LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 PUSAT KAJIAN KEBIJAKAN PENERBANGAN DAN ANTARIKSA

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 PUSAT KAJIAN KEBIJAKAN PENERBANGAN DAN ANTARIKSA

www.puskkpa.lapan.go.id

KATA PENGANTAR Laporan

Kinerja Pusat Kajian

Kebijakan

Penerbangan

dan Antariksa

(PusKKPA) merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap pencapaian visi dan misi PusKKPA tahun 2016 sebagaimana dicantumkan dalam Rencana Strategis (Renstra) PusKKPA tahun 2015-2016. Laporan Kinerja PusKKPA disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Renstra PusKKPA tahun 2015-2019. Selama tahun anggaran 2016 PusKKPA telah melaksanakan berbagai kegiatan sebagaimana tertuang dalam peta strategis PusKKPA tahun 2016 yang dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja PusKKPA tahun 2016 yang terdiri dari 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai penjabaran dari dua sasaran strategis. Dalam Laporan Kinerja PusKKPA tahun 2016 akan dijelaskan sejauh mana capaian target-target IKU yang telah ditetapkan dan berbagai upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian IKU tersebut, serta capaian kinerja lainnya pada tahun anggaran 2016. Dengan memanfaatkan segala sumberdaya strategis yang dimiliki oleh PusKKPA, telah diupayakan agar target-target IKU yang telah ditetapkan pada tahun 2016 dapat dicapai yang dicerminkan dengan daya serap anggaran yang cukup tinggi sebesar 97,42%, tingkat kepuasan masyarakat yang melampaui target yang ditetapkan sebesar 108,04% dan capaian terkait dengan rumusan kebijakan yang implementatif sebesar 100%. Namun demikian terdapat target kinerja dengan capaian lebih rendah dari target yang telah ditetapkan yaitu terkait dengan publikasi ilmiah pada jurnal nasional dan internasional terakreditasi. Guna mengatasi hal ini telah dilakukan berbagai langkah strategis agar ditahun yang akan datang seluruh target IKU dapat dicapai sesuai dengan yang telah direncanakan. Semoga laporan kinerja ini dapat memberikan gambaran pertanggungjawaban kami kepada para pemangku kepentingan PusKKPA terhadap mandat yang telah diberikan, sekaligus sebagai bahan pembelajaran bagi seluruh komponen PusKKPA bagi upaya peningkatan kinerja di tahun-tahun mendatang. Kepala Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa

AGUS HIDAYAT i

RINGKASAN EKSEKUTIF Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa (Pusat KKPA) menyajikan informasi tentang tugas pokok dan fungsi serta hasil capaian kinerja tahun 2016 Pusat KKPA yang merujuk pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015‐2019 Pusat KKPA, Rencana Kinerja Tahun (RKT) tahun 2016, dan wujud pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja (PK) yang telah dijanjikan oleh Pusat KKPA. Pusat KKPA telah menetapkan visi dan misi dalam Renstra Tahun 2015‐2019, yaitu dengan visi sebagai ” MENJADI PUSAT UNGGULAN KAJIAN DAN KEBIJAKAN PENERBANGAN DAN ANTARIKSA” yang didukung dengan misi sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas kajian kebijakan penerbangan dan antariksa. 2. Meningkatkan kualitas produk kebijakan di bidang penerbangan dan antariksa. Dalam rangka mencapai visi dan misi tersebut Pusat KKPA telah menetapkan dan merealisasikan tujuan dan sasaran strategis, dengan capaian kinerja pada tahun 2016 terlihat pada Tabel berikut: Sasaran Strategis Utama

Indikator Kinerja

Capaian

(1)

(2)

(3)

1. Meningkatnya layanan publik di bidang kebijakan penerbangan dan antariksa

1. IKU 1 : indek kepuasan masyarakat atas layanan informasi kajian kebijakan .

2. Tersedianya rumusan kebijakan yang implementatif.

2. IKU 2: rasio kebijakan yang tersedia dibandingkan dengan total kebijakan yang dibutuhkan.

100%

3. IKU 3 : jumlah publikasi nasional terakreditasi di bidang kebijakan penerbangan dan antariksa.

20%

4. IKU 4 : jumlah publikasi internasional di bidang kebijakan penerbangan dan antariksa.

0%

108,04%

ii

Capaian sasaran strategis Pusat KKPA melalui 4 (empat) indikator kinerja utama (IKU), yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016 sebagaimana dijelaskan di atas, dimana untuk IKU-1, melebihi target yang telah ditetapkan dan IKU-2 sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sementara untuk IKU-3 dan 4 belum mencapai seperti yang ditargetkan dalam perjanjian kinerja. Terdapat beberapa kendala mendasar yang menyebabkan tidak tercapainya IKU-3 dan IKU4, dan sudah dilakukan berbagai upaya guna menghindari hal serupa di masa yang akan datang. Capaian di luar IKU seluruhnya melebihi target yang ditetapkan, dimana capaian tersebut merupakan modal penting bagi pencapaian sasaran strategis Pusat KKPA untuk tahun-tahun berikutnya. Dalam mencapai kinerja tersebut Pusat KKPA pada tahun 2016 didukung dengan dana APBN sebesar Rp 10.018.000.000,‐ dengan realisasi penggunaannya sebesar 97,42% (atau sebesar Rp. 9.759.217.038,‐).

iii

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ....................................................................................... i RINGKASAN EKSEKUTIF .............................................................................. ii DAFTAR ISI ..................................................................................................iv DAFTAR TABEL ............................................................................................ vi DAFTAR GAMBAR ........................................................................................ vii DAFTAR GRAFIK .......................................................................................... viii DAFTAR BAGAN ........................................................................................... ix DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................... x BAB I PENDAHULUAN ................................................................................... 1 1.1 Latar Belakang ....................................................................................1 1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ...............................................2 1.3 Mandat dan Peran Strategis .................................................................4 1.4 SDM Dan Fasilitas ...............................................................................5 1.5 Sistematika laporan .............................................................................8 BAB II PERENCANAAN KINERJA ..................................................................9 2.1 Rencana Strategis Pusat KKPA 2015 – 2019 ........................................9 2.2 Penetapan Kinerja Tahun 2016 ...........................................................11 2.3 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2016 .....................................................13 2.4 Pengukuran Kinerja .............................................................................15 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016 .......................................... 17 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2016 ...............................................................17 3.1.1. Capaian Sasaran Strategis 1 Melalui Pencapaian Target IKU-117 ..........................................................................17 3.1.2. Capaian Sasaran Strategis 2 Melelui Pencapaian Target IKU-2 ..............................................................................19 3.2 Perbandingan Realisasi IKU Terhadap Tahun Sebelumnya .................24 3.3 Capaian Lain di Luar IKU ....................................................................25 3.4 Akuntabilitas Keuangan ......................................................................49 3.4.1. Realisasi Anggaran Tahun 2016 ................................................50 3.4.2. Pagu dan Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis

iv

Tahun 2016 ..............................................................................52 3.4.3. Capaian IKU dan Realisasi Anggaran per Sasaran Tahun 2016 ..............................................................................52 3.4.4. Perbandingan Pagu Anggaran dan Realisasi Tahun 2015 dan 2016 ...............................................................53 BAB IV PENUTUP .......................................................................................... 54

v

DAFTAR TABEL Halaman Tabel 2-1

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Pusat KKPA ........10

Tabel 2-2

Rencana Kinerja Tahun 2016 ...................................................... 12

Tabel 2-3

Perjanjian Kinerja Pusat KKPA Tahun 2016 ................................ 14

Tabel 3-1

Capaian Sasaran Strategis 1 Melalui Pencapaian Target IKU-1 Pusat KKPA ............................................................. 17

Tabel 3-2


Tabel 3-3


Tabel 3-4

Data Status Pengajuan Publikasi Ilmiah pada Jurnal Nasional Terakreditasi Tahun 2016 .............................................. 21

Tabel 3-5


Tabel 3-6

Realisasi IKU Tahun 2015 dan Tahun 2016 ................................. 25

Tabel 3-7

Target Kinerja SS-3 dan SS-4 Tahun 2016 ................................... 26

Tabel 3-8

Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa Pusat KKPA Tahun 2016 .............................................................. 26

Tabel 3-9

Karya Tulis Ilmiah di Bidang Kebijakan Penerbangan dan Antariksa Pusat KKPA Tahun 2016 ....................................... 28

Tabel 3-10

Status Kerjasama Pusat KKPA dengan Perguruan Tinggi Tahun 2016 ....................................................................... 31

Tabel 3-11

Perubahan Pagu dan Realisasi Tahun Anggaran 2016 ................. 50

Tabel 3-12

Perubahan DIPA (kekurangan Belanja Pegawai) ........................... 50

Tabel 3-13

Realisasi Anggaran tahun 2016.................................................... 51

Tabel 3-14

Rincian Pagu anggaran Tidak Terserap ........................................ 51

Tabel 3-15

Perbandingan Pagu Anggaran dan Realisasi Tahun 2015 dan 2016 .................................................................. 53

vi

DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 1-1

Kedudukan Pusat KKPA dalam Struktur Organisasi LAPAN ... 3

Gambar 1-2

Struktur Organisasi Pusat KKPA ............................................ 3

Gambar 2-1

Peta Strategis BSC Pusat KKPA .............................................. 11

Gambar 3-1

Pembekalan Ilmiah tentang Metode Penelitian Kebijakan ........ 23

Gambar 3-2

Pembekalan Penulisan Publiaski Ilmiah pada Jurnal Nasional dan Internasional .................................. 24

Gambar 3-3

Sidang ke 55 Sub Komite Hukum UNCOPUOS – Wina ............ 33

Gambar 3-4

Seminar Nasional di UAJY- Yogyakarta ................................... 36

Gambar 3-5

Evaluasi dan Persiapan Pedoman Delegasi RI ke Sidang UNCOPUOS ............................................................ 37

Gambar 3-6

The 3rd Intersessional Meeting Of The Working Group on the Long-Term Sustainability of Outer Space Activities, Wina, Austria, 19-23 September 2016 ..................................... 39

Gambar 3-7

Acara ”NGOPI” di UNPAS- Bandung ........................................ 41

Gambar 3-8

Sosialisasi dan Insiasi PKS dengan FISIP dan FEB UNDIP ...... 42

Gambar 3-9

Diskusi di FISIP UNAIR ........................................................... 43

Gambar 3-10

Sosialisasi dan FGD di UNES .................................................. 44

Gambar 3-11

Padjadjaran Model United Nations (MUN) – UNPAD ................ 46

Gambar 3-12

Kunjungan ke European Space Policy Institute (ESPI) ............ 47

Gambar 3-13

Buku Ilmiah, Buletin dan Brosur Pusat KKPA ........................ 48

vii

DAFTAR GRAFIK Halaman Grafik 1-1

Komposisi SDM berdasarkan Jenjang Pendidikan .................... 5

Grafik 1-2

Komposisi SDM berdasarkan Jabatan ...................................... 6

viii

DAFTAR BAGAN Halaman Bagan 2-1

SOP Pengumpulan Data Kinerja Pusat KKPA ............................ 16

Bagan 2-2

SOP Monitoring Kinerja Pusat KKPA ......................................... 16

ix

DAFTAR LAMPIRAN Halaman Lampiran 1 Rencana Kerja Tahunan (RKT) Pusat KKPATahun 2016 ............... 56 Lampiran 2 Penetapan Kinerja (PK) Pusat KKPA Tahun 2016 .......................... 58 Lampiran 3 Pengukuran Kinerja Pusat KKPA Tahun 2016 .............................. 61

x

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

LATAR BELAKANG Empat kompetensi utama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

(LAPAN) terdiri dari Sains Antariksa dan Atmosfer, Teknologi Penerbangan dan Antariksa, Penginderaan Jauh, dan Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa. Kompetensi yang keempat tersebut selanjutnya ditugaskan kepada Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa (Pusat KKPA). Dengan demikian Pusat KKPA merupakan salah satu satuan kerja teknis yang sangat strategis dalam mendukung keberhasilan pelaksanan visi dan misi LAPAN. Dalam menjalankan tugasnya melakukan kajian kebijakan strategis dibidang penerbangan dan antariksa, Pusat KKPA dituntut untuk transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) yang diamanatkan oleh berbagai peraturan diantaranya yaitu Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan

Pelaporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah.Peraturan-

peraturan tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Azas akuntabilitas dimaksudkan untuk menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk konkrit atas akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja. Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat KKPA selama Tahun 2016 dalam rangka pencapaian visi dan misi yang ditetapkan Pusat KKPA dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit/satuan kerja di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa (LAPAN), serta menjadi alat perolehan masukan dari para pihak (stakeholder) demi perbaikan kinerja Pusat KKPA. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan 1

amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 1.2.

TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI Dalam melaksanakan peran strategisnya sebagaimana dijelaskan di atas,

berdasarkan Peraturan Kepala LAPAN No. 08 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja LAPAN maka secara spesifik dipertegas bahwa Pusat KKPA memiliki tugas untuk melaksanakan pengkajian kebijakan strategis di bidang penerbangan dan antariksa. Tugas tersebut kemudian dijabarkan kedalam fungsi sebagai berikut: a. Penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran dibidang kajian kebijakan penerbangan dan antariksa; b. Pengkajian aspek hukum, politik, sosio-ekonomi, budaya dan pertahanan keamanan dibidang penerbangan dan antariksa; c. Pengkajian, perumusan dan penyusunan bahan peraturan perundangundangan di bidang penerbangan dan antariksa; d. Pengkajian kebijakan nasional di bidang penerbangan dan antariksa; e. Pelaksanaan kerjasama teknis dibidang kajian kebijakan; f. Pelaksaanaan administrasi keuangan, penatausahaan barang milik negara, pengelolaan rumah tangga, sumberdaya aparatur dan tata usaha pusat; dan g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala. Selanjutnya sebagaimana dijelaskan dalam pasal 140, Peraturan Kepala LAPAN No. 08 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja LAPAN, Pusat KKPA adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi LAPAN di bidang Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa yang secara fungsional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala LAPAN, dan secara administratif berada di bawah dan

bertanggungjawab

kepada

Sekretaris

Utama.

