LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DAN EVALUASI KINERJA 2012 Kedeputian Pelayanan Publik
Deputi Bidang Pelayanan Publik – Kementerian PAN dan RB
Bab I Pendahuluan A.
LATAR BELAKANG Akuntabilitas sebagai salah satu pilar tata kepemerintahan yang baik, merupakan pertanggungjawaban atas mandat yang meletat pada suatu lembaga.
Laporan
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah
adalah
perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk menjelaskan capaian output dan outcome dalam periode waktu tertentu dikaitkan sumber daya dan dana yang diserap. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan dan penerapan pemerintahan dapat berlangsung secara efektif dan efisien, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari berbagai praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sistem
pertanggungjawaban
tersebut
sejalan
dengan
asas
akuntabilitas yang dirumuskan dalam Pasal 3 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Untuk itu, pemerintah telah
menerbitkan
Instruksi
Presiden
Nomor
Tahun
1999
tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Didalam Inpres tersebut, setiap instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangan berdasarkan strategis perencanaan yang telah ditetapkan. Dalam
Sistem
pertanggungjawaban
tersebut,
setiap
instansi
pemerintah secara berkala wajib mengkomunikasikan capaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada stakeholders, yang dituangkan melalui laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP). Oleh karena itu, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyampaikan LAKIP Tahun 2012 ini sebagai
1
Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Pelayanan Publik - Kem.PAN dan RB Tahun 2012
Deputi Bidang Pelayanan Publik – Kementerian PAN dan RB
perwujudan akuntabilitas kinerjanya sebagaimana diwajibkan di dalam Instruksi Presiden tersebut. B.
GAMBARAN UMUM Pada awal pembentukan Deputi Bidang Pelayanan Publik pada Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2001, tidak terlepas dari perjalanan Kementerian PAN dan RB yang diembani tugas membantu Presiden dalam mengawal perjuangan bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita luhur. Sejak awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), aparatur negara telah diarahkan untuk memberikan pengabdiannya kepada negara dan masyarakat serta lebih spesifik lagi yaitu untuk melayanani masyarakat melalui perwujudan pemerintahan yang baik (good governance). Dalam upaya mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, maka Pemerintah telah menetapkan Program Reformasi Birokrasi sebagai prioritas pertama pada program
pembangunan
Kabinet
Indonesia
Bersatu
Jilid
II.
Secara
konseptional, reformasi birokrasi dimaknai sebagai proses perubahan dan pembaharuan yang dilakukan secara bertahap, kongkrit, sungguh-sungguh, membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktek manajemen pemerintah pusat dan daerah, agar menyesuaikan tugas dan fungsinya dengan paradigma dan peran baru. Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk meningkatkan professionalisme dan integritas birokrasi pemerintah melalui penguatan peraturan perundangundangan, perubahan prilaku dan penerapan budaya organisasi, penataan organisasi, penataan tatalaksana, penataan manajemen SDM Aparatur, penguatan akuntabilitas, pemberantasan KKN melalui penerapan sistem monitoring, evaluasi kinerja dan pengawasan dengan melibatkan masyarakat sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai tujuan akhirnya. Kondisi dan perubahan cepat yang diikuti pergeseran nilai yang terjadi di masyarakat perlu disikapi secara bijak melalui langkah kegiatan yang terus 2
Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Pelayanan Publik - Kem.PAN dan RB Tahun 2012
Deputi Bidang Pelayanan Publik – Kementerian PAN dan RB
menerus dan berkesinambungan dalam berbagai aspek pembangunan untuk membangun
kepercayaan
masyarakat
guna
mewujudkan
tujuan
pembangunan nasional. Untuk itu diperlukan konsepsi sistem pelayanan publik yang berisi nilai, dan acuan perilaku yang mampu mewujudkan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945 sehingga masyarakat memperoleh pelayanan sesuai yang diharapkan. Sejalan dengan butir-butir misi, sasaran dan strategi dalam pelaksanaan reformasi
birokrasi,
pemerintah
bersama
DPR-RI
telah
mengeluarkan
