LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) TAHUN 2015 DINAS PEKERJAAN UMUM Jalan Mahkota Kuala Meurisi – Calang Aceh Jaya
KATA PENGANTAR Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum
KATA PENGANTAR Puji serta syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan dan kekuatan untuk menjalankan tugas dan kewajiban kita sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015 ini sebagai salah satu tugas telah dapat diselesaikan dengan baik. Dalam rangka mewujudkan citra pemerintah yang bersih dan baik dimata masyarakat, Dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya telah menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 sesuai dengan visi, misi dan tujuan dari pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya adalah sebagai media pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya khususnya Dinas Pekerjaan Umum dalam menjalankan roda pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan urusan yang dimiliki baik urusan wajib ataupun urusan pilihan yang di dalamnya berisi informasi tentang uraian pertanggungjawaban mengenai keberhasilan ataupun kekurangan pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran trategisnya dalam rangka pencapaian visi dan misi. Secara keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai, dengan adanya laporan ini dapat sebagai sarana evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya. Kami menyadari LAKIP ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga perlu kritik dan saran yang sipatnya membangun demi kesempurnaan LAKIP ini ditahun-
i | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum
tahun berikutnya. Akhirnya kami juga berharap laporan ini dapat digunakan sebagai masukan dan acuan bagi peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya pada masa yang akan datang.
Calang,
Februari 2016
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya
Ir. H. NURMAN DS, MM Pembina Utama Madya/ NIP. 19621106 199003 1 003
ii | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum
DAFTAR ISI Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ...........................................................................................
i
DAFTAR ISI........................................................................................................
iii
IKHTISAR EKSEKUTIF .......................................................................................
v
BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................
1
1.1. Latar Belakang.............................................................................
1
1.2. Maksud dan Tujuan....................................................................
2
1.3. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum..............................
2
1.3.1. Kedudukan ......................................................................
2
1.3.2. Tugas Pokok dan Fungsi ................................................
3
1.3.3. Inovasi...............................................................................
3
1.3.4. Struktur Organisasi .........................................................
4
1.4. Isu Strategis ...............................................................................
8
1.5. Sistematika Penyajian .................................................................
12
PERENCANAAN KINERJA...................................................................
15
2.1. Instrumen untuk mendukung pengelolaan kinerja ................
15
2.2. Rencana Strategis……..…..........................................................
15
2.2.1. VISI……..…......................................................................
16
2.2.2. MISI……..… ....................................................................
16
2.3. Tujuan dan Sasaran.............................................. ......................
17
2.3.1. Tujuan……..… ................................................................
17
2.3.2. Sasaran……..… ...............................................................
17
2.4. Arah Kebijakan dan Program Prioritas Tahun 2015...............
19
2.5. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2015..........................
20
2.6. Perjanjian Kinerja ....................... ...............................................
23
2.7. Program Untuk Pencapaian Sasaran.........................................
25
2.8. Indikator Kinerja Utama.............................................................
26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .................................................................
29
3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja…………………………….....
29
3.2. Capaian Kinerja Tahun 2015 ....................................................
31
BAB II
iii | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum
3.2.1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2015.......................................................................
32
3.2.2. Perbandingan antara kinerja serta capaian kinerja tahun 2015 dengan tahun 2014 dan 2013 ..................
38
3.2.3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2015 dengan target RPJM yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi ..................
41
3.2.4. Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan serta solusinya ...........................................................................
46
3.2.5. Perbandingan antara target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU)........................................................
76
3.2.6. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya anggaran..................................................................
82
3.3. Realisasi Anggaran……………………………………. ..........
87
BAB IV PENUTUP ............................................................................................
88
LAMPIRAN-LAMPIRAN
iv | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum
IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum
IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya disusun dengan tujuan memberikan gambaran konkrit mengenai keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan kinerja, sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2015 dan didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Aceh Jaya Tahun 2012-2017. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya melalui indikator Kinerja sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja
tahun 2015 adalah 17 (tujuh belas)
sasaran strategis dan 29 indikator kinerja sasaran, dari capaian yang telah diperoleh dapat disimpulkan bahwa 23 (dua puluh tiga) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 79,31% dikategorikan sangat baik, 4 (empat) indikator kinerja sasaran atau 13,79% dikategorikan berhasil dan 2 (dua) indikator kinerja sasaran atau 6,90% dikategorikan tidak berhasil. Dengan demikian masih terdapat indikator kinerja sasaran yang capaiannya belum seperti yang diharapkan atau berkategori tidak berhasil sehingga perlu perhatian pada tahun berikutnya, dapat diilustrasikan dalam table dibawah ini :
No.
