Halaman 1 dari 26
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DIREKTORAT PELAYANAN USAHA PENANGKAPAN IKAN TAHUN 2013
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN N.A.P
Halaman 2 dari 26
DAFTAR ISI
Halaman KATA PENGANTAR DAFTAR ISI IKHTISAR EKSEKUTIF BAB 1.1. 1.2. 1.4.
I. PENDAHULUAN Latar belakang ................................................................................................... 1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi .................................................................. 2 Sistematika Laporan ............................................................................................ 3
BAB II. PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1. Rencana Strategis ................................................................................................ 5 2.3. Rencana Kinerja Tahunan .................................................................................... 7 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Pengukuran Kinerja ............................................................................................. 3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja ................................................................................ 3.3. Penyajian Data Akuntabilitas Kinerja ..................................................................... 3.4. Capaian Indikator Kinerja Lainnya ........................................................................ 3.3. Akuntabilitas keuangan ........................................................................................
10 11 14 16 16
BAB IV. PENUTUP 4.1. Kesimpulan ........................................................................................................ 21 4.2. Saran dan Tindak Lanjut ...................................................................................... 21
N.A.P
Halaman 3 dari 26
KATA PENGANTAR
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu sistem yang membentuk suatu siklus yang dimulai dari proses penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana tercantum dalam perencanaan strategis organisasi dan selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), ditetapkan dalam penetapan kinerja; dilanjutkan dengan penetapan pengukuran kinerja, pengumpulan data untuk menilai kinerja, menganalisis, dan melaporkan kinerja, serta menggunakan data kinerja tersebut untuk memperbaiki kinerja organisasi pada periode berikutnya. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan, Ditjen Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2013 merupakan gambaran hasil yang dicapai berdasarkan kinerja kegiatan masing-masing program yang dilaksanakan oleh masing-masing Sub Direktorat dan Sub Bagian Tata Usaha dilingkungan Direktorat Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan. Terkait beberapa sasaran yang belum tercapai, salah satu penyebabnya adalah kurang tepat sasaran dan tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Pada tahun 2014 kekurangan tersebut akan diperbaiki dengan penetapan target yang lebih realistis. Sinergi dengan unit kerja lain juga akan ditingkatkan sehingga kualitas pelayanan usaha penangkapan ikan dapat tercapai sebagai dukungan pengendalian sekaligus pembinaan pemanfaatan sumber daya ikan untuk usaha perikanan tangkap yang berkelanjutan dan lingkungan yang lestari.
Direktur Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan
Tyas Budiman
N.A.P
Halaman 4 dari 26
IKHTISAR EKSEKUTIF
Program kegiatan pelayanan usaha perikanan tangkap yang efisien, tertib dan berkelanjutan dengan sasaran program meningkatnya pelayanan prima dan ketertiban usaha perikanan tangkap sesuai ketersediaan sumber daya ikan di setiap Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) secara akuntabel dan tepat waktu, mempunyai beberapa indikator kinerja kegiatan (IKK) sebagai berikut:
1.
Target jumlah dokumen usaha perikanan tangkap yang diterbitkan adalah 10.000 dokumen dan terealisasi 7.723 dokumen (pencapaian 77,23%).
2.
Target jumlah pelaku usaha perikanan tangkap yang memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah 3.500 orang/badan hukum dan terealisasi 2.949 orang/badan hukum (pencapaian 84,26%).
3.
Target jumlah kapal dan jenis alat penangkap ikan yang diperbolehkan menangkap di WPP dan Laut Lepas adalah 6.900 unit dan terealisasi 4.955 unit (pencapaian 71,81%).
4.
Target waktu pelayanan usaha penangkapan ikan (SIUP, SIPI, SIKPI) adalah 7 hari/dokumen permohonan dan terealisasi secara rata-rata 6,7 hari/dokumen permohonan (pencapaian 104,48%).
5.
Target jumlah pembinaan pelayanan usaha penangkapan ikan kwenangan daerah adalah 33 Provinsi dan terealisasi 27 Provinsi (pencapaian 81,82%).
6.
Target presentase jumlah alokasi kapal dari realisasi dalam SIUP adalah 70% dan terealisasi 50,59% (pencapaian 72,27%).
Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan tersebut dalam skala penilaian rata-rata adalah 81,98%, sehingga masuk pada kategori >75-85 = Sangat Baik.
Indikator Kinerja Utama Balance Score Card (IKU BSC) Direktorat Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan Tahun 2013 mempunyai target dan realisasi sebagai berikut:
1.
Target persentase usaha penangkapan ikan yang memiliki dan yang bermitra dengan UPI adalah 40% dan terealisasi 37% (pencapaian 92,5%).
N.A.P
Halaman 5 dari 26
2.
Target persentase jumlah realisasi kapal dari alokasi dalam SIUP adalah 70% dan terealisasi 50,59% (pencapaian 72,27%).
3.
Target tingkat ketaatan pelaku usaha yang melaporkan hasil kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah 70% dan terealisasi 74,06% (pencapaian 105,8%).
4.
Target tingkat penyelesaian rekomendasi pelanggaran perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah 100% dan terealisasi 100% (pencapaian 100%).
5.
Target waktu pelayanan usaha penangkapan ikan (SIUP, SIPI, SIKPI) adalah 7 hari/dokumen permohonan dan terealisasi 6,7 hari/dokumen permohonan (pencapaian 104,48%).
6.
Target prosentase penanganan keluhan pelanggan adalah 100% dan terealisasi 100% (pencapaian 100%).
7.
Target nilai inisiatif anti korupsi di Dit. PUP adalah 7,5 dan terealisasi 6,68 (pencapaian 89,07%).
8.
Target presentase penyerahan DIPA di Dit. PUP adalah 95% dan terealisasi 98,01% (pencapaian 103,17%).
9.
Target indeks kepuasan masyarakat di DJPT adalah 6,75 dan terealisasi 6,87 (pencapaian 101,78%).
Pencapaian IKU BSC Direktorat Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan tersebut dalam skala penilaian rata-rata adalah 96,56%, sehingga masuk pada kategori >85-100 = Memuaskan. Sedangkan pencapaian gabungan antara IKK dan IKU BSC Direktorat Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan adalah 90,73%, sehingga masuk pada kategori >85-100 = Memuaskan.
