LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI TAHUN 2015

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI TAHUN 2015

DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI 2016

KATA KATAPENGANTAR PENGANTAR

Astiti angayu bagia kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa atas karuniaNya yang tak terhingga kepada kita, sehingga dapat tersusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2015. LAKIP Dinas Kesehatan Provinsi Bali disusun berdasarkan Inpres Nomor 7 tahun 1999

tentang

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

dan

Peraturan

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP Dinas Kesehatan Provinsi Bali merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah. Laporan ini memuat rencana pembangunan, tingkat capaian dan realisasi indikator dari sasaran-sasaran yang terdapat dalam Rencana Strategis SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 20142018. Dalam mengukur capaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Bali dipilih indikator kinerja utama yang merupakan ukuran kinerja dan sasaran strategis SKPD. Pelaksanaan tahun anggaran 2015 merupakan tahun kedua dari Renstra SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2014-2018. Pelaksanaan pembangunan tahun 2015 telah menunjukan keberhasilan, hal tersebut berkat buah pikiran dan kerja bersama-sama seluruh stakeholders pembangunan bidang kesehatan di Bali. Namun demikian kami menyadari masih dijumpai tantangan dan masalah sehingga masih ada sasaran yang belum tercapai, tetapi optimisme yang tinggi senantiasa tetap dimiliki untuk lebih meningkatkan kinerja pada tahun-tahun mendatang. Kami berharap laporan ini dapat dipergunakan sebagai bahan penyempurnaan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan khususnya bidang kesehatan di Bali.

Denpasar, 29 Januari 2016 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali

dr. Ketut Suarjaya, MPPM Pembina Utama Muda NIP. 19620115 198710 1 001 LAKIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2015

i

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ……………………………………………………................................... Daftar Isi ……………………………………………………............................................ Ikhtisar Eksekutif ……………………………………………………................................ I BAB I PENDAHULUAN ………………………………………........................... I.1 Struktur Organisasi …………………………………………………………. I.2 Fungsi dan Tuga ……………………………………………………………. I.3 Keadaan Pegawai …………………………………………………………… I.4 Keadaan Sarana dan Prasarana ……………………………………………... I.5 Keuangan …………………………………………………………………… I.6 Sistematika LAKIP ………………………………………………………… II BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA …………………….. II.1 Perencanaan Strategis ……………………………………………………… II.1.1 Visi dan Misi ……………………………………………………… II.1.2 Tujuan dan Sasaran ……………………………………………….. II.1.3 Strategi ……………………………………………………………. II.1.3.1 Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Misi Pertama …………………………………………… II.1.3.2 Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Misi Kedua …………………………………………….. II.1.3.3 Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Misi Ketiga …………………………………………….. II.1.4 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ………………………………… III BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ………………………………………… III.1 Capaian Kinerja Tahun 2015 ……………………………………………... III.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja …………………………………… III.2.1 Sasaran Meningkatkan Kesehatan Ibu Hamil dan Melahirkan …. III.2.2 Sasaran Meningkatkan Kesehatan Ibu Bayi dan Balita ………… III.2.3 Sasaran Meningkatkan Status Gizi Masyarakat ………………... III.2.4 Sasaran Menurunkan Angka Kesakitan dan Kematian Penyakit Menular …………………………………………………………. III.2.1 Sasaran Meningkatkan Pengendalian Penyakit Tidak Menular … III.2.1 Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Fasilitas Kesehatan ……………………………………………………….. III.3 Akuntabilitas Anggaran …………………………………………………... IV Penutup …………………………………………………………………………… LAMPIRAN Prestasi Dinas Kesehatan Provinsi Bali sampai dengan tahun 2015

LAKIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2015

ii

i ii iv 1 1 2 3 6 8 18 21 21 21 21 27 27 29 31 32 50 50 52 52 52 53 54 55 56 57 58

IKHTISAR EKSEKUTIF Visi yang hendak dicapai dalam periode Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2014-2018 adalah : ” Bali Sehat Menuju Bali Mandara (Maju, Aman, Damai dan Sejahtera)” Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui 3 (tiga) misi yaitu a) Memelihara, meningkatkan dan mengembangkan upaya kesehatan yang merata, bermutu dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Bali. b) Menjamin Ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan dan c) Meningkatkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Provinsi Bali ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Bali yang memuat rencana, capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja yang dipilih termuat dalam Indikator Kinerja Utama Instansi Tahun 2014-2018 sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2014-2018, dimana indikator yang digunakan adalah indikator kinerja utama yang dianggap mampu mengukur pencapaian sasaran yang dimaksud yang meliputi Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA), Persentase Bumil KEK, Persentase Balita Malnutrisi dan Gizi Kurang, Angka Kematian Penyakit Menular, Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Deteksi Dini Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular dan Persentase Faskes yang Memenuhi Standar Pelayanan. Laporan ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan penyempurnaan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan khususnya bidang kesehatan di Bali


iii

BAB II BAB PENDAHULUAN PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2015 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik Good Governance di Indonesia. Dengan disusunnya LAKIP Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2015 diharapkan : 1. Dinas Kesehatan Provinsi Bali dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 2. Menjadi masukan dan umpan balik bagi instansi lain maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja. 3. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Kesehatan Provinsi Bali di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

I.1 Struktur Organisasi Berdasarkan Perda No. 4 tahun 2013 tentang Perubahan atas Perda No. 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya maka Dinas Kesehatan Provinsi Bali dilengkapi dengan

struktur

organisasi yang terdiri dari : 1. Sekretariat a. Sub. Bagian Umum b. Sub. Bagian Kepegawaian c. Sub. Bag. Keuangan dan Penyusunan Program.


1

2. Bidang Pengkajian dan Pengembangan a. Seksi Evapor b. Seksi Pengkajian dan Pengembangan c. Seksi JPKM 3. Bidang Kesehatan Masyarakat a. Seksi Promosi Kesehatan. b. Seksi Gizi Masyarakat c. Seksi Kesehatan Keluarga 4. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan a. Seksi Pencegahan Penyakit b. Seksi Penanggulangan Penyakit c. Seksi Penyehatan Lingkungan 5. Bidang Palayanan Kesehatan a. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan c. Seksi Sertifikasi, Perijinan dan Perbekalan Kesehatan 6. UPT Dinas Kesehatan Provinsi Bali a. BLK (Balai Laboratorium Kesehatan). b. JKMB (Jaminan Kesehatan Masyarakat Bali) c. AKBID SINGARAJA (Akademi Kebidanan). d. BPKKTK (Balai Pengembangan Keterampilan Khusus Tenaga Kesehatan) 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

I.2 Fungsi dan tugas Dinas Kesehatan Provinsi Bali sesuai dengan pasal 2 Pergub 70 Tahun 2011 mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan atas otonomi dan tugas pembantuan bidang kesehatan. Berdasarkan Peraturan Gubernur diatas pasal 3 dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Kesehatan Provinsi Bali mempunyai fungsi : 1. Penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi serta pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan.


2

2. Penyelenggaraan penyusunan rencana dan program kerja Dinas. 3. Penyelenggaraan pembinaan umum dan pembinaan teknis di bidang kesehatan. 4. Penyelenggaraan dukungan kerjasama antar kab/kota. 5. Penyelenggaraan pengendalian terhadap pelayanan umum dan perizinan. 6. Penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPT.

I.3 Keadaan Pegawai Komposisi pegawai di lingkunangan Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2015 dapat dirinci ke dalam tabel sebagai berikut :

a. Berdasarkan distribusi pada unit-unit kerja Tabel 1.1 Distribusi Pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Bali berdasarkan unit .kerja Unit/Bidang

Jumlah Staf

%

213

56,02

Kepala Dinas

1

0,46

Sekretaris Dinas Kesehatan

1

0,46

Subbag Umum

18

8,41

Subbag Keuangan dan Penyusunan Program

23

10,75

Subbag Kepegawaian

36

16,36

1

0,46

Seksi Pengkajian dan Pengembangan

6

2,82

Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

8

3,76

8

3,76

Kabid Kesehatan Masyarakat

1

0,76

Seksi Kesehatan Keluarga

15

7,04

Seksi Gizi Masyarakat

10

4,69

Seksi Promosi Kesehatan

13

6,10

Dinas Kesehatan Provinsi Bali

Kabid Pengkajian dan Pengembangan

Masyarakat Seksi Evaluasi dan Pelaporan


3

1

0,46

Seksi Pencegahan Penyakit

11

5,16

Seksi Penanggulangan Penyakit

13

6,10

Seksi Penyehatan Lingkungan

10

4,69

1

0,46

Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar

11

5,16

Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan

12

5,63

Seksi Sertifikasi Perijinan dan Perbekalan

13

6,10

UPT BPKKTK

25

6,60

UPT JKMB

29

7,65

UPT AKBID Provinsi Bali

56

14,78

UPT Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali

56

14,78

379

100

Kabid P2PL

Kabid Pelayanan Kesehatan

Kesehatan

Jumlah Total

b. Berdasarkan tingkat pendidikan Tabel 1.2 Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Bali No

Tingkat Pendidikan

Tahun 2015 Jumlah(orang)

%

1

Sarjana Strata 3 (S3)

-

-

2


65

17,15

3


138

36,41

4

Sarjana Muda / Diploma

54

14,25

5

SLTA Sederajat

104

27,44

6

SLTP Sederajat

12

3,12

7

Sekolah Dasar (SD)

6

1,58

379

100

Jumlah


4

c. Berdasarkan tingkat penjenjangan Tabel 1.3 Penjenjangan Pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Bali No.

Tingkat Pendidikan Penjenjangan

s.d Tahun 2015

% dari

Jumlah Orang

total staf

1

SPAMEN

-

-

2

SPAMA/SEPADYA/DIKLATPIM III

9

2,38

3

ADUMLA/SEPALA

8

2,11

4

ADUM/SEPADA

3

0,79

Jumlah 20

5,28

d. Berdasarkan Eselon Tabel 1.4 Jumlah Eselon di Dinas Kesehatan Provinsi Bali No

Eselon

Jumlah

1

2A

1

2

3A

9

3

4A

21

4

Staf non struktural

348

Jumlah Total

379

e. Berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) Tabel 1.5 Jumlah Pegawai dibandingkan dengan Analisis Beban Kerja DINKES PEGAWAI

UPT. LABKES

PROV. BALI

UPT.

