LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2011

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2011

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR Jl. Siti Jenab No. 31 Cianjur 432111 Telp. 0263-261892 Fax. 0263-263686

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2011

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2011 ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. LAKIP ini disusun secara periodik berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011 dan Dokumen

Penetapan

Kinerja

Tahun

2012

sebagai

salah

satu

bentuk

pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur dalam pelaksanaan uraian tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah selama tahun anggaran 2011. Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang dalam upaya mewujudkan kepemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih di Kabupaten Cianjur. Dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan tidak mengurangi hasil dari pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan secara keseluruhan. Demikian semoga bermanfaat.

Cianjur, 22 Maret 2012 BUPATI CIANJUR

H. TJETJEP MUCHTAR SOLEH Kata Pengantar | i


DAFTAR ISI

HALAMAN 1.

KATA PENGANTAR.....................................................................

i

2.

DAFTAR ISI..................................................................................

ii

3.

IKHTISAR EKSEKUTIF................................................................

iii

4.

BAB I PENDAHULUAN.................................................................

1

I.1 Dasar Hukum..........................................................................

1

I.2 Gambaran Umum Kabupaten Cianjur....................................

2

I.3 Organisasi...............................................................................

3

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA................

8

II.1 Visi.........................................................................................

8

II.2 Misi.........................................................................................

9

II.3 Tujuan....................................................................................

10

II.4 Sasaran..................................................................................

11

II.5 Kebijakan................................................................................

12

II.6 Program..................................................................................

13

II.7 Indikator Makro.......................................................................

13

II.8 Indikator Kinerja Utama (IKU).................................................

14

II.9 Penetapan Kinerja..................................................................

19

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..............................................

20

Evaluasi Dan Akuntabilitas Kinerja...............................................

21

Evaluasi Dan Akuntabilitas Keuangan..........................................

52

7.

BAB IV PENUTUP........................................................................

69

8.

LAMPIRAN...................................................................................

5.

6.

Rencana Kerja Tahunan (RKT)....................................................

v

Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran....................................

vi

Daftar Isi | ii


IKHTISAR EKSEKUTIF

Tahun 2011 merupakan tahun terakhir dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2006-2011 dengan visi : “Cianjur lebih cerdas, sehat sejahtera dan berakhlakul karimah”. Gambaran capaian kinerja 13 (tiga belas) sasaran strategis yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2006-2011 untuk tahun 2011 dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Meningkatnya Rata-rata Lama Sekolah Capaian kinerja dari sasaran tersebut adalah 77,44% dengan kriteria SEDANG. 2. Meningkatnya Angka Melek Huruf Capaian kinerja dari sasaran tersebut adalah 97,74% dengan kriteria BAIK. 3. Meningkatnya kualitas pendidikan yang berakhlakul karimah Ukuran keberhasilan sasaran tersebut digambarkan melalui salah satu kegiatan sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2006 tentang Pemberdayaan Pendidikan Diniyah dengan hasil 620 orang yang memahami dan diharapkan akan mensosialisasikan Perbup dimaksud kepada masyarakat. 4. Berkembangnya seni budaya daerah yang tidak bertentangan dengan nilainilai Islam Ukuran

keberhasilan

sasaran

tersebut

digambarkan

melalui

beberapa

peningkatan yang signifikan dari peningkatan jumlah grup kesenian menjadi 189 grup pada tahun 2011 dan penyelenggaraan festival seni budaya sebanyak 10 kali dari target 8 kali. Dalam penyelenggaraan festival seni budaya selalu digunakan busana yang bernuansa Islami serta telah dihilangkan ritual-ritual yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. 5. Meningkatnya Usia Harapan Hidup Capaian kinerja sasaran tersebut adalah 98,28% termasuk dalam kriteria BAIK. 6. Menurunnya Angka Kematian Bayi Capaian kinerja sasaran tersebut adalah 107,27% termasuk dalam kriteria BAIK.

Ikhtisar Eksekutif | iii


7. Menurunnya Angka Kematian Ibu Melahirkan Capaian kinerja sasaran tersebut digambarkan dengan adanya penurunan jumlah kasus kematian ibu melahirkan yaitu 106,67% termasuk dalam kriteria BAIK. 8. Menurunnya Prevalensi Gizi Kurang Capaian kinerja sasaran tersebut adalah 60% termasuk dalam kriteria KURANG. 9. Menurunnya Angka Kelahiran Capaian kinerja sasaran tersebut digambarkan dengan adanya penurunan jumlah kelahiran sebesar 11,57%. 10. Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Capaian kinerja sasaran tersebut adalah 102,14% termasuk dalam kriteria BAIK. 11. Terwujudnya pemerataan pendapatan Ukuran

keberhasilan

sasaran

tersebut

digambarkan

dengan

adanya

peningkatan pendapatan perkapita menjadi Rp. 8.333.517,00 pada tahun 2011 dari Rp. 7.591.387,00 pada tahun 2010. 12. Meningkatnya pembinaan kerukunan antar umat seagama, antar umat beragama dan antara umat beragama dengan pemerintah (tri kerukunan) Ukuran keberhasilan sasaran tersebut digambarkan melalui pelaksanaan rogram kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan, kegiatan fasilitasi pembinaan jemaah Ahmadiyah di Kabupaten Cianjur dengan hasil 180 orang komunitas jemaah Ahmadiyah dapat tetap menjalankan kehidupan berbaur dengan masyarakat lainnya tanpa melanggar aturan yang telah ditetapkan bersama dan pelaksanaan program penunjang kegiatan keagamaan, kegiatan silaturahmi ulama dengan umaro melalui safari Ramadhan/tarawih keliling dengan hasil terjalinnya hubungan silaturahmi antara ulama dengan umaro sebagai bentuk kerukunan umat beragama dengan pemerintah. 13. Meningkatnya

kesalehan

sosial

dalam

kehidupan

bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara Ukuran keberhasilan sasaran tersebut digambarkan melalui 9 (sembilan) indikator dengan rata-rata capaian kinerja 94,19% termasuk dalam kriteria BAIK.

Ikhtisar Eksekutif | iv


BAB I PENDAHULUAN

I.1 Dasar Hukum Dasar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 adalah sebagai berikut : a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/l998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; f. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; g. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; i.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi

Nomor

29

Tahun

2010

tentang

Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; j.

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Bab I | 1


k. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tanggal 23 Nopember 2011 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012. l.

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

m. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur; n. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur o. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 12 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2006-2011; p. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Cianjur. I.2 Gambaran Umum Kabupaten Cianjur Kabupaten Cianjur terletak di tengah Provinsi Jawa Barat, berjarak sekitar 65 km dari ibukota Provinsi Jawa Barat (Bandung) dan 120 km dari ibukota Negara (Jakarta). Secara geografis Kabupaten Cianjur terletak di antara 60 21” – 7025” Lintang Selatan dan 106042” - 107025” Bujur Timur, dengan batas wilayah yaitu sebelah utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Purwakarta, sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Sukabumi, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia dan sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut. Wilayah Kabupaten Cianjur meliputi areal seluas 350.148 ha terdiri dari 32 Kecamatan, 6 Kelurahan dan 354 Desa serta 2644 Rukun Warga (RW) dan 10.072 Rukun Tetangga (RT) dengan penduduk berjumlah 2.740.779* jiwa terdiri dari 1.412.454 jiwa laki-laki (51,53%) dan 1.328.325 jiwa perempuan (48,47%). *)Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Bab I | 2


Secara geografis wilayah Kabupaten Cianjur terbagi ke dalam 3 (tiga) bagian, yaitu Cianjur Bagian Utara, Tengah dan Selatan. Cianjur Bagian Utara merupakan di kaki Gunung Gede dengan ketinggian 2.962 m di atas permukaan laut, sebagian besar merupakan daerah dataran tinggi pegunungan dan sebagian lagi merupakan dataran yang dipergunakan untuk areal perkebunan dan persawahan. Cianjur Bagian Tengah merupakan daerah yang berbukit-bukit dengan struktur tanah yang labil sering terjadi tanah longsor dan merupakan daerah yang rawan terjadi gempa bumi. Sedangkan dataran lainnya merupakan areal perkebunan dan persawahan. Cianjur Bagian Selatan merupakan daerah dataran rendah, serta terdapat banyak bukit-bukit yang diselingi oleh pegunungan yang melebar sampai ke daerah pantai Samudera Indonesia. Seperti halnya daerah Cianjur bagian tengah, bagian selatan pun tanahnya labil dan sering terjadi longsor serta gempa bumi. Meskipun tidak terlalu luas, di Cianjur bagian selatan terdapat areal perkebunan dan persawahan. I.3 Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur meliputi Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Kabupaten yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan, terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah,

Kecamatan, Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah serta

Lembaga lain. Kabupaten Cianjur telah menetapkan peraturan daerah yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Pemeritah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor : 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat

Daerah

dan

Pembentukan

Organisasi

Perangkat

Daerah

Kabupaten jo Perda Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur.

Bab I | 3


I.3.1 Sekretariat Daerah Sekretaris Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari : a. Asisten terdiri dari : - Asisten Bidang Pemerintahan - Asisten Bidang Ekonomi - Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat - Asisten Bidang Keuangan dan Pendayagunaan Aparatur b. Kelompok Jabatan Fungsional Asisten Bidang Pemerintahan, terdiri dari : a. Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah; b. Bagian Pemerintahan Desa; c. Bagian Hukum; d. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol. Asisten Bidang Ekonomi, terdiri dari : a. Bagian Koperasi, Perdagangan, Perindustrian dan Pariwisata; b. Bagian Pertanian, Perhutanan, Perikanan dan Peternakan; c. Bagian Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup; d. Bagian Pengendalian Administrasi Pembangunan. Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari : a. Bagian

Kependudukan,

Keluarga

Berencana

dan

Pemberdayaan Perempuan; b. Bagian Keagamaan, Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; c. Bagian Sosial, Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Asisten Bidang Keuangan dan Pendayagunaan Aparatur, terdiri dari : a. Bagian Keuangan dan Perlengkapan b. Bagian Umum c. Bagian Organisasi

Bab I | 4


I.3.2. Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan daerah. I.3.3 Dinas Daerah Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibentuk Dinas Daerah, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor : 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur jo Perda Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten

Cianjur Nomor 07 Tahun 2008

tentang Organisasi

Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur, dinas daerah Kabupaten Cianjur terdiri dari 17 dinas daerah yaitu : a. Dinas Pendidikan; b. Dinas Kesehatan; c. Dinas Pekerjaan Umum Binamarga; d. Dinas Tata Ruang dan Permukiman; e. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan; f. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura; g. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan; h. Dinas Kehutanan dan Perkebunan; i. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; j. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; k. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; l. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; m. Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; Bab I | 5


n. Dinas Perindustrian dan Perdagangan; o. Dinas Perpajakan Daerah; p. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; q. Dinas Kebersihan dan Pertamanan. I.3.4 Lembaga Teknis Daerah Sebagai unsur penunjang Pemerintah Kabupaten dibentuk lembaga teknis daerah. Lembaga teknis daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Lembaga teknis daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan/Kantor. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor : 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur jo. Perda Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur, Lembaga teknis daerah di Kabupaten Cianjur terdiri dari 12 lembaga teknis daerah yaitu : a. Inspektorat Daerah; b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; c. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah; d. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan; e. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Ketahanan Pangan Daerah; f. Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B. g. Kantor Lingkungan Hidup; h. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat; i. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah; j. Satuan Polisi Pamong Praja; k. Rumah Sakit Umum Cimacan Kelas D; l. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal.

Bab I | 6


I.3.5 Kecamatan Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan di Kabupaten Cianjur terdiri dari 32 Kecamatan. I.3.6 Kelurahan Kelurahan merupakan perangkat daerah yang berkedudukan di wilayah Kecamatan, dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat. Di Kabupaten Cianjur terdapat 6 Kelurahan. I.3.7 Lembaga Lain Lembaga lain daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Lembaga lain daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan/Kantor. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor : 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur jo Perda Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur, Lembaga Lain di Kabupaten Cianjur terdiri dari 1 (satu) yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Bab I | 7


BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2006-2011 yang telah dibuat dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2006-2011 merupakan pedoman dalam pembangunan di Kabupaten Cianjur selama tahun 2006-2011. II.1 Visi Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Merupakan cara pandang jauh ke depan tentang kemana dan bagaimana suatu pemerintahan harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan pembangunan merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu pemerintahan. Pada hakekatnya visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan. Visi Pembangunan Kabupaten Cianjur yang telah dirumuskan sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 12 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2006-2011 adalah : “Cianjur Lebih Cerdas, Sehat, Sejahtera dan Berakhlaqul Karimah” Pernyataan visi pembangunan jangka menengah Tahun 2006-2011 berisi harapan yang secara langsung

terarah pada kondisi dimana IPM (Indeks Bab II | 8


Pembangunan Manusia) Kabupaten Cianjur secara signifikan mengalami peningkatan. II.2 Misi Misi adalah rumusan umum mengenai upaya–upaya yang akan ditempuh pemerintah daerah untuk mewujudkan visi. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi pada suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana melakukannya. Misi dan Visi akan mendorong alokasi sumber daya di seluruh organisasi, sehingga kedua ungkapan tersebut harus selaras dengan tugas, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Pernyataan misi yang jelas akan memberikan arahan jangka panjang dan stabilitas dalam manajemen dan kepemimpinan organisasi pemerintah. Untuk mewujudkan visi “Cianjur lebih cerdas, sehat, sejahtera dan berakhlaqul karimah”, maka ditetapkan misi Kabupaten Cianjur sebagai berikut : 1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu; 2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; 3. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang berbasis potensi lokal; 4. Meningkatkan pembinaan akhlaqul karimah dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Misi I : Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu. Akses terhadap pendidikan yang bermutu akan meningkatkan kapasitas sumberdaya

manusia

(SDM)

Kabupaten

Cianjur

guna

menyelesaikan

persoalan-persoalan yang dihadapi yang pada gilirannya akan meningkatkan mutu hidup masyarakat Kabupaten Cianjur itu sendiri.