Dalam pelaksanaan program kerja tahun 2013, Direktorat Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan memperoleh anggaran sebesar sebesar Rp. 17,810,150,000,00 dengan DIPA Nomor: 032.03.1.465023/2013 tanggal 31 Desember 2013. Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Bulan Desember 2013 mencapai 98,01% atau Rp. 17,455,846,830,00 dengan realisasi fisik 100%.
Sedangkan target PNBP tahun 2013 yang ditetapkan adalah sebesar Rp 180 milyar. Adapun penerimaan PNBP sampai dengan Desember 2013 telah melampaui target yaitu 123,63% atau sebesar Rp. 222.537.572.176,00 N.A.P
Halaman 6 dari 26
BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar belakang Sumber daya ikan sebagai bagian kekayaan bangsa Indonesia perlu dikelola
dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat dengan memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan daya dukung lingkungan sehingga dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan dan lestari. Sebagai implementasi Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 diamanatkan bahwa salah satu instrumen pengelolaan sumber daya perikanan adalah melalui perizinan usaha penangkapan
ikan.
Perizinan
usaha
penangkapan
ikan
merupakan
upaya
pengendalian (control) untuk memelihara keseimbangan antara pemanfaatan dan kelestarian sumberdaya ikan. Selain itu, pelayanan usaha penangkapan ikan melalui perizinan juga berfungsi untuk membina usaha penangkapan ikan dalam rangka kepastian usaha penangkapan ikan.
Jenis usaha perikanan tangkap terdiri dari 4 (empat) jenis yaitu: 1) penangkapan ikan, 2) pengangkutan ikan, 3) penangkapan dan pengangkutan ikan, dan 4) penangkapan ikan terpadu. Sedangkan jenis perizinan usaha perikanan tangkap meliputi : 1) izin usaha perikanan yang diterbikan dalam bentuk Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), 2) izin penangkapan ikan yang diterbitkan dalam bentuk Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan 3) izin kapal pengangkut ikan yang diterbitkan dalam bentuk Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI). Berkembangnya usaha penangkapan ikan dipengaruhi oleh sejumlah faktor mencakup antara lain kelimpahan sumberdaya ikan di setiap Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI), kemudahan untuk memperoleh perizinan, akses permodalan, dan ketersediaan sarana/prasarana penangkapan ikan.
Sejalan dengan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2013, Direktorat Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan berupaya untuk mengendalikan pemanfaatan sumberdaya ikan, penertiban dan peningkatan keberlanjutan usaha Perikanan Tangkap melalui pembenahan perizinan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan evaluasi kinerja yang disusun dalam Laporan Akuntabilitas N.A.P
Halaman 7 dari 26
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan Tahun 2013.
1.2.
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun
2004 tentang Perikanan mengamanatkan bahwa pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan
asas
manfaat,
keadilan, kemitraan,
pemerataan, keterpaduan,
keterbukaan, efesiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan dan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup nelayan, meningkatkan penerimaan dan devisa negara, mendorong perluasan kesempatan kerja, meningkatkan ketersediaan sumber protein ikan, dan menjamin kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Selaras dengan asas dan tujuan pengelolaan perikanan tersebut, maka dipandang perlu dibentuk Direktorat Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan sebagai salah satu unit kerja eselon II pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan tanggal 24 Juni 2005, dirumuskan bahwa Direktorat Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pelayanan usaha penangkapan ikan. Fungsinya adalah : a.
Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelayanan usaha penangkapan ikan;
b.
Penyiapan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang pelayanan usaha penangkapan ikan;
c.
Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pelayanan usaha penangkapan ikan;
d.
Pelaksanaan evaluasi di bidang pelayanan usaha penangkapan ikan;
e.
Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan.
Secara organisasi dan struktur Direktorat Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan terdiri dari 5 Sub Direktorat dan 1 Sub Bagian Tata Usaha, yaitu : a.
Sub Direktorat Alokasi Usaha Penangkapan Ikan;
b.
Sub Direktorat Tata Pengusahaan Penangkapan Ikan;
c.
Sub Direktorat Verifikasi Dokumen Penangkapan Ikan;
N.A.P
Halaman 8 dari 26
d.
Sub Direktorat Pelayanan Dokumen Penangkapan Ikan;
e.
Sub Direktorat Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan;
f.
Sub Bagian Tata Usaha.
1.3.
Sistematika Laporan Laporan
Akuntabilitas
Kinerja
menyajikan
informasi
capaian
kinerja
Direktorat Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan selama tahun 2013. Capaian kinerja (performance results) tahun 2013 tersebut dibandingkan dengan rencana kinerja (performance plan) tahun 2013 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan dilakukannya proses identifikasi terhadap sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja pada masa yang akan datang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap tahun 2013 dapat diilustrasikan sebagai berikut :
Pendahuluan
Rencana Strategis 2010 - 2014
Rencana Kerja Tahunan & Anggaran 2013
Pencapaian Kinerja Sasaran 2013
Analisis Capaian Indikator Kinerja 2013 (Akuntabilitas Kinerja)
Kesimpulan
Gambar 1. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pelayanan Usaha Penangkapan
N.A.P
Halaman 9 dari 26
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA
Rencana strategis berguna untuk memberi arah bagi suatu organisasi serta penyelenggara organisasi tersebut untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan mandat yang diterima. Rencana strategis ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program, serta kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsi dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Hal tersebut menyebabkan rencana strategis memiliki peran yang khusus mengingat fungsinya sebagai penunjuk arah dan acuan bagi pelaksanaan kegiatan selama kurun waktu tertentu.
Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk tahun 2010 - 2014. Penyusunan rencana strategis ditetapkan secara bersama-sama dan telah dikomunikasikan kepada seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan seluruh kegiatan selama tahun anggaran 2013. Selanjutnya dalam bab ini akan diuraikan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.
Dengan memperhatikan lingkungan strategis berupa kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) yang bersumber dari lingkungan internal, kendala (threat) dan peluang (opportunity) yang bersumber dari lingkungan eksternal, Direktorat Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan telah menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran sebagai pedoman seluruh perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
N.A.P
Halaman 10 dari 26
2.1.
