LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN

Kata Pengantar

D

engan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT, kami telah menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Pengadilan Tinggi Agama Semarang Tahun 2014. Laporan ini adalah bagian dari

implementasi transparansi dan

akuntabilitas kinerja

dalam

kerangka

( goodgovernance) di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga yang mengemban tugas yudikatif berdasarkan mandat konstitusi. LAKIP ini merupakan media pertanggungjawaban Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam memenuhi harapan publik. Sepanjang tahun 2014, Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah melalui berbagai dinamika yang mempengaruhi kinerja dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Berbagai upaya perbaikan kinerja telah dilakukan untuk menjawab setiap tantangan dan hambatan yang kami hadapi. Untuk itu dalam LAK ini segenap capaian kinerja kami sajikan secara lebih rinci yang mencakup keberhasilan maupun hambatan selama periode Tahun 2014 dalam upaya mencapai visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang tertuang dalam Renstra Pengadilan Tinggi Agama Semarang Tahun 20102014. Kami menyadari bahwa kredibilitas Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai Supreme Court di Indonesia tidak hanya ditentukan dari pencapaianpencapaian yang disajikan dalam laporan akuntabilitas ini. Namun kami akan terus berbenah untuk dapat mencapai kualitas LAKIP yang diharapkan. Sebagai bentuk syukur atas pencapaian tersebut, segenap jajaran pimpinan

dan

pelaksana

Pengadilan

Tinggi

Agama

Semarang

terus

berkomitmen agar senantiasa melakukan upaya untuk memperbaiki kinerja sekaligus memantapkan peran Pengadilan Tinggi Agama Semarang di masa yang akan datang.

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2014 | ii

Kata Pengantar Kami berharap LAKIP Pengadilan Tinggi Agama Semarang tahun 2014 ini dapat memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

Semarang, 30 Januari 2015 KETUA

Drs. H. Mansur Nasir,S.H., M.H. NIP : 19501018 197903 1 003

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2014 | iii

Executive Summary Secara garis besar Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam tahun 2014 telah

berhasil

melaksanakan

misi

yang

diembannya

dalam

rangka

mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini dapat diukur dengan berbagai indikator kinerja yang ditetapkan. Selanjutnya, dalam rangka peningkatan kinerja maka pelaksanaan dan

kegiatan

Pengadilan Tinggi Agama Semarang

akan

program

difokuskan pada lima

tujuan yaitu : 1. Terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dengan meningkatkan penyelesaian perkara dan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan,

meningkatkan

pelayanan

dibidang

pemberian

keterangan,

pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah, hisab rukyat, pembinaan hukum agama, yaitu : a. Terdaftarnya perkara banding yang diajukan oleh Pembanding secara cepat, tertib dan akurat. b. Terselengaranya proses pemeriksaan persidangan secara sederhana, cepat dan memenuhi rasa keadilan. c. Terbitnya putusan yang cepat, tepat dan akurat serta dapat dilaksanakan

(eksekutabel). d. Meningkatnya pelayanan pemberian keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah dengan sasaran untuk menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah khususnya berkenaan dengan perkembangan hukum Islam, pembinaan hukum agama . 2. Terwujudnya manajemen kepegawaian yang cepat, akurat serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, yaitu :

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2014 |iv

Executive Summary Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, meningkatnya moralitas pegawai, meningkatnya etika hakim dan meningkatnya sistem administrasi kepegawaian yang terpadu. 3. Terselenggaranya penyiapan dan pengelolaan

prasarana dan sarana rumah

tangga kantor yang tepat berdaya guna dan memadai, yaitu : Meningkatnya tertib administrasi tata persuratan, tertib administrasi Barang Milik Negara BMN, pendayagunaan barang inventaris, perpustakaan dan rumah tangga kantor. 4. Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel, yaitu :  Terwujudnya penentuan kebijakan yang tepat serta dituangkan dalam suatu perencanaan yang detil, akurat dan komprehensif dengan mengakomodir usulan perencanaan dari setiap

satuan kerja dibawahnya

secara skala

prioritas.  Meningkatnya pagu anggaran DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) serta terealisasinya anggaran DIPA secara tepat waktu beserta ketertiban administrasi keuangannya. 5. Meningkatnya terselenggaranya

kualitas

sumber

daya

manusia

aparatur

Peradilan,

pengawasan terhadap jalannya peradilan agar berjalan

dengan seksama dan sewajarnya serta tersedianya meja informasi dan pengaduan masyarakat.  Tersedianya aparatur peradilan yang kompeten dan profesional pada semua level jabatan.  Terlaksananya pengawasan secara berkala dan komprehensif terhadap penyelenggaraan jalannya peradilan, tersedianya meja informasi dan pengaduan masyarakat.

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2014 | v

Executive Summary Summary Pengadilan Tinggi Agama Semarang akan terus melakukan

segala

upaya

yang diperlukan untuk mendorong agar pelayanan public dan penyelenggaraan pemerintahan dapat dilaksanakan dengan berprinsip pada tata pemerintahan yang baik untuk menuju kepada pemerintah yang berorientasi pada hasil (Result

Oriented Government). Dari kelima tujuan tersebut kemudian disusunlah Tujuan Strategis yang termaktub dalam Rencana Strategis 2010-2014. Adapun rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap untuk Tujuan Startegis sesuai dengan Renstra 20102014 tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut: Indikator Tujuan

Indikator Sasaran

Target

Realisasi

Capaian

Tujuan Strategis 1 : Terwujudnya Peradilan segera memenuhi rasa keadilan para pencari keadilan Menurunnya sisa perkara

Berkurangnya perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan

Persentase sisa perkara yang diselesaikan

30

30

100%

Persentase perkara yang diselesaikan

343

315

92%

Persentase perkara dalam jangka waktu maksimal 6 bulan yang harus diselesaikan

315

267

84,7%

Persentase perkara dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan yang harus diselesaikan

48

48

100%

Tujuan Strategis 2 : Terwujudnya kepuasan Pencari Keadilan atas putusan Pengadilan Menurunnya jumlah upaya hukum atas putusan pengadilan

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:

315

224

75 %

- Kasasi

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2014 | vi

- Peninjauan Kembali

Tujuan Strategis 3 : Terwujudnya Pengadilan yang Efektif dan Efisien Terwujudnya administrasi perkara yang tepat mutu dan tepat waktu

Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

313

313

100%

Terwujudnya Kinerja penyelesaian perkara dengan optimal

Rasio Majelis Hakim terhadap perkara

1:20

1:22

110%

Tujuan 4 Strategis : Terwujudnya Peradilan untuk seluruh masyarakat pencari keadilan ( Justice For All ) Diterimanya perkara prodeo

Persentase prodeo diselesaikan

perkara yang

Meningkatnya jumlah putusan yang dapat diakses publik

Persentase amar putusan yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus

2

2

100%

326

315

83%

Tujuan 5 Strategis : Mewujudkan aparatur Pengadilan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel Meningkatnya kecepatan respon atas pengaduan

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

46

46

100%

Terwujudnya administrasi pelaporan pengaduan dan laporan tindak lanjut hasil pengaduan yang tepat waktu dan mutu

Persentase Jumlah Laporan Hasil Pengawasan yang harus disusun dari Pengawasan Reguler

36

36

100%

Persentase Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas mutasi Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama

20

20

100%

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2014 | vii

Daftar Isi HALAMAN JUDUL ...............................................................................................................................i KATA PENGANTAR ................................................................................................. ii EXECUTIVE SUMMARY ......................................................................................................................iv DAFTAR ISI ............................................................................................................................................viii BAB I

: PENDAHULUAN .......................................................................................................1 A. Latar Belakang .................................................................................................1 B. Tugas Pokok dan Fungsi ..............................................................................3 C. Sistematika Penulisan ....................................................................................4

BAB II

: PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA ................................................7 A. RPJM danRencana Strategis 2015 – 2019 ..............................................8 B. Indikator Kinerja Utama (IKU) ....................................................................16 C. Rencana Kinerja Tahun 2014 ......................................................................17 D. Perjanjian Kinerja Tahun 2014 ...................................................................18

BAB III

: AKUNTABILITAS KINERJA ....................................................................................19 A. Pengukuran Kinerja Tahun 2014 ................................................................22 B. Analisis Akuntabilitas Kinerja ......................................................................30 C. Kinerja Prestasi ..................................................................................................42 D. Hambatan, Permasalahan dan Langkah Pemecahan Masalah .......44

