannya
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA TAHUN 2014
Sedangkan Pada tahun 2014 Pengadilan Negeri Majalengka menerima perkara perdata Gugatan sebanyak 22 perkara, dari 22 Perkara Tersebut hanya 15 Perkara yang Dimediasikan sedangkan 7 Perkara tidak dilakukan mediasi dikarenakan sebanyak 1 Perkara Para Pihak tidak hadir, 5 Perkara Tergugat tidak pernah hadir dan 1 Perkara baru dimediasikan pada Tahun 2015 dan dari 15 Perkara yang dimediasikan 2 perkara yang menjadi akta perdamaian, Sehingga pencapaian prosentase perdamaian pada tahun 2014 adalah 13,3 %. Adapun hal-hal yang membuat penyelesaian secara mediasi tidak tercapai, sebagai berikut: 1. Para pihak saling mempertahankan pendapatnya sendiri – sendiri sehingga menutup kemungkinan tercapainya suatu perdamaian; 2. Para pihak bersikukuh untuk tetap melanjutkan perkaranya; Jadi Realisasi Persentase Perkara Mediasi yang menjadi akta perdamaian adalah :
= `13,3 %
Target dalam Penetapan Kinerja 2014 Persentase Perkara Mediasi yang menjadi akta perdamaian adalah 15 % Capaian Kinerja Persentase Perkara Mediasi yang menjadi akta perdamaian adalah
X 100 = 88, 7 %
b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: Perkara yang masuk pada tahun 2013 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan Desember 2013 dan baru disidangkan pada Tahun 2014, sedangkan yang
dan Pemeriksaan Terdakwa.
.Halaman
ada yang masih dalam tahapan, replik, duplik, pembuktian/ saksi,
25
masuk di bawah bulan desember masih dalam taraf pemeriksaan
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH NTAH (LAKIP) PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA JALENGKA TAHUN 2014
Prosentase rosentase indikator
kinerja
untuk ini
mengukur akuntabilitas
dapat
dirumuskan
kinerja pada
sebagai
berikut
:
Adapun sisa perkara Tahun 2013 yang harus diselesaikan pada Tahun 2014 di Pengadilan Negeri Majalengka sebagai berikut :
NO
PERKARA
SISA
- Perdata
1.
Perdata Gugatan
6 Perkara
2.
Perdata Permohonan
2 Perkara
Jumlah
8 Perkara
- Pidana
3.
Pidana Biasa, Khusus & Anak
4.
Tindak Pidana Ringan
0 Perkara
5.
Pelanggaran Lalu Lintas
0 Perkara
Jumlah
35 Perkara
35 Perkara
Grafik Sisa Perkara Tahun 2013 35 35 30 25 20 15 10
6 2
5
0
0
0 Pidan Biasa Pidana Ringan
Lalu Lintas
26
Perdata Permohonan
.Halaman
Perdata Gugatan
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA TAHUN 2014
- Perdata
Jumlah Sisa Perkara Perdata sebanyak 8 Perkara yang terdiri dari 6 Perkara Perdata Gugatan dan 2 Perkara Perdata Permohonan dan telah semuanya diputus pada tahun 2014 maka Berikut kami Rincikan Perkara Perdata Sisa Tahun di 2013 yang telah di selesaikan atau di putus pada tahun 2014 Bulan
Perkara
No
Perdata
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
1.
Gugatan
-
2
2
0
1
1
2.
Permohonan
2
-
-
-
-
-
= 100 %
Jadi Realisasi Presentase Sisa Perkara yang diselesaikan adalah 100 %. Target dalam Penetapan Kinerja 2014 Persentase Sisa Perakara Perdata yang harus diselesaikan adalah 100 % Capaian Kinerja Persentase Sisa Perakara Perdata yang harus diselesaikan adalah
X 100 = 100 % sehingga target
terpenuhi - Pidana
Jumlah Sisa Perkara Pidana sebanyak 35 Perkara yang terdiri dari dan telah semuanya diputus pada tahun 2014, Berikut kami Rincikan Perkara Pidana Sisa Tahun di 2013 yang telah di selesaikan atau di putus pada tahun 2014
maka
Pidana Biasa, Khusus dan Anak
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
28
4
3
-
-
-
= 100 %
27
1.
Bulan
Perkara
.Halaman
No
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA TAHUN 2014
Jadi
Realisasi
Presentase
Sisa
Perkara
Pidana
yang
diselesaikan adalah 100 %. Target dalam Penetapan Kinerja 2014 Persentase Sisa Perakara Pidana yang harus diselesaikan adalah 100 % Capaian Kinerja Persentase Sisa Perakara Pidana yang harus diselesaikan adalah
X 100 = 100 % sehingga target
terpenuhi.
c. Persentase perkara masuk yang diselesaikan: Perdata Perdata Gugatan Perkara Perdata Gugatan yang masuk selama tahun 2014 sebanyak 22 Perkara , dari 22 Perkara tersebut telah diselesaikan atau diputus selama tahun 2014 sebanyak
17
Perkara dan dari 17 Perkara tersebut diantaranya 15 Perkara Di Putus dan 2 Perkara dicabut Tabel Keadaan Perkara Perdata Gugatan Tahun 2014
BULAN
MASUK
DICABUT
PUTUS
SISA
1
Januari
4
1
0
3
2
Februari
2
0
0
5
3
Maret
3
0
0
8
4
April
2
0
1
9
5
Mei
1
0
2
8
6
Juni
1
0
3
6
7
Juli
1
0
1
6
8
Agustus
4
0
2
8
9
September
0
1
0
7
10
Oktober
1
0
2
6
11
November
2
0
2
8
28
NO
12
Desember
1
0
2
5
.Halaman
-
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA TAHUN 2014
Jadi Realisasi Presentase Perkara Perdata Gugatan Masuk yang diselesaikan adalah
= =
X 100 %
= 77 % Perdata Permohonan Perkara Perdata Permohonan yang masuk selama tahun 2014 sebanyak 40 Perkara , dari 40 Perkara tersebut telah diselesaikan atau diputus selama tahun 2014 sebanyak 37 Perkara dan dari 37 Perkara tersebut diantaranya 30 Perkara Di Putus dan 7 Perkara dicabut.