Rencana Strategis Pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2010-2014 yang dilaksanakan
mempunyai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang telah dilakukan penyesuaian sebagai berikut : A. Visi Visi pembangunan kelautan dan perikanan adalah Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat.
B. Misi Untuk mewujudkan visi pembangunan kelautan dan perikanan tersebut, maka misi yang diemban adalah : 1. Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. 2. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan. 3. Memelihara Daya Dukung dan Kualitas Lingkungan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
C. Tujuan Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah : 1. Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Usaha Kelautan dan Perikanan. Pencapaian tujuan ini ditandai dengan: a) Meningkatnya
peran
sektor
kelautan
dan
perikanan
terhadap
pertumbuhan ekonomi nasional; b) Meningkatnya kapasitas sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan yang memiliki komoditas unggulan; c) Meningkatnya pendapatan. 2. Berkembangnya Diversifikasi dan Pangsa Pasar Produk Hasil Kelautan dan Perikanan. Pencapaian tujuan ini ditandai dengan: a) Meningkatnya ketersediaan hasil kelautan dan perikanan; b) Meningkatnya branding produk perikanan dan market share di pasar luar negeri; c) Meningkatnya mutu dan keamanan produk perikanan sesuai standar. 3. Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara Berkelanjutan. Pencapaian tujuan ini ditandai dengan: a) Terwujudnya pengelolaan konservasi kawasan secara berkelanjutan; N.A.P
Halaman 11 dari 26
b) Meningkatnya nilai ekonomis pulau-pulau kecil; c) Meningkatnya luas wilayah perairan Indonesia yang diawasi oleh aparatur pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan.
D. Sasaran Strategis Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan berdasarkan tujuan yang akan dicapai adalah: 1. Meningkatnya
peranan
sektor
kelautan
dan
perikanan
terhadap
pertumbuhan ekonomi nasional. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah: meningkatnya persentase pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) perikanan; 2. Meningkatnya kapasitas sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan yang memiliki komoditas unggulan. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah meningkatnya produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan garam rakyat; 3. Meningkatnya pendapatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah meningkatnya Nilai Tukar Nelayan (NTN) / Pembudidaya Ikan; 4. Meningkatnya ketersediaan hasil kelautan dan perikanan. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah meningkatnya konsumsi ikan per kapita; 5. Meningkatnya branding produk perikanan dan market share di pasar luar negeri. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan; 6. Meningkatnya mutu dan keamanan produk perikanan sesuai standar. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah menurunnya jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra; 7. Terwujudnya pengelolaan
konservasi
kawasan secara
berkelanjutan.
Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah luas Kawasan Korservasi Perairan yang dikelola secara berkelanjutan; 8. Meningkatnya nilai ekonomi pulau-pulau kecil. N.A.P
Halaman 12 dari 26
Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah jumlah pulau-pulau kecil, termasuk pulau-pulau kecil terluar yang dikelola; 9. Meningkatnya luas wilayah perairan Indonesia yang diawasi oleh aparatur pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah persentase wilayah perairan bebas illegal fishing dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan.
2.2.
Rencana Kinerja Tahunan Program kegiatan pelayanan usaha perikanan tangkap yang efisien, tertib
dan berkelanjutan dengan sasaran program meningkatnya pelayanan prima dan ketertiban usaha perikanan tangkap sesuai ketersediaan sumber daya ikan di setiap Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) secara akuntabel dan tepat waktu, mempunyai beberapa Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) tercapainya program kegiatan sebagai berikut : 1. Target jumlah dokumen usaha perikanan tangkap yang diterbitkan adalah 10.000 dokumen. 2. Target jumlah pelaku usaha perikanan tangkap yang memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah 3.500 orang/badan hukum. 3. Target jumlah kapal dan jenis alat penangkap ikan yang diperbolehkan menangkap di WPP dan Laut Lepas adalah 6.900 unit. 4. Target waktu pelayanan usaha penangkapan ikan (SIUP, SIPI, SIKPI) adalah 7 hari/dokumen permohonan. 5. Target jumlah pembinaan pelayanan usaha penangkapan ikan kewenangan daerah adalah 33 Provinsi. 6. Target presentase jumlah alokasi kapal dari realisasi dalam SIUP adalah 70%.
Sedangkan IKU BSC Direktorat Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan adalah sebagai berikut: 10. Target persentase usaha penangkapan ikan yang memiliki dan yang bermitra dengan UPI adalah 40%. 11. Target persentase jumlah realisasi kapal dari alokasi dalam SIUP adalah 70%. 12. Target tingkat ketaatan pelaku usaha yang melaporkan hasil kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah 70%.
N.A.P
Halaman 13 dari 26
13. Target tingkat penyelesaian rekomendasi pelanggaran perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah 100%. 14. Target waktu pelayanan usaha penangkapan ikan (SIUP, SIPI, SIKPI) adalah 7 hari/dokumen permohonan. 15. Target prosentase penanganan keluhan pelanggan adalah 100%. 16. Target nilai inisiatif anti korupsi di Dit. PUP adalah 7,5. 17. Target presentase penyerahan DIPA di Dit. PUP adalah 95%. 18. Target Indeks kepuasan masyarakat di DJPT adalah 6,75.