BAB IV

: PENUTUP .....................................................................................................................47 A. Kesimpulan ......................................................................................................... 48 B. Saran-saran ........................................................................................................ 49

LAMPIRAN ..............................................................................................................................................52 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Struktur Organisasi Indikator Kinerja Utama Matriks Renstra 2015 – 2019 RKT 2014 dan 2015 PKT 2014 SK Tim Penyusun LAKIP Lampiran Lainnya

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2014 |

viii

BAB I Pendahuluan

A. LATAR BELAKANG Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI berdasarkan pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini. Berdasarkan pasal 49 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditegaskan bahwa Peradilan Agama bertugas memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara termasuk ekonomi syari’ah. Hal ini telah membawa perubahan besar dalam eksistensi Peradilan Agama antara lain dalam bidang ekonomi syari’ah. Begitu pula dengan lahirnya Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama tentunya akan makin memperkuat eksintensi keberadaan Peradilan Agama, sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia. Adapun wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Semarang meliputi wilayah Provinsi Jawa Tengah dan membawahi 36 (tiga puluh enam) Pengadilan Agama yang terdiri dari :  9 (sembilan) Pengadilan Klas I A : 1. Pengadilan Agama Pekalongan; 2. Pengadilan Agama Pemalang; 3. Pengadilan Agama Brebes; 4. Pengadilan Agama Semarang; 5. Pengadilan Agama Kendal; 6. Pengadilan Agama Purwodadi; 7. Pengadilan Agama Wonosobo; 8. Pengadilan Agama Cilacap; 9. Pengadilan Agama Banjarnegara;


1

 26 (dua puluh enam) Pengadilan Klas 1 B : 1. Pengadilan Agama Tegal; 2. Pengadilan Agama Batang; 3. Pengadilan Agama Salatiga; 4. Pengadilan Agama Demak; 5. Pengadilan Agama Pati; 6. Pengadilan Agama Kudus; 7. Pengadilan Agama Jepara; 8. Pengadilan Agama Rembang; 9. Pengadilan Agama Blora; 10. Pengadilan Agama Temanggung; 11. Pengadilan Agama Purworejo; 12. Pengadilan Agama Kebumen; 13. Pengadilan Agama Purwokerto; 14. Pengadilan Agama Banyumas; 15. Pengadilan Agama Klaten; 16. Pengadilan Agama Boyolali; 17. Pengadilan Agama Sragen; 18. Pengadilan Agama Wonogiri; 19. Pengadilan Agama Sukoharjo; 20. Pengadilan Agama Karanganyar; 21. Pengadilan Agama Surakarta; 22. Pengadilan Agama Ambarawa; 23. Pengadilan Agama Slawi; 24. Pengadilan Agama Mungkid; 25. Pengadilan Agama Kajen; 26. Pengadilan Agama Purbalingga.

 1 (satu) Pengadilan Klas II , yaitu :


2

1. Pengadilan Agama Magelang. B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI 1. Tugas Pokok Sebagai salah satu Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Agama Semarang berdasarkan pasal 49, 51 dan 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Agama,

maka

tugas dan wewenang Pengadilan Tinggi

Agama Semarang sebagai berikut : a. Mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat Banding; b. Mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya; c. Tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang. 2. Fungsi Disamping tugas dan kewenangan tersebut Pengadilan Tinggi Agama Semarang memiliki fungsi : a. Memberikan pelayanan teknis yudisial bagi perkara banding; b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding; c. Memberi keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta; d. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris dan jurusita di daerah hukumnya. e. Mengadakan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.


3

f. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama (kepegawaian, umum dan keuangan kecuali keuangan perkara); g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya dalam pembinaan hukum agama seperti pelayanan riset/penelitian, penyuluhan hukum, monitoring

istbat

kesaksian

rukyat

hilal

dan

pemberian

keterangan/nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu sholat. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai badan kekuasaan kehakiman memiliki kewajiban

untuk

berdayaguna,

meningkatkan

bersih

dan

pelaksanaan

bertanggung

tugasnya

jawab

dan

agar

lebih

untuk

lebih

memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja, maka Pengadilan Tinggi Agama Semarang berkewajiban menyampaikan

Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah ini. C. Sistematika Penyajian Pada

dasarnya

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi

Agama

(performance Rencana

Semarang results)

Kinerja

selama

2014

tahun

tersebut

(performance

plan)

2014.

Capaian

diperbandingkan 2014

sebagai

kinerja dengan

tolok

ukur

keberhasilan tahunan. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja

(performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Dengan

pola

pikir

seperti

itu,

sistematika

penyajian

Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Tinggi Agama Semarang tahun 2014 sebagai berikut: Bab I. Pendahuluan, menjelaskan secara singkat profil Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan menjabarkan maksud serta tujuan


4

penyusunan dan penyampaian LAKIP 2014 ini. Bab

II.

Perencanaan dan Penetapan Kinerja.

Menjelaskan

muatan rencana strategis Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk periode 2010 - 2014 dan rencana kinerja untuk tahun 2015.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Semarang selama tahun 2014 sebagai hasil implementasi keseluruhan program dan kegiatan dalam periode tersebut serta berbagai langkah ke depan yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Serta menjelaskan pencapaian

kinerja

Pengadilan

Tinggi

Agama

analisis

Semarang

yang

dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2014. Bab

IV.

Laporan

Penutup,

Akuntabilitas

menjelaskan

Kinerja

Instansi

kesimpulan Pemerintah

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tahun 2014 dan

dari (LAKIP)

menguraikan

rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.


5


6

BAB II Perencanaan dan Penetapan Kinerja

A. RPJM dan Rencana Strategis 2010 – 2014 a. RPJM PTA Semarang RPJM Pengadilan Tinggi Agama Semarang

2010 – 2014

mengacu pada program dan kebijakan Mahkamah Agung RI yang telah dicanangkan oleh Ditjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI menjadi 7 (tujuh) faktor penting sebagai perwujudan pelaksanaan reformasi birokrasi yang terinci sebagai berikut : 1.

Penyelesaian perkara tepat waktu (sesuai SOP);

2.

Pengelolaan dan peningkatan manajemen SDM;

3.

Pengelolaan website;

4.

Implementasi pelaksanaan aplikasi SIADPA Plus dan SIADPTA;

5.

Tersedianya meja informasi;

6.

Pembinaan dan Pengawasan, serta;

7.

Justice for All (prodeo, sidang keliling dan Posbakum);.

Dari tujuh faktor tersebut oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang diimplementasikan dalam visinya, yaitu : “Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Semarang Yang Agung”, Visi Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh aparatur Peradilan Agama di Jawa Tengah dalam melakukan aktivitasnya. Pernyataan

visi

Pengadilan

Tinggi

Agama

Semarang

mengandung beberapa pengertian sebagai berikut : Peradilan Agama Jawa Tengah mengandung arti secara kelembagaan dan secara

organisatoris. Pengertian secara kelembagaan : Peradilan Agama Jawa Tengah adalah 36 Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di ibukota kotamadya maupun ibu kota kabupaten se Provinsi Jawa Tengah yang daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten dan satu Pengadilan Tinggi Agama Jawa


8

Tengah

yang

merupakan

Pengadilan

Tingkat

Banding

yang

berkedudukan di Ibukota Provinsi Jawa Tengah (Semarang) yang daerah hukumnya meliputi wilayah Propinsi Jawa Tengah. Pengertian secara organisatoris : Peradilan Agama Jawa Tengah adalah Pengadilan Agama se Jawa Tengah yang susunannya terdiri dari unsur Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Hakim Angggota, Panitera,

Sekretaris,

Jurusita

serta

seluruh

staf

(pejabat

struktural/Fungsional/Non Struktural), dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang susunannya terdiri dari : Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris beserta seluruh staf (Pejabat

Struktural/Fungsional/Non

Struktural)

sekaligus

kinerja

masing-masing fungsionaris tersebut.