Bab II | 9


Misi 2 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kondisi kesehatan akan mempengaruhi kesiapan masyarakat untuk melakuan aktivitasnya sehari-hari dalam rangka memperoleh penghidupan yang lebih layak. Misi 3 : Meningkatkan pembangunan ekonomi yang berbasis potensi lokal. Tingginya angka penduduk miskin dan angka pengangguran, degradasi sumberdaya alam, serta persaingan ekonomi regional-global merupan suatu tantangan strategis yang harus dihadapi dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah. Pemecahan yang paling dapat mengakomodasi semua permasalahan tersebut adalah melalui perluasan kapasitas fiskal daerah dan perluasan basis produktif sektor ekonomi rakyat. Misi 4 : Meningkatkan pembinaan ahlaqul karimah dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara warga Kabupaten Cianjur yang

dikenal

religius

merupakan

modal

dasar

dalam

menyukseskan

pembangunan manusia. Pembinaan akhlak menuju akhlaqul karimah bagi seluruh pelaku pembangunan Kabupaten Cianjur menjadi suatu keharusan yang tidak bisa diabaikan untuk mengisi kehausan dan kehampaan spiritual yang umumnya menyertai pesatnya kemajuan pembangunan masyarakat suatu daerah. II.3 Tujuan Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, secara kolektif, tujuan organisasi menggambarkan arah stratejik organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi. Tujuan organisasi mempertajam fokus pelaksanaan misi lembaga, meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misinya. Dengan mengacu pada visi dan misi Kabupaten Cianjur serta didasarkan pada isu-isu stratejik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Bab II | 10


Kabupaten Cianjur Tahun 2006-2011, ditetapkan tujuan yang menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Cianjur. Tujuan Pemerintah Kabupaten Cianjur ada 7, yaitu : 1. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dengan dukungan sarana dan prasarana, kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, mutu pendidikan yang berorientasi ahlaqulkarimah. 2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas kesehatan masyarakat 3. Akselerasi pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal dengan dukungan pembangunan infrastruktur, kepariwisataan, agribisnis, koperasi, usaha kecil menengah dan lembaga keuangan, serta pemberdayaan pelaku ekonomi dan investasi. 4. Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan rencana tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. 5. Pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan ketenagakerjaan. 6. Revitalisasi proses otonomi daerah, reformasi birokrasi, penegakan hukum dan HAM, serta pemberantasan korupsi. 7. Peningkatan kualitas kehidupan beragama. II.4 Sasaran Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran yang akan dicapai Pemerintah Kabupaten Cianjur ada 13 sasaran yaitu : 1. Meningkatnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 2. Meningkatnya Angka Melek Huruf (AMH) 3. Meningkatnya kualitas pendidikan yang berakhlaqulkarimah 4. Berkembangnya seni budaya daerah yang tidak bertentangan dengan nilai – nilai islam. 5. Meningkatnya Usia Harapan Hidup (UHH) 6. Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB) Bab II | 11


7. Menurunnya Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI) 8. Menurunnya Prevalensi Gizi Buruk 9. Menurunnya Angka Kelahiran 10. Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 11. Lebih baiknya pemerataan pendapatan 12. Meningkatnya pembinaan kerukunan antar umat seagama, antar umat beragama dan antara umat beragama dengan pemerintah (trikerukunan). 13. Meningkatnya

kesalehan

sosial

dalam

kehidupan

bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara II.5 Kebijakan Kebijakan merupakan arah/tindakan pedoman untuk menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan dalam mencapai tujuan. Kebijakan merupakan kumpulan keputusan-keputusan pimpinan yang menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi akan dilaksanakan atau dengan kata lain kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu. Kebijakan merupakan pedoman untuk mengatur suatu mekanisme tindakan lanjutan untuk pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi pemerintah. Adapun kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2006-2011 ada 9 adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan sarana dan prasarana, metoda dan mutu dalam pelayanan pendidikan 2. Peningkatan sarana dan prasarana, pelayanan kesehatan, dan penyehatan lingkungan permukiman 3. Penguatan sistem ketahanan pangan, agribisnis dan pariwisata dengan dukungan infrastruktur, dan pemanfaatan teknologi tepat guna 4. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan Bab II | 12


5. Peningkatan kesejahteraan sosial kemiskinan,

perluasan

yang berorientasi penanggulangan

kesempatan

kerja,

dan

perbaikan

sistem

ketenagakerjaan. 6. Penyelenggaraan

pelayanan

publik

yang

prima,

melalui

penataan

kelembagaan 7. Penyelenggaraan otonomi pemerintahan yang dilandasi good governance, melalui reformasi birokrasi 8. Penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman yang dilandasi uapaya penegakan hukum dan HAM 9. Perhatian terhadap lembaga keagamaan dengan orientasi penguatan pembinaan akhlaqulkarimah. II.6 Program Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematik dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa organisasi ataupun dalam rangka kerjasama

dengan masyarakat, atau

yang merupakan partisipasi aktif

masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Adapun program yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam RPJMD Tahun 2006-2011 adalah sebanyak 174 program. Sedangkan untuk mencapai ketigabelas sasaran yang terdapat dalam RPJMD 2006-2011, tahun 2011 melaksanakan 26 urusan wajib yang mencakup 242 program dan 754 kegiatan dan 8 urusan pilihan yang mencakup 24 program dan 69 kegiatan. II.7 Indikator Makro Target Pencapaian Indikator Makro Tahun 2011 No

Indikator

Target 2011

1.

IPM

70,26

2.

Angka Harapan Hidup (AHH)

66,33

3.

Angka Melek Huruf (AMH)

99,96

4.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

5.

PPP (Rp)

9 630.817

Bab II | 13


II.8 Indikator Kinerja Utama (IKU) No. 1

3

org/10

2

Jumlah penurunan Angka Kematian Ibu (AKI)

org/ 10

3 4 5

Angka peningkatan usia harapan Hidup (UHH) Angka penurunan gizi buruk penduduk Rasio dokter terhadap 2500 satuan penduduk

6

Perbandingan antara jumlah sarana prasarana kesehatan persatuan jumlah penduduk

3

Tahun % 3 orang/2,5 x 10

PEKERJAAN UMUM Jalan Kabupaten dalam kondisi baik (tingkat kerusakan ≤ 6%) Jalan desa dalam kondisi baik Jembatan dalam kondisi baik Jaringan irigasi dalam kondisi baik Rasio jaringan Irigasi

km km buah m

PERUMAHAN Rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga yang menggunakan air bersih Rasio rumah layak huni per jumlah rumah hunian Jumlah perumahan Lingkungan Permukiman kumuh berkurang

% % % %

PENATAAN RUANG 1 2

Jumlah Fasos/fasum dalam kondisi baik Pemanfatan lahan sesuai dengan dokumen RTRW

% %

PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1 2 3 4

7

3

Jumlah penurunan angka kematian Bayi (AKB)

1 2 3 4

6

% % % Tahun % %

1

3 4

5

Angka Melek Huruf (AMH) APK APM RLS Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT) Angka lulusan yang terserap di dunia kerja dan PT

URUSAN KESEHATAN

1 2

4

Satuan

URUSAN PENDIDIKAN 1 2 3 4 5 6

2

Urusan/Indikator

Dokumen RPJPD Dokumen RPJMD Dokumen RKPD Sinergitas RPJMD dengan RKPD

Dok Dok Dok %

PERHUBUNGAN 1 2

Jumlah Kendaraan Bermotor yang diuji Rasio jumlah kendaraan terhadap kapasitas jalan

% Ratio V/C

Bab II | 14


3 8

9

12

Volume Sampah yang terkelola

m /hari

2

Voleme Penanganan Sampah

m /hari

3 4

Jumlah Ruang Terbuka Hijau Jumlah Tempat Pembuangan Sampah terhadap satuan Penduduk

5 6

Pencemaran Status Mutu Air menurun Prosentase fasos/fasum kawasan bebas asap rokok

% unit/penduduk lokasi kawasan

Tanah milik Pemda yang bersertifikat meningkat Jumlah Kasus TN yang diselesaikan

% kasus

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Kepemilikan KTP Kepemilikan KK Kepemilikan Akta Kelahiran

% % %

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN dan PERLINDUNGAN ANAK 1

Jumlah Peningkatan Partisipasi perempuan di Lembaga pemerintahan

2 3 4

Jumlah Peningkatan Partisipasi angkatan kerja perempuan Jumlah penurunan kasus KDRT Jumlah Penurunan angka ekploitasi perempuan dan anak

% % kasus kasus

KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Jumlah PUS yang menjadi peserta KB aktif Keluarga dengan jumlah anak 2 atau kurang Jumlah penurunan Keluarga Pra KS dan KS1

% % %

Jumlah penurunan penyandang masalah kesejahteraan sosial Rasio sarana /prasarana bagi penyandang masalah kesejahteran sosial

%

Jumlah Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial yang mengikuti pembinaan

%

SOSIAL 1 2 3

14

3

PERTANAHAN

1 2 3 13

3

1

1 2 3 11

%

LINGKUNGAN HIDUP

1 2 10

Ruas jalan yang dilengkapi sarana prasarana lalu Lintas

%

TENAGA KERJA 1 2 3 4

Rasio Penduduk yang bekerja Jumlah penurunnya angka kecelakaan kerja Jumlah peningkatan tenaga kerja terampil Jumlah Peningkatan Upah Minimum Kabupaten terhadap Upah Minimum Provinsi

5

Angka penurunan Pengangguran terbuka

% kasus % Ribu %

Bab II | 15


6 15

2 3

20

Jumlah peningkatan angka investasi

Milyar Rp

Jumlah budaya lokal yang dapat dilestarikan Jumlah Benda Cagar Budaya yang dapat dilestarikan Jumlah peningkatan event seni dan budaya Rasio grup kesenian per 10000 penduduk

% % kali 4 grup/10

PEMUDA DAN OLAH RAGA 1

19

koperasi orang

KEBUDAYAAN 1 2 3 4

18

Jumlah peningkatan koperasi yang aktif Jumlah Peningkatan Pelaku Usaha Kecil Menengah

PENANAMAN MODAL 1

17

%

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 1 2

16

Angka tenaga kerja yang memiliki jaminan perlindungan

Jumlah peningkatan Peranserta Pemuda dalam Pembangunan Jumlah peningkatan perolehan Medali Emas dalam event Olah raga Jumlah peningkatan Atlit berbakat

% % %

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 1 2

Jumlah penurunan kasus akibat konflik politik Daerah Jumlah peningkatan LSM, Ormas dan OKP dalam kemandirian peran pembangunan berbangsa dan bernegara

kasus %

3

Jumlah sarana prasarana dan tenaga yang memadai untuk penanggulangan bencana alam

%

4 5 6

Jumlah penurunan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Jumlah penurunan Pelanggaran terhadap Perda Rasio Pol PP per 10000

kasus kasus 4 orang/10

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1

Jumlah peningkatan Peraturan Daerah yang mengakomodir kepentingan masyarakat

Perda

2

Jumlah penurunan kasus pelanggaran Peraturan PerUndangUndangan

kasus

3

Jumlah peningkatan Pelayanan keprotokolan Acara kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

4 5 6 7 8 9

Ketepatan Penetapan Perda APBD Ketepatan Perda Pertanggungjawaban APBD Sertifikasi Asset Daerah Jumlah Peningkatan PAD terhadap APBD Opini BPK terhadap laporan Keuangan Pemerintah membaik Jumlah penurunan temuan penyalahgunaan APBD oleh OPD

% Desember Maret % % obrik

Bab II | 16


10

Jumlah peningkatan tindaklanjut atas temuan penyalahgunaan APBD

obrik

11 12 13

Jumlah SKPD yang telah menetapkan SOP meningkat Indeks Kepuasan Masyarakat Jumlah peningkatan Pejabat yang memiliki kompetensi dibidangnya Jumlah peningkatan Pegawai/pejabat yang mengikuti diklat Struktural Jumlah peningkatan Pegawai/pejabat fungsional yang mengikuti diklat Fungsional

OPD

14 15

21

22

OPD

17 18 19

Rasio unit pemadam kebakaran persatuan penduduk Jumlah sarana prasarana pemerintahan desa yang baik Jumlah peningkatan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai Perundang-Undangan

% % perbup

20

Jumlah Peningkatnya pemenuhan sarana prasarana aparatur sesuai dengan SPM

1

Jumlah peningkatan SDM Perangkat Desa yang dilatih manajemen Pemerintahan Desa

2 3

Jumlah penurunan KK miskin Jumlah Pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat secara swadaya atau partisifasi masyarakat

KK Rp

Dokumen Indikator Makro Pembangunan yang mutakhir (Up to date)

Dok

KEARSIPAN Jumlah Peningkatan arsip pemerintah yang dikelola sesuai standar Jumlah Sarana prasarana pengelolaan arsip sesuai standar

Dok unit/buah

PERPUSTAKAAN Jumlah Peningkatan pengunjung perpustakaan Peningkatan sarana dan prasarana perpustkaan

orang jenis

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1 2 3

Updating informasi website pemkab Jumlah Peningkatan Pengunjung website pemkab Jumlah peningkatan Jaringan E-Government

Kali/bulan Orang/bulan Sistem

KETAHANAN PANGAN 1

27

Orang

STATISTIK

1 2

26

%

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2

25

orang

Jumlah Pejabat yang melaporkan Inpres 5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

1

24

orang

16

1

23

orang

Jumlah Peningkatan Ketersediaan Pangan Daerah

%

PERTANIAN 1

Jumlah peningkatan produksi tanaman pangan

Ton GKG

Bab II | 17


2 3 4 5 28

29

1 2

Jumlah Penurunan lahan kritis Jumlah peningkatan produksi hutan kayu

3

Jumlah penurunan pembalakan liar

ton ha milyar

Jumlah Peningkatan kunjungan wisatawan Jumlah Peningkatan pengelolaan kawasan ODTW Meningkatnya PAD dari sektor Pariwisata

orang ODTW Rp

Jumlah peningkatan produksi budidaya ikan Jumlah peningkatan Ikan tangkapan nelayan Meningkatnya PAD dari Sektor Kelautan dan Perikanan

Ton ton juta

PERDAGANGAN 1 2

Meningkatnya sarana dan prasana perdagangan Jumlah peningkatan ketersediaan cadangan bahan kebutuhan masyarakat

3

Angka peningkatan pendistribusian kebutuhan masyarakat

% bulan %

PERINDUSTRIAN 1 2

34

Jumlah peningkatan pemanfaatan pengelolaan penambangan SDM Jumlah Penurunan penambangan liar Jumlah Peningkatnya PAD dari sektor Energi Sumber Daya Mineral

KELAUTAN DAN PERIKANAN 1 2 3

33

kasus

PARIWISATA 1 2 3

32

ha 3 m

ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

2 3

31

ton/ha kwintal kwintal kwintal

KEHUTANAN

1

30

Jumlah peningkatan produktivitas tanaman pangan Jumlah peningkatan produksi tanaman hortikultura Jumlah peningkatan Produksi peternakan Jumlah Peningkatan Produksi tanaman perkebunan

Jumlah peningkatan pelaku usaha Industri Jumlah peningkatan produk berkualitas standar

IKM Jumlah produk

TRANSMIGRASI 1

Jumlah peningkatan Tujuan Lokasi Transmigrasi

lokasi

Bab II | 18


II.9 Penetapan Kinerja Target Penetapan Kinerja Tahun 2011 No

Sasaran

Indikator

Target

1.

Meningkatnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

RLS

9 tahun

2.

Meningkatnya Angka Melek Huruf (AMH)

AMH

99,96%

3.

Meningkatnya kualitas pendidikan yang berakhlaqulkarimah

-

-

4.

Berkembangnya seni budaya daerah yang tidak bertentangan dengan nilai – nilai islam

-

-

5.

Meningkatnya Usia Harapan Hidup (UHH)

UHH

67,50 tahun

6.

Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB)

AKB

48 per 1000 kelahiran

7.

Menurunnya Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI)

AKI

355 per 100.000 kematian

8.

Menurunnya Prevalensi Gizi Buruk

Prevalensi gizi buruk pada anak

1,0%

9.

Menurunnya Angka Kelahiran

Angka kelahiran

2,20%

10.

Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

LPE

4,66%

11.

Lebih baiknya pemerataan pendapatan

Indeks Gini Ratio

>0,192

12.

Meningkatnya pembinaan kerukunan antar umat seagama, antar umat beragama dan antara umat beragama dengan pemerintah (trikerukunan)

-

-

13.

Meningkatnya kesalehan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

-

-

Bab II | 19


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai misi organisasi. LAKIP memuat gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistemik dan melembaga sebagai alat/ tolok ukur untuk menilai kinerja pejabat dalam melaksanakan tugasnya. Pengukuran kinerja sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Dalam bab ini memuat rangkaian pengukuran kinerja terhadap tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Perhitungan

persentase

pencapaian

rencana

tingkat

kinerja

perlu

memperhatikan karakteristik komponen realisasi. Dalam kondisi : 1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus : Realisasi Persentase pencapaian rencana tingkat capaian

=

X 100% Rencana

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus : (Rencana – (Realisasi – Rencana)) Persentase pencapaian rencana tingkat capaian

=

X 100% Rencana

Guna menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran digunakan sasaran skala ordinal sebagai berikut :

Bab III | 20


No

Capaian Kinerja

Keterangan

1.

Nilai 85 s/d 100

BAIK

2.

Nilai 70 s/d < 85

SEDANG

3.

Nilai 55 s/d < 70

KURANG

4.

Nilai < 55

SANGAT KURANG

EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

 CAPAIAN INDIKATOR MAKRO Tujuan pembangunan Kabupaten Cianjur telah ditetapkan dan dituangkan dalampernyataan visi dan misi. Hal ini memberikan kejelasan bahwa arah pembangunan Kabupaten Cianjur telah disusun dalam suatu kebijakan yang bertahap, terstruktur dan berkesinambungan. Oleh karenanya, kebijakan yang telah ditetapkan dalam kerangka kinerja pembangunan daerah harus dapat menginformasikan sejauhmana kebijakan tersebutdalam mendukung tujuan pembangunan

itu

sendiri.

pembangunan

daerah

Adapun

tersebut

representasi

dituangkan

ketercapaian

dalam

indikator

tujuan makro

pembangunandaerah, yang akhirnya bermuara terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia(IPM). Atas dasar telah ditetapkannya indikator tersebut, maka kinerja pembangunan daerah

dapat

diukur,

melalui

informasi

gambaran

ketercapaian

dan

permasalahan yang terjadi dari setiap indikator makro. Tetapi persoalan yang perlu dicermati bersama adalah ketercapaian setiap indikator makro tersebut merupakan akumulasi dari peran serta seluruh stakeholder pembangunan yang meliputi Pemerintah, Swasta dan Masyarakat. Oleh karenaitu dalam menyikapi kinerja kebijakan pemerintah dalam konstelasi pencapaian indikator makro, perlu diterjemahkan pelakuterhadap

terlebih capaian

dahulu

kerangka

indikator

makro

pikir

kontribusi

tersebut.

kebijakan

Sehingga

dan

gambaran

pencapaian indikator makromerupakan hasil kinerja dari seluruh pelaku Bab III | 21


pembangunan.Sebagai gambaran bahwa perbandingan indikator makro antara Kabupaten Cianjur dan Provinsi Jawa Barat dapat dilihat tabel sebagai berikut : Perbandingan Indikator Makro Kabupaten Cianjur dengan Provinsi Jawa Barat 2010 No

2011

Indikator Makro Jawa Barat

Cianjur

Jawa Barat

Cianjur

1.

IPM

72,29

69,14

72,82

69,64

2.

RLS (tahun)

8,02

6,82

8,20

6,97

3.

AMH (%)

96,18

97,55

96,48

97,70

4.

AHH (tahun)

68,20

66,00

68,40

66,34

5.

PPP

632,22

614,83

635,10

616,98

Sumber : BPS Kabupaten Cianjur

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian IPM Kabupaten Cianjur tahun 2011 adalah 95,65% dari capaian IPM Provinsi Jawa Barat, termasuk dalam kriteria BAIK. Capaian RLS Kabupaten Cianjur tahun 2011 adalah 85,00% dari capaian RLS Provinsi Jawa Barat, termasuk kriteria BAIK. Capaian AMH Kabupaten tahun 2011 Cianjur adalah 101,26% dari capaian AMH Provinsi Jawa Barat, termasuk kriteria BAIK. Capaian AHH Kabupaten Cianjur tahun 2011 adalah 96,99% dari capaian Provinsi Jawa Barat, termasuk kriteria BAIK. Capaian PPP Kabupaten Cianjur tahun 2011 adalah 97,15% dari capaian Provinsi Jawa Barat. Dengan demikian secara keseluruhan bahwa capaian indikator makro Kabupaten Cianjur rata-rata mencapai 95,21% termasuk dalam kriteria BAIK apabila dibandingkan dengan capaian indikator makro Provinsi Jawa Barat tahun 2011. Capaian Indikator Makro Kabupaten Cianjur Tahun 2011 No

Indikator

1.

IPM

2.

Rata-rata Lama Sekolah

Target

Realisasi

Capaian

70,26

69,64

99,12%

9

6,97

77,44% Bab III | 22


3.

Angka Melek Huruf

99,96

97,70

97,74%

4.

Angka Harapan Hidup

67,50

66,34

98,28%

5.

PPP (Rp)

630,88

616,98

97,80%


Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian IPM Kabupaten Cianjur tahun 2011 adalah 99,12% dari target yang telah ditetapkan, termasuk dalam kriteria BAIK. Capaian RLS Kabupaten Cianjur tahun 2011 adalah 77,44% dari target yang telah ditetapkan, termasuk kriteria SEDANG. Capaian AMH Kabupaten Cianjur tahun 2011 adalah 97,74% dari target yang telah ditetapkan, termasuk dalam kriteria BAIK. Capaian AHH Kabupaten Cianjur tahun 2011 adalah 98,28% dari target yang telah ditetapkan, termasuk dalam kriteria BAIK. Capaian PPP Kabupaten Cianjur tahun 2011 adalah 97,80% dari target yang telah ditetapkan, termasuk dalam kriteria BAIK. Secara keseluruhan bahwa rata-rata capaian indikator makro Kabupaten adalah 94,07% termasuk dalam kriteria BAIK, dengan rincian 4 (empat) indikator termasuk dalam kriteria BAIK dan 1 (satu) indikator termasik dalam kriteria SEDANG, apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Peningkatan capaian indikator makro Kabupaten Cianjur dapat dilihat pada diagram sebagai berikut : Perbandingan Capaian Indikator Makro Kabupaten Cianjur Tahun 2010 dan 2011

800

616,98 614,83

600 400 200

69,64 69,14

97,7 6,97

97,55 6,82

0 IPM

RLS

AMH

2010

66,34

2011

66

2011 2010

AHH

PPP


Bab III | 23


 PDRB KABUPATEN CIANJUR Perekonomian dapat dikatakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya. Salah satu indikator untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi adalah dengan melihat tingkat pertumbuhan angka-angka di dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Perbandingan PDRB atas harga berlaku tahun 2010 dan tahun 2011 dapat dilihat pada tabel di bawah ini : PDRB Pe rSektor Kabupaten Tahun 2010 dan 2011 (dalam juta rupiah) No

Sektor

HargaBerlaku 2010*

2011**

7.031.453,40

7.572.667,50

22.787,68

25.569,48

1.

Pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanandanperikanan

2.

Pertambangandanpenggalian

3.

Industripengolahan

669.596,09

801.963,58

4.

Listrik, gas dan air bersih

204.176,73

222.345,54

5.

Bangunan

639.493,59

724.961,33

6.

Perdagangan, hotel danrestoran

5.037.310,24

5.973.628,07

7.

Pengangkutan dan komunikasi

1.811.782,68

1.991.106,46

8.

Keuangan, real estate danjasaperusahaan

763.899,00

781.649,38

9.

Jasa-jasa

2.487.288,07

2.679.861,34

18.667.787,47

20.774.752,77

PDRB *)Sumber : BPSKabupatenCianjur **)Sumber : Bappeda Kabupaten Cianjur

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sektor pertanian memberikan kontribusi yang yaling besar, namun pada semua sektor mengalami kenaikan rata-rata 9,85%. Sektor yang mengalami kenaikan tertinggi adalah sektor industri

Bab III | 24


pengolahan yaitu 16,50% dan yang terendah adalah sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan yaitu 2,27%. Distribusi persentase PDRB Kabupaten Cianjur atas harga berlaku (%) keadaan tahun 2011 dapat dilihat pada diagram sebagai berikut :

PDRB Pertanian

12,9

Pertambangan dan penggalian Industri pengolahan

3,76

Listrik, gas dan air bersih

36,45 9,58

Bangunan Perdagangan, hotel dan restoran Pengangkutan dan komunikasi

28,75

Keuangan, real estate dan jasa perusahaan Jasa-jasa

0,12 3,66 1,08 3,49

Sumber : Bappeda Kabupaten Cianjur

 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Cianjur ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2011tentang Indikator Kinerja Utama. Capaian IKU Kabupaten Cianjur Tahun 2011 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Pendidikan No 1. 2.

3.

4. 5. 6.

Indikator Angka Melek Huruf (AMH) APK SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK APM SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK RLS Angka pendidikan yang ditamatkan Angka lulusan yang terserap di dunia kerja pada tahun lulusan

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Ket

%

99,96

97,70

97,74

BAIK

% % %

110,66 94,72 58,59

110,66 94,72 48,59

100% 100% 82,93%

BAIK BAIK SEDANG

% % % tahun %

99,84 90,22 50,42 9 100

95,91 85,60 39,00 6,97 100

96,06% 94,88% 77,35% 77,44% 100%

BAIK BAIK SEDANG SEDANG BAIK

0

0

0%

SANGAT KURANG

%

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

Bab III | 25


Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian IKU urusan pendidikan adalah 82,64% termasuk dalam kriteria SEDANG dengan rincian 6 (enam) indikator termasuk dalam kriteria BAIK dan 3 (tiga) indikator termasuk dalam kriteria SEDANG. Belum optimalnya capaian IKU tersebut disebabkan oleh berbagai hal yang saling berhubungan, masih rendahnya Rata-rata Lama Sekolah sangat dipengaruhi oleh Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni khususnya pada tingkatan SMA/MA/SMK.

Kesehatan No 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Indikator Jumlah penurunan angka kematian bayi Jumlah penurunan angka kematian ibu Angka peningkatan usia harapan hidup Angka penurunan gizi buruk penduduk Rasio dokter terhadap 2500 satuan penduduk Perbandingan jumlah sarana prasarana kesehatan per satuan jumlah penduduk

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Ket

48,00

44,51

107,27%

BAIK

Kasus

75

70

180,28%

BAIK

tahun

67,50

66,34

98,28%

BAIK

%

1,0

1,4

60%

KURANG

Org/2,5x1 3 0

0,21

0,06

28,57%

161:2.740 .779

0%

SANGAT KURANG SANGAT KURANG

Org/10

3

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur, RSUD Cianjur, RSU Cimacan

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian IKU urusan kesehatan adalah 79,06% termasuk dalam kriteria SEDANG dengan rincian 3 (tiga) indikator termasuk dalam kriteria BAIK, 1 (satu) indikator termasuk dalam kriteria KURANG, dan 2 (satu) indikator termasuk dalam kriteria SANGAT KURANG. Indikator yang tidak dapat diukur tersebut dikarenakan tidak adanya target yang dicapai.

Pekerjaan Umum No 1. 2. 3. 4. 5.

Indikator Jalan kabupaten dalam kondisi baik (tingkat kerusakan ≤6%) Jalan desa dalam kondisi baik Jembatan dalam kondisi baik Jaringan irigasi dalam kondisi baik Rasio jaringan irigasi

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Ket

Km

631.718

547.333

86,64%

BAIK

Km Buah Ha

441.949 486 9359,75

301.363 486 8100

68,19% 100% 86,54%

KURANG BAIK BAIK

87,36

75,60

86,54%

BAIK

%

Sumber : Dinas PU Binamarga Kabupaten Cianjur, Dinas PSDAP Kabupaten Cianjur

Bab III | 26


Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian IKU urusan pekerjaan umum adalah 85,58% termasuk dalam kriteria BAIK dengan rincian 4 (empat) indikator termasuk dalam kriteria BAIK dan 1 (satu) indikator termasuk dalam kriteria KURANG. Indikator jalan desa dalam kondisi baik yang masih termasuk dalam kriteria KURANG disebabkan oleh berbagai hal antara lain selama ini Pemerintah Kabupaten Cianjur memang telah mengalokasikan anggaran untuk jalan desa, namun tidak dengan biaya pemeliharaannya. Pengadaan jalan desa tersebut diharapkan dapat dijadikan stimulus oleh masyarakat pengguna jalan dimaksud, sehingga dapat turut serta memelihara jalan desa secara swadaya.