UPT. AKBID UPT. JKMB

BPKKTK

PROV. BALI

ABK Riil

ABK

Riil

ABK Riil

ABK

Riil

ABK Riil

Eselon II

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Eselon III

5

5

1

1

1

1

1

1

1

1

Eselon IV

15

15

1

1

1

1

1

1

3

3

Staf

207

192

54

54

35

23

95

54

25

25

jumlah

228

213

56

56

37

25

97

56

29

29


5

Berdasarkan tabel diatas, jumlah pegawai riil yang ada pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Dinas Kesehatan Provinsi Bali sebanyak 379 orang yang tersebar pada instansi induk 213 orang atau 56,20 %, pada UPT Laboratorium Kesehatan 56 orang atau 14,76 %, di UPT. BPKKTK 25 orang atau 6,86 %, di UPT. AKBID Provinsi Bali 56 orang atau 14,76 % dan di UPT. Jaminan Kesehatan Masyarakat Bali (JKMB) berjumlah 29 orang atau 7,65 %. Berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) Dinas Kesehatan Provinsi Bali, kebutuhan pegawai di Dinas Kesehatan Provinsi Bali sebanyak 447 orang, jika dibandingkan dengan kebutuhan Riil maka Dinas Kesehatan Provinsi Bali kekurangan pegawai sebanyak 68 orang atau 17,94 %. Dalam Upaya meningkatkan mutu pelayanan dengan pelaksanaan programprogram lebih optimal untuk mengisi kekurangan pegawai tersebut dari keterbatasan formasi pegawai negeri sipil maka diperlukan cara lain yaitu dengan mengadakan tenaga kontrak. I.4 Keadaan Sarana dan Prasarana Sebagai penunjang semua program/kegiatan pada SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Bali tahun 2015, dibutuhkan sarana dan prasarana agar kegiatan dapat berjalan dengan lancer. Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Bali sesuai data asset tetap lainnya pada tahun 2015 terdapat sebanyak 3.066 item barang senilai Rp 56.259.242.861,32,- dengan garis besar rincian : Tabel 1.6 Data Aset Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2015 No

Uraian

Jumlah Barang

Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tanah Alat-alat Besar Alat-alat angkutan Alat Bengkel dan alat ukur Alat - alat pertanian Alat kantor dan Rumah Tangga Alat Studio dan Komunikasi Alat-alat kedokteran Alat Laboratorium Bangunan dan Gedung Jalan Khusus Komplek/Jembatan Bangunan Air/Irigasi

9 5 85 86 10 2.207 89 107 299 46 2 4

10.840.800.000 575.390.500 3.972.825.750 276.863.700 114.150.000 8.572.872.311,33 542.307.000 1.353.157.340 10.878.808.418 18.257.040.977 19.813.320 104.142.045


6

13 14 15 16

Instalasi Jaringan Buku Perpustakaan Barang bercorak Kebudayaan Jumlah total

5 4 38 70 3.066

291.455.000 294.038.000 20.807.500 144.771.000 56.259.242.861,32

Beberapa rincian aset tetap alat-alat angkutan dan peralatan kantor antara lain : a. Kendaraan roda 6 /bus

: 1 buah ( di UPT Akbid Singaraja)

b. Kendaraan roda 4

: 38 buah

1). Dinas Kesehatan Provinsi Bali : 25 buah 2). UPT Labkes

: 4 buah

3). UPT Akbid Singaraja

: 3 buah

4). UPT JKMB

: 4 buah

5). UPT BPKKTK

: 2 buah

c. Kendaraan roda 2

: 50 buah

1). Dinas Kesehatan Provinsi Bali : 42 buah 2). UPT Labkes

: 3 buah


: 1 buah

4). UPT JKMB

: 2 buah

5). UPT BPKKTK

: 2 buah

d. Komputer yang dapat digunakan : 109 buah 1). Dinas Kesehatan Provinsi Bali : 50 buah 2). UPT Labkes

: 33 buah


: 4 buah

4). UPT JKMB

: 15 buah

5). UPT BPKKTK

: 7 buah

e. Laptop yang dapat digunakan

: 95 buah

1). Dinas Kesehatan Provinsi Bali : 38 bua 2). UPT Labkes

: 3 buah


: 13 buah

4). UPT JKMB

: 34 buah

5). UPT BPKKTK

: 7 buah

f. Printer yang dapat digunakan

: 110 buah

1). Dinas Kesehatan Provinsi Bali : 36 buah


7

2). UPT Labkes

: 16 buah


: 15 buah

4). UPT JKMB

: 38 buah

5). UPT BPKKTK

: 5 buah

g. Gedung Kantor : 1). Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Jalan Melati No 20 Denpasar 2). UPT Labkes, Jalan Angsoka No. Denpasar 3). UPT Akbid Singaraja, Jaln Bisma Barat No. 25 A Singaraja 4). UPT JKMB, Jalan Cut Nyak Dien No.1 Denpasar 5). UPT BPKKTK, Jalan Gemitir 135 BIaung Kesiman Kertalangu Denpasar I.5 Keuangan Pendapatan Pendapatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali merupakan penerimaan yang bersumber dari penerimaan retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha. Total target pendapatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2015 sebesar Rp.3.778.600.000,- (Tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah). Alokasi Anggaran Dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangannya, Dinas Kesehatan Provinsi Bali didukung dana dari APBD. Pada tahun 2015 Dinas Kesehatan Provinsi Bali melaksanakan 17 (tujuh belas) program antara lain : 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 5) Program Upaya Kesehatan Masyarakat 6) Program Pengawasan Obat dan Makanan 7) Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 8) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 9) Program Perbaikan Gizi Masyarakat 10) Program Pengembangan Lingkungan Sehat 11) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular LAKIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2015

8

12) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 13) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 14) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 15) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 16) Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara 17) Program Kesehatan Wisata Pagu total APBD Dinas Kesehatan Provinsi Bali setelah perubahan adalah sebesar Rp. 364.496.459.885,36 (tiga ratus enam puluh empat miliar empat ratus Sembilan puluh enam juta empat ratus lima puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah koma tiga puluh enam), dengan rincian Belanja Tidak Langsung

sebesar Rp.

41.502.185.765,- (empat puluh

satu miliar lima ratus dua juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 322.994.274.120,36 (tiga ratus dua puluh dua miliar Sembilan ratus Sembilan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh empat ribu seratus dua puluh rupiah koma tiga puluh enam). Anggaran Belanja Langsung tersebut terbagi untuk beberapa program/kegiatan dirinci sebagai berikut : 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Kegiatan

: 14

Jumlah Anggaran

: Rp. 8.287.758.870,-

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah Kegiatan

: 10

Jumlah Anggaran

: Rp. 4.114.641.050,-

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah Kegiatan

:3

Jumlah Anggaran

: Rp. 5.410.502.960,-

4) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Jumlah Kegiatan

:2

Jumlah Anggaran

: Rp. 288.643.540,-

5) Program Upaya Kesehatan Masyarakat Jumlah Kegiatan

:4

Jumlah Anggaran

: Rp. 366.293.020,-


9

6) Program Pengawasan Obat dan Makanan Jumlah Kegiatan

:1

Jumlah Anggaran

: Rp. 180.400.000,-

7) Program Pengembangan Obat Asli Indonesia Jumlah Kegiatan

:1

Jumlah Anggaran

: Rp. 393.138.720,-

8) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Kegiatan

:2

Jumlah Anggaran

: Rp. 3.139.760.000,-

9) Program Perbaikan Gizi Masyarakat Jumlah Kegiatan

:4

Jumlah Anggaran

: Rp. 1.478.160.000,-

10) Program Pengembangan Lingkungan Sehat Jumlah Kegiatan

:1

Jumlah Anggaran

: Rp. 534.936.500,-

11) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Jumlah Kegiatan

:4

Jumlah Anggaran

: Rp. 12.419.738.000,-

12) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Jumlah Kegiatan

:5

Jumlah Anggaran

: Rp. 4.491.899.980,-

13) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jumlah Kegiatan

:1

Jumlah Anggaran

: Rp. 62.818.000,-

14) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Jumlah Kegiatan

:2

Jumlah Anggaran

: Rp. 352.498.000,-

15) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Jumlah Kegiatan

:3

Jumlah Anggaran

: Rp. 797.704.100

16) Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara Jumlah Kegiatan

:2


10

Jumlah Anggaran

: Rp. 218.876.812.616,-

17) Program Kesehatan Wisata Jumlah Kegiatan

:1

Jumlah Anggaran

: Rp. 70.813.500,-

Adapun pembagian pengampu tugas masing-masing adalah sebagai berikut : Tabel 1.7 Program dan Pengampu NO PROGRAM/KEGIATAN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 5 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 6 7 8 9 10 11 12

Program Pengawasan Obat dan Makanan Program Pengembangan Obat Asli Indonesia Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

13 Program Kemitraan Peningkatan


-

PENGAMPU KEGIATAN Sub Bagian Umum UPT Akademi Kebidanan UPT JKMB UPT Labkes UPT BPKKTK Sub Bagian Umum UPT Akademi Kebidanan UPT JKMB UPT Labkes UPT BPKKTK Sub Bagian Kepegawaian UPT Akademi Kebidanan Bidang Pengkajian dan Pengembangan UPT BPKKTK Bidang Pelayanan Kesehatan

-

Bidang Pelayanan Kesehatan

-

UPT JKMB Bidang Pelayanan Kesehatan

-

UPT JKMB

-

Bidang Kesehatan Masyarakat

-

Bidang Kesehatan Masyarakat Bidang P2PL

-

Bidang P2PL

-

Bidang Pelayanan Kesehatan

-

UPT Labkes Bidang Pengkajian dan Pengembangan Bidang Pengkajian dan

-

-

11

Pelayanan Kesehatan 14 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 15 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 16 Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara 17 Program Kesehatan Wisata

-

Pengembangan Bidang Kesehatan Masyarakat

-

Bidang Pelayanan Kesehatan Bidang Kesehatan Masyarakat UPT JKMB

-

Bidang P2PL

Dinas Kesehatan Provinsi Bali pada tahun 2015 juga menerima dana dekonsentrasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan total anggaran sebesar Rp. 21.891.339.000,- (Dua puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) yang terbagai kedalam 6 program. Adapun rinciannya sebagai berikut : Tabel 1.8 Anggaran Dana Dekonsentrasi Tahun 2015 No. 1

2 3 4 5

Program Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementrian Kesehatan Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Program Pembinaan Upaya Kesehatan Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan TOTAL

PAGU (Rp.)