BULAN
MASUK
DICABUT
PUTUS
SISA
1
Januari
6
0
3
3
2
Februari
2
2
3
0
3
Maret
1
0
0
1
4
April
4
1
2
2
5
Mei
5
1
4
2
6
Juni
5
2
4
1
7
Juli
1
0
1
1
8
Agustus
3
0
2
2
9
September
2
0
3
1
10
Oktober
2
1
1
1
11
November
3
0
2
2
12
Desember
6
0
5
3
Jadi Realisasi Presentase Perkara Perdata Permohonan Masuk yang diselesaikan adalah :
.Halaman
NO
29
Tabel Keadaan Perkara Perdata Permohonan Tahun 2014
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA TAHUN 2014
= = =
X 100 % 92,5 %
Kesimpulan Realisasi Perkara Perdata yang masuk pada tahun 2014 dan diselesaikan pada tahun 2014 adalah : 1. Perkara Perdata Gugatan sebesar 77 % 2. Perkara Perdata Permohonan Sebesar 92, 5 % Sedangkan Target pada penetapan kinerja Tahun 2014 yakni sebesar 85 % Perkara Perdata yang harus diselesaikan dari Perkara Perdata Masuk tahun 2014 Maka : Capaian Presentase Perkara Perdata Gugatan Masuk yang diselesaikan adalah :
= 90,5 %
Capaian Presentase Perkara Perdata Permohonan Masuk yang diselesaikan adalah :
= 108.8 %
Capaian Persentase Perkara Perdata seluruhnya adalah : = 99,7 %
Pidana Pidana Biasa, Khusus dan Anak Perkara Pidana Biasa, Khusus dan Anak yang masuk selama tahun 2014 sebanyak 226 Perkara , dari 226 Perkara tersebut telah diselesaikan atau diputus selama tahun 2014
30
sebanyak 191 Perkara.
.Halaman
-
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA TAHUN 2014
Tabel Keadaan Perkara Pidana Biasa Khusus dan Anak Tahun 2014
NO
BULAN
MASUK
PUTUS
SISA
1
Januari
25
0
25
2
Februari
15
13
27
3
Maret
14
20
21
4
April
26
15
32
5
Mei
22
19
35
6
Juni
21
22
34
7
Juli
18
31
21
8
Agustus
18
13
26
9
September
19
26
19
10
Oktober
7
8
18
11
November
11
13
16
12
Desember
30
11
35
Jadi Realisasi Presentase Perkara Pidana Biasa, Khusus dan Anak
Masuk Tahun 2014 yang diselesaikan adalah
= =
X 100 %
= 84,5 % Pidana Cepat / Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Perkara Pidana Cepat / Tindak Pidana Ringan (Tipiring) yang masuk selama tahun 2014 sebanyak 40 Perkara , dari
40 Perkara, dengan denda sebesar Rp.
32.250.000,- dan Ongkos Perkara Sebesar Rp. 98.000,-
.Halaman
2014 sebanyak
31
Perkara tersebut telah diselesaikan atau diputus selama tahun
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA TAHUN 2014
Tabel Rekapitulasi Perkara Pidana Ringan Tahun 2014 NO
BULAN
MASUK
PUTUS
DENDA
OP
(Rp)
(Rp)
1
Januari
-
-
-
-
2
Februari
-
-
-
-
3
Maret
1
1
300.000,-
2.000,-
4
April
3
3
3.000.000,-
6.000,-
5
Mei
1
1
4.000.000,-
6
Juni
2
2
7
Juli
1
1
8
Agustus
-
-
9
September
4
4
4.450.000,-
12.000,-
10
Oktober
4
4
6.750.000,-
18.000,-
11
November
2
2
1.500.000,-
3.000,-
12
Desember
18
18
11.950.000,-
48.000,-
Jumlah
40
40
32.250.000,-
98.000,-
300.000,-
3.000,-
Jadi Realisasi Presentase Perkara Pidana Ringan Masuk Tahun 2014 yang diselesaikan adalah
=
=
X 100 %
= 100 % Pelanggaran Lalu Lintas (Tilang) Perkara
tersebut telah diselesaikan atau diputus selama tahun 2014 sebanyak 7014 Perkara, dengan rincian Putus Hadir Sebanyak 6080 perkara dan Putus Verstek sebanyak 934
Perkara
.Halaman
selama tahun 2014 sebanyak 7014 Perkara , dari
32
Perkara Pelanggaran Lalu Lintas (Tilang) yang masuk
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA TAHUN 2014
dengan jumlah denda sebesar Rp. 189.038.000,- dan Jumlah Ongkos Perkara Sebesar Rp. 5.937.000,Tabel Rekapitulasi Perkara Pelanggaran Lalu Lintas (Tilang) Tahun 2014 NO
BULAN
MASUK
PUTUS
PUTUS
DENDA
OP
HADIR
VERSTEK
(Rp)
(Rp)
1
Januari
398
357
41
12,528.000
357.000
2
Februari
344
308
36
11,426.000
308.000
3
Maret
592
519
73
18,559.000
519.000
4
April
536
479
57
16,895.000
479.000
5
Mei
519
456
63
14,630.000
456.000
6
Juni
776
705
71
25,981.000
562.000
7
Juli
203
132
71
3,979.000
132.000
8
Agustus
230
171
59
5,258.000
171.000
9
September
553
473
80
13,361.000
473.000
10
Oktober
832
722
110
21,018.000
722.000
11
November
452
379
73
12,206.000
379.000
12
Desember
1579
1379
200
33,197.000
1,379.000
7014
6080
934
189,038.000
5,937.000
Jumlah
Jadi Realisasi Presentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas (Tilang)
Masuk Tahun 2014 yang diselesaikan adalah
= =
X 100 %
33
= 100 %
.Halaman
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA TAHUN 2014
Kesimpulan Realisasi Perkara Pidana yang masuk pada tahun 2014 dan diselesaikan pada tahun 2014 adalah : 1. Perkara Pidana Biasa, Khusus dan Anak sebesar 84,5 % 2. Perkara Pidana Ringan (Tipiring) Sebesar 100 % 3. Perkara Pelanggaran Lalu Lintas (Tilang) Sebesar 100 % Sedangkan Target pada penetapan kinerja Tahun 2014 yakni sebesar 90 % Perkara Pidana yang harus diselesaikan dari Perkara Pidana Masuk tahun 2014 Maka : Capaian Presentase Perkara Pidana Biasa, Khusus dan Anak Masuk yang diselesaikan adalah :
= 93,8 %
Capaian Presentase Perkara Pidana Ringan (Tipiring) Masuk yang diselesaikan adalah :
= 111.1 %
Capaian Presentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas (Tilang) Masuk yang diselesaikan adalah :
= 111.1 %
Capaian Persentase Perkara Perdata seluruhnya adalah : = 105.4 %
d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Berdasarkan SK KMA Nomor 138/KMA/SK/IX/2009 tanggal 11 September 2009. tentang jagka waktu penanganan perkara di lingkungan Mahkamah Agung , ada batas waktu dalam penyelesaian perkara yaitu maksimal 6 bulan setelah perkara diterima, apabila lebih dari 6 bulan maka perkara tersebut dianggap perkara sisa. Adapun Keadaan Perkara yang harus diselesaikan dalam
.Halaman
34
jangka waktu maksimal 6 bulan sebagai berikut :
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA TAHUN 2014
1. Perkara Perdata Gugatan Sisa Perkara 2013
= 6 Perkara
Masuk Tahun 2014
= 22 Perkara
Putus / Dicabut Sebelum 6 Bulan
= 19 Perkara
Putus / Dicabut Lebih Dari 6 Bulan
= 4 Perkara
Sisa 2014
= 5 Perkara