Perumahan No 1. 2. 3. 4.

Indikator Rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga yang menggunakan air bersih Rasio rumah layak huni per jumlah rumah hunian Jumlah perumahan lingkungan permukiman kumuh berkurang

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Ket

% %

12,42 45,76

12,42 45,76

100% 100%

BAIK BAIK

%

70,28

70,28

100%

BAIK

%

5,26

5,26

100%

BAIK

Sumber : Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Cianjur

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian IKU urusan perumahan adalah 100% dengan kriteria BAIK, karena seluruhnya termasuk dalam kriteria BAIK.

Penataan Ruang No 1. 2.

Indikator Jumlah fasos/fasum dalam kondisi baik Pemanfaatan lahan sesuai dengan dokumen RTRW

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Ket

%

0

0

0%

%

0

0

0%

SANGAT KURANG SANGAT KURANG


Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian IKU urusan penataan ruang adalah 0% dengan kriteria SANGAT KURANG karena seluruhnya termasuk dalam kriteria SANGAT KURANG. Hal ini dikarenakan dokumen RTRW Kabupaten Cianjur sampai saat ini belum disahkan, sehingga tidak dapat diperoleh data yang valid. Bab III | 27


Perencanaan Pembangunan No 1. 2. 3. 4.

Indikator Dokumen RPJPD Dokumen RPJMD Dokumen RKPD Sinergitas RPJMD dengan RKPD

Satuan dok dok dok %

Target

Realisasi

Capaian

Ket

1 1 1 100

1 1 1 100

100% 100% 100% 100%

BAIK BAIK BAIK BAIK


Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian IKU urusan perencanaan pembangunan adalah 100% termasuk dalam kriteria BAIK karena seluruhnya termasuk dalam kriteria BAIK.

Perhubungan No 1. 2. 3.

Indikator Jumlah kendaraan bermotor yang diuji Rasio jumlah kendaraan terhadap kapasitas jalan Ruas jalan yang dilengkapi sarana prasarana lalu lintas

Satuan % Ratio v/c %

Target

Realisasi

Capaian

Ket

99,56

83

83,40%

SEDANG

0,7

0,8

85,71%

BAIK

15,44

15,44

100%

BAIK

Sumber : Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Cianjur

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian IKU indikator urusan perhubungan adalah 89,70% termasuk dalam kriteria BAIK dengan rincian 2 (dua) indikator termasuk dalam kriteria BAIK dan 1 (satu) indikator dalam kondisi SEDANG. Capaian indikator jumlah kendaraan bermotor yang diuji masih belum optimal disebabkan karena kurangnya kesadaran para pemilik kendaraan untuk menguji kendaraannya, walaupun telah disediakan fasilitas pelayanan uji keliling oleh Dinas Perhubungan dan Kominfo.

Lingkungan Hidup No

Indikator

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Ket

3

500

220

44,00%

3

674,3

234,5

34,78%

3

1,4

45,67%

1635

205

12,54%

SANGAT KURANG SANGAT KURANG SANGAT KURANG SANGAT KURANG

1.

Volume sampah yang terkelola

m /hari

2.

Volume penanganan sampah

m /hari

3.

Jumlah ruang terbuka hijau

%

4.

Jumlah tempat pembuangan sampah terhadap satuan penduduk

Unit/ penduduk

Bab III | 28


5. 6.

Pencemaran status mutu air menurun Prosentase fasos/fasum kawasan bebas asap rokok

lokasi

20

20

100%

BAIK

kawasan

25

25

100%

BAIK

Sumber : DKP Kabupaten Cianjur, Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian IKU urusan lingkungan hidup adalah 56,16% termasuk dalam kriteria KURANG dengan rincian 4 (empat) indikator termasuk dalam kriteria SANGAT KURANG dan 2 (dua) indikator termasuk dalam kriteria BAIK. Capaian indikator volume sampah yang terkelola dan yang ditangani masih SANGAT KURANG disebabkan adanya keterbatasan cakupan pelayanan pengelolaan sampah, saat ini hanya mencakup 5 (lima) kecamatan, yaitu Kecamatan Cianjur, Cipanas, Cilaku, Pacet dan Cugenang. Upaya yang telah dilakukakan untuk mengatasi permasalahan persampahan pada tahun anggaran 2011 antara lain dengan menambah jumlah tong sampah terpilah sebanyak 205 buah, pengadaan gerobak sampah sebanyak 11 buah dan kontainer sampah 2 buah. Capaian indikator jumlah ruang terbuka hijau juga masih SANGAT KURANG karena data tersebut hanya meliputi wilayah perkotaan saja, bukan dari keseluruhan luas wilayah Kabupaten.

Pertanahan No 1. 2.

Indikator Tanah milik pemda yang bersertifikat meningkat Jumlah kasus TN yang diselesaikan

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Ket

%

10

0

0%

kasus

0

0

100%

SANGAT KURANG BAIK

Sumber : DPKAD Kabupaten Cianjur, Bagian PUOD Setda Kabupaten Cianjur

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian IKU urusan pertanahan adalah 50% termasuk dalam kriteria SANGAT KURANG dengan rincian

1

(satu) indikator termasuk dalam kriteria SANGAT KURANG dan 1 (satu) indikator termasuk dalam kriteria BAIK. Capaian indikator tanah milik pemda yang bersertifikat masih SANGAT KURANG disebabkan belum selesainya proses sertifikasi yang dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2011.

Bab III | 29


Kependudukan No 1. 2. 3.

Indikator Kepemilikan KTP Kepemilikan KK Kepemilikan Akta Kelahiran

Satuan % % %

Target

Realisasi

Capaian

Ket

94,71 68,43 33,16

88,00 86,00 37,00

92,91% 125,67% 111,58%

BAIK BAIK BAIK

Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Cianjur

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian IKU urusan kependudukan adalah 100% termasuk dalam kriteria BAIK karena ketiganya termasuk dalam kriteria BAIK.

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak No 1.

2. 3. 4.

Indikator Jumlah peningkatan partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Jumlah peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan Jumlah penurunan kasus KDRT Jumlah penurunan angka eksploitasi perempuan dan anak

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Ket

%

42,5

29

68,24%

KURANG

%

41,5

41,86

100,87%

BAIK

kasus

15

8

146,67%

BAIK

kasus

29

20

131,03%

BAIK

Sumber : BKBPP Kabupaten Cianjur

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian IKU urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah 111,70% termasuk dalam kriteria BAIK dengan rincian 1 (satu) indikator termasuk dalam kriteria KURANG dan 3 (tiga) indikator termasuk dalam kriteria BAIK.

Keluarga berencana dan keluarga sejahtera No 1. 2. 3.

Indikator Jumlah PUS yang menjadi peserta KB aktif Keluarga dengan jumlah anak 2 atau kurang Jumlah penurunan keluarga pra KS dan KS 1

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Ket

%

69,37

68,83

98,46%

BAIK

%

88

88

100%

BAIK

%

48,47

52,86

90,94%

BAIK


Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian IKU urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera adalah 96,47% termasuk dalam kriteria BAIK karena seluruhnya termasuk dalam kriteria BAIK. Untuk indikator penurunan Bab III | 30


keluarga pra KS dan KS 1 memang masih belum mencapai target karena pada saat pendataan awal tidak seluruhnya terdata, salah satunya akibat dari adanya urbanisasi penduduk, dan adanya keluarga baru yang berasal dari keluarga KS1 yang berpotensi menjadi keluarga pra sejahtera (Pra KS).

Sosial No 1.

2.

3.

Indikator Jumlah penurunan penyandang masalah kesejahteraan sosial Rasio sarana/prasarana bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang mengikuti pembinaan

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Ket

%

3

1,6

113,33%

BAIK

%

10

0

0%

SANGAT KURANG

%

6,5

0,62

9,54%

SANGAT KURANG

Sumber : Dinas Sosnakertrans Kabupaten Cianjur

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian IKU urusan sosial adalah 40,96% termasuk dalam kriteria SANGAT KURANG dengan rincian 1 (satu) indikator termasuk dalam kriteria BAIK dan 2 (dua) indikator termasuk dalam kriteria SANGAT KURANG.

Tenaga Kerja No 1. 2. 3. 4.

5. 6.

Indikator Rasio penduduk yang bekerja Jumlah penurunan angka kecelakaan kerja Jumlah peningkatan tenaga kerja terampil Jumlah peningkatan upah minimum kabupaten terhadap upah minimum provinsi Angka penurunan pengangguran terbuka Angka tenaga kerja yang memiliki jaminan perlindungan

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Ket

91 31

95,00 73

104,40% -35,48%

%

20,47

20%

97,70%

BAIK SANGAT KURANG BAIK

Rp

810.500

810.500

100%

BAIK

%

0,01

0,01

100%

BAIK

%

23,1

48,2

208,66%

BAIK

% kasus


Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian IKU urusan tenaga kerja adalah 112,01% termasuk dalam kriteria BAIK dengan rincian 5 (lima) indikator termasuk dalam kriteria BAIK dan 1 (satu) indikator termasuk dalam kriteria SANGAT KURANG.

Bab III | 31


Koperasi dan usaha kecil menengah No 1. 2.

Indikator Jumlah peningkatan koperasi yang aktif Jumlah peningkatan pelaku usaha menengah

Satuan koperasi orang

Target

Realisasi

Capaian

Ket

359

359

100%

BAIK

67.000

67.000

100%

BAIK

Sumber : Dinas Koperasi UKM Kabupaten Cianjur

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian IKU urusan koperasi dan usaha kecil menengah adalah 100% termasuk dalam kriteria BAIK karena seluruhnya termasuk dalam kriteria BAIK.

Penanaman modal No 1.

Indikator Jumlah peningkatan angka investasi

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Ket

Milyar Rp

1,200

879,5

73,29%

SEDANG

Sumber : KPPTPM Kabupaten Cianjur

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian IKU urusan penanaman modal termasuk dalam kriteria SEDANG.

Kebudayaan No 1. 2. 3. 4.

Indikator Jumlah budaya lokal yang dapat dilestarikan Jumlah benda cagar budaya yang dapat dilestarikan Jumlah peningkatan event seni budaya Rasio grup kesenian per 100.000 penduduk

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Ket

%

43

43

100%

BAIK

%

40

40

100%

BAIK

kali

8

10

125%

BAIK

0,8

0,19

23,75%

SANGAT KURANG

4

Grup/10

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cianjur

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian IKU urusan kebudayaan adalah 87,19% termasuk dalam kriteria BAIK dengan rincian 3 (tiga) indikator termasuk dalam kriteria BAIK dan 1 (satu) indikator termasuk dalam kriteria SANGAT KURANG.

Bab III | 32


Pemuda dan olah raga No 1.

2.

3.

Indikator Jumlah peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan Jumlah peningkatan perolehan medali emas dalam even olah raga Jumlah peningkatan atlit berbakat

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Ket

%

62,5

45

72%

SEDANG

%

57,17

50

87,46%

BAIK

%

80

30

37,50%

SANGAT KURANG

Sumber : Bagian Kadikpora Setda Kabupaten Cianjur

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian IKU urusan pemuda dan olah raga adalah 66,65% termasuk dalam kriteria KURANG dengan rincian 1 (satu) indikator termasuk dalam kriteria BAIK, 1 (satu) indikator termasuk dalam kriteria

SEDANG dan 1 (satu) indikator termasuk dalam kriteria SANGAT

KURANG.

Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri No 1. 2.

3.

4. 5. 6.

Indikator Jumlah penurunan kasus akibat konflik politik daerah Jumlah peningkatan LSM, ormas dan OKP dalam kemandirian peran pembangunan berbangsa dan bernegara Jumlah sarana prasarana dan tenaga yang memadai untuk penanggulangan bencana alam Jumlah penurunan penyakit masyarakat (PEKAT) Jumlah penurunan pelanggaran terhadap perda Rasio Pol PP per 100.000

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Ket

kasus

1

1

100%

BAIK

%

2

0,1

5%

SANGAT KURANG

%

8,54

5,81

68,03%

KURANG

kasus

13

13

100%

BAIK

kasus

50

50

100%

BAIK

1,16

0,9

84,90%

SEDANG

Orang/10

4

Sumber : Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Cianjur, BPBD Kabupaten Cianjur, Satpol PP Kabupaten Cianjur

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian IKU urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri adalah 76,32% termasuk dalam kriteria SEDANG dengan rincian 3 (tiga) indikator termasuk dalam kriteria BAIK, 1 (satu) indikator termasuk dalam kriteria SEDANG, 1 (satu) indikator termasuk dalam kriteria KURANG dan 1 (satu) indikator termasuk dalam kriteria SANGAT KURANG.

Bab III | 33


Dalam hal kebencanaan, memang sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Cianjur masih kurang karena cakupan wilayah rawan bencana di Kabupaten Cianjur ini cukup luas terutama di wilayah Cianjur Selatan. Penurunan rasio jumlah personil Satpol PP disebabkan adanya penambahan jumlah penduduk, sementara jumlah personil Satpol PP masih tetap. Jumlah personil Satpol PP Kabupaten Cianjur sampai dengan tahun 2011 adalah 252 orang, masih kurangnya jumlah petugas satpol PP disebabkan antara lain masih kurangnya jumlah pegawai dengan kompetensi yang sesuai dan terbatasnya formasi PNS untuk Satpol PP. Kendala yang dialami oleh Satpol PP terkait dengan penyelesaian kasus pelanggaran Perda adalah masih terbatasnya personil PPNS yang ada di lingkungan Satpol PP. Upaya yang telah dilakukan yaitu mengoptimalkan kinerja PPNS yang telah ada sehingga dapat memberikan kontribusi dalam penurunan kasus pelanggaran Perda.

Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian No 1.

2.

3.

4. 5. 6. 7. 8.

9.

10.

11.

