LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DIREKTORAT PENGEMBANGAN WILAYAH INDUSTRI II TAHUN 2016

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DIREKTORAT PENGEMBANGAN WILAYAH INDUSTRI II TAHUN 2016

DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53 Jakarta 12950

Kata Pengantar Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas berkat dan rahmatNya Direktorat Pengembangan Fasilitasi industri Wilayah II dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016. Salam shalawat tercurah pada Rasululloh Muhammad SAW. Dasar hukum penyusunan LAKIP diantaranya adalah Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Permen PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perindustrian No 150/MIND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Laporan ini merupakan pertanggungjawaban Direktorat Pengembangan Wilayah Industri II atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam membantu Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian. Dengan dukungan alokasi anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2016 telah dilaksanakan berbagai program pembangunan guna merealisasikan target-target pengembangan perwilayahan industri di Sumatera dan Kalimantan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri dan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Pengembangan Wilayah Industri II. Melalui LAKIP ini, kami berharap dapat memberikan gambaran obyektif tentang kinerja Direktorat Pengembangan Wilayah Industri II tahun 2016, selain itu laporan ini diharapkan juga dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pada tahun mendatang. Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan laporan ini, baik dalam bentuk kontribusi data, kontribusi penulisan laporan, maupun bentuk kontribusi lainnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jakarta,

Januari 2017

DIREKTUR PENGEMBANGAN WILAYAH INDUSTRI II

Busharmaidi

i

ii

IKHTISAR EKSEKUTIF LAKIP Direktorat Pengembangan Wilayah Industri II Tahun 2016 disusun sebagai akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Rencana Strategis (Renstra) menetapkan sasaran yang menjadi Indikator Kinerja Kunci bagi Direktorat Pengembangan Wilayah Industri II pada tahun tertentu. Sasaran tersebut mempunyai target masing-masing, dimana pelaksanaannya didukung oleh anggaran yang tersedia di dalam DIPA. Pagu Awal Sebesar Rp.159.360.147.000,- (Seratus lima puluh sembilan milyar tiga ratus enam puluh juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah), yang meliputi program utama dan program penunjang. Anggaran tersebut kemudian terkena penghematan anggaran self blocking sebesar Rp 83.579.239.000.- (delapan puluh tiga milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) sehingga pagu berkurang menjadi sebesar Rp 75.780.908.000 (tujuh puluh lima milyar tujuh ratus delapan puluh rjuta sembilan ratus delapan ribu rupiah) Berdasarkan Pengukuran Kinerja yang dilaksanakan, rata-rata nilai capaian kinerja adalah sebesar 106,36 %. Nilai capaian tersebut telah menunjukkan bahwa program kerja Direktorat Pengembangan Pengembangan Wilayah Industri II telah dilaksanakan sesuai dengan sasaran dan capaian IKU sesuai target yang ditetapkan. Untuk meningkatkan kinerja dalam mendukung sasaran yang telah ditetapkan dan pelayanan bagi stakeholder terkait, perlu kiranya dilakukan perbaikan terutama melakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Direktorat Pengembangan Wilayah Industri II. Dari sisi keuangan diharapkan pula adanya pembenahan dalam upaya pencai ran dana yang selama ini mengalami berbagai hambatan serta bagi penanggung jawab kegiatan lebih dilaksanakan.

meningkatkan

pertanggungjawaban

kegiatan

yang

telah

Mulai Tahun 2017 penyusunan LAKIP mengacu pada Renstra PWI II yang baru. Renstra baru tersebut lebih fokus dan lebih sederhana daripada saat ini.

i

DAFTAR ISI Kata Pengantar......................................................................................................

i

Ikhtisar Eksekutif ...................................................................................................

ii

Daftar Isi .................................................................................................................

iii

Daftar Tabel ..........................................................................................................

iv

Daftar Gambar ......................................................................................................

vi

BAB I A. B. C.

PENDAHULUAN

Tugas Pokok dan Fungsi......................................................................... Struktur Organisasi .................................................................................. Latar Belakang Kegiatan/Program .......................................................

1 1 2

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A.

B.

C.

Rencana Strategis Direktorat Pengembangan Wilayah Industri II.... 1. Visi dan Misi ......................................................................................... 2. Tujuan dan Sasaran ........................................................................... 3. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat PWI II................................ Rencana Kinerja ...................................................................................... 1. Sasaran................................................................................................. 2. Indikator Kinerja Utama ...................................................................... Rencana Anggaran .................................................................................

4 4 5 6 10 10 11 14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. B.

Analisis Capaian Kinerja ......................................................................... Akuntabilitas Keuangan ..........................................................................

17 57

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN A.

Kesimpulan ...............................................................................................

60

B.

Saran ..........................................................................................................

61

LAMPIRAN

ii

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daerah-daerah yang ditetapkan sebagai WPPI ..................................

7

Tabel 2. Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis Dit. PWI II Tahun 2016 .

12

Tabel 3. Program Kegiatan Direktorat Pengembangan Wilayah Industri II Tahun 2016 ................................................................................................

15

Tabel 4. Capaian IKU I dari Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri di Wilayah Sumatera dan Kalimantan ....................................

18

Tabel 5. Capaian IKU II dari Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri di Wilayah Sumatera dan Kalimantan......................................

19

Tabel 6. Capaian IKU III dari Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri di Wilayah Sumatera dan Kalimantan......................................

20

Tabel 7. Capaian IKU IV dari Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri di Wilayah Sumatera dan Kalimantan......................................

21

Tabel 8. Jumlah industri Pengolahan Besar dan Sedang, Jawa dan Luar Jawa, 2010-2016.......................................................................................

21

Tabel 9. Capaian IKU V dari Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri di Wilayah Sumatera dan Kalimantan) ....................................

22

Tabel 10. Capaian IKU VI dari Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri di Wilayah Sumatera dan Kalimantan) ....................................

23

Tabel 11. Pertumbuhan Sektor Industri Manufaktur di Jawa dan Luar Jawa ...

24

Tabel 12. Pertumbuhan Sektor Industri Manufaktur di Wilayah II.......................

25

Tabel 13 Capaian IKU VII dari Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri di Wilayah Sumatera dan Kalimantan) ....................................

26

Tabel 14. Capaian IKU VIII dari Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri di Wilayah Sumatera dan Kalimantan) ....................................

27

Tabel 15. Investasi PMDN dan PMA Tahun 2016 Menurut Provinsi di Wilayah Sumatera dan Kalimantan .......................................................................

28

Tabel 16. Investasi PMDN Tahun 2016 terhadap nasional di Wilayah II...........

29

Tabel 17. Investasi PMA Tahun 2016 menurut provinsi di Wilayah II ................

29

Tabel 18. Investasi PMA Tahun 2016 di Wilayah II...............................................

30

Tabel 19. Capaian IKU IX dari Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri di Wilayah Sumatera dan Kalimantan) ....................................

30

Tabel 20. Capaian IKU IX dari Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri di Wilayah Sumatera dan Kalimantan) ....................................

31 iii

Tabel 21. Share Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB di Wilayah II .....

32

Tabel 22. Capaian IKU dari Tumbuh dan Berkembangnya Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di Wilayah Sumatera dan Kalimantan .................................................................................................

32

Tabel 23. Capaian IKU dari Tumbuh dan Berkembangnya Kawasan Industri di Wilayah Sumatera dan Kalimantan....................................................

37

Tabel 24. Capaian IKU dari Tumbuhnya Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (SIKIM) di Wilayah Sumatera dan Kalimantan ................

43

Tabel 25. Capaian IKU dari Berkembangnya industri di daerah melalui Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi/ Kabupaten/Kota di Wilayah Sumatera dan Kalimantan......................

47

Tabel 26. Capaian IKU dari Berkembangnya industri di daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik di Wilayah Sumatera dan Kalimantan ................................................................................................

52

Tabel 27. Capaian IKU dari Forum kegiatan/koordinasi/monev/ pembinaan pengembangan fasilitasi industri di daerah Wilayah II........................

55

Tabel 28. Realisasi Anggaran Direktorat PWI II Tahun 2016 ..............................

58

iv

DAFTAR GAMBAR

Gambar

1. Struktur Organisasi Direktorat Pengembangan Pengembangan Wilayah Industri II ...............................................

2

Gambar 2. Pertumbuhan Sektor Industri Manufaktur Tahun 2010-2016 ...

25

Gambar 3. Pertumbuhan Rata-Rata Sektor Industri Manufaktur Tahun 2010-2015 Menurut Provinsi .........................................................

25

v

2016

BAB I PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Perwilayahan Industri II (Sumatera dan Kalimantan) mengalami perubahan yang mendasar sejak adanya perubahan struktur organisasi. Perubahan ini menyebabkan juga adanya mismatch dan mislink dengan Rencana Kinerja Direktorat Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I (Sumatera dan Kalimantan) Tahun 2016 yang di susun setahun sebelum program/kegiatan berjalan. Lebih jauh lagi perubahan ini memaksa Perjanjian Kinerja Direktorat PWI II untuk disesuaikan kembali. Namun demikian, sejumlah perubahan sudah diprediksi pada saat penyusunan Renkin tersebut. Pada saat itu, Undang-Undang No 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian telah berlaku. Selain itu juga draft Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional masih dalam versi awal namun sudah dipahami bersama bahwa RIPIN ini akan menjadi landasan acuan bagi semua pengembangan industri, menggantikan Peraturan Presiden No 28 Tahun 2008 tenang Kebijakan Industri Nasional. Perlu di tambahkan bahwa pada saat Renkin disusun, Presiden terpilih Jokowi mencanangkan Nawacita. Ini juga harus diakomodir. Semenjak

dikeluarkannya

Perindustrian dan tersusunnya (RIPIN),

Undang-undang

No. 3 Tahun

2014 tentang

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional

Direktorat Pengembangan Wilayah Industri II kini mempunyai tugas untuk

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan wilayah industri di Sumatera dan Kalimantan. Dalam melaksanakan tugas diatas, dibentuk 3 (tiga) unit subdirektorat yakni: Subdirektorat Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri II yang bertanggungjawab pada pengembangan WPPI di Sumatera dan Kalimantan, Subdirektorat Sentra Industri Kecil dan Menengah II yang bertanggungjawab pada pengembangan SIKIM di Sumatera dan Kalimantan, serta yang tidak mengalami perubahan tupoksi (hanya nomenklatur yang berbeda) adalah Sudirektorat Kawasan Industri II yang bertanggungjawab pada Direktorat Pengembangan Wilayah Industri II

1

2016

pembangunan Kawasan Industri di Sumatera dan Kalimantan termasuk didalamnya adalah 7 (tujuh) Kawasan Industri Prioritas Nasional yakni: KI Jorong, KI Tanggamus, KI Landak, KI Kuala Tanjung, KI Sei Mangkei, KI Ketapang, dan KI Batu Licin. A.1

Subdirektorat Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri II

Mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusuna n norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri di Sumatera dan Kalimantan.

Dalam melaksanakan tugas diatas, Subdirektorat Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri II memiliki fungsi: a) analisis dan penyiapan bahan perumusan

dan pelaksanaan kebijakan,

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri untuk wilayah Sumatera dan Kalimantan; b) analisis dan penyiapan bahan perumusan

dan pelaksanaan kebijakan,

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan kawasan peruntukan industri untuk wilayah Sumatera dan Kalimantan; c) penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan bidang pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri untuk wilayah Sumatera dan Kalimantan; dan d) penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan bidang pengembangan kawasan peruntukan industri untuk wilayah Sumatera dan Kalimantan. Subdirektorat wilayah Pusat Pertumbuhan Indusri II terdiri atas 2 unit eselon IV: 1. Seksi

Perencanaan dan Promosi Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, dan pengembangan perwilayahan

industri, penyiapan bahan pengembangan

wilayah pusat pertumbuhan industri dan kawasan peruntukan industri, serta Direktorat Pengembangan Wilayah Industri II

2

2016

penyiapan bahan promosi wilayah pusat pertumbuhan

industri wilayah

Sumatera dan Kalimantan 2. Seksi Fasilitasi Penyediaan Infrastruktur Industri mempunyai tugas melakukan bahan fasilitasi penyediaan infrastruktur industri dan pengembangan kerja sama teknis wilayah pusat pertumbuhan industri di wilayah Sumatera dan Kalimantan

A.2

Subdirektorat Kawasan Industri II

Mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembangunan kawasan industri wilayah Sumatera dan Kalimantan. Dalam melaksanakan tugas diatas, Subdirektorat Kawasan Industri menyelenggarakan fungsi: a)

Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, pengembangan perwilayahan industri, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan supervise perizinan kawasan industri wilayah Sumatera dan Kalimantan; dan

b)

penyiapan bahan pembangunan

kawasan industri, fasilitasi penyediaan

infrastruktur penunjang kawasan industri, pengembangan kerja sama teknis kawasan industri wilayah Sumatera dan Kalimantan. Subdirektorat Kawasan Industri terdiri atas 2 unit eselon IV: 1. Seksi Perencanaan dan Promosi Kawasan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, pengembangan perwilayahan industri, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknsi dan supervisi perizinan kawasan industri, serta promosi kawasan industri wilayah Sumatera dan Kalimantan Direktorat Pengembangan Wilayah Industri II

3

2016

2. Seksi Fasilitasi dan Pembangunan Kawasan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan

pembangunan

kawasan

industri,

fasilitasi

penyediaan

infrastruktur penunjang kawasan industri, dan pengembangan kerja sama teknis kawasan industri wilayah Sumatera dan Kalimantan.

A.3

Subdirektorat Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, dan pengembangan perwilayahan industri, penyiapan pembangunan sentra industri kecil dan industri menengah, fasilitasi penyediaan infrastruktur pendukung sentra industri kecil dan industri menengah, pengembangan kerja sama teknis, serta promosi sentra industri kecil dan industri menengah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Dalam melaksanakan tugas diatas, Subdirektorat Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah menyelenggarakan fungsi: a) penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan dan pembangunan sentra industri kecil dan industri menengah di Sumatera dan Kalimantan; dan b) penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang fasilitasi pengembangan dan promosi Sentra industri kecil dan industri menengah di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Subdirektorat Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah II terdiri atas 2 unit eselon IV: 1. Seksi Perencanaan dan Promosi Sentra Industri Kecil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan infrastruktur pendukung sentra industri kecil dan industri menengah di Sumatera dan Kalimantan. Direktorat Pengembangan Wilayah Industri II

4

2016

2. Seksi Fasilitasi dan Pembangunan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembangunan sentra industri kecil dan industri menengah, fasilitasi penyediaan infrastruktur pendukung sentra industri kecil dan industri menengah, pengembangan kerja sama teknis sentra industri kecil dan industri menengah wilayah Sumatera dan Kalimantan A.4

Subbagian Program dan Tata Usaha

Mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha,dan rumah tangga direktorat Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi seperti pada bagian A diatas, unit organisasi Direktorat Pengembangan Wilayah Industri II dibagi menjadi 3 (tiga) unit Eselon III, dengan struktur seperti pada Gambar 1.

