LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG

MANGUPURA, 2014

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN …………………………………………….…………................................. 1 1.1 Latar Belakang ……………………………………………..……...….............................. 1 1.2 Maksud dan Tujuan ................................................................................. 1 1.3 Gambaran Umum BPPT Kabupaten Bandung..……………………………………… 2 1.4 Sumber Daya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung..4 1.5 Sistematika Penulisan………………………………………………………………………….. 5

BAB II

PERENCANAAN ..................................………….......…..................................... 7 2.1 Rencana Strategis .................................................................................... 7 2.2 Rencana Kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu T.A 2014….……

12

2.3 Penetapan Kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung Tahun 2014………………………………………………………………………….

BAB III

13

AKUNTABILITAS KINERJA.......................................................................... 15 3.1 Capaian Kinerja Organisasi...................................................................

15

3.2 Realisasi Anggaran……..…………………………………………………………………….

21

3.3 Capaian Prestasi dan Penghargaan………………………………………………….. 27 BAB IV

PENUTUP..................................................................................................... 28 4.1 Simpulan…………………………………………………………………………………………… 28 4.2 Saran………………………………………………………………………………………………… 29

Lampiran Penetapan Review Indikator Kinerja Utama

i

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG

2014

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

LATAR BELAKANG Dalam rangka pembangunan good governance, kebijakan umum pemerintah adalah ingin mendorong terwujudnya kepemerintahan yang baik, terpercaya serta berorientasi pada hasil (result oriented government). Sehubungan dengan itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan berbasis kinerja sehingga penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) yang juga merupakan

instrument

SAKIP

(Sistem

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pelayanan Perizinan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah Badan Pelayanan Perizinan Perizinan Terpadu untuk mempertanggungjawabkan hasil kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan .

1.2.

MAKSUD DAN TUJUAN Maksud Penyusunan LAKIP Badan Pelayanan Perizinan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung Tahun 2014 adalah sebagai penjabaran dari visi dan misi yang terwujud dalam tingkat keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah |

1


2014

kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Tujuan Penyusunan LAKIP Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung Tahun 2014 adalah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 1.3.

GAMBARAN UMUM BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG 1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi a. Tugas Pokok Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung, bahwa tugas pokok Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung adalah melaksanakan koordinasi dan menyelengarakan pelayanan administrasi, integrasi, singkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian. b. Fungsi Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan penyusunan program; b. Penyelengaraan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan; c. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan; d. Menerima

pengaduan,monitoring dan

evaluasi

terhadap

pelayanan perizinan dan non perizinan; e. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi Badan; dan f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya.


2


2014

1.3.2 Struktur Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor : 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung. Gambar 1 Struktur Organisasi SKPD Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung

KEPALA BADAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

BAGIAN TATA USAHA

KA.SUB. BAG.TATA USAHA

BIDANG BINA PROGRAM DAN INFORMASI

TIM TEKNIS

KA.SUB. BAG.KEPEGAWAI AN

BIDANG PELAYANAN PERIZINAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN

BIDANG PELAYANAN PERIZINAN EKONOMI, KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN NON PERIZINAN

TIM TEKNIS

TIM TEKNIS

KA.SUB. BAG. KEUANGAN

BIDANG PENGADUAN, MONITORING DAN EVALUASI


TIM TEKNIS

3


2014

Struktur Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung menurut Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor : 4 Tahun 2013 seperti pada bagan organisasi pada gambar 1, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang membawahi Bagian Tata Usaha dan beberapa bidang sebagai berikut : a. Bidang Bina Program dan Informasi b. Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan c. Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat dan Non Perizinan d. Bidang Pengaduan, Monitoring dan Evaluasi. Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian serta membawahi 3 (tiga) kasub.bag. Masing-masing bidang tersebut dikepalai oleh seorang Kepala Bidang dan langsung membawahi Tim Teknis sesuai dengan Gambar 1.