Sub Kegiatan program kegiatan pelayanan usaha perikanan tangkap yang efisien, tertib dan berkelanjutan dengan sasaran program meningkatnya pelayanan prima dan ketertiban usaha perikanan tangkap sesuai ketersediaan sumber daya ikan di setiap Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) secara akuntabel dan tepat waktu adalah sebagai berikut : 1. Koordinasi verifikasi dokumen penangkapan ikan; 2. Verifikasi faktual dokumen penangkapan ikan; 3. Penyiapan dan penyusunan evaluasi tarif pungutan pengusahaan perikanan; 4. Penyiapan dan penyusunan evaluasi tarif pungutan hasil perikanan; 5. Intensifikasi pungutan perikanan; 6. Analisis pengaruh pungutan perikanan terhadap biaya operasional penangkapan ikan; 7. Pelayanan dan penataan alokasi usaha penangkapan ikan; 8. Analisis pemanfaatan alokasi usaha penangkapan ikan menurut WPP; 9. Analisa rencana usaha perikanan tangkap; 10. Koordinasi alokasi usaha penangkapan ikan; 11. Analisa usaha penangkapan cumi di WPP 711 & 713; 12. Pembinaan pelayanan prima dalam rangka mendukung industrialisasi perikanan tangkap; 13. Bimtek peningkatan kompetensi petugas pelayanan perizinan perikanan tangkap dalam rangka pelayanan online system; 14. Bimtek peningkatan kompetensi verifikasi dalam rangka penataan dokumen pelayanan usaha penangkapan ikan; 15. Sinkronisasi data perizinan pusat dan daerah; 16. Bimtek tentang tata cara penghitungan pungutan perikanan; 17. Apresiasi alokasi usaha penangkapan ikan; 18. Kerjasama luar negeri dalam rangka regulasi perizinan untuk mencegah IUU Fishing; N.A.P
Halaman 14 dari 26
19. Koordinasi lintas sektoral pelayanan usaha penangkapan ikan; 20. Pengelolaan data pelayanan perizinan usaha penangkapan ikan; 21. Penyiapan dan penyusunan bahan pendukung peraturan perizinan perikanan tangkap; 22. Pengendalian dan evaluasi LKU/LKP; 23. Audit internal ISO 9001:2008 pelayanan usaha penangkapan ikan; 24. Audit surveliance ISO 9001:2008 pelayanan usaha penangkapan ikan; 25. Survey kepuasan pelanggan; 26. Peningkatan kemampuan petugas perizinan dalam rangka implementasi ISO 9001:2008; 27. Pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan perikanan tangkap nasional yang terintegrasi dengan single login perizinan online system; 28. Publikasi dan informasi pelayanan perizinan perikanan tangkap; 29. Perencanaan pelayanan usaha penangkapan ikan; 30. Pemantauan dan evaluasi usaha perikanan tangkap terpadu; 31. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberian kewenangan penerbitan SIPI/SIKPI kapal ukuran 30-60 GT kepada Gubernur; 32. Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program pembangunan kelautan dan perikanan; 33. Identifikasi ketaatan pelaku usaha dalam melaporkan kegiatan usaha; 34. Pendataan dan pengarsipan dokumen perizinan usaha perikanan tangkap; 35. Penataan dan pendataan pelayanan dokumen perizinan dalam rangka pencegahan IUU
Fishing untuk mendukung industrialisasi; 36. Analisis manfaat pendelegasian penerbitan dokumen izin usaha perikanan tangkap dalam rangka industrialisasi; 37. Koordinasi pelayanan dokumen SIUP/SIPI/SIKPI perikanan tangkap;
N.A.P
Halaman 15 dari 26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Pengukuran Kinerja Program kegiatan pelayanan usaha perikanan tangkap yang efisien, tertib, dan berkelanjutan dengan sasaran meningkatnya pelayanan prima dan ketertiban usaha perikanan tangkap sesuai ketersediaan SDI di setiap WPP secara akuntabel dan tepat waktu, mempunyai beberapa Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dengan capaian indikator kegiatan sebagaimana berikut:
A. Target IKK 1. Jumlah dokumen usaha perikanan tangkap yang diterbitkan, dengan target 10.000 dokumen. 2. Jumlah pelaku usaha perikanan tangkap yang memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan target 3.500 orang/badan hukum. 3. Jumlah kapal dan jenis alat penangkap ikan yang diperbolehkan menangkap di WPP dan Laut Lepas, dengan target 6.900 unit. 4. Waktu pelayanan usaha penangkapan ikan (SIUP, SIPI, SIKPI), dengan target 7 hari/dokumen permohonan. 5. Jumlah pembinaan pelayanan usaha penangkapan ikan kewenangan daerah, dengan target 33 Provinsi. 6. Presentase jumlah alokasi kapal dari realisasi dalam SIUP, dengan target 70%.
B. Target IKU BSC 1. Persentase usaha penangkapan ikan yang memiliki dan yang bermitra dengan UPI, dengan target 40%. 2. Persentase jumlah realisasi kapal dari alokasi dalam SIUP, dengan target 70%. 3. Tingkat ketaatan pelaku usaha yang melaporkan hasil kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan target 70%. 4. Tingkat penyelesaian rekomendasi pelanggaran perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan target 100%.
N.A.P
Halaman 16 dari 26
5. Waktu pelayanan usaha penangkapan ikan (SIUP, SIPI, SIKPI), dengan target 7 hari/dokumen permohonan. 6. Prosentase penanganan keluhan pelanggan, dengan target 100%. 7. Nilai inisiatif anti korupsi di Dit. PUP, dengan target 7,5. 8. Presentase penyerahan DIPA di Dit. PUP, dengan target >95%. 9. Indeks kepuasan pelanggan di DJPT, dengan target 6,75.
3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja Berdasarkan buku pedoman penyusunan LAKIP – Modul Pengukuran Kinerja yang diterbitkan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan menetapkan skala nilai capaian kinerja sebagaimana Tabel 1.
Tabel 1. Skala Nilai Capaian Kinerja
N.A.P
Halaman 17 dari 26
Sesuai Rencana Kinerja Tahunan 2013 Direktorat Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan telah berhasil mendekati target pencapaian kinerja sasaran pada sebagian besar tugas dan fungsi yang dibebankan kepada organisasi. Hal ini dapat tercermin dari tingkat pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan IKU BSC dalam skala penilaian rata-rata adalah 90,73%, sehingga masuk pada kategori >85100 = Memuaskan, diharapkan outcome tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan dalam pengelolaan sumberdaya perikanan melalui pelaksanaan perizinan usaha penangkapan dan pengangkutan ikan terlaksana dengan baik.