Direktur PWI II

Subbagian Program dan Tata Usaha

Subdirektorat Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri II

Subdirektorat Pengembangan Kawasan Industri II

Subdirektorat Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah II

Seksi Perencanaan dan Promosi Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri

Seksi Perencanaan dan Promosi Kawasan Industri

Seksi Perencanaan dan Promosi Sentra industri Kecil dan Industri Menengah

Seksi Fasilitasi Penyediaan Infrastruktur Industri

Seksi Fasilitasi dan Pembangunan Kawasan Industri

Seksi Fasilitasi dan Pembangunan Sentra Industri Kecil dan industri Menengah

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Pengembangan Wilayah Industri II

Direktorat Pengembangan Wilayah Industri II

5

2016

B. Latar Belakang Kegiatan/Program Peranan sektor industri terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sudah tidak diragukan lagi. Sektor industri memberikan efek berantai bagi sektor -sektor lain untuk tumbuh dan berkembang. Suatu industri akan memerlukan tenaga kerja dalam jumlan banyak sehingga mengurangi pengangguran. Para pekerja tersebut memerlukan kebutuhan sehari-hari sehingga menumbuhkan sektor perdagangan. Para pekerja memerlukan tempat tinggal sehingga menumbuhkan sektor properti. Namun demikian pengembangan sektor industri memerlukan modal yang sangat besar. Infrastruktur dasar seperti jalan, peruntukan lahan, akses logistik (pelabuhan, dryport, bandara), bahan baku yang dijamin berkesinambungan, serta tenaga kerja yang terampil di bidang industri adalah hal-hal yang harus disiapkan. Berdasarkan itu, maka banyak pelaku industri lebih memilih berlokasi di Jawa karena persyaratan bagi pengembangan industri seperti yang disebut diatas lebih siap. Hal ini menimbulkan disparitas ekonomi antara Jawa dengan Luar Jawa menjadi sangat lebar. Kalimantan dan Sumatera memiliki sumber daya alam yang jauh melimpah ketimbang Jawa, namun infrastruktur dasarnya terbatas. Bagi sektor swasta, kecuali untuk ekspolitasi bahan baku mentah, memerlukan investasi pada infrastruktur dasar yang jauh lebih besar dan sering kali tidak layak menurut perhitungan ekonomi perusahaan ketimbang dengan berinvestasi di Jawa. Maka dari itu diperlukan peran Pemerintah untuk menyiapkan infrastruktur dasar yang diperlukan untuk pengembangan industri di Kalimantan dan Sumatera. Sumatera lebih siap secara infrastruktur ketimbang Kalimantan sehingga pembagian komposisi pembiayaan bagi pengembangan industri akan juga proporsional. Lebih jauh dari itu, pertimbangan lain juga sangat mempengaruhi pengembangan suatu industri. Walaupun Kalimantan sangat kaya akan sumber daya alam, disisi lain ia juga merupakan paru-paru dunia. Dengan demikian pengembangan industri di Kalimantan akan lebih terbatas. Ini akan mempengaruhi soal statistik ekonomi mengenai sumbangsih Kalimantan di bidang industri terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Tidak semua wilayah dipaksakan untuk menumbuhkan sektor industrinya. Pada kenyataannya, pembangunan industri di Sumatra dan Kalimantan selama ini telah mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan di daerah. Namun, Direktorat Pengembangan Wilayah Industri II

6

2016

adanya perbedaan kondisi geografis, sumber daya alam, infrastruktur, sosial budaya dan kapasitas sumber daya manusia yang menyebabkan masih adanya kesenjangan dan ketimpangan pembangunan industri antar wilayah di Sumatera dan Kalimantan. Akibatnya, kesejahteraan masyarakat tidak selalu sama dan merata di seluruh wilayah. Kemajuan pembangunan industri di

Sumatera hanya berada pada kawasan di Sumatra Utara,

Kepulauan Riau, dan Sumatera Selatan. Sedangkan untuk Wilayah Kalimantan, pembangunan industri lebih terfokus pada Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan sebagian kecil Kalimantan Selatan sehingga terjadi disparitas yang tinggi antar wilayah di kedua pulau tersebut. Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional, yang merupakan penjabaran rencana

pembangunan

industri

jangka

panjang,

memberikan amanah

untuk

melakukan pemerataan dan penyebaran industri keseluruh NKRI melalui perwilayahan industri dengan 4 mekanisme: 1. Mengembangan WPPI, 2. Membangun KI, 3. Mengelola tata ruang KPI, dan 4. Membangun SIKIM. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2015 dinyatakan bahwa pembangunan industri harus diarahkan pada industri yang mengolah Sumber Daya Alam, pembangunan

industri yang

memperkuat kemampuan pembangunan

jaringan

interaktif, komunikasi dan informasi, pengembangan industri yang mampu merespon dinamika pasar dalam negeri maupun global dan membangun industri yang memperkuat integrasi ekonomi nasional, kemandirian bangsa dan keberlangsungan industri ke depan. Bercermin pada RIPIN dan RJPMN, maka salah satu misi pembangunan jangka panjang yang terkait dengan pengembangan wilayah adalah mewujudkan pemerataan dan penyebaran pembangunan industri berlandaskan potensi yang dimiliki oleh masing-masing

wilayah.

Pengembangan

wilayah

tersebut

diarahkan

untuk

memantapkan penataan pengembangan perwilayahan industri dengan menekankan upaya pada peningkatan kualitas sumber daya alam yang berkelanjutan dan berdaya saing yang didukung infrastruktur yang memadai. Berdasarkan misi Kementerian Perindustrian tahun 2016 diantaranya mendorong peningkatan nilai tambah industri; memfasilitasi pembangunan infrastruktur

industri; dan mendorong penyebaran

pembangunan industri ke luar Jawa, yang dalam hal ini ke Sumatera dan Kalimantan. Direktorat Pengembangan Wilayah Industri II

7

2016

Arah pembangunan industri kewilayahan yang hendak dicapai pada dasarnya merupakan upaya untuk meningkatkan daya saing industri, yang diharapkan dapat memberikan dampak positif, baik yang menyangkut penyerapan tenaga kerja, peningkatan investasi dan kredit yang digunakan, maupun dalam memberikan pendapatan

bagi

masyarakat

lokal.

Konsep

dasar pengembangan

kewilayahan

dengan mengaitkan dan mensinergikan

industri

aspek utamanya,

yaitu

pembangunan kawasan industri dan sentra industri kecil dan industri menengah, ditunjang oleh grand-strategy konektivitas yang ada pada wilayah pusat pertumbuhan industri, serta pengembangan kawasan pruntukan industri. Wilayah Sumatera dan Kalimantan memiliki prospek pengembangan industri dengan pendekatan kewilayahan jauh lebih maju ketimbang Kawasan Timur Indonesia, walaupun masih dibelakang Jawa. Sumatera dan Kalimantan, seiring dengan perubahan lingkungan strategis dan sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi nasional, diupayakan untuk dikembangkan potensi sumber daya yang ada. Pada dasarnya pembangunan sektor industri di daerah diserahkan kepada peran aktif sektor swasta, sementara pemerintah lebih banyak berperan sebagai fasilitator yang mendorong dan memberikan berbagai kemudahan bagi aktivitas-aktivitas sektor swasta, kecuali jika swasta tidak berminat.


8

2016

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Perencanaan strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi (yang meliputi kebijakan, program, dan kegiatan yang realistis) dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Direktorat Pengembangan Pengembangan Wilayah Industri II sebagai unit pada Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan suatu dokumen perencanaan yang disusun untuk dijadikan sebagai alat bantu untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan perwilayahan industri di Sumatera dan Kalimantan dengan melakukan perencanaan terpadu dan menyelaraskan pelaksanaan program, serta pengendaliannya untuk kurun waktu 2015-2019 yang telah direvisi pada awal tahun 2017, sehingga diharapkan mampu mendukung pencapaian tugas pokok dan fungsi Direktorat Pengembangan Wilayah Industri II, selain itu juga merupakan tolok ukur pencapaian sasaran dan kinerja. A. Rencana Strategis Direktorat Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah II

Berdasarkan UU No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang mengamanatkan bahwa pendekatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan industri nasional dilakukan dengan mengkombinasikan 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan sektoral dan pendekatan spasial. Pendekatan sektoral dilaksanakan melalui pengembangan industri prioritas nasional sedangkan pendekatan spasial dilaksanakan melalui pengembangan perwilayahan industri. Pengembangan perwilayahan industri mencakup pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Kawasan Peruntukan Industri (KPI), Kawasan Industri (KI), dan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM). Strategi pengembangan perwilayahan industri adalah dengan menumbuhkan pusat pertumbuhan industri baru dengan pemberian fasilitas terutama di luar Pulau Jawa. Strategi tersebut dilakukan dengan : a. Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Direktorat Pengembangan Wilayah Industri II

9

2016

b. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI), c. Pengembangan Kawasan Industri (KI), d. Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM).

1. Visi dan Misi a. Visi Visi Direktorat Pengembangan Wilayah Industri II adalah: “Terwujudnya Industri Tangguh yang Berdaya Saing Tinggi di Sumatera dan Kalimantan” b. Misi Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, Direktorat Pengembangan Wilayah Industri II mengemban misi : 1. Mempercepat penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh pelosok Sumatera implementasi

dan Kalimantan

pengembangan

melalui

Wilayah

Pusat

fasilitasi, regulasi Pertumbuhan

dan

Industri,

Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri, Pembangunan Kawasan Industri dan Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah; 2. Memfasilitasi dan mendorong pembangunan industri daerah pada wilayah Sumatera dan Kalimantan berlandaskan potensi sumber daya yang dimiliki daerah; 3. Mengokoordinasikan dan melaksanakan pembangunan infrastrukur industri dan penunjang industri di Sumatera dan Kalimantan, serta sarana dan prasarana industri dalam mendukung perwilayahan industri; 2. Tujuan dan Sasaran a. Tujuan Tujuan pengembangan perwilayahan industri Direktorat Pengembangan Wilayah Industri II adalah: 1. Terwujudnya

percepatan pembangunan industri dengan berkembangnya

WPPI, KPI dan KI di Sumatera dan Kalimantan, dengan Indikator Tujuan:


10

2016

a).

Tumbuhnya industri baru berskala besar yang mengolah potensi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan di Sumatera dan Kalimantan untuk memaksimalkan nilai tambah di dalam negeri.

No

Dalam Persen Pulau

2013

2014

2015

2016

1

Sumatera

14.84

16.35

18.18

18.18

2

Kalimantan

3.07

6.60

9.58

9.58

3

Jawa

74.11

65.23

59.09

59.09

Tabel 1.1 Pertumbuhan Industri Skala Besar di Sumatera dan Kalimantan Sumb er : Pusdatin Industri 2015

2. Terwujudnya

percepatan

pemerataan

pembangunan

industri

melalui

penumbuhan Sentra IKM di Sumatera dan Kalimantan dengan berbasiskan pada potensi sumber daya daerah. Dalam Jumlah Kumulatif No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Provinsi Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kep. Riau Jambi Sumatera Selatan Bangka Belitung Bengkulu Lampung Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur* Kalimantan Utara*

2013 2014 33 37 71 76 12 16 8 11 9 10 3 4 12 15 3 5 2 3 7 7 9 10 1 2 5 6 12 12 -

2016

2015 41 78 21 13 11 6 16 7 3 8 11 3 6 13 4

44 80 25 16 12 7 18 8 4 10 12 3 7 15 5

Tabel 1.2 Pertumbuhan IKM di Sumatera dan Kalimantan Sumb er : Pusdatin 2015,

b. Sasaran (outcome) Pengembangan wilayah industri dilakukan untuk mencapai sasaran kontribusi industri pengolahan non-migas di Sumatera dan Kalimantan Direktorat Pengembangan Wilayah Industri II 11

2016

dapat dilihat pada Tabel

2.1

dan Tabel

2.2. Sedangkan sasaran

pertumbuhan industri pengolahan non-migas Provinsi di Sumatra dan Kalimantan tercantum pada Tabel 2.3 dan Tabel 2.4. Berdasarkan sasaran di atas, maka ditetapkan indikator sasaran: Tabel 2.1. Sasaran Kontribusi Industri Pengolahan Non-Migas Menurut Wilayah (Dalam Persen) No. Wilayah 1 Sumatera 2 Kalimantan

2013 20.63 3.27

2015 21.10 3.29

2016 21.34 3.34

2017 21.58 3.38

2018 21.91 3.44

2019 22.29 3.52

2025 25.60 4.10

2035 28.65 5.42

Sumb er : BPS 2015,

Tabel 2.2. Sasaran Kontribusi Industri Pengolahan Non-Migas Menurut Provinsi (Dalam Persen) No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Provinsi

2013 0.20 5.74 0.90 5.85 3.17 0.55 1.96 0.49 0.08 1.69 0.91 0.28 0.49 1.58 1.58

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kep. Riau Jambi Sumatera Selatan Bangka Belitung Bengkulu Lampung Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur* Kalimantan Utara*

2015 0.20 5.79 0.91 6.04 3.23 0.55 2.05 0.50 0.08 1.75 0.93 0.26 0.49 1.61 1.61

2016 0.20 5.88 0.91 6.11 3.27 0.55 2.07 0.50 0.08 1.77 0.95 0.26 0.50 1.62 1.62

2017 0.20 5.97 0.92 6.18 3.31 0.55 2.09 0.50 0.08 1.78 0.98 0.26 0.51 1.63 1.63

2018 0.21 6.09 0.92 6.27 3.37 0.56 2.12 0.50 0.08 1.80 1.01 0.27 0.52 1.65 1.65

2019 0.21 6.23 0.93 6.39 3.43 0.56 2.15 0.50 0.08 1.83 1.05 0.27 0.53 1.67 1.67

2025 0.21 7.66 0.95 7.32 3.86 0.56 2.35 0.51 0.08 2.10 1.29 0.30 0.63 1.88 1.88

2035 0.23 8.55 0.96 8.03 4.75 0.60 2.59 0.53 0.08 2.33 1.60 0.40 0.95 2.47 2.47

Sumb er : BPS 2015,

Tabel 2.3. Sasaran Pertumbuhan Industri Pengolahan Non-Migas Menurut Wilayah (Dalam Persen) No

Wilayah

2013

2015

2016

2017

2018

2019

1

Sumatera

5.65

8.03

8.56

9.08

9.86

10.27

20202024 11.17

2

Kalimantan

5.04

7.20

8.82

9.33

10.21

10.65

11.45

20252035 11.15 12.88

Sumb er : BPS 2015,


12

2016

Tabel 2.4. Sasaran Pertumbuhan Industri Pengolahan Non-Migas Menurut Provinsi (Dalam Persen) No. 1

2013 1.69

2015 6.78

2016 8.15

2017 8.68

2018 9.31

2019 9.65

2020-2024

2025-2035

Aceh

Provinsi

9.02

10.64

2

Sumatera Utara

4.05

7.34

8.99

9.50

10.44

10.90

12.38

11.27

3

Sumatera Barat

4.86

7.35

7.70

8.23

8.68

8.95

9.22

9.89

4

Riau

8.08

8.51

8.58

9.09

9.88

10.29

11.14

10.95

5

Kep. Riau

5.67

7.90

8.70

9.21

10.04

10.47

10.82

12.06

6

Jambi

5.56

6.68

7.64

8.17

8.60

8.85

8.85

10.42

7

Sumatera Selatan

8.06

9.15

8.37

8.89

9.60

9.98

10.33

10.89

8

Bangka Belitung

3.85

7.92

7.35

7.87

8.19

8.38

9.08

10.16

9

Bengkulu

7.65

5.88

7.35

7.87

8.19

8.38

8.76

9.73

10

Lampung

7.56

8.74

8.27

8.79

9.47

9.83

11.18

11.08

18

Kalimantan Barat

4.29

7.74

10.12

10.59

11.91

12.50

12.44

12.30

19

Kalimantan Tengah

3.08

3.00

7.97

8.49

9.05

9.36

10.72

12.90

20

Kalimantan Selatan

4.26

6.56

8.99

9.50

10.44

10.90

11.87

14.28

21

Kalimantan Timur*

6.54

7.79

8.15

8.67

9.30

9.64

10.80

12.75

Sumb er : BPS 2015,

3. Sasaran

Strategis

Program Percepatan

Penyebaran

dan

Pemerataan

Pembangunan Industri 3.1

Perspektif Pemangku Kepentingan Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri. Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:

1)

Persentase nilai tambah sektor industri di Sumatera dan Kalimantan terhadap total nilai tambah sektor industri;

2)

Persentase jumlah unit usaha industri besar sedang di Sumatera dan Kalimantan terhadap total populasi industri besar sedang nasional

Sasaran Strategis 2 : Tumbuhnya industri daerah di Sumatera dan Kalimantan Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah: 1)

Meningkatnya share sektor industri terhadap total PDRB di Sumatera dan Kalimantan;

2)

Meningkatnya pertumbuhan sektor industri di Sumatera dan Kalimantan (%).


13

2016

Sasaran Strategis 3 : Tumbuh dan berkembangnya Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di Sumatera dan Kalimantan WPPI merupakan

wilayah

yang

dirancang

dengan

pengembangan industri dengan pendayagunaan

pola

berbasis

potensi sumberdaya

wilayah melalui penguatan infrastruktur industri dan konektivitas yang memiliki keterkaitan ekonomi kuat dengan wilayah di sekitarnya. Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah: 1)

Laju pertumbuhan PDRB industri pengolahan non-migas di WPPI dalam Wilayah Sumatera dan Kalimantan;

2)

Kontribusi PDRB industri pengolahan non-migas terhadap PDRB di WPPI dalam Wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Sasaran Strategis 4 : Tumbuh dan berkembangnya Kawasan Industri di Sumatera dan Kalimantan Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah: 1) Meningkatkatnya jumlah kawasan industri yang beroperasi di Sumatera dan Kalimantan; 2) Meningkatnya investasi industri yang masuk ke dalam kawasan industri di Sumatera dan Kalimantan. Sasaran Strategis 5 : Tumbuh dan berkembangnya Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah di Sumatera dan Kalimantan Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah: 1) Meningkatkatnya jumlah SIKIM yang terbangun dan beroperasi di Sumatera dan Kalimantan; 2) Meningkatnya jumlah IKM yang masuk ke dalam SIKIM di wilayah Sumatera dan Kalimantan. 3.2

Perspektif Proses Internal Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya investasi sektor industri melalui fasilitasi pemberian insentif fiskal dan non-fiskal di Sumatera dan Kalimantan.

Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran ini adalah: Direktorat Pengembangan Wilayah Industri II 14

2016

1) Meningkatnya nilai investasi di sektor industri dalam wilayah Sumatera dan Kalimantan Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya ketersediaan infrastruktur industri untuk mendukung pertumbuhan industri nasional Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran ini adalah: 1) Jumlah kawasan industri yang dibangun dan beroperasi di Sumatera dan Kalimantan; 2) Jumlah sentra IKM yang dibangun dan beroperasi 3.3

Perspektif Pembelajaran Organisasi Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di Direktorat Pengembangan Wilayah Industri II Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran ini adalah: 1) Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja di Direktorat PWI II Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran ini adalah: 1) Tingkat keseuaian rencana kegiatan dengan dokumen perencanaan di Direktorat PWI II Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya kualitas pelaporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran ini adalah: 1) Tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan di Direktorat PWI II; 2) Nilai SAKIP Direktorat PWI II

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan kualitas tata kelola keuangan Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran ini adalah: 1) Tingkat kualitas laporan keuangan Direktorat Pengembangan Wilayah Industri II

15

2016

Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya efektivitas penerapan sistem pengendalian internal Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran ini adalah: 1) Jumlah satker yang melaksanakan sistem pengendalian internal Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya implementasi kebijakan industri melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran ini adalah: 1) Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri

PETA STRATEGIS PWI II

B. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Pengembangan Wilayah Industri II

B.1

Arah Kebijakan Direktorat PWI II Arah kebijakan Direktorat Pengembangan Wilayah Industri II adalah menarik

investasi industri dengan menyediakan tempat industri tersebut dibangun, dalam arti tempat yang seluruh sarana prasarana yang dibutuhkan telah tersedia. Setelah itu baru kebijakan yang menyangkut arah pertumbuhan populasi tersebut serta arah peningkatan produktivitasnya. Uraian rinci tentang arah kebijakan pembangunan industri adalah sebagai berikut: 1)

Pengembangan Perwilayahan Industri di Wilayah Sumatera dan Kalimantan : (a) Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri terutama yang berada dalam Koridor ekonomi; (b) Kawasan Peruntukan Industri; (c) Kawasan Industri; dan (d) Sentra IKM. Strategi pengembangan perwilayahan industri adalah: a. Memfasilitasi Pembangunan

7 (tujuh)

Kawasan Industri

Prioritas

Nasional di Wilayah Sumatera dan Kalimantan, yakni: (i) Batulicin Kalimantan Selatan; (ii) Jorong -Kalimantan Selatan; (iii) Ketapang Kalimantan Barat; (iv) Landak –Kalimantan Barat, (v) Kuala Tanjung,


16

2016

Sumatera Utara, (vii) Sei Mangkei – Sumatera Utara; dan (vii) Tanggamus, Lampung.

b. Memfasilitasi perencanaan pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri di Wilayah Sumatera dan Kalimantan ; c. Memfasilitasi perencanaan pembangunan kawasan industri di Wilayah Sumatera dan Kalimantan; d. Mengembangkan kawasan peruntukan industri di wilayah Sumatra dan Kalimantan; e. Membangun 11 SIKIM di Wilayah Sumatera dan Kalimantan f. Memfasilitasi perencanaan pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (Sentra IKM) di Wilayah Sumatera dan Kalimantan; g. Berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam membangun infrastruktur kawasan industri (jalan, listrik, air minum, telekomunikasi, pengolah limbah, dan logistik), dan infrastruktur penunjang industri, serta sarana pendukung kualitas kehidupan.

2)

Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas (nilai ekspor dan nilai tambah per tenaga kerja). Sesuai dengan visi dan misi tersebut, maka Direktorat Perwilayahan Industri II telah menetapkan 5 sasaran strategis yang dapat dirinci sebagai berikut:

B.2

Strategi Direktorat PWI II Sejumlah startegi untuk meraih tujuan dan sasaran telah di rancang oleh Direktorat Pengembangan Wilayah Industri II, antara lain adalah: 1)

Strategi untuk mempercepat penyebaran dan pemerataan pembangunan industri di Sumatera dan Kalimantan di mulai dengan fasilitasi pembangunan pusat-pusat pertumbuhan industri di Sumatera dan Kalimantan dengan pengembangan 10 (sepuluh) Wilayah Pusat Pertumbuhan

Industri

di

Sumatera dan Kalimantan. Untuk Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Aceh ,Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, dan Lampung. Direktorat Pengembangan Wilayah Industri II

17

2016

Sedangkan Jambi, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Kalimantan Tengah tidak memiliki WPPI, tetapi disiapkan sebagai pendukung WPPI.

Tabel 2.1. Daerah-daerah yang ditetapkan sebagai WPPI di Sumatera dan Kalimantan No

Lokasi Kabupaten/Kota

Provinsi

Pontianak-Landak-Sanggau-Ketapang-SambasBengkayang Tanah Bumbu-Kota Baru

Kalimantan Barat

Kalimantan Timur

4

Samarinda-Balikpapan-Kutai Kartanegara-Bontang-Kutai Timur Tarakan-Nunukan

5

Banda Aceh-Aceh Besar-Pidie-Bireun-Lhokseumawe

Aceh

6

Sumatera Utara

7

Menda-Binjai-Deli-Serdang Batu Bara Dumai-Bengkalis-Siak

8

Batam-Bintan

Kepulauan Riau

9

Banyuasin-Muara Enim

Sumatera Selatan

10

Lampung Barat-Lampung Timur-Lampung TengahTanggamus-Lampung Selatan

Lampung

2)

Mengembangkan kawasan peruntukan industri, dengan mendorong industri

1 2 3

Bedagai-Karo-Simalungun-

Kalimantan Selatan

Kalimantan Utara

Riau

setiap kabupaten/kota di Sumatera dan Kalimantan dibangun dalam Kawasan Peruntukan Industri (KPI). Pengembangan KPI dilakukan dengan mengacu pada RTRW masing-masing kabupaten/kota. KPI adalah tempat berlokasinya kawasan industri atau industri-industri di daerah yang tidak memiliki kawasan industri. 3)

Memfasilitasi pembangunan kawasan industri, baik dilakukan oleh swasta maupun pemerintah. Kawasan industri yang dibangun oleh Pemerintah dapat diberikan fasilitas fisik seperti jalan poros, WTP, dan WWTP. Sedangkan bagi kawasan industri yang dibangun oleh Swasta dapat difasilitasi dengan perangkat lunak seperti penyusunan DED, Master plan, dan Studi Kelayakan. Dalam periode tahun 2015-2019, Direktorat PWI II akan memfasilitasi dan membangun 7 (tujuh) kawasan industri prioritas di Sumatera dan Kalimantan


18

2016

Tabel 2.2. Rencana Pembangunan Kawasan Industri Tahun 2015-2019 No.

Nama KI

1

Ketapang Kalimantan Barat

2

Landak Kalimantan Barat

336

3

Batulicin Tanah Bumbu Kalimantan Selatan Jorong Tanah Laut Kalimantan Selatan

530

4 5 16 7

Luas (Ha) 1 000

6 370

Tanggamus Lampung

3 500

Kuala Tanjung Batu Bara Sumatera Utara Sei Mangkei Simalungun Sumatera Utara

1 000

Total

2 002

Anchor Industry PT. Well Harvest Winning Alumina Refinery

PT. Meratus Jaya Iron and Steel PT. Semeru Surya, PT. Delta Prima PT. Repindo Jagat Raya PT. Inalum PT.Unilever Oleochemical Indonesia

Fokus Industri Industri Alumina

Industri Pengolahan Karet Industri Besi Baja Industri Besi Baja dan Industri Agro Industri Maritim Industri Alumina Industri Pengolahan CPO

14738

4)

Mengembangkan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (SIKIM) di Sumatera dan Kalimantan

Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM) dilakukan pada setiap wilayah Kabupaten/Kota (minimal sebanyak satu sentra IKM) yang dapat berada di dalam atau di luar kawasan industri. Bagi kabupaten/kota yang tidak memungkinkan dibangun kawasan industri karena tidak layak secara teknis dan ekonomis, maka pembangunan industri dilakukan melalui pengembangan Sentra IKM yang perlu diarahkan baik untuk mendukung industri besar sehingga perlu dikaitkan dengan pengembangan WPPI, maupun sentra IKM yang mandiri yang menghasilkan nilai tambah serta menyerap tenaga kerja. Selama 5 tahun

(2015-2019), Direktorat PWI II akan memfasilitasi

pembangunan 11 SIKIM dengan rincian Kalimantan 5 Sentra dan Sumatera 6 Sentra). Pembangunan SIKIM dilakukan melalui kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan syarat mempunyai komitmen yang tinggi antara lain: Direktorat Pengembangan Wilayah Industri II

Pemerintah Kabupaten/Kota 19

2016

a) Menyediakan lahan untuk pembangunan sentra IKM (minimal 5 Ha) dengan status clear and clean. b) Menyiapkan rencana bisnis untuk pengelolaan sentra IKM. c) Menyiapkan SDM dan anggaran yang memadai untuk pengelolaan sentra IKM setelah diserahterimakan dari Ditjen PPI. d) Melakukan pembinaan terhadap IKM yang berlokasi di sentra, yang difasilitasi oleh Ditjen IKM. C. Rencana Kinerja

1. Sasaran Dalam rangka mencapai visi dan misi Direktorat Pengembangan Wilayah Industri II, maka telah ditetapkan sasaran program/kegiatan pengembangan industri di Wilayah Sumatera dan Kalimantan yaitu: a. Meningkatnya

penyebaran

dan pemerataan

industri

di

Sumatera

dan

Kalimantan; b. Tumbuh dan berkembangnya Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di Sumatera dan Kalimantan; c. Terbangunnya Kawasan Peruntukan Industri; d. Tumbuh dan berkembangnya kawasan industri di Sumatera dan Kalimantan; e. Tumbuhnya Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (SIKIM) di Sumatera dan Kalimantan;

2. Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama untuk mengukur capaian sasaran program/kegiatan sesuai dengan rencana strategis dapat diuraikan sebagai berikut :


20

2016

Tabel 2. Indikator Kinerja Utama Sasaran Program/Kegiatan Dit. PWI II Tahun 2016 No Sasaran Program/Kegiatan

1

Indikator Kinerja Meningkatnya kontribusi nilai tambah sektor industri di Wilayah Sumatera terhadap nilai tambah sektor industri nasional Meningkatnya kontribusi nilai tambah sektor industri di Wilayah Kalimantan terhadap nilai tambah sektor industri nasional Meningkatnya penyebaran dan Meningkatnya unit usaha industri besar sedang di pemerataan industri di Wilayah Wilayah Sumatera terhadap total populasi industri Sumatera dan Kalimantan besar sedang nasional Meningkatnya unit usaha industri besar sedang di Wilayah Kalimantan terhadap total populasi industri besar sedang nasional Meningkatnya pertumbuhan sektor industri di Wilayah Sumatera Meningkatnya pertumbuhan sektor industri di Wilayah Kalimantan Meningkatnya kontribusi investasi sektor industri di Wilayah Sumatera Meningkatnya kontribusi investasi sektor industri di Wilayah Kalimantan Meningkatnya share sektor industri terhadap total PDRB di Wilayah Sumatera Meningkatnya share sektor industri terhadap total PDRB di Wilayah Kalimantan


Satuan

Target

Persentase

21,34%

Persentase

3,34%

Persentase

11,01%

Persentase

2,78%

Persentase

7,31%

Persentase

7,56%

Persentase

17,73%

Persentase

4,68%

Persentase

17,62%

Persentase

7,9%

21

2016

2

3

4

5

6

Tersusunnya kajian pengembangan WPPI Dokumen Tumbuh dan berkembangnya Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di Terfasilitasinya kawasan industri dalam penyusuna n wilayah Sumatera dan Kalimantan Dokumen dan dokumen perencanaan pembangunan Tumbuh dan berkembangnya kawasan Terbangunnya infrastruktur pendukung di dalam industri di Wilayah Sumatera dan kawasan industri Dokumen Kalimantan Terfasilitasinya sentra IKM dalam penyusuna n Dokumen Tumbuhnya Sentra Industri Kecil dan rencana pembangunan Industri Menengah (SIKIM) di Wilayah Terbangunnya Sentra IKM di Wilayah II Sumatera dan Kalimantan SIKIM Berkembangnya Kawasan Peruntukan Terfasilitasinya Pengembangan kawasan Dokumen Industri di Wilayah Sumatera dan peruntukan industri Wilayah II Kalimantan Tersusunnya program pengembangan industri Persentase daerah wilayah II Forum kegiatan/koordinasi/monev/ Terlayaninya operasional perkantoran pembinaan pengembangan fasilitasi Persentase industri di daerah wilayah II Terlaksananya penerapan budaya kerja 5K Persentase


22

10 6

1

5 1 10 95% 95% 95%

2016

C. Rencana Anggaran Untuk mewujudkan rencana kinerja Direktorat Pengembangan Wilayah Industri II tahun 2016 dialokasikan anggaran melalui DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dengan Pagu Awal Sebesar Rp.174.360.147.000,- (Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah), yang meliputi program utama dan program penunjang. Anggaran tersebut terkena proses re-evaluasi di level direktorat jenderal sebelum semua kegiatan di mulai menjadi sebesar Rp 159.360.147.000,- (Seratus lima puluh sembilan milyar tiga ratus enam puluh juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) karena ada beberapa kegiatan yang memerlukan penganggaran tambahan. Setelah program kegiatan berjalan selama 9 (sembilan) bulan, anggaran tersebut kemudian terkena lagi penghematan self blocking sebesar Rp 83.579.239.000.- (delapan puluh tiga milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) sehingga pagu berkurang menjadi sebesar Rp 75.780.908.000,- (tujuh puluh lima milyar tujuh ratus delapan puluh juta sembilan ratus delapan ribu rupiah). Pada tahun 2016 ini realisasi pagu anggaran adalah Rp 66.699.720.435,- (enam puluh enam milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu empat ratus tiga puluhlima rupiah) sehingga menyisakan Rp 9.081.187.565,- (Sembilan Milar delapan puluh satu juta seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima rupiah). Sisa tersebut BUKAN karena realisasi anggaran tidak terpenuhi, melainkan dikarenakan keterlambatan pekerjaan di pembangunan 4 (empat) tank farm di Sei Mangkei yang harus melewati tahun anggaran sebesar Rp 5.100.000,- (Lima milyar seratus ribu rupiah) dan pemasangan wesel sebesar Rp 395.000.000,- (Tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah). Terdapat Empat komponen yang tidak bisa dilaksanakan karena gagal lelang dan self blocking yaitu Review Kawasan Peruntukan Industri di Sumatera dengan anggaran sebesar Rp 1.534.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Rupiah), Penyusunan DED KI Tanjung Api-api sebesar Rp 1.920.000.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah), dan Penyusunan Studi Kelayakan dan Rencana Strategis KI Padang Pariaman sebesar Rp 1.439.000.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah), pembangunan jalan poros Sei Mangkei sebesar Rp 61.441.000.000,- (Enam Puluh Satu Milyar Empat Ratus Empat


23

2016

Puluh Satu Juta Rupiah). Adapun alokasi anggaran masing-masing kegiatan yang tercakup dalam program kegiatan disajikan dalam tabel 2 dibawah ini:


24

2016

Tabel 3. Program Kegiatan Direktorat Pengembangan Wilayah Industri II Tahun 2016 NO

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

OUTPUT/KOMPONEN/SUB KOMPONEN

ANGGARAN (Rp.)