Indikator

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Ket

Jumlah peningkatan perda yang mengakomodir kepentingan masyarakat Jumlah penurunan kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan Jumlah peningkatan pelayanan keprotokolan acara kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Ketepatan penetapan perda APBD Ketepatan perda pertanggungjawaban APBD Sertifikasi aset daerah

perda

24

11

45,83%

SANGAT KURANG

Kasus

5

8

40%

SANGAT KURANG

%

95

102,5

107,89%

BAIK

31 Des 2011 31 Maret 2011 10

26 Jan 2011 31 Maret 2011 0

0% 100%

SANGAT KURANG BAIK

Jumlah peningkatan PAD terhadap APBD Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah membaik Jumlah penurunan temuan penyalahgunaan APBD oleh OPD Jumlah peningkatan tindaklanjut atas temuan penyalahgunaan APBD Jumlah SKPD yang telah menetapkan SOP meningkat

%

138.263.535 .968,-

147.346.021 .050,-

106,57%

SANGAT KURANG BAIK

WDP

WDP

100%

BAIK

obrik

40

40

100%

BAIK

obrik

49

49

100%

BAIK

OPD

32

14

43,75%

SANGAT KURANG

desember maret %

0%

Bab III | 34


12.

Indeks kepuasan masyarakat

13.

Jumlah pejabat yang memiliki kompetensi di bidangnya Jumlah peningkatan pegawai/pejabat yang mengikuti diklat struktural Jumlah peningkatan pegawai/pejabat fungsional yang mengikuti diklat fungsional Jumlah pejabat yang melaporkan Inpres 5/2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi Rasio unit pemadam kebakaran per satuan penduduk Jumlah sarana prasarana pemerintahan desa yang baik Jumlah peningkatan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai peraturan perundangundangan Jumah peningkatan pemenuhan sarana prasarana aparatur sesuai dengan SPM

14.

15.

16.

17.

18. 19.

20.

Kurang memuaskan

SANGAT KURANG SANGAT KURANG SEDANG

orang

0

0

0%

orang

539

424

78,66%

orang

0

0

0%

SANGAT KURANG

OPD

32

32

100%

BAIK

%

2,53

0,001

0,04%

SANGAT KURANG

%

100

60

60%

KURANG

perbup

25

31

124%

BAIK

%

100

97,93

97,93%

BAIK

Sumber : Setda, Inspektorat Daerah, BKPPD, DPKAD Kabupaten Cianjur

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian IKU urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian adalah 60,23% termasuk dalam kategori KURANG dengan rincian 9 (delapan) kriteria termasuk dalam kriteria BAIK, 1 (satu) indikator termasuk dalam kriteria SEDANG, 1 (satu) indikator termasuk dalam kriteria KURANG dan 9 (sembilan) indikator termasuk dalam kriteria SANGAT KURANG. Masih sangat kurangnya capaian indikator peningkatan jumlah perda yang mengakomodir kepentingan masyarakat disebabkan oleh adanya beberapa kendala antara lain ada sebagian raperda yang masih dibahas di tingkat provinsi dan ada juga raperda yang tidak dapat dilanjutkan pembahasannya karena tidak adanya kesepakatan antara eksekutif dan legislatif dalam pembahasan raperda tersebut. Untuk sertifikasi aset daerah, telah dianggarkan pada perubahan anggaran tahun 2011. Namun sampai berakhirnya tahun anggaran 2011, proses sertifikasi

Bab III | 35


tersebut masih belum selesai sehingga target yang telah ditetapkan tidak tercapai. Untuk indikator jumlah pejabat yang sesuai dengan kompetensi di bidangnya tidak dapat disajikan data yang valid, karena Pemerintah Kabupaten Cianjur belum menyusun standar kompetensi jabatan dan untuk indikator Jumlah peningkatan pegawai/pejabat fungsional yang mengikuti juga tidak dapat disajikan data yang valid diklat fungsional karena OPD belum melaporkan pejabat fungsional yang mengikuti diklat fungsional karena diklat tersebut diselenggarakan oleh Kementerian teknis masing-masing. BKPPD sendiri pada tahun 2011 tidak melaksanakan diklat fungsional.

Pemberdayaan masyarakat dan desa No 1.

2. 3.

Indikator Jumlah peningkatan SDM perangkat desa yang dilatih manajemen pemerintahan desa Jumlah penurunan KK miskin Jumlah pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat secara swadaya atau partisipasi masyarakat

Satuan orang

KK Rp

Target

Realisasi

Capaian

Ket

354

354

100%

BAIK

198.255 28.865.68 7.540,-

200,255 28.865.68 7.540,-

98,99% 100%

BAIK BAIK

Sumber : Bagian Pemdes Setda Kabupaten Cianjur, BPMPDKP Kabupaten Cianjur

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian IKU urusan pemberdayaan masyarakat dan desa adalah 99,66% termasuk dalam kriteria BAIK karena seluruhnya termasuk dalam kriteria BAIK.

Statistik No 1.

Indikator Dokumen indikator makro pembangunan yang mutakhir (up to date)

Satuan dok

Target

Realisasi

Capaian

Ket

4

4

100%

BAIK


Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian IKU urusan statistik termasuk dalam kriteria BAIK.

Bab III | 36


Kearsipan No 1.

2.

Indikator Jumlah peningkatan arsip pemerintah yang dikelola sesuai standar Jumlah sarana prasarana pengelolaan arsip sesuai standar

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Ket

dok

74

80

108,11%

BAIK

Unit/buah

6

6

100%

BAIK

Sumber : Kantor Arpusda Kabupaten Cianjur

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian IKU urusan kearsipan adalah 104,05% termasuk dalam kriteria BAIK karena seluruhnya termasuk dalam kateori BAIK.

Perpustakaan No 1. 2.

Indikator Jumlah peningkatan pengunjung perpustakaan Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Ket

orang

200.000

162.933

81,47%

SEDANG

jenis

0

0

0%

SANGAT KURANG

Sumber : Kantor Arpusda Kabupaten Cianjur

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian IKU urusan perpustakaan adalah 40,73% termasuk dalam kriteria SANGAT KURANG dengan rincian 1 (satu) indikator termasuk dalam kriteria SEDANG dan 1 (satu) indikator termasuk dalam kriteria SANGAT KURANG. Penurunan jumlah pengunjung disebabkan oleh berbagai hal, antara lain perubahan jam operasional perpustakaan yang tadinya 6 hari kerja menjadi 5 hari kerja, belum adanya tambahan koleksi judul buku baru dan jumlah bukunya, adanya kemajuan teknologi internet menjadi hambatan bagi pengunjung yang biasa datang ke perpustakaan lebih memilih ke warnet karena perpustakaan daerah belum dilengkapi dengan sarana prasarana elektronik (internet).

Komunikasi dan informatika No 1. 2. 3.

Indikator Updating informasi website pemkab Jumlah peningkatan pengunjung website pemkab Jumlah peningkatan jaringan e-Government

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Ket

Kali/bulan

60

60

100%

BAIK

Org/bulan

11.000

8816,67

80,15%

SEDANG

1

0

0%

SANGAT KURANG

sistem

Sumber : Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Cianjur

Bab III | 37


Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian IKU urusan komunikasi dan informatika adalah 60,05% termasuk dalam kriteria KURANG dengan rincian 1 (satu) indikator termasuk dalam kriteria BAIK, 1 (satu) indikator termasuk dalam kriteria SEDANG dan 1 (satu) indikator termasuk dalam kriteria SANGAT KURANG.

Ketahanan pangan No 1.

Indikator Jumlah ketersediaan pangan daerah

Satuan %

Target

Realisasi

Capaian

Ket

100

200,7

200,7%

BAIK

Sumber : BPMDKP Kabupaten Cianjur

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian IKU urusan ketahanan pangan termasuk dalam kriteria BAIK.

Pertanian No 1. 2.

3. 4. 5.

Indikator Jumlah peningkatan produksi tanaman pangan (padi) Jumlah peningkatan produktivitas tanaman pangan (padi) Jumlah peningkatan produksi tanaman holtikultura (sayuran) Jumlah peningkatan produksi peternakan Jumlah peningkatan produksi tanaman perkebunan

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Ket

Ton GKG kw/ha

797.259

839.092

105,25%

BAIK

58,72

57,95

98,69%

BAIK

ton

360.728

305.093

84,58%

SEDANG

kw

620.034,04

639.921,23

103,21%

BAIK

kw

333.838,68

336.374,60

100,76%

BAIK

Sumber : Dinas Pertanian Kab.Cianjur, Dinas Peternakan PK Kab. Cianjur, Dinas Hutbun Kab. Cianjur

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian IKU urusan pertanian adalah 98,50% termasuk dalam kriteria BAIK dengan rincian 4 (empat) indikator dalam kriteria BAIK dan 1 (satu) indikator termasuk dalam kriteria SEDANG.

Kehutanan No 1. 2. 3.

Indikator Jumlah penurunan lahan kritis Jumlah peningkatan produksi hutan kayu Jumlah penurunan pembalakan liar

Satuan ha 3 M kasus

Target

Realisasi

Capaian

Ket

3000 150.000

8.217 147.865,17

273,9% 98,57%

BAIK BAIK

0

0

100%

BAIK

Sumber : Dinas Hutbun Kabupaten Cianjur

Bab III | 38


Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian IKU urusan kehutanan adalah 157,59% termasuk dalam kriteria BAIK karena seluruhnya termasuk dalam kriteria BAIK.

Energi dan sumber daya mineral No 1.

2. 3.

Indikator Jumlah peningkatan pemanfaatan pengelolaan penambangan SDM Jumlah penurunan penambangan liar Jumlah peningkatan PAD dari sektor energi sumber daya mineral

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Ket

ton

712.495

395.830

55,50%

KURANG

ha

14,9

14,9

100%

BAIK

milyar

1,8

1,3

72,22%

SEDANG

Sumber : Dinas PSDAP Kabupaten Cianjur

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian IKU urusan energi dan sumber daya mineral adalah 75,90% termasuk dalam kriteria SEDANG dengan rincian 1 (satu) indikator termasuk dalam kriteria BAIK, 1 (satu) indikator termasuk dalam kriteria SEDANG dan 1 (satu) indikator termasuk dalam kriteria KURANG.

Pariwisata No 1. 2. 3.

Indikator Jumlah peningkatan kunjungan wisatawan Jumlah peningkatan pengelolaan kawasan ODTW Meningkatnya PAD dari sektor pariwisata

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Ket

orang

823.461

817.234

99%

BAIK

ODTW

11

6

54,54%

8.022.426 .300,-

8.982.581 .614,-

111,97%

SANGAT KURANG BAIK

Rp.

Sumber : Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cianjur

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian IKU urusan pariwisata adalah 88,50% termasuk dalam kriteria BAIK dengan rincian 2 (dua) indikator termasuk dalam kriteria BAIK dan 1 (satu) indikator termasuk dalam kriteria SANGAT KURANG. Jumlah kunjungan wisatawan yang tercantum pada tabel di atas hanya meliputi 5 kawasan ODTW yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan kawasan ODTW Taman Bunga. Masih kurangnya capaian indikator pengelolaan kawasan ODTW karena dari target 11 (sebelas) ODTW, baru 4 (empat) ODTW yang dikelola oleh Pemerintah Bab III | 39


Kabupaten Cianjur sampai dengan tahun 2010 dan tahun 2011 baru terbangun 2 (dua) kawasan ODTW baru, yaitu Kawasan ODTW Megalit Gunung Padang dan kawasan ODTW arung jeram. Sisanya direncanakan sampai dengan tahun 2016 akan dibangun ODTW baru.

Kelautan dan perikanan No 1. 2. 3.

Indikator Jumlah peningkatan produksi budidaya ikan Jumlah peningkatan ikan tangkapan nelayan Meningkatnya PAD dari sektor kelautan dan perikanan

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Ket

ton

68.238,96

80.675,39

119,22%

BAIK

ton

332,78

407,45

122,44%

BAIK

juta

119,9

77,382

64,54%

KURANG

Sumber : Dinas Peternakan PK Kabupaten Cianjur

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian IKU urusan kelautan dan perikanan adalah 102,07% termasuk dalam kriteria BAIK dengan rincian 2 (satu) indikator termasuk dalam kriteria BAIK dan 1 (satu) indikator termasuk dalam kriteria KURANG.

Perdagangan No 1. 2.

3.

Indikator Meningkatnya sarana dan prasarana perdagangan Jumlah peningkatan ketersediaan cadangan bahan kebutuhan masyarakat Angka peningkatan distribusi kebutuhan masyarakat

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Ket

9,09

9,09

100%

BAIK

bulan

3

3

100%

BAIK

%

0

0

0

SANGAT KURANG

%

Sumber : Dinas Perindag Kabupaten Cianjur

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian IKU urusan perdagangan adalah 66,67% termasuk dalam kriteria KURANG dengan rincian 2 (dua) indikator termasuk dalam kriteria BAIK dan 1 (satu) indikator termasuk dalam kriteria SANGAT KURANG. Untuk indikator angka peningkatan distribusi kebutuhan masyarakat termasuk dalam kriteria SANGAT KURANG, karena tidak dapat disajikan data yang valid.

Bab III | 40


Perindustrian No

Indikator

Satuan

1.

Jumlah peningkatan pelaku usaha industri

IKM

2.

Jumlah peningkatan produk berkualitas standar

Jumlah Produk

Target

Realisasi

Capaian

Ket

1.288

1.148

89,13%

BAIK

20

20

100%

BAIK

Sumber : Dinas Perindag Kabupaten Cianjur

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian IKU urusan perindustrian adalah 94,56% termasuk dalam kriteria BAIK karena seluruhnya termasuk dalam kriteria BAIK.

Transmigrasi No 1.

Indikator Jumlah peningkatan tujuan lokasi transmigrasi

Satuan lokasi

Target

Realisasi

Capaian

Ket

1

2

200%

BAIK


Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian IKU urusan transmigrasi termasuk dalam kriteria BAIK.  CAPAIAN INDIKATOR SASARAN Dalam RPJMD 2006-2011 terdapat 13 sasaran yang hendak dicapai untuk mendukung visi misi Kabupaten Cianjur periode tahun 2006-2011. Capaian dan analisa atas sasaran tersebut akan diuraikan sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini :

MISI 1

• Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu

Bab III | 41


Evaluasi Pencapaian Misi 1 Sasaran 1 : Meningkatnya Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2010 No 1.