Yang Agung mengandung arti, kekuasaannya diakui dan ditaati serta ada pembawaan untuk dapat menguasai dan mempengaruhi, dihormati orang lain melalui sikap dan tingkah laku yang mengandung kepemimpinan dan penuh daya tarik. Pelayanan

secara

sederhana,

cepat

dan

biaya

ringan,

mengandung maksud untuk memenuhi harapan pencari keadilan, yaitu pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif, biaya perkara tidak memberatkan dan mampu dipenuhi masyarakat pencari keadilan. Meskipun demikian namun dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengabaikan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan. Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Peradilan Agama Jawa Tengah sebagai berikut : 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi. 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien


9

4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien 5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku b. Rencana Strategis PTA Semarang Rencana Pengadilan

strategis Tinggi

(renstra)

Peradilan

Agama

wilayah

Agma Semarang 2010 – 2014 merupakan

perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun, serta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Penyusunan renstra Peradilan Agama wilayah Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengacu pada RPJM Mahkamah Agung RI dan Ditjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI tahun 2010 – 2014. Renstra PTA Semarang disusun untuk mewujudkan tujuan strategis. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Tujuan Strategis yang termuat di dalam Rencana Strategis untuk melaksanakan misi tersebut dengan baik Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan, maka ditetapkan 5 (lima) tujuan strategis, yaitu : 1. Terwujudnya Peradilan yang segera memenuhi rasa keadilan para pencari keadilan; 2. Terwujudnya kepuasan Pencari Keadilan atas putusan Pengadilan; 3. Terwujudnya Pengadilan yang efektif dan efisien; 4. Terwujudnya Peradilan untuk seluruh masyarakat pencari keadilan;


10

5. Terwujudnya aparatur Pengadilan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel. Secara singkat tujuan startegis dan sasaran strategis tersebut dapat kami jabarkan sebagai berikut :

Tujuan Strategis Pertama : Terwujudnya Peradilan yang segera memenuhi rasa keadilan para pencari keadilan. Tujuan ini dapat terpenuhi jika : 1. Menurunnya sisa perkara 2. Berkurangnya perkara yang diselesaikan lebih dari 3 bulan. Sebagai indikator tujuan strategis menunjukan hasil yang baik. Dari tujuan tersebut digagas sasaran strategis yang ingin dicapai yaitu “Peningkatan tingkat penyelesaian perkara”. Sasaran tersebut dapat tercapai jika Indikator sasaran : 1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 2. Persentase perkara yang diselesaikan 3. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan, dan 4. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 3 bulan Dapat memenuhi target yang telah ditentukan dalam Rencana Kinerja Tahunan

Tujuan Strategis Kedua : Terwujudnya kepuasan pencari keadilan atas putusan Pengadilan. Tujuan ini dapat terpenuhi jika terjadi “Menurunnya jumlah upaya hukum atas putusan Pengadilan”. Hal ini merupakan indikator tujuan strategis. Dari tujuan tersebut digagas sasaran strategis yang ingin dicapai yaitu “Peningkatan akseptabilitas putusan hakim”. Sasaran tersebut dapat tercapai jika Indikator sasaran berupa “Persentase


11

perkara yang tidak mengajukan upaya hukum” dapat memenuhi target yang telah ditentukan dalam Rencana Kinerja Tahunan

Tujuan Strategis Ketiga : Terwujudnya Pengadilan yang efektif dan efisien. Tujuan ini dapat terpenuhi jika : 1. Terwujudnya administrasi perkara yang tepat mutu dan tepat waktu 2. Terwujudnya kinerja penyelesaian perkara dengan optimal Sebagai indikator tujuan strategis dapat terwujud. Dari tujuan tersebut digagas sasaran strategis yang ingin dicapai yaitu “Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara”. Sasaran tersebut dapat tercapai jika Indikator sasaran : 1. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 2. Rasio Majels Hakim terhadap perkara Dapat memenuhi target yang telah ditentukan dalam Rencana Kinerja Tahunan

Tujuan Strategis Keempat : Terwujudnya Peradilan untuk seluruh masyarakat pencari keadilan. Tujuan ini dapat terpenuhi jika : 1. Diterimanya perkara prodeo 2. Meningkatnya jumlah putusan yang dapat diakses publik Sebagai indikator tujuan strategis menunjukan hasil yang baik. Dari tujuan tersebut digagas sasaran strategis yang ingin dicapai yaitu “Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan”. Sasaran tersebut dapat tercapai jika Indikator sasaran : 1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 2. Persentase amar putusan yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak putus


12

Dapat memenuhi target yang telah ditentukan dalam Rencana Kinerja Tahunan

Tujuan Strategis Kelima : Mewujudkan aparatur Pengadilan yang bersih, bebas KKN, dan akuntabel. Tujuan ini dapat terpenuhi jika : 1. Meningkatnya kecepatan respon atas pengaduan 2. Terwujudnya administrasi pelaporan pengaduan dan laporan tindak lanjut hasil pengaduan yang tepat waktu dan mutu Sebagai indikator tujuan strategis menunjukan hasil yang baik. Dari tujuan tersebut digagas sasaran strategis yang ingin dicapai yaitu “Meningkatnya kualitas pengawas”. Sasaran tersebut dapat tercapai jika Indikator sasaran : 1. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti 2. Persentase jumlah laporan hasil pengawasan yang harus disusun dari pengawasan reguler 3. Persentase jumlah laporan hasil pengawasan atas mutasi pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama Dapat memenuhi target yang telah ditentukan dalam Rencana Kinerja Tahunan Berdasarkan

atas

tujuan strategis

tersebut

selanjutnya

Pengadilan Tinggi Agama Semarang menjabarkannya dalam sasaransasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan dalam periode renstra. Sasaran strategis dengan indikator kinerjanya, merupakan penjabaran dari tujuan strategis. Selanjutnya digunakan sebagai alat ukur keberhasilan selama tahun 2010 – 2014 dengan penjabaran sebagai berikut :


13

Indikator Tujuan

Indikator Sasaran


Persentase sisa perkara yang diselesaikan Persentase perkara yang diselesaikan


Persentase perkara dalam jangka waktu maksimal 6 bulan yang harus diselesaikan Persentase perkara dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan yang harus diselesaikan


Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Kasasi - Peninjauan Kembali

Tujuan Strategis 3 : Terwujudnya Pengadilan yang Efektif dan Efisien Terwujudnya administrasi perkara yang tepat mutu dan tepat waktu

Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

Terwujudnya Kinerja penyelesaian perkara dengan optimal


Tujuan Strategis 4 : Terwujudnya Peradilan untuk seluruh masyarakat pencari keadilan ( Justice For All ) Diterimanya perkara prodeo

Persentase perkara diselesaikan

prodeo

yang

Meningkatnya jumlah putusan yang dapat diakses publik

Persentase amar putusan yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus

Tujuan Strategis 5 : Mewujudkan aparatur Pengadilan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel Meningkatnya kecepatan respon atas pengaduan

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Terwujudnya administrasi pelaporan pengaduan dan laporan tindak lanjut hasil pengaduan yang tepat waktu dan mutu

Persentase Jumlah Laporan Hasil Pengawasan yang harus disusun dari Pengawasan Reguler Persentase Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas mutasi Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama


14

c. Program Utama dan Tujuan Pokok Tujuan dan sasaran strategis tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam tahun 20102014. Untuk mewujudkan visi dan misi serta sasaran strategis, maka Pengadilan Tinggi Agama Semarang mempunyai program utama sebagai berikut : 1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Manajemen yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu lembaga. Demikian pula halnya dengan Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang melaksanakan tugas pokok sebagai ujung tombak dalam memberikan pelayanan yang bersifat teknis peradilan kepada masyarakat pencari keadilan dalam masalah keadilan Hukum Agama Islam. 2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Peningkatan hukum

profesionalisme

aparat

hukum,

pelayanan

dan bantuan hukum kepada masyarakat tidak dapat

dihitung hanya dari kinerja hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya,

pengadilan

harus didukung oleh manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok pengadilan. Maka dari itu perlu dilakukan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. 3. Program

Peningkatan

Sarana

dan

Prasarana

Aparatur

Mahkamah Agung Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Tinggi


15

Agama Semarang dan Pengadilan Agama dibawahnya dalam menegakkan prasarana

supremasi

tersebut

baik

hukum dan keadilan. Sarana terkait

langsung

dengan

dan

fungsi

pengadilan maupun untuk kebutuhan aparatur Peradilan Agama di Jawa Tengah. B. Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah melakukan kegiatan sinkronisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Rencana Strategis Tahun 2010-2014 yang outputnya sebagai berikut : INDIKATOR KINERJA UTAMA NO 1.

KINERJA UTAMA Peningkatan tingkat penyelesaian perkara

2.

Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim

3.

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA sisa yang

PENANGGU NG JAWAB Majelis Hakim dan Panitera

b. Persentase perkara yang diselesaikan:

Majelis Hakim dan Panitera

c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan

Majelis Hakim dan Panitera

d.

Majelis Hakim Panitera/Sekr etaris

a. Persentase perkara diselesaikan

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 3 bulan Persentase perkara yang tidakmengajukanupaya hukum: - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN

Majelis Hakim

Kepaniteraan

SUMBER DATA Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan


16

b. Rasio Hakim perkara 4.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

5.