1

Tumbuh dan berkembangnya Wilayah Pusat Pertumbuhan Penyusunan Masterplan Pengembangan WPPI di Aceh 4.500.000.000,Industri (WPPI) di Wilayah Sumatera dan Kalimantan dan Sumatera Utara Penyusunan Rencana Kebutuhan Infrastruktur Industri di WPPI Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Riau, dan Lampung

5.362.000,000,-

Penyelenggaraan Sosialisasi dan Koordinasi Pengembangan WPPI di Sumatera dan Kalimantan

500.000.000,-

Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Iklim Usaha dan 1.078.000.000,Kerjasama Perwilayahan Industri 2

Terbangunnya kawasan peruntukan industri di Wilayah Review Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Sumatera dan Kalimantan (KPI) di Wilayah Kalimantan

3.775.000.000,-

3

Tumbuh dan berkembangnya kawasan industri di Wilayah Pembangunan Tank Farm di Kawasan Industri Sei 59.041.000.000,Sumatera dan Kalimantan Mangkei Operasional Pusat Inovasi Industri di KEK Sei Mangkei 2.500.000.000,Dalam Rangka Menunjang Hilirisasi Berbasis Kelapa Sawit Lanjutan Pembangunan Jalur Kereta Api di Kawasan 750.000.000,Industri Sei Mangkei


25

2016

Koordinasi Percepatan Industri Prioritas

Pembangunan

Kawasan 953.000.000,-

Penyusunan DED KI Tanjung Api-Api

1.920.000.000,-

Penyusunan Masterplan KI Mesuji

2.442.000.000,-

Penyusunan Studi Kelayakan dan Renstra KI Padang 1.439.000.000,Pariaman Penyusunan Masterplan KI Gandus

1.438.000.000,-

Perencanaan Percepatan KEK Lhokseumawe

980.000.000,-

Forum Koordinasi Wilayah II

Percepatan

Pembangunan

KI 953.000.000,-

Kaji Tindak dan Penangan Permasalahan di KI Wilayah 1.078.000.000,II 3

Tumbuhnya Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah Penyusunan Pola Pengembangan Sentra IKM 3.822.000.000,(SIKIM) di Wilayah Sumatera dan Kalimantan Sumatera dan Kalimantan (Aceh Selatan, OKI, Banyuasin, Sijunjung, Payakumbuh, Agam dan Pesisir Selatan) Koordinasi Perencanaan Pembangunan SIKIM Wilayah 500.000.000,II (Sumatera dan Kalimantan) Pembangunan Sentra IKM di Seruyan


21.693.000.000,-

26

2016

6

Forum kegiatan/koordinasi/ monev/pembinaan Koordinasi Penyusunan pengembangan fasilitasi industri di daerah Wilayah II Industri Daerah Wilayah II

Program

Layanan Manajemen Kinerja Jumlah


Pengembangan 500.000.000,500.000.000,Rp.159.360.147.000,-

27

2016

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Penilaian atas pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri

(Ditjen PPI) dilakukan melalui pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja

digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan / program / kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri dari dua jenis, yaitu: (1) Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi maximize (indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan) : Indeks Capaian = realisasi / target x 100% (2) Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi minimize (indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan) : Indeks Capaian = [(2 x target) - realisasi)] / target x 100% Direktorat PWI II melakukan pengukuran Kinerja dengan 6 sasaran strategis dan 19 indikator kinerja utama, yaitu: 1. Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri di wilayah Sumatera dan Kalimantan a) Indikator Kinerja: Meningkatnya kontribusi nilai tambah sektor industri di wilayah Sumatera dan Kalimantan terhadap nilai tambah sektor industri nasional.


28

2016

Tabel 4. Capaian IKU I dari Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri di wilayah Sumatera 2016 (Dalam %)

2015 (Dalam %) Sasaran program/kegiatan

Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri di Wilayah Sumatera dan Kalimantan

IKU

Meningkatnya kontribusi nilai tambah sektor industri di Wilayah Sumatera terhadap nilai tambah sektor industri nasional

T

R

Capaian (%)

T

R

Capaian (%)

17,82

15,52

72

17,97

21.34

97.88

Nilai Capaian Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri di Wilayah Sumatera

103.88%

Target yang ditetapkan pada tahun 2016 adalah 17.97% berdasarkan pada proyeksi yang dihitung menurut target yang ada di RIPIN, namun realisasi adalah 21.34 % sehingga hanya tercapai target sebesar 103.88%. Perhitungan kontribusi nilai tambah sektor industri tahun 2016 dilakukan dengan menggunakan basis data perkembangan ekonomi nasional sampai dengan Triwulan III tahun 2016 yang disediakan Pusdatin dengan sistem yoy. Diperkirakan sampai dengan akhir tahun 2016, pangsa nilai tambah sektor industri tersebut tidak akan banyak mengalami perubahan. Naiknya kontribusi nilai tambah pada tahun 2016 di Sumatera disebabkan oleh beberapa hal: 1. Dari 4 Kawasan Industri yang difasilitasi besar-besaran di Sumatera, Sei Mangkei yang berjalan. Tanggamus dan Kuala Tanjung masih terkendala lahan proses industrialisasi tetap berjalan. Perubahan 2. Adanya beberapa perusahaan industri pindah dari dari Cilegon ke Asahan dan Kuala Tanjung. Yang menarik adalah kontribusi terbesar diberikan oleh Sumatera Utara sebesar 5.88% dan yang terkecil diberikan oleh Bengkulu sebesar 0.08%


29

2016

b) Indikator Kinerja Utama : Meningkatnya kontribusi nilai tambah sektor industri di wilayah Kalimantan terhadap nilai tambah sektor industri nasional.

Tabel 5. Capaian IKU II dari Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri di Kalimantan

2015 (Dalam % ) Sasaran IKU program/kegiatan T Meningkatnya kontribusi Meningkatnya nilai tambah penyebaran dan sektor industri pemerataan di Wilayah 7,61 industri di Wilayah Sumatera Sumatera dan terhadap nilai Kalimantan tambah sektor industri nasional

R

2016 (Dalam % )

Capaian T (% )

12.35 142

6.99

R

Capaian (% )

4.93

89.05

Nilai Capaian Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri di Wilayah 89.05% Kalimantan Target yang ditetapkan pada tahun 2016 adalah 6.99 persen menurut Proyeksi RIPIN,

sementara realisasinya adalah 4.93% dengan tertinggi diberikan oleh

Kalimantan Timur 2.62% dan terendah oleh Kalimantan Tengah 0.26. Perhitungan kontribusi nilai tambah sektor industri tahun 2015 dilakukan dengan menggunakan basis data perkembangan ekonomi nasional sampai dengan Triwulan III tahun 2016 dari Pusdatin. Diperkirakan sampai dengan akhir tahun 2016, kontribusi nilai tambah sektor industri tersebut tidak akan banyak mengalami

perubahan.

Jika kita

membandingkan dengan tahun lalu yang mencapai 142%, itu dikarenakan perhitungan dasar yang keliru. 12.35% diambil dari gabungan Sumatera dan Kalimantan (PWI II), padahal semestinya hanya Kalimantan saja yang diambil.


30

2016

Tidak tercapainya target kontribusi nilai tambah sektor industri di seluruh Wilayah Kalimantan, namun cukup baik di Sumatera seiring dengan perkembangan sektor industri di tingkat nasional. Tidak optimalnya peningkatan kontribusi nilai tambah sektor industri ini disebabkan antara lain menurunnya kinerja sektor industri dikarenakan adanya ketidakpastian nilai tukar rupiah terhadap dollar yang cenderung meningkat pada tahun 2016 sehingga meningkatkan biaya produksi sektor industri yang menggunakan bahan baku impor. Secara kumulatif data impor Indonesia awal tahun 2016 mengalami penurunan mencapai US$ 22,70 miliar atau sebesar 10,12% dibanding dengan periode yang sama tahun sebelumnya (yoy). Di tingkat global disebabkan oleh menurunnya ekspor produk-produk hasil industri ke negara-negara tujuan ekspor utama seperti China, Amerika Serikat, Jepang dan Eropa sebagai akibat melemahnya perekonomian di negara-negara tersebut. Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia mencapai US$ 39,13 miliar atau turun sebesar 11,67% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (yoy). Di tingkat nasional, penurunan kontribusi tersebut sebagai akibat tidak optimalnya kinerja sektor industri sehingga menurunkan daya saing karena faktor-faktor seperti ketersediaan gas yang sangat terbatas untuk sektor industri, keterbatasan pasokan energi listrik, masalah infrastruktur yang menyebabkan tingginya biaya logistik, iklim investasi yang belum sepenuhnya kondusif seperti perijinan, pertanahan, perpajakan dan faktor birokrasi. c) Indikator Kinerja Utama : Meningkatnya unit usaha industri besar sedang di Wilayah Sumatera terhadap total populasi industri besar sedang nasional.

Tabel 6. Capaian IKU III dari Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri di wilayah Sumatera

2015 (Dalam % ) Sasaran program/kegiata n

IKU T


R

Cap aian (% )

2016 (Dalam % ) T

R

Capaia n (% )

31

2016

Meningkatny a unit usaha industri besar Meningkatnya di penyebaran dan sedang Wilayah pemerataan 10.27 industri di Wilayah Sumatera Sumatera dan terhadap total populasi Kalimantan industri besar sedang nasional

10.39

101

10.39

10.42

100.2

Nilai Capaian Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri di Wilayah 100.2 Sumatera Target yang ditetapkan pada tahun 2016 adalah 10.39 persen berdasarkan proyeksi RIPIN, sementara realisasinya adalah 10.42 persen. Perhitungan unit usaha industri besar sedang pada tahun 2016 dilakukan dengan menggunakan basis data perkembangan ekonomi nasional sampai dengan Triwulan III tahun 2016 yang telah dirilis oleh BPS. Diperkirakan sampai dengan akhir tahun 2016, peningkatan unit usaha industri besar sedang tersebut tidak akan banyak mengalami perubahan. Walaupun melebihi

target,

secara

pemerataan

dan penyebaran

industri

masih terjadi

ketimpangan. Hal ini dapat disimpulkan karena penyumbang terbesar unit usaha besar ada di Sumatera Utara 7.31% dengan adanya investasi dari Korea dan China di Sei Mangkei. Provinsi penyumbang lainnya adalah Kepulauan Riau dari Kota Batam 2.1%. Dengan adanya proyek pengolahan oli di Mempawah pada tahun 2017, diharapkan unit usaha besar sedang juga akan naik. d) Indikator Kinerja Utama :meningkatnya unit usaha industri besar sedang di Wilayah Kalimantan terhadap total populasi industri besar sedang nasional


32

2016

Tabel 7. Capaian IKU IV dari Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri di wilayah Kalimantan

2015 (Dalam % ) Sasaran IKU Program/kegiatan T Meningkatnya unit usaha industri besar Meningkatnya di penyebaran dan sedang Wilayah pemerataan 2.26 industri di Wilayah Kalimantan Sumatera dan terhadap total populasi Kalimantan industri besar sedang nasional

2016 (Dalam % )

R

Capaian T (% )

R

Capaian (% )

1.65

73

1.77

78.31

2.26

Nilai Capaian Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri di Wilayah Kalimantan

78.31

Target yang ditetapkan pada tahun 2016 adalah 2.26 persen berdasarkan perhitungan RIPIN, sementara realisasinya adalah 1,77 persen. Perhitungan jumlah unit usaha industri besar sedang pada tahun 2016 dilakukan dengan menggunakan basis data jumlah unit usaha industri besar sedang pada tahun 2016. Diperkirakan sampai dengan akhir tahun 2016, jumlah unit usaha industri besar sedang tersebut tidak akan banyak mengalami perubahan. Capaian jumlah unit besar dan sedang di Pulau Sumatera dipengaruhi oleh faktorfaktor kurang

kondusifnya

iklim investasi.

Contohnya

di Sei Mangkei yang

pembangunan infrastrukturnya mengalami kendala di level kebijakan, di Tanggamus dan Kuala Tanjung yang tidak pernah selesai masalah lahan dan kurang mendukung pengembangan industri

besar dan sedang. Sedangkan di Kalimantan, serta

ketersediaan hard infrastruktur maupun soft infrastruktur yang belum memadai.


33

2016

Tabel 8. Jumlah Industri Pengolahan Besar dan Sedang, Sumatra dan Kalimantan 2011-2015* Lokasi

2011

2012

2013

2014

2015*)

Sumatera

6.07

6.60

5.96

4.70

6.13

Kalimantan

3 784

3 734

5 120

4 931

4 487

Nasional

20 685

20 729

29 468

27 998

25 694

Catatan : *) Angka Sementara Sumber: www.bps.go.id- 2015

e) Indikator Kinerja Utama : Meningkatnya pertumbuhan sektor industri di Wilayah Sumatera

Tabel 9. Capaian IKU V dari Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri di wilayah Sumatera

2015 (Dalam % ) Sasaran IKU Program/kegiatan T Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri di Wilayah Sumatera dan Kalimantan

Meningkatnya pertumbuhan sektor industri di Wilayah 8.05 Sumatera

2016 (Dalam % )

R

Capaian T (% )

R

Capaian (% )

4.70

58%

5,87%

84,22%

6,19%


84,22%

Target yang ditetapkan pada tahun 2016 berdasarkan RIPIDA adalah 6,19 persen, sementara realisasinya adalah 5,87 persen. Perhitungan

peningkatan

pertumbuhan sektor industri pada tahun 2016 dilakukan dengan menggunakan basis data perkembangan ekonomi nasional sampai dengan Triwulan III tahun 2016 yang telah dirilis oleh BPS. Diperkirakan sampai dengan akhir tahun 2016, pertumbuhan sektor industri tersebut tidak akan banyak mengalami perubahan. Di Sumatera tiga


34

2016

provinsi yang pertumbuhan industrinya pesat bahkan melebihi pertumbuhan nasional yakni: Sumatera Utara, Kepulaun Riau, dan Sumatera Selatan. f) Indikator Kinerja Utama : Meningkatnya pertumbuhan sektor industri di Wilayah Kalimantan.

Tabel 10. Capaian IKU VI dari Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri di wilayah Kalimantan

2015 (Dalam % ) Sasaran IKU program/kegiatan T Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri di Wilayah Sumatera dan Kalimantan

Meningkatnya pertumbuhan sektor industri di Wilayah 7.2 Kalimantan

2016 (Dalam % )

R

Capaian T (% )

R

Capaian (% )

2.10

29

2.25

34.93

6.44

Nilai Capaian Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri di Wilayah 34.93 Sumatera dan Kalimantan) Target yang ditetapkan pada tahun 2016 adalah 6.44 persen berdasarkan proyeksi RIPIDA, sementara realisasinya adalah 2.25 persen. Perhitungan peningkatan pertumbuhan sektor industri pada tahun 2016 dilakukan dengan menggunakan basis data perkembangan ekonomi nasional sampai dengan Triwulan III tahun 2016 yang telah dirilis oleh BPS. Diperkirakan sampai dengan akhir tahun 2016, pertumbuhan sektor industri tersebut tidak akan banyak mengalami perubahan. Tidak tercapainya target pertumbuhan sektor industri di Kalimantan dan juga Sumatera seiring dengan perkembangan sektor industri di tingkat nasional. Tidak optimalnya peningkatan kontribusi nilai tambah sektor industri ini disebabkan antara lain menurunnya kinerja sektor industri dikarenakan adanya ketidakpastian nilai tukar rupiah terhadap dollar yang cenderung meningkat pada tahun 2016 sehingga


35

2016

meningkatkan biaya produksi sektor industri yang menggunakan bahan baku impor. Secara kumulatif data impor Indonesia awal tahun 2016 mengalami penurunan mencapai US$ 36,70 miliar atau sebesar 15,10% dibanding dengan periode yang sama tahun sebelumnya (yoy). Di tingkat global disebabkan oleh menurunnya ekspor produkproduk hasil industri ke negara-negara tujuan ekspor utama seperti China, Amerika Serikat, Jepang dan Eropa sebagai akibat melemahnya perekonomian di negaranegara tersebut. Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia mencapai US$ 39,13 miliar atau turun

sebesar 11,67% dibandingkan dengan periode yang sama tahun

sebelumnya (yoy). Di tingkat nasional, penurunan kontribusi tersebut sebagai akibat tidak optimalnya kinerja sektor industri sehingga menurunkan daya saing karena faktorfaktor seperti ketersediaan gas yang sangat terbatas untuk sektor industri, keterbatasan pasokan energi listrik, masalah infrastruktur yang menyebabkan tingginya biaya logistik, iklim investasi yang belum sepenuhnya

kondusif seperti perijinan, pertanahan,

perpajakan dan faktor birokrasi. Capaian pertumbuhan sektor industri di Kalimantan yang jauh di bawah target dikarenakan industri-industri yang ada di Kalimantan adalah industri yang diarahkan untuk mendukung industri kelapa sawit atau Tambang Batu Bara bukan termasuk industri manufakturing kelompok C. Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi industri di Sumatera yang di dominasi oleh industri manufaktur.