1.4

Sumber Daya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung Sumber Daya SKPD Badan Pelayanan Perizinan Terpadu terdiri dari Sumber Daya Manusia selaku aparatur dan Asset/Inventaris Kantor yang bergerak maupun tidak bergerak. 1. Sumber Daya Manusia SKPD Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sesuai dengan struktur organisasinya memiliki jumlah pegawai 94 orang terdiri dari: pejabat eselon II b 1 (satu) orang, eselon III a 1 (satu) orang, eselon III b 4 (empat) orang, eselon IV a 3 (tiga) orang dan staf 85 (delapan piluh lima) orang. Proporsi jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan Formal adalah Pasca Sarjana/S2 7 (tujuh) orang, Sarjana/S1 49 (empat puluh sembilan) orang, D1 ( Diploma ) 1 ( satu ) orang,SMA/SLTA 35(tiga puluh lima) SMP 1 (satu) orang dan 1 ( satu ) orang THL.


4


49

2014

SMP Diploma SMA S1 S2

35 1

1

7

Gambar 1.1. Grafik Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat Pendidikan 2.

Inventaris Kantor

Selanjutnya menyangkut inventaris Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung sampai akhir tahun 2014 terdiri dari Inventaris kantor yang berupa Kendaraan Roda empat 7 (tujuh) buah dan sepeda motor 5 (lima) buah data Komputer 22 (dua puluh dua) unit,laptop 13 ( tiga belas ) unit, printer 25 (empat belas) unit dan faximili 1 (satu) unit, yang dapat membantu pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan. 1.5. SISTEMATIKA PENULISAN Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah) Badan Pelayanan Kabupaten Badung Perizinan Terpadu disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: BAB I

: PENDAHULUAN Pada bagian ini menjelaskan latar belakang yang berisikan gambaran umum, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya yang ada dan sistematika penulisan.

BAB II

: PERENCANAAN KINERJA Pada bagian ini menjelaskan tentang Rencana Strategis, Tujuan dan Sasaran strategis, Rencana kinerja dan Penetapan Kinerja tahun 2014. Disajikan gambaran singkat tujuan utama yang ingin diraih serta kaitannya dengan capaian visi dan misi.


5


BAB III

2014

: AKUNTABILITAS KINERJA Pada bagian ini menjelaskan tentang Evaluasi Kinerja, Analisis pencapaian Kinerja, dan Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV

: PENUTUP Pada bagian ini dikemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan/ kegagalan, permasalahan dan kendala utama serta strategi pemecahan masalah.


6


2014

BAB II PERENCANAAN

2.1. RENCANA STRATEGIS Berdasarkan Undang – Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Strategis disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah disebutkan bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode lima tahunan. Sebagai sebuah SKPD yang baru berdiri sejak Bulan April 2013, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu sebagaimana halnya SKPD lainnya di Kabupaten Badung, wajib menyusun rencana strategis seperti diamanatkan Undangundang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Rencana strategis pada hakekatnya disusun sebagai upaya untuk menyiasati keterbatasan sumberdaya yang dimiliki melalui tahapan implementasi untuk menuju tujuan akhir yang hendak dicapai. Renstra SKPD Badan Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, dan program-program Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010, yang akan dilaksanakan langsung oleh SKPD Badan Pelayanan Perizinan Terpadu untuk kurun waktu tahun 2013-2015. Rencana strategis Badan Pelayanan Perijinan Terpadu merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Badung guna mendukung pencapaian Visi pembangunan Kabupaten


7


2014

Badung Tahun 2010-2015 : “Melangkah Bersama Membangun Badung yang Shanti dan Jagadhita Berlandaskan TRI HITA KARANA “. Untuk mewujudkan visi tersebut disusun 9 (Sembilan) misi yang harus dilaksanakan. Sesuai dengan tujuan RPJMD Kabupaten Badung pada misi keenam yaitu:

1. Misi ke Enam : Mewujudkan kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa ( Good Governance & Clean Government )

Badan Pelayanan PerizinanTerpadu didalam melaksanakan strategi pencapaian sasaran yang berupa peningkatan pembangunan yang seimbang diuraikan dalam indikator di bawah ini:

Tabel 2.1. Misi ke Enam RPJMD Kabupaten Badung Th 2010-2015 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

No 1

Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Badung

Indikator

Target dalam RPJMD Th 2011

Th 2012

Th 2013

Th 2014

Th 2015

Rata – rata waktu proses penyelesaian izin dan non izin

-

-

14 Hari

12 Hari

Prosentase izin dan non izin yang diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditetapkan pada SOP Jumlah masyarakat yang mengakses informasi perizinan secara online

-

-

60 %

85%

95%

500 pegunjung

600 pengunjung

10 Hari


8


2

Mengintensifkan Penanganan Pengaduan masyarakat

2014

Persentase penanganan pengaduan terkait perizinan

-

-

85 %

90 %

95 %

Survey kepuasan masyarakat

-

-

65,48

70,48

84

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Badung Th 2010 – 2015 dijadikan sebagai pedoman Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung dalam menyusun Rencana Strategis pelaksanaan tugas dinas selama 3 tahun melalui proses yang sistematis dan berkelanjutan.