Berikut merupakan rincian realisasi IKK dan IKU BSC Direktorat Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan Tahun 2013:
A. Realisasi IKK 1. Jumlah dokumen usaha perikanan tangkap yang diterbitkan, dengan realisasi 7.723 dokumen. 2. Jumlah pelaku usaha perikanan tangkap yang memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan realisasi 2.949 orang/badan hukum. 3. Jumlah kapal dan jenis alat penangkap ikan yang diperbolehkan menangkap di WPP dan Laut Lepas, dengan realisasi 4.955 unit. 4. Waktu pelayanan usaha penangkapan ikan (SIUP, SIPI, SIKPI), dengan rata-rata realisasi 6,7 hari/dokumen permohonan. 5. Jumlah pembinaan pelayanan usaha penangkapan ikan kwenangan daerah, dengan realisasi 27 Provinsi. 6. Presentase jumlah alokasi kapal dari realisasi dalam SIUP, dengan realisasi 50,59%.
B. Target IKU BSC 1. Persentase usaha penangkapan ikan yang memiliki dan yang bermitra dengan UPI, dengan realisasi 37%. 2. Persentase jumlah realisasi kapal dari alokasi dalam SIUP, dengan realisasi 50,59%. 3. Tingkat ketaatan pelaku usaha yang melaporkan hasil kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan target 74,06%. 4. Tingkat penyelesaian rekomendasi pelanggaran perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan realisasi 100%. N.A.P
Halaman 18 dari 26
5. Waktu pelayanan usaha penangkapan ikan (SIUP, SIPI, SIKPI), dengan realisasi rata-rata 6,7 hari/dokumen permohonan. 6. Prosentase penanganan keluhan pelanggan, dengan realisasi 100%. 7. Nilai inisiatif anti korupsi di Dit. PUP, dengan realisasi 6,68. 8. Presentase penyerahan DIPA di Dit. PUP, dengan realisasi 98,01%. 9. Indeks kepuasan masyarakat di DJPT, dengan realisasi 6,87.
Permasalahan yang dihadapai untuk mencapai Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) selama tahun 2013 adalah sebagai berikut : 1. Rendahnya jumlah dokumen usaha perikanan tangkap yang diterbitkan sebesar 77,23%,
disebabkan
dalam
pengajuan
izin
dibatasi
oleh
ketersediaan
sumberdaya ikan sehingga tidak semua permohonan izin dipenuhi. 2. Rendahnya jumlah pelaku usaha perikanan tangkap yang memenuhi kewajiban sesuai
dengan
ketentuan
yang
berlaku
sebesar
84,26%,
disebabkan
permohonan izin dari tahun ke tahun bersifat fluktuatif dan tidak meningkat setiap tahunnya yang dikarenakan oleh faktor ekonomi dan kecukupan modal. 3. Rendahnya jumlah kapal dan jenis alat penangkap ikan yang diperbolehkan menangkap di WPP dan laut lepas sebesar 71,81%, disebabkan ada kecenderungan alokasi yang diajukan dalam SIUP menggunakan kapal dengan ukuran besar, sehingga realisasi SIPI nya juga terbatas. Sebagai ilustrasi, jika ukuran kapal kecil, maka SIPI dapat diberikan kepada lebih banyak pelaku usaha. 4. Rendahnya jumlah pembinaan pelayanan usaha penangkapan ikan kewenangan daerah
sebanyak
27
Provinsi,
disebabkan
kesadaran
daerah
untuk
menyampaikan laporan SIUP, SIPI, dan SIKPI ke pusat belum optimal. 5. Rendahnya presentase jumlah realisasi kapal dari alokasi dalam SIUP sebesar 50,59%, disebabkan terdapat beberapa pemilik SIUP yang belum merealisasikan SIPI/SIKPI nya karena beberapa hal, diantaranya belum siapnya kapal yang berasal dari pengadaan asing.
Permasalahan yang dihadapai untuk mencapai IKU BSC Direktorat Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan selama tahun 2013 adalah sebagai berikut : 1. Rendahnya persentase usaha penangkapan ikan yang memiliki dan bermitra dengan UPI sebesar 37%, disebabkan masih terdapatnya perusahaan yang sedang dalam proses kemitraan atau kepemilikan UPI. N.A.P
Halaman 19 dari 26
2. Rendahnya presentase jumlah realisasi kapal dari alokasi dalam SIUP sebesar 50,59%, disebabkan terdapat beberapa pemilik SIUP yang belum merealisasikan SIPI/SIKPI nya karena beberapa hal, diantaranya belum siapnya kapal yang berasal dari pengadaan asing. 3. Rendahnya nilai inisiatif anti korupsi di Dit. PUP sebesar 6,68, disebabkan penilaian
yang
terjadi
dilaksanakan
saat
Direktorat
Pelayanan
Usaha
Penangkapan Ikan sedang melakukan pembenahan dan perbaikan pelayanan, baik secara sarana dan prasarana maupun teknologi.
3.3 Penyajian Data Akuntabilitas Kinerja Rincian Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan tahun 2013 dalam skala penilaian disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2. Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan Tahun 2013 Dalam Skala Penilaian Indikator Kinerja
Target
Realisasi
Persentase capaian
Nilai Capaian Kinerja
10.000 dokumen
7.723 dokumen
77,23%
Sangat Baik
3.500 (orang/badan hukum)
2.949 (orang/badan hukum)
84,26%
Sangat Baik
6.900 unit
4.955 unit
71,81%
Baik
7 (hari/dokumen permohonan)
6,7 (hari/dokumen permohonan)
104,48%
Memuaskan
Jumlah dokumen usaha perikanan tangkap yang diterbitkan Jumlah pelaku usaha perikanan tangkap yang memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku Jumlah kapal dan jenis alat penangkap ikan yang diperbolehkan menangkap di WPP dan laut lepas Waktu pelayanan usaha penangkapan ikan (SIUP, SIPI, SIKPI)
N.A.P
Halaman 20 dari 26
Jumlah pembinaan pelayanan usaha penangkapan ikan
33 Provinsi
27 Provinsi
81,82%
Sangat Baik
70%
50,59%
72,27%
Baik
kewenangan daerah Persentase jumlah realisasi kapal dari alokasi dalam SIUP
Rincian Pencapaian IKU BSC Direktorat Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan tahun 2013 dalam skala penilaian disajikan pada Tabel 3.