Peningkatan kualitas pengawasan

Majelis terhadap


Kepaniteraan

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Majelis Hakim/ Panitera

b. Persentase amar putusan yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Majelis Hakim/ Panitera

b.

c.

Ketua Pengadilan & Pan/Sek

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Ketua dan Panitera Pengadilan

Evaluasi hasil Laporan Pengawa san Reguler Evaluasi hasil Laporan Pemeriks aan mutasi Pimpinan

Catatan: Pengaduan yang dimaksud mengenai perilaku Aparatur peradilan teknis dan non teknis

Persentase Jumlah Laporan Hasil Pengawasan yang harus disusun dari Pengawasan Reguler Persentase Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas mutasi Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Ketua dan Panitera Pengadilan

C. Rencana Kinerja Tahun 2014 Rencana Kinerja Tahun 2014 ini disusun berdasarkan Per-MenPAN No. 29 Tahun 2010 dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama yang diformalkan dan dikaji, sebagai berikut: RENCANA KINERJA TAHUN 2014 NO 1

SASARAN STRATEGIS Peningkatan tingkat penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA

TARGET

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 3 bulan

100% 100% 100% 100%


17

2


3


4


5

Persentase perkara yang tidakmengajukanupaya hukum: - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis b. Rasio Majelis Hakim terhadap perkara a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase amar putusan yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase Jumlah Laporan Hasil Pengawasan yang harus disusun dari Pengawasan Reguler c. Persentase Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas mutasi Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama


100%

100% 1 : 20 100% 100% 100% 100% 100%

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2014 Perjanjian Kinerja atau Penetapan Kinerja Tahun 2014 adalah pernyataan komitmen atau kebulatan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada. Penetapan kinerja ini sebagai tolok ukur terhadap evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2013. Penyusunannya berdasar

pada Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang

Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Surat Edaran Menteri Negara PAN

dan

Reformasi

Birokraksi

Nomor 11 Tahun 2011 tentang

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai acuan dalam menyusun Penetapan Kinerja tahun 2014 tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Rencana

Kerja Pemerintah

(RKP)

Jangka

Menengah

(RPJM),

tahun 2014 dan Kebijakan Umum

Mahkamah Agung-RI dalam rangka penggunaan anggaran tahun 2014. Adapun sasaran yang akan dicapai oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tahun 2014 sebagaimana dinyatakan dalam Penetapan Sasaran Kinerja Tahun 2014, dengan menyesuaikan hasil dari Indikator Kinerja Utama dan dengan mengembangkan sasaran-sasaran

yang


18

menjadi isu strategis sebagai berikut : PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 NO 1


2


3


4


5


INDIKATOR KINERJA

TARGET

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 3 bulan Persentase perkara yang tidakmengajukanupaya hukum: - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis b. Rasio Majelis Hakim terhadap perkara a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase amar putusan yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase Jumlah Laporan Hasil Pengawasan yang harus disusun dari Pengawasan Reguler c. Persentase Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas mutasi Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama

100% 100% 100% 100% 100%

100% 1 : 20 100% 100% 100% 100% 100%


19

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Pengukuran Kinerja Tahun 2014 Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tinggi

Agama

Semarang tahun 2014 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran serta membandingkan capaian kinerja Pengadilan Tinggi tahun 2014. Adapun rincian

tingkat

capaian

Agama Semarang

kinerja masing-masing

indikator tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut : Tabel Pengukuran Kinerja Tahun 2014 NO 1


INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

PERSENTASE CAPAIAN

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan

100%

100%

100%

100%

92%

92%

c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 3 bulan

100%

100%

100%

100%

-

100%

2



100%

75 %

75 %

3


a. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

100%

100%

100%

b. Rasio Majelis Hakim terhadap perkara

1 : 20

1 : 22

110%

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

100%

100%

100%

b. Persentase amar putusan yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

100%

83%

83%

100%

100%

100%

b. Persentase Jumlah Laporan Hasil Pengawasan yang harus disusun dari Pengawasan Reguler

100%

100%

100%

c. Persentase Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas mutasi Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama

100%

100%

100%

4

5




22

Dari tabel Pengukuran Kinerja diatas dapat disajikan tingkat kinerja tahun 2014 dari Core Bussiness Pengadilan Tinggi Agama Semarang terhadap Tujuan dan Sasaran Strategis sebagai berikut : Indikator Tujuan

Indikator Sasaran

Target

Realisasi

Capaian



Persentase sisa perkara yang diselesaikan Persentase perkara yang diselesaikan Persentase perkara dalam jangka waktu maksimal 6 bulan yang harus diselesaikan Persentase perkara dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan yang harus diselesaikan

100%

100%

100%

100%

92%

92%

100%

100%

100%

100%

-

100%



100%

75 %

75 %

Tujuan Strategis 3 : Terwujudnya Pengadilan yang Efektif dan Efisien Terwujudnya administrasi perkara yang tepat mutu dan tepat waktu Terwujudnya Kinerja penyelesaian perkara dengan optimal

Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Rasio Majelis Hakim terhadap perkara

100%

100%

100%

1 : 20

1 : 22

110%

Tujuan 4 Strategis : Terwujudnya Peradilan untuk seluruh masyarakat pencari keadilan ( Justice For All ) 100% 100% 100% Diterimanya perkara prodeo Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 100% 83% 83% Meningkatnya jumlah Persentase amar putusan yang dapat diakses putusan yang dapat publik diakses secara on line dalam waktu


23

maksimal 1 hari kerja sejak diputus Tujuan 5 Strategis : Mewujudkan aparatur Pengadilan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel 100% 100% 100% Meningkatnya kecepatan Persentase respon atas pengaduan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti 100% 100% 100% Terwujudnya administrasi Persentase Jumlah pelaporan pengaduan dan Laporan Hasil laporan tindak lanjut hasil Pengawasan yang pengaduan yang tepat waktu harus disusun dari dan mutu Pengawasan Reguler 100% 100% 100% Persentase Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas mutasi Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2014 secara umum Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah

dapat mencapai

keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dicapai pada tahun 2014. Namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian

kecil

dari target indikator kinerja sasaran strategis yang

ditetapkan akan dicapai pada tahun 2014, tetapi realisasinya belum dapat dicapai. Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah melakukan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun 2013 dengan 2014, untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada awal Renstra 2015-2019 secara berkesinambungan. Dalam penyusunan data untuk pengukuran kinerja diperlukan datadata pendukung. Data pendukung yang diperlukan antara lain data rasio produktivitas memutus perkara, dan data perkara masuk – putus. Rasio produktivitas Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam memutus perkara selama tahun 2014, melalui perbandingan jumlah perkara yang


24

menjadi beban dan yang diputus pada tahun 2014, adalah seperti tabel berikut :

Tabel Produktivitas Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam memutus perkara Tahun 2014 berdasarkan Jenis Perkara NO

JENIS PERKARA

1

2

SISA 2013

MASUK

JML BEBAN

PUTUS

SISA

3

4

5

6

7

% PUTUS 8

1

Ijin Poligami

0

1

1

1

0

100

2

Pembatalan Perkawinan

0

3

3

3

0

100

3

Cerai Talak

4

118

122

122

0

100

4

Cerai Gugat

0

154

154

143

11

92.9

5

Harta Bersama

4

10

14

13

1

92.9

6

Kewarisan

5

12

17

12

5

70.6

7

Hibah

1

5

6

5

1

83.3

8

Penguasaan Anak

2

4

6

5

1

83.3

9

Wasiat

0

2

2

2

0

100

10

Ekonomi Syariah

0

3

3

2

1

66.7

11

Wali adlol

0

1

1

1

0

100

12

Lain-lain

14

0

14

6

7

43

30

313

343

315

28

91,8

JUMLAH

Berdasarkan Tabel di atas, rasio produktifitas Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam memutus perkara secara berurut sebagai berikut : Tabel Rasio Produktifitas Pengadilan Tinggi Agama Semarang Dalam Memutus Perkara Tahun 2014

No

Nilai Rasio

Jenis Perkara

1

> 70 %

Pembatalan Perkawinan, Cerai Talak, Cerai Gugat, Harta Bersama, dan Wakaf. Kewarisan, Hibah, Penguasaan Anak

2

60 % - 70 %

Ekonomi Syariah

3

50 % - 60 %

4

< 50 %

Lain-lain


25

Pengadilan Tinggi Agama Semarang menggunakan dua indikator untuk mengukur kinerja penanganan perkara. Pertama, rasio penyelesaian perkara (clearance rate), yaitu perbandingan antara jumlah perkara masuk dan putus. Pengadilan Tinggi Agama Semarang dapat dikatakan berkinerja baik apabila nilai rasio penyelesaian perkaranya minimal 100 %. Penetapan target minimal clearance rate 100 % ini karena Pengadilan Tinggi Agama Semarang masih memiliki tunggakan perkara.