Sasaran

Satuan


Tahun

Tahun 2011

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Capaian tahun 2011

-

6,82

9

6,97

77,44 %

Selisih Capaian

Ket

0,15

SEDANG


Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Rata-rata Lama Sekolah (RLS) pada tahun 2011 adalah 6,97 tahun atau 77,44% dari target 9 tahun, termasuk dalam kriteria SEDANG. Namun capaian RLS tahun 2011 tersebut mengalami peningkatan 0,15 poin dari capaian tahun 2010 yaitu 6,82 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Cianjur yang termasuk dalam kriteria wajib belajar 9 (sembilan) tahun baru mampu menyelesaikan pendidikannya sampai kelas 7 (tujuh) atau 1 (satu) SLTP. Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur memiliki data pembanding untuk angka RLS, yaitu 7,33 tahun atau 81,44% dari target 9 tahun, mengalami peningkatan 0,17 poin dari capaian tahun 2010 yaitu 7,16 tahun. Masih rendahnya angka RLS Kabupaten Cianjur sangat dipengaruhi oleh angka partisipasi sekolah baik Angka Partisipasi Kasar (APK) maupun Angka partisipasi Murni (APM). Capaian APK di Kabupaten Cianjur Tahun 2008-2011 APK (%) Tahun PAUD

SD/Sederajat

SLTP/Sederajat SLTA/Sederajat

2008

6,78

104,32

83,21

32,61

2009

10,98

106,57

85,35

35,14

2010

14,37

109,00

91,27

42,00

2011

16,97

110,66

94,72

48,59


Bab III | 42


Capaian APM di Kabupaten Cianjur Tahun 2008-2011 APM (%) Tahun SD/Sederajat

SLTP/Sederajat

SLTA/Sederajat

2008

86,52

82,54

29,29

2009

87,94

83,56

33,72

2010

90,05

84,58

38,28

2011

95,91

85,60

39,00


Tidak terpenuhinya target pada tahun 2011 disebabkan karena penetapan target dalam RPJMD yang terlalu tinggi. Sasaran 2 : Meningkatnya Angka Melek Huruf Tahun 2010 No 2.

Sasaran Meningkatnya Angka Melek Huruf (AMH)

Satuan %

Tahun 2011

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Capaian tahun 2011

-

97,55

99,96

97,70

97,74 %

Selisih Capaian

Ket

0,15

BAIK


Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Angka Melek Huruf (AMH) tahun 2011 adalah 97,70% atau mencapai 97,74% dari target 99,96% dengan kriteria BAIK. AMH tahun 2011 mengalami peningkatan 0,15 poin dari capaian tahun 2010 yaitu 97,55 %. Capaian AMH tahun 2011 memang belum memenuhi target yang telah ditetapkan dalam

RPJMD tahun 2006-2011, namun tetap mengalami

peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut merupakan akumulasi dari upaya yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Cianjur melalui Dinas Pendidikan. Peningkatan AMH dari tahun 2006 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

Bab III | 43


AMH 97,80 97,60 97,40 97,20 97,00 96,80 96,60 2006

2007

2008

2009

2010

2011


Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas pendidikan yang berakhlakul karimah Capaian kinerja sasaran ketiga dapat digambarkan melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Keagamaan Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Setda dan Dinas Pendidikan, salah satunya adalah kegiatan sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2006 tentang Pemberdayaan Pendidikan Diniyah bertempat di 4 (empat) kecamatan, yaitu Kecamatan Mande, Tanggeung, Cibeber dan Cidaun dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,00. Maksud dari pemberdayaan pendidikan diniyah tersebut adalah untuk meningkatkan

peranan

lembaga

pendidikan

diniyah

dalam

menunjang

penyelenggaraan pendidikan nasional, kelangsungan pembangunan dan implementasi

masyarakat

berakhlakul

karimah.

Adapun

tujuan

dari

pemberdayaan pendidikan diniyah adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia

yang

berakhlakul

karimah

dan

berwawasan

keislaman

demi

terbentuknya keluarga sakinah, masyarakat marhamah, bangsa dan negara yang diridhoi Allah SWT. Hasil dari kegiatan dimaksud adalah 620 orang yang terdiri dari para Camat, para Kepala Desa, para Kapusbindik TK/SD, para Kapusbindik PLSPO, Pengawas SD, SMP, SMA, Kepala KUA, para Kepala Sekolah SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA/MAK, organisasi pendidikan keagamaan dapat memperoleh pemahaman dan mensosialisasikannya kembali kepada masyarakat di lingkungannya mengenai pemberdayaan pendidikan diniyah.

Bab III | 44


Sasaran 4 : Berkembangnya seni budaya daerah yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam Sasaran keempat ini juga tidak dapat diukur secara kuantitatif, namun ukuran keberhasilan atas capaian sasaran ini dapat ditinjau dari perkembangan jumlah grup kesenian yang mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan. Berdasarkan data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cianjur, jumlah grup kesenian pada tahun 2010 tercatat sebanyak 37 grup dan tahun 2011 sebanyak 189 grup. Selanjutnya penyelenggaraan festival seni budaya dilaksanakan

setiap

tahun.

Pada

tahun

2011

Kabupaten

Cianjur

menyelenggarakan festival seni dan budaya sebanyak 10 kali. Dalam pelaksanaan kegiatan seni budaya tersebut Pemerintah Kabupaten Cianjur menghilangkan ritual yang tidak sesuai dengan akidah agama Islam seperti pada kegiatan : -

Syukur nelayan, tidak lagi menggunakan sesajen yang dilarung;

-

Festival jangari, tidak lagi menggunakan sesajen;

-

Pawai pembangunan, telah dihilangkan ritual menghadirkan leluhur melalui cara yang tidak Islami;

-

Seniman yang berpartisipasi dalam kegiatan pagelaran seni budaya sudah mengenakan pakaian Islami.

Adapun program-program yang dilaksanakan untuk mendukung keberhasilan sasaran berkembangnya seni budaya daerah yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islami antara lain : -

Program pengembangan nilai budaya;

-

Program pengolahan kekayaan budaya;

-

Program pengelolaan keragaman budaya;

-

Program peningkatan peran serta kepemudaan;

-

Program pembinaan pemuda dan olah raga;

-

Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga.

Bab III | 45


• Meningkatkan derajat MISI 2 kesehatan masyarakat Evaluasi Pencapaian Misi2 Sasaran 5 : Meningkatnya Usia Harapan Hidup Tahun 2010 No 5.

Sasaran Meningkatnya Usia Harapan Hidup (UHH)

Satuan Tahun

Tahun 2011

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Capaian tahun 2011

-

66,00

67,50

66,34

98,28 %

Selisih Capaian

Ket

0,34

BAIK


Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Usia Harapan Hidup (UHH) pada tahun 2011 mencapai 66,34 tahun atau mencapai 98,28% dari target 67,50 tahun dengan kriteria BAIK. Capaian UHH tahun 2011 ini mengalami peningkatan 0,34 poin dari capaian tahun 2010 yaitu 66,00 tahun. Capaian UHH tahun 2011 memang belum melampaui target yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2006-2011, namun mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan UHH dari tahun 2006 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

UHH 67,00 66,00 65,00

UHH

64,00 63,00 2006

2007

2008

2009

2010

2011


Capaian UHH yang belum mencapai target disebabkan oleh pola hidup modern yang mengakibatkan penyakit-penyakit degeratif justru meningkat. Peningkatan pembangunan pun memberikan kontribusi terhadap penurunan kualitas lingkungan disamping usaha-usaha meningkatkan kondisi lingkungan yang Bab III | 46


bersih dan sehat. Selain itu kematian ibu melahirkan dan bayi baru lahir masih cukup tinggi, padahal kedua faktor ini sangat berpengaruh terhadap capaian UHH. Sasaran 6 : Menurunnya Angka Kematian Bayi Tahun 2010 No 6.

Sasaran

Satuan

Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran

Bayi/1000 kelahiran

Tahun 2011

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Capaian tahun 2011

-

45,01

48,00

44,51

107,27%

Selisih Capaian

Ket

0,5

BAIK

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran pada tahun 2011 adalah 44,51 atau 107,27% dari target 48,00 dengan kriteria BAIK, mengalami penurunan 0,5 poin dari capaian tahun 2010 yaitu 45,01. Capaian AKB tahun 2011 tersebut melampaui target yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2006-2011. Sasaran 7 : Menurunnya Angka Kematian Ibu Melahirkan Capaian indikator sasaran menurunnya angka kematian ibu melahirkan akan digambarkan dengan adanya penurunan kasus kematian ibu melahirkan. Capaian tahun 2011 adalah 70 kasus atau mencapai 106,67% dari target yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan sebanyak 75 kasus dengan kriteria BAIK, mengalami penurunan 6 poin dari capaian tahun 2010 sebanyak 76 kasus. Masih adanya kasus kematian ibu melahirkan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu : -

Keterlambatan memutuskan, pihak keluarga masih mempunyai pemikiran tradisional dalm hal pertolongan persalinan dengan menggunakan jasa dukun bayi. Pada saat ada komplikasi baru menggunakan jasa tenaga kesehatan yang dalam banyak kasus sering terlambat.

-

Keterlambatan merujuk, kondisi geografis menjadi faktor yang menghambat dalam rujukan persalinan terutama di wilayah Cianjur bagian selatan.

Bab III | 47


-

Keterlambatan penanganan, peningkatan profesionalisme bidan masih harus terus ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan teknis sehingga menjamin pelayanan yang sesuai dengan standar.

Sasaran 8 : Menurunnya prevalensi gizi kurang pada anak Tahun 2010 No 8.

Sasaran

Satuan

Menurunnya prevalensi gizi kurang pada anak

%

Tahun 2011

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Capaian tahun 2011

-

1,3

1,0

1,4

60,00

Selisih Capaian

Ket

0,1

KURANG

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian prevalensi gizi kurang pada anak pada tahun 2011 adalah 1,4% atau 60% dari target 1,0% dengan kriteria KURANG, mengalami kenaikan 0,1 poin dari capaian tahun 2010. Dengan demikian capaian prevalensi gizi kurang pada anak tahun 2011 ini tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2006-2011. Sasaran 9 : Menurunnya Angka Kelahiran Capaian indikator menurunnya angka kelahiran tidak dapat kami sajikan karena tidak diperoleh data yang valid. Untuk mendukung pengukuran capaian sasaran akan kami tampilkan tren penurunan jumlah kelahiran pada 3 (tiga) tahun terakhir. Penurunan jumlah kelahiran di Kabupaten Cianjur dapat digambarkan pada tabel di bawah ini : No 1.

Uraian Jumlah Kelahiran

2009

2010

2011

48.231

40.325

36.142


Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan jumlah kelahiran pada tahun 2011 sebesar 11,57% dari tahun 2010 dan capaian pada tahun 2011 adalah 110,37% termasuk dalam kriteria BAIK. Beberapa faktor yang mendukung penurunan angka kelahiran tersebut antara lain adanya peningkatan peserta KB aktif, yaitu 67,73% pada tahun 2010 dan 68,63% pada tahun 2011. Bab III | 48


MISI 3

• Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang berbasis potensi lokal

Evaluasi Pencapaian Misi 3 Sasaran 10 : Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2010 No

Sasaran

10.


Satuan %

Tahun 2011

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Capaian tahun 2011

-

4,53

4,66

4,76

102,14

Selisih Capaian

Ket

0,23

BAIK


Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) pada tahun 2011 adalah 4,76% atau mencapai 102,14% dari target 4,66% dengan kriteria BAIK. Capaian LPE tahun 2011 ini mengalami peningkatan dari capaian tahun 2010 yaitu 4,53%. Capaian LPE tahun 2011 telah melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2006-2011. Peningkatan LPE yang cukup signifikan diharapkan mampu mengurangi angka kemiskinan dan jumlah pengangguran di Kabupaten Cianjur, namun proporsi peningkatan pertumbuhan ekonomi secara makro tersebut belum sepenuhnya mempengaruhi proporsi penduduk miskin dan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Cianjur. Sasaran 11 : Lebih baiknya pemerataan pendapatan yang ditunjukkan dengan gini ratio Capaian sasaran tersebut akan digambarkan dengan pendapatan perkapita atau besaran pendapatan rata-rata penduduk di Kabupaten Cianjur yang dapat dijadikan tolak ukur kemakmuran dan pembangunan pada periode tertentu. Pendapatan perkapita atas harga berlaku Kabupaten Cianjur mengalami kenaikan setiap tahunnya, sebagaimana digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Bab III | 49


Tahun

Pendapatan Perkapita (Rp)

2006

5.861.068,00

2007

6.676.867,00

2008

7.546.206,00

2009

7.840.429,00

2010

7.591.387,00

2011

8.333.517,00


MISI 4

• Meningkatkan pembinaan akhlakul karimah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

Evaluasi Pencapaian Misi 4 Sasaran 12 : Meningkatnya pembinaan kerukunan antar umat seagama, antar umat beragama, antar umat beragama dengan pemerintah (tri kerukunan) Ukuran

keberhasilan

untuk

mengukur

capaian

peningkatan

pembinaan

kerukunan antar umat seagama, antar umat beragama dan antara umat beragama dengan pemerintah (tri kerukunan) dapat digambarkan melalui program dan kegiatan antara lain : 1. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan, kegiatan fasilitasi pembinaan jemaah Ahmadiyah di Kabupaten Cianjur dengan anggaran sebesar Rp. 181.750.000,00. Pemerintah Kabupaten Cianjur melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Linmas melaksanakan pembinaan terhadap 180 orang jemaah Ahmadiyah di Kecamatan Campaka, Bojongpicung dan Kadupandak. Hasil dari kegiatan tersebut diharapkan agar komunitas jemaah Ahmadiyah

Bab III | 50


dapat tetap menjalankan kehidupan berbaur dengan masyarakat lainnya tanpa melanggar aturan yang telah ditetapkan bersama. 2. Program penunjang kegiatan keagamaan, kegiatan silaturahmi ulama dengan umaro melalui safari Ramadhan/tarawih keliling dengan anggaran sebesar Rp. 105.910.000,00. Melalui kegiatan tersebut diharapkan akan terjalin hubungan silaturahmi antara ulama dengan umaro sebagai bentuk kerukunan umat beragama dengan pemerintah. 3. Program pengembangan wawasan pembangunan dengan anggaran sebesar Rp. 187.760.000,00.

Sasaran

13

:

Meningkatnya

kesalehan

sosial

dalam

kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

Ukuran capaian keberhasilan sasaran tersebut akan diuraikan melalui beberapa indikator, antara lain sebagaimana tertuang pada tabel di bawah ini : No

Indikator

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Ket

1.