Tabel 3. Pencapaian IKU BSC Direktorat Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan Tahun 2013 Dalam Skala Penilaian
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
Persentase capaian
Nilai Capaian Kinerja
40%
37%
92,5%
Memuaskan
70%
50,59%
72,27%
Baik
70%
74,06%
105,8%
Memuaskan
100%
100%
100%
Memuaskan
7 (hari/dokumen permohonan)
6,7 (hari/dokumen permohonan)
104,48%
Memuaskan
100%
100%
100%
Memuaskan
Persentase usaha penangkapan ikan yang memiliki dan yang bermitra dengan UPI Persentase jumlah realisasi kapal dari alokasi dalam SIUP Tingkat ketaatan pelaku usaha yang melaporkan hasil kegiatan usaha sesuai ketentuan yang berlaku Tingkat penyelesaian rekomendasi pelanggaran perizinan sesuai ketentuan yang berlaku Waktu pelayanan usaha penangkapan ikan (SIUP, SIPI, SIKPI) Prosentase penanganan keluhan pelanggan
N.A.P
Halaman 21 dari 26
Nilai inisiatif anti korupsi di Dit. PUP
7,5
6,68
89,07%
Memuaskan
> 95%
98,01%
103,17%
Memuaskan
6,75
6,87
101,78%
Memuaskan
Persentase penyerapan DIPA di Dit. PUP Indeks kepuasan masyarakat di DJPT
3.4 Capaian Indikator Kinerja Lainnya PNBP yang berasal dari Pungutan Perikanan merupakan salah satu PNBP yang berlaku di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sejak diberlakukan pada tahun 2001, Pungutan Perikanan merupakan penyumbang terbesar PNBP yang ada di lingkup KKP. Target PNBP tahun 2013 yang ditetapkan adalah sebesar Rp 180 milyar. Adapun penerimaan PNBP sampai dengan Desember 2013 telah melampaui target yaitu 123,63% atau sebesar Rp. 222.537.572.176,00.
3.5 Akuntabilitas Keuangan Dalam pelaksanaan program kerja tahun 2013, Direktorat Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan memperoleh anggaran sebesar Rp. 17,810,150,000,00 dengan DIPA Nomor: 032.03.1.465023/2013 tanggal 31 Desember 2013. Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Bulan Desember 2013 mencapai 98,01% atau Rp. 17,455,846,830,00 dengan realisasi fisik 100%.
Tabel 4. Rincian Kegaiatan dan Realisasi Penyerapan Anggaran S/D Triwulan Ini (%) KODE
(1)
032.03.06 2339 2339.028 2339.028.002 011
N.A.P
KEUANGAN
SUB KEGIATAN
(2)
Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap yang Efisien, Tertib, dan Berkelanjutan Jumlah dokumen usaha perikanan tangkap yang diterbitkan VERIFIKASI DOKUMEN PENANGKAPAN IKAN VERIFIKASI DOKUMEN
FISIK
S
R
S
R
(6)
(8)
(7)
(9)
17,810,150,000
17,455,846,830
100.00
100.00
17,810,150,000
17,455,846,830
100.00
100.00
1,745,200,000
1,744,417,250
100.00
100.00
1,745,200,000
1,744,417,250
100.00
100.00
Halaman 22 dari 26
A B C
2339.029
2339.029.001 011 A
B C D
E 2339.030
2339.030.001 011 A B C D E F 2339.030.002 011 A B
C
N.A.P
KOORDINASI VERIFIKASI DOKUMEN PENANGKAPAN IKAN VERIFIKASI FAKTUAL DOKUMEN PENANGKAPAN IKAN PENDUKUNG KEGIATAN OPERASIONAL VERIFIKASI DOKUMEN PELAYANAN USAHA PENANGKAPAN IKAN Jumlah pelaku usaha yang memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku PENGUSAHAAN PENANGKAPAN IKAN PERIKANAN TANGKAP VERIFIKASI DAN ADMINISTRASI TATA PENGUSAHAAN PENANGKAPAN IKAN PENYIAPAN DAN PENYUSUNAN EVALUASI TARIF PUNGUTAN PENGUSAHAAN PERIKANAN PENYIAPAN DAN PENYUSUNAN EVALUASI TARIF PUNGUTAN HASIL PERIKANAN INTENSIFIKASI PUNGUTAN PERIKANAN ANALISIS PENGARUH PUNGUTAN PERIKANAN TERHADAP BIAYA OPERASIONAL PENANGKAPAN IKAN PENDUKUNG KEGIATAN OPERASIONAL TATA PENGUSAHAAN PENANGKAPAN IKAN Jumlah kapal dan jenis alat penangkap ikan yang diperbolehkan menangkap di WPP dan laut lepas ALOKASI USAHA PENANGKAPAN IKAN
1,745,200,000
1,744,417,250
100.00
100.00
277,732,000
277,517,250
100.00
100.00
1,368,468,000
1,368,000,000
100.00
100.00
99,000,000
98,900,000
100.00
100.00
1,715,482,000
1,650,063,725
100.00
100.00
1,715,482,000
1,650,063,725
100.00
100.00
1,715,482,000
1,650,063,725
100.00
100.00
210,220,000
188,000,000
100.00
100.00
785,517,000
764,000,000
100.00
100.00
609,875,000
590,000,000
100.00
100.00
19,870,000
19,000,000
100.00
100.00
90,000,000
89,063,725
100.00
100.00
3,101,500,000
3,075,288,400
100.00
100.00
1,556,900,000
1,550,000,000
100.00
100.00
1,556,900,000
1,550,000,000
100.00
100.00
471,830,000
471,000,000
100.00
100.00
308,102,000
308,000,000
100.00
100.00
307,060,000
307,000,000
100.00
100.00
249,240,000
245,000,000
100.00
100.00
130,668,000
130,000,000
100.00
100.00
90,000,000
89,000,000
100.00
100.00
1,544,600,000
1,525,288,400
100.00
100.00
1,544,600,000
1,525,288,400
100.00
100.00
625,921,000
625,000,000
100.00
100.00
333,392,000
330,288,400