Tabel 11. Pertumbuhan Sektor Industri Manufaktur di Jawa vs Sumatera- Kalimantan (Dalam Persen) No. 1 2

Wilayah 2010 2011 2012 2013 2014 2015*) Jawa 73.65 73.41 73.07 72.78 72.64 71.09 Sumatera 21.35 23.59 23.93 24.22 24.36 24.91 Kalimantan

Sumber : BPS (Diolah Ditjen PPI, Kemenperin, 2016)


36

2016

9.00 8.14

8.00

7.51 7.00

6.00

5.69 5.37

5.00

5.03

4.86

4.45 4.25

4.00

5.78 5.72 5.27

5.15

4.58 4.39

6.83 6.74 6.63

5.84

6.41 6.40 6.39

6.49

6.31 6.20 6.12

5.58 5.12 4.99

4.84

5.54 5.25

Jawa Luar Jawa

4.05

Nasional

3.47

3.14 2.91

3.00

6.11 5.86

5.97

6.41 6.07

2.56

2.00 1.00

0.92

0.00 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Sumber : BPS (Diolah Ditjen PPI, Kemenperin, 2016) Gambar 2. Pertumbuhan Sektor Industri Manufaktur Tahun 2001-2015*)

Tabel 12. Pertumbuhan Sektor Industri Manufaktur di Wilayah II (Dalam Persen) No. Wilayah 1 Sumatera 2 Kalimantan

2011 2012 19.65 18.75 4.12 3.12

2013 18.77 4.19

2014 18.71 2.21

2015*) 18.76 2.10

Rata-Rata 18.80 3.12

Sumber : BPS (Diolah Ditjen PPI, Kemenperin, 2015)

Bali

5.50

Jawa Timur

5.58

DI Yogyakarta

4.83

Jawa Tengah

7.33

Banten

3.80

Jawa Barat

4.75

DKI Jakarta

2.75

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

Persen

Sumber : BPS (Diolah Ditjen PPI, Kemenperin, 2015) Gambar 3. Pertumbuhan Rata-Rata Sektor Industri Manufaktur Tahun 2010-2013


37

2016

Menurut Provinsi

g) Indikator Kinerja Utama : Meningkatnya kontribusi investasi sektor industri di Wilayah Jawa. Tabel 13. Capaian IKU VII dari Meningkatnya kontribusi investasi di Sumatera 2016 (Dalam % )

2015 (Dalam % ) Sasaran Strategis

IKU T


Meningkatnya kontribusi investasi sektor industri di Wilayah 16.20 Sumatera

R

Capaian T (% )

R

Capaian (% )

17.35

121,89% 17.73

17.74

100,12%


100,12%

Target yang ditetapkan pada tahun 2016 adalah 17.73% persen, sementara realisasinya adalah 17,74 persen. Perhitungan peningkatan kontribusi investasi sektor industri pada tahun 2016 dilakukan dengan menggunakan basis data kontribusi investasi nasional sampai dengan Triwulan III tahun 2016 yang telah dirilis oleh BKPM. Diperkirakan sampai dengan akhir tahun 2016, peningkatan kontribusi investasi sektor industri tersebut tidak banyak mengalami perubahan. h) Indikator Kinerja Utama : Meningkatnya kontribusi investasi sektor industri di Wilayah Kalimantan Tabel 14. Capaian IKU VIII dari Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri di wilayah Kalimantan


38

2016

2016 (Dalam % )


IKU T


Meningkatnya kontribusi investasi sektor industri di Wilayah 4.34 Kalimantan

R

Capaian T (% )

R

Capaian (% )

4.21

97%

3.12

67.38

4.63

Nilai Capaian Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri di Wilayah 67.38 Kalimantan Target yang ditetapkan pada tahun 2016 adalah 4.63 persen, sementara realisasinya adalah 3.12 persen. Perhitungan penigkatan kontribusi investasi sektor industri pada tahun 2016 dilakukan dengan menggunakan basis data kontribusi investasi nasional sampai dengan Triwulan III tahun 2016 yang telah dirilis oleh BKPM. Diperkirakan sampai dengan akhir tahun 2016, peningkatan kontribusi investasi sektor industri tersebut tidak banyak mengalami perubahan. Tidak tercapainya investasi ke sektor industri manufaktur di Pulau Sumatera dan Kalimantan lebih banyak disebabkan oleh faktor-faktor seperti kurang upaya Pemerintah dalam memperbaiki birokrasi/regulasi untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Secara nasional, investasi PMDN dan PMA di semua sektor sampai dengan triwulan III tahun 2016 mencapai Rp. 400,09 triliun. Investasi di industri pengolahan mencapai 39,4 persen dari total investasi PMA dan PMDN.


39

2016

Tabel 15. Investasi PMDN dan PMA Tahun 2015 Menurut Provinsi di Indonesia NO. LOKASI

Nilai Miliar Rp.

%

I

JAWA

219.399,33

54.84

II

SUMATERA

65.876,97

16,47

1

ACEH

1,205.90

0.76

2

SUMATERA UTARA

4.455.33

2.82

3

SUMATERA BARAT

5.94.15

0.38

4

RIAU

3.604.79

2.28

5

JAMBI

1.352.87

0.86

6

SUMATERA SELATAN

4.487.12

2.84

7

BENGKULU

174.19

0.11

8

LAMPUNG

1,206.63

0.76

9

BANGKA BELITUNG

570.56

0.36

10

KEPULAUAN RIAU

2, 111.54

1.34

11

KALIMANTAN BARAT

5.862.91

3.72

12

KALIMANTAN TENGAH

1,224.97

0.79

13

KALIMANTAN SELATAN

2,213.36

1.40

14

KALIMANTAN TIMUR

9.276,76

JUMLAH / Total

39,254,25

24%

Sumber : BKPM (Diolah Ditjen PPI, Kemenperin, 2016)

Secara nasional, investasi PMDN dan PMA tahun 2016 lebih banyak terjadi di Pulau Jawa sekitar 54,84 persen dari total investasi PMDN dan PMA sebesar Rp 400,089 Triliun. Hal ini menunjukkan bahwa Pulau Jawa masih menjadi tujuan utama investasi PMDN dan PMA. Sementara itu, wilayah Kalimantan dan Sumatera menyerap 16,24 persen dan 16,47 persen dari total investasi PMDN dan PMA. Kementerian Perindustrian melakukan upaya perbaikan birokrasi/regulasi di tingkat nasional dalam rangka mendorong penyebaran dan pemerataan sektor industri dan ekonomi nasiona l ke luar Pulau Jawa melalui pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Kawasan Industri (KI) dan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM).


40

2016

Tabel 16. Persentase Investasi PMDN terhadap Nasional di PWI II (Dalam Persen) Lokasi Sumatera Kalimantan

2010 57,96 3,50

2011 60,40 3,78

2012 57,16 3,44

2014 62.35 0.21

2013 51,89 3,43

2015 57,28 1,12

Sumber : BKPM (Diolah Ditjen PPI, Kemenperin, 2015)

Walaupun Pulau Jawa masih menjadi tujuan utama investasi PMDN, namun secara perlahan-lahan kontribusinya terus menurun dalam setahun terakhir ini. Pada tahun 2014, investasi PMDN di Pulau Jawa mencapai 62,35 persen, turun menjadi 57,28 persen pada tahun 2015. Secara nasional, investasi PMA tahun 2015 lebih banyak terjadi di Pulau Jawa sekitar 53,62 persen dari total investasi PMA sebesar Rp. 266,800 triliun. Hal ini menunjukkan

bahwa Pulau Jawa masih menjadi tujuan utama investasi PMA.

Sementara itu, wilayah-wilayah lain di luar Pulau Jawa seperti Sumatera menyerap 13,24 persen dari total investasi PMA. Dalam rangka mendorong penyebaran dan pemerataan sektor industri dan ekonomi nasional, ke depan investasi ke luar Pulau Jawa harus terus didorong. Tabel 17. Investasi PMA Tahun 2015*) Menurut Provinsi di Wilayah II NO. LOKASI I II 1 2 3 4 5 6 III 7 IV V VI VII

SUMATERA JAWA DKI JAKARTA JAWA BARAT JAWA TENGAH D.I YOGYAKARTA JAWA TIMUR BANTEN BALI & NUSA TENGGARA BALI KALIMANTAN SULAWESI MALUKU PAPUA JUMLAH


Nilai Miliar Rp. 35.322.02 143.055 28.205.6 64.879 7.669,5 1.053,6 21.039,6

% 13,24 53,62 10,57 24,32 2,87 0,39 7,89

20.207,6 12.566 5.687,6 48.735,8 12.322,3 2.692 12.107,24 266.800,90

7,57 4,71 2,13 18,27 4,62 1,01 4,54 100.00

41

2016

Tabel 18. Investasi PMA Tahun 2016 di Wilayah II (Dalam Persen) Lokasi Sumatera Kalimantan

2010 15.91 2.21

2011 16.02 2.37

2012 16.13 2.51

2014 17.31 4.11

2013 16.20 3.94

2015*) 17.35 4.34

*) Kumulatif sampai dengan Quartal III 2016 Sumber : BKPM (Diolah Ditjen PPI, Kemenperin, 2016)

i) Indikator Kinerja Utama : Meningkatnya kontribusi share sektor industri terhadap total PDRB di Wilayah Sumatera dan Kalimantan

Tabel 19. Capaian IKU IX dari Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri di wilayah Sumatera dan Kalimantan 2016 (Dalam % )


IKU T


Meningkatnya share sektor industri terhadap total PDRB di 17.35 Wilayah Sumatera

R

Capaian T (% )

R

Capaian (% )

19.07

109

19.12

107,75%

18.21

Nilai Capaian Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri di Wilayah 107,75% Sumatera Target yang ditetapkan pada tahun 2016 adalah 18.21 persen, sementara realisasinya adalah 19,12 persen. Perhitungan share sektor industri tahun 2016 terhadap total PDRB menggunakan data pada tahun 2015 dengan tahun dasar 2010, hal ini dikarenakan adanya time lag selama 1 tahun di tahun 2016. Angka ini digunakan sebagai proyeksi untuk kondisi pada tahun 2016. Diperkirakan sampai dengan akhir


42

2016

tahun 2016, share sektor industri manufaktur tersebut tidak akan banyak mengalami perubahan.

j) Indikator Kinerja Utama : Meningkatnya kontribusi share sektor industri terhadap total PDRB di Wilayah Kalimantan Tabel 20. Capaian IKU X dari Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri di wilayah Sumatera dan Kalimantan 2016 (Dalam % )


IKU T


Meningkatnya share sektor industri terhadap total PDRB di 7.65 Wilayah Bali

Capaian (% )

R

Capaian T (% )

R

17.74

230%

16,38% 194%

8,85%

Nilai Capaian Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri di Wilayah Sumatera dan Kalimantan)

194%

Target yang ditetapkan pada tahun 2016 adalah 8,85 persen, sementara realisasinya adalah 16,38 persen. Perhitungan share sektor industri tahun 2016 terhadap total PDRB menggunakan data pada tahun 2014 dengan tahun dasar 2010, hal ini dikarenakan adanya time lag selama 1 tahun di tahun 2016. Angka ini digunakan sebagai proyeksi untuk kondisi pada tahun 2016. Diperkirakan sampai dengan akhir tahun 2015, share sektor industri manufaktur tersebut tidak akan banyak mengalami perubahan. Share sektor industri manufaktur di Sumatera dan Kalimantan terhadap total nilai tambah sektor industri nasional melebihi target, hal ini menunjukkan pertumbuhan sektor industri manufaktur nasional masih didominasi oleh Pulau Jawa. Kondisi ini disebabkan oleh faktor-faktor di luar Jawa seperti infrastruktur yang belum memadai,


43

2016

keterbatasan energi seperti gas dan listrik dan ketersediaan tenaga kerja yang kompeten sehingga menyebabkan investasi-investasi baru khususnya di sektor industri manufaktur masih lebih banyak memilih untuk berlokasi di Pulau Jawa. Namun,

dalam 3 tahun

terakhir menunjukkan

adanya kecenderungan

meningkatnya peranan sektor industri pengolahan di luar Pulau Jawa sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini. Kondisi yang diharapkan adalah secara perlahanlahan kontribusi sektor industri manufaktur di luar Pulau Jawa meningkat sehingga dalam jangka panjang yaitu pada tahun 2035 kontribusinya menjadi sekitar 40 persen. Tabel 21. Share Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB di Wilayah II (Dalam Persen) Wilayah Sumatera Kaimantan

2010 17.21 7,00

2011 18.22 7,69

2012 19.45 7,53

2013 19.21 7,44

2014 20.02 7,38

Sumber : BPS (Diolah Ditjen PPI, Kemenperin, 2016) 2. Tumbuh dan berkembangnya Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di Wilayah Sumatera dan Kalimantan Sesuai dengan Penetapan Kinerja, sasaran program/kegiatan yang akan dicapai Direktorat Pengembangan Pengembangan Wilayah Industri IIdalam rangka tumbuh dan berkembangnya Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di Wilayah Sumatera dan Kalimantan diukur melalui indikator kinerja utama tersusunnya masterplan pengembangan WPPI. Adapun realisasi, target serta capaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut disajikan pada tabel dibawah ini : Tabel 22. Capaian IKU dari Tumbuh dan Berkembangnya Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di Wilayah Sumatera dan Kalimantan

Sasaran IKU Program/Kegiatan

2015 (Dalam % ) T

Tumbuh dan berkembangnya Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di

Tersusunnya Masterplan 4 Pengembangan Prov. WPPI


2016 (Dalam % )

R

Capaian T (%)

R

Capaian (%)

4 Prov.

100

4 Prov.

100

4 Prov.

44

2016

Wilayah Sumatera dan Kalimantan Nilai Capaian Tumbuh dan Berkembangnya Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri 100 (WPPI) di Wilayah Sumatera dan Kalimantan

UU No. 3 Tahun

2014 tentang

Perindustrian mengamanatkan

tentang

Perwilayahan Industri untuk percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri di seluruh wilayah NKRI. Penyebaran pembangunan industri yang maju sebagai motor penggerak ekonomi didukung oleh struktur industri yang mandiri, sehat dan berdaya saing dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien, serta mendorong perkembangan industri ke seluruh wilayah Indonesia dalam kerangka menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Mengingat daya dukung Sumatra yang terbatas, serta potensi peran industri sebagai

motor

penggerak

ekonomi,

maka

penyebaran

dan

pemerataan

pembangunan industri merupakan agenda penting dalam mewujudkan struktur ekonomi nasional yang kokoh dan seimbang.

Sejalan dengan amanat Undang-

undang di atas, Kementerian Perindustrian akan terus berupaya untuk melakukan pemerataan dan penyebaran industri ke seluruh wilayah Indonesia. Untuk Pulau Jawa dimana sebagian besar aktivitas sektor industri nasional berlokasi, maka perlu dilakukan penataan agar industri di Pulau Jawa tetap dapat berdaya saing dan efektif dalam penggunaan sumber daya yang ada. Sesuai dengan amanat Pasal 14 UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pembangunan Industri melalui Perwilayahan Industri yang dilaksanakan melalui : pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI), pembangunan Kawasan Industri (KI), dan pengembangan Sentra Industri kecil dan IndustriMenengah (SIKIM). Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) merupakan wilayah yang dirancang dengan pola berbasis pengembangan industri dengan pendayagunaan potensi sumberdaya wilayah melalui penguatan infrastruktur industri dan konektivitas yang memiliki keterkaitan ekonomi kuat. Pada tahun 2016, Direktorat Pengembangan Perwilayahan Industri Wilayah II


45

2016

memiliki sasaran program/kegiatan berupa tumbuh dan berkembangnya Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di Wilayah Sumatera dan Kalimantan, yang memiliki indikator kinerja berupa tersusunnya masterplan pengembangan WPPI di beberapa daerah, yaitu : a. Penyusunan Masterplan Pengembangan WPPI di Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara Kegiatan ini merupakan tindak

lanjut

terhadap

kebijakan Kementerian

Perindustrian untuk mendorong pusat-pusat pertumbuhan industri di Indonesia. Penyusunan masterplan pengembangan WPPI bertujuan agar Pemerintah memiliki pedoman dalam pengembangan wilayah pertumbuhan industri dan acuan dalam pengembangan spasial industri di daerah baik dalam bentuk KPI, KI dan Sentra IKM. Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara merupakan 6 (enam) provinsi yang aktivitas industrinya cukup besar. Penyusunan masterplan pengembangan WPPI di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara dilakukan di Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk kajian yang meliputi analisa spasial dan tata ruang, analisa kebutuhan infrastruktur dan sarana pendukung pengembangan WPPI, analisa sektor industri, analisa sistem logistik, analisa kebijakan publik, analisa ekologi dan analisa perencanaan strategis dan rencana aksi untuk mendukung implementasi pengembangan WPPI. Implementasi kegiatan ini dibantu oleh pihak ketiga (jasa konsultan) yang dilaksanakan melalui desk study, survey, pengumpulan data dan informasi terkait WPPI, kajian kebijakan sektoral dan spasial terkait perindustrian di Provinsi Aceh Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau, pemetaan dan kajian potensi sumberdaya wilayah yang terkait dengan sektor industri (sumber daya ekonomi, sumber daya sosial budaya, sumberdaya

alam, sumber daya infrastruktur

dan logistik,

kelembagaan, pendanaan), FGD (Focus Group Discussion) dalam rangka mendapatkan masukan dari para stakeholder terkait sebagai penyusuna n


46

2016

masterplan, dan penyusunan rencana induk (masterplan) pengembangan WPPI. Adapun output yang dihasilkan adalah masterplan pengembangan WPPI di Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara yang berisi : 

Rencana

Pengembangan WPPI di Provinsi

Aceh, Sumatera Utara,

Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara dalam rangka pengembangan pusat pertumbuhan industri (indikasi lokasi Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri dan Sentra IKM dan arah pengembangan industri); 

Rencana pengembangan dan penyediaan kebutuhan infrastruktur baik fisik maupun non fisik dalam pengembangan WPPI Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara

(transportasi/logistik,

sarana

pendukung

(air,

listrik,

energi,

telekomunikasi) dan sumber daya manusia). 