Sasaran Strateg i s
Real i sasi Real i sasi Indi k ator Ki nerja Satuan 2013 2014
2015 Targ et
Real i sasi
Ni l ai Kateg ori capai an
1
2
3
4
5
6
6
7
1
Terwujudnya Kualitas pelayanan yang prima, cepat, murah, transparan, adil, patut dan memuaskan.
Persentase Peningkatan Kelancaran Administrasi Persentase peningkatan pelayanan administrasi Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur pemerintah
%
92.00
95.00
95.00
95.00 100.00
Sangat baik
%
80.00
85.00
85.00
87.00 102.35
Sangat baik
%
84.00
85.00
85.00
85.00 100.00
Sangat baik
95.00 100.00
Sangat baik
2
Terwujudnya organisasi pemerintahan yang proporsional, efektif dan efisien
3
Terwujudnya sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang akuntabel.
Tersedianya data base yang akurat dan terukur
%
90.00
90.00
95.00
4
Masih banyaknya jalan kabupaten yang perlu ditingkatkan lapis permukaan menjadi hotmix.
Panjang jalan yang rusak ringan menjadi jalan hotmix.
meter
20,000
45,000
12,647
Terbangunnya jalan kabupaten yang rusak berat menjadi tasirtu
Panjang jalan yang rusak berat menjadi tasirtu
meter
21,900
19,248
22,953
v | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum
11,285
17.420.53
8
9
89.23
Sangat baik
75.90
Berhasil
No. 1
5
6
7
Sasaran Strateg i s
Indi k ator K i nerja
Satuan
Real i sasi Real i sasi 2013 2014
2015 Targ et
7
Ni l ai K ateg ori capai an
2
3
4
5
6
Terpeliharanya dengan baik secara periodik jalan kabupaten dari kerusakan sedang/ringan.
Panjang jalan yang dipelihara secara periodik
meter
2,900
8,286
25,000
25,000 100.00
Sangat baik
Masih adanya Talud Jalan kabupaten yang rusak berat, rusak ringan yang ditingkatkan ke pasangan batu.
Panjang talud jalan yang rusak ringan dan berat ditingkatkan ke pasangan batu
meter
600.00
0.00
330.00
330.00
100.00
Sangat baik
Terwujudnya Pertambangan yang Efisien dan Produktif di dukung oleh kemampuan Manusia dan Manajemen Pertambangan Daerah
Meningkatnya kemampuan SDM Bidang Pertambangan
%
78.00
0.00
90.00
90.00
100.00
Sangat baik
Terwujudnya pembangunan perumahan yang layak huni dan bersanitasi serta sesuai standar
Jumlah unit yang dibangun menjadi rumah yang layak huni, bersanitasi dan sesuai standar untuk bangunan tempat tinggal
Unit
20.00
90.00
50.00
50.00
100.00
Sangat baik
Terbangunnya Prasarana Dasar lingkungan untuk pemukiman
Jumlah panjang saluran lingkungan yang terbangun
meter
1,400
3,853
970
970
100.00
Sangat baik
Jumlah panjang jalan lingkungan yang meter terbangun
1,200
3,735
6,779
6,779
100.00
Sangat baik
Unit
5.00
0.00
8.00
8.00
100.00
0.00
55.00
15,547.0
15,547.0
100.00
MCK Komunal + IPAL Komunal
6
Real i sasi
8
9
Sangat baik sangat baik
8
Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana tenaga Listrik, untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah
Jumlah Pemasangan Instalasi dan Pembayaran Rekening Listrik Bagi Masyarakat Kurang Mampu
KK
9
Terbangunnya jembatan yang rusak ringan menjadi permanen.
Panjang jembatan yang rusak ringan ditigkatkan menjadi permanen
meter
12.00
52.00
30.60
30.60
100.00
Sangat baik
Terbangunnya jembatan yang rusak berat menjadi beton konfensional/beton cor
Panjang jembatan yang rusak berat ditigkatkan menjadi beton konfensional/beton Panjang jembatan
meter
0.00
35.00
127.70
96.00
75.18
Berhasil
meter
22.00
52.00
280.00
280.00
100.00
Sangat baik
0.00
55.00
146.00
146.00
100.00
Sangat baik
1.900 Juta
617,3 Juta
32.49
Tidak berhasil
Terpeliharanya dengan baik secara periodik jembatan kabupaten dari kerusakan sedang/ringan. 10
11
yang dipelihara secara periodik
Terlaksananya Program Pemerataan Pelayanan Energi bagi Masyarakat
Meningkatnya jumlah rumah tangga di pedesaan yang dialiri listrik
KK
Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
Jumlah peneimaaan PAD dari alat berat
Rupiah
950,00 Juta
951,61 Juta
vi | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum
No.