100.00
100.00
206,595,000
201,000,000
100.00
100.00
ALOKASI USAHA PELAYANAN DAN PENATAAN ALOKASI USAHA PENANGKAPAN IKAN ANALISIS PEMANFAATAN ALOKASI USAHA PENANGKAPAN IKAN MENURUT WPP ANALISA RENCANA USAHA PERIKANAN TANGKAP KOORDINASI ALOKASI USAHA PENANGKAPAN IKAN ANALISA USAHA PENANGKAPAN CUMI DI WPP 711 & 713 PENDUKUNG KEGIATAN OPERASIONAL ALOKASI USAHA PENANGKAPAN IKAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGENDALIAN DAN EVALUASI USAHA PERIKANAN TANGKAP PEMANTAUAN DAN EVALUASI USAHA PERIKANAN TANGKAP TERPADU PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBERIAN KEWENANGAN PENERBITAN SIPI/SIKPI KAPAL UKURAN 3060 GT KEPADA GUBERNUR PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Halaman 23 dari 26
D E
2339.031 2339.031.001 011
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
012
A
B
C D
N.A.P
IDENTIFIKASI KETAATAN PELAKU USAHA DALAM MELAPORKAN KEGIATAN USAHA
288,692,000
280,000,000
100.00
100.00
90,000,000
89,000,000
100.00
100.00
8,223,110,000
7,999,912,028
100.00
100.00
8,223,110,000
7,999,912,028
100.00
100.00
2,152,058,000
2,112,000,000
100.00
100.00
213,900,000
213,000,000
100.00
100.00
PEMBINAAN PELAYANAN PRIMA DALAM RANGKA MENDUKUNG INDUSTRIALISASI PERIKANAN TANGKAP (Pelabuhan Ratu)
120,187,000
120,000,000
100.00
100.00
PEMBINAAN PELAYANAN PRIMA DALAM RANGKA MENDUKUNG INDUSTRIALISASI PERIKANAN TANGKAP (Padang)
133,201,000
133,000,000
100.00
100.00
PEMBINAAN PELAYANAN PRIMA DALAM RANGKA MENDUKUNG INDUSTRIALISASI PERIKANAN TANGKAP (Manado)
364,070,000
359,000,000
100.00
100.00
PEMBINAAN PELAYANAN PRIMA DALAM RANGKA MENDUKUNG INDUSTRIALISASI PERIKANAN TANGKAP (Ambon)
154,426,000
144,000,000
100.00
100.00
PEMBINAAN PELAYANAN PRIMA DALAM RANGAK MENDUKUNG INDUSTRIALISASI PERIKANAN TANGKAP (Medan)
300,122,000
299,000,000
100.00
100.00
PEMBINAAN PELAYANAN PRIMA DALAM RANGKA MENDUKUNG INDUSTRIALISASI PERIKANAN TANGKAP (Sibolga)
174,281,000
172,000,000
100.00
100.00
PEMBINAAN PELAYANAN PRIMA DALAM RANGKA MENDUKUNG INDUSTRIALISASI PERIKANAN TANGKAP (Cirebon)
208,155,000
197,000,000
100.00
100.00
PEMBINAAN PELAYANAN PRIMA DALAM RANGKA MENDUKUNG INDUSTRIALISASI PERIKANAN TANGKAP (Batam)
199,066,000
195,000,000
100.00
100.00
PEMBINAAN PELAYANAN PRIMA DALAM RANGKA MENDUKUNG INDUSTRIALISASI PERIKANAN TANGKAP (JAWA TENGAH)
284,650,000
280,000,000
100.00
100.00
1,567,768,000
1,542,000,000
100.00
100.00
223,137,000
222,000,000
100.00
100.00
283,112,000
280,000,000
100.00
100.00
403,525,000
395,000,000
100.00
100.00
259,749,000
250,000,000
100.00
100.00
PENDUKUNG KEGIATAN OPERASIONAL PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAYANAN USAHA PERIKANAN TANGKAP Waktu pelayanan usaha penangkapan ikan (SIUP, SIPI, SIKPI) PEMBINAAN TEKNIS PELAYANAN USAHA PENANGKAPAN IKAN PENGUATAN KELEMBAGAAN DALAM RANGKA PEMBINAAN PELAKU USAHA PERIKANAN TANGKAP DI LOKASI INDUSTRIALISASI PEMBINAAN PELAYANAN PRIMA DALAM RANGKA MENDUKUNG INDUSTRIALISASI PERIKANAN TANGKAP (DKI. JAKARTA)
PENINGKATAN KEMAMPUAN PETUGAS PELAYANAN PERIZINAN PERIKANAN TANGKAP BIMTEK PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS PELAYANAN PERIZINAN PERIKANAN TANGKAP DALAM RANGKA PELAYANAN ONLINE SYSTEM BIMTEK PENINGKATAN KOMPETENSI VERIFIKASI DALAM RANGKA PENATAAN DOKUMEN PELAYANAN USAHA PENANGKAPAN IKAN SINKRONISASI DATA PERIZINAN PUSAT DAN DAERAH BIMTEK TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN PUNGUTAN PERIKANAN
Halaman 24 dari 26
E 013 A
B C D
E 014
APRESIASI ALOKASI USAHA PENANGKAPAN IKAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PELAYANAN PERIZINAN PERIKANAN TANGKAP KERJASAMA LUAR NEGERI DALAM RANGKA REGULASI PERIZINAN UNTUK MENCEGAH IUU FISHING KOORDINASI LINTAS SEKTORAL PELAYANAN USAHA PENANGKAPAN IKAN PENGELOLAAN DATA PELAYANAN PERIZINAN USAHA PENANGKAPAN IKAN PENYIAPAN DAN PENYUSUNAN BAHAN PENDUKUNG PERATURAN PERIZINAN PERIKANAN TANGKAP PENGENDALIAN DAN EVALUASI LKU/LKP IMPLEMENTASI ISO 9001 : 2008 PELAYANAN USAHA PENANGKAPAN IKAN
A
AUDIT INTERNAL ISO 9001:2008
B
AUDIT SURVELIANCE ISO 9001:2008
C
SURVEY KEPUASAN PELANGGAN
D
PENINGKATAN KEMAMPUAN PETUGAS PERIZINAN DALAM RANGKA IMPLEMENTASI ISO 9001:2008 PENINGKATAN KEMAMPUAN SISTEM INFORMASI PERIZINAN PERIKANAN TANGKAP NASIONAL UNTUK MENDUKUNG INDUSTRIALISASI PENINGKATAN TATA KELOLA SISTEM INFORMASI YANG TERINTEGRASI DENGAN SINGLE LOGIN PERIZINAN ONLINE SYSTEM
015
A
B
C D 2339.033 2339.033.001 011 A B
C
N.A.P