2.1.1 Visi dan Misi SKPD Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung Penetapan

visi

Badan

Pelayanan

Perizinan

Terpadu adalah

untuk

menggambarkan kondisi yang diharapkan dalam 3 tahun ke depan. Agar visi tersebut dapat diwujudkan maka dirumuskan Misi yang akan dilaksanakan. a. Visi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Visi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung dalam 3 tahun ke depan adalah :

Terwujudnya Pelayanan Prima Berdasarkan Tri Hita Karana

b. Misi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dalam rangka untuk mewujudkan visi tersebut, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu menetapkan 4 ( empat) misi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkwalitas, jujur dan bertanggung jawab. 2. Meningkatkan

mutu

pelayanan

melalui

administrasi

yang

lancar,cepat,tepat dan transparan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah |

9


2014

3. Memberikan kepastian hukum perizinan dan non perizinan di Kabupaten Badung. 4. Mengembangkan system informasi Pelayanan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi ( E- Government ) 2.1.2 Tujuan, Sasaran dan Strategi A. Tujuan Terwujudnya pelayanan yang prima dalam rangka mendukung dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Badung. B. Sasaran 

Meningkatnya kualitas pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Badung



Meningkatnya aksesbilitas masyarakat terhadap informasi perizinan



Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat.

C. Strategi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis. Indikator Kinerja Utama ditetapkan pada yang memiliki fokus meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan Non Perizinan dan mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat di Kabupaten Badung. Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung No

I

II

Sasaran Strategis

Meningkatnya

Indikator Kinerja Utama

kualitas

pelayanan 1. Rata – rata waktu penyelesaian izin dan non izin Perizinan dan Non Perizinan di 2. Prosentase izin dan non izin Kabupaten Badung yang diterbitkan sesuai dengan waktu yang di tetapkan pada SOP Meningkatnya aksesbilitas masyarakat 1. Jumlah masyarakat yang mengakses informasi perizinan terhadap informasi perizinan secara online


10


III

Mengintensifkan pengaduan masyarakat.

2014

penanganan 1. Prosentase penanganan Pengaduan terkait perizinan 2. Survey kepuasan masyarakat

Hubungan antara Tujuan, sasaran jangka menengah dan target pencapaian SKPD Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dapat diuraikan sebagai berikut: Tabel 2.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN

1

TUJUAN

SASARAN

Terwujudnya Pelayanan yang Prima dalam rangka mendukung dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakaty di Kabupaten Badung

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Badung

2. Meningkatnya aksesbilitas masyarakat terhadap informasi perizinan 3. Mengintensifka n Penanganan Pengaduan masyarakat

INDIKATOR SASARAN 1. Rata – rata waktu penyelesaian izin dan non izin 2. Prosentase izin dan non izin yan diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditetapkan pada SOP 1. Jumlah masyarakat yang mengakses informasi perizinan secara online 1. Persentase Penanganan Pengaduan terkait Perizinan 2. Survey kepuasan masyarakat ( SKM )

2011

-

2012

-

-

-

-

2013

2014

2015

14 Hari

12 Hari

10 Hari

60%

85%

95%

500 pengu njung

600 pengun jung

-

-

-

-

-

85 %

90%

95 %

-

65,48

70,48

84


11


2014

2.2. RENCANA KINERJA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU T.A 2014 Tabel 2.4 Rencana Kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Tahun 2014

NO 1

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

Meningkatnya

kualitas

pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Badung

2

Meningkatnya

aksesbilitas

masyarakat terhadap informasi perizinan 3

Mengintensifkan

penanganan

pengaduan masyarakat.

2.2.1.