Keterangan

4.439.206.000

9.467.876.000 1.042.995.000 6.055.529.000 885.733.000 21.891.339.000

Realisasi Anggaran Tahun 2015 Capaian pendapatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2015 sebesar Rp.5.121.382.200,- (135,54 %) dari target pendapatan yang telah ditetapkan sebesar Rp. 3.778.600.000,-. Penerimaan tersebut didapat dari Retribusi jasa umum meliputi pelayanan kesehatan tradisional, sewa laboratorium, pelayanan pendidikan dan dari Retribusi jasa usaha yang meliputi sewa kantin dan sewa rumah dinas. Adapun capaian pendapatan adalah sebagai berikut :


12

Tabel 1.9 Realisasi Pendapatan Tahun 2015 NO 1

URAIAN Retribusi Jasa Umum

2

Retribusi Jasa Usaha

TARGET REALISASI 3.419.000.000 4.378.654.200 327.600.000

Jumlah

% 128

698.840.000

213

3.746.600.000 5.077.494.200 135,52

Realisasi anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Bali bersumber APBD Tahun 2015 adalah sebagai berikut : a. Belanja Tidak Langsung Jumlah Anggaran Belanja Tidak Langsung terserap sebesar Rp.35.474.070.810 (85,48%) dari Pagu sebesar Rp. 41.502.185.765,-

b. Belanja Langsung - Anggaran Belanja Langsung bersumber dari APBD sebesar Rp. 322.994.274.120,36 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 313.019.749.837,07 (Tiga Ratus Tiga Belas Miliar Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh) atau sebesar 96,91 %. Adapun rincian anggaran dan realisasi menurut program adalah sebagai berikut:

Tabel 1.10. Anggaran dan Realisasi Dinas Kesehatan Provinsi Bali bersumber APBD Tahun 2015 NO 1

2

3

PROGRAM /KEGIATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

8.687.205.952

REALISASI (%) KEU FISIK 7.548.413.956 86,89 100,00

4.383.038.050

3.832.288.836 87,43

100,00

5.423.264.520

4.922.936.560 90,77

98,65

PAGU (RP)

REALISASI KEUANGAN


KETERANGAN

13

NO 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

PROGRAM /KEGIATAN Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pengawasan Obat dan Makanan Program Pengembangan Obat Asli Indonesia Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

288.643.540

REALISASI (%) KEU FISIK 202.133.704 70,03 94,07

366.293.020

333.942.140 91,17

99,19

180.400.000

172.135.300 95,42

100,00

393.138.720

362.475.200 92,20

97,37

3.139.760.000

1.336.617.740 42,57

52,23

1.478.160.000

1.287.616.450 87,11

100,00

534.936.500

442.525.560 91,94

82,72

12.916.738.000

10.785.476.496 83,50

96,28

5.682.968.980

4.714.083.902 82,95

100,00

62.818.000

56.913.700 90,60

100,00

352.498.000

334.512.150 94,90

100,00

797.704.100

715.771.865 89,73

100,00

PAGU (RP)

REALISASI KEUANGAN


KETERANGAN

14

PROGRAM /KEGIATAN

NO 16

PAGU (RP)

Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara Program Kesehatan Wisata

17

278.235.893.238

REALISASI (%) KEU FISIK 275.914.580.998,07 99,17 99,99 REALISASI KEUANGAN

70.813.500

57.325.200 80,95

KETERANGAN

87,57

- Anggaran Belanja Langsung bersumber dari APBN sebesar Rp. 21.891.339.000 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 16.387.997.989 (Enam belas miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu Sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah) atau sebesar 74,86 %. Adapun rincian anggaran dan realisasi menurut program adalah sebagai berikut

Tabel 1.11 Anggaran dan Realisasi Dinas Kesehatan Provinsi Bali bersumber APBN Tahun 2015 NO 1

2

3 4

5

PROGRAM /KEGIATAN Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementrian Kesehatan Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Program Pembinaan Upaya Kesehatan Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

4.439.206.000

REALISASI (%) KEU FISIK 3.992.156.465 89,93 99,25

9.467.876.000

7.607.320.225 80,35

88,43

1.042.995.000

924.052.190 88,60

98,25

6.055.529.000

3.059.847.645 50,53

61,40

885,733,000

804,621,464 90.84

96,77

PAGU (RP)

REALISASI KEUANGAN

KET

Penjelasan Realisasi Anggaran Capaian realisasi anggaran secara umum sampai dengan akhir Tahun 2015 secara

fisik

mencapai

99,33

%

dan


realisasi

keuangan

sebesar 15

Rp.

313.019.749.837,07 (Tiga Ratus Tiga Belas Miliar Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh) atau sebesar 96,91%. Dari 17 program hanya 8 program yang realisasi fisiknya mencapai 100 % sedangkan 7 program bisa diselesaikan berkisar antara 90 – 99,99 %, 1 program penyelesaiannya mencapai 87,57 % dan 1 program hanya bisa diselesaikan sebesar 52, 23 %. Penjelasan program yang pada pelaksanaanya tidak mencapai 100 % sebanyak 9 program disebabkan karena: 1) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; Program ini hanya bisa terlaksana sebesar 52,23 %. Hal ini disebabkan pada kegiatan Pembinaan Lingkungan Sosial Dampak Asap Rokok (DBH-CHT) tidak bisa dilaksanakan karena untuk tahun 2015 penggunaan dana DBH-CHT beralih fungsi dari promotif dan preventif menjadi kuratif dan rehabilitatif, direncanakan dana tersebut untuk pengadaan alat-alat RS Internasional di tahun 2016. 2) Program Kesehatan Wisata; Pelaksanaan program ini mencapai 87,57 % disebabkan perjalanan dalam daerah pengukuran kebisingan tidak terlaksana karena berbenturan dengan kegiatan lain. 3) Program Pengembangan Lingkungan Sehat; Program ini terlaksana sampai 91,94 %; tidak mencapai 100 % disebabkan karena pada saat kejadian kasus legionela bersamaan dengan BBTKL (Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan) Kementerian Kesehatan RI sehingga perjalanan legionela tidak bisa direalisasikan. 4) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan; Pelaksanaan program ini mencapai 94,07 %; Pada program ini ada beberapa item obat tidak dapat dilayani melalui e-katalog (siprofloksasin 500 mg, asam mefenamat 500 mg, gentamicin salep mata oleh PT bernofarm, Phenobarbital 100 mg dan lansoprazol oleh PT IGM). 5) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular; Pelaksanaan program ini mencapai 96,28 %. Penyebab pelaksanaan tidak mencapai 100 % karena Belanja sewa tenda dalam rangka skrining faktor resiko PTM menyesuaikan lokasi, Belanja perjalanan daerah menyesuaikan dengan kasus KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi), Belanja perjalanan luar daerah sesuai


16

pemanggilan,

kegiatan

peningkatan

surveillance

epidemiologi

dan

penanggulangan wabah sesuai dengan KLB (Kejadian Luar Biasa). 6) Program Pengembangan Obat Asli Indonesia; Program tersebut pelaksanaan sudah mencapai 97,37 %. Pada kegiatan Pembinaan pengobat tradisional terdapat kesalahan kode rekening untuk BPJS ketenaga kerjaan sehingga tidak bisa direalisasikan. 7) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; Pelaksanaan program ini mencapai 98,65 %. Pada kegiatan Perencanaan dan Penyebarluasan Tenaga Medis dan Paramedis, ada 3 dr/drg dan 2 bidan PTT mengundurkan diri sehingga gaji maupun BPJS Kesehatan/Ketenagakerjaan tidak bisa terealisasi. 8) Program Upaya Kesehatan Masyarakat; Pada program ini pelaksanaannya telah mencapai 99,19 % penyebab tidak tercapainya 100 % adalah kegiatan Pembinaan Kesehatan Olah Raga, karena kesalahan kode rekening untuk BPJS ketenaga kerjaan sehingga tidak bisa direalisasikan. 9) Program Kesehatan Bali Mandara; Pelaksanaan program ini telah mencapai 99,99 %, kegiatan rapat yang telah direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Desember dan dibatalkan oleh pejabat eselon 1 yang akan memimpin rapat tersebut.

Ada 10 program yang pada pelaksanaannya realisasi keuangan terserap dibawah 90 % adalah sebagai berikut : 1) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; Program ini realisasi keuangannya hanya mencapai 41,65 %. Hal ini disebabkan pada kegiatan Pembinaan Lingkungan Sosial Dampak Asap Rokok (DBH-CHT) tidak bisa dilaksanakan karena untuk tahun 2015 penggunaan dana DBH-CHT beralih fungsi dari promotif dan preventif menjadi kuratif dan rehabilitatif, direncanakan dana tersebut untuk pengadaan alat-alat RS Internasional di tahun 2016. 2) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan; Realisasi keuangan program ini mencapai 70,03 %; Pada program ini ada beberapa item obat tidak dapat dilayani melalui e-katalog (siprofloksasin 500 mg, asam mefenamat 500 mg,


17

gentamicin salep mata oleh PT bernofarm, Phenobarbital 100 mg dan lansoprazol oleh PT IGM). 3) Program Pengembangan Lingkungan Sehat; Realisasi keuangan Program ini mencapai 79,54 %; disebabkan karena pada saat kejadian kasus legionela bersamaan dengan BBTKL (Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan) Kementerian Kesehatan RI sehingga perjalanan legionela tidak bisa direalisasikan. 4) Program Kesehatan Wisata; Realisasi program ini mencapai 80,95 % disebabkan perjalanan dalam daerah pengukuran kebisingan tidak terlaksana karena berbenturan dengan kegiatan lain. 5) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan; Realisasi keuangannya sebesar 83,07 disebabkan karena anggaran perubahan diterima bulan Nopember namun Pergub tentang satuan biaya honor BPRS baru diterima 14 Desember 2015 dan pada lomba Nakes dan Puskesmas berprestasi ada beberapa kab/kota yang tidak mengikuti. 6) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular; Realisasi keuangannya mencapai 83,11 %. Penyebabnya adalah pada Belanja sewa tenda dalam rangka skrining faktor resiko PTM menyesuaikan lokasi, Belanja perjalanan daerah menyesuaikan dengan kasus KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi), Belanja perjalanan luar daerah sesuai pemanggilan, kegiatan peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah sesuai dengan KLB (Kejadian Luar Biasa). 7) Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran,

Realisasinya

keuangan

mencapai 86,58 %, ini disebabkan adanya efisiensi, sesuai kebutuhan dan untuk perjalanan dinas luar daerah dibiayai oleh Pusat. 8) Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur; realisasi keuangan program ini mencapai 86,90 % karena adanya efisiensi dan sesuai kebutuhan. 9) Program Perbaikan Gizi Masyarakat; Realisasi keuangan mencapai 87,11 % hal ini disebabkan karena adanya efisiensi. 10) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak; Realisasi keuangannya mencapai 88,98 karena adanya efisiensi.


