(LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH) TAHUN

LAKIP (LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)

TAHUN 2013

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA Alamat : Jalan Surapati No. 1, Telp. ( 0365 ) 41210 NEGARA KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 0291/BKD/2013 TENTANG LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP ) BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2013

Menimbang

: a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dipandang perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) untuk mengetahui kemampuan dalam penjabaran Visi, Misi dan Tujuan serta Sasaran Organisasi; b. bahwa untuk melaksanakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ), dipandang perlu menetapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jembrana; c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, maka ditetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Jembrana tentang Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jembrana Kabupaten Jembrana Tahun 2013;

Mengingat

: 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa

ii

Tenggara Timur ( Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655 ); 2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ). 4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ); 5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana; 7. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jembrana.

MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

PERTAMA

:

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2013.

KEDUA

:

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dimaksud dalam diktum PERTAMA merupakan Laporan Capaian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jembrana kepada Bupati Jembrana

iii

sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jembrana. KETIGA

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014.

Ditetapkan di Pada tanggal

: :

Negara. 23 Januari 2014.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jembrana,

I Wayan Gorim S.IP. Pembina Tingkat I NIP. 19581231 198303 1 292

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada Yth. : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Bupati Jembrana di Negara. Ketua DPRD Kabupaten Jembrana di Negara. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana di Negara. Inspektur Kabupaten Jembrana di Negara. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan. A r s i p.

iv

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2013 ini tepat pada waktunya. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini telah mengacu

pada

Instruksi

Presiden

Nomor

7

Tahun

1999,

dalam

rangka

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jembrana selama Tahun 2013 yang disesuaikan dengan Perencanaan Strategik yang telah dirumuskan sebelumnya. Kami telah berusaha dengan maksimal menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja ( LAKIP) ini, jika masih jauh dari sempurna, mengingat bahwa masih banyak kendala yang dihadapi, baik ditinjau dari hasil pelaksanaan kegiatan maupun pengumpulan data kinerja serta cara merumuskan indikator kinerja dan tata cara penyusunannya, kami dengan senang hati dapat menerima masukan baik dari penilai maupun dari para pembaca. Berkat adanya koordinasi dan bimbingan dari berbagai pihak, maka penyusunan LAKIP ini dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini tak lupa kami menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak berperan hingga tersusunnya LAKIP Tahun 2013 ini.

Negara, 23 Januari 2014. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jembrana,

I Wayan Gorim S.IP. Pembina Tingkat I NIP. 19581231 198303 1 292

v

DAFTAR ISI halaman SK PENETAPAN LAKIP 2011 ................................................................................. KATA PENGANTAR ................................................................................................ DAFTAR ISI .............................................................................................................. RINGKASAN EKSEKUTIF ....................................................................................

ii v vi vii

BAB I

PENDAHULUAN .................................................................................... A UMUM ................................................................................................. B DASAR HUKUM ................................................................................. C PROFIL LAYANA................................................................................

1 1 2 4

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA....………………… A RENCANA STRATEGIS...........……………………………………... 1. Visi …………………………………………….………………… 2. Misi ………………………………………………………………. 3. Tujuan … ……………………………………………….……….. 4. Sasaran .……………………………………………….…………. 5. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran ..……….…………………… B RENCANA KERJA …………………………………………………

10 10 10 10 11 11 13 14

BAB III

AKUNTABILITAS ................................................................................. A PENGUKURAN KINERJA ............................................................... B ANALISIS EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA .......................... C ASPEK KEUANGAN ........................................................................

21 21 23 37

BAB IV P E N U T U P ….………………………………………………………. A KESIMPULAN .…………………………………………………… B SARAN – SARAN ………………………………………………… LAMPIRAN – LAMPIRAN Lampiran 1 : Pernyataan Penetapan Kinerja. Lampiran 2 : Form Penetapan Kinerja.

vi

40 40 40

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan sebuah media pertanggung jawaban yang mengacu pada Inpres Nomor 7 Tahun 1999, yang menghendaki agar setiap instansi pemerintah menyampaikan hasil kegiatan selama satu tahun. Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Jembrana ini memuat informasi tentang

pencapaian kinerja selama tahun 2013 yang ditinjau dari realisasi atas pelaksanaan sasaran, program dan kegiatan yang dimuat di dalam Renstra dan Rencana Kinerja Tahunan. Berdasarkan pada Inpres Nomor 7 Tahun 1999 setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpin

Pejabat Eselon II ke atas diwajibkan menyusun Perencanaan

Strategik ( Renstra ) untuk masa lima tahun. Melalui Inpres Nomor 7 Tahun 1999 birokrasi baru mampu melaksanakan Akuntabilitas dan Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN dalam tataran wacana. Selanjutnya Pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang mengamanatkan agar setiap penyelenggara pemerintah mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik yang diterapkan dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP merupakan sistem manajemen pemerintahan berfokus pada peningkatan akuntabilitas yang berorientasi pada hasil (Outcomes oriented). Sistem AKIP diimplementasikan secara “self assesment” oleh masing-masing instansi pemerintah yaitu instansi pemerintah membuat perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur / mengevaluasi kinerjanya sendiri dan melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Penerapan manajemen pemerintahan berbasis kinerja pada dasarnya adalah mengubah mind-set para birokrat dari sistem yang birokratis ke arah sistem yang bertujuan untuk lebih mewirausahakan

birokrasi pemerintah. Dalam bahasa lain, transformasi sektor

pemerintahan yang mengubah fokus akuntabilitas dari orientasi pada masukan-masukan (inputs oriented accountabillity) dan proses ke arah akuntabilitas pada hasil (result oriented accountabillity), terutama berupa outcomes. Salah satu cara yang tepat

untuk

meningkatkan efektivitas pengelolaan manajemen pemerintahan adalah dengan melakukan reformasi pengelolaan dan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah. Penetapan tujuan dalam Renstra pada umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Tujuan akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun mendatang, yaitu : vii

-

Mewujudkan Aparatur Pemerintah daerah yang Profeasional dan berkualitas

-

Meningkatkan Kesejahtraan Pegawai Negeri Sipil

-

Meningkatkan kepuasan Pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana terhadap layanan kepegawaian yang diberikan BKD kabupaten Jembrana

-

Menciptakan Sistem pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil yang Komperehensip mulai dari Seleksi ,Pengembangan Jabatan hingga Pensiun

-

Melaksanakan Perpindahan Tugas Pegawai Negeri Sipil antar Intansi untuk pengembangan karir , memperkaya keahlian dan berbagi pengalaman.

Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci dapat diukur dan dapat dicapai. Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jembrana Kabupaten Jembrana adalah : -

Terpenuhinya kebutuhan layanan administrasi dan sarana prasarana

-

Meningkatnya keterampilan teknis pegawai (misalnya komputer dan keterampilan kerja lainya).

-

Meningkatnya Pemahaman tentang peraturan kepegawaian dan disiplin pegawai.

-

Meningkatnya gaji dan tunjangan Pegawai.

-

Terlaksananya pemberian penghargaan bagi PNS sesuai dengan prestasi kerja.

-

Meningkatnya jenjang pendidikan formal pegawai

-

Terlaksananya rekrutmen yang terbuka, adil dan kompetitif sehingga semua formasi pegawai terisi dengan calon terbaik.

-

Terisinya Formasi jabatan dengan sumber daya manusia yang memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan.

-

Terlaksananya Proses kenaikan pangkat tepat waktu dan tertib administrasi.

-

Meningkatnya Kwalitas data system informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG) dan pemanfaatan dalam pengambilan keputusan .

-

Terlaksananya pengurusan administrasi pensiun sehingga pensiunan memperoleh hak-haknya tepat waktu.

-

Terlaksananya perpindahan tugas PNS antar intansi maupun internal intansi secara terencana dan transparan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kompetensi SDM.

viii

Dalam Rencana Kinerja Tahun 2013 telah ditetapkan 32 (tiga puluh dua) sasaran strategis yang diwujudkan melalui penetapan kegiatan strategis yang dilaksanakan dan harus dicapai selama tahun 2013 oleh Aparat Badan kepegawaian Daerah Kabupaten Jembrana. Dari hasil laporan menunjukkan bahwa pencapaian sasaran strategis tersebut secara umum menunjukkan tingkat keberhasilan namun dibeberapa indikator kinerjanya ada target tidak terpenuhi. Faktor penghambat dari ketidak pencapaian target tersebut adalah masih adanya perencanaan kurang baik, kurang adanya koordinasi dan belum terpenuhinya kebutuhan pegawai (SDM) pendukung dari pelaksanaan tugas dan fungsi pada masing-masing Bidang Capaian kinerja sasaran strategis ditunjukkan melalui kegiatan : 1. Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik 2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 5. Penyediaan alat tulis kantor 6. Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan 7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8. Penyediaan makanan dan minuman 9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 10. Penyediaan Upakara / Upacara Keagamaan 11. Pengadaan Penyediaan jasa Sewa Kendaraan Dinas/Operasional 12. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 13. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 14. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 15. Penyusunan dan Penyebarluasan Peraturan disiplin aparatur 16. Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi Pegawai Negeri Sipil 17. Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Aparatur 18. Diklat calon kepala sekolah 19. Diklat Calon Pengawas Sekolah 20. Diklat penilaian dan pengelolaan aset daerah 21. Diklat Pengadaan Barang dan Jasa 22. Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Kepegawaian 23. Pendidikan dan Pelatihan Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan 24. Diklat Penilaian prestasi kerja

ix

25. Seleksi Penerimaan Calon PNS 26. Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi 27. Proses Penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 28. Penyusunan Formasi PNS 29. Penataan Pegawai dalam Jabatan dan staf 30. Kegiatan Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil 31. Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan sistem informasi Kepegawaian 32. Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan

x

LAMPIRAN LAKIP

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2013

xi

BAB I PENDAHULUAN A. Umum Dalam rangka pelaksanaan Tap MPR RI Nomor XI / MPR / 1998 dan UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang mewajibkan instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan. Untuk dapat melaksanakan kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Jembrana wajib menyusun perencanaan taktis strategis, yang sesuai kebutuhan dengan mengacu pada Pola Dasar dan Propeda, serta indikator-indikator yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah, yang mana perencanaan ini disebut dengan Rencana Stratejik (Renstra). Rencanaan Stratejik (Renstra) digunakan sebagai pedoman

dalam penyusunan

Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK), RASK ini kemudian dipakai acuan dalam menyusun RAPBD. Setelah RAPBD ditetapkan menjadi APBD oleh Bupati berdasarkan persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, kemudian dilanjutkan untuk dievaluasi oleh Gubernur. Setelah mendapat evaluasi, diterbitkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja yang memuat tentang rincian anggaran satuan kerja/instansi yang dipergunakan sebagai pendukung kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Badan Kepegawaiaan Daerah Kabupaten Jembrana mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian daerah dan memiliki fungsi : 1. perumusan kebijakan teknis kepegawaian daerah 2. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian daerah, dan 3. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jembrana menyusun Rencana Strategis (Renstra), yang kemudian digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK), RASK Badan Kepegawaian Daerah ini kemudian dimasukkan dalam penyusunan RAPBD Kabupaten. Setelah RAPBD ditetapkan menjadi APBD oleh Bupati berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati, diterbitkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja. Dokumen Anggaran Satuan Kerja Badan Kepegawaian Daerah memuat tentang rincian anggaran dibawahnya, yaitu :

Bagian-bagian

a) Sekretariat, b) Bidang Formasi, Pengadaan

yang

berada

dan Kesejahtraan

Pegawai, c) Bidang Data dan Mutasi Pegawai, d) Bidang Pengembangan Pegawai, dan c) Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai.