1. Rata- rata waktu penyelesaian izin dan non izin 2. Prosentase izin dan non izin yang diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditetapkan pada SOP 1. Jumlah masyarakat yang mengakses informasi perizinan secara online

TARGET 2014 12 Hari

85%

500 Pengunjung

1. Prosentase pengaduan

90 %

masyarakat yang tertangani 2. Survey kepuasan masyarakat ( SKM )

70,48

Alokasi Anggaran Pada tahun kedua, yaitu Tahun Anggaran 2014 sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama unit Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung Tahun 2010- 2015, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu melaksanakan 7 program yang terdiri dari 31 kegiatan. Yang merupakan Program utama dan Prioritas adalah 4 program dengan 7 kegiatan. Keseluruhan program dan kegiatan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 11.631.455.837,00 yaitu untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.9.296.982.582,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 2.334.473.255,00 seperti yang dapat dilihat pada tabel 2.5 di bawah ini:


12


2014

Tabel 2.5 Alokasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2013 Badan pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung Uraian

Anggaran

Belanja 1.Belanja Tidak Langsung

Rp. 9.296.982.582,00

2.Belanja Langsung

Rp. 2.334.473.255,00

a. Belanja Pegawai

Rp.

b. Belanja barang dan jasa

Rp. 1. 576.779.555,00

c. Belanja Modal

Rp.

Total Anggaran

2.3.

47.300.000,00

710.393.700,00

Rp. 11.631.455.837,00

PENETAPAN KINERJA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG TAHUN 2014 Penetapan Kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun Tahun 2004 dan Surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja. Penetapan Kinerja sendiri pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya. Tujuan khusus Penetapan Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara Kepala SKPD dengan Bupati, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung telah membuat Penetapan Kinerja tahun 2014 sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Penetapan Kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas


13


2014

kinerja pada akhir tahun 2014. Penetapan Kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung tahun 2014 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja tahun 2014 yang telah ditetapkan. Dalam mewujudkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014, maka telah direncanakan kinerja program dan kegiatan untuk pencapaian target dan sasaran seperti di bawah ini: a. Untuk pencapaian Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di kabupaten Badung, dilaksanakan dengan cakupan kegiatan: 

Pelayanan Perizinan bidang Pembangunan dan Pemerintahan



Pelayanan Perizinan Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat dan Non Perizinan.



Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Perizinan Kabupaten Badung

b. Untuk pencapaian Sasaran Stategis 2: Meningkatnya aksesbilitas masyarakat terhadap informasi perizinan, dilaksanakan denan cakupan kegiatan : 

Pembuatan Website Badan Pelayanan Perizinan di Kabupaten Badung

c. Untuk pencapaian Sasaran Stategis 3: Mengintensifkan Penanganan pengaduan masyarakat, dilaksanakan dengan cakupan kegiatan: 

Pelayanan penagduan perizinan di Kabupaten Badung



Survey kepuasan masyarakat ( SKM ) terhadap pelayanan perizinan di Kabupaten Badung


14


2014

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai

tujuan

dan

sasaran

yang

telah

ditetapkan

melalui

media

pertanggungjawaban yang dilaksanakan. Dan dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi instansi yang bersangkutan. Sesuai amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan dan Pemberantasan Korupsi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang lebih menjamin adanya keseimbangan dan wujud nyata akuntabilitas kepada masyarakat, selain itu juga menunjukkan upaya pertanggungjawaban sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah. Dengan demikian sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dilaksanakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan Organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut. Dimana hasil yang dicapai tersebut akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja Instansi Pemerintah.

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Secara umum Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2010 – 2015. Tiga sasaran dan lima indikator kinerja, sebagaimana

telah ditetapkan dalam

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah |

15


2014

Pencapaian sasaran-sasaran strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung Tahun 2014 Sasaran Strategis I Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Badung No. 1

Indikator Rata – rata waktu proses penyelesaian izin dan non izin Prosentase izin dan non izin yang diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditetapkan pada SOP

2

Target

Realisasi

capaian

12 Hari

11 Hari

100 %

85 %

95 %

111 %

Sasaran Strategis II Meningkatnya aksebilitas masyarakat terhadap informasi perizinan Jumlah masyarakat yang 500 200 40 % mengakses informasi perizinan Pengunjun Pengunju secara online g ng

1

Sasaran Strategis III Mengintensifkan penanganan Pengaduan masyarakat No. 1

Indikator

Prosentase penanganan pengaduan terkait perizinan Survey kepuasan masyarakat ( SKM )

2

3.1.1

Target

Realisasi

capaian

90 %

100 %

111 %

70,48

66,94

94,9 %

ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan

selama tahun 2014, sesuai dengan Dokumen Penetapan Kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung dan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara rinci dapat dilihat sebagai berikut: Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Badung Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah |

16


2014

Pencapaian target kinerja atas sasaran 1 dengan 2 indikator capaian seperti berikut :

No.