Guna

menggambarkan

kedudukan Pusat KKPA dalam struktur organisasi LAPAN, dapat digambarkan sebagai berikut:

2

KEPALA

SEKRETARIAT UTAMA

INSPEKTORAT

PUSAT KAJIAN KEBIJAKAN PENERBANGAN DAN ANTARIKSA

DEPUTI BIDANG SAINS ANTARIKSA DAN ATMOSFER

PUSAT PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIRGANTARA

PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN STANDAR PENERBANGAN DAN ANTARIKSA

DEPUTI BIDANG PENGINDERAAN JAUH

DEPUTI BIDANG TEKNOLOGI PENERBANGAN DAN ANTARIKSA

Gambar 1-1. Kedudukan Pusat KKPA dalam Struktur Organisasi LAPAN Adapun struktur organisasi Pusat KKPA sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Kepala LAPAN Nomor 08 Tahun 2015, terdiri dari dua kelompok besar yaitu kelompok jabatan fungsional dan kelompok administrasi. Berikut ini adalah struktur organisasi Pusat KKPA sebagaimana dimaksud:

PUSAT KAJIAN KEBIJAKAN PENERBANGAN DAN ANTARIKSA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

BAGIAN ADMINISTRASI

SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

SUB BAGIAN SDM DAN UMUM

Gambar 1-2. Struktur Organisasi Pusat KKPA

3

1.3.

MANDAT DAN PERAN STRATEGIS Mandat yang diberikan kepada Pusat KKPA sesuai dengan Peraturan Kepala

LAPAN Nomor 08 Tahun 2015, sebagaimana dijelaskan pada bagian terdahulu adalah melaksanakan kajian kebijakan strategis di bidang penerbangan dan antariksa. Mandat tersebut pada dasarnya merupakan penjabaran dari mandat yang tercantum dalam Pasal 9 UU No. 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaaan, maka Pusat KKPA bertanggung jawab untuk melakukan pengkajian kebijakan keantariksaaan dalam rangka pemutakhiran status kegiatan keantariksaan dan pemberian

rekomendasi

bagi

kebijakan

pengembangannya.

Dalam

rangka

melaksanakan mandat tersebut tersebut, Pusat KKPA melakukan tiga fungsi utama: a. Pengkajian aspek hukum, politik, sosio-ekonomi, budaya, dan pertahanan keamanan di bidang penerbangan dan antariksa; b. Pengkajian, perumusan, dan penyusunan bahan peraturan perundangundangan di bidang penerbangan dan antariksa; c. Pengkajian kebijakan nasional di bidang penerbangan dan antariksa terkait forum internasional. Adapun peran strategis Pusat KKPA adalah memastikan bahwa setiap penyelenggaraan keantariksaan di Indonesia dilandasi dengan kebijakan yang baik dan memastikan bahwa kegiatan keantariksaan di Indonesia khususnya di LAPAN tidak bertentangan dengan UU No.21 tahun 2013 tentang Keantariksaan dan UU terkait lainnya, serta tidak bertentangan dengan penjanjian internasional di bidang Keantariksaan. Implementasi dari peran startegis tersebut diwujudkan dalam sasaran strategis utama Pusat KKPA berupa kebijakan yang implementatif yang merupakan salah satu sasaran strategis LAPAN. Dalam rangka melaksanakan peran strategis tersebut, maka Pusat KKPA melakukan strategi dan langkah operasional sebagai berikut: a. Menyediakan berbagai dokumen kebijakan yang impelementatif yang dibutuhkan oleh LAPAN maupun pemangku kepentingan lainnya secara tepat waktu; b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas publikasi ilmiah dengan sasaran utama jurnal nasional terakreditasi dan jurnal interansional terindeks; c. Mengelompokkan kegiatan kajian/penelitian di Pusat KKPA menjadi tiga kelompok besar, yaitu:

4

1) Kelompok kajian/penelitian aspek hukum, politik, sosio-ekonomi, budaya, dan pertahanan keamanan di bidang penerbangan dan antariksa (Poklit 1); 2) Kelompok kajian/penelitian tentang perumusan, dan penyusunan bahan peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan dan antariksa (Poklit 2); 3) Kelompok kajian/penelitian kebijakan nasional di bidang penerbangan dan antariksa terkait forum internasional(Poklit 3). d. Mengupayakan

peningkatan

kapasitas

SDM

Pusat

KKPA

melalui

pendidikan bergelar maupun tidak bergelar. e. Melibatkan SDM Pusat KKPA, utamanya para pejabat fungsional khusus dalam berbagai pertemuan ilmiah seperti seminar, lokakarya, symposium, dan lain lain. f. Melakukan kerjasama dengan berbagai mitra strategis termasuk berbagai perguruan tinggi 1.4.

SDM DAN FASILITAS a. SDM, Pusat KKPA per 31 Desember 2016 berjumlah 41 orang dengan rincian sebagai berikut : 1) SDM berdasar jenjang pendidikan

SDM Berdasarkan Jenjang Pendidikan s3 SD

s2

s1

d3

SLTA

SD

2

SLTA

11

d3

2

s1

14

s2

s3

11

1

Grafik 1-1. Komposisi SDM berdasarkan Jenjang Pendidikan

5

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya maka sampai dengan 31 Desember 2016, sebagaimana digambarkan pada Grafik 1-1 komposisi SDM pendukung kegiatan Pusat KKPA adalah sebagai berikut : 1) SDM dengan jenjang pendidikan dasar sebanyak 2 personil; 2) SDM dengan jenjang pendidikan menengah sebanyak 11 personil; 3) SDM dengan jenjang pendidikan diploma sebanyak 2 personil; 4) SDM dengan jenjang pendidikan S-1 sebanyak 14 personil; 5) SDM dengan jenjang pendidikan S-2 sebanyak 11 personil; dan 5) SDM dengan jenjang pendidikan S-3 sebanyak 1 personil. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa 41% dari SDM tersebut merupakan para peneliti yang terkait langsung dengan upaya pencapaian target yang dinyatakan pada sasaran strategis dan indikator kinerja utama Pusat KKPA. Sedangkan sisanya, sebanyak 59% merupakan staf bagian administrasi yang berperan dalam mendukung pencapaian target – target tersebut. 2) SDM berdasarkan jabatan (Struktural, Fungsional Khusus, Fungsional Umum)

SDM Berdasarkan Jabatan Fungsional Umum Teknisi Litkayasa Pranata Komputer Pertama Pustakwan Petama Pustakwan Madya Peneliti Pertama Peneliti Muda Peneliti Madya Eselon 4 Eselon 3 Eselon 2

19 1 1 1 1 3 3 9 2 1 1

Grafik 1-2. Komposisi SDM berdasarkan Jabatan Selanjutnya, secara detil peran para personil Pusat KKPA dalam mendukung tugas dan fungsi Pusat KKPA dapat diamati pada Grafik 1-2. sebagai berikut: 1) Eselon 2 : 1 Orang 2) Eselon 3 : 1 Orang 3) Eselon 4 : 2 Orang 4) Peneliti Madya : 9 Orang 6

5) Peneliti Muda : 3 Orang 6) Peneliti Pertama : 3 Orang 7) Pustakawan Madya : 1 Orang 8) Pustakawan Pertama : 1 Orang 9) Pranata Komputer Pertama : 1 Orang 10) Teknisi Litkayasa : 1 Orang 11) Fungsional Umum : 19 Orang Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa pada tahun 2016 sebaran pegawai dengan posisi jabatan fungsional umum masih cukup besar yakni 46%. Prosentase tersebut masih lebih tinggi dibandingkan jumlah peneliti pusat KKPA sebesar 41%. Berdasarkan posisi tersebut maka penataan SDM pusat KKPA ke depan disamping meningkatkan kapasitas para peneliti melalui jalur pendidikan bergelar dan non gelar, juga akan memberi prioritas untuk meningkatkan kualitas staf bagian administrasi untuk dapat menduduki jabatan fungsional tertentu sehingga dapat memberi kontribusi yang lebih optimal dalam mendukung tugas dan fungsi pusat KKPA. b. Sumber daya keuangan yang dipergunakan untuk mendukung aktivitas Pusat KKPA pada TA 2016 hanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA 2016 sebesar Rp. 10.018.000.000,- (Sepuluh Milyar Delapan Belas Juta Rupiah). c. Sarana penunjang yang dimilki oleh Pusat KKPA per 31 Desember 2016 berdasarkan Laporan Barang Milik Negara (BMN), terdiri atas : 1) Tanah, Rp. 16.854.887.920 2) Peralatan dan Mesin, Rp. 4.367.915.787 3) Gedung dan Bangunan, Rp. 3.904.150.287 4) Jaringan Listrik, Rp. 61.588.500 5) Aset Tetap Lainnya, Rp. 659.534.300

7

1.5. SISTEMATIKA LAPORAN Sistematika penyajian laporan kinerja Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa tahun 2016 adalah sebagai berikut: 1. BAB I Pendahuluan. Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi. 2. Bab II Perencanaan Kinerja. Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. 3. Bab III Akuntabilitas Kinerja A. Capaian Kinerja Organisasi B. Realisasi Anggaran 4. Bab IV Penutup Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

8

BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1.

RENCANA STRATEGIS PUSAT KKPA 2015 – 2019 Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Pusat KKPA Tahun 2015 – 2019,

Pusat KKPA telah menetapkan visi-nya untuk “MENJADI PUSAT UNGGULAN KAJIAN DAN KEBIJAKAN PENERBANGAN DAN ANTARIKSA”. Pusat unggulan yang dimaksud adalah pusat unggulan iptek yang mengacu pada kriteria yang ditetapkan dalam Buku Pedoman Pengembangan Pusat Iptek, yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset dan Teknologi tahun 2011. Sedangkan kajian dan kebijakan penerbangan dan antariksa dimaksudkan bahwa Pusat KKPA melakukan kajian kebijakan dengan menggunakan metode ilmiah yang baku, dan menghasilkan kebijakan penerbangan dan antariksa yang implementatif sesuai yang dibutuhkan. Kemudian untuk mewujudkan pencapaian visi Pusat KKPA maka ditetapkan misi sebagai berikut: a. Meningkatkan kualitas kajian kebijakan penerbangan dan antariksa; dan b. Meningkatkan kualitas produk kebijakan dibidang penerbangan dan antariksa. Sesuai dengan Renstra Pusat KKPA Tahun 2015 – 2019, juga telah ditetapkan tujuan Pusat KKPA untuk periode 2015-2019 yang terdiri dari: a. Terwujudnya layanan prima dibidang kebijakan penerbangan dan antariksa bagi pemangku kepentingan; dan b. Tersedianya kebijakan penerbangan dan antariksa bagi para pemangku kepentingan, khususnya bagi pimpinan LAPAN. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut Pusat KKPA menetapkan 6 sasaran strategis (SS) yang terdiri dari: 1. Meningkatnya layanan publik di bidang kebijakan penerbangan dan antariksa; 2. Tersedianya rumusan kebijakan penerbangan dan antariksa yang implementatif; 3. Terselenggaranya kajian kebijakan penerbangan dan antariksa; 4. Meningkatnya kapasitas iptek penerbangan dan antariksa di bidang kajian kebijakan strategis; 5. Meningkatnya kapasitas SDM aparatur lingkup Pusat KKPA; dan 9

6. Terkelolanya anggaran Pusat KKPA secara optimal. Dari keenam sasaran strategis tersebut, hanya sasaran strategis 1 dan 2 yang yang dinyatakan sebagai indikator kinerja utama (IKU) dan selanjutnya akan diuraikan dalam penjanjian kinerja Pusat KKPA. Hal ini sesuai dengan Keputusan Kepala LAPAN nomor 13 A Tahun 2016, tentang perubahan atas keputusan Kepala LAPAN nomor 252 tahun 2015, tentang indikator kinerja utama Satuan Kerja yang secara fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. Adapun Strategis Pusat KKPA sebagaimana dijelaskan dalam Keputusan Kepala LAPAN nomor 13 A Tahun 2016, adalah sebagai berikut: Tabel 2-1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Pusat KKPA

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Penjelasan

1. Meningkatnya layanan publik di bidang kebijakan penerbangan dan antariksa.

1. Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan informasi kajian kebijakan penerbangan dan antariksa

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah nilai hasil survey kepuasan masyarakat atas layanan kajian kebijakan.

2. Tersedianya rumusan kebijakan yang implementatif.

2. Rasio kebijakan yang tersedia dibandingkan dengan total kebijakan yang dibutuhkan.

Kebijakan yang dihasilkan dapat berupa dokumen Delegasi RI maupun Peraturan/Keputusan Kepala LAPAN sebagai tindak lanjut dari kajian kebijakan penerbangan dan antariksa yang dilakukan.

3. Jumlah publikasi nasional terakreditasi di bidang kebijakan penerbangan dan antariksa

Publikasi nasional terakreditasi adalah terbitan pada jurnal nasional yang terakreditasi berdasarkan kriteria LIPI dan/atau DIKTI

4. Jumlah publikasi internasional di bidang kebijakan penerbangan dan antariksa

Publikasi yang terindeks adalah publikasi yang terdaftar dalam database publikasi internasional.

10

2.2.

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016 Penetapan Kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dan Surat

Edaran Menteri Negara PAN Nomor: SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja. Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu Tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk: meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Penetapan kinerja Pusat KKPA tahun 2016 telah disesuaikan dengan sasaran strategis dan IKU, sebagaimana dinyatakan pada Tabel 2-1 dan mengacu pada Balance Scorecard yang telah disusun berdasarkan tugas dan fungsi Pusat KKPA (cascading process) dari level tertinggi sampai dengan level operasional. Berikut gambar 2-1 tentang Peta Strategi BSC Pusat KKPA level 1:

Gambar 2-1. Peta Strategis BSC Pusat KKPA 11

Peta strategis Pusat KKPA sebagaimana dijelaskan pada gambar 2-1 tersebut memuat tentang sasaran strategis yang dikelompokan menjadi empat prespektif, yakni: stakeholder perspective, costumer perspective, internal process perspective dan learn and growth perspective. Rencana

kinerja Pusat KKPA tahun 2016

(berdasarkan BSC Level 1) difokuskan pada stakeholder perspective dan costumer perspective, yang sesuai dengan dengan Keputusan Kepala LAPAN nomor 13A Tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut berikut : Tabel 2-2 Rencana Kinerja Tahun 2016

Sasaran Strategis


Target

Waktu Penyelesaian

1. Meningkatnya layanan publik di bidang kebijakan penerbangan dan antariksa. 2. Tersedianya rumusan kebijakan yang implementatif.

1. Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan informasi kajian kebijakan penerbangan dan antariksa

78.5

Desember

2. Rasio kebijakan yang tersedia dibandingkan dengan total kebijakan yang dibutuhkan. 3. Jumlah publikasi nasional terakreditasi di bidang kebijakan penerbangan dan antariksa 4. Jumlah publikasi internasional di bidang kebijakan penerbangan dan antariksa

100%

Desember

5 makalah

Desember

1 makalah

Desember

Sasaran stategis 1. Meningkatnya layanan publik di bidang kebijakan penerbangan dan antariksa. SS-1 dicapai melalui pencapaian IKU-1. Upaya pencapaian IKU-1 tentang Indek kepuasan masyarakat atas layanan informasi kajian kebijakan penerbangan dan antariksa didasarkan pada tugas dan fungsi Pusat KKPA. Jenis layanan tersebut antara lain: a. Pelayanan penyiapan bahan kebijakan dibidang penerbangan dan antariksa. b. Pelayanan penyiapan naskah akademik dan naskah urgensi peraturan perundang-undangan sebagai implementasi UU No.21 Tahun 2013.

12

c. Pelayanan di bidang penyiapan bahan pedoman Delegasi RI pada sidangsidang di forum Internasional. d. Pelayanan bimbingan riset dan praktek kerja lapangan. Metode yang dilakukan dalam pengambilan sampel yakni: purposive sampling dan dengan menggunakan skala likert: 5. Sasaran strategis 2: Tersedianya rumusan kebijakan penerbangan dan antariksa yang implementatif. SS-2 dicapai dengan pencapaian beberapa IKU, yakni: IKU-2, 3 dan 4. IKU-2 didefinisikan sebagai rasio kebijakan yang tersedia dibandingkan dengan total kebijakan yang dibutuhkan, yaitu berupa kebijakan yang dihasilkan dapat berupa dokumen Delegasi RI maupun Peraturan/Keputusan Kepala LAPAN sebagai tindak lanjut dari kajian kebijakan penerbangan dan antariksa yang dilakukan. Untuk 2016 target rasio kebijakan yang tersedia dibandingkan dengan total kebijakan yang dibutuhkan, berupa pedoman delegasi R.I. untuk sidang-sidang UNCOPUOS baik sidang-sidang Sub Komite maupun sidang Komite. Sedangkan IKU-3 didefinisikan sebagai jumlah publikasi nasional terakreditasi di bidang kebijakan penerbangan dan antariksa, dan IKU-4 adalah jumlah publikasi internasional terindeks di bidang kebijakan penerbangan dan antariksa. 2.3.

PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2016 Perjanjian Kinerja Pusat KKPA Tahun 2016 adalah dokumen yang berisi

pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara Kepala Pusat KKPA sebagai pihak yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan Kepala LAPAN sebagai pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan, dan didukung sumber daya yang ada. Jadi perjanjian kinerja Pusat KKPA Tahun 2016 ini merupakan suatu Perjanjian Kinerja (PK) yang harus diwujudkan oleh Kepala Pusat KKPA selaku pejabat penerima amanah kepada Kepala LAPAN selaku atasan langsung. Untuk dapat mengukur kinerja tersebut, Pusat KKPA telah menetapkan perjanjian kinerja sebagaimana terlihat pada Tabel 2‐3.

13

Tabel 2-3. Perjanjian Kinerja Pusat KKPA Tahun 2016

1.

2.

Sasaran Strategis Utama

Indikator Kinerja

Target

Waktu Penyelesaian

Anggaran (ribuan)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

78.5

12 bulan

Meningkat nya layanan publik di bidang kebijakan penerbang an dan antariksa

1.

Tersedian ya rumusan kebijakan yang implemen tatif.

2.

3.

IKU 1 : indek kepuasan masyarakat atas layanan informasi kajian kebijakan.

IKU 2: rasio kebijakan yang tersedia dibandingka n dengan total kebijakan yang dibutuhkan. IKU 3 : jumlah publikasi nasional terakreditasi di bidang

Rp. 100%

12 bulan

5 makalah

12 bulan

1 makalah

12 bulan

2.544.859,-

kebijakan penerbangan dan antariksa. 4.

IKU 4 : jumlah publikasi internasional di bidang kebijakan penerbangan dan antariksa.

14

2.4.

PENGUKURAN KINERJA Pengukuran capaian kinerja Pusat KKPA Tahun 2016 atas target yang telah

ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara rencana/target (perfomance plan) dengan realisasi (perfomance result) dari setiap indikator kinerja yang ditetapkan pada perjanjian kinerja Pusat KKPA. Indikator kinerja sasaran dan IKU telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pusat KKPA yang digunakan dalam pengukuran capaian kinerja sasaran berdasarkan Peraturan Kepala LAPAN No. 13 A Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala LAPAN No. 252 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja yang Secara Fungsional Berada di bawah dan Bertanggungjawab kepada Kepala adalah : a. Meningkatnya layanan publik di bidang kebijakan penerbangan dan antariksa. b. Tersedianya rumusan kebijakan yang implementatif 1) Rasio kebijakan yang tersedia dibandingkan dengan total kebijakan yang dibutuhkan. 2) Jumlah

publikasi

nasional

terakreditasi

di

bidang

kebijakan

penerbangan dan antariksa. 3) Jumlah publikasi internasional di bidang kebijakan penerbangan dan antariksa. Dalam rangka pemantauan kinerja untuk pencapaian sasaran strategi dan IKU tersebut maka dilakukan pengumpulan data kinerja dari individu (pemangku jabatan fungsional tertentu), kelompok penelitian sampai dengan level pusat sehingga terkumpul data capaian kinerja Pusat KKPA. Indikator kinerja kelompok penelitian dan masing-masing individu dituangkan dalam sasaran kerja pegawai (SKP) dan pentahapannya dituangkan dalam dokumen rencana aksi Tahun Anggaran 2016 sebagai penjabaran dari kontrak kinerja. Laporan kinerja individu yang dimaksud berupa logbook bagi para pejabat struktural dan fungsional umum, serta laporan teknis bagi para pejabat fungsional tertentu. Laporan kinerja individu tersebut sudah harus disampaikan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Agregasi dari kinerja individu tersebut merupakan kinerja dari masing-masing kelompok penelitian dan bagian administrasi sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan pemantauan kinerja dengan mereviu laporan kinerja individu melalui rapat-rapat poklit dan bagian adminstrasi. Pemantauan kinerja juga dilakukan secara berkala setiap bulan, triwulan, semester dan evaluasi akhir tahun. Bagan alir SOP perencanaan

15

dan pengumpulan data kinerja Pusat KKPA dapat diamati pada Bagan 2-1 dan Bagan 2-2

Bagan 2-1. SOP Pengumpulan Data Kinerja Pusat KKPA

Bagan 2-2. SOP Monitoring Kinerja Pusat KKPA

16

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016 3.1.

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 Kinerja Pusat KKPA tahun 2016 yang merupakan kinerja tahun pertama dari

Pusat KKPA setelah dilakukan reorganisasi, diupayakan dengan menggunakan sumberdaya yang ada baik SDM, fasilitas maupun anggaran. Dengan mengacu pada Renstra Pusat KKPA 2015-2019 yang kemudian dijabarkan pada penetapan kinerja Pusat KPA tahun 2016, maka capaian kinerja Pusat KKPA tahun 2016 dapat dijelaskan sebagai berikut: 3.1.1. Capaian Sasaran Strategis 1 Melalui Pencapaian Target IKU-1 Capaian sasaran strategis 1 yaitu meningkatnya layanan publik di bidang kebijakan penerbangan dan antariksa, melalui pencapaian target IKU-1 berupa pengukuran indeks kepuasan masyarakat atas layanan informasi kajian kebijakan sebagaimana disampaikan pada Tabel 3-1 berikut : TABEL 3-1. CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 1 MELALUI PENCAPAIAN TARGET IKU-1 PUSAT KKPA Sasaran Strategis 1 (1) Meningkatnya layanan publik di bidang kebijakan penerbangan dan antariksa.

Indikator Kinerja Utama (IKU-1) (2) Indeks kepuasan masyarakat atas layanan informasi kajian kebijakan.

Target

Realiasasi

Capaian

(3)

(4)

(5)

78.5

84,81

108,04%

Indeks kepuasan masyarakat dimaksudkan sebagai nilai hasil survei kepuasan masyarakat pengguna atas layanan informasi kajian kebijakan yang diberikan oleh Pusat KKPA. Jenis layanan yang diberikan oleh Pusat KKPA, sesuai dengan tugas dan fungsinya tediri dari: a. Pelayanan penyiapan bahan kebijakan dibidang penerbangan dan antariksa.

17

b. Pelayanan penyiapan naskah akademik dan naskah urgensi peraturan perundang-undangan sebagai impementasi UU No.21 Tahun 2013. c. Pelayanan di bidang penyiapan bahan pedoman Delegasi RI pada sidangsidang di forum Internasional. d. Pelayanan bimbingan riset dan praktek kerja lapangan. Tahapan yang dilakukan dalam rangka pengukuran indeks kepuasan masyarakat dimaksud, dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Identifikasi jenis layanan informasi kajian kebijakan penerbangan dan antariksa. b. Identifikasi pengguna layanan, dan penyusunan kuesioner IKM. c. Penyebaran kuesioner. d. Analisis tingkat kepuasan masyarakat. Metode yang dilakukan dalam pengambilan sampel yakni: purposive sampling dan dengan menggunakan skala likert: 5 pada kuesioner yang disebarkan kepada responden. Berdasarkan Keputusan Menpan Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan IKM Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, maka unsur dalam pelayanan berjumlah 14 butir, namun pada praktiknya untuk menyusun kuesioner, unsurnya dapat diubah atau ditambah yang disesuaikan dengan kondisi unit layanannya. LAPAN sesuai dengan karakter tugas dan fungsi pada masing – masing unit teknis (satuan kerjanya) menetapkan 8 unsur, yakni: persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, produk layanan, kompetensi pelaksana, sikap pelaksana, penanganan pengaduan; saran dan masukan, serta maklumat pelayanan. Berdasarkan data 13 responden yang diukur diperoleh hasil pengukuran IKM Unit Pelayanan pada Pusat KKPA sebesar: 84.81. Jumlah 13 orang responden yang dimaksud dipilih atas pertimbangan bahwa mereka adalah pihak-pihak yang benarbenar menerima layanan Pusat KKPA selama tahun 2016. Dari hasil pengukuran tersebut disimpulkan bahwa nilai IKM unit pelayan pada Pusat KKPA telah melampui target yang ditetapkan pada IKU-1 sebesar 78.5 atau dapat disampaikan bahwa realisasi hasil IKM pusat KKPA yang diukur pada TW4 tahun 2016 sebesar 108,04%.

18

3.1.2. Capaian Sasaran Strategis 2 Melalui Pencapaian Target IKU-2 a. Dokumen kebijakan di bidang penerbangan dan antariksa Capaian sasaran strategis 2 yaitu tersedianya rumusan kebijakan yang implementatif melalui pencapaian target IKU-2 berupa rasio kebijakan yang tersedia dibandingkan dengan yang dibutuhkan, maka untuk tahun 2016 capaian sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut: TABEL 3-2. CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 2 MELALUI PENCAPAIAN TARGET IKU-2 PUSAT KKPA Sasaran strategis 2 (1) Tersedianya rumusan kebijakan yang implementatif.

Indikator Kinerja Utama (IKU-2) (2) Rasio kebijakan yang tersedia dibandingkan dengan total kebijakan yang dibutuhkan.

Target

Realisasi

Capaian

(3)

(4)

(5)

100%

100%

100 %

Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Kepala LAPAN No. 13 A Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala LAPAN No. 252 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja yang Secara Fungsional Berada di bawah dan Bertanggung jawab kepada Kepala, sasaran strategis 2 didefinisikan bahwa yang dimaksud dengan kebijakan yang implementatif dapat berupa dokumen delegasi RI maupun peraturan/keputusan Kepala LAPAN sebagai tindak lanjut dari kajian kebijakan penerbangan dan antariksa yang dilakukan. Untuk tahun 2016 dengan memahami segala sumberdaya yang ada maka telah ditetapkan bahwa kebijakan yang implementatif yang akan disediakan berupa dokumen pedoman delegasi R.I. untuk sidang-sidang United Nations Committee on Peaceful Uses of Outer Space (UNCOPUOS) baik sidang-sidang Sub Komite maupun sidang Komite. Berdasarkan penetapan kinerja tersebut diatas maka capaian sasaran strategis-2 melalui pencapaian target IKU-2 telah diwujudkan oleh Pusat KKPA dengan menyelesaikan penyusunan 3 (tiga) dokumen pedoman delegasi RI khususnya untuk sidang UNCOPUOS, yang meliputi: 1)

Pedoman Delegasi RI untuk sidang ke-53 Sub Komite Ilmiah dan Tehnik UNCOPUOS;

19

2)

Pedoman Delegasi RI untuk sidang ke-55 Sub Komite Hukum UNCOPUOS;

3)

Pedoman Delegasi RI untuk sidang ke-59 Komite UNCOPUOS.

Proses penyiapan Pedoman Delegasi RI tersebut diawali dengan penyiapan draft dokumen Pedoman Delegasi RI oleh salah satu kelompok penelitian yang ada di Pusat KKPA. Sumber-sumber yang digunakan dapat berupa dokumen laporan sidang sebelumnya, informasi yang diperoleh dari KBRI Wina, dokumen-dokumen terkait berupa laporan sub komite dan komite, laporan kelompok kerja, conference room papers, yang dapat diperoleh dari situs resmi United Nations Office of Outer Space Affairs (UNOOSA): http://www.unoosa.org/, informasi yang diperoleh dari satuan kerja yang ada di LAPAN dan dari kementerian/lembaga terkait. Kemudian dilakukan beberapa kali rapat antar kementerian guna memperoleh masukan terhadap draft dokumen Pedoman Delegasi RI tersebut. Tahap selanjutnya adalah penyusunan dokumen final Pedoman Delegasi RI untuk kemudian ditandatangani oleh Kepala LAPAN dan disampaikan kepada Menteri Luar Negeri untuk disahkan menjadi dokumen Pedoman Delegasi RI yang resmi, dan menjadi acuan resmi bagi para delegasi RI yang hadir pada sidang-sidang UNCOPUOS. b. Publikasi nasional terakreditasi di bidang kebijakan penerbangan dan antariksa Salah satu kriteria yang digunakan bagi suatu pusat unggulan iptek adalah publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi. Untuk tahun 2016 capaian sasaran strategis 2 melalui pencapaian target IKU-3 berupa publikasi ilmiah di bidang penerbangan dan antariksa pada jurnal nasional terakreditasi sebagai berikut: Tabel 3-3. Capaian Sasaran Strategis 2 Melalui Pencapaian Target IKU-3 Pusat KKPA Sasaran strategis 2 (1) Tersedianya rumusan kebijakan yang implementatif.