18

I.6 Sistematika LAKIP Laporan Kinerja ini menyajikan pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Bali selama tahun 2015. Dalam laporan ini, pencapaian sasaran, yaitu dengan pengukuran atas indikator-indikator yang dianggap mampu mengukur pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD Provinsi Bali 2014-2018. Sistematika penyajian Laporan Kinerja SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Bali tahun 2015 adalah sebagai berikut : Bab I Pendahuluan Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategis issued) yang sedang dihadapi organisasi. Bab II Perencanaan Kinerja Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. Bab III Akuntabilitas Kinerja A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut : 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini ; 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir ; 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target

jangka

menengah

yang

terdapat

dalam

dokumen

perencanaan strategis organisasi ; 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada) ;


19

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan ; 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya ; 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja ;

B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja. Bab IV Penutup Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran : 1). Perjanjian Kinerja 2). Lain-lain yang dianggap perlu


20

BAB BAB IIII PERENCANAAN DAN PERJANJIAN PERENCANAAN KINERJAKINERJA

II.1 Perencanaan Strategis II.1.1. Visi dan Misi Sesuai dengan RPJMD Provinsi Bali Tahun 2014-2018 serta dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada serta mempertimbangkan kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat Bali maka visi yang hendak dicapai dalam periode Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2014-2018 adalah ” Bali Sehat Menuju Bali Mandara (Maju, Aman, Damai dan Sejahtera)” Dalam rangka mewujudkan Bali Sehat menuju Bali yang Maju, Aman, Damai dan Sejahtera, dengan mempertimbangkan isu-isu strategis yang berkembang selama 5 tahun sebelumnya, telah ditetapkan misi SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Bali dapat dirumuskan sbb : 1. Memelihara, meningkatkan dan mengembangkan upaya kesehatan yang merata, bermutu dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Bali. 2. Menjamin Ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan. 3. Meningkatkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.

II.1.2 Tujuan dan Sasaran Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :


21

Tabel II.1.2.1 Keterkaitan Misi dan Tujuan Misi

Tujuan

1 Memelihara, Meningkatkan Dan Mengembangkan Upaya Kesehatan Yang Merata, Bermutu Dan Terjangkau Bagi Seluruh Masyarakat Bali 2 Menjamin Ketersediaan Dan Pemerataan Sumberdaya Kesehatan

1

Terselenggaranya upaya yankes yang paripurna, merata, bermutu dan berkeadilan serta terjangkau bagi seluruh masyarakat Bali

2

3 Meningkatkan Kemandirian Masyarakat Untuk Hidup Sehat

3

Tersedianya sumber daya kesehatan yang merata di seluruh sarana pelayanan kesehatan Mewujudkan masyarakat yang mandiri untuk hidup Sehat

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut : Tabel II.1.2.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

NO

1

2

SASARAN

Indikator Kinerja

STRATEGIS Meningkatkan Kesehatan Ibu Hamil dan Ibu Melahirkan Meningkatkan Kesehatan Bayi dan Balita

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3

2.4

2.5

Angka Kematian Ibu (AKI) Persentase persalinan di fasilitas kesehatan Angka Kematian Bayi (AKB) Angka Kematian Balita (AKABA) Persentase cakupan kunjungan neonatal pertama (Kn1) sesuai standar Jumlah balita yang mendapatkan SDIDTK Persentase cakupan KF sesuai standar


Satuan

Kondisi

Target

awal

Akhir

(2014)

(2018)

/100.000 KH %

70,5

90

97,63

100

/1000 KH

5,96

10

/1000 KH

6,63

10

%

100

100

Balita

64,02

80

%

97,49

100

22

3

Meningkatkan Status Gizi Masyarakat

3.1 3.2

3.3

3.4 3.5

3.6 3.7

3.8

4

Menurunkan Angka Kesakitan dan Kematian Penyakit Menular

4.1 4.2 4.3

4.4

4.5

4.6 4.7

4.8

4.9

Persentase Bumil KEK (%) Persentase balita malnutrisi (gizi buruk) dan gizi kurang Persentase bumil KEK yang mendapatkan PMT Persentase Balita yang ditimbang (D/S) Persentase bayi < 6 bl yang mendapat ASI Eksklusif Persentase Desa Siaga Aktif Persentase desa yang memanfaatkan dana desa 10 % untuk dana UKBM Jumlah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan Angka Kesakitan Penyakit Menular Angka Kematian Penyakit Menular Persentase Bayi yang mendapat imunisasi dasar lengkap Persentase kab/kota yang melaksanakan verifikasi kab/kota sehat Persentase Batita yang mendapat imunisasi lanjutan Persentase KLB yang tertangani < 18 jam Persentase penanganan kasus sesuai SOP Persentase pelaksanaan surveilans penyakit menular Persentase sinyal kewaspadaan yang direspon


%

2,66

9,2

%

13,2

12,1

%

0

80

%

79,86

85

%

79,86

47

%

92,18

89

%

18

40

Kebijakan

3

3

%

n/a

n/a

%

0,20

<1

%

100,6

100

%

33,33

77.77

%

65,76

88

%

100

100

%

100

100

%

100

100

%

51,9

95

23

5

Meningkatkan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

5.1

5.2

6

Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan

6.1

6.2

6.3 6.4

6.5 6.6

6.7

6.8

6.9

6.10 6.11

Persentase puskesmas yang melaksanakan deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular Jumlah Desa yang memiliki posbindu PTM aktif Persentase faskes yang memenuhi standar pelayanan kesehatan Persentase FKTP yang melaksanakan Pelayanan sesuai Standar Persentase FKTP yang terakreditasi Persentase FKTL yang melaksanakan pelayanan sesuai standar Persentase FKTL yang terakreditasi Persentase Faskes lainnya yang melaksanakan pelayanan sesuai standar Persentase laboratorium kesehatan yang terakreditasi Persentase sarana kefarmasian dan alat kesehatan yang melaksanakan cara produksi dan distribusi yang baik Persentase Ketersediaan data kesehatan di 9 kab/kota Persentase diklat yang terakreditasi Persentase pelaksanaan pendidikan kebidanan


%

77,5

100%

Desa

101

328

%

26,20

41

%

2,5

85

%

0

100

%

55,60

100

%

55,60

100

%

18,57

30

%

3,6

25

%

33,54

30

%

100

100

%

100

100

%

100

100

24

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

6.21

sesuai kompetensi Jumlah kab/kota yang memiliki laboratorium lapangan yang terbentuk sbg tempat praktek kegiatan pelatihan Persentase penerapan hasil pelatihan peserta diklat yang dievaluasi Jumlah pelatihan formal yang diselenggarakan Persentase pengembangan kemitraan LS dan LP yang diselenggarakan Persentase faskes yang bekerja sama dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan Nilai Akreditasi KALK di UPT. Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali Persentase pencapaian sertifikasi ISO 17025, 2008 di UPT. Balai Labkes Provinsi Bali Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di faskes Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di FKTP Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di FKTL


Kab/kota

%

Pelatihan

2

100

6

9

100

6

%

100

100

%

100

100

Nilai

88

90

%

Dimula i tahun 2016

100

%

45

80

%

0

80

%

80

80

25

6.22 6.23

6.24

6.25

Revitalisasi sistem pelayanan JKBM Persentase Pengembangan sistem pelayanan kesehatan alternatif dan komplementer Jumlah ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di fasyankses Jumlah pengadaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan

Kab/kota

9

%

100

9 100

Paket

1 paket

1 paket

Paket

1 paket

1 paket

Dari sasaran strategis dan indikator tersebut diatas dituangkan ke dalam Indikator Kinerja Utama sebagai berikut : Tabel II.1.2.3 Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Provinsi Bali Kondisi awal

Target akhir

2015

2018

Indikator Kinerja Utama

Satuan

1.

Angka Kematian Ibu (AKI)

/100.000 KH

83,5

90

2.

Angka Kematian Bayi (AKB)

/1000 KH

5,72

10

3.

Angka Kematian Balita (AKABA)

/1000 KH

6,62

10

4.

Persentase Bumil KEK (%)

%

2,63

9,2

5.

Persentase balita malnutrisi dan gizi

%

9,0

12,1

kurang(%) 6.

Angka Kematian Penyakit Menular

%

0,28

<1

7.

Persentase puskesmas yang

%

84,17

100

%

26,20

41

melaksanakan deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular 8.