Untuk mengukur/mengetahui sistem dimaksud dapat berjalan dengan baik dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta dalam pengelolaan keuangan berbasis kinerja, sehingga diketahui dana-dana yang digunakan sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan, maka perlu disusun LAKIP. Disamping sebagai pengukur sistem akuntabilitas berjalan dengan baik, LAKIP juga merupakan laporan pertangungjawaban dari tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah yang telah disusun dalam dokumen perencanaan stratejik. Penyusunan LAKIP Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jembrana merupakan upaya untuk melaporkan serta mempertanggungjawabkan arah dan dimensi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian daerah berdasarkan perencanaan Stratejik yang telah disusun. Sasaran penyusunan LAKIP Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jembrana adalah kegiatan strategis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian daerah Kabupaten Jembrana, sebagaimana yang tertuang dalam Perencanaan Stratejik. LAKIP Badan kepegawaian Daerah Kabupaten Jembrana Pelaksanaan Perencanaan

merupakan

Laporan

Stratejik berupa dokumen hasil Penilaian Kinerja Kegiatan

(PKK), Hasil Penilaian Pencapaian Sasaran (PPS), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), sebagaimana yang telah direncanakan dalam Perencanaan Strategis, yang sesuai dengan kemajuan yang dicapai oleh daerah mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan tatakerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana dan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 60 tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jembrana. Oleh karena itu penyusunan Laporan Kinerja ini juga menjadi penting artinya sebagai salah satu materi laporan pertanggungjawaban kepada Bupati Jembrana, di samping juga sebagai media pertanggungjawaban kepada masyarakat pada umumnya.

B. Dasar Hukum. LAKIP

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2013 disusun

berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut : 1. Landasan Idiil yaitu Pancasila 2. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945 3. Landasan Operasional : •

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

C:\Documents and Settings\Pemkab Jembrana\Desktop\LAKIP KABUPATEN & LAKIP SKPD 2013\LAKIP SKPD TH 2013\LAKIP BKD 2013\2. BAB I.Doc

2

•

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

•

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

•

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

•

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

•

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat

dan

Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); •

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

•

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

•

Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2009 Nomor 2);

•

Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran 3


Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembrana Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3); •

Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 15).

•

Peraturan Bupati Jembrana Nomor 52 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2013 sbagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 8 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jembrana 52 tahu 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana tahun 2013. Dan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Jembrana Nomor 52 tahun 2013 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jembraana Tahun Anggaran 2013.

•

Peraturan daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan tatakerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana dan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 60 tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jembrana.

C. Profil Layanan. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 dan Perubahan terakhir menjadi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka terjadi pemantapan kewenangan daerah. Untuk mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan akuntabel, melalui penyelenggaraan pemerintahan yang asfiratif, partisipasif dan transparan dibutuhkan pembinaan dan pengembangan aparatur secara continue, sehingga setiap aparatur pemerintah menyadari tugas dan kewajibannya sebagai abdi bangsa dan negara.

I. Kelembagaan. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana, C:\Documents and Settings\Pemkab Jembrana\Desktop\LAKIP KABUPATEN & LAKIP SKPD 2013\LAKIP SKPD TH 2013\LAKIP BKD 2013\2. BAB I.Doc

4

bahwa Badan Kapegawaian Daerah Kabupaten Jembrana mempunyai struktur Organisasi sebagai berikut : a. Sekretariat 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan 3. Sub Bagian Keuangan b. Bidang Formasi, Pengadaan dan Kesejahtraan Pegawai 1. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan 2. Sub Bidang Kesejahtraan Pegawai c. Bidang Data dan Mutasi Pegawai 1. Sub Bidang Tata Usaha Pegawai 2. Sub Bidang Mutasi dan Pensiun

d. Bidang Pengembangan Pegawai 1. Sub Bidang Pengembangan Pegawai Jabatan Fungsional 2. Sub Bidang Pengembangan Pegawai Jabatan Struktural e. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 1. Sub Bidang Diklat Kader kepemimpinan dan Teknis 2. Sub Bidang Diklat Manajemen Umum dan Fungsional Untuk lebih jelasnya susunan organisasi Badan Kepegawai Daerah Kabupaten Jembrana, sebagaimana Bagan Struktur , sebagai berikut :


5

Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jembrana

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUB.BAGIAN PELAPORAN EVALUASI DAN PROGRAM

SUB. BAGIAN KEUANGAN

BIDANG FORMASI DAN PENGADAAN

BIDANG DATA DAN MUTASI PEGAWAI

BIDANG PENGEMBANGAN PEGAWAI

BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI

SUB. BIDANG FORMASI, PENGADAAN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI

SUB. BIDANG TATA USAHA PEGAWAI

SUB. BIDANG PENGEMBANGAN PEGAWAI JABATAN FUNGSIONAL

SUB. BIDANG DIKLAT KADER KEPEMINPINAN DAN TEKNIS

SUB. BIDANG KESEJAHTERAAN

SUB. BIDANG MUTASI DAN PENSIUN

SUB. BIDANG PENGEMBNGAN PEGAWAI JABATAN STRUKTURAL

SUB. BIDANG DIKLAT MANAJEMEN UMUM DAN FUNGSIONAL

U P T


6

Berdasarkan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 60 tahun 2011 Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas Pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kepegawaian daerah Kabupaten Jembrana. Dalam penyelenggaraan tugas pokok tersebut, Badan kepegawaian Daerah Kabupaten Jembrana mempunyai fungsi sebagai berikut : a. perumusan kebijakan teknis kepegawaian daerah b. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian daerah, dan c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Adapun rincian uraian tugas Badan Kepegawaian daerah, antara lain : a. menyusun rencana kegiatan berdasarkan kebijakan Badan; b. merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas; c. mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja Badan; d. merumuskan kebijakan umum Badan serta menyelenggarakan administrasi berdasarkan kewenangan; e. menyiapkan tata usaha kepegawaian sebagai bahan pembinaan kepegawaian dan menghimpun peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, bahan petunjuk pengangkatan dan penerimaan pegawai, pengembangan karir pegawai, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, melaksanakan mutasi, meningkatkan kesejahteraan, pemberian penghargaan, serta pemberhentian dan pensiun; f. melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan-ketentuan di bidang kepegawaian; g. mengkoordinasikan pengendalian dan evaluasi bidang urusan kepegawaian daerah; h. mengkoordinasikan penyusunan capaian kinerja Badan; i. mengkoordinasikan seluruh bawahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing; j. memonitor serta mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku; k. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan rencana kerja, hasil yang dicapai sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier; l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas. C:\Documents and Settings\Pemkab Jembrana\Desktop\LAKIP KABUPATEN & LAKIP SKPD 2013\LAKIP SKPD TH 2013\LAKIP BKD 2013\2. BAB I.Doc

7

II. Sumber daya Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana tersebut diatas, potensi yang diharapkan mendukung tugas pokok Badan Kepegawaian Daerah adalah meliputi : a. Aparatur sebagai manajer (pemikir, perencana, pelayan dan penggerak) yang menjadi kekuatan pendorong yang utama. b. Hubungan kerja/Koordinasi yang harmonis antara Bagian-bagian yang berada dibawahnya; Sumber daya manusia (pegawai) yang mendukung tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah berdasarkan data bulan Desember 2013 adalah sejumlah 54 orang dengan rincian masing-masing Bagian, sebagai berikut : Tabel 1.1 Jumlah Sumber Daya Manusia (Pegawai)

NO

1

BIDANG

Sekretariat

JML.

SETRATA

PEGAWAI

PENDIDIKAN

(orang)

S2

S1

D

SMA

SMP SD

12

1

6

0

4

0

1

4

0

4

0

0

0

0

9

0

7

0

1

1

0

7

2

3

0

2

0

0

6

0

6

0

0

0

0

6

1

5

0

0

0

0

44

4

31

0

7

1

1

Bidang Formasi, 2

Pengadaan dan Kesejahtraan Pegawai

3

Bidang Data dan Mutasi Pegawai Bidang

4

Pengembangan Pegawai

5 6

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional TOTAL

Dengan klasifikasi menurut jabatan terdiri dari : Pejabat Struktural Eselon II.b sebanyak 1 Orang, Eselon III.a sebamyak 1 orang, Eselon III.b sebanyak 4 orang, Eselon IV.a sebanyak 11 orang Pejabat Fungsional sebanyak 6 orang dan Staf sebanyak 27 orang.


8

III. Aset Untuk kelancaran dalam melaksanakan program dan kegiatan agar dapat selesai tepat waktu serta mencapai hasil sesuai dengan tujuan, sasaran dan target yang telah ditetapkan, perlu didukung dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai secara kualitas dan kwantitas. Adapun fasilitas yang digunakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jembrana yang tercatat sampai dengan tahun 2013 adalah sebagai berikut :

A. PERALATAN DAN MESIN 1. Alat alat angkutan 11 unit

Rp.

110.506.500,00

2. Alat alat pertanian / peternakan 1 unit

Rp.

2.400.000,00

3. Alat alat kantor dan rumah tangga 681 unt

Rp. 1.203.564.756,00

4. Alat alat studio dan komonikasi 22 unit

Rp.

208.360.700,00

B. GEDUNG DAN BANGUNAN - Bangunan Gedung 3.379 M2

Rp. 9.484.478.000,00

C. JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN - Jaringan

Rp.

85.972.975,00

TOTAL NILAI ASET

Rp. 11.095.282.931,00


9


10

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

A. RENCANA STRATEJIK Perencanaan Stratejik merupakan suatu proses awal dalam usaha menuju tujuan yang ingin dicapai. Dalam Perencanaan Stratejik harus memperhatikan Lingkungan Internal ( Kekuatan dan Kelemahan ) serta Lingkungan Eksternal (Peluang dan Tantangan) suatu organisasi. Rencana Stratejik mengandung visi, misi, tujuan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

1.Visi Setiap organisasi perlu memiliki visi agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah dengan cepat. Perumusan visi Kabupaten Jembrana mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, mampu menjadi perekat seluruh komponen Pemerintah Kabupaten beserta rakyat yang menjadi subyek dan obyek pembangunan, sehingga memiliki orientasi masa depan, mampu menumbuhkan komitmen, dan mampu menjamin kesinambungan pembangunan daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jembrana dapat menyusun Visi yang ingin diwujudkan. Adapun Visi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jembrana adalah : Terwujudnya Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kabupaten Jembrana yang Profisional, Akuntabel dan Sejahtera.