Sasaran Strateg i s
1
2
12
Terbangunnya sarana dan prasarana Irigasi Teknis, irigasi semi teknis dan irigasi pedesaan/ sederhana
13
Tersedianya fasilitas penyediaan/ pengolahan air bersih dan air baku yang memenuhi standar kesehatan untuk melayani kebutuhan masyarakat
Indi k ator K i nerja 3
Satuan 4
Real i sasi Real i sasi 2013 2014 5
6
Luas areal jaringan Hektar irigasi teknis di Kabupaten Aceh Jaya yang dibangun/ ditingkatkan
305.00
Luas areal jaringan Hektar irigasi semi teknis di Kabupaten Aceh Jaya yang dibangun/ ditingkatkan Jumlah KK yang Unit tersambung jaringan Air Bersih
1,893.00
Targ et 6
236.00
610.00
Real i sasi 7
610.00
236.00 3,786.00 3,028.80
2,500.0
889.0
Ni l ai K ateg ori capai an 8
9
100.00
Sangat baik
80.00 Berhasil
889.0
100.00
Sangat baik
28,243.0 28,243.0
100.00
Sangat baik
meter
8,250.0 11,252.0
0 unit
0 unit
0 unit
Panjang Rawa yang dinormalisasikan untuk mengurangi resiko banjir
meter
3,050.0
3,586.0
9,138.0
9,138.0
100.00
Sangat baik
Panjang Bantaran, Tanggul Sungai dan Pantai yang dibangun
meter
2,000.0
1,374.0
4,931.0
3,698.3
75.00
Berhasil
Terwujudnya pembangunan permukiman, sarana dan prasarana pemerintahan dan Fasilitas pelayanan publik sebagai pemicu pertumbuhan.
Jumlah Kantorkantor Pemerintah yang perlu di bangun
Unit
0.00
1.00
3.00
3.00
100.00
Sangat baik
Jumlah Fasilitas pelayanan publik yang perlu di bangun
Unit
50.00
58.00
29.00
29.00
100.00
Sangat baik
16
Terwujudnya pembangunan infrastruktur pedesaan
terbangunnya sarana dan prasarana infrastruktur pedesaan yang mantap
%
90.00
90.00
95.00
95.00
100.00
Sangat baik
17
Tersedianya Tanah Untuk Bangunan Gedung dan Bangunan Bukan Gedung
Jumlah Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung dan Bangunan Air
0.00
0.00
2.00
1.00
50.00
Tidak berhasil
14
15
Terlaksananya Pengelolaan Daerah Rawa Dalam Rangka Pengendalian Banjir di Kabupaten Aceh Jaya
Panjang jaringan pipa
960.0
2015
Jumlah WTP
Paket
Rata-rata capai an k i nerja
vii | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum
92.42
BAB I. PENDAHULUAN Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum
P E ND A H UL UA N 1.1. Latar Belakang enilaian kinerja organisasi publik atau Pemerintah Daerah merupakan kegiatan yang sangat krusial dalam proses demokratisasi di era reformasi ini. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja (terlampir) sebagai Acuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah . Hambatan lain terjadi karena konsep akuntabilitas dan kinerja itu sendiri adalah merupakan konsep yang besar dan multi dimensi. Sebagian pakar berpendapat bahwa akuntabilitas adalah merupakan bagian dari indikator kinerja. Akan tetapi sebagian pakar yang lain justru menyatakan bahwa akuntabilitas adalah bukan merupakan indikator kinerja, akan tetapi konsep lain yang sejajar dengan kinerja. Dalam peraturan diatas, pendekatan akuntabilitas dan kinerja lebih kepada pendekatan yang pertama (akuntabilitas adalah merupakan salah satu indikator kinerja). Konsep kinerja publik muncul untuk menciptakan good governance dalam mengelola urusan-urusan publik. Sehingga dalam menciptakan kinerja publik perlu adanya management strategy yang artinya bahwa visi dan misi tidak akan berarti tanpa adanya aktualisasi kinerja dalam organisasi pemerintahan beserta indikatornya dalam kerangka menciptakan good governance. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen pemerintah kabupaten untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategi pemerintah kabupaten dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaian (program dan kegiatan) yang selaras, serasi, dan seimbang. Atas dasar tersebut, siklus sistem AKIP diawali dengan penyusunan Rencana Strategis yang mendefinisikan visi, misi dan tujuan/sasaran strategi tersebut. Sistem
pengukuran kinerja
dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya yang telah berhasil dicapai pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil
1 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum
diperoleh tersebut dikomunikasikan kepada stakeholder dalam wujud Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 1.2. Maksud dan Tujuan Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 ini adalah : 1. Sebagai instrumen dalam mengukur kinerja pelayanan yang prima oleh
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya sebagai institusi/lembaga teknis dalam mendukung pembangunan daerah; 2. Sebagai instrumen untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program
dan kegiatan yang digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi realisasi program/ kegiatan; 3. Digunakan sebagai bahan dasar untuk pelaksanaan perencanaan program
dan kegiatan pada tahun berikutnya; 4. Demi terciptanya administrasi yang baik, akurat dan terukur; 5. Sebagai bahan pertangggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan
Dinas Pekerjaan Umum kepada publik. 6. Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan
pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya selama Tahun 2015. Capaian kinerja (performance results) 2015 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (performance plan) 2015 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. 7. Analisis
atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan
memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance
gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. 1.3. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum 1.3.1. Kedudukan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya merupakan salah satu unsur pelaksana Pemerintahan Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum
1.3.2. Tugas Pokok dan Fungsi Tugas Pokok Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pengkoordinasian, perumusan kebijakan teknis dan strategis di bidang perencanaan umum dan pengawasan serta melaksanakan sebagian kegiatan sesuai bidang tugasnya yang mencakup seluruh bidang kewenangan wajib dan kewenangan tambahan sebagai bidang kewenangan daerah serta mengevaluasi pelaksanaannya. Fungsi Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Perumusan dan perencanaan kebijakan teknis pembangunan di Bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya dan Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral; b. Pelaksanaan pembinaan di Bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya dan Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral; c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis di Bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya dan Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral; d. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya yang berhubungan dengan Bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya dan Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral; e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati dan atau Sekda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 1.3.3. Inovasi Instalasi biogas skala rumah tangga merupakan teknologi berbasis energi baru terbarukan dari Kementrian Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral. Biogas adalah gas yang mudah terbakar (flammable) yang kandungan terbesarnya adalah methan yang dihasilkan dari proses permentasi bahan – bahan organik oleh bakteri – bakteri Anaerobik (bakteri yang hidup dalam kondisi kedap udara). Sumber – sumber biogas
3 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum
terdiri dari kotoran manusia, kotoran hewan, limbah tahu dan tempe serta limbah organik lainnya. Kabupaten Aceh Jaya termasuk kabupaten yang mempunyai ternak cukup banyak seperti sapi dan kerbau, hal ini menjadi salah satu faktor yang sangat mendukung untuk pengembangan pemenfaatan energi dari biogas. Sektor Peternakan menyumbang emisi 37% methana dan 65% Nitro oksida (lebih kuat dari CO2 atau asap kenderaan) yang mengotori atmosfir dan menyebabkan pengurangan lapisan ozon. Biogas merupakan energi alternatif yang pemanfaatannya mudah dilaksanakan dan manfaatnys bisa dirasakan langsung oleh masyarakat sekaligus mengurangi emisi gas carbon yang juga merupakan agenda nasional Pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 2015 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya telah melaksanakan pembangunan biogas di 5 (lima) kecamatan dengan jumlah penerima manfaat adalah sebanyak 63 rumah tangga.
Pembangunan Instalasi Biogas 1.3.4. Struktur Organisasi Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan Qanun No. 3 Tahun 2010 sebagai berikut : 1. Kepala Dinas 2. Sekretaris, membawahi : 4 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum
a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan b. Sub Bagian Keuangan 3. Bidang Sumber Daya Air, membawahi : a. Seksi Pengelolaan Irigasi, Waduk dan Air Tanah b. Seksi Pemanfaatan Sungai, Rawa dan Pantai 4. Bidang Bina Marga, membawahi : a. Seksi Jalan, Jembatan dan Drainase b. Seksi Peralatan dan Perbekalan 5. Bidang Cipta Karya, membawahi : a. Seksi Pengembangan Kawasan, Permukiman dan Perumahan b. Seksi Bangunan Gedung, Penyehatan Lingkungan dan Air Bersih 6. Bidang Penyusunan Program, membawahi : a. Seksi Penyusunan Program, data dan Informasi b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan 7. Bidang Pertambangan, ESDM a. Seksi Listrik dan Pemanfaatan Energi b. Seksi Geologi dan Air Tanah Permukaan c. Seksi Pengusahaan dan Pengawasan Pertambangan
5 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum
Bagan Struktur Organisasi :
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berdasarkan struktur organisasi, terdapat 65 orang Pegawai Negeri Sipil dan 18 orang tenaga kontrak pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya. Tingkat pendidikan dan pangkat/golongan ruang Pegawai Negeri Sipil di lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
6 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum
Tabel 1.1. Latar Belakang Pendidikan Pegawai Negeri Sipil No
Tingkat Pendidikan
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Jumlah Pegawai
Strata Dua (S-2) Strata Satu (S-1) Diploma (D-III) SLTA SLTP SD
6 35 7 16 1 Jumlah
Orang Orang Orang Orang Orang Orang
65 Orang
Grafik 1.1
35 30 25 20 15 10 5 0
Tingkat Pendidikan PNS dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum 35
16 6
7 1
S-2
S-1
D-III
SLTA
SD
Dari tabel dan grafik diatas terlihat bahwa tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya yang paling banyak adalah Strata 1 (S-1). Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Pangkat dan Golongan No 1. 2. 3. 4.