Kedua, jumlah perkara tunggakan yang semakin sedikit. Indikator kedua ini merupakan konsekuensi logis dari indikator pertama. Dengan adanya rasio lebih banyak atau minimal sama antara jumlah perkara yang masuk dan perkara yang diselesaikan, maka akan menekan jumlah perkara sisa/tunggakan ke tingkatan jumlah yang lebih sedikit. Pengadilan Tinggi Agama Semarang akan dikatakan berkinerja baik apabila jumlah sisa perkara dan/atau tunggakan semakin sedikit dari periode sebelumnya. Jumlah beban pemeriksaan perkara Pengadilan Tinggi Agama Semarang selama tahun 2014 berjumlah 343 perkara. Jumlah ini terdiri sisa perkara tahun 2013 berjumlah 30 perkara dan perkara yang diterima tahun 2014 berjumlah 313 perkara. Dari jumlah beban tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Semarang berhasil memutus sebanyak 315 perkara, atau 91,8 %. Jumlah produktifitas Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam memutus perkara pada tahun 2014 ini naik 0,79 % dari tahun 2013 yang telah memutus 304 perkara.


26

Grafik Jumlah Perkara yang diputus Pengadilan Tinggi Agama Semarang periode 2010-2014

350 300 250 200

Tahun 2014 Tahun 2013

150

Tahun 2012 Tahun 2011

100

Tahun 2010 50 254

256

272

304

315

0 Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014

Rincian perkara yang diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang tahun 2014 berdasarkan jenis perkara adalah sebagai berikut : Tabel Rincian perkara yang diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang tahun 2014 berdasarkan jenis perkara NO

JENIS PERKARA

1

2

SISA 2013

JML MASUK BEBAN

PUTUS

SISA

3

4

5

6

7

% PUTUS 8

1

Ijin Poligami

0

1

1

1

0

100

2


0

3

3

3

0

100

3

Cerai Talak

4

118

122

122

0

100

4

Cerai Gugat

0

154

154

143

11

92.9

5

Harta Bersama

4

10

14

13

1

92.9

6

Kewarisan

5

12

17

12

5

70.6

7

Hibah

1

5

6

5

1

83.3

8

Penguasaan Anak

2

4

6

5

1

83.3

9

Wasiat

0

2

2

2

0

100

10

Ekonomi Syariah

0

3

3

2

1

66.7

11

Wali adlol

0

1

1

1

0

100


27

12

Lain-lain JUMLAH

14

0

14

6

8

43

30

313

343

315

28

91,8

Waktu yang dibutuhkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam memutus perkara tersebut adalah sebagai berikut : Waktu Penyelesaian Perkara (putus) pada Pengadilan Tinggi Agama Semarang Tahun 2014

No

Jenis Perkara

Lamanya Proses Pemeriksaan (dalam bulan) 1–3

3–5

Jumlah

>5

1


2

Cerai Talak

122

10

122

3

Cerai Gugat

117

26

143

4

Harta Bersama

7

5

5

Kewarisan

7

5

6

Hibah

5

5

7

Wasiat

2

2

8

Penguasaan Anak

4

9

Wali Adlol

1

1

10

Ekonomi Syariah

2

2

11

Poligami

1

1

6

6

11

Lain-lain JUMLAH

3

267

3

1

12

1

47

13

5

1

315

Dari tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa untuk tahun 2014 perkara yang diterima dan diputus pada tahun 2014 adalah sebagai berikut: - Perkara yang diputus antara 1 - 3 bulan adalah 267 perkara atau 77,8 % - Perkara yang diputus antara 3 - 5 bulan adalah 47 perkara atau 13,7 % - Perkara yang diputus lebih dari 5 bulan adalah 1 perkara atau 0.3 % Hal ini berarti 91,8 % perkara berhasil diputus di tahun 2 0 1 4 . Tabel di bawah ini menggambarkan perkara yang diregister tahun 2014. Keadaan Penyelesaian Perkara yang diregister


28

Tahun 2014

NO

JENIS PERKARA

1

2

PROSENTASE DIREGISTR

MASUK

DIREGISTER

SISA

3

4

5

6

1

Ijin Poligami

1

1

0

100

2


3

3

0

100

3

Cerai Talak

118

118

0

100

4

Cerai Gugat

154

154

0

100

5

Harta Bersama

10

10

0

100

6

Kewarisan

12

12

0

100

7

Hibah

5

5

0

100

8

Penguasaan Anak

4

4

0

100

9

Wasiat

2

2

0

100

10

Ekonomi Syariah

3

3

0

100

11

Wali adlol

1

1

0

100

12

Lain-lain

0

0

0

100

313

313

0

100

JUMLAH

Sementara itu grafik perkara putus per bulan sepanjang tahun 2014 adalah sebagai berikut : Grafik Perkara Putus Per Bulan Tahun 2014

50 45

Desember

40

Nopember

35

Oktober

30

September

25

Agustus

20

Juli

15

Juni

10 5 0

Mei 11

29

20

22

16

37

20

24

43

32

29

32

April Maret Pebruari


29

Berdasarkan Tabel diatas, pada tahun 2014 Pengadilan Tinggi Agama Semarang menerima perkara

yang

menjadi

wewenangnya

sebanyak 313 perkara. Jumlah ini naik 11 % dari tahun 2013 yang menerima 283 perkara. Sementara perkara yang menjadi

beban

pemeriksaan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tahun 2014 berjumlah 343 perkara. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari jumlah sisa tahun 2013 dan jumlah perkara yang diterima tahun 2014. Jumlah beban ini naik 3 % jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berjumlah 334 perkara.

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja Tahun

Anggaran 2014 Pengadilan Tinggi Agama Semarang

menetapkan 5 (lima) tujuan dan dengan 9 sasaran strategis yang akan dicapai.

Kelima

sasaran

tersebut

selanjutnya

diukur

dengan

mengaplikasikan 12 indikator kinerja. Realisasi pada akhir tahun 2014 sebagai berikut : Indikator Tujuan

Indikator Sasaran

Target

Realisasi

Capaian



Persentase sisa perkara yang diselesaikan Persentase perkara yang diselesaikan Persentase perkara dalam jangka waktu maksimal 6 bulan yang harus diselesaikan Persentase perkara dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan yang harus diselesaikan

30

30

100%

343

315

92%

315

267

84,7%

48

48

100%

Tujuan Strategis 2 : Terwujudnya kepuasan Pencari Keadilan atas putusan Pengadilan


30

Menurunnya jumlah upaya hukum atas putusan pengadilan


315

224

75 %

Tujuan Strategis 3 : Terwujudnya Pengadilan yang Efektif dan Efisien Terwujudnya administrasi perkara yang tepat mutu dan tepat waktu Terwujudnya Kinerja penyelesaian perkara dengan optimal

Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Rasio Majelis Hakim terhadap perkara

313

313

100%

1:20

1:22

110%

Tujuan Strategis 4 : Terwujudnya Peradilan untuk seluruh masyarakat pencari keadilan ( Justice For All ) 2 2 100% Diterimanya perkara prodeo Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 326 315 83% Meningkatnya jumlah Persentase amar putusan yang dapat diakses putusan yang dapat publik diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus Tujuan Strategis 5 : Mewujudkan aparatur Pengadilan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel 46 46 100% Meningkatnya kecepatan Persentase respon atas pengaduan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti 36 36 100% Terwujudnya administrasi Persentase Jumlah pelaporan pengaduan dan Laporan Hasil laporan tindak lanjut hasil Pengawasan yang pengaduan yang tepat waktu harus disusun dari dan mutu Pengawasan Reguler 20 20 100% Persentase Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas mutasi Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama

Penjelasan masing-masing indikator sasaran dijabarkan sebagai berikut ini :


31

1) Indikator Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan Indikator ini mengukur kinerja Majelis Hakim PTA Semarang dalam menyelesaikan

sisa-sisa

perkara

tahun

2013.