Persentase Faskes yang memenuhi standar pelayanan


26

II.1.3 Strategi. Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, meliputi penetapan strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang seperti tertuang berikut ini : II.1.3.1 Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Misi Pertama: “Memelihara,

Meningkatkan

Dan

Mengembangkan

Upaya

Kesehatan Yang Merata, Bermutu Dan Terjangkau Bagi Seluruh Masyarakat Bali” 1. Strategi Strategi untuk mencapai sasaran misi pertama sebagai berikut : - Meningkatkan kesehatan ibu hamil dan ibu melahirkan - Meningkatkan kesehatan bayi dan balita - Meningkatkan status gizi masyarakat - Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan - Menurunkan Angka Kesakitan dan Kematian Penyakit Menular 2. Kebijakan - Meningkatkan intensitas upaya-upaya pencegahan untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) - Meningkatkan intensitas upaya-upaya pencegahan untuk menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Balita (AKABA) - Meningkatkan upaya pencarian anak balita dengan gizi buruk dan gizi kurang - Meningkatkan intensitas upaya-upaya pencegahan untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) - Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program JKN


27

- Meningkatkan upaya-upaya pencegahan primer (edukasi dan regulasi), sekunder (deteksi dini dan pengobatan tepat) maupun pencegahan tersier (pembatasan ketidak mampuan dan rehabilitasi) penyakit-penyakit degeneratif - Meningkatkan pengamatan (surveilans) terhadap emerging diseases 3. Program - Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak - Program perbaikan gizi masyarakat - Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) - Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan - Program upaya kesehatan masyarakat - Program standarisasi pelayanan kesehatan - Pencegahan dan Penanggulangan penyakit menular 4. Kegiatan - Pelatihan PONED untuk semua tim PONED puskesmas perawatan di 9 kab/kota - Pelayanan ibu hamil (minimal 4x selama kehamilannya) (K4) - Pelatihan nakes untuk kelas ibu hamil di puskesmas 9 kab/kota - Review program P4K bagi bidan pada puskesmas di kab/kota - Review buku KIA - Melaksanakan cakupan DD risti bagi bumil - Peningkatan kemampuan pelayanan PONEK di RS - Melaksanakan MONEV tentang PONEK di RS - Melaksanakan gerakan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi (GRSSI-B) - Pemeriksaan bayi baru lahir di fasilitas kesehatan - Pelatihan nakes tentang MTBS di Puskesmas 9 kab/kota - Kemitraan bidan dengan bidan


28

- Monev KB pasca salin - Penjaringan Ibu Hamil KEK - Pelaksanaan surveilans gizi aktif di Puskesmas - Sosialisasi IMD dan ASI Eksklusif - Pelatihan konselor menyusui bagi nakes - Penyediaan Vaksin sesuai dengan jumlah sasaran - Pemberian imunisasi sesuai sasaran - Melaksanakan MONEV imunisasi - Pembinaan Kesehatan Olahraga - Pembinaan dan Evaluasi pelayanan kesehatan JKBM - Kemitraan Jaminan Kesehatan Bali Mandara - Diseminasi program JKN - Melaksanakan MONEV JKN - Pemberian imunisasi pada Batita, BIAS, WUS dan Bumil - Melaksanakan penyelidikan Epidemiologi pada KLB - Melaksanakan pengobatan terhadap penderita TB - Melaksanakan pengendalian terhadap penyakit DBD - Melaksanakan monitoring dan evaluasi kasus Rabies - Melaksanakan respon terhadap sinyal KLB - Melaksanakan pemantauan jentik secara berkala - Melaksanakan penemuan penjaringan kasus TB - Melaksanakan Skrining faktor resiko PTM (IVA, Obesitas, Hipertensi) - Melaksanakan KIE pada semua sasaran yang beresiko II.1.3.2 Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Misi Kedua: “Memelihara,

Meningkatkan

Dan

Mengembangkan

Upaya

Kesehatan Yang Merata, Bermutu Dan Terjangkau Bagi Seluruh Masyarakat Bali” 1. Kebijakan - Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat


29

- Meningkatkan jumlah, mutu dan penyebaran tenaga serta sarana dan prasarana kesehatan 2. Program - Program standarisasi pelayanan kesehatan - Program peningkatan sarana dan prasarana fasyankes - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - Program pengembangan obat asli indonesia - Program obat dan perbekalan kesehatan - Program peningkatan pengawasan pangan dan bahan berbahaya 3. Kegiatan - Meningkatkan persentase FKTP yang terakreditasi - Melaksanakan pelatihan dan pedampingan akreditasi FKTP - Pembinaan standar pelayanan kesehatan di FKTP - Melaksanakan MONEV tentang PONED di Puskesmas - Meningkatkan persentase FKTL yang terakreditasi - Pembinaan standar pelayanan kesehatan di FKTL - Meningkatkan persentase laboratorium kesehatan yang terakreditasi - Melaksanakan Pembinaan standar pelayanan di lab. Kesehatan - Meningkatkan persentase sarana kefarmasian dan alat kesehatan yang melaksanakan cara produksi dan distribusi yang baik - Melaksanakan Pembinaan standar pelayanan di sarana kefarmasian dan alat kesehatan - Penyusunan

laporan

penyelenggaraan

pembangunan

kesehatan - MONEV Sistem Informasi Kesehatan - Pembinaan dan Akreditasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan formal di 9 Kab/Kota - Pembinaan dalam rangka sertifikasi tenaga kesehatan


30

- Pengkajian aspek-aspek pembangunan kesehatan - Melaksanakan

kegiatan

pembentukan

laboratorium

lapangan - Melaksanakan kegiatan evaluasi pelatihan - Melaksanakan TNA untuk mengetahui kebutuhan pelatihan Nakes - Melaksanakan kegiatan pelatihan yang dilaksanakan sesuai TNA - Mengusulkan kegiatan pelatihan

untuk mendapatkan

akreditasi - Membuat sertifikat yang diterbitkan - Membuat laporan kegiatan pelatihan - Melakukan advokasi kegiatan kediklatan di fasyankes 9 Kab/Kota - Melaksanakan Kompetensi Pegawai - Nilai SKM - Nilai rata-rata PME - Melaksanakan kalibrasi alat-alat laboratorium - Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti - Melaksanakan MONEV tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di FKTP - Melaksanakan MONEV tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di FKTL - Pembinaan Pengobat Tradisional - Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan II.1.3.3 Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Misi Ketiga: “Meningkatkan Kemandirian Masyarakat Untuk Hidup Sehat” 1. Kebijakan - Meningkatkan upaya-upaya pencegahan primer (edukasi dan regulasi), sekunder (deteksi dini dan pengobatan tepat) maupun pencegahan tersier


31

2. Program - Pencegahan dan Penanggulangan penyakit menular - Pengembangan lingkungan sehat - Program

Promosi

Kesehatan

dan

Pemberdayaan

Masyarakat 3. Kegiatan - Melaksanakan pemeriksaan dan pengobatan penderita HIVAIDS - Melaksanakan zero survei pada populasi kunci - Melaksanakan Inspeksi Sanitasi pada TPM dan TTU - Melaksanakan Sosialisasi dan Advokasi kab/kota sehat - Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat pada kab/kota - Melaksanakan MONEV pelaksanaan kab/kota sehat - Advokasi desa, dunia usaha dan ormas untuk mendukung program kesehatan - Pembinaan dan evaluasi UKBM - Advokasi kab/kota untuk mengeluarkan kebijakan publik tentang PHBS - Pembinaan dan evaluasi PHBS II.1.4 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kesehatan Provinsi Bali menetapkan tujuan dan sasaran, langkah selanjutnya dengan menentukan cara mencapai tujuan dan sasaran yang merupakan strategi organisasi meliputi kebijakan, program dan kegiatan seperti pada tabel berikut :

Tabel II.1.4. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun. 2015 NO SASARAN STRATEGIS 1 Meningkatkan Kesehatan Ibu Hamil dan Ibu

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

1.1


100

1.2

Persentase persalinan di fasilitas

/100.000 KH %


97

32

2

Melahirkan Meningkatkan Kesehatan Bayi dan Balita

2.1 2.2 2.3

2.4 2.5 3


3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7

3.8 4

Menurunkan Angka Kesakitan dan Kematian Penyakit Menular

4.1 4.2 4.3 4.4

4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5

Meningkatkan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

5.1

5.2

kesehatan Angka Kematian Bayi (AKB) Angka Kematian Balita (AKABA) Persentase cakupan kunjungan neonatal pertama (Kn1) sesuai standar Jumlah balita yang mendapatkan SDIDTK Persentase cakupan KF sesuai standar Persentase Bumil KEK (%) Persentase balita malnutrisi (gizi buruk) dan gizi kurang Persentase bumil KEK yang mendapatkan PMT Persentase Balita yang ditimbang (D/S) Persentase bayi < 6 bl yang mendapat ASI Eksklusif Persentase Desa Siaga Aktif Persentase desa yang memanfaatkan dana desa 10 % untuk dana UKBM Jumlah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan Angka Kesakitan Penyakit Menular Angka Kematian Penyakit Menular Persentase Bayi yang mendapat imunisasi dasar lengkap Persentase kab/kota yang melaksanakan verifikasi kab/kota sehat Persentase Batita yang mendapat imunisasi lanjutan Persentase KLB yang tertangani < 18 jam Persentase penanganan kasus sesuai SOP Persentase pelaksanaan surveilans penyakit menular dan tidak menular Persentase sinyal kewaspadaan yang direspon Persentase puskesmas yang melaksanakan deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular Jumlah Desa yang memiliki posbindu PTM aktif


/1000 KH /1000 KH %

15 15 96

Balita

65

%

98

% %

10 13,2

%

20

%

82

%

39

% %

86 10

Kebijakan

3

% %

<1 100

%

44,44

%

82

%

100

%

100

%

100

%

80

%

83%

Desa

121

33

6

Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan

6.1 6.2

6.3 6.4

6.5 6.6

6.7 6.8

6.9 6.10 6.11 6.12

6.13

6.14 6.15

6.16

6.17

6.18

6.19

Persentase faskes yang memenuhi standar pelayanan kesehatan Persentase FKTP yang melaksanakan Pelayanan sesuai Standar Persentase FKTP yang terakreditasi Persentase FKTL yang melaksanakan pelayanan sesuai standar Persentase FKTL yang terakreditasi Persentase Faskes lainnya yang melaksanakan pelayanan sesuai standar Persentase laboratorium kesehatan yang terakreditasi Persentase sarana kefarmasian dan alat kesehatan yang melaksanakan cara produksi dan distribusi yang baik Persentase Ketersediaan data kesehatan di 9 kab/kota Persentase diklat yang terakreditasi Persentase pelaksanaan pendidikan kebidanan sesuai kompetensi Jumlah kab/kota yang memiliki laboratorium lapangan yang terbentuk sbg tempat praktek kegiatan pelatihan Persentase penerapan hasil pelatihan peserta diklat yang dievaluasi Jumlah pelatihan formal yang diselenggarakan Persentase pengembangan kemitraan LS dan LP yang diselenggarakan Persentase faskes yang bekerja sama dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan Nilai Akreditasi KALK di UPT. Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali Persentase pencapaian sertifikasi ISO 17025, 2008 di UPT. Balai Labkes Provinsi Bali Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di