Penjelasan tentang Visi : - Profesional berarti kompoten memiliki pengetahuan dan keahlian menjunjung tinggi etika profesi , komitmen meniliki dedikasi tinggi dan bertanggung jawab terhadap tugas tugas. - Akuntabel berarti semua dapat dipertanggung jawabkan mulai dari perekrutan, pengembangan karir, pemberian gaji dan tunjangan, pemberian penghargaan , hukuman, pemindahan dan pensiun. - Sejahtera berarti mendapatkan penghasilan yang cukup untuk kehidupan yang layak baik semasa aktif sebagai PNS maupun setelah pensiun. 2. Misi Untuk mewujudkan VISI Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jembrana, maka ditetapkan Misi sebagai berikut :

- Meningkatkan Profesionalisme Pegawai - Melakukan Pembinaan dan Meningkatkan Kesejahtraan Pegawai - Menciptakan Sistem Pengembangan karir yang Komperehensip dari perekrutan mutasi dan promosi jabatan. 3. Tujuan Penetapkan tujuan pada umumnya didasarkan kepada faktor- faktor kunci keberhasilan yang di tetapkan setelah Visi dan Misi. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Adapun tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut : - Mewujudkan Aparatur Pemerintah daerah yang Profeasional dan berkualitas - Meningkatkan Kesejahtraan Pegawai Negeri Sipil - Meningkatkan kepuasan Pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana terhadap layanan kepegawaian yang diberikan BKD kabupaten Jembrana - Menciptakan Sistem pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil yang Komperehensip mulai dari Seleksi ,Pengembangan Jabatan hingga Pensiun - Melaksanakan Perpindahan Tugas Pegawai Negeri Sipil antar Intansi untuk pengembangan karir , memperkaya keahlian dan berbagi pengalaman. 4. Sasaran Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan- tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan, Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jembranan adalah : - Terpenuhinya kebutuhan layanan administrasi dan sarana prasarana - Meningkatnya keterampilan teknis pegawai (misalnya komputer dan keterampilan kerja lainya). - Meningkatnya Pemahaman tentang peraturan kepegawaian dan disiplin pegawai. - Meningkatnya Kesejahteraan Pegawai - Terlaksananya pemberian penghargaan bagi PNS sesuai dengan prestasi kerja. - Meningkatnya jenjang pendidikan formal pegawai - Terlaksananya rekrutmen yang terbuka, adil dan kompetitif sehingga semua formasi pegawai terisi dengan calon terbaik. - Terisinya Formasi jabatan dengan sumber daya manusia yang memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan. - Terlaksananya Proses kenaikan pangkat tepat waktu dan tertib administrasi. - Meningkatnya Kwalitas data system informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG) dan pemanfaatan dalam pengambilan keputusan . C:\Documents and Settings\Pemkab Jembrana\Desktop\LAKIP KABUPATEN & LAKIP SKPD 2013\LAKIP SKPD TH 2013\LAKIP BKD 2013\3. BAB II.Doc

11

- Terlaksananya pengurusan administrasi pensiun sehingga para pegawai yang pensiun memperoleh hak-haknya tepat waktu. - Terlaksananya perpindahan tugas PNS antar intansi maupun internal intansi secara terencana dan transparan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kompetensi SDM. Masing-masing sasaran, dijabarkan dalam sasaran kegiatan, sebagai berikut :

Tabel 2.1 Misi dan tujuan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jembrana Nomor Misi 1. Meningkatkan profesionalisme pegawai

2.

Melakukan pembinaan dan peningkatan kesejahteraan pegawai

3.

Menciptakan sistim pengembangan karir yang khonperehensip dan perekkrutan mutasi dan promosi jabatan

Tujuan Mewujudkan aparatur pemerintah daerah yang profesional dan berkualitas Meningkatkan kesejahteraan PNS Meningkatkan kepuasan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten jembrana terhadap layanan kpegawaian yang diberikan BKD Kabupaten Jembrana. Menciptakan sistim pengembangan karir PNS yang kkomperehensip mulai dari seleksi pengembangan jabatan hingga pensiun. Melaksanakan perpindahan tugas PNS antar instansi untuk pengembangan karir, memperkaya keahlian dan berbagai pengalaman.

Tabel 2.2 TUJUAN DAN SASARAN Nomor

TUJUAN

SASARAN

1.

Mewujudkan aparatur pemerintah daerah yang profesional dan berkualitas

2.

Meningkatkan kesejahteraann PNS

Meningkatnya jenjang pendidikan formal pegawai Meningkatnya keterampilan teknis pegawai (misalnya komputer dan keterampilan kerja lainnya) Meningkatkan pemahaman tentang peraturan kepegawain dan disiplin pegawai Meningkatnya gaji dan tunjangan pegawai Terlaksanakannya pemberian penghargaan bagi PNS sesuai dengan prestasi kerja

C:\Documents and Settings\Pemkab Jembrana\Desktop\LAKIP KABUPATEN & LAKIP SKPD 2013\LAKIP SKPD TH 2013\LAKIP BKD 2013\3. BAB II.Doc

12

3.

4.

5.

Meningkatkan kepuasan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana terhaap layanan kepegawaian yan diberikan BKD Kabupaten Jembrana Menciptakan sistem pengembangan karir PNS yang komprehensif mulai dari seleksi, pengembangan jabatan, hingga pensiun

Melaksanakan perpindahan tugas PNS antar instansi unuk pengembangan kakir, memperkaya keahlian dan berbagi pengalaman.

Terpenuhinya kebutuhan layanan administrasi dan sarana prasarana

Terlaksananya rekrutmen yang terbuka, adil dan kompetitif sehingga semua formasi pegawai terisi dengan calon terbaik. Terisinya formasi jabatan dengan sumber daya manusia yang memehuni standar kompetensi yang dibutuhkan. Terlaksananya proses kenaikan pangkat tepat waktu dan tertib administrasi Meningkatnya jumlah pegawai yang berminat mengmbangkan karir lewat jalur jabatan fungsional Meningkatnya kualitas data sistem informasi kepeggawaian (SIMPEG) dan pemanfaatannya dalam pengambilan keputusan. Terlaksananya pengurusan administrasi pensiun sehingg pensiun memperoleh hak-haknya tepat waktu Terlaksananya perpindahan tugas PNS antar instansi maupun internal instansi secara terencana dan transparan sesuai dengan keputusan organisasi dan kompetensi SDM.

5. Cara Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Dalam merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka ditempuh melalui kebijakan, program dan kegiatan. Agar tujuan dan sasaran dapat tercapai dengan optimal diperlukan cara mencapainya. a) Kebijakan Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang akan dijadikan pedoman dan petunjuk bagi setiap kegiatan. Setiap tahun dalam perencanaan stratejik ditetapkan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Kebijakan merupakan keputusan-keputusan yang dibuat yang akan dijadikan pedoman dan petunjuk pengambilan kebijakan. Adapun kebijakan yang ditempuh antara lain : 1. Peningkatan Disiplin Aparatur 2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3. Peningkatan pembinaaan dan Pengembangan Apartur. C:\Documents and Settings\Pemkab Jembrana\Desktop\LAKIP KABUPATEN & LAKIP SKPD 2013\LAKIP SKPD TH 2013\LAKIP BKD 2013\3. BAB II.Doc

13

b) Program. Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah ditetapkan sebagaimana di atas. Program ini merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan, dengan demikian program disusun secara nyata, sistimatis dan terpadu. Adapun Program-program Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jembrana antara lain sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

B. PERJANJIAN KINERJA / PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013. Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja / perjanjian kinerja yang sangat penting antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Penting karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang dianginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Rencana Kinerja (Renja) merupakan penjabaran dari Renstra. Renja disusun setiap tahun dan memuat informasi tentang : (a) sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; (b) indikator kinerja sasaran dan target capaiannya; (c) program; (d) kegiatan; (e) indikator kinerja kegiatan dan target capaiannya. Sasaran adalah hasil yang ingin diperoleh/dicapai dalam kurun waktu satu tahun tertentu.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, sehingga penetapan sasaran harus

selaras dan mempunyai hubungan logis dengan tujuan yang telah ditetapkan di dalam Renstra. Dimana sasaran harus spesifik dan terukur berdasarkan indikator kinerja tertentu pada setiap akhir tahun dan pencapaian sasaran diukur capaian kinerjanya. Sasaran yang ingin dicapai

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jembrana tahun 2013 dengan

indikator dan target capaiannya adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel

penetapan

kinerja.


14

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2013

Dalam rangka mewujudkan menejemen pemerintahanyang baik,efektif transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

: I Wayan Gorim S.IP

Jabatan

: Pj. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jembrana

Selanjutnya disebut Pihak Pertama Nama

: Gede Gunadnya, SH.,MH.

Jabatan

: Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana

Selaku Atas Nama Bupati Jembrana Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama Pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan saksi.

Negara, 22 Pebruari 2013 Pihak Kedua An. Bupati Jembrana Sekretaris Daerah

Gede Gunadnya SH.,MH Pembina Utama Madya NIP. 19561231 198303 1 436

Pihak Pertama Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jembrana

I Wayan Gorim, S.IP Pembina Tingkat I NIP. 19581231 198303 1 292


15

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2013

Dalam rangka mewujudkan menejemen pemerintahanyang baik,efektif transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

: I Wayan Gorim S.IP

Jabatan

: Pj. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jembrana

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama

: Gede Gunadnya, SH.,MH.

Jabatan

: Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana

Selaku Atas Nama Bupati Jembrana Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama Pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan saksi.

Negara, 9 September 2013 Pihak Kedua An. Bupati Jembrana Sekretaris Daerah

Gede Gunadnya SH.,MH Pembina Utama Madya NIP. 19561231 198303 1 436

Pihak Pertama Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jembrana

I Wayan Gorim, S.IP Pembina Tingkat I NIP. 19581231 198303 1 292


16

Tabel 2.3 FORMULIR PENETAPAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SKPD : Badan Kepegawaaian Daerah Tahun anggaran : 2013

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR

I.

Meningkanya disiplin

Prosentase meningkatnya

aparatur

disipilin aparatur

- Tersedianya pakaian khusus

Jumlah pakaian khusus

TARGET

PROGRAM

ANGGARAN

/KEGIATAN

(Rp.)

0%

Program Peningatan

KINERJA

hari hari tertentu

32.297.100

disiplin aparatur 40 stel

hari hari tertentu

- Pengadaan pakaian khusus hari hari

14.000.000

tertentu -Terlaksananya sosialisasi disiplin aparatur

Jumlah buku peraturan

2000 buku

-Penyusunan dan

disipilin aparatur yang

penyebarluasan

disebarkan

peratuan

18.297.100

disipiln aparatur.