Pangkat/Golongan Ruang
Jumlah Pegawai
Pembina Utama Madya (IV/d) Pembina (IV/a) Penata Tk. I (III/d) Penata (III/c)
7 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum
1 2 4 12
Orang Orang Orang Orang
5. 6. 7. 8. 9. 10.
Penata Muda Tk. I (III/b) Penata Muda (III/a) Pengatur Tk. I (II/d) Pengatur (II/c) Pengatur Muda Tk. I (II/b) Pengatur Muda (II/a)
15 9 3 5 8 6
Jumlah
Orang Orang Orang Orang Orang Orang
65 Orang
Tabel 1.3 Jumlah Jabatan Struktural menurut Eselon Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya tahun 2015 No
Eselon
Jumlah
1.
II b
1
2.
III a
1
3.
III b
5
4.
IV a
13
5.
IV b
Jumlah
20
1.4. Isu Strategis 1.4.1. Analisa SWOT a. Kekuatan (Strong) - Telah dikeluarkannya Keputusan Bupati Aceh Jaya Tahun 2012 tentang Penetapan Revisi Status Ruas – Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten - Adannya D.I (Daerah Irigasi), Sungai, Rawa dan Pantai dalam kabupaten Aceh Jaya; - Adanya Qanun SOTK Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Dinas Pekerjaan Umum; - Adanya Peralatan dan Laboratorium ke-PU-an; - Adanya rencana irigasi yang terintegrasi. - Terdapatnya kawasan – kawasan pertumbuhan permukiman di kawasan Aceh Jaya; - Telah terbangunnya prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) kawasan permukiman;
8 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum
- Tersedianya
bantuan
pembangunan
rumah
bagi
masyarakat
berpenghasilan rendah dan dhuafa sesuai dengan regulasi yang ditetapkan; - Adanya
BLUD-SPAM
yang
menopang
kebutuhan
air
minum
masyarakat; - Besarnya potensi dan kandungan sumber daya mineral maupun bahan tambang di Kabupaten Aceh Jaya; - Potensi untuk dikembangkannya Energi Baru Terbarukan Dan Konversi Energi (EBTKE) dengan memanfaatkan sumber daya lokal antara lain energi air, angin, surya, gelombang, dan biomass; - Adanya regulasi terhadap penambangan galian golongan C; - Terdapatnya potensi bahan galian golongan A (strategis); - Penyediaan kebutuhan energi listrik terutama bagi masyarakat kurang mampu. b. Kelemahan (Weakness) - Kurangnya SDM yang terampil tentang teknis Pekerjaan Umum; - Masih banyaknya bangunan jalan dan jembatan yang telah terbangun belum dilengkapi dengan bangunan pendukung; - Masih kurang lengkapnya peralatan kerja dan laboratorium ke-PU-an; - Terbatasnya dana untuk pemeliharaan peralatan dan pembangunan infrastruktur ke-PU-an; - Belum optimalnya pembangunan irigasi yang terintegrasi. - Masih minimnya PSU dikawasan permukiman; - Belum adanya regulasi pendirian bangunan gedung; - Belum semua masyarakat berpenghasilan rendah dan dhuafa mendapat bantuan rumah; - Kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan jaringan drainase masih kurang; - Belum optimal pelayanan BLUD-SPAM ke masyarakat. - Belum adanya Rencana Umum Energi Daerah (RUED); - Belum optimalnya pengembangan sumber energi alternatif; - Masih lemahnya pengawasan terhadap aktivitas penambangan illegal; - Kapasitas sumber daya manusia belum memadai; - Belum ada regulasi tentang energi dan sumber daya mineral;
9 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum
- Belum optimalnya penyediaan listrik untuk perdesaan terutama bagi masyarakat kurang mampu c. Peluang (Opportunity) - Kebutuhan infrastruktur ke-PU-an untuk mendukung pengembangan sektor pembangunan lainnya; - Adanya undang-undang Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan; - Adanya undang-undang Pemerintah No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi dan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai; - Tersedianya data dan informasi pendukung dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG); - Adanya dukungan pembangunan dari Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat; - Adanya
norma,
standar,
pedoman
teknis
dan
manual
dalam
melaksanakan tugas ke-PU-an - Adanya kebijakan pemerintah tentang penyediaan/ peningkatan kualitas perumahan dan lingkungan; - Adanya dukungan dari Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat tentang pengadaan perumahan; - Adanya perubahan perilaku masyarakat untuk hidup sehat, teratur, bersih dan berwawasan lingkungan; - Adanya Undang – Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Permen PU No. 45 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara - Dukungan Pemerintah dan Pemerintah Aceh terhadap energi dan sumber daya mineral; - Adanya undang – undang pemerintah Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; - Adanya undang – undang pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan; - Berkembangnya teknologi bagi pemanfaatan energi alternatif dan pengelolaan bahan galian.