%

29

%

5.8

% %

94 42,6

% %

94 15

%

10

%

15

%

100

% %

94 100

Kab/kota

4

%

100

Pelatihan

2

%

100

%

100

Nilai

88

%

Dimulai tahun 2016

%

80

34

6.20

6.21

6.22 6.23

6.24 6.25

faskes Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di FKTP Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di FKTL Revitalisasi sistem pelayanan JKBM Persentase Pengembangan sistem pelayanan kesehatan alternatif dan komplementer Jumlah ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di fasyankses Jumlah pengadaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan

%

80

%

80

Kab/kota

9 kab/kota

%

100

Paket

1 paket

Paket

1 paket

II.2 Penetapan Kinerja Tahun 2015. Dokumen Penetapan Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Dalam penyusunan penetapan kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU dan anggaran atau DPA, PK. Adapun Penetapan/Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2015 adalah seperti tabel berikut :

Tabel II.2. Penetapan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2015 NO

1

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Meningkatkan 1.1 Kesehatan Ibu Hamil dan Ibu Melahirkan 1.2

SATUAN

TARGET

PROGRAM

ANGGARAN

/KEGIATAN


/100.000 KH

100

Persentase persalinan di fasilitas

%

97


Program Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 1 Pelatihan PONED untuk semua

797.704.100

35

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

PROGRAM /KEGIATAN

kesehatan

2

3

4

5 6

7

8

9


ANGGARAN

tim PONED puskesmas perawatan di 9 kab/kota Pelayanan ibu hamil (minimal 4x selama kehamilannya ) (K4) Pelatihan nakes untuk kelas ibu hamil di puskesmas 9 kab/kota Review program P4K bagi bidan pada puskesmas di kab/kota Review buku KIA Melaksanaka n cakupan DD risti bagi bumil Peningkatan kemampuan pelayanan PONEK di RS Melaksanaka n MONEV tentang PONEK di RS Melaksanaka n gerakan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi (GRSSI-B)

36

NO

2

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Meningkatkan 2.1 Kesehatan Bayi dan Balita

TARGET

PROGRAM

/1000 KH

15

10

2.2

Angka Kematian Balita (AKABA)

/1000 KH

15

11

2.3

Persentase cakupan kunjungan neonatal pertama (Kn1) sesuai standar Jumlah balita yang mendapatkan SDIDTK Persentase cakupan KF sesuai standar Persentase Bumil KEK (%) Persentase balita malnutrisi (gizi buruk) dan gizi kurang Persentase bumil KEK yang mendapatkan PMT Persentase Balita yang ditimbang (D/S) Persentase bayi < 6 bl yang

%

96

12

Balita

65

13

%

98

%

10

%

13,2

%

20

2

Pelaksanaan surveilans gizi aktif di Puskesmas

%

82

3

Sosialisasi IMD dan ASI Eksklusif

%

39

4

Pelatihan konselor menyusui

2.5

Meningkatkan 3.1 Status Gizi Masyarakat 3.2

3.3

3.4

3.5

ANGGARAN

/KEGIATAN

Angka Kematian Bayi (AKB)

2.4

3

SATUAN


Pemeriksaan bayi baru lahir di fasilitas kesehatan Pelatihan nakes tentang MTBS di Puskesmas 9 kab/kota Kemitraan bidan dengan bidan

Monev KB pasca salin

Program Perbaikan gizi Masyarakat 1 Penjaringan Ibu Hamil KEK

1.478.160.000

37

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

3.2

3.6

3.7

3.8

mendapat ASI Eksklusif Persentase balita malnutrisi (gizi buruk) dan gizi kurang Persentase Desa Siaga Aktif Persentase desa yang memanfaat kan dana desa 10 % untuk dana UKBM Jumlah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan

SATUAN

TARGET

PROGRAM

ANGGARAN

/KEGIATAN

bagi nakes

%

13,2

%

86

%

10

Kebi jakan

3

5

Penjaringan Ibu Hamil KEK

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 Advokasi desa, dunia usaha dan ormas untuk mendukung program kesehatan 2 Pembinaan dan evaluasi UKBM

3

4 Menurunkan Angka Kesakitan dan Kematian Penyakit Menular

4.1

Angka Kesakitan Penyakit Menular

4.2

Angka Kematian Penyakit


Advokasi kab/kota untuk mengeluarka n kebijakan publik tentang PHBS 4 Pembinaan dan evaluasi PHBS Program Pencegahan dan Penanggulangan penyakit menular

1.639.760.000

1

12.916.738.000

Penyediaan Vaksin sesuai dengan 38

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

PROGRAM /KEGIATAN

Menular

4.3

4.4

4.5

Persentase Bayi yang mendapat imunisasi dasar lengkap Persentase kab/kota yang melaksanaka n verifikasi kab/kota sehat Persentase Batita yang mendapat imunisasi lanjutan

ANGGARAN

jumlah sasaran %

100

2

Pemberian imunisasi sesuai sasaran

%

44,44

3

Melaksanaka n MONEV imunisasi

%

82

4

Pemberian Imunisasi pada Batita, BIAS, WUS dan Bumil Melaksanaka n penyelidikan Epidemiologi pada KLB Melaksanaka n pengobatan terhadap penderita TB

4.6

Persentase KLB yang tertangani < 18 jam

%

100

5

4.7

Persentase penanganan kasus sesuai SOP

%

100

6

4.8

Persentase pelaksanaan surveilans penyakit menular dan tidak menular

%

100

7

4.9

Persentase sinyal kewaspadaan yang direspon

%

80

8


Melaksanaka n pemeriksaan dan pengobatan penderita HIV-AIDS Melaksanaka n pengendalian terhadap penyakit DBD 39

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

5 Meningkatkan 5.1 Pengendalian Penyakit Tidak Menular

5.2

Persentase puskesmas yang melaksanaka n deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular Jumlah Desa yang memiliki posbindu PTM aktif

SATUAN

TARGET

PROGRAM

ANGGARAN

/KEGIATAN

%

83%

9

Melaksanaka n monitoring dan evaluasi kasus Rabies

Desa

121

10

Melaksanaka n respon terhadap sinyal KLB

11

Melaksanaka n pemantauan jentik secara berkala

12

Melaksanaka n penemuan penjaringan kasus TB 13 Melaksanaka n zero survei pada populasi kunci 14 Melaksanaka n Skrining faktor resiko PTM (IVA, Obesitas, Hipertensi) 15 Melaksanaka n KIE pada semua sasaran yang beresiko Program 534.936.500 Pengembangan lingkungan sehat 1 Melaksanaka n Sosialisasi dan Advokasi kab/kota LAKIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2015

40

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

PROGRAM

ANGGARAN

/KEGIATAN

sehat

2

Melaksanaka n Sanitasi Total Berbasis Masyarakat pada kab/kota

3

Melaksanaka n MONEV pelaksanaan kab/kota sehat Melaksanaka n Inspeksi Sanitasi pada TPM dan TTU

4

6 Meningkatkan 6.1 kualitas pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan 6.2

Persentase faskes yang memenuhi standar pelayanan kesehatan Persentase FKTP yang melaksanaka n Pelayanan sesuai Standar

%

29

%

5,8


Program 180.400.000 peningkatan pengawasan pangan dan bahan berbahaya 1 Melaksanaka n pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya Program 5.682.968.980 Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1

Meningkatka n persentase FKTP yang terakreditasi

41

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

PROGRAM /KEGIATAN

6.3

Persentase FKTP yang terakreditasi

%

94

2

Melaksanaka n pelatihan dan pedampingan akreditasi FKTP

6.4

Persentase FKTL yang melaksanaka n pelayanan sesuai standar

%

42,6

3

Pembinaan standar pelayanan kesehatan di FKTP

6.5

Persentase FKTL yang terakreditasi

%

94

4

6.6

Persentase Faskes lainnya yang melaksanaka n pelayanan sesuai standar Persentase laboratorium kesehatan yang terakreditasi

%

15

5

Melaksanaka n MONEV tentang PONED di Puskesmas Meningkatka n persentase FKTL yang terakreditasi

%

10

6

Pembinaan standar pelayanan kesehatan di FKTL

%

15

7

Meningkatka n persentase laboratorium kesehatan yang terakreditasi

%

100

8

Melaksanaka n Pembinaan standar pelayanan di

6.7

6.8

6.9

Persentase sarana kefarmasian dan alat kesehatan yang melaksanaka n cara produksi dan distribusi yang baik Persentase Ketersediaan data kesehatan di

ANGGARAN


42

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

PROGRAM /KEGIATAN

9 kab/kota

6.10 Persentase % diklat yang terakreditasi 6.11 Persentase % pelaksanaan pendidikan kebidanan sesuai kompetensi 6.12 Jumlah Kab/kota kab/kota yang memiliki laboratorium lapangan yang terbentuk sbg tempat praktek kegiatan pelatihan 6.13 Persentase % penerapan hasil pelatihan peserta diklat yang dievaluasi 6.14 Jumlah Pelatihan pelatihan formal yang diselenggarak an 6.15 Persentase % pengembanga n kemitraan LS dan LP yang diselenggarak an


ANGGARAN

lab. Kesehatan 94

9

Melaksanaka n Kompetensi Pegawai Nilai SKM

100

10

4

11

Nilai rata-rata PME

100

12

Melaksanaka n kalibrasi alat-alat laboratorium

2

13

100

14

Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjut i Melaksanaka n MONEV tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di FKTP 43

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

PROGRAM

ANGGARAN

/KEGIATAN

6.16 Persentase faskes yang bekerja sama dalam penyelenggar aan jaminan kesehatan

%

100

15

6.17 Nilai Akreditasi KALK di UPT. Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali 6.18 Persentase pencapaian sertifikasi ISO 17025, 2008 di UPT. Balai Labkes Provinsi Bali

Nilai

88

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana fasyankes

%

Dimulai tahun 2016

1

Meningkatka n persentase sarana kefarmasian dan alat kesehatan yang melaksanaka n cara produksi dan distribusi yang baik

6.19 Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di faskes

%

80

2

Melaksanaka n Pembinaan standar pelayanan di sarana kefarmasian dan alat kesehatan