2. Perkara Perdata Permohonan Sisa Perkara 2013
=
2 Perkara
Masuk Tahun 2014
= 40 Perkara
Putus / Dicabut Sebelum 6 Bulan
= 39 Perkara
Putus / Dicabut Lebih Dari 6 Bulan
=
- Perkara
Sisa 2014
=
3 Perkara
Sisa Perkara 2013
=
35 Perkara
Masuk Tahun 2014
= 226 Perkara
Putus Sebelum 6 Bulan
= 226 Perkara
Putus Lebih Dari 6 Bulan
=
-
Sisa 2014
=
35 Perkara
Sisa Perkara 2013
=
- Perkara
Masuk Tahun 2014
= 40 Perkara
Putus / Dicabut Sebelum 6 Bulan
= 40 Perkara
Putus / Dicabut Lebih Dari 6 Bulan
=
- Perkara
Sisa 2014
=
- Perkara
Sisa Perkara 2013
=
-
Masuk Tahun 2014
= 7014 Perkara
Putus / Dicabut Sebelum 6 Bulan
= 7014 Perkara
Putus / Dicabut Lebih Dari 6 Bulan
=
-
Perkara
Sisa 2014
=
-
Perkara
3. Perkara Pidana Biasa, Khusus & Anak
Perkara
4. Perkara Tindak Pidana Ringan (Tipiring)
5. Perkara Pelanggaran Lalu Lintas (Tilang)
.Halaman
35
Perkara
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA TAHUN 2014
Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa perkara yang harus diselesaikan maksimal 6 bulan adalah 7342 perkara sedangkan yang telah diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan adalah sebanyak 7338 perkara sehingga prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan adalah jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan dibagi jumlah perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan dikalikan 100% sehingga
= 99,7 %
Jika dilihat dari Penetapan Kinerja Tahun 2014 target perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan adalah 100%
Maka
capaian
Kinerja
dalam
Indikator
ini
adalah
= 99,7 %.
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Bahwa perkara yang belum terselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan di Pengadilan Negeri Majalengka ada 4 perkara, dan telah diselesaikan sebanyak 4 Perkara di tahun 2014 sehingga Realisasi prosentase akuntabilitasnya adalah
= 100 %
jika dilihat dari Penetapan Kinerja tahun 2014 target perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 Bulan adalah 100% Maka capaian Kinerja dalam Indikator ini adalah
.Halaman
36
= 100 %. Yang artinya idikator kinerja ini tercapai secara sempurna.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA TAHUN 2014
Sasaran 2 : Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut: INDIKATOR KINERJA Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali (PK)
TARGET %
REALISASI %
CAPAIAN %
93 95 98
93 95,5 100
100 100,5 101
- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
Banding Pada Tahun 2014 Pengadilan Negeri Majalengka telah menghasilkan
244 Putusan yang terdiri dari 18 Putusan Perkara
Perdata Gugatan dan 226 Putusan Perkara Pidana Biasa, Khusus dan Anak. Dan dari 244 Putusan tersebut 17 perkara yang mengajukan Banding, 2 Perkara Perdata dan 15 Perkara Pidana. Sehingga perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebanyak 227 Perkara Ukuran akuntabilitas pada kinerja peningkatan aksepibilitas putusan hakim prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding yaitu jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum dibagi jumlah putusan dikalikan 100 % sehingga Realisasi prosentase akuntabilitasnya adalah
= 93 %
Pada Penetapan Kinerja 2014 target Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding adalah 93 % maka capaian Akuntabilitas Kinerjanya adalah
= 100 %
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja
.Halaman
dapat terpenuhi dari target yang telah ditetapkan
37
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA TAHUN 2014
- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
Kasasi Pada Tahun 2014 Pengadilan Negeri Majalengka telah menghasilkan
244 Putusan yang terdiri dari 18 Putusan Perkara
Perdata Gugatan dan 226 Putusan Perkara Pidana Biasa, Khusus dan Anak. Dan dari 244 Putusan tersebut 11 perkara yang mengajukan Banding, 3 Perkara Perdata dan 8 Perkara Pidana. Sehingga perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebanyak 233 Perkara Ukuran akuntabilitas pada kinerja peningkatan aksepibilitas putusan hakim prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi yaitu jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum dibagi jumlah putusan dikalikan 100 % sehingga Realisasi prosentase akuntabilitasnya adalah
= 95,5 %
Pada Penetapan Kinerja 2014 target Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi adalah 95 % maka capaian Akuntabilitas Kinerjanya adalah
= 100,5 %
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dapat terpenuhi dari target yang telah ditetapkan - Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
Peninjauan Kembali (PK) Pada Tahun 2014 Pengadilan Negeri Majalengka telah menghasilkan
244 Putusan yang terdiri dari 18 Putusan Perkara
Perdata Gugatan dan 226 Putusan Perkara Pidana Biasa, Khusus dan Anak. Dan dari 244 Putusan tersebut tidak ada yang
mengajukan upaya hukum banding sebanyak 244 Perkara Ukuran akuntabilitas pada kinerja peningkatan aksepibilitas putusan hakim prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya
.Halaman
Pidana maupun perkara perdata, Sehingga perkara yang tidak
38
mengajukan Peninjauan Kembali pada tahun 2014 baik itu perkara
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA TAHUN 2014
hukum Peninjauan Kembali yaitu jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum dibagi jumlah putusan dikalikan 100 % sehingga
Realisasi
prosentase
akuntabilitasnya
adalah
= 100 % Pada Penetapan Kinerja 2014 target Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Peninjauan Kembali adalah 100 %
=
maka capaian Akuntabilitas Kinerjanya adalah
101 % . Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Persentase
perkara
yang
tidak
mengajukan
upaya
hukum
Peninjauan Kembali dapat terpenuhi dari target yang telah ditetapkan.