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PERIZINAN PERIKANAN TANGKAP NASIONAL YANG TERINTEGRASI DENGAN SINGLE LOGIN PERIZINAN ONLINE SYSTEM PUBLIKASI & INFORMASI PELAYANAN PERIZINAN PERIKANAN TANGKAP PERENCANAAN PELAYANAN USAHA PENANGKAPAN IKAN Jumlah unit kapal yang sesuai dengan SIUP PELAYANAN DOKUMEN PENANGKAPAN IKAN PENERBITAN DAN TATA LAKSANA DOKUMEN PENANGKAPAN IKAN PENDATAAN DAN PENGARSIPAN DOKUMEN PERIZINAN USAHA PERIKANAN TANGKAP PENATAAN DAN PENDATAAN PELAYANAN DOKUMEN PERIZINAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN IUU FISHING UNTUK MENDUKUNG INDUSTRIALISASI ANALISIS MANFAAT PENDELEGASIAN PENERBITAN DOKUMEN IZIN USAHA PERIKANAN TANGKAP DALAM RANGKA INDUSTRIALISASI
398,245,000
395,000,000
100.00
100.00
1,375,551,000
1,366,000,000
100.00
100.00
480,627,000
480,000,000
100.00
100.00
437,798,000
435,000,000
100.00
100.00
76,255,000
75,000,000
100.00
100.00
99,101,000
97,000,000
100.00
100.00
281,770,000
279,000,000
100.00
100.00
573,022,000
561,000,028
100.00
100.00
115,722,000
114,000,000
100.00
100.00
82,240,000
81,000,000
100.00
100.00
88,810,000
86,000,000
100.00
100.00
286,250,000
280,000,028
100.00
100.00
2,554,711,000
2,418,912,000
100.00
100.00
228,911,000
223,000,000
100.00
100.00
1,615,518,000
1,500,000,000
100.00
100.00
209,682,000
200,912,000
100.00
100.00
500,600,000
495,000,000
100.00
100.00
1,293,385,000
1,260,773,708
100.00
100.00
1,293,385,000
1,260,773,708
100.00
100.00
1,293,385,000
1,260,773,708
100.00
100.00
216,765,000
215,000,000
100.00
100.00
366,060,000
360,700,000
100.00
100.00
300,480,000
284,000,000
100.00
100.00
Halaman 25 dari 26
D E
2339.994 002
KOORDINASI PELAYANAN DOKUMEN SIUP/SIPI/SIKPI PERIKANAN TANGKAP PENUNJANG OUTPUT KEGIATAN PELAYANAN DOKUMEN PENANGKAPAN IKAN Layanan Perkantoran
B
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran PERTEMUAN/JAMUAN DELEGASI/MISI/TAMU Peralatan alat besar/alat bantu
C
Perawatan kendaraan bermotor roda 4
D
Sewa Mesin Foto Copy
E
Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2
F
Langganan Daya dan Jasa
G
Operasional Perkantoran dan Pimpinan
A
2339.995
kendaraan roda empat
011
kendaraan roda empat
011
100.00
100.00
90,000,000
88,073,708
100.00
100.00
1,000,000,000
994,937,719
100.00
100.00
1,000,000,000
994,937,719
100.00
100.00
291,260,000
287,937,719
100.00
100.00
18,000,000
18,000,000
100.00
100.00
131,240,000
131,000,000
100.00
100.00
84,000,000
84,000,000
100.00
100.00
36,000,000
36,000,000
100.00
100.00
20,580,000
20,000,000
100.00
100.00
418,920,000
418,000,000
100.00
100.00
353,000,000
352,284,000
100.00
100.00
353,000,000
352,284,000
100.00
100.00
353,000,000
352,284,000
100.00
100.00
378,473,000
378,170,000
100.00
100.00
378,473,000
378,170,000
100.00
100.00
17,810,150,000
17,455,846,830 98.01% 100.00
100.00
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan TOTAL PERSENTASE
N.A.P
313,000,000
Kendaraan Bermotor
2339.995.001
2339.996
320,080,000
Halaman 26 dari 26
BAB IV PENUTUP
4.1. Kesimpulan Berdasarkan evaluasi rencana pencapaian kinerja sasaran 2013 Direktorat Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan telah berhasil memenuhi target pencapaian kinerja sasaran pada sebagian besar tugas dan fungsi yang dibebankan kepada organisasi. Hal ini dapat tercermin dari tingkat pencapaian Indikator Pencapaian Kegiatan (IKK) yaitu dalam skala penilaian rata-rata adalah 81,98% dengan predikat Sangat Baik. Sedangkan tingkat pencapaian IKU BSC dalam skala penilaian rata-rata adalah 96,56% dengan predikat Memuaskan. Sedangkan pencapaian gabungan antara IKK dan IKU BCS Direktorat Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan adalah 90,73%, sehingga masuk pada kategori >85-100 = Memuaskan.
4.2. Saran dan Tindak Lanjut Untuk meningkatkan pencapaian tingkat pencapaian IKK dan IKU BSC, Direktorat Pelayanan Usaha Penangkapan perlu melaksanakan dan mempertajam program kegiatan priroritas tahun 2014 dengan sebaik-baiknya diantaranya :
1. Penataan penerbitan dan arsip dokumen perizinan usaha perikanan tangkap; 2. Penyiapan, penyusunan, evaluasi, dan intensifikasi pungutan perikanan; 3. Penataan alokasi usaha penangkapan ikan terkait kapal bantuan pemerintah; 4. Pemantauan dan evaluasi usaha perikanan tangkap terpadu, pelaksanaan pemberian
kewenangan
30-60
GT
kepada
Gubernur,
dan
pembangunan kelautan dan perikanan; 5. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan standar ISO 9001-2008; 6. Pengembangan sistem informasi pelayanan usaha penangkapan ikan.
N.A.P
program