Indikator Kinerja Utama (IKU-3) (2) Jumlah publikasi nasional terakreditasi di bidang kebijakan penerbangan dan antariksa

Target

Realiasasi

Capaian

(3)

(4)

(5)

5 makalah

1 makalah

20%

20

Dari 5 (lima) makalah yang ditargetkan, capaian sasaran strategis-2 Pusat KKPA Tahun 2016 melalui pencapaian target IKU-3 melalui penerbitan publikasi nasional terakreditasi di bidang penerbangan dan antariksa, hanya 3 (tiga) makalah yang berhasil dikirimkam ke beberapa jurnal nasional terkreditasi, dan hanya 1 (satu) makalah yang dapat terbit dalam jurnal nasional terakreditasi. Hambatan dalam pencapaian IKU-3 di pusat KKPA tersebut adalah: 1)

LAPAN dan Pusat KKPA belum memiliki media jurnal ilmiah nasional terakreditasi dibidang kajian kebijakan penerbangan dan antariksa yang dikelola sendiri, sehingga Pusat KKPA masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pihak lain dalam upaya penerbitan hasil kajian khususnya pada jurnal nasional terakreditasi.

2)

Cukup ketatnya persaingan di tingkat nasional dalam mempublikasikan naskah kajian/penelitian pada jurnal nasional terakreditasi sehingga mempersempit ruang gerak peneliti dalam publikasi tersebut khususnya terkait bidang kebijakan penerbangan dan antariksa yang bersifat khusus.

3)

Masih kurangnya kemampuan SDM Pusat KKPA dalam menghasilkan karya tulis ilmiah untuk bisa diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi.

Dengan membandingkan antara jumlah terbitan yang terealisasi dengan yang ditargetkan maka dapat dinyatakan bahwa capaian sasaran strategis untuk IKU-3 Pusat KKPA pada Tahun 2016 adalah sebesar 20 % (lihat Tabel 3-3). Jadi dengan demikian dapat dikatakan belum mencapai target yang telah direncanakan. Data status pengajuan publikasi ilmiah kajian kebijakan bidang penerbangan dan antariksa pada jurnal nasional terakreditasi Tahun 2016 adalah sebagai berikut: Tabel 3-4. Data Status Pengajuan Publikasi Ilmiah pada Jurnal Nasional Terakreditasi Tahun 2016 No

Judul Publikasi

Pengarang

1.

Legal Implication of Placing The Google Balloon in National Air Space

Cholifah Damayanti dan Anjar Supriadhie

2.

Towards the Ratification pf Asia Pacific Space Cooperation

Shinta Rahma Diana

Judul Jurnal Jurnal Dinamika Hukum – Universitas Jenderal Soedirman Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia

Status Terbit pada Vol 16, No.3 (2016)

Awaiting Assaignment 21

Organization (APSCO) : Organizational Performance Mechanism of the Space Falling Objects Mitigation in Indonesia

3.

Dini Susanti dan Nurul Sri Fatmawati

c. Publikasi internasional antariksa.

di

STI Policy and Mangement Journal

bidang

Archived

kebijakan

penerbangan

dan

Capaian sasaran strategis 2 melalui pencapaian target IKU-4 yang terkait dengan target, realisasi, capaian Pusat KKPA Tahun 2016 untuk publikasi internasional di bidang penerbangan dan antariksa sebagai berikut: Tabel 3-5. Capaian Sasaran Strategis 2 Melalui Pencapaian Target IKU-4 Pusat KKPA Sasaran strategis 2 (1) Tersedianya rumusan kebijakan yang implementatif.

Indikator Kinerja Utama (IKU-4) (2) Jumlah publikasi internasional di bidang kebijakan penerbangan dan antariksa

Target

Realiasasi

Capaian

(3)

(4)

(5)

1 makalah

0

0%

Capaian sasaran strategis-2 Pusat KKPA Tahun 2016 melalui pencapaian target IKU-4 melalui penerbitan publikasi internasional di bidang penerbangan dan antariksa berjumlah 0 (nol) dari 1(satu) makalah yang ditargetkan untuk dapat terbit dalam jurnal internasional. Dengan membandingkan antara jumlah terbitan yang terealisasi dengan yang ditargetkan maka dapat diketahui capaian sasaran strategis untuk IKU-4 Pusat KKPA pada Tahun 2016 adalah sebesar 0 % (lihat Tabel 3-5). Jadi dengan demikian dapat dikatakan belum mencapai target yang telah direncanakan. Hambatan dalam pencapaian IKU-4, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan hambatan untuk pencapaian IKU-3 pusat KKPA tersebut diatas, namun kriteria untuk menembus jurnal internasional ter-indeks tentunya berbeda dengan ketentuan pada publikasi nasional terakreditasi, misalnya : 1)

Berdasarkan ketentuan Perka LIPI No. 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti maka terdapat prasyarat agar publikasi pada jurnal internasional terindeks Scopus. Hal ini juga 22

menjadi tantang tersendiri bagi para peneliti yang harus pandai memilah berbagai jurnal internasional yang termasuk terindeks Scopus. 2)

Sebagaimana persaingan di tingkat nasional dalam mempublikasikan naskah kajian/penelitian maka publikasi internasional juga memerlukan cukup waktu untuk melakukan review sesuai standar jurnal tersebut.

Upaya yang dilakukan untuk melakukan percepatan kompetensi SDM Pusat KKPA dalam mencapai target untuk mempublikasikan hasil karya ilmiahnya di bidang

kebijakan

penerbangan

dan

antariksa

baik

pada

jurnal

nasional

terakreditasi maupun jurnal internasional terindeks, antara lain: 1. Melaksanakan Pembekalan Ilmiah tentang Metode Penelitian Kebijakan yang dipandu oleh pakar kebijakan publik (Dr. Riant Nugroho). 2. Melaksanakan Pembekalan Penulisan Publikasi Ilmiah pada Jurnal Nasional dan Internasional yang dipandu praktisi pendidikan terkait (Dr. Adi Cilik Pierewan, Ph.D dan Dr. Tedi Sudrajat, SH, MH).

Gambar 3-1. Pembekalan Ilmiah tentang Metode Penelitian Kebijakan

23

Gambar 3-2. Pembekalan Penulisan Publiaski Ilmiah pada Jurnal Nasional dan Internasional 3.2.

PERBANDINGAN REALISASI IKU TERHADAP TAHUN SEBELUMNYA Sebagai implikasi dari penerapan Peraturan Kepala LAPAN No. 08 Tahun

2015 tentang Organisasi dan Tata kerja LAPAN maka dilakukan reorganisasi di LAPAN termasuk pusat KKPA. Pada prinsipnya reorganisasi tersebut menekankan prioritas kinerja organisasi sehingga dilakukan perubahan nomenklatur organisasi LAPAN sebagai lembaga penelitian dan pengembangan dengan memberi prioritas utama fungsi dibandingkan struktur. Disisi lain untuk mendukung penerapan Renstra LAPAN 2015-2019 juga dilakukan revisi atas penetapan IKU satuan kerja di lingkungan LAPAN melalui Perka LAPAN No. 13 A Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala LAPAN No. 252 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja yang Secara Fungsional Berada di bawah dan Bertanggungjawab kepada Kepala. Akibatnya, IKU Pusat KKPA Tahun 2016 berbeda dengan IKU Tahun 2015. Pada tahun 2015 yang didasarkan pada Kepka IKU No. 73 Tahun 2013 tentang penetapan IKU di lingkungan Kedeputian Sains, Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan. Dengan demikian sebenarnya realisasi IKU tahun 2015 tidak bisa dibandingkan dengan IKU 2016. Untuk tahun 2016 jumlah kajian kebijakan dan jumlah publikasi ilmiah yang tidak diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi dan internasional terindeks (sebagaimana IKU-1 dan IKU-2 tahun 2015) tidak dimasukkan kecapaian IKU tahun 2016, melainkan pada capaian lain di luar IKU.

24

Tabel 3-6. Realisasi IKU Tahun 2015 dan Tahun 2016 TAHUN 2015

2016

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET

REALISASI

(2) 15 Naskah

(3) 15 naskah (100%)

15 makalah

21 makalah (140%)

78,5

84,81 (108,04%)

100% (3 dokumen)

100% (3 dokumen)

IKU 3 : jumlah publikasi nasional terakreditasi di bidang kebijakan penerbangan dan antariksa.

5 makalah

1 makalah

IKU 4 : jumlah publikasi internasional di bidang kebijakan penerbangan dan antariksa.

1 makalah

0 makalah

(1) IKU-1: Jumlah kajian kebijakan, perUU-an, dan pedoman Delri ke fora internasional di bidang kedirgantaraan. IKU-2: Jumlah publikasi ilmiah di bidang kebijakan dan informasi kedirgantaraan. IKU 1 : indek kepuasan masyarakat atas layanan informasi kajian kebijakan . IKU 2: rasio kebijakan yang tersedia dibandingkan dengan total kebijakan yang dibutuhkan.

3.3.

CAPAIAN LAIN DI LUAR IKU Sebagaimana diamanatkan dalam Renstra PusKKPA 2015-2016, terdapat

dua sasaran strategis, SS-3 dan SS-4 pada perspektif internal process yang tidak dinyatakan dalam penetapan dan perjanjian kinerja. Tetapi pada dasarnya SS-3 dan SS-4 tersebut merupakan sasaran pendukung bagi pencapaian SS-1 dan SS-2. Capaian SS-3 melalui indikator kinerja-5 dimaksudkan sebagai bahan dasar bagi pencapaian

SS-2

melalui

IKU-2.

Sedangkan

capaian

SS-4 melalui

IKU-6

dimaksudkan untuk mendukung pencapaian SS-2 melalui IKU-3 dan 4, dimana melalui indikator kinerja-6 diharapkan kemampuan untuk menghasilkan publikasi ilmiah bagi para peneliti Psat KKPA dapat ditingkatkan. Adapun target kinerja SS3 dan SS-4 tahun 2016 adalah sebagai berikut:

25

Tabel 3-7. Target Kinerja SS-3 dan SS-4, Tahun 2016

Sasaran Strategis


Target

Waktu Penyelesaian

3. Terselenggaranya kajian kebijakan penerbangan dan antariksa 4. Meningkatnya kapasitas iptek penerbangan dan antariksa di bidang kajian kebijakan strategis

5. Jumlah rumusan kebijakan penerbangan dan antariksa

15

Desember

30

Desember

3

Desember

6. Jumlah karya tulis ilmiah di bidang kebijakan penerbangan dan antariksa. 7. Jumlah kerjasama teknis di bidang kebijakan penerbangan dan antariksa

Capaian kinerja SS-3 yaitu terselenggaranya kajian kebijakan penerbangan dan antariksa dan SS-4 peningkatan kapasitas iptek penerbangan dan antariksa di bidang kajian kebijakan strategis untuk tahun anggaran 2016, dapat dijelaskan pada beberapa tabel di bawah ini. Capaian SS-4 melalui indikator kinerja-6 dapat berupa karya tulis ilmiah baik yang diterbitkan pada jurnal terakreditasi maupun terbitan lainnya seperti Buku Ilmiah Pusat KKPA, dipresentasikan dalam seminar nasional, diterbitkan dalam proceeding, Buletin KKPA atau bentuk terbitan lainnya. Adapun capaian SS-3 dan SS-4 tahun 2016 dapat dijelaskan sebagai berikut: a.

Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa Tabel 3-8. Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa Pusat KKPA Tahun 2016

No.

Judul Kajian

Kegiatan Kelompok Penelitian

1.

Kajian Biaya dan Manfaat Keanggotaan Indonesia Pada APSCO Kajian Biaya dan Manfaat Keanggotaan Indonesia Pada ISNET Kajian Pemilihan Lokasi Bandar Antariksa Kajian Posisi Indonesia Terhadap MTCR Finalisasi Penerjemahan Undang-undang No 21 Tahun 2013 Tentang Keantariksaan (Undang-undang Keantariksaan) Penyusunan Naskah Policy Brief Pertimbangan Penentuan Penyusunan tiga RPP dari sembilan amanat

Poklit 1

2. 3. 4. 5. 6.

Poklit 1 Poklit 1 Poklit 1 Poklit 2 Poklit 2

26

7.

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Pembentukan RPP dalam Undang-undang Keantariksaan Penyusunan Naskah Policy Brief Pertimbangan Pembentukan Forum atau Media Koordinasi Nasional Dalam Finalisasi Rumusan Kebijakan dan Penerbangan Antariksa Penyusunan Naskah Urgensi dan Draft RPP Tentang Tata Cara Perlindungan Dalam Penguasaan dan Pengembangan teknologi Keantariksaan Draft Pedoman Delegasi RI untuk sidang ke-53 Sub Komite Ilmiah dan Tehnik UNCOPUOS Draft Pedoman Delegasi RI untuk sidang ke-55 Sub Komite Hukum UNCOPUOS Draft Pedoman Delegasi RI untuk sidang ke-59 Komite UNCOPUOS POLICY BRIEF Kepentingan Indonesia Di Centre For Space Science And Technology Education In Asia And The Pacific (UN-CSSTEAP) Draft Policy Brief Posisi Indonesia Terkait dengan ICCRESAP, ESCAP POLICY BRIEF Kepentingan Indonesia di Regional Centre for Space Science and Technology Education in Asia and the Pacific ( RCSSTEAP-China ) Draft Space Activities of Indonesia in 2016 Bedah Isu GSO

Poklit 2

Poklit 2 Poklit 3 Poklit 3 Poklit 3 Poklit 3 Poklit 3 Poklit 3 Poklit 3 Poklit 3

Hasil-hasil kajian kebijakan sebagaimana disebut di atas, keseluruhannya disampaikan kepada stakeholder utama Pusat KKPA yaitu Kepala LAPAN. Sebagai contoh hasil Kajian Biaya dan Manfaat Keanggotaan Indonesia Pada Asia Pacific Space Cooperation Organization (APSCO), merekomendasikan kepada Kepala LAPAN agar Indonesia segera meratifikasi APSCO sehingga Indonesia dapat menjadi aggota penuh APSCO, dengan catatan Indonesia dapat mengambil seluruh manfaat yang ditawarkan oleh APSCO, diantaranya dengan menempatkan pegawai untuk bekerja di APSCO pada level direktur. Atas dasar rekomendasi tersebut, Kepala LAPAN menugaskan Pusat KKPA untuk berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) agar usulan ratifikasi tersebut segera dapat ditindak lanjuti. Saat ini usulan ratifikasi APSCO sudah disampaikan ke Kemlu. Serupa dengan APSCO hasil Kajian Biaya dan Manfaat Keanggotaan Indonesia Pada ISNET mengindikasikan bahwa Indonesia sebaiknya tetap menjadi anggota ISNET, karena dari hasil kajian menunjukkan bahwa manfaat yang bisa diperoleh dari ISNET jauh lebih besar dari kontribusi tahunan pemerintah Indonesia. Hasil kajian penentuan lokasi bandar antariksa dan keanggotaan Indonesia pada MTCR juga telah disampaikan kepada Kepala LAPAN. Dari hasil kajian penentuan lokasi bandar antariksa, nampaknya Pulau Biak akan dipilih sebagai alternatif lokasi. Atas dasar pemilihan tersebut untuk tahun 2017 hasil kajian