10 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum
d. Ancaman (Threat) - Semakin tingginya investasi pembangunan infrastruktur ke-PU-an; - Curah hujan yang tinggi; - Adanya daerah – daerah sesar (pergerakan tanah aktif); - Masih tingginya resiko daya rusak air di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS); - Masih luasnya lahan pertanian yang belum terairi dengan sistem pengairan teknis; - Secara geografis potensi rawan bencana; - Adanya kondisi lingkungan perumahan dan permukiman yang masih kumuh; - Harga bahan bangunan yang tidak stabil; - Terdapat backlog yang cukup besar antara kebutuhan dan penyediaan rumah yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat; - Adanya penambangan tanpa ijin dan proses pengolahan yang cendrung merusak lingkungan (refining); - Belum optimalnya investasi pengembangan sektor ESDM; - Belum lengkapnya informasi geologi bahan galian Kabupaten Aceh Jaya; - Kesadaran masyarakat tentang potensi bencana akibat aktivitas penambangan masih rendah. 1.4.2. Isu Strategis Pembangunan Dinas Pekerjaan Umum a. Isu Strategis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Peningkatan, pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan; - Peningkatan kualitas pembangunan jalan dan jembatan; - Peningkatan aksesibilitas daerah (terutama daerah pedalaman); - Peningkatan sistem pengairan teknis untuk lahan pertanian; - Semakin meningkatnya potensi bencana pada Daerah Aliran Sungai (DAS) dan abrasi pantai; - Peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan; - Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan; - Peningkatan Pengawasan Jasa Konstruksi; - Peningkatan sumber daya manusia bidang ke-PU-an; - Peningkatan ketersediaan infrastruktur di wilayah strategis dan cepat tumbuh serta potensial.
11 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum
b. Isu Strategis Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman - Peningkatan akses rumah layak huni terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan dhuafa; - Peningkatan akses air bersih dan air baku bagi masyarakat; - Peningkatan fasilitas sanitasi lingkungan yang sesuai standar kesehatan; - Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan air limbah; - Peningkatan ketersediaan PSU perumahan dan permukiman. c. Isu Strategis Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral - Penyusunan mapping pengembangan potensi sumber energi baru terbarukan; - Penyusunan mapping pengembangan potensi sumber daya mineral; - Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan Sumber Daya Mineral; - Penyusunan regulasi tentang energi dan sumber daya mineral; - Peningkatan akses masyarakat terhadap energi listrik terutama bagi masyarakat kurang mampu; - Pelaksanaan pembinaan dan penertiban aktivitas pertambangan. 1.5. Sistematika Penyajian Sistematika panyajian LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya ini dapat diuraikan sebagai berikut : Bab I
: Pendahuluan Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, gambaran umum Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya. Bab I juga berisi inovasi SKPK, struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya, isu strategis serta sistematika penyajian.