Sehingga

dalam

pengukurannya merupakan prosentase dari hasil perbandingan antara Jumlah Sisa Perkara Tahun 2013 dengan Jumlah Sisa Perkara Tahun 2014. Pengukuran nilai indikator ini didapatkan dari Register Perkara Banding Tahun 2014 yang memuat ihtisar penyelesaian setiap perkara. Penyelesaian Sisa Perkara dari tahun ke tahun sebagai berikut : Tahun

Sisa Tahun Lalu

Diselesaikan

Persentase

2011

45 perkara

45 perkara

100%

2012

59 perkara

59 perkara

100%

2013

51 perkara

51 perkara

100%

2014

30 perkara

30 perkara

100 %

Dari tabel diatas diketahui bahwa capaian indikator penyelesaian sisa perkara pada tahun 2014 adalah 100 % dengan perhitungan :

2) Indikator Persentase Perkara Yang Diselesaikan Indikator ini mengukur tingkat penanganan perkara sampai diputuskan dari jumlah perkara yang ditangani pada tahun 2014. Formula yang digunakan adalah prosentase perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan. Pengukuran nilai indikator ini didapatkan dari Laporan Perkara yang diterima dan diputus tahun 2014. Tingkat penyelesaian perkara dapat dilihat dalam tabel berikut : Tahun

Perkara yg ditangani

Diselesaikan

Persentase

2011

315 perkara

256 perkara

81,36%

2012

336 perkara

285 perkara

84,82%


32

2013

334 perkara

304 perkara

91,02%

2014

343 perkara

315 perkara

91,8 %

Dari tabel diatas didapatkan bahwa penyelesaian perkara tahun 2014 pada tingkat 91,8 %. atau belum mencapai target. Hal ini disebabkan oleh perkara yang masuk pada akhir tahun 2014 yang belum terselesaikan. Perhitungannya :

3) Indikator Persentase perkara yang dalam jangka waktu maksimal 3 bulan yang harus diselesaikan. Indikator

ini

mengukur

persentase

perkara

yang

dapat

diselesaikan oleh Majelis Hakim PTA Semarang dalam jangka waktu kurang dari 3 bulan dari jumlah perkara yang harus diselesaikan dalam jangka waktu 3

bulan.

perhitungan indikator

ini adalah persentase jumlah perkara yang

diselesaikan dalam jangka waktu jumlah

perkara

yang

Formula

yang

maksimal

digunakan dalam 3

bulan

dengan

harus diselesaikan dalam jangka waktu

maksimal 3 bulan. Data yang digunakan dalam indikator ini diambil dari Laporan Penyelesaian Perkara

3

Bulan.

Adapun

data

penyelesaian perkara dalam jangka waktu maksimal 3 bulan dari tahun ke tahun sebagai berikut : Perkara yg

Diselesaikan < 3

ditangani

bulan

2011

256 perkara

256 perkara

100%

2012

285 perkara

285 perkara

100%

2013

304 perkara

304 perkara

100%

2014

315 perkara

267 perkara

84,7%

Tahun

Persentase

Dari tabel diatas didapatkan bahwa 267 perkara ( 84,7 %) yang dimohonkan banding di Pengadilan Tinggi Agama Semarang dapat


33

diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 3 bulan dengan perhitungan :

4) Indikator Persentase perkara yang dalam jangka waktu lebih dari 3 bulan harus diselesaikan. Indikator ini mengukur persentase perkara yang diselesaikan oleh Majelis Hakim PTA Semarang lebih dari 3 bulan. Formula yang digunakan adalah persentase

perbandingan jumlah perkara yang

diselesaikan lebih dari 3 bulan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan lebih dari 3 bulan. Data yang digunakan dalam indikator ini diambil dari Laporan Penyelesaian Perkara 3 Bulan. Adapun data penyelesaian perkara dalam jangka waktu lebih dari 3 bulan dari tahun ke tahun sebagai berikut : Perkara yg

Diselesaikan > 3

ditangani

bulan

2011

0 perkara

0 perkara

100%

2012

0 perkara

0 perkara

100%

2013

0 perkara

0 perkara

100%

2014

48 perkara

48 perkara

100%

Tahun

Dari

data

diatas

dapat

dilihat

bahwa

48

Persentase

perkara

yang

diselesaikan lebih dari 3 bulan. Hal ini dapat terjadi karena perkara yang penyelesaiannya dimungkinkan

lebih dari 3 bulan ternyata

merupakan perkara yang terdapat putusan sela. Putusan sela ini dimaksudkan untuk memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk memeriksa kembali perkaranya.


34

5) Indikator Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Indikator ini menggambarkan tingkat kepuasan para pencari keadilan terhadap Putusan PTA Semarang. Selain itu juga menggambarkan tingkat kesadaran hukum para pencari keadilan atas upaya hukum yang ditempuh. Formula yang digunakan adalah persentase perbandingan antara perkara yang mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang diputus. Data dukung pengukuran indikator ini berasal dari Data Perkara Yang Dimohonkan Kasasi dan PK ke Mahkamah Agung RI. Data Perkara yang mengajukan upaya hukum lebih tinggi dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut :

Tahun

Perkara yg

Jml Prk Banding

Kasasi dan PK

yg diputus

Persentase Yg Tdk Kasasi dan PK

2011

39 perkara

256 perkara

84,76%

2012

82 perkara

285 perkara

71,22%

2013

101 perkara

304 perkara

66,77%

2014

79 perkara

315 perkara

75 %

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari tahun ke tahun jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum yang lebih tinggi semakin meningkat. Hal ini dimungkinkan karena 2 faktor, yaitu : 1. Berkurangnya kepuasan para pencari keadilan atas putusan PTA Semarang. 2. Semakin tingginya tingkat kesadaran hukum para pencari keadilan atas upaya hukum yang bisa mereka tempuh Perhitungannya sebagai berikut :


35

6) Indikator Persentase Berkas didistribusikan Ke Majelis

Yang

Diregister

Dan

Siap

Indikator ini menggambarkan kinerja Kepaniteraan PTA Semarang atas perkara yang masuk sebagai upaya hukum banding dari masyarakat pencari keadilan. Formula yang digunakan adalah persentase perbandingan antara jumlah perkara yang diterima yang telah didistribusikan majelis dengan jumlah perkara yang diterima PTA Semarang. Data perkara didistribusi didapatkan dari Buku Kendali Penetapan Majelis Hakim. Data perkara yang telah didistribusikan tepat waktu dari tahun ke tahun sebagai berikut : Perkara yg telah

Jumlah Perkara

didistribusikan

yang masuk

2011

270 perkara

270 perkara

100%

2012

277 perkara

277 perkara

100%

2013

283 perkara

283 perkara

100%

2014

313 perkara

313 perkara

100%

Tahun

Persentase

Dari tabel data perkara yang dididtribusikan dari tahun ke tahun didapatkan bahwa seluruh perkara masuk telah didistribusikan dengan baik. Perhitungannya sebagai berikut :

7) Indikator Rasio Majelis Hakim Terhadap Perkara Indikator ini menggambarkan kinerja Majelis Hakim terhadap perkara yang ditanganinya. Formula perhitungan yang digunakan adalah rasio dari jumlah Majelis Hakim terhadap jumlah perkara yang ditangani. Data dukung yang digunakan dalam perhitungan adalah SK Majelis Hakim dan Data Perkara Diterima Tahun 2014 PTA Semarang. Jumlah Majelis Hakim sesuai SK Majelis Hakim dan Jumlah Perkara yang ditangani dari tahun ke tahun tergambar dalam tabel berikut :


36

Jumlah Majelis

Jumlah Perkara

Hakim

yang ditangani

2011

15 Majelis

315 perkara

1 : 21

2012

15 Majelis

336 perkara

1 : 22

2013

15 Majelis

334 perkara

1 : 22

2104

15 Majelid

343 perkara

1 : 22

Tahun

Rasio

Dari tabel diatas menggambarkan bahwa rasio jumlah Majelis dan jumlah perkara ditangani dalam range yang sama. Dapat disimpulkan bahwa 1 Majelis yang terdiri dari 3 orang Hakim Tinggi dan 1 orang Panitera dalam 1 tahun menyelesaikan 22 perkara atau 1,83 perkara per bulan. Perhitungannya sebagai berikut :

8) Indikator Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan Indikator ini menampilkan data perkara yang dinyatakan prodeo yang dapat diselesaikan oleh PTA Semarang. Indikator ini menggambarkan bahwa masyarakat pencari keadilan yang tidak berkemampuan secara finansial dapat berperkara secara cuma-cuma di PTA Semarang. Formula perhitungannya adalah perbandingan jumlah perkara prodeo yang terselesaikan dengan jumlah prodeo yang masuk. Data dukung yang digunakan adalah Register Perkara Prodeo PTA Semarang. Data perkara prodeo yang diterima PTA Semarang dari tahun ke tahun sebagai berikut :