6.20 Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap

%

80.00

3

Penyusunan laporan penyelenggar aan pembanguna


Melaksanaka n MONEV tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di FKTL 4.383.038.050

44

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

pelayanan kesehatan di FKTP 6.21 Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di FKTL 6.22 Revitalisasi sistem pelayanan JKBM 6.23 Persentase Pengembang an sistem pelayanan kesehatan alternatif dan komplemente r

6.24 Jumlah ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di fasyankses 6.25 Jumlah pengadaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan

SATUAN

TARGET

PROGRAM

ANGGARAN

/KEGIATAN

n kesehatan

%

80

4

Kab/kota

9 kab/kota

%

100

Paket

1 paket

2

Pembinaan dalam rangka sertifikasi tenaga kesehatan

Paket

1 paket

3

Pengkajian aspek-aspek pembanguna n kesehatan

4

Melaksanaka n kegiatan pembentukan laboratorium lapangan Melaksanaka n kegiatan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pembinaan dan Akreditasi Penyelenggar aan Pendidikan dan Pelatihan formal di 9 Kab/Kota

5


MONEV Sistem Informasi Kesehatan

5.423.264.520

45

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

PROGRAM /KEGIATAN

evaluasi pelatihan 6 Melaksanaka n TNA untuk mengetahui kebutuhan pelatihan Nakes 7 Melaksanaka n kegiatan pelatihan yang dilaksanakan sesuai TNA 8 Mengusulkan kegiatan pelatihan untuk mendapatkan akreditasi 9 Membuat sertifikat yang diterbitkan 10 Membuat laporan kegiatan pelatihan 11 Melakukan advokasi kegiatan kediklatan di fasyankes 9 Kab/Kota Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1 Diseminasi program JKN 2


ANGGARAN

62.818.000

Melaksanaka n MONEV JKN 46

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

PROGRAM

ANGGARAN

/KEGIATAN

Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara 1 Pembinaan dan Evaluasi pelayanan kesehatan JKBM

Kemitraan Jaminan Kesehatan Bali Mandara Program Pengembangan obat asli Indonesia 1 Pembinaan Pengobat Tradisional

278.235.893.238

2

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1 Pembinaan Kesehatan Olahraga

393.138.720

288.643.540

167.553.920

II.3 Rencana Anggaran. Dinas Kesehatan Provinsi Bali Pada Tahun 2015 melaksanakan kegiatan dengan anggaran APBD Induk sebesar Rp. 302.023.708.121, Melalui mekanisme perubahan APBD 2015 menjadi Rp.364.496.459.885,36 dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp.41.502.185.765 dan Belanja Langsung


47

Rp.322.994.274.120,36. Rp.323.423.646.868,59 Langsung

Adapun

realisasi

anggaran

sebesar

(88,73 %) dengan rincian untuk Belanja Tidak

Rp.35.574.982.935,00

(85,72

%)

dan

Belanja

Langsung

Rp.287.848.663.933,59 (89,12 %). 1. Target dan Realisasi Belanja Dinas kesehatan Provinsi Bali Belanja Dinas Kesehatan Provinsi Bali meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung sebagaimana disajikan dalam tabel berikut : Tabel : Target dan Realisasi Belanja Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2014. Anggaran BTL BL Jumlah

Target

Realisasi

%

41.502.185.765

35.574.982.935

85,72

322.994.274.120,36

287.850.413.934

89,12

364.496.459.885

323.425.396.869

88,73

2. Alokasi Anggaran Per sasaran Strategis Anggaran belanja langsung tahun 2015 yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bali sebagai berikut : Tabel : Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis No.

Sasaran

Anggaran

%

295.000.600

0,09

502.703.500

0,16

2

Meningkatkan Kesehatan Ibu Hamil dan Ibu Melahirkan Meningkatkan Kesehatan Bayi dan Balita

3


1.478.160.000

0,46

4

Menurunkan Angka Kesakitan dan Kematian Penyakit Menular Meningkatkan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan JUMLAH

12.793.851.000

3,96

728.637.000

0,23

294.637.318.968,36

91,22

310.435.671.068,36

96,11

1

5 6

Pada tabel di atas, pada pos belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran belanja langsung program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp. 310.435.671.068,36 (96,11%) dari LAKIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2015

48

total

Belanja

Langsung,

sedangkan

anggaran

untuk

program/kegiatan

pendukung sebesar Rp. 12.558.603.052 (4,05%) dari total anggaran Belanja Langsung. Pada anggaran untuk program/kegiatan utama, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran VI dengan besaran anggaran Rp. 294.637.318.968,36 (96,11%) dari total Belanja Langsung dan anggaran yang paling sedikit adalah sasaran I Rp. 295.000.600 (0,09%).


49

BAB BAB III III AKUNTABILITAS KINERJA AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Capaian Kinerja Tahun 2015 Dinas Kesehatan Provinsi Bali telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Bali tahun 2015 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu :

III.1.1 Tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja No.

Interval Nilai

Kriteria Penilaian

Realisasi Kinerja

Realisasi Kinerja

Kode

1.

91 ≤ 100

Sangat Baik

Hijau Tua

2.

76 ≤ 90

Tinggi

Hijau Muda

3.

66 ≤ 75

Sedang

Kuning Tua

4.

51 ≤ 65

Rendah

Kuning Muda

5.

≤ 50

Sangat Rendah

Merah

•

Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bali dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bali beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :


50

Tabel III.1. Capaian Kinerja Tahun 2015 NO

1

2

3

4

5

6

SASARAN

INDIKATOR

STRATEGIS

KINERJA SASARAN

SATUAN

TARGET

REALISASI

PERSENTASE

KRITERIA

KODE

Meningkat kan Kesehatan Ibu Hamil dan Ibu Melahirkan Meningkat kan Kesehatan Bayi dan Balita

1.


/100.000 KH

100

83,5

116,5

Sangat Baik

Hijau Tua

2.

/1000 KH

15

5,72

161,87

Sangat Baik

Hijau Tua

/1000 KH

15

6,62

155,87

Sangat Baik

Hijau Tua

Meningkat kan Status Gizi Masyarakat

4.

Angka Kematian Bayi (AKB) Angka Kematian Balita (AKABA) Persentase Bumil KEK (%) Persentase balita malnutrisi dan gizi kurang(%) Angka Kematian Penyakit Menular

%

10

2,63

173,70

%

13,2

9,0

131,82

Sangat Baik Sangat Baik

Hijau Tua Hijau Tua

%

<1

0,28

172,00

Sangat Baik

Hijau Tua

Persentase puskesmas yang melaksanakan deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular Persentase Faskes yang memenuhi standar pelayanan

%

83

84,17

101,41

Sangat Baik

Hijau Tua

%

29

26,20

90,34

Tinggi

Hijau Muda

3.

5.

Menurunkan 6. Angka Kesakitan dan Kematian Penyakit Menular Meningkat 7. kan Pengendali an Penyakit Tidak Menular Meningkat 8. kan kualitas pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan

Dari tabel di atas terdapat 8 (delapan) indikator kinerja sasaran dan terbagi ke dalam 6 sasaran strategis. Pada tahun 2015, dari 8 indikator kinerja sasaran, 7 indikator telah mencapai target yang ditentukan dengan kriteria Sangat Baik dan 1 indikator masih belum mencapai target yang telah ditentukan dengan kriteria Tinggi


51

III.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Dalam sub bag ini disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bali yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikatir kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut : III.2.1.Sasaran Meningkatkan Melahirkan

Kesehatan

Ibu

Hamil

dan

Ibu

Tabel III.2.1 Target dan Realisasi Kinerja TARGET

CAPAIAN

AKHIR

S/D 2015

%

RENSTRA

TERHADAP

REALISASI

(2018)

2018 (%)

116,5

90 / 100.000 KH

107,22

2015 NO

1

INDIKATOR


CAPAIAN 2014

70,5

TARGET

REALISASI

100/ 100.000 KH

83,5

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan kematian ibu pada masa kehamilan, persalinan dan nifas yang disebabkan oleh faktor obstetrik dan non obstetrik. Bila dibandingkan dengan target AKI di Provinsi Bali telah mencapai target. Namun bila dibandingkan dengan tahun 2014 terjadi kenaikkan jumlah kasus kematian ibu. III.2.2 Sasaran Meningkatkan Kesehatan Bayi dan Balita Tabel III.2.2 Target dan Realisasi Kinerja TARGET

CAPAIAN

AKHIR

S/D 2015

%

RENSTRA

TERHADAP

REALISASI

(2018)

2018 (%)

10 / 1000 KH 10 / 1000 KH

142,80

2015 NO

1 2

INDIKATOR

Angka Kematian Bayi (AKB) Angka Kematian Balita (AKABA)

CAPAIAN 2014

5,96 6,63

TARGET

REALISASI

15 / 1000 KH 15 / 1000 KH

5,72

161,87

6,62

155,87

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah kematian bayi usia 0-11 bulan yang dinyatakan dalam 1.000 Kelahiran Hidup (KH) sedangkan Angka Kematian Balita (AKABA) merupakan jumlah anak yang meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun. AKABA mempresentasikan peluang terjadinya kematian pada fase antara


52

133,80

kelahiran dan sebelum umur 5 tahun. Pada AKI dan AKABA tahun 2015 capaiannya sudah mencapai target dan bila dibandingkan dengan tahun 2014 terjadi penurunan jumlah kematian bayi dan balita. Upaya yang telah dilakukan dalam rangka menurunkan AKI, AKB dan AKABA antara lain dengan Audit Maternal-Perinatal; Pelacakan kasus kematian Maternal-Perinatal; Meningkatkan surveilans KIA; meningkatkan pelaksanaan kelas ibu; Antenatal Care Terpadu (ANC Terpadu) dan ANC Terfokus; perbaikan system rujukan; melakukan bimbingan teknis ke Puskesmas; pendidikan dan pelatihan teknis. III.2.3 Sasaran Meningkatkan Status Gizi Masyarakat Tabel III.2.3 Target dan Realisasi Kinerja TARGET

CAPAIAN

AKHIR

S/D 2015

%

RENSTRA

TERHADAP

REALISASI

(2018)

2018 (%)

2015 NO

1 2

INDIKATOR

Persentase Bumil KEK (%) Persentase balita malnutrisi dan gizi kurang(%)