Bab II :
Perencanaan Kinerja Memuat Rencana Strategis, Strategi, Kebijakan, Program, Tema dan Program Prioritas, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2015 dan Penetapan Kinerja tahun 2015. Bab ini juga berisi Pencapaian IKU 2015
12 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum
Bab III :
Akuntabilitas Kinerja Berisi penjelasan singkat tentang Capaian kinerja tahun 2015, juga Evaluasi dan Analisis Capaian kinerja 2015 yang diuraikan per sasaran dan IKU. Selain itu, bab ini juga berisikan Capaian Kinerja Lainnya dan Kinerja Keuangan SKPK
Bab IV :
Penutup Berisi ringkasan dan kesimpulan terkait pencapaian kinerja, dan pemanfaatannya
untuk
umpan
balik
dalam
pembangunan daerah. Sistematika laporan yang dianjurkan adalah sebagai berikut : IKTISAR EKSEKUTIF BAB I : PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Maksud dan Tujuan 1.3. Gambaran Umum Kabupaten Aceh Jaya 1.3.1. Kedudukan 1.3.2. Tugas Pokok dan Fungsi 1.3.3. Inovasi SKPK 1.3.4. Struktur Organisasi 1.4. Isu Strategis 1.5. Sistematika Penyajian BAB II : PERENCANAAN KINERJA 2.1. Instrukmen untuk mendukung pengelolaan kinerja 2.2. Rencana Kinerja 1. Visi 2. Misi 2.3. Tujuan dan Sasaran 1. Tujuan 2. Sasaran 3. Arah Kebijakan dan Program Tahun 2015 2.4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015 2.5. Indikator Kinerja Utama
13 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum
perencanaan
BAB III
: AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja 3.2. Capaian Kinerja Tahun 2015 3.3. Akuntabilitas Keuangan 1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2015 2. Perbandingan antara kinerja serta capaian kinerja tahun 2015, tahun 2014 dengan tahun 2013 3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2015 dengan target RPJM yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 4. Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan serta solusinya 5. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya anggaran
BAB IV : PENUTUP LAMPIRAN – LAMPIRAN
14 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum
PERENCANAAN KINERJA 2.1. Instrumen untuk Mendukung Pengelolaan Kinerja emantapan manajemen pembangun berbasis kinerja, menjadi salah satu perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya. Beberapa pengelolaan kinerja sudah dikembangkan untuk peningkatan kinerja. Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah, Kabupaten Aceh Jaya telah menerapkan sistem komputerisasi dengan mengunakan aplikasi Simda-Keuangan. Kemudian dalam pengelolaan pengadaan barang/ jasa Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya sudah memiliki LPSE. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Aceh Jaya merupakan Unit penyelenggara sistem elektronik pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang dapat di akses di www.lpse.acehjayakab.go.id Database Infrastruktur Kabupaten Aceh Jaya merupakan pengembangan dari pendataan,
pemantauan,
pengendalian
dan
pelaporan
perkembangan
infrastruktur di Kabupaten Aceh Jaya secara online yang dapat di akses di www.infrastruktur.kip-acehjayakab.go.id
dimana setiap SKPK mendapat ID
untuk dapat masuk dan menyampaikan perkembangan kemajuan infrastruktur yang di tanggani, dan data yang masuk akan di olah oleh sistim DATABASE INFRASTRUKTUR dan akan menampilkan Realisasi SKPK yang akhirnya akan menjadi Realisasi atau Kemajuan Kabupaten di Tahun Anggaran berjalan. 2.2. Rencana Strategis encana Strategis 2013-2017 (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya merupakan suatu dokumen perencanaan strategis sebagaimana kebijakan dan strategi pembangunan daerah dalam penyusunan pertanggungjawaban kepada Bupati sebagai penanggungjawab kegiatan dihadapan DPRK sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis.
15 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum
2.2.1. Visi
”Tersedianya
Infrastruktur
Pekerjaan
Umum,
Permukiman
dan
Pertambangan yang Andal, Tangguh dan Modern untuk Mendukung Kabupaten Aceh Jaya yang Maju dan Sejahtera” 2.2.2. Misi Untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan, dijabarkan dalam Misi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya sebagai acuan pelaksanaan aktivitas dan interaksi dalam program-program yang ditetapkan sebagai berikut : 1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah pesisir, terpencil serta terisolir; 2. Meningkatkan pembangunan pedesaan, penyehatan lingkungan dan penyediaan air bersih; 3. Mewujudkan penataan ruang sebagai acuan matra spasial dari pembangunan nasional dan daerah serta keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum, permukiman dan pertambangan berbasis penataan ruang dalam rangka pembangunan berkelanjutan; 4. Menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air secara efektif dan optimal untuk meningkatkan kelestarian fungsi dan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya air serta mengurangi resiko daya rusak air; 5. Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penyediaan jaringan jalan dan jembatan yang andal, terpadu dan berkelanjutan; 6. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif
melalui
pembinaan
dan
fasilitasi