II.

Terselenggaranya Pingkatan

Rasio Meningkatnya

Kapasitas Sumber daya

Sumber Daya Aparatur

235 orang

kapasitas Sumber

Aparatur -Terseselenggaranya diklat struktural

Program Peingkatan 2.382.906.125

Daya Aparatur Jumlah PNS yang

90 orang

mengikuti diklat struktural

-Terselenggaranya diklat

Jumlah PNS yang

kompetensi Aparatur

mengikuti diklat

-Diklat struktural bagi PNS

1 tahun

1.775.855.200

-Diklat peningkatan kopetensi aparatur

246.092.400

kompetensi -Terselenggaranya diklat cakep

Jumlah PNS yang

30 orang

mengikuti diklat cakep -Terselenggaranya diklat barang dan jasa -Terselenggaaranya diklat

Jumlah PNS yang

sekolah 45 orang

mengikuti diklat Barjas Jumlah PNS yang

menejemen Kepeg

mengikuti diklat

-Terselenggaranya diklat pajak

Jumlah PNS yang

Bumi dan bangunan

mengikuti diklat PBB

-Diklat calon kepala

-Diklat Pengadaan barang dan jasa

40 orang

80.338.100

106.797.525

-Diklat menejemen kepegawaian

84.913.850

menejemen kepeg

III

30 orang

-Diklat Pajak Bumi dan Bangunan

Terlaksananya Pembinaan

Prosentase terlaksananya

dan Penegembangan

pembinaan dan

dan pengembangan

Aparatur

pengembangan aparatur

aparatur

-Terlaksananya seleksi

Jumlah pelamar CPNS

penerimaan CPNS -Terlaksananya pemberian penghargaan bagi PNS yang

80%

5000 orang

yang diseleksi Jumlah PNS yang

348 orang

-Seleksi Penerimaan

993.978.210

182.106.400

-Pemberian penghargaan bagi

berprestasi -Terlaksananya penanganan

Program pembinaan

CPNS

diberikan penghargaan

88.909.050

276.359.000

PNS yang berprestasi Jumlah kasus pelanggaran

100%

-Proses penanganan

kasus kasus pelanggaran

disiplin PNS yang

kasus kasus

disiplin

ditangani

pelanggaran disiplin

29.139.100

PNS -Tersusunnya formasi PNS

Jumlah Formasi PNS yang

1 paket

tersusun -Tertatanya pegawai dalam

Jumlah pegawai yang

-Penyusunan Formasi PNS

100%

-Penataan Pegawai

65.710.000 156.081.710


17

jabatan dan staf

tertata sebagai pejabat dan

dalam jabatan dan

staf -Terlaksananya kegiatan

Jumlah terselesaikanya

penyelesaian administrasi

administrasi kepegawaian

kepegawaian

PNS

-Terpeliharanya sistim informasi kepegawaian

Jumlah Simpeg yang

staf 100%

-Penyelesaian administrasi PNS

1 paket

terpelihara

216.932.000

-Pemeliharaan dan pengembangan sistim informasi

65.560.000

kepegawaian -Tersusunnya daftar urut kepangkatan

Jumlah dokumen daftar urut kepangkatan

1 dokumen

-Penyusunan daftar urut kepangkatan

2.090.000


18

Tabel 2.4 FORMULIR PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2013 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA SEBELUM PERUBAHAN NO

SASARAN STRATEGIS

1

I.

INDIKATOR KINERJA

2

Target

Program /kegiatan

Anggaran (rp.)

Target

Program /kegiatan

Anggaran (rp.)

4

5

6

7

8

9

32.297.100

80%

3

Meningkanya disiplin

Prosentase meningkatnya disipilin

aparatur

aparatur

- Tersedianya pakaian khusus

Jumlah pakaian khusus hari hari tertentu

SETELAH PERUBAHAN

0%

Program Peningatan disiplin aparatur

40 stel


40 stel 14.000.000

2000

II.

-Penyusunan dan penyebarluasan

aparatur yang disebarkan

buku

Terselenggaranya Pingkatan

Rasio Meningkatnya Sumber Daya

235

Program Peingkatan kapasitas Sumber

Kapasitas Sumber daya

Aparatur

orang

Daya Aparatur

Jumlah PNS yang mengikuti diklat

90 orang


1 tahun


30 orang

-Diklat calon kepala sekolah

peratuan disipiln aparatur.


tertentu Jumlah buku peraturan disipilin

disiplin aparatur

32.297.100

aparatur

hari hari tertentu

-Terlaksananya sosialisasi

Program Peningatan disiplin

14.000.000

tertentu 18.297.100

2000 buku

-Penyusunan dan penyebarluasan peratuan disipiln aparatur.

345 Orang 2.382.906.125

Program Peingkatan kapasitas

18.297.100 2.436.463

Sumber Daya Aparatur

Aparatur -Terseselenggaranya diklat struktural -Terselenggaranya diklat kompetensi Aparatur -Terselenggaranya diklat cakep

struktural Jumlah PNS yang mengikuti diklat kompetensi Jumlah PNS yang mengikuti diklat cakep

1.775.855.200

246.092.400

80.338.100

90 Orang


1 Tahun


93.245.500

40 Orang

-Diklat calon kepala sekolah

99.562.900

30 Orang

- Diklat Calon Pengwas sekolah

80.338.100

40 Orang

- Diklat Penilaian dan Pengelolaan aset

72.287.700

1.775.855.200

daerah -Terselenggaranya diklat barang dan jasa -Terselenggaaranya diklat



menejemen Kepeg

menejemen kepeg

-Terselenggaranya diklat pajak

Jumlah PNS yang mengikuti diklat PBB

Bumi dan bangunan

45 orang

-Diklat Pengadaan barang dan jasa

40 orang


30 orang


Barjas

106.797.525

84.913.850

88.909.050

45 Orang

- Diklat Pengadaan barang dan jasa

106.797.525

40 Orang


84.913.850

30 Orang


88.909.050

30 Orang

III

Terlaksananya Pembinaan

Prosentase terlaksananya pembinaan

dan Penegembangan

dan pengembangan aparatur

80%

Program pembinaan dan pengembangan aparatur

-Diklat Penilaian Prestasi Kerja

80%

Program pembinaan dan

993.978.210

34.553.400 1.089.460.210

pengembangan aparatur

Aparatur -Terlaksananya seleksi

Jumlah pelamar CPNS yang diseleksi

5000

-Seleksi Penerimaan

Jumlah PNS yang diberikan

348

-Pemberian penghargaan bagi PNS yang

penghargaan

orang

berprestasi

Jumlah kasus pelanggaran disiplin PNS

100%

-Proses penanganan kasus kasus

penerimaan CPNS -Terlaksananya pemberian penghargaan bagi PNS yang

CPNS

182.106.400

100%

-Seleksi Penerimaan

341.906.400

CPNS 156 Orang

276.359.000

-Pemberian penghargaan bagi PNS yang

182.598.000

berprestasi

berprestasi -Terlaksananya penanganan kasus kasus pelanggaran

yang ditangani

100%

pelanggaran disiplin PNS

29.139.100

65.710.000

-Proses penanganan kasus kasus

29.139.100

pelanggaran disiplin PNS

disiplin -Tersusunnya formasi PNS

Jumlah Formasi PNS yang tersusun

1 paket


-Tertatanya pegawai dalam

Jumlah pegawai yang tertata sebagai

100%

-Penataan Pegawai dalam jabatan dan staf

100%


jabatan dan staf -Terlaksananya kegiatan penyelesaian administrasi

pejabat dan staf Jumlah terselesaikanya administrasi kepegawaian PNS

156.081.710

1 Paket


81.087.000

100%

-Penataan Pegawai dalam jabatan dan

157.367.710

100%


229.712.000

-Pemeliharaan dan

65.560.000

staf

216.932.000

kepegawaian -Terpeliharanya sistim informasi

Jumlah Simpeg yang terpelihara

1 paket

kepegawaian

-Pemeliharaan dan pengembangan sistim informasi

1 Paket

pengembangan sistim

65.560.000

informasi

kepegawaian -Tersusunnya daftar urut kepangkatan

Jumlah dokumen daftar urut

1

kepangkatan

dokumen

-Penyusunan daftar urut kepangkatan

kepegawaian 2.090.000

1 Dokumen

-Penyusunan daftar

JUMLAH


2.090.000

urut kepangkatan

3.558.220.535

20

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( AKIP ) adalah bentuk kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Penyusunan LAKIP ini didasarkan pada pengukuran hasil pelaksanaan perencanaan Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan sebelumnya serta setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan dalam tahun 2013. Mengukur kinerja pada hakikatnya melakukan pengukuran atau penilaian apakah kerja instansi pemerintah tersebut berhasil atau gagal memenuhi target-target yang direncanakannya. Penilaian keberhasilan atau kegagalan ini menjadi penting apabila dikaitkan dengan reward (penghargaan) dan punishment (hukuman).

Sistem Pengukuran Kinerja

adalah sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan

kinerja kegiatan dan sasaran

dengan cara

membandingkan antara rencana dengan realisasi pencapaiannya. Pengukuran terhadap pencapaian komponen kegiatan dan sasaran ini dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Alat ukur yang digunakan untuk ukuran keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja adalah Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. IKU ditetapkan secara mandiri oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah dan SKPD di lingkungannya. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Sedangkan dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Permendagri 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan perubahan terakhir menjadi Permendagri 21 Tahun 2011 menggunakan jenis indikator kinerja mulai dari input hingga outcomes sebagai berikut.