1 2

Indikator

Rata – rata waktu proses penyelesaian izin dan non izin Prosentase izin dan non izin yang diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditetapkan pada SOP

Target

Realisasi

capaian

12 Hari

12 Hari

100 %

85 %

95 %

111 %

Analisa Capaian Kinerja Sasaran 1: 1. Persentase Izin dan Non Izin yang diterbitkan  Pengertian dari Rata – rata waktu proses penyelesaian izin dan non izin adalah banyaknya Izin dan Non Izin yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung dengan target waktu 12 hari selama Tahun 2014 adalah 100 % sesuai dengan target yang di tetapkan pada perjanjian kinerja. 

Untuk mencapai peningkatan prosentase izin dan non izin yang bisa diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditetapkan sesuai dengan SOP Badan Pelayanan Perizinan Terpadu melalui pelayanan penerbitan Perizinan dan Non Perizinan yaitu 53 jenis Perizinan dan 35 jenis Non Perizinan dengan target sebesar 85 % pada Tahun 2014. Realisasi prosentase izin dan non izin yang diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditetapkan pada SOP pada Tahun 2014 adalah 95% .



Dalam menyelenggarakan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Badan Pelayanan Perizinan Teradu berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Disparda, Dinas Cipta Karya, BLH, Dispenda,Satpol PP dan Bagian Perekonomian.



Permohonan Perizinan dan Non Perizinan yang terbit pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Tahun 2014 adalah 9.899 Izin dan Non Izin.


17

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG 

2014

Pencapaian dari Kondisi awal RPJMD pada tahun 2010 sampai Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Indikator

Realisasi Capaian Th 2011

Th 2012

Th 2013

Th 2014

Rata – rata waktu proses penyelesaian izin dan non izn

-

-

13 hari

11 hari

Prosentase izin dan non izin yang diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditetapkan pada SOP

-

-

60 %

85 %

Jumlah masyarakat yang mengakses informasi perizinan secara online

-

-

-

500

Prosentase pengaduan masyarakat yang tertangani

-

-

100 %

100 %

Survey masyarakat

-

-

66,48

66,94

kepuasan


18


2014

Gambar 3.2. Grafik Prosentase Pencapaian Sasaran 1 – IKU 1,2 dan 3 Terhadap RPJMD Tahun 2010 -2015

200

150

100

50

0

Th 2011

Th 2012

Th 2013

Th 2014

-

-

13 hari

11 hari

prosentase izin dan non izin terbit sesuai waktu sop ( % )

80

95

jumlah masyarakat yang mengaksesinformasi perizinan secara online

0

200

Rata-rata waktu proses penyelesaian izin dan non izin

Dari Grafik diatas menunjukkan bahwa Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari tahun 2013 mulai dari terbentuknya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu tanggal 1 Mei 2013 berdasarkan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung, dimana Rata – rata waktu proses penyelesaian izin dan non izin mengalami peningkatan waktu penyelesaian dari Tahun 2013 adalah 13 hari sedangkan untuk tahun 2014 menjadi 11 hari dengan formula Jumlah hari penyelesaian seluruh izin dan non izin yang diterbitkan dibagi jumlah izin dan non izin yang diterbitkan. Prosentase penerbitan izin dan non izin yang sesuai dengan waktu yang ditetapkan pada SOP pada tahun 2013 adalah 80 % sedangkan untuk tahun 2014 adalah 95%


19


2014

mengalami peningkatan 15 % dan yang terakhir untuk jumlah masyarakat yang mengakses informasi perizinan dan non perizinan secara online sebanyak 200 orang ini mungkin karena masyarakat belum banyak mengenal keberadaan website BPPT Kabupaten Badung dan masyarakat lebih banyak langsung ke kantor BPPT untuk melakukan pengurusan perizinan dan non perizinan. Sasaran Strategis 2 Meningkatnya aksesbilitas terhadap informasi perizinan

Pencapaian target kinerja atas sasaran 2 dengan 1 indikator capaian seperti berikut : No.