Penyampaian LHKPN Penurunan pelanggaran Perda Jumlah penurunan temuan penyalahgunaan APBD oleh OPD Jumlah temuan BPK yang ditindaklanjuti Pendapatan daerah dari bagi hasil PBB Pendapatan daerah dari bagi hasil PPh Jumlah penurunan kasus akibat konflik politik daerah Jumlah PNS yang mendapat penghargaan satyalencana karyasatya Penerimaan ZIS

dok

50

28

56%

KURANG

kasus

50

50

100%

BAIK

obrik

40

40

100%

BAIK

temuan

11

2

18,18%

SANGAT KURANG

Rp.

72.899.627.617

64.796.799/960

89.50%

BAIK

Rp.

13.585.181.385

14.552.081.423

107,12%

BAIK

kasus

1

1

100%

BAIK

orang

450

450

100%

BAIK

Rp.

12.229.063.801,46

9.501.563.602,50

77,70%

SEDANG

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Bab III | 51


9.

Keberangkatan Jemaah haji

orang

1319

1309

99,24%

BAIK

Sumber : OPD terkait

Indikator yang tercantum pada tabel di atas tidak tercantum pada RPJMD tahun 2006-2011, namun dapat mewakili ukuran keberhasilan sasaran meningkatnya kesalehan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Rata-rata capaian sasaran tersebut adalah 94,19% termasuk dalam kriteria BAIK.

EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KEUANGAN Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada hakekatnya merupakan instrumen utama kebijakan publik. Sebagai instrumen kebijakan publik, APBD antara lain berperan dalam meningkatkan pelayanan umum serta kesejahteraan

masyarakat

dan

berfungsi

sebagai

stimulus

yang

dapat

menggerakkan perekonomian daerah. Kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam pengelolaan keuangan daerah dilakukan melalui pendekatan anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kegiatan berupa output dari rencana alokasi biaya sebagai salah satu input dalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Kebijakan anggaran keuangan daerah mencakup kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Keberhasilan capaian indikator-indikator sebagai telah dianalisa sebelumnya tidak terlepas dari dukungan dana sebagai bagian dari kebijakan anggaran keuangan. Alokasi APBD Kabupaten Cianjur tahun 2011 meliputi Pendapatan sebesar Rp. 1.768.396.178.758,95, Belanja sebesar Rp. 1.876.141.888.549,24, dan Pembiayaan sebesar Rp.135.037.945.086,29. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : Bab III | 52


No 1.

2.

3.

Uraian

Anggaran (Rp)

Pendapatan

Realisasi (Rp)

%

1.768.396.178.758,95 1.771.273.333.446,00

-

PAD

138.263.490.232,17

-

Dana Perimbangan

-

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

100,16

147.346.021.050,00

106,57

1.176.293.266.258,77 1.171.748.477.370,00

99,61

453.839.402.266,01

452.178.835.026,00

99,63

Belanja

1.876.141.888.549,24 1.777.608.537.501,05

94,75

-

Belanja Tidak Langsung

1.138.141.387.152,24 1.119.351.067.626,00

98,36

-

Belanja Langsung

Pembiayaan Daerah

738.000.501.397,00

658.257.469.875,05

89,19

135.037.945.086,29

13.179.542.915,00

9,76

-

Penerimaan Pembiayaan Daerah

121.391.827.438,29

0,00

-

Pengeluaran Pembiayaan Daerah

13.646.117.648,00

13.179.542.915,00

0

96,58

Sumber data : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Rincian anggaran berdasarkan sasaran strategis dan program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur akan digambarkan pada tabel sebagai berikut : No

Sasaran Strategis

Capaian Indikator (%)

1

2

3

1

Meningkatnya rata-rata lama sekolah

77,44

Kriteria

SEDANG

Program

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

Capaian Anggaran (%)

4

5

6

7

1

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

298.316.444.416,00

249.699.919.697,00

83,70

2

Program Pendidikan Menegah

12.191.274.400,00

11.916.434.700,00

97,75

3

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

2.144.018.800,00

2.072.043.685,00

96,64

Bab III | 53


4

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

5

Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan

Jumlah Sasaran 1 2

Meningkatnya angka melek huruf (AMH)

97,74

BAIK

Meningkatnya kualitas pendidikan yang berakhlakul kharimah

-

-

Berkembangnya seni budaya daerah yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam

-

-

1.321.888.500,00

1.319.784.500,00

99,84

314.093.626.116,00

265.128.180.082,00

84,41

18.642.825.558,00

15.962.772.513,00

85,62

2

Program Pendidikan Anak Usia Dini

1.448.948.750,00

1.298.875.150,00

89,64

20.091.774.308,00

17.261.647.663,00

85,91

150.000.000,00

150.000.000,00

100,00

150.000.000,00

150.000.000,00

100,00

1

Program penunjang kegiatan pendidikan diniyah

1

Program Pengembangan Nilai Budaya

125.000.000,00

125.000.000,00

100,00

2

Program Pengolahan Kekayaan Budaya

973.975.000,00

967.655.000,00

99,35

3

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

180.000.000,00

180.000.000,00

100,00

4

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

370.610.000,00

370.610.000,00

100,00

Program pembinaan pemuda dan olahraga

1.050.000.000,00

1.027.153.000,00

97,82

440.000.000,00

440.000.000,00

100,00

3.139.585.000,00

3.110.418.000,00

99,07

Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga Jumlah Sasaran 4

100,00

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Jumlah Sasaran 3 4

119.997.500,00

1

Jumlah Sasaran 2 3

120.000.000,00

Bab III | 54


5

Meningkatnya usia harapan hidup (UHH)

98,28

BAIK

1

Program Peningkatan Manajemen Kesehatan, Sistem Informasi Kesehatan (SIK) dan Sumber Daya kesehatan (SDK)

5.578.000.000,00

370.610.000,00

6,64

2

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

15.719.523.146,00

15.446.762.265,00

98,26

3

Program Upaya Kesehatan Perorangan

168.000.000,00

144.000.000,00

85,71

4

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

358.847.500,00

306.467.500,00

85,40

5

Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

7.411.384.336,00

7.073.013.840,00

95,43

6

Program Pengawasan Obat dan Makanan

50.000.000,00

50.000.000,00

100,00

7

Program pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata

8.172.116.250,00

7.730.169.253,00

94,59

8

Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

49.900.000,00

49.900.000,00

100,00

9

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paruparu/Rumah Sakit Mata

995.858.300,00

986.315.499,00

99,04

10

Program standarisasi pelayanan kesehatan

100.000.000,00

100.000.000,00

100,00

38.603.629.532,00

32.257.238.357,00

83,56

350.000.000,00

348.150.000,00

99,47

Jumlah Sasaran 5 6

Menurunnya angka kematian bayi (AKB)

107,27

BAIK

1

Program Promosi Kesehatan dan Pemb. Masy

Bab III | 55


2

Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

Jumlah Sasaran 6 7

Menurunnya angka kematian ibu (AKI) melahirkan

-

-


60

KURANG

Menurunnya angka kelahiran

-

-

Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi (LPE) dari 3,82% pada tahun 2006 diestimasikan menjadi 4,66% pada tahun 2011

102,14

BAIK

399.167.500,00

393.117.500,00

98,48

195.880.000,00

175.506.000,00

89,60

2

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

5.179.974.354,00

4.199.992.142,00

81,08

5.375.854.354,00

4.375.498.142,00

81,39

399.650.000,00

399.650.000,00

100,00

399.650.000,00

399.650.000,00

100,00

1

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1

Program Keluarga Berencana

743.775.200,00

721.171.700,00

96,96

2

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB-KR/KS-PK yang mandiri

434.070.500,00

430.874.700,00

99,26

3

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

76.490.000,00

73.110.000,00

95,58

4

Program peningkatan daya jangkau dan kualitas pelayanan tenaga lini lapangan

1.521.959.000,00

1.422.464.600,00

93,46

2.776.294.700,00

2.647.621.000,00

95,37

243.180.000,00

197.695.000,00

81,30

Jumlah Sasaran 9 10

91,46

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Jumlah Sasaran 8 9

44.967.500,00

1

Jumlah Sasaran 7 8

49.167.500,00

1

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Bab III | 56


2

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

2.530.000.000,00

2.387.770.230,00

94,38

3

Program pengembangan industri kecil dan menengah

1.321.020.000,00

1.252.805.250,00

94,84

4

Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan

870.000.000,00

866.080.000,00

99,55

5

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian / perkebunan

200.000.000,00

187.545.150,00

93,77

6

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian

180.000.000,00

175.000.000,00

97,22

7

Program pengembangan Agribisnis

75.000.000,00

68.375.000,00

91,17

8

Program pengembangan Pertanian

122.000.000,00

91.664.440,00

75,13

9

Program pengembangan Kehutanan

253.000.000,00

229.360.000,00

90,66

10

Program pengembangan usaha perkebunan besar

518.825.000,00

517.624.000,00

99,77

11

Program pengembangan usaha perkebunan rakyat

350.100.000,00

336.659.850,00

96,16

12

Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan

769.300.000,00

750.891.650,00

97,61

13

Program perencanaan dan pengembangan hutan

310.000.000,00

306.153.000,00

98,76

14

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

100.000.000,00

99.922.500,00

99,92

Bab III | 57


15

Program peningkatan produksi hasil peternakan

2.765.129.000,00

2.689.285.400,00

97,26

16

Program pengembangan perikanan dan kelautan

3.599.220.000,00

3.424.548.161,00

95,15

17

Program pengembangan pemasaran pariwisata

409.520.000,00

407.835.000,00

99,59

18

Program pengebangan destinasi pariwisata

3.336.854.000,00

3.234.455.280,00

96,93

19

Pengembangan Kemitraan

444.700.000,00

443.246.250,00

99,67

20

Program peningkatan promosi dan kerjasama Investasi

527.617.900,00

523.090.400,00

99,14

21

Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

130.875.000,00

101.120.000,00

77,26

22

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

9.791.706.800,00

8.494.097.325,00

86,75

23

Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif

850.000.000,00

794.361.500,00

93,45

24

Program pengembangan sistem pendukung bagi usaha mikro kecil dan menengah

265.000.000,00

236.678.700,00

89,31

25

Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

245.000.000,00

198.505.000,00

81,02

27

Program peningkatan kualitas SDM dan pemanfaatan kelembagaan KUKM

125.000.000,00

117.024.100,00

93,62

Bab III | 58


28

Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebu nan lapangan

926.400.000,00

863.390.000,00

93,20

29

Program pembinaan dan peningkatan sumber daya penyuluhan kehutanan

353.945.300,00

350.383.800,00

98,99

30

Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan

101.675.000,00

101.675.000,00

100,00

31.715.068.000,00

29.447.241.986,00

92,85

Jumlah Sasaran 10 11

Terwujudnya pemerataan pendapatan

-

-

1

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

7.728.391.000,00

7.334.600.600,00

94,90

2

Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya

5.000.000.000,00

4.851.590.001,00

97,03

3

Program pengembangan data dan informasi sumber daya air

33.330.000,00

32.450.000,00

97,36

4

Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

45.000.000,00

44.440.000,00

98,76

5

Program pengembangan data dan informasi pertambangan dan energi

162.500.000,00

156.028.000,00

96,02

6

Program pembangunan jalan dan jembatan

17.268.675.437,00

16.576.461.602,00

95,99

7

Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan

17.326.282.800,00

17.243.640.955,00

99,52

8

Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan

13.150.000,00

10.340.000,00

78,63

Bab III | 59


9

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

1.349.635.000,00

1.303.917.500,00

96,61

10

Program infrastruktur pedesaan

22.257.345.850,00

21.648.889.466,00

97,27

11

Program pembangunan trotoar

65.200.000,00

64.266.400,00

98,57

12

Program rehabilitasi / pemeliharaan saluran drainase /gotong-gorong

268.835.000,00

256.049.325,00

95,24

13

Program perencanaan umum jaringan jalan

54.317.500,00

51.122.500,00

94,12

14

Program pembangunan sistem informasi / data base jalan dan jembatan

50.000.000,00

46.198.000,00

92,40

15

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

569.193.000,00

552.555.040,00

97,08

16

Program lingkungan sehat perumahan

1.773.255.000,00

1.704.478.200,00

96,12

17

Program pembangunan sistem database sanitasi lingkungan

241.583.000,00

241.583.000,00

100,00

18

Program perencanaan tata ruang

1.390.100.000,00

1.384.268.000,00

99,58

19

Program pemanfaatan ruang

116.880.000,00

116.880.000,00

100,00

20

Program pengendalian pemanfaatan ruang

240.980.000,00

240.980.000,00

100,00

21

Program peningkatan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintah daerah

27.736.019.600,00

22.758.882.912,00

82,06

Bab III | 60


22

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

200.000.000,00

198.744.500,00

99,37

23

Program perencanaan pembangunan daerah

2.723.500.000,00

2.688.635.000,00

98,72

24

Program perencanaan pembangunan ekonomi

1.200.000.000,00

1.194.730.000,00

99,56

25

Program perencanaan sosial dan budaya

785.000.000,00

763.900.000,00

97,31

26

Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

1.700.000.000,00

1.685.540.000,00

99,15

27

Program perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan lingkungan hidup