1). Input Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tersirat bahwa indikator input adalah segala sumber daya, baik dana, orang, alat maupun sistem yang digunakan dalam kegiatan untuk menghasilkan keluaran. Input adalah segala hal yang digunakan untuk menghasilkan output dan outcome sedangkan indikator input adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana input tersebut digunakan untuk menghasilkan output dan outcome. Untuk menggambarkan kinerja dalam mengelola input tersebut,

indikator

kinerja

input

dapat

dikelompokkan

menjadi

indikator

yang

menggambarkan mengenai (1) kuantitas input, (2) kualitas input, dan (3) kehematan dalam menggunakan input. 2). Proses Indikator

proses

memberikan

gambaran

mengenai

langkah-langkah

yang

dilaksanakan dalam menghasilkan barang atau jasa. Indikator mengenai proses dapat dikelompokkan menjadi (1) frekuansi proses/kegiatan, (2) ketaatan terhadap jadwal dan (3) ketaatan terhadap standar/ketentuan yang ditentukan dalam melaksanakan proses. 3). Output Indikator output memberikan gambaran mengenai output dalam bentuk barang atau jasa yang dihasilkan dari suatu aktivitas/kegiatan. Sama halnya dengan indikator input, indikator output sebaiknya juga dibedakan dengan outputnya sendiri. Output adalah segala hal yang dihasilkan oleh suatu aktivitas/kegiatan. Sedangkan indikator output adalah alat untuk menggambarkan bagaimana organisasi mengelola input tersebut digunakan untuk menghasilkan output dan outcome. 3). Outcome Indikator outcome memberikan gambaran mengenai hasil aktual atau yang diharapkan dari barang atau jasa yang diproduksi oleh suatu organisasi. Hasil ini kadangkadang diperoleh langsung setelah barang dan jasa selesai. Dalam banyak kondisi, hasil baru akan diperoleh dalam rentang waktu yang cukup lama. Dalam kondisi yang lain, hubungan sebab akibat antara output dan hasil tidak dikaitkan secara langsung. Indikator kinerja outcome dapat dikelompokkan menjadi indikator yang menggambarkan (1) peningkatan kuantitas setelah output / kegiatan selesai, (2) perbaikan proses setelah output / kegiatan selesai, (3) peningkatan efisiensi setelah output / kegiatan selesai, (4) peningkatan kualitas setelah output / kegiatan selesai, (5) perubahan perilaku setelah output / kegiatan selesai, (6) peningkatan efektivitas setelah output / kegiatan selesai, dan (7) peningkatan pendapatan setelah output / kegiatan selesai. C:\Documents and Settings\Pemkab Jembrana\Desktop\LAKIP KABUPATEN & LAKIP SKPD 2013\LAKIP SKPD TH 2013\LAKIP BKD 2013\4. BAB III.Doc

22

Untuk mengetahui capaian kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan asumsi dan rumus sebagai berikut : a. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah maka digunakan rumus sebagai berikut : Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian =

Realisasi Rencana

x 100 %

b. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian

=

Rencana - ( Realisasi Rencana )

x 100 %

Rencana

Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran dengan cara membandingkan antara rencana pencapaiannya yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dengan realisasi pencapaiannya. Pengukuran terhadap pencapaian komponen kegiatan dan sasaran ini dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).

B. ANALISIS EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA Suatu pelaporan akuntabilitas kinerja tidak hanya berisi tingkat keberhasilan / kegagalan yang dicerminkan oleh hasil evaluasi indikator-indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran penilaian kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuatan keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan / kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam. Adapun Pencapaian nilai akhir Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jembrana dalam tahun 2013 dapat diuraikan sebagai berikut: I. PROGRAM PELAYANAN ADMINNISTRASI PERKANTORAN Ini merupakan program rutin yang dilaksanakan oleh setiap instansi/kantor untuk melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran dalam upaya melakukan tugas fungsi instansi yang bersangkutan, walaupun program ini tidak merupakan program teknis perlu C:\Documents and Settings\Pemkab Jembrana\Desktop\LAKIP KABUPATEN & LAKIP SKPD 2013\LAKIP SKPD TH 2013\LAKIP BKD 2013\4. BAB III.Doc

23

juga kami sampaikan untuk diketahui jenis kegiatan, pendanaan, target dan tingkat pencapaian dalam tahun anggaran 2013 sebagai berikut. 1. Tersedianya jasa komonikasi sumber daya air dan listrik Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dengan indikator kinerjanya adalah jumlah tagihan yang berupa rekening pembayaran atas pengunaan telepon dalam jangka waktu 6 (enam) bulan. dengan target kinerja berupa capaian program sebesar 100 % , masukan dana sebesar Rp. 36.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 2.654.936 (31% ) , target fisik 6 paket dan terealisasi 100% , melibatkan tenaga sebanyak 6 (enam ) orang, alat alat yang digunakan berupa 1 unit computer dan printer. Keluaran dari kegiatan ini adalah terbayarnya tagihan belanja telepon dengan hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya komonikasi melalui pesawat telepon selama 6 (enam) bulan. 2. Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dengan indikator kinerjanya adalah jumlah SPJ Keuangan yang diselesaikan. Target kinerja berupa capaian program sebesar 100 % , masukan dana sebesar Rp. 34.976.000 dengan realisasi sebesar Rp. 32.673.510 (93%), target fisik 100% dan terealisasi 97% , melibatkan tenaga sebanyak 6 (enam ) orang, alat-alat yang digunakan berupa 1 unit computer dan printer. Keluaran dari kagiatan ini adalah terlaksananya administrasi pertanggungjawaban keuangan selama satu tahun dengan hasil terselesaikannya SPJ keuangan dengan tepat waktu dan benar 100%. 3. Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dengan indikator kinerjanya adalah jumlah alat dan bahan pembersih untuk memelihara kebersihan kantor dengan target kinerja berupa capaian program sebesar 100%, masukan dana sebesar Rp. 70.832.000 dengan realiasai sebesar Rp.70.867.000 (100%), dengan target fisik 4 paket dan terealisasi 4 paket (100%), melibatkan tenaga sebanyak 6 (enam) orang, alat-alat yang digunakan berupa 1 unit computer dan printer. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya alat dan bahan pembersih dengan hasil terpeliharanya kebersihan kantor. 4. Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dengan indikator kinerjanya adalah jumlah peralatan kerja yang diperbaiki C:\Documents and Settings\Pemkab Jembrana\Desktop\LAKIP KABUPATEN & LAKIP SKPD 2013\LAKIP SKPD TH 2013\LAKIP BKD 2013\4. BAB III.Doc

24

dengan target kinerja berupa capaian program sebesar 100%, masukan dana sebesar Rp. 22.500.000 dengan realisasi sebesar Rp. 20.300.000 (90%), target fisik 53 unit dan terealisasi 53 unit (100%), melibatkan tenaga sebanyak 6 (enam ) orang, alat-alat yang digunakan berupa 1 unit computer dan printer. Keluaran dari kegiatan ini adalah terpeliharanya peralatan kerja

dengan hasil terlaksananya

pelayanan administrasi

perkantoran. 5. Tersedianya Alat Tulis Kantor Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dengan indikator kinerjanya adalah jumlah alat tulis kantor yang tersedia dengan target kinerja berupa capaian program sebesar 100%, masukan dana sebesar Rp. 63.343.360 dengan realisasi sebesar Rp. 54.167.360 (86%), target fisik 4 paket dan terealisasi 4 paket (100%), melibatkan tenaga sebanyak 6 (enam ) orang, alat-alat yang digunakan berupa 1 unit computer dan printer. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya alat tulis kantor dengan hasil terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dengan cepat tepat dan benar. 6. Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dengan indikator kinerjanya adalah jumlah barang cetakan yang tersedia untuk

pelayanan administrasi perkantoran dengan target kinerja berupa capaian

program sebesar 100%, masukan dana sebesar Rp. 20.668.500 dengan realiasai sebesar Rp. 20.093.500 (97% ) , target fisik 4 paket dan terealisasi 4 paket (98%) , melibatkan tenaga sebanyak 6 (enam) orang, alat-alat yang digunakan berupa 1 unit computer dan printer. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya barang cetakan dengan hasil terlaksananya pelayanan administrsi perkantoran dengan cepat tepat dan benar. 7. Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dengan indikator kinerjanya adalah jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia dengan target kinerja berupa capaian program sebesar 100%, masukan dana sebesar Rp. 108.081.690 dengan realiasai sebesar Rp.

107.053.966

(99%), dengan target fisik 7 jenis dan terealisasi 7 jenis (100%) , melibatkan tenaga sebanyak 6 (enam) orang, alat-alat yang digunakan berupa 1 unit computer dan printer. Keluaran dari kagiatan ini adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor, hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya pelayanan administrsi perkantoran dengan cepat C:\Documents and Settings\Pemkab Jembrana\Desktop\LAKIP KABUPATEN & LAKIP SKPD 2013\LAKIP SKPD TH 2013\LAKIP BKD 2013\4. BAB III.Doc

25

tepat dan benar. 8. Tersedianya Makanan dan Minuman Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dengan indikator kinerjanya adalah jumlah menu makanan dan minuman yang tersedia untuk komsumsi tamu dan rapat-rapat dengan target kinerja berupa capaian program sebesar 100%, masukan dana sebesar Rp. 13.579.500 dengan realisasi sebesar Rp.13.329.500 (98% ) , dengan target fisik 4 paket dan terealisasi 4 paket (100%) , melibatkan tenaga sebanyak 6 (enam ) orang, alat-alat yang digunakan berupa 1 unit computer dan printer. Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya pelayanan administrsi perkantoran. 9. Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dengan indikator kinerjanya adalah frekwensi terlaksanya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan target kinrja berupa capaian program sebesar 100%, masukan dana sebesar Rp. 148.595.000 dengan realiasai sebesar Rp. 131.817.000 (89%), dengan target 100% dan terealisasi 96%, melibatkan tenaga sebanyak 6 (enam ) orang, alat-alat yang digunakan berupa 1 unit computer dan printer. Hasil dari kegiatan ini adalah tindak lanjut hasil rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. 10. Terlaksananya Penyedian Upakara/Upacara Keagamaan Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dengan indikator kinerjanya adalah jumlah sarana upacara/upakara untuk melaksanakan kegiatan keagamaan. dengan target kinerja berupa capaian program sebesar 100%, masukan dana sebesar Rp. 11.000.000 dengan realiasai sebesar Rp. 3.500.000 (32%), dengan target fisik 5 paket dan terealisasi 32%, melibatkan tenaga sebanyak 6 (enam) orang, alat alat yang digunakan berupa 1 unit computer dan printer. Keluaran tersedianya sarana (banten) upakara keagamaan. Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya upacara/upakara keagamaan. II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Ini merupakan program rutin yang dilaksanakan oleh setiap instansi/kantor, untuk melaksanakan kegiatan operasional perkantoran dalam upaya melakukan tugas fungsi instansi yang bersangkutan, walaupun program ini tidak merupakan program teknis perlu juga kami sampaikan untuk diketahui jenis kegiatan, pendanaan, target dan tingkat C:\Documents and Settings\Pemkab Jembrana\Desktop\LAKIP KABUPATEN & LAKIP SKPD 2013\LAKIP SKPD TH 2013\LAKIP BKD 2013\4. BAB III.Doc

26

pencapaian dalam tahun anggaran 2013 sebagai berikut. 1. Tersedianya jasa sewa kendaraan dinas/operasional Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur. Indikator kinerjanya adalah jumlah kendaraan dinas/operational yang disewa, dengan target kinerja berupa capaian program sebesar 100%, masukan dana sebesar Rp. 72.000.000 dengan realiasai sebesar Rp. 72.000.000 (100%), dengan target fisik 1(satu) unit dan terealisasi 1 (satu) unit (100%), melibatkan tenaga sebanyak 6 (enam ) orang, alat alat yang digunakan berupa 1 unit computer dan printer. Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan operasional rutin. 2. Terpeliharanya gedung kantor Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur. Indikator kinerjanya adalah prosentase terpeliharanya gedung kantor, dengan target kinerja berupa capaian program sebesar 100%, masukan dana sebesar Rp. 67.128.000 dengan realisasi sebesar Rp. 64.204.750 (96%), dengan target fisik 100% dan terealisasi (100%), melibatkan tenaga sebanyak 6 (enam ) orang, alat alat yang digunakan berupa 1 unit computer dan printer. Hasil dari kegiatan ini adalah efektifnya sarana dan prasarana gedung kantor. 3.Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur. Indikator kinerjanya adalah prosentase terpeliharanya kendaraan dinas oprasional, dengan target kinerja berupa capaian program sebesar 100%, masukan dana sebesar Rp. 128.249.900 dengan realisasi sebesar Rp. 111.923.821 (87%), dengan target fisik 100% dan terealisasi (100%), melibatkan tenaga sebanyak 6 (enam ) orang, alat alat yang digunakan berupa 1 unit computer dan printer. Hasil dari kegiatan ini adalah kendaraan dinas oprasional yang siap pakai.

III. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1. Tersedianya pakaian khusus hari hari tertentu Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai dengan indikator kinerjanya adalah jumlah pakaian yang tersedia untuk hari tertentu dengan target kinerja berupa capaian program sebesar 100%, masukan dana sebesar Rp. 14.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 14.000.000 (100%), target fisik 40 stel dan terealisasi 40 stel (100% ), melibatkan tenaga sebanyak 6 (enam) orang, alat-alat yang digunakan berupa 1 unit computer dan printer. Keluaran dari kegiatan ini adalah 27

C:\Documents and Settings\Pemkab Jembrana\Desktop\LAKIP KABUPATEN & LAKIP SKPD 2013\LAKIP SKPD TH 2013\LAKIP BKD 2013\4. BAB III.Doc

tersedianya pakaian khusus pada hari hari tertentu dengan hasil kegiatan terpenuhinya kebutuhan pakaian untuk perayaan hari ulang tahun kota Negara dan hari ulang tahun kemerdekaan RI. Tabel 3.1 Capaian kinerja sasaran kegiatan Sasaran kegiatan

Indikator

Rencana

Realisasi

1

2

3

4

% Capaian target 5

40 stel

100%

Tersedianya pakaian khusus hari hari tertentu

Jumlah Pakaian khusus hari hari tertentu

40 stel

2. Tersusun dan tersebarnya peraturan disiplin aparatur Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan sosialisasi peraturan disiplin aparatur dengan indikator kinerjanya adalah jumlah buku yang tersusun dan tersebar untuk PNS, dengan target kinerja berupa capaian program sebesar 100%, masukan dana sebesar Rp. 18.297.100 dengan realisasi sebesar Rp. 17.727.150 (97%), target fisik 2.000 buku dan terealisasi 2.000 buku (100% ), melibatkan tenaga sebanyak 6 (enam) orang, alat-alat yang digunakan berupa 1 unit computer dan printer. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersusun, tercetak, dan tersebarnya buku peraturan disiplin PNS dengan hasil kegiatan tersosialisasnya peraturan disiplin PNS. Tabel 3.2 Capaian kinerja kegiatan Sasaran kegiatan

Indikator

Rencana

Realisasi

1

2

3

4

100 %

100 %

Tersusun dan tersebarnya peraturan disiplin aparatur

Jumlah buku peraturan disiplin aparatur yang tersusun dan tersebar untuk PNSin aparatur

% Capaian target 5 100%

IV. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Program ini merupakan program teknis untuk peningkatan kompetensi sumber daya aparatur, dimana dalam pencapaian program ini pada tahun 2013 dilaksanakan beberapa kegiatan dengan capaian kinerja sebagai berikut : 1. Terselenggaranya diklat struktural Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan sumber daya aparatur pemerintah yang profesional dan berkualitas indikator kinerjanya adalah jumlah pegawai negeri sipil yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, dengan C:\Documents and Settings\Pemkab Jembrana\Desktop\LAKIP KABUPATEN & LAKIP SKPD 2013\LAKIP SKPD TH 2013\LAKIP BKD 2013\4. BAB III.Doc

28

target kinerja berupa capaian program sebesar 100%, masukan dana sebesar Rp. 1.775.855.200 dengan realisasi sebesar Rp. 1.676.487.563 (94%), target fisik 90 orang dan terealisasi 90 orang (100% ), melibatkan tenaga sebanyak 15 (limabelas ) orang, alat-alat yang digunakan berupa 1 unit computer ,1 unit printer dan 1 unit LCD. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah PNS yang terdidik dan terlatih diklat kepemimpinan. Hasil dari kegiatan adalah jumlah PNS yang tersertifikasi diklat PIM. Tabel 4.1 Capaian kinerja kegiatan Sasaran kegiatan

Indikator

Rencana

Realisasi

1

2

3

4

Terselenggaranya diklat struktural

2.

Jumlah PNS yang mengikuti diklat struktural

90 Orang

90 Orang


Terselenggaranya diklat kompetensi aparatur Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan teknis PNS Indikator kinerja dari terselengaranya diklat kompetensi adalah jumlah PNS yang mengikuti diklat kompetensi, target kinerja berupa capaian program sebesar 100%, masukan dana sebesar Rp. 93.245.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. Rp. 81.720.000,00 (88%), target fisik 100% dan terealisasi 100%, melibatkan tenaga sebanyak 5 (lima ) orang, alat-alat yang digunakan berupa 1 unit computer, 1 unit printer dan 1 unit LCD. Keluaran dari kegiatan ini adalah dapat memberikan dampak meningkatnya kemampuan teknis PNS untuk menyelesaikan tugas dengan benar dan tepat waktu. Tabel 4.2 Capaian kinerja kegiatan Sasaran kegiatan

Indikator

Rencana

Realisasi

1

2

3

4

% Capaian target 5

1 tahun

100%

Terselenggaranya diklat kompetensi aparatur

Jumlah PNS yang mengikuti diklat kompetensi aparatur

1 tahun

3. Terselenggaranya diklat calon kepala sekolah Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan kemampuan PNS untuk memehami menejemen sekolah, indikator kinerja dari terselenggaranya diklat cakep adalah jumlah PNS yang mengikuti diklat cakep, target kinerja berupa capaian program sebesar 100% target fisik adalah 40 orang dengan alokasi dana sebesar Rp. C:\Documents and Settings\Pemkab Jembrana\Desktop\LAKIP KABUPATEN & LAKIP SKPD 2013\LAKIP SKPD TH 2013\LAKIP BKD 2013\4. BAB III.Doc

29

99.562.900,00 dalam pelaksanaan kegiatan target terealisasi 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 80.669.500,00 (81%) dan melibatkan tenaga sebanyak 15 (limabelas ) orang, alat-alat yang digunakan berupa 1 unit computer, 1 unit printer dan 1 unit LCD. Keberhasilan pencapaian target kegiatan ini memberikan dampak meningkatnya kemampuan menejerial guru sebagai calon kepala sekolah. Tabel 4.3 Capaian kinerja kegiatan Sasaran kegiatan

Indikator

Rencana

Realisasi

1

2

3

4

% Capaian target 5

Terselenggaranya diklat cakep

Jumlah PNS yang mengikuti diklat cakep

40 Orang

40 Orang

100%

4. Terselenggaranya diklat calon pengawas sekolah Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman PNS sebagai calon pengawas sekolah. Indikator kinerja dari terselenggaranya diklat cawas adalah jumlah PNS yang mengikuti diklat cawas, target kinerja berupa capaian program sebesar 100% target fisik adalah 30 orang dengan alokasi dana sebesar Rp. 80.338.100,00 dalam pelaksanaan kegiatan target terealisasi 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 68.402.850,00 (85%) dan melibatkan tenaga sebanyak 15 (limabelas ) orang, alatalat yang digunakan berupa 1 unit computer, 1 unit printer dan 1 unit LCD. Keberhasilan pencapaian target kegiatan ini memberikan dampak meningkatnya kemampuan menejerial guru sebagai pengawas sekolah. Tabel 4.4 Capaian kinerja kegiatan Sasaran kegiatan

Indikator

Rencana

Realisasi

1

2

3

4

Terselenggaranya diklat cawas

Jumlah PNS yang mengikuti diklat cawas

30 Orang

30 Orang


5. Terselenggaranya diklat penilaian dan pengelolaan asset daerah Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur pemerintah untuk memahami pengetahuan pengelolaan asset daerah, indikator kinerjanya adalah jumlah pegawai negeri sipil yang mengikuti pendidikan C:\Documents and Settings\Pemkab Jembrana\Desktop\LAKIP KABUPATEN & LAKIP SKPD 2013\LAKIP SKPD TH 2013\LAKIP BKD 2013\4. BAB III.Doc

30

dan pelatihan pengelolaan asset daerah, dengan target kinerja berupa capaian program sebesar 100%, masukan dana sebesar Rp. 72.287.700 dengan realisasi sebesar Rp. 47.816.500 (66%), target fisik 40 orang dan terealisasi 40 orang (100%), melibatkan tenaga sebanyak 6 (enam) orang, alat-alat yang digunakan berupa 1 unit computer ,1 unit printer dan 1 unit LCD. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah PNS yang terdidik dan terlatih diklat penilaian dan pengelolaan asset daerah. Hasil dari kegiatan ini adalah jumlah PNS yang terampil dalam mengelola aset. Tabel 3.5 Capaian kinerja kegiatan Sasaran kegiatan

Indikator

Rencana

Realisasi

1

2

3

4

Terselenggaranya diklat penilaian dan pengelolaan asset daerah

Jumlah PNS yang mengikuti diklat penilaian dan pengelolaan asset daerah

40 Orang

40 Orang


6. Terselenggaranya diklat Barang jasa Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan PNS untuk memahami tata cara pengadaan barang/jasa pemerintah. Indikator kinerja dari terselenggaranya diklat Barang jasa adalah jumlah PNS yang mengikuti diklat Barang jasa, dengan target kinerja berupa capaian program sebesar 100%, masukan dana

sebesar Rp. 106.797.525 dengan realisasi sebesar Rp. 92.386.640 (87%), target fisik 45 orang dan terealisasi 45 orang (100%), melibatkan tenaga sebanyak 15 (limabelas) orang, alat-alat yang digunakan berupa 1 unit computer, 1 unit printer dan 1 unit LCD. Keluaran dari kegiatan ini adalah PNS yang telah mengikuti diklat barang/jasa dengan hasil tersertifikasinya PNS yang telah lulus test ujian pengadaan barang/jasa pemerintah. Tabel 4.6 Capaian kinerja kegitan Sasaran kegiatan 1 Terselenggaranya diklat Baarja

Indikator 2 Jumlah PNS yang mengikuti diklat Barjas

Rencana 3 45 Orang

Realisasi 4 45 Orang



31

7. Terselenggaranya diklat menejemen kepegawaian Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan PNS untuk memahami urusan kepegawaian. Indikator kinerja dari terselenggaranya diklat menejemen kepegawaian

adalah jumlah PNS yang mengikuti diklat menejemen

kepegawaian, target kinerja kegiatan ini adalah berupa capaian program sebesar 100%,

masukan dana sebesar Rp. 84.913.850 dengan realisasi sebesar Rp. 71.350.200 (84%), target fisik 40 orang dan terealisasi 40 orang (100%), melibatkan tenaga sebanyak 15 (limabelas) orang, alat-alat yang digunakan berupa 1 unit computer, 1 unit printer dan 1 unit LCD. Keluaran dari kegiatan ini adalah PNS yang telah mengikuti diklat menejemen kepegawaian dengan hasil terdidik dan terlatihnya PNS untuk mengurus kepegawaian. Tabel 4.7 Capaian kinerja kegiatan Sasaran kegiatan

Indikator

Rencana

Realisasi

1

2

3

4

Terselenggaranya diklat menejemen kepegawaian

8.