27

tersebut

akan

didiskusikan

ketingkat

nasional

dan

diharapkan

rencana

pembangunan bandar antariksa tersebut menjadi program nasional. Sedangkan untuk kajian MTCR diharapkan pada tahun 2017 dapat ditetapkan posisi nasional RI apakah akan bergabung dengan MTCR atau tidak. Hasil

penyusunan

naskah

policy

brief

Pertimbangan

Penentuan

Penyusunan tiga RPP dari sembilan amanat Pembentukan RPP dalam Undangundang Keantariksaan, juga telah disampaikan kepada Kepala LAPAN. Atas penyampaian policy brief tersebut, Kepala LAPAN menyetujui bahwa sembilan amanat Pembentukan RPP akan dikelompokkan menjadi 3 RPP. Kemudian, dari hasil penyusunan naskah policy brief Pertimbangan Pembentukan Forum atau Media Koordinasi Nasional Dalam Finalisasi Rumusan Kebijakan dan Penerbangan Antarikasa, diusulkan kepada Kepala LAPAN agar pasca pembubaran DEPANRI perlu dibentuk panitia teknis (ad hoc) yang diketuai oleh Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi guna menjembatani koordinasi antara LAPAN dengan kementerian dan lembaga terkait. Demikian juga dengan hasil-hasil kajian kebijakan yang lainnya telah disampaikan kepada Kepala LAPAN untuk dijadikan dasar pengambilan kebijakan dalam menyelenggarakan keantriksaan di Indonesia. b. Penyusunan Karya Tulis Ilmiah di Bidang Kebijakan Penerbangan dan Antariksa Tabel 3-9. Karya Tulis Ilmiah di Bidang Kebijakan Penerbangan dan Antariksa Pusat KKPA Tahun 2016

No

Judul Karya Tulis

Media

1.

Legal Implication of Placing The Google Balloon in National Air Space

Jurnal Dinamika Hukum – Unsoed

2.

Towards the Ratification pf Asia Pacific Space Cooperation Organization (APSCO) : Organizational Performance

Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia

3.

Mechanism of the Space Falling Objects Mitigation in Indonesia

STI Policy and Mangement Journal

4.

Dampak Dan Konsekuensi Hukum Pembubaran DEPANRI Terhadap Kepentingan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan Penerbangan dan Antariksa

Buku Ilmiah Pusat KKPA TA 2016

28

5.

Reposisi Peran Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional (LAPAN) Setelah Pembubaran Dewan Penerbangan Dan Antariksa Nasional Republik Indonesia (DEPANRI)


6.

Tanggung Jawab Terhadap Pihak Ketiga Dalam Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak di Indonesia


7.

Masalah Definisi Dan Delimitasi Antariksa: Analisis Kecenderungan Pengaturan Dan Posisi Indonesia


8.

Pertimbangan Yuridis Dan Konsekuensi Pengelompokan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Sebagai Amanat Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Keantariksaan


9.

Penerapan Air Defence Identification Zone (ADIZ) Di Wilayah Ruang Udara Oleh Negara


10.

Peluang Pemanfaatan Bandara Frans Kaisiepo Biak Sebagai Aerospaceport di Indonesia


11.

Pemilihan Lokasi Pembangunan Bandar Antariksa Di Kabupaten Biak Numfor Dan Kabupaten Pulau Morotai Ditinjau Dari Kelayakan Politis


12.

Skema Kerja Sama Bilateral Indonesia-Tiongkok Di Bidang Keantariksaan


13.

Pertimbangan Dan Dasar Pembentukan Forum Atau Media Koordinasi Nasional Dalam Finalisasi Rumusan Kebijakan Penerbangan dan Antariksa


14.

Dampak Dan Konsekuensi Hukum Pembubaran DEPANRI Terhadap Kepentingan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan Penerbangan dan Antariksa


15.

Aspek Politik Yang Perlu Diperhatikan Dalam Pembangunan Bandar Antariksa di Pulau Morotai dan Pulau Biak

Presentasi Seminar Nasional

16.

MTCR dalam Pengembangan Teknologi Peroketan Indonesia

17.

Manfaat dan Biaya Keanggotaan Indonesia Pada AsiaPacific Space Cooperation Organization (APSCO)


18.

Beberapa Aspek Hukum Yang Harus Diperhatikan Dalam Membangun Bandar Antariksa : Alternatif Biak dan Morotai


19.

Integrasi Global Penerbangan dan Antariksa: Tantangan Kedepan


20.

Pertimbangan Pembentukan Forum atau Media Koordinasi Nasional Pasca Pembubaran DEPANRI


29

21.

Potensi Permasalahan Hukum dari Penggunaan Pesawat Tanpa Awak


22.

Posisi (sementara) Indonesia terhadap Draft Guidelines Long Term Sustainability of Outer Space Activities : Kategori International Cooperation, Capacity-Building and Awareness


23.

Upaya-Upaya PBB serta Posisi Indonesia dalam Pengamanan Keantariksaan


24.

Mimpi Ikut Menguasai Antariksa

Buletin Pusat KKPA Edisi Pertama tahun 2016

25.

Indonesia Akan Membangun Bandar Antariksa

26.

Menyoal Standar Keantariksaan Global

27.

Perkembangan Teknologi Unmanned Aircraft Vehicle (UAV) Dan Permasalahan Hukumnya

28.

Ratifikasi Asia-Pasific Space Cooperation Organization (PSCO):Perspektif Keuangan

29.

Google Balloon, Solusi Atau Polemik ?

30.

Pembahasan Isu Geo Stationary Orbit (GSO) Di Uncopuos

31.

Long-Term Sustainability Of Outer Space Sebuah Perdebatan Yang Belum Usai

32.

Menambang Di Ruang Angkasa: Antara Profit Dan Legalitas

33.

Menjadikan Keantariksaan Sebagai Isu Strategis Dalam Politik Indonesia

34.

Ekonomi Antariksa

35.

Perlunya Perumusan National Space Policy Indonesia Ditinjau Dari Aspek Kerja Sama Internasional

36.

Pemanfaatan Teknologi Penginderaan Jauh Untuk Mendukung Pertahanan Keamanan Negara

37.

Space Debris Dan Kebutuhan Akan Pengaturan Mitigasi Nasional

38.

Indonesia Sebagai Negara Kolong Khususnya Orbit Geostasioner

Buletin Pusat KKPA Edisi Pertama tahun 2016 Buletin Pusat KKPA Edisi Pertama tahun 2016 Buletin Pusat KKPA Edisi Pertama tahun 2016 Buletin Pusat KKPA Edisi Pertama tahun 2016 Buletin Pusat KKPA Edisi Pertama tahun 2016 Buletin Pusat KKPA Edisi Pertama tahun 2016 Buletin Pusat KKPA Edisi Pertama tahun 2016 Buletin Pusat KKPA Edisi Pertama tahun 2016 Buletin Pusat KKPA Edisi Kedua tahun 2016 Buletin Pusat KKPA Edisi Kedua tahun 2016 Buletin Pusat KKPA Edisi Kedua tahun 2016 Buletin Pusat KKPA Edisi Kedua tahun 2016 Buletin Pusat KKPA Edisi Kedua tahun 2016 Buletin Pusat KKPA Edisi Kedua tahun 2016

30

39.

37 Tahun Moon Agreement: Salah Satu Instrumen Hukum Internasional Yang Lemah

40.

Tarik Ulur Pengelolaan Pulau Santolo: Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan Dan Antariksa

41.

Pemahaman Mengenai Jenis, Hierarki Fungsi Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (8)

c.

Buletin Pusat KKPA Edisi Kedua tahun 2016 Buletin Pusat KKPA Edisi Kedua tahun 2016 Buletin Pusat KKPA Edisi Kedua tahun 2016

Kerjasama Teknis Tabel 3-10. Status Kerjasama Pusat KKPA dengan Perguruan Tinggi Tahun 2016

No

Perguruan Tinggi

1.

Fakultas Hukum Universitas Atmadjaya – Yogyakarta Fakultas Ekonomi dan FISIP Universitas Diponegoro Fakultas Hubungan Internasional Universitas Airlangga

2. 3.

Inisiator Poklit 2

Status

Poklit 1

PKS telah ditandatangi pada 20 Oktober 2016 Draft PKS di PT

Poklit 3

Draft PKS di PT

d. Keikutsertaan Dalam Sidang Sidang UNCOPUOS Sebagaimana biasanya maka setiap tahun Pusat KKPA selalu ikut serta dalam sidang-sidang UNCOPUOS yang diadakan di Wina, yaitu pada sidang ke-53 Sub Komite Ilmiah dan Tehnik UNCOPUOS, sidang ke-55 Sub Komite Hukum UNCOPUOS, dan sidang ke-59 Komite UNCOPUOS. Keikutsertaan Pusat KKPA dimulai dari penyiapan bahan Pedoman Delegasi RI untuk digunakan pada sidangsidang tersebut, maupun ikut hadir pada sidang-sidang yang diadakan di Wina. Sebagai contoh pada bulan April 2016, Kepala Pusat KKPA menghadiri Sidang ke 55 Sub Komite Hukum UNCOPUOS yang dilaksanakan di Wina, Austria, dari 4 hingga15 April 2016, Delegasi Republik Indonesia (Delri) yang terdiri dari wakil dari LAPAN, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Pertahanan dan TNI Angakatan Udara, menyampaikan pandangan umum (general statement), yang dibacakan oleh Ketua Delri yaitu Duta Besar RI untuk Austria dan Slovenia, Bapak Rachmat Budiman. Dalam pandangan umumnya, Bapak Rachmat menyampaikan bahwa Indonesia sejalan dengan pernyataan dari Kelompok 77 dan Cina, 31

menyatakan hal-hal sebagai berikut: Delri yakin bahwa Sub Komite Hukum dan Sub Komite Ilmiah dan Teknik, perlu melakukan identifikasi kemajuan dan pencapaian yang telah dibuat oleh negara-negara anggota dalam hal meningkatkan kerjasama

internasional,

dan

melihat

berbagai

tantangan

dalam

rangka

menerapkan hukum antariksa termasuk pelaksanaan ke lima Penjanjian PBB dibidang keantariksaan dan penerapan peraturan nasional yang relevan dengan pemanfaatan antariksa untuk tujuan damai. Dalam kaitan itu, Delri menghimbau agar seluruh anggota UNCOPUOS, khususnya yang memiliki kemampuan teknologi yang tinggi, untuk secara aktif berkontribusi

dalam

rangka

meningkatkan

kerjasama

internasional

dalam

pemanfaatan antariksa untuk tujuan damai, termasuk mencegah perlombaan senjata di antariksa. Terkait

dengan

status

dan

peleksanaan

Perjanjian

PBB

dibidang

Keantariksaan, Pemerintah Indonesia sudah meratifikasi Space Treaty 1967, Rescue Agreement 1968, Liability Convention 1972, dan Registration Convention 1976. Perjanjian PBB tersebut ditindaklanjuti dengan disahkannya Undang Undang tentang Keantariksaan pada tahun 2013, yang berfungsi sebagai landasan hukum bagi penyelanggaraan kegiatan keantariksaan di Indonesia. Delri juga menyampaikan pandangannya bahwa pembahasan mengenai definisi dan delimitasi ruang antariksa perlu terus dilanjutkan guna mencapai konsensus. Indonesia berpandangan pentingnya menetapkan batas ruang udara dengan ruang antariksa suatu negara, mengingat ruang udara adalah bagian dari kedaulatan suatu negara. Dengan tidak adanya definisi dan delimitasi yang jelas yang ditetapkan oleh PBB menciptakan ketidakpastian hukum yang berpotensi pada terjadinya perselisihan antar negara dan kemungkinan pelanggaran wilayah kedaulatan suatu negara. Hal ini sangat mungkin terjadi mengingat semakin meningkatnya kegiatan keantariksaan yang dilakukan oleh berbagai negara maupun oleh kalangan swasta. Dengan adanya definisi dan delimitasi yang disepakati bersama, maka akan ada kejelasan terhadap penerapan dua regim hukum yaitu hukum udara dan hukum antariksa. Terkait dengan orbit geostasioner, Indonesia berpandangan bahwa orbit tersebut merupakan sumberdaya alam yang terbatas dan berisiko mengalami kejenuhan. Dalam kaitan itu delegasi RI mengingatkan bahwa pada sidang yang ke 39 yang lalu, sub komite Hukum telah mencapai konsensus pada beberapa aspek. Untuk itu delegasi RI meminta agar sub komite hukum melanjutkan hal tersebut guna meningkatkan kerjasama internasional yang dapat menjamin pelaksanaan 32

prinsip-prinsip

kesetaraan

akses

terhadap

orbit

geostasioner,

dengan

mempertimbangkan kepentingan negara-negara berkembang serta negara-negara yang memiliki posisi geografis tertentu. Sebelum mengakhiri pandangan umumnya, Ketua Delri menyampaikan bahwa LAPAN bekerjasama dengan Space Generation Advisory Council (SGAC) telah menyelenggarakan Asia Pacific Space Generation Workshop (AP-SGW) yang kedua, pada 28-29 November 2015 di Bali, mengawali penyelenggraan APRSAF 22. APSGW tersebut dihadiri oleh beberapa orang mahasiswa dan profesional muda yang berasal dari 17 negara di kawasan Asia-Pasifik, dimana salah satu tema yang dibahas mengenai hukum antariksa. Akhirnya, Ketua Delri menyatakan dukungan dan komitmen Indonesia bagi upaya-upaya yang dilakukan oleh Sub Komite Hukum UNCOPUOS.

Gambar 3-3. Sidang ke 55 Sub Komite Hukum UNCOPUOS - Wina e.