Sasaran 3 : Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister, Upload Ke CTS dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat
TARGET %
REALISASI %
CAPAIAN %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
95
Nihil
Nihil
.Halaman
INDIKATOR KINERJA
39
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA TAHUN 2014
a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap Ukuran
akuntabilitas
Prosentase
berkas
perkara
yang
diajukan kasasi pada Pengadilan Negeri Majalengka adalah jumlah berkas perkara yang diajukan kasasi dibagi jumlah berkas yang diajukan kasasi kali 100% dalam di Pengadilan Negeri Majalengka Kasasi yang di ajukan baik itu perkara perdata maupun pidana sebanyak 11 Perkara dan semuanya sedah lengkap sehingga capaiannya adalah 100 % . Sedangkan Perkara Peninjauan Kembali (PK) Nihil, hal tersebut dibuktikan bahwa perkara yang diajukan Kasasi baik itu perkara perdata maupun perkara pidana pada Pengadilan Negeri Majalengka setelah berkas dinyatakan lengkap dan telah dirigester pada buku rigester untuk itu maka berkas segera dikirim, pada tahun 2014 ini semua berkas perkara sudah dikirim sehingga capaiannya dapat 100% hal tersebut sesuai dengan target yang telah ditentukan yaitu 100% artinya Pengadilan Negeri Majlengka secara administrasi perkara, berkas perkara yang diajukan Kasasi dan Peninjauan Kembali dapat disampaikan secara lengkap dan tepat waktu sudah berjalan dengan baik.
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Ukuran capaian indikator kinerja Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis adalah perbandingan antara berkas yang didistribusikan ke Majelis Hakim baik perkara perdata maupun perkara pidana di Pengadilan Negeri Majalengka dengan berkas perkara yang di Terima sehingga siap untuk dipersidangkan oleh majelis Hakim sesuai dengan alur prosedur perkara perdata dan alur prosedur perkara pidana. Di Pengadilan
Berkas Perkara . Penyelesaian administrasi semua perkara yang masuk baik perkara pidana maupun perkara perdata di Pengadilan Negeri Majalengka pada tahun 2014 dapat diselesaikan semuanya
.Halaman
Berkas dan telah didistribusikan ke majelis Hakim sebanyak 7342
40
Negeri Majalengka jumlah berkas yang diterima sebanyak 7342
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA TAHUN 2014
tanpa ada sisa sehingga akuntabilitas capaiannya 100 % hal tersebut sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditentukan yaitu 100%. Semua berkas perkara yang diterima secara lengkap di Pengadilan Negeri Majalengka langsung dapat dirigester didalam register buku bantu dan register buku induk perkara dan telah pula dimasukan kedalam CTS secara One Day Publish, tanpa sisa sehingga semua perkara dapat didistribusikan kepada Majelis Hakim dan siap untuk disidangkansesuai target yang telah ditentukan , hal tersebut dapat membuktikan bahwa rigester dan pendistribuan perkara kepada Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Majalengka sudah berjalan dengan baik;
c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak Ukuran
pencapian
Indikator
Prosentase
Penyampaian
pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu adalah sejauh mana proses pemanggilan dapat dilaksanakan sesuai dengan Undang –Undang Hukum acara yang berlaku. Di Pengadilan Negeri Majalengka Semua Pemanggilan kepada para pihak sudah dapat dilaksanakan dengan tepat waktu dan sesuai dengan undangUndang Hukum Acara , sehingga dapat dikatakan bahwa Prosentase Penyampaian pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu capaiannya dapat 100 % sesuai denga target indikator yaitu 100 %. Ukuran
pencapian
Indikator
Prosentase
Penyampaian
Pemberitahuan Relaas Putusan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak
sama
dengan
idikator
Prosentase
Penyampaian
pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu yaitu sejauh mana proses Pemberitahuan dapat dilaksanakan sesuai dengan Undang – Undang Hukum acara yang berlaku. Di Pengadilan Negeri
pihak juga sesuai dengan undang-Undang Hukum Acara , sehingga dapat dikatakan bahwa Prosentase Pencapaian pemberitahuan
.Halaman
sudah dapat dilaksanakan dengan tepat waktu, Tempat dan para
41
Majalengka Semua Pemberitahuan putusan kepada para pihak
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA TAHUN 2014
Putusan capaiannya dapat 100 % sesuai dengan target indicator yaitu 100 %
d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat Pada Tahun 2014 tidak ada penyitaan yang Masuk
Sasaran 4 : Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut: INDIKATOR KINERJA a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase amar putusan perkara yang di Upload ke Direktori Putusan Mahkamah Agung RI
TARGET %
REALISASI %
CAPAIAN %
100
Nihil
Nihil
40
36
90
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan Tidak ada Perkara Prodeo yang masuk pada tahun 2014 di Pengadilan Negeri Majalengka
b. Persentase amar putusan perkara yang di Upload ke Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pada Tahun 2014 Pengadilan Negeri Majalengka telah menghasilkan
244 Putusan yang terdiri dari 18 Putusan Perkara
Perdata Gugatan dan 226 Putusan Perkara Pidana Biasa, Khusus dan Anak. Dan dari 244 Putusan tersebut sebanyak 81 Perkara telah di upload kedalam direktori Putusan yang terdiri dari 3 Putusan Perdata dan 78 Putusan Pidana sehingga realisasi untuk Persentase amar putusan perkara yang di Upload ke Direktori Putusan
42
36% .
=
.Halaman
Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA TAHUN 2014
Pada penetapan kinerja tahun 2014 target untuk indikator kinerja ini adalah 40 % maka capaikan kinerja untuk indikator ini adalah
= 90 %
Sasaran 5 : Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut: INDIKATOR KINERJA
TARGET %
REALISASI %
CAPAIAN %
25
25
100
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
Ukuran
akuntabilatas
meningkatnya
kepatuhan
terhadap
putusan pengadilan dalam indikator persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindak lanjuti adalah jumlah permohonan eksekusi perkara perdata yang ditindak lanjuti dibanding jumlah permohonan eksekusi perkara perdata . di Pengadilan Negeri Majalengka pada tahun 2014 permohonan eksekusi yang harus dilaksanakan atau di tindaklanjuti adalah 12 perkara yang terdiri dari 8 Perkara Sisa Tahun 2013 dan 4 Perkara yang Masuk, sedangkan yang sudah di tindak lanjuti atau dilaksanakan adalah 3 perkara sehingga pencapaian akuntabilitasnya adalah
= 25 % Target pada Penetapan Kinerja Tahun 2014 target indikator
Kinerja ini adalah 25 % maka capaian kinerjanya adalah 100 % yang
.Halaman
43
artinya target dapat terpenuhi
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA TAHUN 2014
Sasaran 6 : Meningkatnya kualitas pengawasan. Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut: INDIKATOR KINERJA a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang di tindaklanjuti.
TARGET %
REALISASI %
CAPAIAN %
100
Nihil
Nihil
100
100
100
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. Berdasarkan
Surat
Keputusan
Mahkamah
Agung
No.
076/KMA/SK/VI/2009 tentang pedoman pelaksanaan penanganan pengaduan dilingkungan lembaga peradilan , Bahwa Pengadilan Negeri Majalengka pada tahun 2014 tidak pernah ada pengaduan , ini dapat disimpulkan bahwa para pencari keadilan puas terhadap pelayanan hukum dan administrasi serta kinerja di Pengadilan Negeri Majalengka.