Rencana strategis pengembangan WPPI Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara (kebijakan, strategi dan program dalam pengembangan WPPI)



Rencana aksi pengembangan WPPI (kelembagaan, pentahapan, program dan pendanaan).

Secara umum pelaksanaan seluruh kegiatan ini berjalan lancar dan output yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Rencana tindak lanjut ke depan yang perlu dilakukan adalah menyampaikan dokumen masterplan yang telah disusun kepada stakeholder di daerah dan menyiapkan kegiatan fasilitasi pembangunan infrastruktur. b. Penyusunan

Kebutuhan

Infrastrukur

WPPI

di

Kalimantan

Barat,

Kalimantan Selatan, Riau dan Lampung. Kegiatan

ini

dimaksudkan

untuk

menyusun

kebutuhan

infrastrukur

pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Riau dan Lampung termasuk Rencana Strategis dan Rencana


47

2016

Aksi untuk pengembangan WPPI, yang bertujuan sebagai pedoman dalam pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri. Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Riau dan Lampung tmerupakan dua wilayah utama pengembangan industri di Indonesia. Sebagian besar aktivitas sektor industri nasional berlokasi di kedua provinsi ini, sehingga sangat sesuai dijadikan lokasi WPPI. Penyusunan masterplan pengembangan WPPI di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Riau dan Lampung tdilakukan di Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, implementasi kegiatan ini dibantu oleh pihak ketiga (jasa konsultan) yang dilaksanakan melalui desk study, survey, pengumpulan data dan informasi terkait WPPI, pemetaan data dan informasi terkait dengan masalah ekonomi, industri, investasi, perdagangan, infrastruktur dan logistik, sumber daya serta perwilayahan di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Riau dan Lampung , FGD atau rapat teknis dalam rangka mendapatkan masukan dari para stakeholder terkait penyusunan rencana induk, serta penyusunan rencana induk pengembangan WPPI (masterplan, rencana strategis, rencana aksi dan rencana pengembangan infrastruktur). Keluaran (output) dari kegiatan ini adalah laporan pengembangan WPPI yang berisi : - Rencana Induk (Masterplan) Pengembangan WPPI di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Riau dan Lampung t dalam rangka pengembangan pusat pertumbuhan industri untuk masing-masing WPPI; - Rencana Strategis dan Rencana Aksi Pengembangan WPPI Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Riau dan Lampung - Kebutuhan infrastruktur baik fisik maupun non fisik dalam pengembangan wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Riau dan Lampung tdalam pengembangan pusat-pusat pertumbuhan industri di masing-masing WPPI. Secara umum pelaksanaan seluruh kegiatan ini berjalan lancar dan output yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Rencana tindak lanjut ke depan yang perlu dilakukan adalah menyampaikan dokumen masterplan yang telah disusun kepada stakeholder di daerah dan menyiapkan kegiatan fasilitasi pembangunan


48

2016

infrastruktur. 2. Tumbuh dan Berkembangnya Kawasan Industri di Wilayah Sumatera dan Kalimantan Sesuai dengan Penetapan Kinerja, sasaran program/kegiatan yang akan dicapai Direktorat Pengembangan Pengembangan Wilayah Industri IIdalam rangka tumbuh dan berkembangnya Kawasan Industri di Wilayah Sumatera dan Kalimantan diukur melalui indikator kinerja utama terfasilitasinya kawasan industri dalam penyusunan kajian dan dokumen perencanaan pembangunan. Adapun realisasi, target serta capaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut disajikan pada tabel dibawah ini : Tabel 23. Capaian IKU dari Tumbuh dan Berkembangnya Kawasan Industri di Wilayah Sumatera dan Kalimantan 2015 Sasaran IKU Program/Kegiatan

T

Terfasilitasinya kawasan Tumbuh dan industri dalam berkembangnya penyusunan Kawasan Industri di 2 KI kajian dan Wilayah Sumatera dokumen dan Kalimantan perencanaan pembangunan

2016 R

Capaian T (%)

R

Capaian (%)

2 KI

100

7 KI

100

7 KI

Nilai Capaian Tumbuh dan Berkembangnya Kawasan Industri di Wilayah Sumatera dan 100 Kalimantan

Dalam pengembangan perwilayahan industri sebagaimana pada pasal 14 dari Undang-undang No. 3 Tahun 2014 disebutkan peran Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah

Daerah melakukan

percepatan

penyebaran

dan pemerataan

pembangunan industri ke seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia melalui perwilayahan industri. Perwilayahan industri dimaksud dilaksanakan melalui pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, pengembangan kawasan peruntukan industri, pembangunan kawasan industri dan pengembangan sentra industri kecil dan industri menengah.


49

2016

Pada tahun 2015, Direktorat Pengembangan Perwilayahan Industri Wilayah II melakukan fasilitasi perencanaan pembangunan kawasan industri di beberapa daerah, yaitu : a. Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Kawasan Industri di Sumatera dan Kalimantan (Gandus, Tanjung Api-Api, Padang Pariaman) Sesuai dengan amanat undang-undang, setiap perusahaan industri baru wajib masuk ke dalam kawasan industri dengan pertimbangan agar industri yang dibangun berada dalam tata ruang yang tepat dan benar, ramah lingkungan, pengelolaan yang efektif dan efisien serta memudahkan dalam perencanaan dan pengadaan infrastruktur pendukung. Adapun dampak yang diharapkan dalam pembangunan kawasan industri antara lain memberikan kemudahan bagi dunia usaha untuk memperoleh kavling industri siap bangun yang sudah dilengkapi dengan infrastruktur yang memadai, memberikan kepastian hukum lokasi tempat usaha sehingga terhindar dari segala bentuk gangguan dan diperolehnya rasa aman bagi dunia usaha, dan mengatasi permasalahan tata ruang sekaligus mengendalikan masalah dampak lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan industri. Implementasi kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk sub kegiatan : 1. Penyusunan dokumen DED KI Gandus, Tanjung Api-Api, Padang Pariaman. Penyusunan Dokumen Masterplan Kawasan Industri di Gandus, Tanjung ApiApi, Padang Pariaman.Deskripsi masing-masing sub kegiatan dijabarkan sebagai berikut: (1). Penyusunan

Dokumen Gandus,

Tanjung

Api-Api, Padang Pariaman.

dimaksudkan agar kawasan industri serta lingkungannya tertata dengan baik dengan kelengkapan sarana dan prasarana dan memperhatikan dampak lingkungan. Pelaksanaan kegiataan ini dibantu oleh pihak ketiga (jasa konsultan) melalui desk study, survey, penyusunan desain fisik, kajian wilayah dan topografi serta struktur ruang, kajian industri yang akan menjadi penggerak kawasan industri, FGD dengan stakeholder terkait, konsultasi publik, penyusunan album gambar (bestek) yang memuat gambar rancangan, detail rancangan dan gambar konstruksi, penyusunan dokumen rencana anggaran biaya (termasuk analisa kelayakan finansial) dan analisa rinci spesifikasi teknis, kelembagaan serta menyusun siteplan.


50

2016

Pihak ketiga bertugas membuat suatu dokumen perencanaan teknis yang lengkap sehingga ada satu dokumen kegiatan Perencanaan Teknis (DED) pembangunan kawasan industri Banyuwangi dan satu dokumen masterplan kawasan industri Bangkalan, dimana penyusunan dokumen ini bertujuan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan fisik di lapangan sehingga diperoleh efisiensi dan efektifitas dan bangunan yang handal. Pembangunan kawasan indusrtri diawali dengan Pra FS, penyusunan Masterplan, hingga pada tahap pembangunan dengan mengacu pada rencana detail kawasan yang dituangkan dalam rencana Detailed Engineering Design. Detail Engineering Design (DED), merupakan tahap pengembangan perencanaan, dilakukan penyempurnaan analisa elemen struktur sehingga diperoleh suatu konfigurasi struktur yang baik dari segi kekuatan, kestabilan, keamanan dan ekonomis. Dengan demikian dapat diperoleh suatu desain struktur bangunan yang optimal. Sasaran dalam penyusunan DED kawasan industri Tanjung Api-api yang diinginkan dalam kegiatan ini antara lain: a. Penyusunan Desain Fisik Rancangan Desain Tata Letak dan Petunjuk Desain Fisik, Gambar Rancangan, Detail Rancangan dan Gambar Konstruksi b. Menyusun

dokumen Rencana Anggaran Biaya dan Analisa Rinci

Spesifikasi Teknis c. Menyusun dokumen Rencana Kerja dan Syarat Sedangkan sasaran untuk

penyusunan

masterplan kawasan industri

Bangkalan antara lain, yaitu: a. Penyusunan Masterplan dan fokus industri Kawasan Industri Padang Pariaman b. Penysunan Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasara c. Penyusunan Rencana Pembangunan dan Analisis Kelayakan Ekonomi dan Finansial d. Analisis Kelembagaan pembangunan dan pengelolaan kawasan industri Gandus, Tanjung Api-Api, Padang Pariaman.


51

2016

(2). Penyusunan Dokumen Masterplan Kawasan Industri di Gandus, Tanjung Api-Api, Padang Pariaman. bertujuan untuk membantu pengembangan industri di Gandus, Tanjung Api-Api, Padang Pariaman melalui rencana pembangunan kawasan industri. Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Sumatera Barat merupakan provinsi yang memiliki daerah yang sangat potensial dijadikan kawasan pertumbuhan ekonomi baru, salah satunya Gandus, Tanjung Api-Api, Padang Pariaman.. Dengan adanya mega proyek KEK DI Tanjung Api-Api, tentunya akan menjadikan Gandus dan Tanjung ApiAPi sebagai pusat pertumbuhan baru di Sumatera Selatan. Salah satu syarat dalam pembangunan kawasan industri adalah persyaratan dokumen perencanaan kawasan, yang salah satunya berupa masterplan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyusun rencana masterplan kawasan industri di Gandus, Tanjung Api-Api, Padang Pariaman. Implementasi

kegiatan ini dibantu oleh pihak ketiga yang

bertugas

menganalisis kesesuaian lokasi peruntukan kawasan industri, melakukan kajian wilayah dan topografi tanah, menganalisa struktur ruang, mengkaji industri yang akan menjadi penggerak kawasan industri, menyusun konsep pengembangan kawasan industri, menyusun rencana zoning dan besaran perbandingan lahan, menyusun rencana pengembangan infrastrutur atau sarana/prasarana, menyusun

site plan kawasan industri, menganalisa

kelayakan finansial serta kelembagaannya. Secara umum pelaksanaan seluruh kegiatan ini berjalan lancar dan output yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Rencana tindak lanjut ke depan yang perlu dilakukan adalah menyampaikan dokumen perencanaan pembangunan kawasan industri tersebut kepada stakeholder yang terkait. b. Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri Prioritas di Sumatera dan Kalimantan (Sei Mangkei, Tanggamus, Batu Licin, Ketapang, Jorong) Kawasan industri di Indonesia berkembang sekitar awal tahun 1970an yang merupakan inisiasi dari pemerintah pusat. Di tahun 1990an, pemerintah membuka pintu investasi di kawasan industri untuk sektor swasta dan sejak saat itu kawasan industri bermunculan satu persatu dan tumbuh dengan pesat. Saat krisis ekonomi


52

2016

akhir 1990an, banyak kawasan industri yang mati suri, kawasan industri tersebut mulai hidup lagi di pertengahan tahun 2000an seiring dengan semakin baiknya pertumbuhan ekonomi. Dengan pesatnya pertumbuhan

kawasan industri saat ini, beragam

permasalahan pun muncul. Kawasan industri menghadapi banyak permasalahan dalam operasionalnya seperti terkait lahan, tata ruang, kebijakan, lingkungan, infrastruktur, sosial budaya dan sebagainya. Direktorat Pengembangan Wilayah Industri

II bermaksud

untuk

menata

kawasan-kawasan

industri

sekaligus

mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dan menyusun strategi dalam upaya penataan dan pengembangan kawasan industri di berbagai provinsi di Sumatera dan Kalimantan. Implementasi kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk sub kegiatan : (1) Penyusunan kajian penataan kawasan industri di Sei Mangkei, Jorong, Batu Licin, Ketapang,dan Tanggamus (2) Penyusunan kajian penataan kawasan industri di Sei Mangkei, Jorong, Batu Licin, Ketapang,dan Tanggamus Deskripsi masing-masing sub kegiatan dijabarkan sebagai berikut: (1) Penyusunan kajian penataan kawasan industri di Sei Mankei, Jorong, Batu Licin, Ketapang, dan Tanggamus bertujuan untuk menyusun rencana penataan dan pengembangan kawasan industri di Sei Mankei, Jorong, Batu Licin, Ketapang, dan Tanggamus yang meliputi .Pelaksanaan kegiatan ini dibantu oleh pihak ketiga melalui koordinasi, survey, pengumpulan dan pengolahan data serta analisis dengan output yang diharapkan berupa dokumen program dan bentuk penataan KI di Sei Mankei, Jorong, Batu Licin, Ketapang, dan Tanggamus, dokumen program dan bentuk penataan KI Sei Mankei, Jorong, Batu Licin, Ketapang, dan Tanggamus dan dokumen program dan bentuk penataan KI di masing-masing kabupaten/kota wilayah studi yang di dalamnya mencakup analisa karakteristik industri eksisting, analisa kesesuaian kawasan industri/zona kawasan

industri

industri,

eksisting, analisa kinerja infrastruktur

review

tata

ruang

wilayah

dan

pendukung

peraturan

terkait

pengembangan kawasan industri, identifikasi dan analisa permasalahan dan


53

2016

hambatan yang dihadapi selama pengembangan kawasan industri, analisa kondisi kawasan industri, tantangan dan hambatan pengembangan kawasan industri di masa akan datang, analisa kelayakan pengembangan kawasan industri, penyusunan peta rencana penataan dan pengembangan kawasan industri, rencana kebutuhan infratsruktur pendukung kawasan industri serta penyusunan strategi penataan kawasan industri di wilayah studi. (2) Penyusunan kajian penataan kawasan industri di Sei Mankei, Jorong, Batu Licin, Ketapang, dan Tanggamus bertujuan untuk menyusun rencana penataan dan pengembangan kawasan industri di Sei Mangkei, Jorong, Batu Licin, Ketapang, dan Tanggamus. Implementasi kegiatan ini dibantu oleh pihak ketiga yang melakukan identifikasi dan analisis karakteristik kawasan industri eksisting di wilayah studi, identifikasi dan analisis kesesuaian wilayah studi dengan pedoman pengembangan kawasan industri, identifikasi dan analisis kinerja infrastruktur pendukung kawasan industri, review rencana tata ruang wilayah dan peraturan terkait pengembangan kawasan industri, identifikasi dan analisis permasalahan, tantangan dan hambatan pengembangan kawasan industri, analisis kelayakan pengembangan kawasan industri, penyusunan peta rencana penataan dan pengembangan kawasan industri, penyusunan rencana kebutuhan infrastrutur pendukung kawasan industri dan penyusunan strategi penataan kawasan industri di wilayah studi. Secara umum pelaksanaan seluruh kegiatan ini berjalan lancar dan output yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Rencana tindak lanjut ke depan yang

perlu

dilakukan

pembangunan stakeholder

adalah

kawasan industri di

daerah

untuk

menyampaikan yang

dokumen

telah disusun

dijadikan

rekomendasi

perencanaan

tersebut

kepada

penataan

dan

pengembangan kawasan industri.