Seminar Nasional Kebijakan Penerbangan dan Antariksa Tahun 2016

Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa – LAPAN (Pusat KKPA) bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya (FH UADY) menggelar acara Seminar Nasional Kebijakan Penerbangan dan Antariksa 2016 bertajuk, “Pengembangan Kebijakan dan Regulasi Nasional Penerbangan dan Antariksa : Problem dan Tantangan”. Kegiatan tersebut digelar pada Kamis, 20 Oktober 2016 bertempat di Gedung Bonaventura, Kampus III UAJY, Jl. Babarsari 43 – Yogyakarta. 33

Opening Ceremonial seminar tersebut menghadirkan keynote speaker antara lain : Prof. Dr. Thomas Djamaluddin (Kepala LAPAN), Dr. Gregorius Sri Nurhartanto, SH. LL.M. (Rektor UAJY), dan Samudra Sukardi, MMIS, MSIS (Vice Chairman CSE Aviation Consultant), sedangkan moderator oleh Ir. Agus Hidayat, M.Sc. (Kepala Pusat KKPA). Kegiatan ini juga dihadiri oleh perwakilan dari LSM yang concern dengan aktivitas keantariksaan nasional, praktisi pendidikan, serta para peneliti LAPAN. Secara spesifik seminar juga dimaksudkan untuk menggugah kesadaran masyarakat

tentang

dukungan

IPTEK

penerbangan

dan

antariksa

bagi

kesejahteraan rakyat. Sampai dengan saat ini pemanfaatan teknologi keantariksaan di Indonesia telah diaplikasikan pada berbagai bidang, seperti : telekomunikasi, navigasi, penanggulangan bencana, bahkan pertahanan dan keamanan. LAPAN sesuai dengan tugas dan fungsinya merupakan aktor kunci dalam menggiring akselerasi nasional untuk menaikkan status agar tidak hanya sebagai pemanfaat teknologi tetapi inisiator pengembangan teknologi penerbangan dan antariksa ke depan. Sebagai contoh, upaya pengembangan pesawat transportasi N219 dapat menjadi simbol kebangkitan .teknologi penerbangan dan antariksa kedua. Demikian halnya pengembangan teknologi satelit LAPAN (LAPAN satellite series) juga menjadi kebanggan nasional atas hal tersebut, meskipun terdapat catatan khusus terkait harapan besar Indonesia untuk dapat membangun dan mengoperasikan fasilitas peluncuran di bumi nusantara. Disamping upaya penguatan teknis dibidang IPTEK penerbangan dan antariksa maka perlu pula menguatkan pilar hukum dan kebijakan yang dapat mendukung pengembangan IPTEK tersebut secara efisien. Pengesahan UU No. 21/2013

tentang

Keantariksaan

menjadi

tonggak

legitimasi

hukum

penyelenggaraan keantariksaan nasional yang diiringi dengan konsekuensi capaian target untuk mewujudkan kemandirian dalam penguasaan IPTEK penerbangan dan antariksa secara komprehensif. Kepastian hukum di tingkat nasional merupakan filter dalam menghadapi berbagai isu hukum atau kebijakan dalam penyelenggaraan keantariksaan di tingkat nasional maupun internasional, seperti : definisi/delimitasi antariksa, pengoperasian pesawat nir awak, posisi Indonesia terhadap code of conduct Long Term sustainability of Outer Space Activities, dsb. Perlunya perhatian khusus terhadap landasan hukum atau rekomendasi kebijakan yang handal dalam penyelesaian isu-isu strategis tersebut juga menjadi fokus utama paparan Ka. LAPAN, Prof. Dr. Thomas Djamaluddin pada sesi pleno kegiatan seminar tersebut. 34

Komitmen Indonesia untuk menyelesaikan isu-isu strategis tersebut menjadi upaya mengurangi ancaman dampak perkembangan teknologi penerbangan dan antariksa bagi Indonesia, misalnya dikaitkan dengan ancaman atas eksistensi kedaulatan Indonesia ke depan. Saat ini, salah satu agenda besar Indonesia (dhi. LAPAN) dalam penguatan aspek hukum dan kebijakan penyelenggaraan keantariksaan nasional adalah melakukan

finalisasi

penyusunan

rangkaian

aturan

implementasi

yang

didelegasikan oleh UU No. 21/2013 tentang Keantariksaan. Sampai dengan saat ini aturan implementasi yang tengah dalam proses pembahasan final untuk memperoleh pengesahan dari Presiden meliputi : Perpres Rencana Induk Penyelenggaraan

Keantariksaan

Nasional

dan

PP

tentang

Tata

Cara

Penyelenggaraan Penginderaan Jauh. Selanjutnya sedang dilakukan proses pembahasan pararel untuk penyiapan naskah urgensi dan draft PP tentang komersialisasi keantariksaan, draft PP tentang teknologi sensitif, dan draft PP tentang bandar antariksa. Selanjutnya di aspek regulasi penerbangan, praktisi penerbangan, Samudra Sukardi, mencermati tentang kebutuhan penyempurnaan implementasi pengaturan penerbangan nasional sampai tingkat teknis (kepmen). Mengingat pada prakteknya menimbulkan berbagai masalah terhadap pemenuhan standar layanan keamanan dan keselamatan operasi penerbangan di Indonesia, baik terkait ketersediaan lembaga pengawas, pengelolaan SDM, maupun kepatuhan terhadap standar keamanan dan keselamatan yang berlaku. Terkait kepatuhan terhadap suatu standar keamanan dan keselamatan kegiatan

maka

dalam

penyelenggaraan

keantariksaan

nasional

juga

telah

diamanatkan oleh UU No. 21/2013 tentang Keantariksaan. Pada prinsipnya Indonesia

harus

memberi

perhatian

terhadap

pemenuhan

standar-standar

penyelenggaraan IPTEK keantariksaan yang berlaku agar trust terhadap hasil IPTEK keantariksaan Indonesia makin meningkat.

35

Gambar 3-4. Seminar Nasional di UAJY- Yogyakarta

f.

Evaluasi dan Persiapan Pedoman Delegasi RI ke Sidang UNCOPUOS

Pusat KKPA pada tanggal 16 dan 17 Mei 2016 telah menyelenggarakan pertemuan antar kementerian yang ditujukan untuk melakukan evaluasi terhadap penyusunan dan pelaksanaan pedoman Delegasi RI ke sidang STSC dan LSC UNCOPUOS tahun 2016 serta mempersiapkan draft awal pedoman Delegasi RI ke sidang Committee UNCOPUOS bulan Juni 2016. Pertemuan dihadiri perwakilan dari instansi-instansi yang selama ini terlibat bekerja sama dengan LAPAN terkait isuisu yang dibahas di UNCOPUOS yakni Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Kesehatan, dan TNI AU. LAPAN sendiri selain dari Pusat KKPA juga diwakili oleh Pusat Sains Antariksa (Pussainsa) dan Biro Kerja Sama, Hubungan Masyarakat, dan Umum (KSHU). Pada hari kedua, pertemuan dihadiri oleh Kepala LAPAN dalam rangka memberikan arahan umum. Dari pertemuan selama dua hari tersebut, terkait dengan pelaksanaan sidang-sidang UNCOPUOS sebelumnya, peserta pertemuan menyepakati beberapa hal yang harus dievalusi, yakni kesiapan penguasaan materi oleh masing-masing anggota Delri untuk meningkatkan partisipasi aktif, teknis koordinasi sebelum dan selama berlangsungnya sidang, jumlah anggota Delri, dan prosedur pendaftaran presentasi teknis. Terdapat tiga isu penting dalam sidang-sidang subkomite maupun komite UNCOPUOS yang menurut Kepala LAPAN perlu diperhatikan oleh Indonesia secara komprehensif, yakni isu definisi dan delimitasi antariksa, GSO, dan LTS. Ketiga isu 36

ini menjadi penting karena berkaitan erat dengan kepentingan nasional Indonesia. Dalam isu definisi dan delimitasi, kita telah menyampaikan bahwa Indonesia menginginkan pembatasan pada ketinggian 110 km di atas permukaan laut. Definisi dan delimitasi antariksa juga diperlukan karena objek-objek antariksa tidak bisa dikendalikan melewati batas-batas negara, ada wahana-wahana yang berpotensi masuk ke dalam wilayah kedaulatan. Isu GSO terkait dengan hak negara-negara equator termasuk Indonesia dan terutama kemungkinan kehilangan slot orbit yang telah kita miliki sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi kita yang berada di equator. Sedangkan dalam pembahasan draft guideline LTS, kita harus berhati-hati terutama terkait dengan masalah space debris, frekuensi, peaceful purposes, dan capacity building. LAPAN masih harus mempelajari isu ini secara lebih mendalam. Terkait keberadaan dan koordinasi Delegasi RI, Kepala LAPAN memberikan arahan untuk antara lain dapat belajar dari beberapa negara di mana ada delegasi yang mengikuti semua sesi, yang memiliki data satu bundel terkait informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya. Briefing juga diperlukan walau tidak harus kaku untuk menyatukan pendapat dan berbagi tugas mencermati pandangan negaranegara. Pedoman Delri ke Sidang ke-59 UNCOPUOS sendiri masih akan dibahas lagi dalam beberapa pertemuan antar kementerian. LAPAN mengharapkan instansiinstansi terkait dapat terlibat aktif dalam penyiapan pedoman tersebut.

Gambar 3-5. Evaluasi dan Persiapan Pedoman Delegasi RI ke Sidang UNCOPUOS

37

g.

Keikutsertaan pada Sidang the 3rd Intersessional Meeting Of The Working Group on the Long-Term Sustainability of Outer Space Activities, Wina, Austria, 19-23 September 2016

Pertemuan tersebut yang dihadiri oleh delegasi yang mewakili lebih dari 30 negara anggota UNCOPUOS membahas sejumlah draft guidelines (kode etik) yang belum disepakati setelah bertahun - tahun dibahas. Pertemuan kali ini mencoba menyepakati

draft

guidelines

yang

termasuk

dalam

kategori

preambular

(pembukaan); policy and regulatory framework for space activities; safety of space operations; international cooperation, capacity building and awareness; scientific and technical reseach and development; dan implementation and updating. Terdapat 17 draft guidelines termasuk preambular yang diperdebatkan pada pertemuan yang akan berlangsung selama lima hari tersebut, yang termasuk dalam paket kedua draft guidelines LTS. Sedangkan 12 draft guidelines yang termasuk dalam paket pertama sudah disepakari pada sidang UNCOPUOS bulan Juni 2016 lalu. Pembahasan kali ini disamping memperdebatkan hal - hal yang bersifat teknis terkait kegiatan keantariksaan, juga memperdebatkan dengan cukup hangat yang menyangkut istilah-istilah hukum. Pertemuan intersesi yang dipimpin oleh Dr, Pieter Martinez dari Afrika Selatan, mencoba menyepakati 17 draft guidelines yang diharapkan pada tahun 2018 sudah seluruh draft guidelines dapat disepakati dan ditetapkan. Delegasi Indonesia pada dasarnya dapat menyetujui seluruh draft guidelines yang sedang dibahas, kerena secara normatif bertujuan untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan kegiatan antariksa untuk tujuan damai. Delegasi Indonesia hanya mencermati dan mengusulkan adanya perubahan terhadap beberapa paragraf yang berpotensi bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun kepentingan nasioanal Indonesia. Disamping itu beberapa negara termasuk Indonesia menghendaki agar guidelines ini bersifat voluntary, nantinya tidak terlalu membatasi adanya transfer of knowledge dan transfer of technology dari negara - negara maju ke negara-negara berkembang.

38

Gambar 3-6. The 3rd Intersessional Meeting Of The Working Group on the Long-Term Sustainability of Outer Space Activities, Wina, Austria, 19-23 September 2016 h. Pelaksanaan Sosialisasi Hasil Kajian Pusat KKPA Pada Berbagai Perguruan Tinggi, sebagai berikut : 1) Universitas Pasundan Menindaklanjuti surat permohonan kepada Kepala Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa-LAPAN tanggal 30 November 2016 sebagai narasumber dalam kegiatan Diskusi Interaktif yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional (HIMHI), UNPAS, maka diselenggarakanlah diskusi publik dengan tema After The Cold War : Is Space Race Still An Issue In World Politics ? pada 06 Desember 2016 di Ruang Rapat Dekanat FISIP Universitas Pasundan Bandung. Dibuka dengan penyampaian presentasi dari Bapak Ir. Agus Hidayat, M.Sc, selaku Kepala Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa, LAPAN. Dalam presentasi yang disampaikan oleh Bapak Ir. Agus Hidayat, M.Sc, dimulai dengan pembabakan periodisasi kegiatan antariksa internasional dari tahun 1950 hingga 1990an, dimana dalam era awal tersebut deskripsi space race sangat didominasi oleh kepentingan militer, pertahanan dan keamanan. Adapun aktor negara yang terlibat secara ”vis a vis” adalah Uni Soviet dan Amerika Serikat. Akan tetapi seiring dengan waktu berjalan perlombaan antariksa mengalami pergeseran ”shifting direction” dengan mulai diarahkan tidak hanya semata-mata untuk kepentingan militeristik tetapi lebih kepada hal-hal yang bersifat kemanusiaan atau ”human

39

welfare” , meskipun tanpa menafikkan muatan militer dalam setiap proses kegiatannya. Selanjutnya disampaikan juga oleh Bapak Ir. Agus Hidayat, M.Sc, terkait posisi Indonesia dalam kegiatan antariksa khususnya LAPAN sebagai focal poin nasional, LAPAN dalam ini telah melakukan kontribusinya baik untuk kepentingan kegiatan sipil disatu sisi dan disisi lain secara tidak langsung atau laten mendukung semua kegiatan yang bersifat pertahanan dan keamanan khususnya dalam bidang peroketan selain itu juga dengan memberikan citra satelit kepada para pemangku keamanan nasional. Kemudian dilanjutkan dengan ulasan yang disampaikan oleh Bapak Drs. Awang Munawar, M.Si, selaku pengajar atau dosen jurusan hubungan internasional dengan spesialisasi geopolitik dan geostrategi. Dalam ulasan tersebut disampaikan secara garis besar bahwa memang dari sisi geopolitik ranah kekuatan darat dan laut pada awalnya merupakan perebutan yang signifikan untuk menunjukkan posisi hegemoni suatu negara, akan tetapi hal tersebut kemudian berkembang menjadi kekuatan udara, dimana dengan kekuatan udara yang dimiliki oleh

suatu

negara maka negara tersebut dapat melakukan

kontrol

dan

pengawasannya terhadap kekuatan negara lain secara efektif. Memasuki era keantariksaan menjadikan konsep geopolitik berubah dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi antariksa membuat setiap negara khususnya negara besar atau negara hegemon berlomba untuk memiliki, mengembangkan dan memanfaatkan teknologi antariksa. Hal itu dikarenakan sangat efektif dan efisiennya teknologi antariksa dalam mewujudkan upaya dominasi suatu negara tidak saja terhadap suatu negara tetapi lebih luas lagi melakukan dominasi terhadap dunia secara global. Matra antariksa merupakan ranah yang sangat menjanjikan untuk tujuan-tujuan bersifat global, namun demikian keantariksaan juga menduduki peran yang sangat prioritas dalam meningkatkan taraf kehidupan manusia didunia.