160.000.000,00

160.000.000,00

100,00

28

Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

1.733.702.500,00

1.726.319.000,00

99,57

29

Program pengendalian capaian kinerja keuangan daerah

1.533.424.831,00

1.507.187.485,00

98,29

30

Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

1.308.060.000,00

1.266.080.950,00

96,79

31

Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ

132.090.000,00

130.719.000,00

98,96

32

Program peningkatan pelayanan angkutan

959.221.000,00

804.811.000,00

83,90

33

Program pembangunan sarana dan prasarana perhubunan

90.000.000,00

87.850.000,00

97,61

Bab III | 61


34

Program pengendalian dan pengamanan lalulintas

673.957.000,00

431.192.900,00

63,98

35

Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

154.734.000,00

154.734.000,00

100,00

36

Program pengembangan data dan informasi lalu lintas

20.500.000,00

20.382.500,00

99,43

37

Program pengembangan komunikasi, informasi dan media masa

524.035.000,00

511.345.000,00

97,58

38

Program kerjasama informasi dengan mas media

1.041.095.000,00

1.012.632.653,00

97,27

39

Program pengendalian jasa usaha pos dan telekomunikasi

25.000.000,00

24.800.000,00

99,20

40

Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup

93.210.000,00

93.210.000,00

100,00

41

Program peningkatan pengendalian polusi

400.000.000,00

391.527.300,00

97,88

42

Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

936.857.000,00

912.207.300,00

97,37

43

Program penataan administrasi kependudukan

4.218.766.000,00

4.067.776.715,00

96,42

44

Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan daerah

50.000.000,00

49.790.000,00

99,58

45

Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

30.000.000,00

30.000.000,00

100,00

Bab III | 62


46

Program keluarga harapan

200.000.000,00

200.000.000,00

100,00

47

Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

301.360.000,00

298.553.250,00

99,07

48

Program peningkatan kesempatan kerja

90.000.000,00

89.909.570,00

99,90

49

Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

295.000.000,00

294.670.000,00

99,89

50

Program pengembangan wilayah transmigrasi

541.000.000,00

536.823.600,00

99,23

51

Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

778.555.000,00

769.653.000,00

98,86

52

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

1.541.059.250,00

1.020.591.000,00

66,23

53

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

2.215.850.000,00

2.083.446.450,00

94,02

54

Program penataan daerah otonomi baru

35.000.000,00

35.000.000,00

100,00

55

Program peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah di wilayah kecamatan dan kelurahan / desa

1.615.811.450,00

1.536.767.790,00

95,11

56

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

157.890.000,00

150.323.500,00

95,21

57

Program pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa

883.310.000,00

793.689.000,00

89,85

Bab III | 63


58

Program penataan peraturan perundangundangan

445.462.000,00

415.632.000,00

93,30

59

Program pengembangan pelayanan bantuan hukum dan sosialisasi produk hukum

659.300.000,00

542.643.750,00

82,31

60

Program kajian umum bidang infrastruktur dan lingkungan hidup

113.000.000,00

109.700.000,00

97,08

61

Program penguatan kelembagaan pangarustamaan gender dan anak

77.675.000,00

74.825.000,00

96,33

62

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

148.398.000,00

127.325.000,00

85,80

63

Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan

215.000.000,00

203.504.500,00

94,65

64

program peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

194.090.000,00

145.000.000,00

74,71

65

Program peningkatan kualitas pelayanan bidang sosial, kesehatan, ketenagakerjaan dan transmigrasi

81.000.000,00

72.896.150,00

90,00

66

Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan

120.500.000,00

120.500.000,00

100,00

67

Program peningkatan kebijakan analisis formasi aparatur

95.000.000,00

94.400.000,00

99,37

68

program pengembangan kinerja pengolahan sampah

4.101.934.000,00

3.911.185.220,00

95,35

Bab III | 64


69

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat

13.785.817.500,00

12.290.563.257,00

89,15

70

Program pengembangan simpeg

62.850.000,00

62.850.000,00

100,00

71

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota

715.283.000,00

618.943.600,00

86,53

72

Program perencanaan pembangunan tingkat kecamatan

158.400.000,00

158.313.750,00

99,95

73

Program peningkatan ketahanan pangan

10.418.920.000,00

10.236.523.600,00

98,25

74

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

306.300.000,00

306.000.000,00

99,90

75

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

33.810.000,00

33.710.000,00

99,70

76

Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan

42.050.000,00

41.770.000,00

99,33

77

Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

130.065.000,00

127.372.600,00

97,93

78

Program penembangan budaya baca dan pembinaan

329.547.500,00

322.380.060,00

97,83

79

Program peningkatan kesejahteraan petani

666.650.000,00

655.796.410,00

98,37

80

Program rehabilitasi hutan dan lahan

3.041.396.000,00

2.962.045.500,00

97,39

Bab III | 65


81

Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan

328.850.000,00

321.892.850,00

97,88

82

Program pemberdayaan masyarakat desa sekitar hutan

621.404.700,00

611.730.300,00

98,44

83

Program pendidikan politik masyarakat

3.096.581.500,00

3.072.951.500,00

99,24

173.027.945.418,00

161.983.619.011,00

93,62


Meningkatnya kerukunan antar umat seagama, antar umat beragama dan antara umat beragama dengan pemerintah (Tri Kerukunan)

-

-

1

Program penunjang kegiatan keagamaan

105.910.000,00

105.910.000,00

100,00

2

Program pengembangan wawasan pembangunan

187.760.000,00

183.280.000,00

97,61

3

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

181.750.000,00

181.702.500,00

99,97

475.420.000,00

470.892.500,00

99,05


Meningkatnya kesolehan sosial dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara

-

-

1

Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan PMKS lainnya

100.000.000,00

99.560.000,00

99,56

2

Program pembinaan panti asuhan dan panti jompo

103.760.000,00

103.585.000,00

99,83

3

Program penerapan kepemrintahan yang baik

25.000.000,00

25.000.000,00

100,00

4

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

560.509.000,00

520.096.500,00

92,79

5

Program pembinaan dan pengembangan aparatur

4.267.270.520,00

3.221.544.860,00

75,49

Bab III | 66


6

Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

25.000.000,00

25.000.000,00

100,00

7

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

1.937.047.000,00

1.936.947.000,00

99,99

8

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

530.163.800,00

529.203.800,00

99,82

9

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

1.015.592.000,00

973.966.750,00

95,90

10

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)

123.980.000,00

123.980.000,00

100,00

Jumlah Sasaran 13

8.688.322.320,00

7.558.883.910,00

87,00

Jumlah Keseluruhan

598.936.337.248,00

525.184.008.151,00

87,69

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Data tersebut di atas merupakan uraian dari anggaran urusan wajib dan urusan pilihan yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD (tidak termasuk anggaran non urusan). Analisa capaian kinerja per sasaran strategis dapat dilihat pada tabel : No

Sasaran

Capaian Indikator (%)

Capaian Anggaran (%)

Capaian Kinerja (%)

Kriteria

1.

Meningkatnya rata-rata lama sekolah

77,44

84,41

97,74

BAIK

2

Meningkatnya angka melek huruf (AMH)

97,74

85,91

113,77

BAIK

3.

Meningkatnya kualitas pendidikan yang berakhlakul kharimah

-

100,00

-

-

4.

Berkembangnya seni budaya daerah yang tidak

-

99,07

-

-

Bab III | 67


bertentangan dengan nilai-nilai Islam 5.

Meningkatnya usia harapan hidup (UHH)

98,28

83,56

117,62

BAIK

6.

Menurunnya angka kematian bayi (AKB)

107,27

98,48

108,92

BAIK

7.

Menurunnya angka kematian ibu (AKI) melahirkan

106,67*

81,39

131,06

BAIK

8.


60

100

60

KURANG

9.

Menurunnya angka kelahiran

110,37*

95,37

115,73

BAIK

10.

Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi (LPE) dari 3,82% pada tahun 2006 diestimasikan menjadi 4,66% pada tahun 2011

102,14

92,85

110

BAIK

11.

Terwujudnya pemerataan pendapatan

109,77*

93,62

117,25

BAIK

12.

Meningkatnya kerukunan antar umat seagama, antar umat beragama dan antara umat beragama dengan pemerintah (Tri Kerukunan)

-

99,05

-

-

13.

Meningkatnya kesolehan sosial dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara

-

87,00

-

-

*)hasil perhitungan bukan indikator sebenarnya

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja pada tahun 2011 adalah BAIK.

Bab III | 68


BAB IV PENUTUP

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 yang merupakan uraian tentang capaian indikator makro, indikator kinerja utama dan indikator sasaran sebagai bentuk pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2006-2011 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 12 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur. Dari 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan, rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Cianjur tahun 2011 adalah 85,91% dengan kriteria BAIK dan rata-rata capaian indikator 13 sasaran strategis adalah BAIK. Untuk

mendukung

keberhasilan

capaian

indikator

sasaran

tersebut

Pemerintah Kabupaten Cianjur telah mengalokasikan dana dalam APBD Kabupaten Cianjur tahun 2011 sebesar Rp. 1.876.141.888.549,24 dan direaliasikan sebesar Rp. 1.777.608.537.501,05 atau 94,75%. Pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2011 tetap menemui hambatan dan kendala. Beberapa hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2011 antara lain : 1) Dalam RPJMD tahun 2006-2011 terdapat beberapa sasaran yang tidak ada indikatornya sehingga menyulitkan proses pengukuran keberhasilan dari sasaran tersebut. 2) Belum tersedianya database data yang valid dan akurat pada masing-masing OPD karena belum adanya sistem informasi data yang terintegrasi. 3) Keterbatasan anggaran Pemerintah Daerah sehingga belum semua indikator kinerja didukung dengan kegiatan yang teranggarkan 4) Dukungan sarana dan prasarana Pemerintah Daerah masih belum mencukupi kebutuhan yang sesungguhnya. Bab IV | 69


5) Belum

optimalnya

kemampuan

Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

dalam

pelaksanaan kegiatan yang dikarenakan oleh keterbatasan jumlah SDM di bidang teknis dan masih adanya kekosongan jabatan struktural. 6) Belum optimalnya dukungan, partisipasi serta pemberdayaan masyarakat Kabupaten Cianjur dalam pelaksanaan program-program pembangunan. 7) Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan lintas sektor terkait sebagai bahan usulan bagi pengambilan kebijakan. 8) Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum optimal karena dukungan regulasi belum terbentuk/belum disesuaikan dengan situasi dan kondisi terkini. Alternatif solusi dalam rangka menyelesaikan permasalahan hambatan yang ada dilakukan beberapa hal sebagai berikut : 1) Pemerintah Kabupaten telah membentuk tim penyusun RPJMD tahun 20112016 dan tim tersebut telah menetapkan indikator sasaran yang terukur berdasarkan

hasil

koordinasi dengan

OPD

terkait.

Indikator

dimaksud

diselaraskan dengan RENSTRA masing-masing OPD. 2) Pemerintah Kabupaten Cianjur telah melakukan pengembangan sistem jaringan informasi dan peningkatan kualitas data dan informasi pada masing-masing OPD, pengembangan data statistik daerah guna mendukung terwujudnya akurasi data/bahan informasi yang diperlukan. 3) Menetapkan skala prioritas dalam proses penetapan anggaran berdasarkan kebutuhan dan didukung oleh dasar hukum dan argumentasi yang representatif. 4) Mengupayakan pemenuhan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan secara bertahap dan menetapkan skala prioritas sesuai kemampuan anggaran yang tersedia. 5) Melakukan pendataan pegawai secara keseluruhan untuk mengidentifikasi kekurangan/kelebihan pegawai pada masing-masing OPD yang selanjutnya akan dianalisa beban kerja sehingga akan diketahui kondisi kepegawaian Kabupaten Cianjur secara rinci. 6) Meningkatkan dukungan, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di seluruh bidang pemerintahan dalam mendukung program-program pembangunan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Bulan Bakti Gotong Royong dan lain-lain. Bab IV | 70


7) Membina dan menjaga hubungan harmonis dengan instasi dan lintas sektor terkait dengan harapan pelaksanaan koordinasi dapat terlaksana dengan baik seperti pelaksanaan rapat kerja Bupati dengan OPD, rapat kerja Bupati dengan Instansi vertikal, menjalin kerjasama yang baik dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media massa. 8) Merevisi beberapa peraturan daerah tentang pengaturan retribusi dalam rangka mendukung peningkatan PAD. Kami menyadari sepenuhnya bahwa LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 ini masih belum sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan masukan, saran, kritik yang membangun guna kesempurnaan penyusunan laporan ini pada masa yang akan datang. Semoga LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur tahun 2011 ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan evaluasi dan pedoman dalam meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

Bab IV | 71


Lampiran

RENCANA KINERJA TAHUNAN PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN ANGGARAN 2011 No

Sasaran

Indikator

Target

1.


RLS

9 tahun

2.

Meningkatnya Angka Melek Huruf (AMH)

AMH

99,96%

3.

Meningkatnya kualitas pendidikan yang berakhlaqulkarimah

-

-

4.

Berkembangnya seni budaya daerah yang tidak bertentangan dengan nilai – nilai islam

-

-

5.

Meningkatnya Usia Harapan Hidup (UHH)

UHH

67,50 tahun

6.

Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB)

AKB

48 per 1000 kelahiran

7.

Menurunnya Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI)

AKI

355 per 100.000 kematian

8.

Menurunnya Prevalensi Gizi Buruk

Prevalensi gizi buruk pada anak

1,0%

9.

Menurunnya Angka Kelahiran

Angka kelahiran

2,20%

10.


LPE

4,66%

11.

Lebih baiknya pemerataan pendapatan

Indeks Gini Ratio

>0,192

12.

Meningkatnya pembinaan kerukunan antar umat seagama, antar umat beragama dan antara umat beragama dengan pemerintah (trikerukunan)

-

-

13.

Meningkatnya kesalehan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

-

-

Lampiran | v


Lampiran

PENGUKURAN KINERJA PENCAPAIAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2006-2011 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2011 No

Sasaran Strategis

1.

Meningkatnya Ratarata Lama Sekolah Meningkatnya Angka Melek Huruf Meningkatnya kualitas pendidikan yang berakhlakul karimah Berkembangnya seni budaya daerah yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam Meningkatnya Usia Harapan Hidup Menurunnya Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran Menurunnya Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100.000 ibu melahirkan Menurunnya prevalensi gizi kurang pada anak Menurunnya angka kelahiran Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Lebih baiknya pemerataan pendapatan (gini ratio) Meningkatnya pembinaan kerukunan antar umat seagama, antar umat beragama dan antar umat beragama dengan pemerintah (tri kerukunan) Meningkatnya kesalehan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

2. 3.

4.

5. 6.

7.

8.

9. 10.

11.

12.

13.

Indikator Sasaran RLS

Satuan

Target

Realisasi

Keterangan

6,97

Capaian Kinerja 77,44%

Tahun

9

AMH

%

99,96

97,70

97,74%

BAIK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

UHH

Tahun

67,50

66,34

98,28%

BAIK

AKB

Kasus per 1000 kelahiran Kasus per 100.000 ibu melahirkan

48,00

44,51

107,27%

BAIK

355

-

-

-

Prevalensi gizi buruk pada anak Angka Kelahiran LPE

%

1,0

1,4

60%

KURANG

%

2,20

-

-

-

%

4,66

4,76

102,14%

BAIK

Indeks Gini Ratio

%

>0,192

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

AKI

SEDANG

Lampiran | vi

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2011

Recommend Documents