3. Tumbuhnya Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (SIKM) di Wilayah Sumatera dan Kalimantan Sesuai dengan Penetapan Kinerja, sasaran program/kegiatan yang akan dicapai Direktorat Pengembangan Pengembangan Wilayah Industri IIdalam rangka


54

2016

tumbuhnya sentra industri kecil dan menengah (SIKM) di Wilayah Sumatera dan Kalimantan diukur melalui indikator kinerja utama terfasilitasinya sentra IKM dalam penyusunan rencana pembangunan. Adapun realisasi, target serta capaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 24. Capaian IKU dari Tumbuhnya Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah di Wilayah Sumatera dan Kalimantan 2015 Sasaran IKU Program/Kegiatan Tumbuhnya Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (SKIM) di Wilayah Sumatera dan Kalimantan

T

Terfasilitasinya sentra IKM dalam 3 penyusunan SKIM rencana pembangunan

2016 R

Capaian T (%)

R

Capaian (%)

3 SKIM

100

7 SKIM

100

7 SKIM

Nilai Capaian Tumbuhnya Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (SKIM) di 100 Wilayah Sumatera dan Kalimantan

Dalam pengembangan perwilayahan industri sebagaimana pada pasal 14 dari Undang-undang No. 3 Tahun 2014 disebutkan peran Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia melalui perwilayahan industri. Perwilayahan industri dimaksud dilaksanakan melalui pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, pengembangan kawasan peruntukan industri, pembangunan kawasan industri dan pengembangan sentra industri kecil dan industri menengah. Peran industri kecil dan menengah dalam pembangunan industri nasional sangat besar dan penyebarannya hampir merata disemua daerah, namun sebagian besar kegiatan industrinya belum tersentralisasi di satu lokasi. Hal ini antara lain berdampak kepada timbulnya masalah lingkungan dan terbatasnya dukungan infrastruktur. Sehingga Pada tahun 2016, Direktorat PWI 2 akan memfasilitasi Perencanaan Pengembangan Sentra Industri Kecil Menengah di Sumatera dan


55

2016

Kalimantan yang diharapkan dapat menjadi sentra yang bermanfaat dan berdaya saing.Pada tahun 2016, Direktorat Pengembangan Perwilayahan Industri Wilayah II melakukan fasilitasi sentra IKM dalam penyusunan rencana pembangunan di beberapa daerah, yaitu :

a.

Penyusunan Pola Pengembangan Sentra IKM di Kabupaten Aceh

Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Banyuasin, Kabuaten Sijunjung, Kota Payakumbuh, Kabupaten Agam, Kabupaten Pesisir Selatan

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang No.3 Tahun 2014 untuk melakukan percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia melalui perwilayahan industri. Bagi kabupaten/kota yang tidak memungkinkan dibangun kawasan industri karena tidak layak secara teknis dan ekonomis, maka pembangunan industri dilakukan melalui pengembangan Sentra IKM yang perlu diarahkan untuk mendukung industri besar sehingga perlu dikaitkan dengan pengembangan WPPI, maupun sentra IKM yang mandiri yang menghasilkan nilai tambah serta menyerap tenaga kerja. Pengembangan sentra IKM diarahkan pada kabupaten/kota yang telah memiliki Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID). Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk sub kegiatan, yaitu : (1). Kajian pola pengembangan sentra IKM di Sumatera (2) Kajian pola pengembangan sentra IKM di Kalimantan Deskripsi masing-masing sub kegiatan dijabarkan sebagai berikut : (1). Kajian pola pengembangan sentra IKM di Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Banyuasin, Kabuaten Sijunjung, Kota Payakumbuh, Kabupaten Agam, Kabupaten Pesisir Selatan bertujuan untuk menyusun pola

pengembangan sentra industri Kabupaten/Kota wilayah Kabupaten/Kota di Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Banyuasin, Kabuaten Sijunjung, Kota Payakumbuh, Kabupaten Agam, Kabupaten Pesisir Selatan

yang meliputi: Kegiatan ini dilaksanakan dengan bantuan pihak ketiga dengan melakukan koordinasi, survey, pengumpulan dan pengolahan data dan FGD di


56

2016

daerah untuk menghimpun data serta masukan dari stakeholder terkait. Adapun output yang dihasilkan adalah dokumen kajian pola pengembangan sentra industri kabupaten/kota Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Banyuasin, Kabuaten Sijunjung, Kota Payakumbuh, Kabupaten Agam, Kabupaten Pesisir Selatan yang mencakup didalamnya analisis

konsep dan rencana pengembangan sentra IKM, review dan analisis kinerja Sentra IKM eksisting, identifikasi dan analisis permasalahan pengembangan Sentra IKM, identifikasi dan analisis potensi pengembangan Sentra IKM, identifikasi dan analisis kebutuhan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung sentra IKM, identifikasi dan analisis kelembagaan sentra IKM, serta rencana penguatan kelembagaan sentra IKM di wilayah studi. (2). Kajian pola pengembangan sentra IKM di Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Banyuasin, Kabuaten Sijunjung, Kota Payakumbuh, Kabupaten Agam, Kabupaten Pesisir Selatan bertujuan untuk menyusun pola

pengembangan sentra industri di Kabupaten/Kota di Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Banyuasin, Kabuaten Sijunjung, Kota Payakumbuh, Kabupaten

Agam, Kabupaten

Pesisir Selatan.

Kegiatan ini

dilaksanakan dengan bantuan pihak ketiga dengan melakukan koordinasi, survey, pengumpulan dan pengolahan data dan FGD di daerah untuk menghimpun data serta masukan dari stakeholder terkait. Adapun output yang dihasilkan adalah dokumen masterplan pengembangan sentra IKM di Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Banyuasin, Kabuaten Sijunjung, Kota Payakumbuh, Kabupaten Agam, Kabupaten Pesisir Selatan

yang mencakup di dalamnya analisa kesesuaian lokasi peruntukan sentra IKM, kajian wilayah dan topografi, analisa struktur ruang, kajian industri yang akan menjadi

penggerak

perencanaan

zoning

sentra dan

IKM,

konsep pengembangan

besaran

perbandingan

sentra

lahan,

IKM,

rencana

pengembangan infrastruktur atau sarana/prasarana pendukung sentra IKM, site plan lokasi peruntukan sentra IKM di wilayah studi, analisa kelayakan finansial, ekonomi, sosial dan lingkungan, serta analisa bussines plan perencanaan pembangunan sentra IKM di wilayah studi. Secara umum pelaksanaan seluruh kegiatan ini berjalan lancar dan output yang


57

2016

dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Rencana tindak lanjut ke depan adalah menyampaikan dokumen kajian pola pengembangan sentra IKM di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat kepada stakeholder di daerah untuk dijadikan bahan rekomendasi pengembangan Sentra IKM di wilayah tersebut. Sementara itu, rencana tindak lanjut untuk penyusunan masterplan pengembangan Sentra IKM di Sumatera adalah perencanaan konstruksi (DED) Sentra IKM di Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Banyuasin, Kabuaten Sijunjung, Kota Payakumbuh, Kabupaten Agam, Kabupaten Pesisir Selatan.

b. Pembangunan SIKIM Seruyan Sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang No.3 Tahun 2014 untuk melakukan percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia melalui perwilayahan industri, maka untuk mendukung hal tersebut, Direktorat PWI II melakukan penyusuna n masterplan pengembangan sentra IKM di Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Banyuasin, Kabuaten Sijunjung, Kota Payakumbuh, Kabupaten Agam, Kabupaten Pesisir Selatan. Melalui penyusunan Masterplan Sentra IKM ini,

Kementerian Perindustrian bermaksud mendapatkan model pengembangan Sentra IKM yang khas di Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Banyuasin, Kabuaten Sijunjung, Kota Payakumbuh, Kabupaten Agam, Kabupaten Pesisir Selatan dan daerah lainnya di Indonesia.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun model pola pengembangan sentra industri kecil dan menengah di Kalimantan Tengah melalui penyusunan masterplan sentra IKM di Kabupaten Seruyan. Implementasi kegiatan ini dibantu oleh pihak ketiga (jasa konsultan) melalui rapat koordinasi, survey, pengumpulan dan pengolahan data serta analisis. Output yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah dokumen masterplan pengembangan sentra IKM di Kabupaten Majalengka yang di dalamnya mencakup analisa kesesuaian lokasi peruntukan sentra IKM, kajian wilayah dan topografi, analisa struktur ruang, kajian industri yang akan menjadi penggerak sentra IKM, konsep pengembangan sentra IKM di Kabupaten Majalengka, perencanaan zoning dan besaran perbandingan lahan, penyusuna n


58

2016

rencana pengembangan infrastruktur atau sarana/prasarana, penyusunan site plan, analisa kondisi lingkungan wilayah studi, analisa kelayakan finansial, penyusunan bussines plan dan analisa kelembagaan (pengelola sentra IKM). Secara umum pelaksanaan kegiatan ini berjalan lancar dan output yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Rencana tindak lanjut ke depan yang perlu dilakukan adalah menyampaikan dokumen pola pengembangan sentra IKM yang telah disusun kepada stakeholder di daerah serta melanjutkan koordinasi, monitoring dan evaluasi pembangunan sentra IKM yang direncanakan melalui mekanisme DAK.

c. Fasilitasi Rencana Pembangunan Kawasan Industri Kecil/Sentra di Seruyan Kegiatan ini tidak dilaksanakan karena keterbatasan waktu pelaksanaan dalam TA 2016 akibat adanya perubahan anggaran yang baru di sah kan pada pertengahan tahun, sementara kegiatan ini harus diawali dengan proses lelang pihak ketiga yang memakan waktu + 2 bulan.

4. Berkembangnya

Industri

di

Daerah

melalui

Penyusunan Rencana

Pembangunan Industri Provinsi/Kabupaten/Kota di Wilayah Sumatera dan Kalimantan Sesuai dengan Penetapan Kinerja, sasaran program/kegiatan yang akan dicapai

Direktorat

Pengembangan

Wilayah

Industri

II

dalam

rangka

berkembangnya industri di daerah melalui penyusunan rencana pembangunan industri provinsi/kabupaten/kota di wilayah Sumatera dan Kalimantan diukur melalui indikator kinerja utama terfasilitasinya penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi/Kabupaten/Kota. Adapun realisasi, target serta capaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut disajikan pada tabel dibawah ini :


59

2016

5. Forum Kegiatan/Koordinasi/Monev/Pembinaan Pengembangan Fasilitasi Industri di Daerah Wilayah II Sesuai dengan Penetapan Kinerja, sasaran program/kegiatan yang akan dicapai Direktorat

Pengembangan

Wilayah

Industri

II

dalam

rangka

forum

kegiatan/koordinasi/monev/pembinaan pengembangan fasilitasi industri di daerah wilayah

II

diukur

pengembangan

melalui

industri

indikator kinerja

daerah

wilayah

II

utama

tersusunnya

dan terlayaninya

program

operasional

perkantoran. Adapun realisasi, target serta capaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut disajikan pada tabel dibawah ini : Tabel 27. Capaian IKU dari Forum Kegiatan/Koordinasi/Monev/Pembinaan Pengembangan Fasilitasi Industri di Daerah Wilayah II 2015 Sasaran Program/Kegiata n

IKU

T

Tersusunnya program 4 pengembanga dokume n industri n daerah wilayah II

2016 R

Capaia n (%)

T

R

Capaia n (%)

4 dokume n

100

4 dokume n

4 dokume n

100

100

12 bulan

12 bulan

100

100

1 satker

1 satker

100

Forum kegiatan/koordina si/ monev/pembinaan Terlayaninya 12 bulan 12 bulan pengembangan operasional fasilitasi industri di perkantoran daerah wilayah II Terlaksanany a penerapan 1 satker 1 satker budaya kerja 5K

Nilai Capaian Forum kegiatan/koordinasi/ monev/pembinaan pengembangan fasilitasi 100 industri di daerah wilayah II

Tugas dan fungsi Direktorat Pengembangan Wilayah Industri

II adalah

melakukan penyiapan perumusan kebijakan industri, penyiapan norma, standar, prosedur dan kriteria industri, penyiapan bimbingan teknis dan evaluasi teknis industri dan pelaksanaan urusan tata usaha dan manajemen kinerja. Untuk mencapai tugas dan fungsi tersebut perlu di dukung oleh kegiatan penyusuna n program , rencana kerja dan dokumen akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.


60

2016

Pada tahun 2016, Direktorat Pengembangan Wilayah Industri II melakukan beberapa kegiatan untuk mendukung hal tersebut, antara lain : a. Koordinasi Penyusunan Program Pengembangan Industri Daerah Wilayah II Kegiatan

ini

bertujuan

untuk

mensinergikan

program

pembinaan

pengembangan perwilayahan industri dengan kondisi potensi dan kebutuhan daerah serta dengan instansi atau stakeholder terkait agar efektif dan efesien. Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola melalui koordinasi dan konsinyering penyusunan program, renkin, Tapkin dan Lakip serta rapat koordinasi dengan daerah-daerah sasaran pembinaan dan pengembangan industri wilayah Sumatera dan Kalimantan. Adapun output dari kegiatan ini adalah dokumen penyusuna n program pengembangan industri wilayah II (4 dokumen) yaitu dokumen RAB dan TOR, Rencana Kinerja, Penetapan Kinerja (TAPKIN) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Kegiatan ini secara umum berjalan lancar dan rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah mengordinasikan kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2016. b. Layanan Manajemen Kinerja Kegiatan

ini

pada

dasarnya

merupakan

dukungan

penyelenggaraan

administrasi operasional dan pemeliharaan sarana perkantoran agar peralatan perkantoran serta lingkungan kerja dapat menunjang pelaksanaan tugas seharihari sehingga tercapai hasil kerja yang optimal, efektif dan efisien. Adapun target volume yang akan dicapai adalah 12 bulan layanan. Kegiatan ini dilakukan secara swakelola

yang

menyangkut

penyelenggaraan

administrasi

operasional,

pemeliharaan lingkungan kerja/5K dalam menunjang pelaksanaan tugas seharihari serta partisipasi pada rapat/pertemuan lintas sektoral dan internal Kementerian Perindustrian. Pada tahun 2016, Direktorat Pengembangan Pengembangan Wilayah Industri IItelah mendapatkan grading hijau dalam penilaian budaya kerja 5K Kementerian Perindustrian. Hal ini meningkat dibanding tahun 2015 yang masih mendapatkan grading kuning. Kendala yang dihadapi dalam implementasi budaya kerja 5K adalah masih kurangnya kesadaran pribadi dari masing-masing pegawai/karyawan


61

2016

di lingkungan Direktorat Pengembangan Wilayah Industri II untuk menerapkan budaya kerja 5K dalam kehidupan sehari-hari serat kurangnya koordinasi dari Tim 5K yang telah dibentuk. Untuk itu perlu upaya perbaikan sistem berkelanjutan untuk menangani hal tersebut. Kegiatan Layanan Manajemen Kinerja secara umum berjalan dengan baik dan lancar. Rencana

tindak lanjut yang akan dilakukan adalah meningkatkan

pencapaian nilai yang lebih tinggi pada kegiatan 5K di tahun yang akan datang.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN Anggaran DIPA yang disediakan untuk mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Pengembangan Wilayah Industri II Tahun 2015 Untuk mewujudkan rencana kinerja Direktorat Pengembangan Wilayah Industri II tahun 2016 dialokasikan anggaran melalui DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dengan Pagu Awal Sebesar Rp.159.360.147.000,- (Seratus lima puluh sembilan milyar tiga ratus enam puluh juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah), yang meliputi program utama dan program penunjang. Anggaran tersebut kemudian terkena penghematan anggaran self blocking sebesar Rp 83.579.239.000.- (delapan puluh tiga milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) sehingga pagu berkurang menjadi sebesar Rp 75.780.908.000 (tujuh puluh lima milyar tujuh ratus delapan puluh rjuta sembilan ratus delapan ribu rupiah) Terdapat Empat komponen yaitu Review Kawasan Peruntukan Industri di Sumatera dengan anggaran sebesar Rp 1.534.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Rupiah), Penyusunan DED KI Tanjung Api-api sebesar Rp 1.920.000.000 (Satu Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah), dan Penyusunan Studi Kelayakan dan Rencana Strategis KI Padang Pariaman sebesar Rp 1.439.000.000 (Satu Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah), pembangunan jalan poros Sei Mangkei sebesar Rp 61.441.000.000 (Enam Puluh Satu Milyar Empat Ratus EMpat Puluh Satu Juta Rupiah) yang karena gagal lelang dan self-blocking tidak bisa dilaksanakan Realisasi DIPA sampai dengan 31 Desember 2016 berdasarkan program kerja dapat dilihat pada tabel berikut ini


62

2016

Tabel . Realisasi Anggaran Direktorat PWI II TAHUN 2016

KODE 10 1852 1852.013 51

52 53 1852.014 51 1852.016 1852.016.001 51 52 53 54 1852.016.002 51 1852.017 51 52 53 54 55 1852.018 51