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengatur penyelenggaraan pelayan publik yang meliputi pelayanan barang, pelayanan jasa, dan pelayanan administrasi. Undang-Undang tentang Pelayanan Publik tersebut nantinya diharapkan menjadi landasan nasional kebijakan peningkatan pelayanan publik. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, disebutkan bahwa Menteri yang bertanggungjawab dalam pendayagunaan aparatur negara mendapat mandat untuk merumuskan kebijakan nasional tentang pelayanan publik, memfasilitasi lembaga terkait untuk menyelesaikan permasalahan, serta melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, dan kewajiban lain terkait dengan pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik tidak dapat serta merta diimplementasikan melainkan memerlukan peraturan-peraturan dibawahnya sebagai peraturan pelaksanaan dari undang-undang tersebut, seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan menteri. Dalam penetapan peraturan pelaksanaan tersebut perlu memperhatikan perundangan terkait dan kementerian/lembaga lain yang terkait pula, sehingga memerlukan waktu yang cukup panjang. Pada usianya yang kedua, Undang-Undang Pelayanan Publik ini belum dapat dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya, sehingga hal ini cukup mempengaruhi pencapaian target-target yang ditetapkan dalam bidang pelayanan publik sebagaimana disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Deputi Bidang Pelayanan Publik, Kementerian PAN dan RB. 3
Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Pelayanan Publik - Kem.PAN dan RB Tahun 2012
Deputi Bidang Pelayanan Publik – Kementerian PAN dan RB
C.
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, maka kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut: 1) Kedudukan Deputi Bidang Pelayanan Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dipimpin oleh Seorang Deputi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2) Tugas Deputi Bidang Pelayanan Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi diberikan tugas untuk menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan publik. 3) Fungsi Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyelenggarakan fungsi: 1) penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelayanan publik; 2) koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan publik; 3) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pelayanan publik; dan 4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
D.
Struktur Organisasi Untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2010 tentang
4
Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Pelayanan Publik - Kem.PAN dan RB Tahun 2012
Deputi Bidang Pelayanan Publik – Kementerian PAN dan RB
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PAN dan RB, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri PAN dan RI Nomor 4 Tahun 2012. Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dibantu oleh 5 orang Asisten Deputi, yaitu: 1)
Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pelayanan Publik (Asdep 1) mempunyai
tugas
melaksanakan
penyiapan
perumusan
kebijakan,
pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pelayanan publik; 2)
Asisten Deputi Pengembangan dan Standardisasi Pelayanan (Asdep 2) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan
kebijakan,
dan
pemantauan,
analisis,
evaluasi,
dan
pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pengembangan dan standardisasi pelayanan; 3)
Asisten Deputi Pelayanan Perekonomian (Asdep 3) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pelayanan publik di bidang perekonomian;
4)
Asisten Deputi Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Asdep 4) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pelayanan publik di bidang kesejahteraan sosial;
5)
Asisten Deputi Pelayanan Pemerintahan Umum, Hukum, dan Keamanan (Asdep 5) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pelayanan publik di bidang pemerintahan umum, hukum, dan keamanan.
Jumlah Pegawai Deputi Bidang Pelayanan Publik Per 31 Desember 2012 adalah 24 Orang terdiri dari pejabat struktural sebanyak 17 orang, dan pejabat fungsional sebanyak 7 Orang.
5
Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Pelayanan Publik - Kem.PAN dan RB Tahun 2012
Deputi Bidang Pelayanan Publik – Kementerian PAN dan RB
Adapun formasi pegawai berdasarkan jabatan adalah sebagai berikut: Komposisi Pegawai Deputi Bidang Pelayanan Publik
Eselon I 21%
Eselon II
4% 21%
Eselon III
4% 13%
Eselon IV 37%
Analisis Kebijakan Fungsional Umum
Secara rinci struktur organisasi Deputi Bidang Pelayanan Publik, Kementerian PAN dan RB terdapat pada Bagan berikut:
6
Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Pelayanan Publik - Kem.PAN dan RB Tahun 2012