40

Gambar 3-7. Acara ”NGOPI” di UNPAS- Bandung 2) Universitas Diponegoro Dalam rangka memperkenalkan LAPAN dan Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa (Pusat KKPA), memperoleh masukan dan menjajaki kerjasama terkait kebijakan penerbangan dan antariksa, Pusat KKPA melakukan sisialisasi, focus group discussion (FGD), dan penjajakan kerjasama ke Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro (UNDIP). Pada Kamis, 25 Agustus 2016 Tim Pusat KKPA dibagi menjadi dua untuk melaksanakan sosialisasi, FGD dan penjajakan kerjasama, tim pertama yang dipimpin oleh Agus Hidayat, Kepala Pusat KKPA melaksanakan kegiatan di FEB-UNDIP, sedangkan tim ke dua yang dipimpin oleh Husni Nasution, Kepala kelompok Penelitian (KaPoklit I) melaksanakan kegiatan di FISIP-UNDIP. Kedua kegiatan berjalan secara paralel di tempat yang berbeda. Kegiatan sosialisasi dihadiri oleh para dosen, mahasiswa program pascasarjana (S2 dan S3) maupun mahasiswa strata 1 (S1). Sedangkan kegiatan FGD dihadiri oleh dosendosen yang terkait dengan rencana pembangunan bandar antariksa. Tujuan dari FGD adalah dalam rangka memperoleh masukan dari pakar-pakar ekonomi dan ilmu sosial-politik yang ada di UNDIP terhadap hasil kajian bandar antariksa. Dari hasil kunjungan tersebut baik FEB maupun FISIP sepakat untuk menjalin kerjasama dengan Pusat KKPA terutama dalam hal penelitian bersama, publikasi bersama. 41

Gambar 3-8. Sosialisasi dan Insiasi PKS dengan FISIP dan FEB UNDIP 3) Universitas Airlangga

Menindaklanjuti

surat

permohonan

kepada

Kepala

Pusat

Kajian

Kebijakan Penerbangan dan Antariksa – LAPAN tanggal 12 April 2016 sebagai narasumber dalam Diskusi Ilmiah Rabuan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Jurusan

Hubungan

Internasional,

Universitas

Airlangga,

maka

diadakanlah pertemuan pada tanggal 11 Mei 2016 di FISIP Universitas Airlangga - Kampus B Dharmawangsa Dalam - Surabaya. Dengan tema Isu dan Kebijakan Nasional dan Internasional Keantariksaan. Diskusi di buka oleh Bapak Wakil Dekan, dalam pembukaannya Bpk Wakil Dekan menyampaikan dua hal penting, yaitu terkait forum diskusi rabuan itu sendiri dan kaitannya dengan Isu dan Kebijakan Nasional dan Internasional Keantariksaan yang akan di sampaikan oleh Ka.PUSKKPA, Bapak Ir. Agus Hidayat, M.Sc. Disampaikan bahwa forum rabuan ini merupakan forum diskusi yang bersifat strategis. Disadari bahwa kemajuan yang telah dicapai oleh teknologi khususnya antariksa telah mengalami kemajuan yang sangat besar. Akan tetapi hal tersebut dirasakan masih mengalami hambatan dan kendala yang nyata. Kendala dan hambatan tersebut terkait dengan sifat kegiatan yang menekankan kepada R & D, khususnya keterlibatan dari kalangan akademisi dan Perguruan Tinggi. Oleh sebab itu jelas terlihat adanya suatu ketimpangan, dimana perkembangan dalam ranah teknologi telah melaju dengan pesat sedangkan di ranah akademis dan Perguruan Tinggi jauh tertinggal. 42

Gambar 3-9. Diskusi di FISIP UNAIR 4) Universitas Negeri Semarang Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa (PusKKPA) melakukan sosialisasi dan FGD di Fakultas Ilmu Sosial (FIS) dan Fakutas Teknik (FT) Universitas Negeri Semarang (UNNES). Sosialisasi dilakukan di FT-UNNES dan dihadiri oleh civitas akademika baik dari FIS maupun FT-UNNES. Dalam Sosialisasi tersebut Kapus KKPA, Agus Hidayat memaparkan gambaran umum tentang LAPAN, serta memberikan penjelasan mengenai tugas dan fungsi Pusat KKPA dengan berbagai kegiatan di dalamnya. Dalam kegiatan sosialisasi tersebut diberikan kesempatan kepada seluruh peserta untuk menyampaikan pertanyaan maupun masukan terhadap materi sisoalisasi. Setelah sosialisasi selesai dilakukan di kampus FT-UNNES, selanjutnya Tim Pusat KPPA diundang untuk menghadiri FGD yang dilakukan oleh FIS-UNNES.

43

FGD tersebut bertemakan "Pengembangan Edu Wisata Berbasis Kajian Gunung Unggaran". Dalam FGD tersebut menghadirkan perwakilan SKPD Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, dan perkumpulan Organisasi Pariwisata atau Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). FGD bertujuan untuk menghimpun masukan dari berbagai pihak yang hadir terkait rencana pengembangan Gunung Unggaran sebagai potensi Edu Wisata. Diharapkan dari FGD ini bisa dihasilkan output dan outcome untuk pengembangan Gunung Unggaran yang bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Unggaran khususnya FIS-UNNES dan UNNES secara umum, Provinsi Jawa Tengah dan tentunya Indonesia secara keseluruhan. Dalam FGD tersebut Kapus KKPA menyampaikan bahwa LAPAN mendukung program ini dan siap membantu sesuai dengan kapasitas dan kewenangan LAPAN tentunya.

Gambar 3-10. Sosialisasi dan FGD di UNES

5) Padjadjaran Model United Nations (MUN) – Fakultas Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran. LAPAN turut menyemarakkan kegiatan Padjadjaran Model United Nations (MUN) di Ibis Style Hotel, Bandung, Jawa Barat, yang diselenggarakan oleh 44

Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung. Kepala Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan Antariksa (PusKPPA), Agus Hidayat tampil sebagai pembicara dalam kegiatan yang berlangsung tanggal 25-27 Mei 2016 ini. Topik yang dipresentasikan adalah “Space Mining” atau menambang di antariksa. Terdapat berbagai isu penting yang dibahas dalam sidang-sidang UNCOPUOS, isu space mining merupakan isu baru yang hangat diperdebatkan. Beberapa negara maju yang dipelopori oleh Amerika Serikat menyatakan bahwa kegiatan tersebut sifatnya legal karena tidak bertentangan dengan beberapa perjanjian internasional yang sekarang ada. Bahkan sejak bulan November 2015 yang lalu, Amerika Serikat sudah mengesahkan semacam undang undang yang mengizinkan perusahaan swasta Amerika untuk melakukan penambangan asteroid dan boleh memiliki hasilnya. Sebaliknya beberapa negara lainnya masih menyoal gagasan tersebut karena dianggap bertentangan dengan perjanjian internasional. Pemaparan Agus tersebut berisi tentang apa itu space mining, teknologi apa yang diperlukan, berbagai aspek legal dan sikap pro dan kontra beberapa negara. Pada kesempatan tersebut juga disosialisasikan eksistensi LAPAN dengan 4 (empat) kompetensinya. Di bidang sains antariksa, LAPAN bertugas melakukan pengamatan di bidang cuaca antariksa dan penelitian tentang atmosfer tropis. Di bidang penginderaan Jauh, LAPAN melakukan pemantauan permukaan bumi menggunakan satelit, dengan data yang dihasilkan untuk berbagai keperluan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Kompetensi LAPAN di bidang teknologi penerbangan dan antariksa dicontohkan melalui kegiatan riset peroketan, pesawat terbang, dan satelit. Adapun kompetensi lainnya yaitu kiprah LAPAN dalam melakukan Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa, sebagai bidang kajian yang sedang dipimpinnya saat ini. Padjadjaran MUN 2016 merupakan rangkaian acara berupa simulasi sidang PBB tahunan. Kegiatan tersebut besutan Ikatan Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran. Memasuki tahun ke4 penyelenggaraan, diharap menjadi momen pembuktian kebesaran dan eksistensi Padjadjaran MUN di kancah MUN Nasional maupun internasional. Peserta MUN kali ini terdiri dari mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Konsep sidang Padjadjaran MUN kali ini dibagi dalam empat Dewan, Mars Constitution Convention 2121, Paris Peace Conference 1919, United Nations Entity for Gender Equality and the Environment of Women (UN Women), dan Expanded ASEAN Maritime Forum.

45

Gambar 3-11. Padjadjaran Model United Nations (MUN) - UNPAD 6) Kunjungan ke European Space Policy Institute (ESPI) Guna menjajaki kemungkinan kerjasama maka pada tanggal 22 September 2016, Kepala Pusat KKPA, Agus Hidayat, berkesempatan berkunjung ke European Space Policy Institute (ESPI), sebuah organisasi think tank terkait kebijakan antariksa yang dibentuk oleh European Space Agency (ESA) dan Austrian Space Agency (ASA), yang berkantor di Wina. Pada kunjungan tersebut Kapus KKPA diterima langsung oleh Direktur ESPI, Mr. Jean-Jacques TORTORA. Pada kesempatan tersebut dijelaskan kegiatan yang dilakukan di Pusat KKPA, sedangkan Mr.

TORTORA

menjelaskan

ruang

lingkup

kegiatan

ESPI.

Direktur

ESPI

menjelaskan bahwa fokus perhatian ESPI saat ini adalah space law & space law development, space economy, dan monitoring of worldwide space activities. Terkait dengan kajian tentang space economy, ESPI saat ini tengah menjalin kerjasama dengan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Pada pertemuan tersebut dibahas juga mengenai spaceport, dimana Direktur ESPI memyampaikan bahwa dalam pembangunan spaceport, terdapat 4 hal yang perlu diperhatikan: assessment terkait aspek keamanan dan keselamatan (security and safety), jarak dari equator (proximity from the equator), faktor-faktor lingkungan sekitar (kekuatan angin) dan tanggung jawab Pemerintah dalam pengelolaan spaceport. Terkait dengan komersialisasi luar angkasa, Direktur ESPI menyampaikan bahwa dalam rangka memajukan industri antariksa, pada awalnya sebaiknya 46

melibatkan BUMN dan selanjutnya perlu meningkatkan kolaborasi dengan pihak lain baik swasta dalam negeri maupun asing. Terkait kemungkinan kerjasama kedepan, Direktur ESPI menawarkan kerjasama dalam bentuk pemagangan, dimana peneliti Pusat KKPA dengan membawa gagasan besar melakukan magang di ESPI selama 3 hingga 12 bulan. Pihak ESPI bersedia menyiapkan segala fasilitas yang diperlukan termasuk akses terhadap seluruh informasi dan dokumen yang dimiliki ESPI.

Pihak Kedutaan Besar RI di Wina sangat mendukung rencana

kerjasama tersebut dan menyarankan agar LAPAN dapat menindaklanjutinya dengan kerangka kerjasama, baik dalam bentuk letter of intent maupun memorandum of understanding.

Gambar 3-12. Kunjungan ke European Space Policy Institute (ESPI) 7) Penerbitan Buku Ilmiah, Buletin dan Brosur Pusat KKPA Sebagai media publikasi karya tulis ilmiah bagi para peneliti Pusat KKPA, pada pada tahun 2016 diterbitkanlan Buku Ilmiah Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa, yang memuat karya tulis ilmiah para peneliti di Pusat KKPA. Disamping itu Pusat KKPA juga menerbitkan Buletin KKPA, yang digunakan sebagai wadah bagi para peneliti muda dan calon peneliti untuk mengungkapkan pemikirannya melalui tulisan-tulisan yang bersifat popular. Hal ini dimaksudkan untuk melatih para peneliti muda dan calon peneliti untuk dapat menghasilkan karya tulis ilmiah terkait kebijakan penerbangan dan antariksa. Selain dari itu, bulletin tersebut dimaksudkan sebagai media sosialisasi hasil-hasil kegiatan Pusat KKPA serta berbagai isu strategis yang menjadi topik kajian Pusat KKPA.

47

Tidak itu saja, tahun 2016 Pusat KKPA menerbitkan brosur tentang kegiatan Pusat KKPA atau semacam company profile yang bertujuan agar masyarakat dapat memahami dengan mudah tentang keberadaan Pusat KKPA, tugas fungsinya, lingkup kegiatannya, dan lain-lain.

Gambar 3-13. Buku Ilmiah, Buletin dan Brosur Pusat KKPA

48

3.4.

AKUNTABILITAS KEUANGAN Dalam pelaksanaan program/kegiatan, Pusat KKPA dibiayai oleh APBN yang

dijabarkan dalam dokumen DIPA. Pagu awal tahun 2016 yang tertera di dokumen PK adalah sebesar Rp. 12.237.000.000,- (Dua belas miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta rupiah). Namun di dalam proses pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan, pagu awal tersebut mengalami 3 (tiga) kali perubahan. a.

Perubahan pertama dikarenakan adanya perpindahan 7 (tujuh) orang pegawai Pusat KKPA ke Pustispan, atas nama (1) Prof. Drs. Igif G. Prihanto, (2) Ir. Hendy Gunawan, (3) Suwardi, S.Kom, (4) Fajar Iman Nugraha, S.T, (5) Alhadi Saputra, (6) S.Si, Winarni, S.T, dan (7) Abdullah Jamil, S.Kom, Perpindahan gaji dari Pusat KKPA ke Pustispan atas nama Sakiwan, S.Kom dan Perpindahan gaji dari Biro KSHU ke Pusat KKPA atas nama Sutejo sebesar Rp. 1.039.264.000,- (Satu miliar tiga puluh Sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah). Sehingga total pagu anggaran Pusat KKPA yang tertera di dokumen DIPA menjadi Rp. 11.197.736.000,- (Sebelas miliar seratus Sembilan puluh tujuh jutatujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

b. Perubahan

kedua

dikarenakan

adanya

penghematan

sebesar

Rp.

699.736.000,- (Enam ratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari : 1) Belanja Barang (52) sebesar Rp. 500.656.000,- (Lima ratus juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah); 2) Belanja Modal (53) sebesar Rp. 199.080.000,- (Seratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan puluh ribu rupiah). Sehingga total pagu anggaran Pusat KKPA yang tertera di dokumen DIPA menjadi Rp. 10.498.000.000,(Sepuluh miliar empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah). c.