Jumlah PNS yang mengikuti diklat menejemen kepegawaian

1 Tahun

1 Tahun

% Capaian targen 5 100%

Terselenggaranya diklat pajak bumi dan bangunan Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meneningkatkan pengetahuan PNS untuk memahami penerimaan/pungutan dan administrasi pajak bumi dan bangunan. Indikator kinerja dari terselenggaranya diklat orientasi perpajakan adalah jumlah PNS yang mengikuti diklat orientasi perpajakan, target kinerja dari kegiatan ini adalah

berupa capaian program sebesar 100%, masukan dana sebesar Rp. 88.909.050 dengan realisasi sebesar Rp. 56.292.250 (63%), target fisik 30 orang dan terealisasi 30 orang (100%), melibatkan tenaga sebanyak 15 (limabelas ) orang, alat-alat yang digunakan berupa 1 unit computer, 1 unit printer dan 1 unit LCD. Keluaran dari kegiatan ini adalah PNS yang telah mengikuti diklat pajak bumi dan bangunan dengan hasil terdidik dan terlatihnya PNS untuk menangani pajak bumi dan bangunan.


32

Tabel 4.8 Capaian kinerja kegiatan Sasaran kegiatan

Indikator

Rencana

Realisasi

1

2

3

4

Terselenggaranya diklat pajak bumi dan bangunan

Jumlah PNS yang mengikuti diklat pajak bumi dan bangunan

30 orang

30 orang


9. Terlaksananya diklat penilaian prestasi kerja Tujuan dari kegiatan ini adalan untuk meningkatkan pengetahuan PNS dalam mengelola kepegawaian Indikator kinerja

dari terlaksananya diklat peneilaian

prestasi kerja adalah jumlah PNS yang mengikuti diklat prestasi kerja, target kinerja terlaksananya diklat penilaian prestasi kerja

perpajakan, berupa capaian program

sebesar 100%, masukan dana sebesar Rp. 34.553.400 dengan realisasi sebesar Rp. 28.368.800 (82%), target fisik 30 orang dan terealisasi 30 orang (100%), melibatkan tenaga sebanyak 15 (limabelas) orang, alat-alat yang digunakan berupa 1 unit computer, 1 unit printer dan 1 unit LCD. Keluaran dari kegiatan ini adalah PNS yang telah mengikuti diklat penilaian prestasi kerja dengan hasil terdidik dan terlatihnya PNS untuk menangani kepegawaian. Tabel 4.9 Capaian kinerja kegiatan Sasaran kegiatan

Indikator

Rencana

Realisasi

1

2

3

4

Terlaksananya diklat penilaian prestasi kerja

Jumlah PNS yang mengikuti diklat Penilaian prestasi kerja

30 Orang

30 orang


V. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR Program ini merupakan program teknis dalam melaksanakan penyusunan dan melaksanakan kebijakan daerah dalam urusan kepegawaian. Dalam upaya untuk melakukan pembinaan disiplin dan pengembangan karir pegawai dalam tahun 2013 dilaksanakan beberapa kegiatan dengan capaian kinerja sebagai berikut : 1. Terlaksananya seleksi penerimaan CPNS Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melaksanakan tugas tugas dinas dengan mengisi formasi pegawai negaeri sipil yang dibutuhkan, Indikator kinerja terlaksananya seleksi penerimaan CPNS

adalah jumlah pelamar CPNS


dari yang 33

diseleksi, target kinerja terlaksananya terlaksananya seleksi CPNS berupa capaian program sebesar 100%, masukan dana sebesar Rp. 341.906.400 dengan realisasi sebesar Rp. 263.199.064 (77%), target fisik 100% orang dan terealisasi 100% orang melibatkan tenaga sebanyak 16 (enam belas ) orang, alat-alat yang digunakan berupa 1 system. Keluaran dari kegiatan ini adalah pelamar yang lulus sebagai CPNS dan hasil kegiatan adalah terisinya formasi PNS untuk melaksanakan tugas tugas kedinasan. Tabel 5.1 Capaian kinerja kegiatan Sasaran kegiatan

Indikator

Rencana

Realisasi

1

2

3

4

% Capaian target 5

100%

100%

Terlaksananya seleksi CPNS

2.

Jumlah Pelamar CPNS yang terseleksi

100%

Terlaksananya pemberian penghargaan Bagi PNS Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan prestasi kerja pegawai, indikator kinerja dari terlaksananya pemberian penghargaan Bagi PNS adalah jumlah PNS yang diberikan penghargaan, target kinerja sasaran kegiatan ini adalah berupa

capaian program sebesar 100%, masukan dana sebesar Rp. 182.598.000 dengan realisasi sebesar Rp. 62.192.315 (34%),

target fisik 100% dan terealisasi 34%

melibatkan tenaga sebanyak 5 (lima ) orang, alat-alat yang digunakan berupa 1unit computer dan printer . Keluaran dari kegiatan ini adalah PNS yang berprestasi diberi penghargaan dan hasil kegiatan adalah termotivasinya pegawai untuk melaksanakan kegiatan. Tabel 5.2 Capaian kinerja kegiatan Sasaran kegiatan

IKU

Rencana

Realisasi

1

2

3

4

Terlaksananya pemberian penghargaan

Jumlah PNS yang diberikan penghargaan

100%

34%


3. Terlaksananya proses penanganan kasus kasus pelanggaran disiplin PNS Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menegakan aturan disiplin PNS, Indikator kinerja dari terlaksananya proses penanganan kasus kasus pelanggaran disiplin PNS adalah prosentase kasus pelanggaran yang terselesaikan, target kinerja terlaksananya C:\Documents and Settings\Pemkab Jembrana\Desktop\LAKIP KABUPATEN & LAKIP SKPD 2013\LAKIP SKPD TH 2013\LAKIP BKD 2013\4. BAB III.Doc

34

proses penanganan kasus kasus pelanggaran disiplin PNS berupa capaian program sebesar 100%, masukan dana sebesar Rp. 29.139.100 dengan realisasi sebesar Rp. 27.596.850 (95%), target fisik 100% orang dan terealisasi 79% ,melibatkan tenaga sebanyak 9 (sembilan ) orang, alat-alat yang digunakan berupa 1 unit priter dan computer. Keluaran dari kegiatan ini adalah terselesaiakannya kasus kasus pelanggaran disiplin PNS hasil kegiatan adalah tegaknya peraturan disiplin kepegawaian. Tabel 5.3 Capaian kinerja kegiatan Sasaran kegiatan

Indikator

Rencana

Realisasi

1

2

3

4

100%

79%

Terlaksananya proses penanganan kasus kasus pelanggaran disiplin PNS

Prosentase kasus pelanggaran disiplin PNS yang diselesaikan


3. Tersusunnya formasi PNS Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengumpulkan data keperluan pegawai sesuai dengan jumlah pekerjaan yang akan dilaksanakan, Indikator kinerja

dari

tersusunnya formasi PNS jumlah dokumen formasi PNS yang tersusun, target kinerja kegiatan ini adalah berupa capaian program sebesar 100%, masukan dana sebesar Rp. 81.087.000 dengan realisasi sebesar Rp.. 74.845.468 (92%), target fisik 1 paket dan terealisasi 1 paket (100%) ,melibatkan tenaga sebanyak 5 (lima ) orang, alat-alat yang digunakan berupa 1 unit priter dan computer. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen formasi PNS hasil kegiatan adalah tersedianya data formasi. Tabel 5.4 Capaian kinerja kegiatan Sasaran kegiatan

Indikator

Rencana

Realisasi

1

2

3

4

Tersusunnya formasi PNS

Jumlah Formasi PNS yang tersusun

1 paket

1 paket


4. Tertatanya Pegawai dalam jabatan dan staf Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menempatkan pegawai sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan bidang kompetensinya. Indikator kinerja dari tertatanya pegawai dalam jabatan dan staf adalah jumlah pegawai yang tertata dalam jabatan dan staf. target kinerja kegiatan ini adalah berupa capaian program sebesar 100%, C:\Documents and Settings\Pemkab Jembrana\Desktop\LAKIP KABUPATEN & LAKIP SKPD 2013\LAKIP SKPD TH 2013\LAKIP BKD 2013\4. BAB III.Doc

35

masukan dana sebesar Rp. 157.367.710 dengan realisasi sebesar Rp. 116.798.750 (100%), target fisik 100% dan terealisasi 75% (75%) ,melibatkan tenaga sebanyak 4 (empat) orang, alat-alat yang digunakan berupa 1 unit priter dan computer. Keluaran dari kegiatan ini adalah terisinya formasi jabatan dan staf sesuai bidang kompetensinya hasil kegiatan adalah terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dengan maksimal. Tabel 5.5 Capaian kinerja kegiatan Sasaran kegiatan

Indikator

Rencana

Realisasi

1

2

3

4

Tertatanya Pegawai dalam jabatan dan staf

Jumlah PNS yang tertata dalam jabatan dan staf

100%

75%


5. Terlaksananya penyelesaian administrasi kepegawain Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyelesaikan administrasi kepegawaian Indikator kinerja dari terlaksananya penyelesaian administrasi kepegawain adalah prosntase selesainya administrasi kepegawaian, kinerja kegiatan ini adalah berupa capaian program sebesar 100%, masukan dana sebesar Rp. 229.712.000 dengan realisasi sebesar Rp. 218.334.800 (95%), target fisik 100% dan terealisasi 95%, melibatkan tenaga sebanyak (sembilan) orang, alat-alat yang digunakan berupa 1 unit priter dan computer. Keluaran dari kegiatan ini adalah terbitnya dokumen yang menjadi hak pegawai hasil kegiatan adalah terpenuhinya hak hak pegawai. Tabel 5.6 Capaian kinerja kegiatan Sasaran kegiatan