CAPAIAN 2014 TARGET

REALISASI

2,66 %

10 %

2,63 %

173,70

9,2 %

171,41

13,2 %

13,2 %

9,0 %

131,82

12,1 %

125,62

Bumil KEK adalah ibu hamil yang mengalami Kekurangan Energi Kronis yang diketahui melalui Lingkar Lengan Atas kurang dari 23,5 cm. Bumil KEK tahun 2015 menunjukkan adanya sedikit penurunan dibandingkan dengan tahun 2014. Permasalahan yang dihadapi dalam penemuan kasus Bumil KEK antara lain belum seluruh ibu hamil terpantau terutama yang melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan swasta. Solusi yang dilakukan dengan meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan RS swasta maupun bidan praktek swasta terutama dalam hal pelaporan. Balita malnutrisi merupakan Balita yang memiliki berat badan kurang -2 SD menggunakan indeks berat badan menurut umur (BB/U). Jumlah balita yang mengalami malnutrisi berdasarkan Pemantauan Status Gizi (PSG) tahun 2015 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2014. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk memantau pertumbuhan berat badannya secara rutin merupakan faktor


53

penghambat dalam penemuan kasus. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan upaya antara lain meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor terkait. III.2.4 Sasaran Menurunkan Angka Kesakitan dan Kematian Penyakit Menular Tabel III.2.4 Target dan Realisasi Kinerja TARGET

CAPAIAN

AKHIR

S/D 2015

%

RENSTRA

TERHADAP

REALISASI

(2018)

2018 (%)

172

<1

172

2015 NO

1

INDIKATOR

CAPAIAN 2014

Angka Kematian Penyakit Menular

0,20

TARGET

REALISASI

<1

0,28

Penyakit menular masih merupakan masalah kesehatan masyarakat di Indonesia termasuk Provinsi Bali, dimana beberapa penyakit menular ini dapat menyebabkan Kejadian Luar Biasa (KLB). Penyakit menular yang perlu diwaspadai adalah timbulnya berbagai penyakit menular baru (new emerging diseases) yang berskala internasional seperti AIDS, SARS dan penyakit Flu Burung, adanya penyakit menular yang muncul kembali (re-emerging diseases) seperti : leptospirosis, antrax, TBC, DBD, cikungunya, dll. Di Bali penyakit menular yang perlu diwaspadai antara lain : TB, AIDS, DBD, dan Rabies. Upaya yang telah dilakukan untuk menurunkan angka kematian penyakit menular dengan melakukan

pencegahan

melaksanakan

pengobatan

dan

pemberantasan

terhadap

penderita

penyakit

menular

Tuberculosis(TB)

seperti baik

di

puskesmas maupun RSUD, melaksanakan pemeriksaan dan pengobatan penderita HIV-AIDS dengan melakukan konseling terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan pengobatan pada klinik CST (Conselling Suport and Treatment) yang sudah disiapkan oleh pemerintah , melaksanakan pengendalian terhadap penyakit DBD dengan PSN (Pemerantasan Sarang Nyamuk), mebunuh jentiknya dengan larvasida(abatisasi)

dan

membunuh

nyamuk

dewasa

dengan

fogging,

melaksanakan monitoring dan evaluasi kasus rabies dengan memberikan VAR dan SAR apabila terindikasi rabies dan lain sebagainya. Kendala dalam mendukung kegiatan ini seperti pada pengobatan HIV, kurangnya kesadaran


54

pasien penderita HIV-AIDS (ODHA) yang mau minum obat dikarenakan masih adanya stigma dan diskriminasi masyarakat, sedangkan pada pengobatan TB penemuan kasus tidak berjalan secara maksimal, disebabkan karena kemampuan petugas untuk menjangkau seluruh masyarakat sangat terbatas sehingga ada kasus TB di masyarakat yang tidak termonitor. III.2.5 Sasaran Meningkatkan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Tabel III.2.5 Target dan Realisasi Kinerja TARGET

CAPAIAN

AKHIR

S/D 2015

%

RENSTRA

TERHADAP

REALISASI

(2018)

2018 (%)

101,41

100 %

84,17 %

2015 NO

1

INDIKATOR

Persentase puskesmas yang melaksanakan deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular

CAPAIAN 2014 TARGET

REALISASI

83 %

84,17%

77,50 %

Capaian sasaran meningkatkan pengendalian penyakit tidak menular pada tahun 2015 dengan indikator persentase puskesmas yang melaksanakan deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular mengalami kenaikan sebesar 6,67 % dari capaian pada tahun 2014 sebesar 77,50 %. Kenaikan ini didukung oleh kesadaran masyarakat dalam melakukan pemeriksaan untuk penyakit tidak menular seperti pemeriksaan IVA, hipertensi dan obesitas di puskesmas. Selain itu, kerjasama yang baik antar lintas program dan lintas sektor dalam mempromosikan program seperti pemeriksaan IVA dan penyakit tidak menular lainnya juga mempengaruhi tercapainya indikator ini. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, belum semua puskesmas dapat melaksanakan pemeriksaan untuk penyakit tidak menular. Hal ini dikarenakan belum tersedianya peralatan untuk pemeriksaan IVA dan terapi Cryo di seluruh puskesmas serta mobilitas tenaga yang tinggi terutama dokter di tingkat puskesmas dan kabupaten. Sehingga belum semua puskesmas mampu melaksanakan pemeriksaan tersebut.


55

III.2.6 Sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tabel III.2.6 Target dan Realisasi Kinerja TARGET

2015 NO

1

INDIKATOR

Persentase Faskes yang memenuhi standar pelayanan

AKHIR

S/D 2015

%

RENSTRA

TERHADAP

REALISASI

(2018)

2018 (%)

90,34

41 %

63,90

CAPAIAN 2014

26,20 %

TARGET

REALISASI

29 %

26,20 %

Standar pelayanan merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang harus dimiliki oleh fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan itu antara lain : Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (Rumah Sakit), Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas), dan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Laboratorium Kesehatan dan Sarana Kefarmasian. Dalam menentukan standar pelayananan, akreditasi merupakan mekanisme regulasi yang bertujuan untuk mendorong upaya tersebut. Setiap faskes yang ada memiliki sistem standar akreditasi yang berbedabeda dalam menentukan standar pelayanan. Capaian sasaran meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan pada tahun 2015 dengan indikator persentase faskes yang memenuhi standar pelayanan masih dibawah target yang telah ditentukan. Hal ini dipengaruhi oleh masih kurangnya kesadaran tiap-tiap faskes dalam melaksanakan akreditasi dikarenakan biaya akreditasi yang cukup tinggi, kurangnya sumber daya manusia dan lain-lain. Upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian target tersebut antara lain : -

Melaksanakan sosialisasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan akreditasi secara rutin baik di Rumah Sakit, Puskesmas dan Labkes

-

Memberikan sangsi kepada labkes yang tidak terakreditasi sehingga ada keinginan labkes untuk memperbaiki diri dan menyiapkan proses akreditasi

-

Peningkatan pembinaan ke sarana kefarmasian yang lain selain PBF, sehingga sarana yang lain juga ada peningkatan dalam upaya melaksanakan cara produksi dan distribusi yang baik


CAPAIAN

56

-

Melaksanakan pembinaan standar pelayanan kesehatan di Puskesmas

III.3 Akuntabilitas Anggaran Penyerapan anggaran belanja langsung setelah perubahan pada Dinas Kesehatan Provinsi Bali tahun 2015 sebesar Rp. 313.019.749.837,07 (96,91 %) dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan sebesar Rp. 322.994.274.120,36. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp. 303.445.980.551,07 (97,75 %), sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp. 9.573.769.286 (76,23 %). Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran VI Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran V sebesar Rp. 530.783.050 (72,85 %). Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relative baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100 % menunjukkan bahwa dana yang terserap untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut : Tabel III.3 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung No

Sasaran

Anggaran

Realisasi

% Realisasi

Meningkatkan Kesehatan Ibu 295.000.600 272.108.200 Hamil dan Ibu Melahirkan 2 Meningkatkan Kesehatan Bayi 502.703.500 443.663.665 dan Balita 3 Meningkatkan Status Gizi 1.478.160.000 1.287.616.450 Masyarakat 4 Menurunkan Angka Kesakitan 12.793.851.000 10.754.544.206 dan Kematian Penyakit Menular 5 Meningkatkan Pengendalian 728.637.000 530.783.050 Penyakit Tidak Menular 6 Meningkatkan kualitas 294.637.318.968,36 290.157.264.980,07 pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan 310.435.671.068,36 303.445.980.551,07 Jumlah

92,24

1

Belanja Langsung Pendukung Total Belanja Langsung

12.558.603.052

88,26 87,11 84,06 72,85 98,48

97,75

9.573.769.286

76,23

322.994.274.120,36 313.019.749.837,07


96,91

57

BABIV IV BAB PENUTUP PENUTUP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Provinsi Bali disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2015, serta Penetapan Kinerja Tahun 2015 sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Kesehatan Provinsi Bali pada tahun anggaran 2015 merupakan tahun ke-2 dari Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2014-2018. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Bali tahun 2015 dapat disimpulkan sebagai berikut : 1.

Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja sasaran ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana.

2.

Dari sasaran dan indikator kinerja terdapat 8 Indikator Kinerja Utama yang dipilih sebagai tolok ukur kinerja.

3.

Dari 8 indikator kinerja utama, 7 indikator mencapai kriteria Sangat Baik dengan warna hijau tua dan 1 indikator mencapai kriteria Tinggi dengan warna hijau muda.


58

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahanpermasalahan yang dihadapi dan peningkatan kualitas penyusunan LAKIP dirumuskan saran-saran sebagai berikut : 1.

Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas SDM tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel.

2.

Perlu adanya kebijakan yang mewadahi penerapan SAKIP di instansi pemerintah agar tercipta kejelasan arah dalam penerapan SAKIP yang baik dan benar di jajaran instansi pemerintah, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian Penetapan Kinerja (PK)

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Provinsi Bali tahun 2015 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, sebagai bahan pertimbangan Bappeda untuk perencaanaan tahun berikutnya, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.


59

LAMPIRAN

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI TAHUN 2015

Recommend Documents