1



Indikator

Jumlah masyarakat yang mengakses informasi perizinan secara online

Target

Realisasi

capaian

500

200

40 %

Jumlah masyarakat yang mengakses informasi perizinan secara online dengan target 500 orang sedangkan realisasi sebanyak 200 orang dengan capaian kinerja 40 % dari target yang ditetapkan ini mencerminkan bahwa masyarakat kita belum begitu mengenal keberadaan website BPPT lebih cenderung untuk datang langsung ke kantor untuk mengambil blangko permohonan perizinan dan non perizinan

Sasaran Strategis 3 Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Pencapaian target kinerja atas sasaran 3 dengan 2 indikator capaian seperti berikut : No.

1

Indikator

Persentase Penanganan Pengaduan terkait Perizinan

Target

Realisasi

capaian

85 %

100 %

95 %


20


2

Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM )

66’94

70,48

2014

84

Analisa Capaian Kinerja Sasaran 3: 1. Persentase Penanganan Pengaduan Terkait Perizinan  Pengertian dari Penanganan Pengaduan Terkait Perizinan adalah dapat ditanganinya Pengaduan terkait Perizinan yang diajukan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung sesuai jangka waktu yang ditetapkan serta dapat memenuhi rasa keadilan dari masyarakat sampai pada akhir RPJMD tahun 2015 dengan target capaian 95 %.  Pencapaian dari Kondisi awal RPJMD pada tahun 2010 sampai Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Indikator

Realisasi Capaian Th 2011

Th 2012

Th 2013

Th 2014

Persentase Pengaduan Masyarakat yang Tertangani

-

-

100 %

100%

Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM )

-

-

66,48

66,94

 Pada Tahun 2013 Penanganan Pengaduan Terkait Perizinan tercapai 100% dari target 85% .Jumlah Pengaduan yang masuk tahun 2014 sebanyak 46 Pengaduan dan sudah dapat terselesaikan semuanya ( 100 % ).  Survey kepuasan masyarakat tahun 2013 adalah 66,48 sedangkan SKM untuk tahun 2014 adalah 66,94 mengalami peningkatan 1,46 dari tahun 2013. 3.2 REALISASI ANGGARAN Realisasi anggaran dan kinerja SKPD Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung Tahun 2014 adalah sebagai berikut:


21


2014

1. Pada Tahun 2014 adalah sebesar Rp. 11.631.455.837,00 dengan rincian: 

Belanja Tidak Langsung



Belanja langsung :

Rp. 59.296.982.582,00 Rp. 2.334.473.255,00



Belanja Pegawai



Belanja barang/ jasa

Rp. 1.576.779.555,00



Belanja Modal

Rp.

Rp.

47.300.000,00

710.393.700,00

2. Realisasi anggaran per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp. 10.626.436.886,00 dengan rincian: 

Belanja Tidak Langsung



Belanja langsung :

Rp. 8.952.599.969,00 (96,30 %) Rp. 1.673.836.917,00 (71,70 %)



Belanja Pegawai



Belanja barang/ jasa

Rp. 1.366.490.917,00 (86,66 %)



Belanja Modal

Rp.

Rp.

47.300.000,00 (100 %)

260.046.000,00 (92,76 %)

Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung No Uraian Anggaran

Realisasi

%

Belanja 1.Belanja Tidak Langsung

Rp. 9.296.982.582,00

Rp. 8.952.599.969,00

96.30

2.Belanja Langsung

Rp. 2.334.473.255,00

Rp. 1.673.836.917,00

71,70

Rp.

Rp.

100

a. Belanja Pegawai

47.300.000,00

47.300.000,00

b.Belanja barang dan jasa Rp. 1.576.779.555,00

Rp. 1.366.490.917,00

86,66

c.Belanja Modal

Rp. 260.046.000,00

36,61

Rp.10.626.436.886,00

91,36

Rp. 1.005.018.951,00

8,64

Rp.

Total Belanja

710.393.700,00

Rp. 11.631.455.837,00

Sisa Anggaran

Pencapaian kinerja sasaran, program dan kegiatan tersebut diatas, ditunjang dengan jumlah dana yang dianggarkan oleh SKPD Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung Tahun 2014 (termasuk Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung) sebesar Rp. 11.631.455.837,00 dan Realisasi pengeluaran sebesar Rp. 10.626.436.886,00 mencapai 91,36%.