Indikator

Rencana

Realisasi

1

2

3

4

Terlaksananya penyelesaian administrasi kepegawaian

Jumlah administrasi PNS yang terselesaikan

100%

95%


6. Terpeliharanya SIMPEG Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menjaga kondisi peralatan agar selalu dalam keadaan prima untuk kegiatan operasional, indikator kinerja

dari

terpeliharanya SIMPEG adalah jumlah SIMPEG yang terpelihara, kinerja kegiatan ini adalah berupa capaian program sebesar 100%, masukan dana sebesar Rp. 65.560.000 C:\Documents and Settings\Pemkab Jembrana\Desktop\LAKIP KABUPATEN & LAKIP SKPD 2013\LAKIP SKPD TH 2013\LAKIP BKD 2013\4. BAB III.Doc

36

dengan realisasi sebesar Rp. 65.000.000 (99%), target fisik 1 paket dan terealisasi 1 paket (100%), melibatkan tenaga sebanyak 1(satu) orang, alat-alat yang digunakan berupa 1 unit priter dan computer. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya SIMPEG hasil kegiatan adalah kondisi alat dalam keadaan siap pakai. Tabel 5.7 Capaian kinerja kegiatan Sasaran kegiatan

IKU

Rencana

Realisasi

1

2

3

4

Terpeliharanya SIMPEG

1 paket

Jumlah SIMPEG yang terpelihara

% Capaian target 5

1 paket

100%

7. Tersusunnya daftar urut kepangkatan Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendapatkan data pegawai sesuai dengan urut kepangkatan dalam rangka penilaian dan pengembangan karier pegawai. indikator kinerja dari tersusunnya daftar urut kepangkatan adalah jumlah daftar urut kepangkatan yang tersusun, target kinerja sasaran kegiatan ini adalah berupa capaian program

sebesar 100% masukan dana sebesar Rp 2.090.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.090.000,00 (100%). Faktor penunjang kegiatan ini adalah tenaga sebanyak 1 orang alat-alat yang digunakan berupa 1 unit priter dan computer. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya Dokumen daftar urut kepangkatan untuk penilaian dan pengembangan karier pegawai. . Tabel 5.8 Capaian kinerja kegiatan Sasaran kegiatan

Indikator

Rencana

% Capaian target

Realisasi

1

2

3

4

5

Tersusunnya daftar urut kepangkatan

Jumlah daftar urut kepangkatan yang tersusun

1 Tahun

1 Tahun

100%

C. ASPEK KEUANGAN Aspek keuangan merupakan salah satu penentu keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan, secara umum aspek keuangan dapat dikatakan sebagai penunjang dari pada keberhasilan dalam melaksanakan kebijakan melalui kegiatan yang telah diprogramkan. Dalam melaksanakan kebijakan melalui kegiatan yang telah diprogramkan sebelumnya, hasil C:\Documents and Settings\Pemkab Jembrana\Desktop\LAKIP KABUPATEN & LAKIP SKPD 2013\LAKIP SKPD TH 2013\LAKIP BKD 2013\4. BAB III.Doc

37

capaian kebijakannya, telah dipaparkan pada analisis kinerja di atas. Mengenai pencapaian kebijakan melalui kegiatan yang telah diprogramkan ada beberapa kegiatan yang tidak didukung dengan anggaran dan sebaliknya kegiatan yang diprogramkan sebelumnya dianggarkan dana tidak direalisasikan karena pelaksanaan kegiatan tersebut dipandang tidak memerlukan anggaran, sehingga beberapa kegiatan yang sebelumnya telah dianggarkan dana untuk menunjang kegiatan tidak realisasikan, namun kegiatan tetap dilaksanakan dengan nilai prosentase pencapaiannya fisik 97%. Untuk mengetahui alokasi keuangan Badan Kpegawaian Daerah Kabupaten Jembrana pada Tahun 2013 secara rinci perkegiatan, diuraikan sebagaimana pada tabel di bawah ini. Tabel C.1 Aspek Keuangan No 1.

Target (APBD) (Rp.)

Uraian Kegiatan Penyediaan jasa komonikasi sumber daya air dan

Realisasi (Rp.)

% Pencapaian

8.625.000,-

2.654.936,-

100%

listrik. 2.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

34.976.000,-

32.673.510,-

97%

3.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

70.832.000,-

70.832.000,-

100%

4.

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

22.500.000,-

20.300.000,-

100%

5.

Penyediaan alat tulis kantor

63.343.360,-

54.167.360,-

100%

6.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

20.668.500,-

20.093.500,-

98%

7.

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

108.081.690,-

107.053.966,-

100%

8.

Penyediaan makanan dan minuman

13.579.500,-

13.329.500,-

98%

9.

Rapat rapat koordinasi dan konsultasi

148.595.000,-

131.817.000,-

96%

keluar

daerah 10.

Penyediaan upakara/upacara keagamaan

11.000.000,-

3.500.000,-

32%

11.

Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan

72.000.000,-

72.000.000,-

100%

12.

Dinas/Oprasional

13.

Pemeliharaan ruti/berkala gedung kantor

67.128.000,-

66.293.000,-

100%

14.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas

128.249.900,-

107.872.821,-

85%

operasional 15.

Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu

14.000.000,-

14.000.000,-

100%

16.

Penyusunan dan Penyebarluasan Peraturan Disiplin

18.297.100,-

17.727.150,-

97%

1.775.855.200,-

1.683.987.563,-

100%

93.245.500,-

90.720.000,-

100%

Aparatur 17.

Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi Pegawai Negeri Sipil

18.

Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Aparatur


38

19.

Diklat Calon Kepala Sekolah

99.562.900,-

80.669.500,-

100%

20.

Diklat Calon Pengawas Sekolah

80.338.100,-

60.669.500,-

100%

21.

Diklat Penilaian dan Pengelolaan Aset Daerah

72.287.700,-

47.816.500,-

100%

22.

Diklat Pengadaan Barang dan Jasa

106.797.525,-

92.386.640,-

100%

23.

Diklat Manajemen Kepegawaian

84.913.850,-

71.350.200,-

100%

24.

Diklat Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan

88.909.050,-

56.292.250,-

100%

25.

Pendidikan dan Pelatihan Penilaian Prestasi Kerja

34.553.400,-

28.068.800,-

100%

26.

Seleksi Penerimaan Calon PNS

341.906.400,-

263.199.064,-

100%

27.

Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

182.598.000,-

62.192.315,-

50%

28.

Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran

29.139.100,-

27.596.850,-

95%

81.087.000,-

74.845.468,-

95%

Disiplin Aparatur 29.

Penyusunan Formasi

30.

Penataan pegawai dalam jabatan dan staf

157.367.710,-

118.299.250,-

75%

31.

Kegiatan Penyelesaian Administrasi Kepegawaian

229.712.000,-

218.334.800,-

95%

32.

Pegawai Negeri Sipil

33.

Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem

65.560.000,-

65.000.000,-

100%

2.090.000,-

2.090.000,-

100%

4.327.799.485

3.769.864.843

87%

informasi kepegawaian 34.

Penyusunan Daftar urut kepangkatan JUMLAH

Tabel diatas menunjukkan program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jembrana pada tahun 2013 dianggarkan Rp. 4.327.799.485,- terealisasi sebesar Ro. 3.769.864.843,- (87%) terdapat sisa sebesar Rp. 557.934.642 (13%). Sisa tersebut dikarenakan adanya penghematan dan adanya perubahan peraturan sehingga ada barang yang tidak bisa dibeli.


39

BAB IV PENUTUP Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ( LAKIP ) yang tersusun ini merupakan pertanggungjawaban Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jembrana atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan Rencana Kinerja selama tahun 2013. Laporan ini juga dapat dipakai sebagai sarana pengambilan keputusan dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan dan atau peningkatan kinerja dimasa-masa mendatang. LAKIP ini disusun sesuai dengan pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah No. : 239 / IX / 6 / 8 / 2003 tanggal 25 Maret 2003 dari Lembaga Administrasi Negara, yang merupakan gambaran Kinerja Badan Kepegawaian Daerah. Kabupaten Jembrana tahun 2013 termasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah dicapai selama tahun 2013 sebagai realisasi atas rencana kinerja tahun 2013. Disamping dikemukakan gambaran kinerja, juga dilaporkan analisis kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan masing-masing sasaran serta permasalahan yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan. Dengan tersusunnya LAKIP ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja yang telah dicapai tahun 2013 dan bermanfaat sebagai penjabaran pelaksanaan Rencana Kinerja di tahun berikutnya. A. Simpulan Dari hasil analisis kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jembrana di peroleh kesimpulan : 1. Pencapaian kinerja kebijakan secara umum, mencapai hasil sebagaimana ditargetkan dalam perencanaan sebelumnya. 2. Anggaran/Dana sebagai pendukung dalam kegiatan sebagaimana diprogramkan dalam merealisasikan kebijakan dapat dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan yang dianggarkan. B. Saran-saran Untuk meningkatkan hasil yang telah dicapai, perlu melakukan penajaman priorotas, pendataan, koordinasi dan meningkatkan kinerja kegiatan sebagai pelaksanaan program, sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal dan transparan kepada Pegawai 40


dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana.


41

BAB IV PENUTUP Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ( LAKIP ) yang tersusun ini merupakan pertanggungjawaban Badan Kepegawaian Daerah. Kabupaten Jembrana atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan Rencana Kinerja selama tahun 2012. Laporan ini juga dapat dipakai sebagai sarana pengambilan keputusan dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan dan atau peningkatan kinerja dimasa-masa mendatang. LAKIP ini disusun sesuai dengan pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah No. : 239 / IX / 6 / 8 / 2003 tanggal 25 Maret 2003 dari Lembaga Administrasi Negara, yang merupakan gambaran Kinerja Badan Kepegawaian Daerah. Kabupaten Jembrana tahun 2012 termasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah dicapai selama tahun 2012 sebagai realisasi atas rencana kinerja tahun 2012. Disamping dikemukakan gambaran kinerja, juga dilaporkan analisis kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan masing-masing sasaran serta permasalahan yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan. Dengan tersusunnya LAKIP ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja yang telah dicapai tahun 2012 dan bermanfaat sebagai penjabaran pelaksanaan Rencana Kinerja di tahun berikutnya.

A. Simpulan Dari hasil analisis kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jembrana di peroleh kesimpulan : 1. Pencapaian kinerja kebijakan secara umum, mencapai hasil sebagaimana ditargetkan dalam perencanaan sebelumnya. 2. Anggaran/Dana sebagai pendukung dalam kegiatan sebagaimana diprogramkan dalam merealisasikan kebijakan dapat dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan yang dianggarkan.

57

B. Saran-saran Untuk meningkatkan hasil yang telah dicapai, perlu melakukan penajaman priorotas, pendataan, koordinasi dan meningkatkan kinerja kegiatan sebagai pelaksanaan program, sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal dan transparan kepada Pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana.

LAKIP Tahun 2011

58

(LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH) TAHUN

Recommend Documents