Perubahan ketiga dikarenakan pengalokasian anggaran belanja pegawai untuk satker yang anggaran belanja pegawainya kekurangan. Anggaran belanja pegawai dialihkan sebesar Rp. 480.000.000,- (Empat ratus delapan puluh juta rupiah). Sehingga total pagu anggaran Pusat KKPA yang tertera di dokumen DIPA menjadi Rp. 10.018.000.000,- (Sepuluh miliar delapan belas juta rupiah).

49

Tabel 3-11. Perubahan Pagu dan Realisasi Tahun Anggaran 2016 URAIAN

PAGU AWAL

Belanja Pegawai (51) Belanja Barang (52) Belanja Modal (53) TOTAL

PEMOTO NGAN I

PEMOTO NGAN II

PEMOTO NGAN III

PAGU AKHIR

REALISASI

7.514.005.000

1.004.189.000

-

480.000.000

6.029.816.000

5.896.929.527

4.523.915.000

35.075.000

500.656.000

-

3.988.184.000

3.862.287.511

199.080.000

-

199.080.000

-

-

-

12.237.000.000

1.039.264.000

699.736.000

480.000.000

10.018.000.000

9.759.217.038

Pada gaji Desember ada kekurangan pagu di belanja pegawai (belanja gaji pokok PNS-511111 dan belanja tunjangan anak PNS-511122), sehingga dilakukan revisi DIPA dengan uraian seperti tabel berikut: Tabel 3-12. Perubahan DIPA (kekurangan Belanja Pegawai) URAIAN

PAGU SEBELUM REVISI

PAGU SESUDAH REVISI

REALISASI

Belanja Pegawai (51)

6.029.816.000

6.044.816.000

5.896.929.527

Belanja Barang (52)

3.988.184.000

3.973.184.000

3.862.287.511

10.018.000.000

10.018.000.000

9.759.217.038

TOTAL

3.4.1. Realisasi Anggaran Tahun 2016 Dalam mendukung program LAPAN, yakni: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lapan, maka arahan kegiatan yang diemban Pusat KKPA, yakni: Pengembangan Pengkajian dan Informasi Penerbangan dan Antariksa. Pada tahun 2016 pagu total anggaran untuk mendukung kegiatan tersebut berjumlah Rp. 10.018.000.000,-. Pagu anggaran tersebut dialokasikan dalam mendukung aktivitas pada 2 (dua) sub kegiatan besar, meliputi: 1) Penyusunan

dokumen

kebijakan

penerbangan

dan

antariksa;

2)

Layanan

Perkantoran, sebagaimana dimuat pada Tabel 3-13. Realisasi Anggaran Tahun 2016.

50

Tabel 3-13. Realisasi Anggaran tahun 2016 Alokasi Anggaran (1) Dokumen Kebijakan Penerbangan dan Antariksa Layanan perkantoran

Pagu Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Realisasi (%)

(2)

(3)

(4)

2.544.859.000,-

2.455.523.683,-

96,49 %

7.473.141.000,-

7.303.693.355,-

97,73 %

Realisasi atas pagu anggaran keseluruhan sebesar Rp. 9.759.217.038,(97,42%) dari pagu anggaran Rp. 10.018.000.000,. Capaian tersebut berasal dari kegiatan: (1) Penyusunan Dokumen Kebijakan Penerbangan dan Antariksa dengan realisasi sebesar Rp. 2.455.523.683,- (96,49 %) dari Pagu Anggaran Rp. 2.544.859.000,-.

(2)

Layanan

perkantoran

dengan

realisasi

sebesar

Rp.

7.303.693.355,- (97,73 %) dari Pagu anggaran Rp. 7.473.141.000,-. Anggaran tidak terealisasi sebesar Rp. 258.782.962,- atau sebesar 22,93%. Secara detil tidak terserapnya anggaran tersebut diuraikan pada Tabel 3-14 berikut: Tabel 3-14. Rincian Pagu anggaran Tidak Terserap Alokasi Anggaran (1) Belanja Bahan (521211) Honor Penulis (521213) Narasumber (522151) Gaji dan Tunjangan Operasional Perkantoran Kontribusi

terbesar

Pagu Anggaran (Rp)

Sisa Anggaran (Rp)

(2) 705.994.000,80.400.000,186.200.000,6.044.816.000,-

(3) 33.709.350,31.300.000,20.050.000,147.886.473,-

1.428.325.000,-

21.561.172,-

tidak

terserapnya

anggaran

Sisa Anggaran (%) (4) 0,34 % 0,31% 0,20% 1,48% 0,22%

dikarenakan

tidak

terserapnya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai sebesar Rp. 147.886.473,atau sebesar 1,48%. Berdasarkan data yang dihimpun oleh bagian program dan keuangan maka tidak optimalnya penyerapan anggaran tersebut disebabkan oleh hal – hal berikut: (1) terdapat pegawai pensiun dan (2) tidak terserapnya anggaran lembur pegawai.

51

3.4.2. Pagu dan Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2016 Sebagaimana dijelaskan pada Tabel 3-13 di atas, anggaran Pusat KKPA tahun 2016 diperuntukkan untuk mendanai dua kegiatan besar yaitu penyediaan Dokumen Kebijakan Penerbangan dan Antariksa dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.544.859.000,- dan untuk Layanan perkantoran dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.473.141.000,-. Sebenarnya angaran sebesar Rp. 2.544.859.000,- tidak hanya diperuntukkan untuk mendukung capaian sasaran strategis 1 dan 2 saja, tetapi juga guna mendukung capaian sasaran strategis Pusat KKPA secara keseluruhan sebagaimana dituangkan dalam peta strategis BSC Pusat KKPA. Dengan kata lain angaran sebesar Rp. 2.544.859.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.455.523.683,-( 96.49 %), digunakan juga untuk pencapaian sasaran strategis 3 dan sasaran strategis 4 serta kegiatan pendukung lainnya sebagaimana telah dijelaskan pada bagian capaian IKU dan capaian selain IKU . 3.4.3. Capaian IKU dan Realisasi Anggaran per Sasaran Tahun 2016 Sebagaimana

dijelaskan

pada

bagian

3.4.2.

bahwa

anggaran

yang

dialokasikan sebesar untuk membiayai pencapaian sasaran strategis Pusat KKPA yang telah ditetapkan tidak hanya diperuntukkan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan guna pencapaian IKU sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016. Tetapi juga digunakan untuk pencapaian sasaran strategis lainnya. Hal ini dapat dijelaskan bahwa pada dasarnya sasaran strategis 1 melalui IKU-1 dan sasaran strategis 2 melalui IKU-2, IKU-3 dan IKU-4 yang lebih bersifat outcome, baru bisa dicapai bila sasaran strategis 3, 4 yang lebih bersifat output, sebagimana dituangkan dalam peta strategis BSC Pusat KKPA. Dengan demikian sulit untuk memisahkan berapa anggaran yang terealisasi khusus untuk mencapai IKU-1, IKU2, IKU-3 dan IKU-4. Jadi secara umum dapat dinyatakan bahwa realisasi anggaran untuk capaian IKU-1 (indeks kepuasan masyarakat atas layanan informasi kajian kebijakan) yang mencapai 84.81 (108.04%), capaian IKU-2 (rasio kebijakan yang tersedia dibandingkan dengan total kebijakan yang dibutuhkan) dengan capaian 100%, capaian IKU-3 (jumlah publikasi nasional terakreditasi di bidang kebijakan penerbangan dan antariksa) dengan capian 20%, dan capaian IKU-4 (jumlah publikasi internasional terindeks di bidang kebijakan penerbangan dan antariksa) dengan capaian 0%, adalah bagian dari Rp. 2.455.523.683,-( 96.49 %). 52

3.4.4. Perbandingan Pagu Anggaran dan Realisasi Tahun 2015 dan 2016 Tabel 3-15. Perbandingan Pagu Anggaran dan Realisasi Tahun 2015 dan 2016

Program (1) Pengembangan Teknologi Penerbangan dan Antariksaan. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lapan

Tahun 2015 Pagu Realisasi (Rp) Anggaran (Rp) (2) (3) 14.650.668.00

Tahun 2016 Pagu Realisasi Anggaran (Rp) (Rp) (4) (5)

11.290.640.390 (77.1%)

10.018.000.000

9.741.330.691 (97.24%)

53

BAB IV PENUTUP Pelaksanaan kegiatan Pusat KKPA pada tahun 2016 sudah berjalan dengan baik. Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2016 menunjukkan upaya yang kuat dari seluruh komponen Pusat KKPA untuk dapat mewujudkan visi dan misinya. Namun dari capaian kinerja Pusat KKPA tahun 2016, terutama capaian sasaran strategis 2 khususnya IKU-3 dan IKU-4, secara umum belum mencapai target yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian kinerja Pusat KKPA Tahun 2016. Kondisi ini dapat dijelaskan sebagai berikut: a.

Sasaran strategis‐1: meningkatnya layanan publik di bidang kebijakan penerbangan dan antariksa, melalui pencapaian IKU‐1: indeks kepuasan masyarakat atas layanan informasi kajian kebijakan penerbangan dan antariksa, telah mencapai hasil 84,81 dari target 78,5 .Kondisi tersebut dapat diinterpretasikan bahwa capaian sasaran strategis tersebut adalah 108,04% atau sangat baik.

b. Sasaran strategis‐2: tersedianya rumusan kebijakan yang implementatif, melalui pencapaian sebagai berikut : 1)

IKU-2 Rasio kebijakan yang tersedia dibandingkan dengan total kebijakan yang dibutuhkan telah mampu merealisasikan 16 dokumen kajian dari 15 dokumen yang ditargetkan. Kondisi ini dapat diinterpretasikan bahwa capaian sasaran strategisnya adalah 106,67 % atau sangat baik.

2)

IKU-3 jumlah publikasi nasional terakreditasi di bidang kebijakan penerbangan dan antariksa telah mampu merealisasikan 1 makalah dari 5 makalah yang ditargetkan. Kondisi ini dapat diinterpretasikan bahwa capaian sasaran strategisnya adalah 20 % atau kurang baik.

3)

IKU-4 jumlah publikasi internasional di bidang kebijakan penerbangan dan antariksa telah mampu merealisasikan 0 makalah dari 1 makalah yang ditargetkan. Kondisi ini dapat diinterpretasikan bahwa capaian sasaran strategisnya adalah 0 % atau kurang baik Belum tercapainya sasaran strategis 2 melalui IKU-3 dan IKU-4, disebabkan

beberapa kedala sebagaimana disebutkan terdahulu yaitu: 1. LAPAN dan Pusat KKPA belum memiliki media jurnal ilmiah nasional terakreditasi dibidang kajian kebijakan penerbangan dan antariksa yang dikelola sendiri, sehingga Pusat KKPA masih memiliki ketergantungan yang 54

tinggi terhadap pihak lain dalam upaya penerbitan hasil kajian khususnya pada jurnal nasional terakreditasi. 2. Cukup ketatnya persaingan di tingkat nasional dalam mempublikasikan naskah kajian/penelitian pada jurnal nasional terakreditasi sehingga mempersempit ruang gerak peneliti dalam publikasi tersebut khususnya terkait bidang kebijakan penerbangan dan antariksa yang bersifat khusus. 3. Masih kurangnya kemampuan SDM Pusat KKPA dalam menghasilkan karya tulis ilmiah untuk bisa diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi. Guna mengatasi hal tersebut berbagai upaya sebenarnya telah dilakukan diantaranya dengan mengadakan workshop dan pelatihan metodologi penelitian kebijakan dan penulisan ilmiah pada jurnal terakreditasi. Strategi yang akan dilakukan untuk tahun anggaran 2017 adalah akan lebih mendorong lagi para peneliti Pusat KKPA, terutama peneliti madya ke atas untuk wajib membuat karya tulis ilmiah yang diterbitkan pada jurnal ilmiah terakreditasi. Kewajiban tersebut akan dituangkan dalam SKP terutama untuk para peneliti madya. Upaya lain yang akan dilakukan adalah dengan memberikan pembimbingan (coaching) kepada para peneiliti Pusat KKPA agar dapat menulis karya tulis ilmiah untuk kemudian dapat diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional terindeks. Disamping

itu

guna

mewujudkan

adanya

jurnal

ilmiah

kebijakan

penerbangan dan antariksa yang dikelola sendiri, maka pada tahun 2017 akan diupayakan untuk bekerjasama dengan Biro Kerjasama, Humas dan Umum (KSHU) agar jurnal kebijakan yang dikelola oleh Biro KSHU dapat terbit mulai tahun 2017, dan secara bertahap akan didorong untuk menjadi jurnal nasional terakreditasi. c.

Dilihat dari daya serap anggaran, maka kinerja Pusat KKPA Tahun Anggaran 2016 yang didanai dengan anggaran sebesar Rp 10.018.000.000,‐ dan terealisasi sebesar Rp. 9.741.330.691,-, atau sebesar 97,42%. Sedangkan sisanya sebesar Rp. 258.782.962 (2.58%) tidak terealisasi. Pencapaian kinerja Pusat KKPA tahun 2016 tersebut naik dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2015.

55

LAMPIRAN 1 Rencana Kerja Tahunan (RKT) Pusat KKPA Tahun 2016

56

57

LAMPIRAN 2 Penetapan Kinerja (PK) Pusat KKPA Tahun 2016

58

59

60

LAMPIRAN 3 Pengukuran Kinerja Pusat KKPA Tahun 2016 Sasaran Strategis 1 (1) Meningkatnya layanan publik di bidang kebijakan penerbangan dan antariksa.

Indikator Kinerja Utama (IKU-1) (2) Indeks kepuasan masyarakat atas layanan informasi kajian kebijakan.

Tersedianya rumusan kebijakan yang implementatif.

Rasio kebijakan yang tersedia dibandingkan dengan total kebijakan yang dibutuhkan.

Tersedianya rumusan kebijakan yang implementatif. Tersedianya rumusan kebijakan yang implementatif.

Jumlah publikasi nasional terakreditasi di bidang kebijakan penerbangan dan antariksa Jumlah publikasi internasional di bidang kebijakan penerbangan dan antariksa

Target

Realisasi

Capaian

(3)

(4)

(5)

78.5

84,81

108,04%

100%

100%

100 %

5 makalah

1 makalah

20%

1 makalah

0

0%

61

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 PUSAT KAJIAN KEBIJAKAN PENERBANGAN DAN ANTARIKSA

Recommend Documents