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang di tindaklanjuti. Secara garis besar bahwa hasil temuan dari pemeriksaan eksternal yakni dari hasil pemeriksaan Hakim Tinggi Pengawas Daerah
Pengadilan
ditindaklanjuti
Tinggi
maka
Jawa
diperoleh
–
Barat
kesimpulan
telah
semuanya
bahwa
nilai
.Halaman
44
akuntabilitasnya 100 %.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH EMERINTAH (LAKIP) PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA JALENGKA TAHUN 2014
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2014 201 yang terdiri dari : 1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal 2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang.
Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Majalengka Majalen tahun anggaran 2014, rincian pagu awal, pagu revisi, dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :
1. Pagu Total Anggaran DIPA BUA Tahun Anggaran 2014 Pengadilan Negeri Majalengka ngka sebesar Rp. 5.313.108.000,5.313.108.000, (Lima milyar tiga ratus tiga belas juta seratus delapan ribu rupiah) dengan perincian : 1. Belanja Pegawai
: Rp. 4.680.254.000,-
2. Belanja Barang
: Rp.
3. Belanja Modal
:-
632.854.000,-
Pagu DIPA BUA Pengadilan Negeri Majalengka Berdasarkan Jenis Belanja 0% 12% Belanja Pegawai Belanja Barang
45
Belanja Modal
.Halaman
88%
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH EMERINTAH (LAKIP) PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA JALENGKA TAHUN 2014
Sementara itu Total Anggaran DIPA Badilum Tahun Anggaran 2014 Pengadilan Negeri Majalengka sebesar Rp. 63.000.000,63.000.000, (Enam puluh tiga juta rupiah). 1. Belanja Pegawai
: Rp. ,-
2. Belanja Barang
: Rp. 63.000.000,-
3. Belanja Modal
:-
Pagu DIPA BUA Pengadilan Negeri Majalengka Berdasarkan Jenis Belanja 0%
Belanja Pegawai Belanja Barang 100%
Belanja Modal
2. Realisasi Realisasi Anggaran DIPA BUA Tahun Anggaran 2014 Pengadilan Negeri Majalengka sebesar Rp. 5.171.024.607,5.171.024.607, (Lima milyar seratus tujuh puluh satu juta dua puluh empat ribu enam ratus tujuh rupiah ) dengan perincian : 1. Belanja Pegawai
: Rp. 4.542.800.700,-
2. Belanja Barang
: Rp.
3. Belanja Modal
:-
628.223 907,-
Realisasi DIPA BUA Pengadilan Negeri Majalengka Berdasarkan Jenis Belanja 0% 12% Belanja Pegawai Belanja Barang
46
Belanja Modal
.Halaman
88%
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH EMERINTAH (LAKIP) PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA JALENGKA TAHUN 2014
Realisasi
Anggaran
DIPA
Badilum
Tahun
Anggaran
2014
Pengadilan Negeri Majalengka sebesar Rp. 56.671.650, 56.671.650,- (Lima puluh enam juta tujuh puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah ) dengan perincian : 1. Belanja Pegawai
: Rp. –
2. Belanja Barang
: Rp. 56.671.650,-,
3. Belanja Modal
:-
Realisasi DIPA BUA Pengadilan Negeri Majalengka Berdasarkan Jenis Belanja 0%
Belanja Pegawai Belanja Barang 100%
Belanja Modal
D. AKUNTABILITAS KINERJA LAINNYA 1. Peningkatan Sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja. kinerja Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana adalah perbandingan jumlah pengadaan sarana dan prasarana yang diusulkan dengan pengadaan sarana dan prasarana yang telah dilaksanakan/direalisasikan. Persentase pengadaan sarana dan prasarana di Pengadilan Negeri Majalengka pada tahun 2014 201 adalah sebesar 100 %.
2. Sumber Daya Manusia Yang Memadai Mem dan Berkualitas
Tenaga Kontrak ) dirasakan kurang memadai apabila dilihat secara objektif khususnya tenaga administrasi golongan I dan II terutama t operator di bidang IT (Information Technology) dan Pengadministrasi
.Halaman
Tenaga Teknis dan 17 Tenaga Non Teknis ( termasuk 9 Orang
47
Sumber Daya Manusia yang berjumlah 50 Orang dengan 33
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA TAHUN 2014
Umum, sehingga dengan kondisi tersebut masih ada Tenaga Teknis yang merangkap tugas sebagai Pengadministrasi Umum maupun Pencatat Register Perkara. Meskipun demikian sampai saat ini Pengadilan Negeri Majalengka mengusahakan agar tenaga-tenaga yang ada dapat melaksanakan tugas tambahan semaksimal mungkin sehingga dapat berjalan dan terselesaikan dengan baik.
a. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial NO
JABATAN
PRIA
WANITA
JUMLAH
1
Hakim (Ketua / Wakil)
5
6
11
2
Hakim ad hoc (PHI)
-
-
-
3
Panitera / Sekretaris
1
-
1
4
Wakil Panitera
1
-
1
5
Panitera Muda Pidana
1
-
1
6
Panitera Muda Perdata
1
-
1
7
Panitera Muda Hukum
-
1
1
8
Panitera Pengganti
8
3
11
9
Jurusita
3
-
3
10
Jurusita Pengganti
2
1
3
22
11
33
PRIA 1 1 1
WANITA -
JUMLAH 1 1 1
-
1
1
4
-
4
7
2
9
15
3
17
Jumlah
.Halaman
NO JABATAN 1 Wakil Sekretaris 2 Kepala Urusan Umum 3 Kepala Urusan Keuangan Kepala Urusan 4 Kepegawaian 5 Staff Pegawai Tidak Tetap / 6 Tenaga Kontrak Jumlah
48
b. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA TAHUN 2014
JABATAN
I
Ketua Pengadilan Negeri a) Ajudan b) Pengadministrasi Umum Bagian Pimpinan 1. Wakil Ketua Pengadilan Negeri a) Pengadministrasi Umum Bagian Pimpinan Majelis Hakim 2. Panitera / Sekretaris a) Pengadministrasi Umum Bagian Pimpinan A. Wakil Panitera - Panitera Muda Perdata a) Operator Komputer Perkara Perdata b) Pengregister Berkas Perkara Perdata c) Pengadministrasi Perkara Perdata - Panitera Muda Pidana a) Operator Komputer Perkara Pidana b) Pengregister Berkas Perkara Pidana c) Pengadministrasi Perkara Pidana - Panitera Muda Hukum a) Operator Komputer Bidang Hukum b) Arsiparis Bidang Hukum c) Pengadministrasi Bidang Hukum B. Wakil Sekretaris - Kepala Urusan Umum a) Operator Komputer Bidang Umum b) Pengadministrasi Umum c) Pengemudi d) Pramu Kantor e) Penjaga Malam f) Tukang Kebun - Kepala Urusan Kepegawaian a) Operator Komputer Bidang Kepegawaian b) Pengadministrasi Kepegawaian Kepala Urusan Keuangan a) Operator Komputer Bidang Keuangan b) Pengadministrasi Keuangan c) Penata Laporan Keuangan d) Bendahara Penerima e) Bendahara Pengeluaran Panitera Pengganti Jurusita Jurusita Pengganti JUMLAH
GOL / RUANG (MINIMAL)
JUMLAH
IV/a II/a
1 1
II/a
1
III/d
1
II/a
1
III/b III/b
10 1
II/a
1
III/a III/a
1 1
II/c
1
II/c
2
II/a
2
III/a
1
II/c
1
II/c
2
II/a
2
III/a
1
II/c
1
II/c
1
II/a
2
III/a II/d
1 1
II/c
1
II/a I/c I/c I/c I/c II/d
2 2 4 2 1 1
II/c
1
II/a II/d
2 1
II/c
1
II/a III/a II/c II/c III/a II/a II/a
1 1 1 1 11 3 6 79
.Halaman
NO
49
c. Data Kebutuhan / Kekurangan SDM a. Kebutuhan Berdasarkan Peta Jabatan
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA TAHUN 2014
b. Jumlah SDM Berdasarkan Kebutuhan dan Bezzeting Tahun 2014
Ketua Pengadilan Negeri a)
Ajudan
b)
1.