22


2014

Penyerapan anggaran yang tidak mencapai 100%, sehingga ada sisa anggaran sebesar Rp. 1.005.018.951,00 yaitu mencapai 8,64 % (untuk seluruh belanja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung). Distribusi anggaran Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung untuk belanja langsung diperuntukkan untuk 7 Program dengan 35 kegiatan. Rincian anggaran per program sebagai berikut :

No

JENIS PROGRAM

1. 2. 3.

4 5

6 7

ANGGARAN

REALISASI

%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

963.801.780,00

811.229.107,00

84,17

790.216.726,00

303.913.000,00

38,46

53.300.000,00

53.300.000,00

100

364.141.800,00

343.857.000,00

94,43

48.636.150,00

48.310.510,00

99,33

Program pengembangan komunikasi informasi dan media massa Program penyusunan dokumen perencanaan SKPD ( Renja,RKA)

108.376.800,00

107.227.300,00

98,94

6.000.000,00

6.000.000,00

100

TOTAL 2.334.473.255,00 1.673.836.917,00

Sedangkan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis didukung dengan anggaran sesuai dengan Penetapan Kinerja :  Untuk mencapai sasaran strategis I : didukung anggaran dari program

Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu Kegiatan Pelayanan Perizinan Bidang Pembangunan dan Pemerintahan sebesar Rp. 227.836.875,00 serta Kegiatan Pelayanan Perizinan Bidang Ekonomi Kesejahteraan rakyat dan Non Perizinan sebesar

Rp.174.661.425,00

 Untuk mencapai sasaran strategis II : didukung anggaran dari program

Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media massa kegiatan pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah |

23

71,70


2014

website Badan Pelayanan Perizinan di Kabupaten Badung sebesar Rp. 48.507.125,00 dan program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi kegiatan pembangunan sistem informasi manajemen perizinan Kabupaten Badung sebesar Rp. 364.141.800,00  Untuk mencapai sasaran strategis III ; didukung anggaran dari program

Mengintensifkan

Penanganan

Pengaduan

Masyarakat

sebesar

Rp.48.636.150,00 Tabel di bawah ini menunjukkan realisasi penyerapan dana program – program strategis : SASARAN I. Meningkatnya

Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Badung II. Meningkatnya

PAGU ANGGARAN (Rp) 402.498.300,00

REALISASI (Rp) 349.429.000,00

PENYERAPAN DANA 86,81%

aksesbilitas masyarakat terhadap informasi perizinan

412.648.925,00

391.834.625,00

94,95 %

Mengintensifk an penanganan pengaduan masyarakat

48.636.150,00

48.310.510,00

99,33 %

863.783.375,00

789.574.135,00

91,40 %

III.

TOTAL DANA


24


2014

Alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis sebesar Rp.863.783.375,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.

789.574.135,00

dengan prosentase penyerapan sebesar 91,40 %. Alokasi dan realisasi anggaran dari masing-masing kegiatan dan program seperti pada tabel(3.2) Sasaran Strategis I : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Badung NO

Program

1 Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan

Anggaran

Realisasi

( Rp )

( Rp)

%

1. Pelayanan Perizinan Bidang Pembangunan dan pemerintahan

227.836.875,00 182875.375,00

2. Pelayanan Perizinan Bidang Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat dan Non Perizinan

174.661.425,00 166.553.625,00 95,36

48.507.125,00

47.977.625,00

80,27

98,91

Sasaran Strategis II : Meningkatnya aksesbilitas masyarakat terhadap informasi perizinan NO

2

Program

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Program

Kegiatan

1. Pembangunan sistem informasi manajemen perizinan Kabupaten Badung 2. Pembuatan

Anggaran

Realisasi

( Rp )

( Rp)

%

364.141.800,00 343.857.000,00 94,43


25


3

Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa

website Badan Pelayanan perizinan di Kabupaten Badung

48.507.125,00

2014

47.977.625,00

98,91

Sasaran Strategis III : Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat NO

Program

Kegiatan

Program Mengintensifkan 1. Pelayanan Penanganan Pengaduan Pengaduan Perizinan di Masyarakat Kabupaten Badung

4

2. Penelitian Kepuasan Masyarakat ( SKM)

Anggaran

Realisasi

( Rp )