Tahun

Jumlah Perkara Prodeo

Jumlah Perkara Prodeo yang

Persentase

diputus

2011

5 perkara

3 perkara

100%

2012

5 perkara

5 perkara

100%


37

2013

5 perkara

5 perkara

100%

2014

2 perkara

2 perkara

100%

Dari tabel diatas didapatkan bahwa seluruh perkara prodeo yang masuk PTA Semarang, keseluruhannya dapat diselesai, bahkan dalam waktu kurang dari 3 bulan. Perhitungannya sebagai berikut :

9) Indikator Persentasi Amar Putusan Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu Maksimal 1 Hari Sejak Diputus Indikator ini menggambarkan tingkat transparansi atas putusan PTA Semarang untuk dapat diakses oleh publik. Publik dapat mengakses Putusan PTA Semarang yang telah dianonimasi pada situs website Mahkamah Agung di http://putusan.mahkamahagung.go.id. Indikator ini dihitung dengan cara membandingkan jumlah perkara teranonimasi yang terupload di direktori putusan Mahkamah Agung dengan jumlah perkara yang telah diputus. Data dukung untuk indikator ini adalah data perkara putus dan data perkara yang telah di upload. Tabel jumlah perkara dipublikasikan sebagai berikut: Jumlah Perkara

Jumlah Perkara

Terpublikasi

Diputus

2011

123 perkara

256 perkara

48%

2012

186 perkara

285 perkara

65%

2013

253 perkara

304 perkara

83%

2014

326 perkara

315 perkara

103%

Tahun

Persentase

Dari data yang dimuat dalam tabel diatas dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan jumlah perkara teranonimasi yang segera diupload ke Direktori Putusan Mahkamah Agung maksimal 1 hari setelah putus. Perhitungannya sebagai berikut :


38

10) Indikator

Persentase

Pengaduan

Masyarakat

Yang

Ditindaklnjuti Indikator ini menggambarkan tingkat reaksi PTA Semarang terhadap pengaduan masyarakat. Pengaduan yang masuk dapat melalui surat, hadir langsung, email dan faximile. Perhitungan indikator ini menggunakan formula persentase perbandingan

antara jumlah

pengaduan yang ditindaklajuti dengan jumlah perkara yang masuk. Data dukung dari indikator ini adalah Buku Pengaduan yang dikelola oleh

Panitera

Muda

Hukum.

Tabel

persentase

jumlah

pengaduan masyarakat sebagai berikut : Jumlah Pengaduan

Jumlah

Yang Ditindaklanjuti

Pengaduan

2011

36 pengaduan

36 pengaduan

100%

2012

24 pengaduan

24 pengaduan

100%

2013

44 pengaduan

44 pengaduan

100%

2014

46 pengaduan

46 pengaduan

100%

Tahun

Persentase

Dari tabel diatas tergambar bahwa seluruh pengaduan yang masuk ke PTA Semarang tidak ada yang tidak ditindaklanjuti. Perhitungannya sebagai berikut :

11) Indikator Persentase Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Yang Harus Disusun Dari Pengawasan Reguler Indikator ini menunjukkan kegiatan pengawasan PTA Semarang sebagai Pengadilan Tingkat Banding dalam fungsinya sebagai pengawas

pada

Pengadilan

Tingkat

Pertama

di

bawahnya.

Sejumlah 36 Pengadilan Tingkat Pertama telah dilakukan pengawasan


39

setiap tahunnya yang dibuktikan dengan Laporan Pengawasan Reguler Tahunan. Perhitungan indikator ini adalah dengan persentase perbandingan antara jumlah pengawasan dengan jumlah laporan pengawasan yang telah tersusun. Tabel jumlah laporan yang telah disusun sebagai berikut : Jumlah Laporan

Jumlah

Yang Tersusun

Pengawasan

2011

36 Laporan

36 Pengawasan

100%

2012

36 Laporan

36 Pengawasan

100%

2013

36 Laporan

36 Pengawasan

100%

2014

36 Laporan

36 Pengawasan

100%

Tahun

Persentase

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa setiap pengawasan yang dilaksanakan

oleh

PTA

Semarang

berhasil

tersusun

Laporan Pengawasan. Perhitungannya sebagai berikut :

12) Indikator Persentase Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Atas Mutasi Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama. Indikator ini menggambarkan jumlah laporan hasil pengawasan atas mutasi pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama. Perhitungan indikator ini adalah persentase dari perbandingan jumlah laporan hasil pengawasan mutasi pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama dengan jumlah mutasi Pimpinan di Pengadilan Tingkat Pertama. Data dukung indikator ini adalah Laporan Hasil Pengawasan Atas Mutasi Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama. Data Laporan ini dapat terlihat dari tabel berikut :


40

Tahun

Jumlah Laporan Yang Tersusun

Jumlah Mutasi

Persentase

2011

6 Laporan

6 Pengawasan

100%

2012

8 Laporan

8 Pengawasan

100%

2013

12 Laporan

12 Pengawasan

100%

2014

20 Laporan

20 Pengawasan

100%

Perhitungannya sebagai berikut :

Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan di setiap tahun, Pengadilan mendukung

Tinggi

Agama

efektivitas

Semarang

pelaksanaan

memiliki pengikisan

sistem

yang

tunggakan

dapat perkara,

percepatan penyelesaian perkara, transparansi putusan, akses publik terhadap informasi perkara, dan pengelolaan biaya perkara. Sehingga pada tahun 2014, fokus Pengadilan Tinggi Agama Semarang memastikan semua sistem tersebut berjalan dengan efektif. Agenda lanjutan Pengadilan Tinggi Agama Semarang selama tahun 2014, meliputi : 1. Menjaga kesinambungan program pengikisan tunggakan perkara, meliputi:  Monitoring jangka waktu penanganan perkara ;  Redistribusi perkara yang berkategori perkara tunggakan; 2. Menjaga kesinambungan target penyelesaian perkara (clearance rate) di atas 100%, melalui:  Membuat laporan kinerja minutasi perkara, yang bisa menggambarkan posisi penyelesaian perkara diantara operator, panitera pengganti dan hakim tinggi;  Memberdayakan operator untuk pengikisan perkara bagi perkara yang sudah putus tetapi belum minutasi;  Komitmen pelaksanaan penyertaan dokumen elektronik sebagai


41

kelengkapan berkas perkara banding. 3. Meningkatkan kualitas akses publik terhadap informasi pengadilan (Direktori putusan Mahkamah Agung, informasi lembaga kepaniteraan, informasi status perkara)  Kontinutas upload putusan ke direktori putusan Mahkamah Agung RI.  Kontinutas penyempurnaan SIADPTA (akurasi data, kelengkapan data).  Mengoptimalkan situs web PTA Semarang, Aplikasi SIADPTA, SIADPA se Jawa Tengah dan Aplikasi Komdanas. C.

Kinerja Prestasi Adapun indikator kinerja yang tercapai maupun tidak tercapai Ketidakberhasilan pencapaian sasaran, disebabkan seperti terurai pada analisis pencapaian kinerja dibawah ini : 1. Analisis keberhasilan a. Keberhasilan kinerja yang mencapai tingkat capaian baik adalah pada tugas pokok, wewenang dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Semarang, yaitu mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan dalam tingkat banding. Disamping itu juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya. Sebagai gambaran dari pelaksanaan tugas pokok tersebut adalah bahwa perkara yang belum diputus Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tahun 2014 sebanyak 28 perkara atau 8,2 % dari 343 perkara yang ada, sementara yang diputus mencapai 315 sehingga tingkat capaian kerjanya adalah 91,8 %. Hal

ini

tidak

melaksanakan

dapat tugas

dijadikan

pokoknya,

ukuran karena

kegagalan

masih

dalam

dalam batas

kewajaran mencapai target sisa perkara tahun 2014 dibawah 10 %. b. Sedangkan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Semarang adalah :


42

1). Memberikan pelayanan teknis yustisial perkara tingkat banding 2).

Memberikan

pelayanan di bidang administrasi perkara

banding dan administrasi lainnya. 3).

Memberi keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta pada tahun 2014 Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada Instansi pemerintah karena tidak ada permintaan;

4).

Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita se wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang baik yang dilakukan secara terus menerus dan dilakukan secara berkala maupun yang sifatnya mendadak;

5).