Pengadministrasi Umum Bagian Pimpinan Wakil Ketua Pengadilan Negeri a)
Pengadministrasi Umum Bagian Pimpinan
BERDASARKAN
KET
KEBUTUHAN
REALITA
1
1
-
1
0
-1
1
0
-1
1
0
-1
1
0
-1
Majelis Hakim
10
10
-
2.
1
1
-
1
0
-1 -
Panitera / Sekretaris a)
A.
Pengadministrasi Umum Bagian Pimpinan Wakil Panitera -
-
-
B.
1
1
Panitera Muda Perdata
1
1
-
a)
Operator Komputer Perkara Perdata
1
0
-1
b)
Pengregister Berkas Perkara Perdata
2
0
-2
c)
Pengadministrasi Perkara Perdata
2
0
-2
Panitera Muda Pidana
1
1
-
a)
Operator Komputer Perkara Pidana
1
0
-1
b)
Pengregister Berkas Perkara Pidana
2
0
-2
c)
Pengadministrasi Perkara Pidana
2
0
-2
Panitera Muda Hukum
1
1
-
a)
Operator Komputer Bidang Hukum
1
0
-1
b)
Arsiparis Bidang Hukum
1
0
-1
c)
Pengadministrasi Bidang Hukum
2
1
-1
Wakil Sekretaris
1
1
-
-
Kepala Urusan Umum
1
1
-
a)
Operator Komputer Bidang Umum
1
0
-1
b)
Pengadministrasi Umum
2
1
-1
c)
Pengemudi
2
0
-2
d)
Pramu Kantor
4
0
-4
e)
Penjaga Malam
2
0
-2
f)
Tukang Kebun
1
0
-1
1
1
-
1
0
-1
-
Kepala Urusan Kepegawaian a) b)
Operator Komputer Bidang Kepegawaian Pengadministrasi Kepegawaian
2
1
-1
Kepala Urusan Keuangan
1
1
-
a)
Operator Komputer Bidang Keuangan
1
0
-1
b)
Pengadministrasi Keuangan
1
0
-1
c)
Penata Laporan Keuangan
1
1
-
d)
Bendahara Penerima
1
0
-1
e)
Bendahara Pengeluaran
1
0
-1
Panitera Pengganti
11
11
-
Jurusita
3
3
-
-
Jurusita Pengganti JUMLAH
6
3
-3
79
41
-38
50
I
JABATAN
.Halaman
NO
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA TAHUN 2014
c. Kekurangan SDM JUMLAH
GOL / RUANG MINIMAL
1. 2.
Wakil Ketua Jurusita Pengganti
1 3
III/d II/c
3.
Ajudan
1
II/a
4.
Pengadministrasi Umum
11
II/a
5.
Operator Komputer
6
II/c
6.
Pengregister Berkas Perkara
4
II/c
7.
Bendahara
2
II/c
8.
Pengemudi
2
I/c
9.
Pramu Kantor
4
I/c
10.
Penjaga Malam
2
I/c
11.
Tukang Kebun
1
I/c
Jumlah
38
PENDIDIKAN S1 - Hukum D3. Altri SLTA Sederajat SLTA Sederajat + Sertifikat Komputer D3, Komputer / D3, Informatika D3. Tehnik Informatika,D3 . Ilmu Komputer,D3. Sistem Informasi, D3. Altri D3, Akutansi SMP Sederajat + SIM A SMP Sederajat SMP Sederajat SMP Sederajat
Orang
51
JABATAN
.Halaman
NO
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA TAHUN 2014
BAB IV PENUTUP
A. KESIMPULAN Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Majalengka Tahun 2013 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat
dipertanggungjawaban
sekaligus
sebagai
alat
ukur
dalam
menjalankan tugas pokok dan fungsi melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku. Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Majalengka Tahun 2014 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan, namun ada beberapa yang belum mencapai target dan menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2015. Adapun keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Majalengka pada tahun 2014 diuraikan sebagai berikut : 1. Keberhasilan Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oeh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Majalengka pada tahun 2014 adalah : Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun administrasi telah berhasil dengan baik, kendati masih ada beberapa sasaran yang belum memenuhi target, namun secara umum target kinerja telah terealisasi. Penyelesaian perkara pada tahun 2014 pada prinsipnya telah berjalan
tahun 2014 dan telah memenuhi target.
Halaman
namun sisa perkara ditahun 2013 dapat diselesaikan seluruhnya di
52
dengan baik. Walaupun penyelesaian perkara belum mencapai target,
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA TAHUN 2014
Pelaksanaan tertib administrasi perkara di Pengadilan Negeri Majalengka tahun 2014 pada umumnya sudah berjalan dengan baik dan telah mencapai target. Dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, masih kurang dikarenakan Rekruitmen Pegawai berada di tangan Mahkamah Agung. Proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan sudah memenuhi target. Target penyediaan sarana dan prasarana sebagai pendukung tugas pokok dan fungsi pengadilan pada tahun 2014 ini telah terealisasi seluruhnya.