( Rp)

7.679.225,00

7.679.225,00

33.128.025,00

32.802.385,00 99,02

Dalam pencapaian sasaran Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, adapun kegagalan-kegagalan yang menyebabkan tidak tercapainya target rencana, tidak terlepas dari hambatan /kendala yang dihadapi, seperti dapat diuraikan di bawah ini: Hambatan-Kendala : -

Proporsi jumlah pegawai dibandingkan jumlah perizinan yang ditangani tidak seimbang. Jumlah keseluruhan pegawai 94 orang dan harus menangani

%

53 jenis perizinan dan 35 jenis non perizinan, sehingga

pelayanan perizinan dan non perizinan tidak dapat dilaksanakan maksimal.


26

100


2014

Permasalahan yang dihadapi : -

Kompetensi dan kualitas SDM masih terbatas;

-

Belum optimalnya proses proses penyelesaian perizinan teradap permohonan yang masuk;

-

Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi internal pada badan Pelayanan Perizinan Terpadu kabupaten Badung;

-

Belum lengkapnya Peraturan perundang-undangan yang dimiliki dalam rangka memayungi pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;

-

Belum optimalnya ketersediaan sarana prasarana penunjang sektor Pelayanan Perizinan dan Non perizinan.

3.3. CAPAIAN PRESTASI DAN PENGHARGAAN Sebagai SKPD yang baru berdiri sejak Tanggal 1 Mei 2013, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung telah dapat menunjukkan prestasi dengan diberikannya penghargaan SKPD/Unit Pelayanan Publik dengan Katagori Baik sesuai dengan Keputusan Bupati Badung Nomor 2618/01/HK/2013 tentang Pemberian Penghargaan kepada SKPD/Unit Pelayanan Publik Katagori Terbaik dan Katagori Baik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013.


27



2014

28


2014

BAB IV PENUTUP

4.1 Simpulan a. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung menyajikan hasil dari berbagai capaian sasaran strategis yang tercermin dari capaian indikator kinerja utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. b. Hasil pengukuran indikator kinerja terhadap 3 sasaran strategis menunjukkan sebagai berikut : Sasaran 1 Meningkatnya kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Badung, terdiri dari tiga indikator sasaran dengan capaian kinerja : 1. Prosentase Izin dan Non Izin yang diterbitkan sebesar 86,54 % 2. Prosentase izin dan non izin yang diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditetapkan pada SOP sebesar 85 % Sasaran 2 Meningkatnya aksesbilitas masyarakat terhadap informasi perizinan 1. Jumlah masyarakat yang mengakses informasi perizinan secara online sebesar 200 pengunjung. Sasaran 3 Mengintensifkan Penanganan Pengaduan masyarakat, terdiri dari dua indikator sasaran dengan capaian kinerja sebesar 1. Persentase Penanganan Pengaduan terkait Perizinan sebesar 100 % 2. Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM ) sebesar 66,94 c. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan

Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 11.631.455.837,00 dengan Realisasi anggaran tahun


29


2014

2014 sebesar Rp.10.626.436.886,00. Sedangkan Penyerapan anggaran untuk Program Prioritas mencapai 89,04 %. Penyerapan anggaran untuk seluruh Belanja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung tidak mencapai 100%, sehingga ada sisa anggaran sebesar Rp. 1.005.018.951,00 yaitu mencapai 8,64 % (untuk seluruh belanja Belanja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu) sebagai bentuk efisiensi anggaran. 4.2 Saran a.

Banyak hal yang masih perlu ditingkatkan khususnya di dalam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

b.

Agar penempatan Aparatur yang cakap dan berlatar belakang sesuai dengan urusan yang ditangani dapat dipenuhi secara bertahap.

c.

Untuk dapat berinovasi dibutuhkan peningkatan wawasan kepada semua jajaran atas kemajuan teknologi dan metode pelaksanaan yang mengarah kepada Pelayanan Prima.

Akhirnya dengan disusun LAKIP Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ini, diharapkan dapat menjadi media evaluasi intern untuk melakukan perbaikan pada tahun mendatang.

Mangupura, 6 Maret 2015 Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung

I Made Sutama SH.,MH. Pembina Utama Muda NIP. 196212311992121005 Nip. 19611010 199403 2 001


29

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG

Recommend Documents