Mengadakan pengawasan

terhadap jalannya peradilan di

tingkat Pengadilan Agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya. Pembinaan kepada Ketua dan Panitera Pengadilan Agama se- Jawa Tengah telah dilaksanakan baik secara berkala maupun secara langsung, pembinaan secara langsung kepada semua pejabat dan karyawan telah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan dan pengawasan maupun pembinaan oleh unsur pimpinan ke Pengadilan Agama se Jawa Tengah, sementara disamping itu juga telah dilakukan pelatihan dalam bentuk pembinaan SDM secara berkala. 6).

Memberikan pelayanan adminisrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama (kepegawaian, umum dan keuangan kecuali keuangan perkara); Melaksanakan tugas-tugas pelayanan seperti isbat rukyatul

hilal

dan

sebagainya.

Pemberian

pelayanan


43

administrasi umum juga telah dilaksanakan yang meliputi pengadaan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai, pengelolaan

kesejahteraan

pegawai,

pengelolaan

data

pegawai dan laporan pegawai, Pengelolaan administrasi keuangan dan urusan umum. 2. Analisis Kegagalan Beberapa

kegiatan belum dapat dilaksanakan dengan baik atau

mencapai persentase yang rendah, yaitu Kegiatan peningkatan akseptabilitas para pencari keadilan atas putusan dari Pengadilan Tinggi

Agama

Semarang

dirasa

belum

mencapai

hasil

yang

memuaskan. D.

Hambatan, Permasalahan Dan Langkah Pemecahan Masalah 1. Hambatan a. Terbatasnya kuantitas sumber daya manusia yang ada sehingga menyulitkan penempatan pegawai yang proporsional. b. Sulitnya minta tambahan formasi pegawai, dimana jumlah pegawai yang pensiun tidak sebanding dengan formasi penambahan pegawai, sehingga jumlah pegawai menurun. Hal ini sangat menggangu kinerja aparatur Pengadilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang semakin lama semakin banyak dikritisi oleh masyarakat. c. Masih adanya sarana dan prasarana kerja Pengadilan yang belum ideal, masih terdapat 2 gedung Pengadilan yaitu Pengadilan Agama Semarang dan PTA Semarang yang belum prototipe dan masih menempati bangunan sempit yang terletak digang yang berliku. Disamping berpengaruh terhadap citra lembaga Peradilan juga berpengaruh terhadap pelaksanaan kinerja. 2. Permasalahan


44

a. Penempatan formasi pegawai baru ditetapkan oleh pusat dan tidak memenuhi aspirasi akan permohonan penambahan formasi pegawai dari Daerah. b. Kurangnya kualitas sumber daya manusia. c. Penerimaan formasi pegawai tidak seimbang dengan pegawai yang pensiun; 3. Langkah Pemecahan Masalah a. Penempatan formasi pegawai baru harus memperhatikan peta kekuatan pegawai pada masing masing satuan kerja. b. Dalam

menempatkan

pegawai

sedapat

mungkin

mempertimbangkan aspirasi satuan kerja di daerah. c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara berkala dengan memperbanyak kegiatan bimbingan teknis dan workshop dengan sistem memperbanyak simulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. d. Mengusulkan penambahan pegawai dan menerima pegawai melalui jalur mutasi; e. Mengusulkan peningkatan anggaran Belanja pada DIPA pada tahun anggaran 2015 khususnya yang berkenaan dengan pemenuhan sarana dan prasarana kerja Peradilan Agama.


45

BAB IV Penutup

A. Kesimpulan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 ini merupakan upaya untuk melaporkan suatu capaian kinerja

(Performance Result) Pengadilan Tinggi Agama Semarang selama tahun 2014 sebagai tahun kelima Rencana Strategis (Strategic Plan) tahun 2010-2014 yang dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2014 serta dibandingkan dengan rencana kinerja (Performance Plan) beberapa tahun sebelumnya dari core bussines (ciri khas) badan perdilan dalam bidang teknis yudisial seluruh kegiatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang meliputi bentuk administrasi perkara yang diproses di Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Adapun unsur kemandirian maupun kinerja disadari dengan peningkatan kinerja yang akan berpengaruh pada kecepatan dan kualitas pelayanan peradilan khususnya di Pengadilan Tinggi Agama Semarang oleh karenanya masalah sarana dan prasarana beserta sumber daya manusia (sebagai user) adalah sangat tidak bisa dipisahkan maupun diabaikan sehingga adanya kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap pelayanan dibidang hukum dan peradilan yang profesional, efektif, murah dan mandiri serta tidak adanya intervensi atau pengaruh dari lembaga lain sehingga akan terwujud good governance. Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(LAKIP)

Pengadilan Tinggi Agama Semarang merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabelnya dari lembaga peradilan, karena Rencana Kinerja Tahun 2014 yang ditetapkan dengan Penetapan Kinerja Tahun 2014 sebagai pedoman yang digunakan dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014. Pengadilan Tinggi Agama Semarang bertekad secara bertahap selalu berusaha adanya perbaikan dan peningkatan kinerja

serta

kualitas pelayanan peradilan. Sangat disadari bahwa peningkatan


48

kinerja

serta

mampu

memenuhi tuntutan

masyarakat

kualitas

pelayanan

pencari keadilan

dari

peradilan berbagai

tersebut

pihak,

belum

antara

lain :

yang mengharapkan adanya pelayanan

dibidang peradilan yang profesional, efektif, efisien dan bersih. Peningkatan kinerja ini merupakan wujud nyata tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh seluruh jajaran Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Tinggi Agama Semarang tahun 2014 maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja lembaga sebagai Institusi Pengadilan Tingkat banding yang berwibawa, mandiri dan hasil putusannya lebih mencerminkan rasa keadilan. Meningkatnya

kualitas

kinerja

Pengadilan

Tinggi

Agama

Semarang akan terlaksana dengan baik apabila unit-unit dan komponen pendukungnya saling mengisi, terencana, tersistimatis dan terprogram secara komprehensif. Kiranya

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(LAKIP) tahun 2014 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus

menjadi

sumber informasi dalam pengambilan keputusan

guna peningkatan kinerja. Bagi Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2014 ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi : Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan),

Rencana

Anggaran

(Financial

Plan), dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa yang akan datang.

B. Saran 1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrument control

yang

objektif

dan

transparan

dalam

merencanakan,


49

menetapkan dan mengukur kinerja Pengadilan Tinggi Agama Semarang sesuai dengan core bussines (ciri khas) dari tugas fungsinya dan keterampilan Sumber Daya Manusianya untuk peningkatan penyelesaian perkara. 2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai akhir

dari SAKIP dapat dioptimalisasi pemanfaatan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai alat evaluasi kinerja. 3. Dalam menetapkan target pada rencana kinerja tahunan harus membandingkan dari data dua tahun sebelumnya sehingga target yang ditetapkan tidak terlalu rendah karena berdasarkan analisis pengukuran

kinerja

masih

ada

capaian kinerja yang melebihi

100 %. 4. Adanya

penghargaan

dan

sanksi

pemanfaatan Laporan Akuntabilitas

dalam Kinerja

melakukan Instansi

proses

Pemerintah

(LAKIP), merupakan instrumen objektif yang tidak berpihak. 5. Kelayakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai instrument punish and reward merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan instrumen lainnya (renstra, indikator kinerja utama, penetapan kinerja dan evaluasi LAKIP) yang harus optimal. 6. Keterbukaan di dalam memberikan data untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Agama Semarang Tahun 2014. Realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang diuraikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah merupakan kerja keras dari semua unsur yang terkait, mulai dari pimpinan, para hakim, pejabat struktural dan fungsional serta


50

seluruh staf, yang telah berupaya seoptimal mungkin untuk mencapai target sesuai rencana kinerja yang telah tersusun. Namun demikian kami menyadari masih ada beberapa rencana kinerja yang belum dapat diselesaikan sesuai yang ditargetkan. Akan tetapi secara umum pelaksanaan tugas pokok dalam menyelesaikan perkara menunjukkan angka yang cukup menggembirakan, sebagaimana diuraiakan di atas. Meski secara kumulatif nilai capaian akhir tahun 2014 belum berhasil dengan baik sesuai dengan harapan. Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini. Mudah-mudahan kita semua memperoleh Rahmat, Taufiq dan HidayahNya. Amin. Semarang, 30 Januari 2015 KETUA

Drs. H. Mansur Nasir,S.H., M.H. NIP. 19501018 197903 1 003


51

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN

Recommend Documents