2. Kendala Atau Hambatan Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Hal tersebut wajar apabila kendala atau hambatan tersebut dapat langsung dicari jalan keluar atau solusinya. Kendala atau hambatan yang ditemui di Pengadilan Negeri Majalengka diantaranya : Perkara yang masuk pada akhir tahun dibulan Oktober dan Nopember khususnya perkara perdata cukup banyak menghambat pencapaian target penyelesaian perkara tahun berjalan dan Perkara yang masuk pada akhir tahun dibulan Desember khususnya perkara pidana cukup banyak, hal ini dapat disebabkan pengiriman dari pihak Kejaksaan Negeri yang cenderung menghabiskan sisa perkaranya di tahun
Halaman
53
berjalan.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH EMERINTAH (LAKIP) PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA JALENGKA TAHUN 2014
B. SARAN Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut di atas, maka ada beberapa saran – saran antara lain : 1. Untuk mendapatkan capaian kinerja dari hasil kajian, analisa dan evaluasi perlu dilakukan standarisasi ukuran kinerja, sehingga ada keseragaman dalam penilaian kinerja seluruh satker. 2. Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk mencapai sasaran, indicator kinerja sehingga nantinya akan tercapai visi misi yang telah ditetapkan. 3. Agar implementasi Sistem AKIP benar-benar benar benar efektif, perlu adanya sinergi antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan,
sehingga
realisasi
anggaran
yang
digunakan
untuk
melakukan kegiatan berbanding lurus dengan out put maupun out comes kegiatan yang bersangkutan.
Majalengka, 31 Januari 2015 KETUA PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA
Halaman
54
TOHARI TAPSIRIN, SH.,MH. NIP. 195801291982031001
LAMPIRAN – LAMPIRAN LAKIP 2014 1. Surat Keputusan Tim Kerja Penyusunan LAKIP 2014 2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Majalengka 3. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Majalengka 4. Rencana Strategis 2015 – 2019 5. Rencana Kerja Tahun 2015 6. Penetapan Kinerja Tahun 2015
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA Nomor: W11.U14/……../UM.02.02/I/2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA KETUA PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA
Menimbang
Mengingat
: 1.
Bahwa untuk mendukung kelancaran kegiatan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Majalengka, dipandang perlu membentuk Tim Kerja Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Majalengka Tahun Anggaran 2014
2.
Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Kerja Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Majalengka
3.
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka tentang pembentukan Tim Kerja Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Majalengka Tahun Anggaran 2014 ;
: 1.
Intruksi Presiden No. 7 tahun 1999 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
tentang
2.
Peraturan Menteri Aparatur Negara No. 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
3.
Peraturan Menteri Aparatur Negara No. 29 Thn 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
4.
Surat Edaran Menteri Aparatur Negara No. 11 Tahun 2011 ttg Penyusunan LAKIP dan Dokumen Penetapan Kinerja .
MEMUTUSKAN Menetapkan
:
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA TENTANG TIM KERJA PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KEINERJA PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2012
PERTAMA
:
KEDUA
:
Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Kerja Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Majalengka Tahun Anggaran 2014 yang selanjtnya disebut Tim Kerja Penyusunan LAKIP; Tugas Tim Kerja Penyusunan LAKIP sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diatas adalah : a. Melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Majalengka Tahun Anggaran 201 2014; b. Melaksanakan Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Majalengka untuk Tahun Anggaran 2015 201 ;
KETIGA
:
Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat alasan-alasan alasan obyektif untuk mengevaluasi dan memperbaharui surat keputusan ini .
Ditetetapkan di
:
Majalengka
Pada Tanggal
:
12 Januari 2015
KETUA PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA
TOHARI TAPSIRIN,S.H.,M.H TAPSIRIN,S.H.,M.H. NIP. 195801291982031001
Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor : Nomor: W11.U14/……../UM.02.02/I/201 W11.U14/……../UM.02.02/I/2015 Tanggal : 12 Januari 2015 201 TIM KERJA PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
NO
NAMA
JABATAN
JABATAN DALAM TIM
1.
Tohari Tapsirin, SH.,MH.
Ketua Pengadilan
Pengarah
2.
Bunadi, SH.,MH.
Panitera / Sekertaris
Ketua
3.
Jafri, SH.,MH.
Wakil Panitera
Wakil Ketua
4.
Maryono
Wakil Sekertaris
Sekertaris
5.
Maman Rusmana
Panitera Muda Pidana
Anggota
6.
Otong Endang K, Sm.Hk.
Panitera Muda Perdata
Anggota
7.
Herny, SH.
Panitera Muda Hukum
Anggota
8.
Asep Wawan
Kepala Urusan Umum
Anggota
9.
Meme
Kepala Urusan Keuangan
Anggota
10.
Imas Suryati
Kepala Urusan Kepegawaian
Anggota
11.
Muhamad Haris Gartika
Tenaga Kontrak
Operator
Ditetetapkan di
:
Majalengka
Pada Tanggal
:
12 Januari 2015
KETUA PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA
TOHARI TAPSIRIN,S.H.,M.H TAPSIRIN,S.H.,M.H. NIP. 195801291982031001
STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA
PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA NOMOR : W11. U14/
/ KP.07.01/I/2015
TENTANG PENETAPAN REVIEW INDIKATOR PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA
KETUA PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA
Menimbang
a.
:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
b.
Bahwa
dengan
berakhirnya
masa
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2009
–
2014,
dan
dimulainya
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019 maka Pengadilan Negeri Majalengka perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
Mengingat
:
1.
Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2.
Undang - undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3.
Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
4.
Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah.
5.
Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
6.
Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
7.
Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
8.
Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
9.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.
Memperhatikan
:
Hasil
Rapat
Tanggal
12
Januari
2015
tentang
Pembahasan Review Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019.
MEMUTUSKAN
Menetapkan
KEPUTUSAN
:
KETUA
PENGADILAN
NEGERI
MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN REVIEW INDIKATOR
KINERJA
UTAMA
PENGADILAN
NEGERI MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2015.
Pertama
:
Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Majalengka, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Majalengka 2015 - 2019.
Kedua
:
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap Pengadilan
pencapaian Tinggi
kinerja
Jawa
disampaikan
Barat,
Mahkamah
kepada Agung
Republik Indonesia dan MENPAN.
Ketiga
:
Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/ peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk : a.
Melakukan review atas capaian kinerja setiap bagian dalam rangka meyakinkan keadaan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
b.
Melakukan evaluasi terhadap keputusan / peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Majalengka.
Keempat
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya
Ditetetapkan di
:
Majalengka
Pada Tanggal
:
30 Januari 2015
KETUA PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA
TOHARI TAPSIRIN,S.H.,M.H. TAPSIRIN,S.H.,M.H NIP. 195801291982031001
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA
INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA NO 1.