52 1852.019 53 1852.020

OUTPUT / RINCIAN AKUN

PAGU

Program Percepatan Penyebaran dan Pemerataan Pembangunan Industri Pengembangan Wilayah Industri II Dokumen Perencanaan dan Bahan Kordinasi Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di Wilayah II (Sumatera dan Kalimantan) Penyusunan Masterplan Pengembangan WPPI Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara Penyusunan Rencana Kebutuhan Infrastruktur Industri di WPPI Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Riau, dan Lampung Penyelenggaraan Sosialisasi dan Koordinasi Pengembangan WPPI di Sumatera Kalimantan Dokumen Perencanaan Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri di Wilayah II (Sumatera dan Kalimantan) Review Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) di Wilayah Sumatera dan Kalimantan Kawasan Industri Prioritas Nasional Wilayah II (Sumatera dan Kalimantan) Kawasan Industri Sei Mangke Pembangunan Tank Farm di Kawasan Industri Sei Mangkei Pembangunan Jalan Poros di Kawasan Industri Sei Mangkei Operasional Pusat Inovasi KEK SEI Mangkei dalam Rangka Pengembangan Inovasi Industri Berbasis Kelapa Sawit Lanjutan Pembangunan Jalur Kereta Api di Kawasan Industri Sei Mangkei Forum Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Industri Wilayah II Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Industri Prioritas (Kuala Tanjung, Sei Mangkei, Tanggamus, Batulicin, Landak, Ketapang, Jorong) Dokumen Perencanaan Pembangunan Kawasan Industri Prioritas Lainnya Wilayah II (Sumatera dan Kalimantan) Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Kawasan Industri di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api Penyusunan Master Plan Kawasan Industri di Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Lampung Selatan Penyusunan Study Kelayakan dan Rencana Strategis Kawasan Industri Kota Baru Padang Pariaman Penyusunan Master Plan Kawasan Industri Gandus di kota Palembang Sumatera Selatan Perencanaan Percepatan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lhokseumawe Dokumen Perencanaan Pembangunan Sentra IKM di Wilayah II (Sumatera dan Kalimantan) Penyusunan Pola Pengembangan Sentra IKM di Sumatera dan Kalimantan (Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Banyuasin, Kabuaten Sijunjung, Kota Payakumbuh, Kabupaten Agam, Kabupaten Pesisir Selatan) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sentra IKM di Wilayah II (Sumatera dan Kalimantan) Dokumen Perencanaan Pembangunan Sentra IKM Wilayah II (Sumatera dan Kalimantan) Pembangunan Sentra IKM Kabupaten Seruyan Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Iklim Usaha dan Kerjasama Pengembangan Perwilayahan Industri

174.634.000.000 174.634.000.000 10.362.000.000


4.500.000.000

5.362.000.000 500.000.000 3.775.000.000 3.775.000.000 124.685.000.000 61.441.000.000 59.041.000.000 2.500.000.000 750.000.000 953.000.000 8.219.000.000 1.920.000.000 2.442.000.000 1.439.000.000 1.438.000.000 980.000.000 3.822.000.000 3.322.000.000

500.000.000 21.693.000.000 21.693.000.000 1.078.000.000

63

2016

KODE

OUTPUT / RINCIAN AKUN

51

Kaji tindak dan Penanganan Permasalahan Pengembangan Kawsan Industri di wilayah II Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit Eselon II Koordinasi Penyusunan Program Pengembangan Industri Daerah Wilayah II Penyelenggaraan Manajemen Kinerja

1852.021 51 52

T OT AL

PAGU 1.078.000.000 1.000.000.000 500.000.000 500.000.000 174.634.000.000

Direktorat Pengembangan Wilayah Industri II pada tahun 2016 memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 174.634.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Empat Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Empat Juta Rupiah). Pada Triwulan III tahun 2016, terjadi pemotongan anggaran ke-3 sebesar Rp xxx,-. Kegiatan Direktorat Pengembangan Wilayah Industri II memiliki 8 (delapan) output yaitu : 1. Dokumen Perencanaan dan Bahan Kordinasi Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di Wilayah II (Sumatera dan Kalimantan) sebesar Rp 10.362.000.000,- (Sepuluh Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Rupiah) untuk 3 (tiga) komponen yaitu: a. Penyusunan Masterplan Pengembangan WPPI Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara sebesar 4.500.000.000, (Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah); b. Penyusunan Rencana Kebutuhan Infrastruktur Industri di WPPI Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Riau, dan Lampung sebesar Rp 5.362.000.000,- (Lima Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Rupiah); c. Penyelenggaraan Sosialisasi dan Koordinasi Pengembangan WPPI di Sumatera Kalimantan sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah). 2. Dokumen Perencanaan Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri di Wilayah II (Sumatera dan Kalimantan) sebesar Rp 3.775.000.000,- (Tiga Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) untuk 1 (satu) komponen yaitu: a. Review Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) di Wilayah Sumatera dan Kalimantan sebesar Rp 3.775.000.000,- (Tiga Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).


64

2016

3. Kawasan Industri Prioritas Nasional Wilayah II (Sumatera dan Kalimantan) sebesar Rp 124.685.000.000,- (Seratus Dua Puluh Empat Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) untuk 5 (lima) komponen yaitu: a. Pembangunan Tank Farm di Kawasan Industri Sei Mangkei sebesar Rp 61.441.000.000,(Enam Puluh satu Milyar empat Ratus empat Puluh Satu Juta Rupiah); b. Pembangunan

Jalan

Poros

di

Kawasan Industri

Sei Mangkei

sebesar Rp

59.041.000.000,- (Lima Puluh Sembilan Milyar empat Puluh Satu Juta Rupiah); c. Operasional Pusat Inovasi KEK SEI Mangkei dalam Rangka Pengembangan Inovasi Industri Berbasis Kelapa Sawit sebesar Rp 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah); d. Lanjutan Pembangunan Jalur Kereta Api di Kawasan Industri Sei Mangkei sebesar Rp 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah); e. Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Industri Prioritas (Kuala Tanjung, Sei Mangkei, Tanggamus, Batulicin, Landak, Ketapang, Jorong) sebesar Rp 953.000.000,(Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Rupiah); 4. Dokumen Perencanaan Pembangunan Kawasan Industri Prioritas Lainnya Wilayah II (Sumatera dan Kalimantan) sebesar Rp 8.219.000.000,- (Delapan Milyar Dua Ratus Sembilan Belas Juta Rupiah) untuk 5 (lima) komponen yaitu : a. Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Kawasan Industri di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api sebesar Rp 1.920.000.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah); b. Penyusunan Master Plan Kawasan Industri di Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Lampung Selatan sebesar Rp 2.442.000.000,- (Dua MilyarvEmpat Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah); c. Penyusunan Study Kelayakan dan Rencana Strategis Kawasan Industri Kota Baru Padang Pariaman sebesar Rp 1.439.000.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah); d. Penyusunan Master Plan Kawasan Industri Gandus di kota Palembang Sumatera Selatan sebesar 1.438.000.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah); e. Perencanaan

Percepatan

Pengembangan

Kawasan

Ekonomi

Khusus

(KEK)

Lhokseumawe sebesar Rp 980.000.000,- (Sembilan Ratus Delapan puluh Juta Rupiah).


65

2016

5. Dokumen Perencanaan Pembangunan Sentra IKM di Wilayah II (Sumatera dan Kalimantan) sebesar Rp 3.822.000.000,- (Tiga Milyar delapan Ratus Dua Puluh Dua Juta Rupiah) untuk 2 (dua) komponen yaitu: a. Penyusunan Pola Pengembangan Sentra IKM di Sumatera dan Kalimantan (Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Banyuasin, Kabuaten Sijunjung, Kota Payakumbuh, Kabupaten Agam, Kabupaten Pesisir Selatan) sebesar Rp 3.322.000.000,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Dua Juta Rupiah); b. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sentra IKM di Wilayah II (Sumatera dan Kalimantan) sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah). 6. Dokumen Perencanaan Pembangunan Sentra IKM Wilayah II (Sumatera dan Kalimantan) sebesar Rp 21.693.000.000,- (Dua Puluh Satu Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah) untuk 1 (satu) komponen yaitu: a. Pembangunan Sentra IKM Kabupaten Seruyan sebesar Rp 21.693.000.000, - (Dua Puluh Satu Milyar enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah). 7. Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Iklim Usaha dan Kerjasama Pengembangan Perwilayahan Industri sbesar Rp 1.078.000.000,- (Satu Milyar Tujuh Puluh Delaoan Juta Rupiah) untuk 1 (satu) komponen yaitu: a. Kaji tindak dan Penanganan Permasalahan Pengembangan Kawsan Industri di wilayah II sebesar Rp 1.078.000.000, - (Satu Milyar Tujuh Puluh Delaoan Juta Rupiah). 8. Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit Eselon II sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) untuk 2 (dua) komponen yaitu: a. Koordinasi Penyusunan Program Pengembangan Industri Daerah Wilayah II sebesar Rp 500.000.000, - (Lima Ratus Juta Rupiah); b. Penyelenggaraan Manajemen Kinerja sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).


66

2016

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan Direktorat Pengembangan Wilayah Industri II secara garis besar telah berhasil melaksanakan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya dalam pencapaian sasaran strategis Direktorat Pengembangan Wilayah Industri II tahun 2016. Hal tersebut tercermin dari keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Direktorat Pengembangan Wilayah Industri

II Tahun 2016.

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1. Belum seluruh sasaran strategis menunjukkan nilai capaian seperti yang diharapkan, karena itu perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terhadap proses perencanaan program dan penganggaran dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan; 2. Realisasi penyerapan DIPA tahun anggaran 2016 secara keseluruhan sebesar 87,24% dari total pagu anggaran sebesar Rp 19.750.000.000,- atau senilai Rp 17.229.624.005,-; 3. Berdasarkan Pengukuran Kinerja yang dilaksanakan Direktorat Pengembangan Wilayah Industri II Ditjen Perwilayahan Industri memberikan hasil rata-rata sebesar 106,36%. Persentase nilai tersebut dapat lebih besar dari realisasi keuangan dikarenakan ada beberapa kegiatan yang juga mendukung sasaran strategis sumber pembiayaannya tidak berasal dari Anggaran Direktorat PWI II. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan Direktorat Pengembangan Wilayah Industri II sudah baik dan cukup efisien karena outputnya tercapai sesuai dengan target;


67

2016

B. Saran 1. Guna meningkatkan pencapaian kinerja yang berkelanjutan diperlukan koordinasi dan kerjasama antar berbagai pihak secara lebih intensif di masa yang akan datang, terutama

sejak

perencanaan

untuk

pemantapan

program sampai dengan

pelaksanaannya; 2. Diperlukan peningkatan disiplin dan tata kerja dari seluruh staf pelaksana Dit. PWI II secara lebih profesional.


68

2016

LAMPIRAN


69

2016


70

2016

PENGUKURAN KINERJA Unit Organisasi Tahun Anggaran No

: :

Sasaran Program/Kegiatan

(1) (2) 1 Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri di Wilayah Jawa dan Bali

Direktorat Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah II 2015 Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Nilai Capaian

Output/Komponen/Sub Komponen (7)

(3) a. Meningkatnya kontribusi nilai tambah sektor industri di Wilayah Jawa terhadap nilai tambah sektor industri nasional

(4) 72,27 %

(5) 71,03 %

(6) 98,28%

b. Meningkatnya kontribusi nilai tambah sektor industri di Wilayah Bali terhadap nilai tambah sektor industri nasional c Meningkatnya unit usaha industri besar sedang di Wilayah Jawa terhadap total populasi industri besar sedang nasional

0,55 %

0,40 %

72,73%

80,66 %

80,34 %

99,60%

d Meningkatnya unit usaha industri besar sedang di Wilayah Bali terhadap total populasi industri besar sedang nasional

1,54 %

1,47 %

95,45%

e Meningkatnya pertumbuhan sektor industri di Wilayah Jawa

6,97 %

5,87 %

84,22%

f

7,80 %

8,88 %

113,85%

g Meningkatnya kontribusi investasi sektor industri di Wilayah Jawa

68,91 %

69,52 %

100,89%

h Meningkatnya kontribusi investasi sektor industri di Wilayah Bali

0,15 %

0,89 %

593,33%

Meningkatnya pertumbuhan sektor industri di Wilayah Bali

I

Meningkatnya share sektor industri terhadap total PDRB di Wilayah Jawa

25,35 %

29,09 %

114,75%

j

Meningkatnya share sektor industri terhadap total PDRB di Wilayah Bali

8,85 %

6,38 %

72,09%

Pada dasarnya semua kegiatan Ditjen PPI mendukung tercapainya sasaran program/kegiatan ini

Pagu (Rp.) (8)

Rp. 19.750.000.000,-

Anggaran Realisasi (Rp.) (9)

Rp. 17.229.624.005,-

% (10)

87,24%

144,52%


71

2016

2

Tumbuh dan berkembangnya Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di Wilayah Jawa dan Bali

Tersusunnya masterplan pengembangan WPPI

4 Prov.

4 Prov.

Rata-Rata Nilai Capaian Kinerja 3

4

Tumbuh dan berkembangnya kawasan industri di Wilayah Jawa dan Bali

Tumbuhnya Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (SIKIM) di Wilayah Jawa dan Bali

Terfasilitasinya kawasan industri dalam penyusunan kajian dan dokumen perencanaan pembangunan

Rata-Rata Nilai Capaian Kinerja Terfasilitasinya sentra IKM dalam penyusunan rencana pembangunan

Berkembangnya industri di daerah melalui penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi/Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa dan Bali

Terfasilitasinya penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi/Kabupaten/Kota

Penyusunan masterplan pengembangan WPPI di Banten dan Jawa Tengah Penyusunan masterplan pengembangan WPPI di Jawa Barat dan Jawa Timur

Rp. 1.417.472.000,-

Rp. 1.263.044.700,-

89,11%

Rp. 1.415.150.000,-

Rp. 1.367.051.000,-

96,60%

Fasilitasi perencanaan pembangunan kawasan industri di Jawa (Banyuwangi dan Majalengka) dan Madura (Bangkalan) Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri di Jawa (Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur)

Rp. 2.912.264.000,-

Rp. 2.693.029.690,-

92,47%

Rp. 2.348.523.000,-

Rp. 2.149.809.700,-

91,54%

Penyusunan pola pengembangan sentra IKM di Jawa Tengah dan Jawa Timur Penyusunan pola pengembangan sentra IKM di Jawa Barat Fasilitasi rencana pembangunan kawasan industri kecil/sentra di Jawa Timur

Rp. 1.416.330.000,-

Rp. 1.372.803.500,-

93,94%

Rp. 849.000.000,-

Rp. 748.722.100,-

92,43%

Rp. 1.387.886.000,-

Rp. 0,-

0,00%

Fasilitasi penyusunan Rencana Pengembangan Industri provinsi di DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat

Rp. 397.000.000,-

Rp. 374.102.500,-

94,23%

Fasilitasi penyusunan Rencana Pengembangan Industri provinsi di Jawa Tengah, D.I.Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali

Rp. 525.880.000,-

Rp. 503.993.275,-

95,84%

Rp. 2.713.452.000,-

Rp. 2.515.297.000,-

92,70%

100,00% 2 KI

3 SIKIM

2 KI

3 SIKIM


100,00%

100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 16 daerah

16 daerah

100,00%

Fasilitasi penyusunan Rencana Pengembangan Industri kabupaten di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur Rata-Rata Nilai Capaian Kinerja

Direktorat Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah II

100,00%

72

2016

6

Berkembangnya industri di daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik di Wilayah Jawa dan Bali

Terfasilitasinya industri di daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik

4 daerah

4 daerah


Forum kegiatan/koordinasi/monev/pembinaan pengembangan fasilitasi industri di daerah Wilayah II

Tersusunnya program pengembangan industri daerah wilayah II Terlayaninya operasional perkantoran Terlaksananya penerapan budaya kerja 5K

100,00%

Fasilitasi pengembangan industri unggulan daerah tertinggal di Kabupaten Sukabumi dan Lebak Fasilitasi pengembangan industri unggulan daerah tertinggal di Bondowoso dan Bangkalan

Rp. 1.902.850.000,-

Rp. 1.851.768.714,-

97,32%

Rp. 1.950.910.000,-

Rp. 1.911.743.208,-

97,99%

Koordinasi Penyusunan Program Pengembangan Industri Daerah Wilayah II Layanan Manajemen Kinerja

Rp. 192.603.000,-

Rp. 182.978.100,-

95,00%

Rp. 275.680.000,-

Rp. 259.280.468,-

94,05%

100,00% 4 dokumen

4 dokumen

100,00%

12 bulan

12 bulan

100,00%

1 satker

1 satker

100,00% 100,00%

Rata-Rata Nilai Capaian Kinerja Jumlah Anggaran Jumlah Realisasi Anggaran

106,36%

Persentase Realisasi Anggaran

86,18%

: Rp 19.750.000.000,- (Sembilan belas milyar tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) : Rp 17.229.624.005,- (Tujuh belas milyar dua ratus dua puluh sembilan juta enam ratus dua puluh empat ribu lima rupiah)


73

2015


74

2015


75

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DIREKTORAT PENGEMBANGAN WILAYAH INDUSTRI II TAHUN 2016

Recommend Documents