KINERJA UTAMA Meningkatnya Penyelesaian Perkara
INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana c. Persentase perkara masuk yang diselesaikan: - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan
PENJELASAN
PENANGGUNG JAWAB
Jml perkara mediasi yg menjadi akta perdamaian X 100% Jumlah perkara yang di mediasi
Hakim Mediasi & Panitera Sekretaris
Jml sisa perkara yang diselesaikan X 100% Jml sisa perkara yang harus diselesaikan
Majelis Hakim & Panitera Sekretaris
Jml perkara yang diselesaikan X 100% Jml perkara yang akan diselesaikan ( Sisa Tahun Lalu & Perkara Masuk Tahun Ini ) Jml perkara yg diselesaikan dlm jangka waktu maks 6 bulanX 100% Jml perkara yg harus diselesaikan dlm waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara)
Majelis Hakim & Panitera Sekretaris
Jml perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan X 100% Jumlah perkara yg diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 bulan
Majelis Hakim & Panitera Sekretaris
Majelis Hakim & Panitera Sekretaris
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: 2.
3.
Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
-
Banding Kasasi
SUMBER DATA Laporan Bulanan dan Laporan tahunan Laporan Bulanan dan Laporan tahunan Laporan Bulanan dan Laporan tahunan Laporan Bulanan dan Laporan tahunan Laporan Bulanan dan Laporan tahunan
Majelis Hakim
Laporan Bulanan dan Laporan tahunan
Panitera Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan tahunan
Jml berkas perkara yang didistribusikan ke MajelisX 100% Jml berkas perkara yang diterima
Panitera Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan tahunan
Jml relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu. X 100% Jml putusan
Panitera Sekretaris dan Juru Sita
Laporan Bulanan dan Laporan tahunan
Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum X 100% Jumlah putusan
Peninjauan Kembali (PK)
a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
Jml berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap X 100% Jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK Catatan: Lengkap = terdiri dari bundel A dan B
INDIKATOR KINERJA UTAMA AMA (IKU) PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA
NO
4.
KINERJA UTAMA
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN
PENANGGUNG JAWAB
d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat
Jml pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat X 100% Jumlah permohonan penyitaan dengan
Panitera Sekretaris dan Juru Sita
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan X 100% Jumlah perkara prodeo
Majelis Hakim & Panitera Sekretaris
b. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus
5.
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
6.
Meningkatnya kualitas pengawasan.
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang di tindaklanjuti.
Jumlah amar putusan perkara yang di wibsite X 100% Jumlah putusan
SUMBER DATA Laporan Bulanan dan Laporan tahunan Laporan Bulanan dan Laporan tahunan
Kepaniteraan dan Operator IT
Laporan Bulanan dan Laporan tahunan
Jml permohonan eksekusi perkara perdata yang ditindaklanjuti X 100% Jml permohonan eksekusi perkara perdata
Ketua Pengadilan & Panitera / Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan tahunan
Jumlah Pengaduan yang masuk X 100% Jml Pengaduan yang ditindaklanjuti
Ketua Pengadilan & Panitera / Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan tahunan
Jumlah Hasil temuan X 100 % Jmlh Hasil Temuan yang ditindaklanjuti
Ketua Pengadilan & Panitera / Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan tahunan
Catatan: Amar putusan yang diutamakan adalah atas perkara yang menarik perhatian masyarakat (publik)
Ketua Pengadilan Negeri Majalengka
Majalengka, Januari 2015 Panitera / Sekretaris
TOHARI TAPSIRIN, SH.,MH. NIP. 19580129 198203 1 001
B U N A D I, SH.,MH. NIP. 19670423 198603 1 001
RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA 2015 - 2019
MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 - 2019. Tujuan
1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Majalengka dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas TARGET KINERJA
NO
1.
KINERJA UTAMA
Meningkatnya Penyelesaian Perkara
2.
Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim
3.
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana c. Persentase perkara masuk yang diselesaikan: - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali (PK) a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
2015 %
2016 %
2017 %
2018 %
2019 %
15
15
20
20
25
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100
85 90
87 92
87 93
90 95
90 95
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
94 95 98
94 90 98
95 97 98
95 97 98
96 98 99
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NGADILAN NEGERI MAJALENGKA MAJA 2015 - 2019
4.
5.
6.
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
100
100
100
100
100
d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat
95
96
97
98
99
100
100
100
100
100
45
50
55
60
65
25
25
30
35
40
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.
100
100
100
100
100
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang di tindaklanjuti.
100
100
100
100
100
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
Meningkatnya kualitas pengawasan.
Ketua Pengadilan Negeri Majalengka
Majalengka, Januari 2015 Panitera / Sekretaris
TOHARI TAPSIRIN, SH.,MH. NIP. 19580129 198203 1 001
B U N A D I, SH.,MH. NIP. 19670423 198603 1 001
MATRIK PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA NO
1.
2.
3.
4.
KINERJA UTAMA
Meningkatnya Penyelesaian Perkara
Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
5.
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6.
Meningkatnya kualitas pengawasan.
INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana c. Persentase perkara masuk yang diselesaikan: - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali (PK) a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
TARGET 15
100 100
85 90 100 100
94 95 98 100
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
100
c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
100
d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat
95
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
100
45
25
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.
100
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang di tindaklanjuti.
100
Ketua Pengadilan Negeri Majalengka
Majalengka, Januari 2015 Panitera / Sekretaris
TOHARI TAPSIRIN, SH.,MH. NIP. 19580129 198203 1 001
B U N A D I, SH.,MH. NIP. 19670423 198603 1 001
PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama
: B U N A D I, SH.,MH.
Jabatan
: Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Majalengka
Selanjutnya disebut pihak pertama Nama
: TOHARI TAPSIRIN, SH.,MH
Jabatan
: Ketua Pengadilan Negeri Majalengka
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak pertama pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Majalengka, 12 Januari 2015 Ketua Pengadilan Negeri Majalengka
Majalengka, Januari 2015 Panitera / Sekretaris
TOHARI TAPSIRIN, SH.,MH. NIP. 19580129 198203 1 001
B U N A D I, SH.,MH. NIP. 19670423 198603 1 001
MATRIK PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA NO
1.
2.
3.
4.
KINERJA UTAMA
Meningkatnya Penyelesaian Perkara
Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
5.
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6.
Meningkatnya kualitas pengawasan.
INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana c. Persentase perkara masuk yang diselesaikan: - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali (PK) a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
TARGET 15
100 100
85 90 100 100
94 95 98 100
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
100
c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
100
d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat
95
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
100
45
25
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.
100
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang di tindaklanjuti.
100
Ketua Pengadilan Negeri Majalengka
Majalengka,12 Januari 2015 Panitera / Sekretaris
TOHARI TAPSIRIN, SH.,MH. NIP. 19580129 198203 1 001
B U N A D I, SH.,MH. NIP. 19670423 198603 1 001