pengembangan
infrastruktur permukiman yang terpadu, andal dan berkelanjutan; 7. Menyelenggarakan industri konstruksi yang kompetitif dengan menjamin adanya keterpaduan pengelolaan sektor konstruksi, proses penyelenggaraan konstruksi yang baik dan menjadikan pelaku sektor konstruksi tumbuh dan berkembang; 8. Menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan serta Penerapan: IPTEK, norma, standar, pedoman, manual dan/atau kriteria pendukung infrastruktur PU, permukiman dan pertambangan;
16 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum
9. Menyelenggarakan dukungan manajemen fungsional dan sumber daya yang akuntabel dan kompeten, terintegrasi serta inovatif dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance; 10. Meningkatnya ketersediaan data dan informasi geologi, pertambangan dan energi; 11. Meningkatnya pengelolaan dan pengusahaan pertambangan umum secara profesional. 2.3. Tujuan dan Sasaran 2.3.1. Tujuan
Tujuan yang ingin dicapai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya adalah : 1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan infrastruktur Dinas Pekerjaan
Umum
Kabupaten
Aceh
Jaya
dan
permukiman,pertambangan dan pengendalian pemanfaatan ruang bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan (termasuk adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim). 2. Meningkatkan keandalan sistem (jaringan) infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman dan pertambangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan dan daya saing daerah. 3. Meningkatkan
kualitas
lingkungan
permukiman
dan
cakupan
pelayanan (dasar) infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Meningkatkan pembangunan kawasan strategis, wilayah tertinggal, dan penanganan kawasan rawan bencana untuk mengurangi kesenjangan antar kecamatan 5. Optimalisasi
peran
(koordinasi,
sistem
informasi,
data,
SDM,
kelembagaan dan administrasi) dan akuntabilitas kinerja aparatur untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman. 2.3.2. Sasaran Sasaran kinerja merupakan bagian integral dalam proses perencanaan kinerja dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan
17 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum
memantau pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana kinerja kegiatan. Adapun Sasaran sebagai bentuk penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan di atas, adalah sebagai berikut yaitu : 1. Meningkatnya kualitas pelayanan admnistrasi kantor. 2. Meningkatnya pelayanan aparatur terhadap Masyarakat. 3. Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang akuntabel. 4. Masih banyaknya jalan kabupaten yang perlu ditingkatkan lapis permukaan tasirtu menjadi hotmix. 5. Terbangunnya jalan kabupaten yang rusak berat. 6. Terpeliharanya dengan baik secara periodik jalan kabupaten dari kerusakan sedang/ringan. 7. Masih adanya talud jalan kabupaten yang rusak berat, rusak ringan yang memerlukan pemeliharaan periodik atau bangun baru. 8. Terbangunnya jembatan kabupaten secara permanen. 9. Terpeliharanya dengan baik secara periodik jembatan kabupaten dari kerusakan sedang/ringan. 10. Terwujudnya pertambangan yang efisien dan produktif di dukung oleh kemampuan manusia dan manajemen pertambangan daerah. 11. Terwujudnya
pembangunan perumahan yang layak huni dan
bersanitasi serta sesuai standar. 12. Terbangunnya prasarana dasar lingkungan untuk pemukiman. 13. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana tenaga Listrik, untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah. 14. Terwujudnya peningkatan pendapatan asli daerah. 15. Terbangunnya sarana dan prasarana irigasi teknis 16. Tersedianya fasilitas penyediaan / pengolahan air bersih dan air baku yang memenuhi standar kesehatan untuk melayani kebutuhan masyarakat 17. Terlaksananya pengelolaan daerah rawa dalam rangka pengendalian banjir di Kabupaten Aceh Jaya 18. Terbangunnya tanggul pengaman sungai dan pengaman banjir dalam Kabupaten Aceh Jaya
18 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum
19. Terbangunnya tanggul pengaman pantai dalam wilayah Kabupaten Aceh Jaya 20. Terwujudnya pembangunan permukiman, sarana dan prasarana pemerintahan sebagai pemicu pertumbuhan. 21. Terwujudnya pembangunan infrastruktur pedesaan. Didalam mencapai tujuan, rencana strategis memuat misi, visi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), perlu ditetapkan kebijakan-kebijakan baik dalam bentuk kegiatan rutin mupun kegiatan pembangunan. Perencanaan Strategis juga merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Perencanaan strategis merupakan suatu custumer-driven stratejic planning karena didalamnya termuat proses penyusunan yang senantiasa memperhatikan keinginan dan kebutuhan masyarakat sebagai stakeholder utama. Sehingga dalam penyusunan rencana strategis sangat diperlukan keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional, global, terutama dilihat pada perumusan visi, misi, tujuan dan kegiatan organisasi. Manfaat yang diperoleh bagi SKPK yang melakukan penyusunan renstra yang baik adalah : 1. Dapat menyiapkan perubahan secara proaktif yang bukan hanya sekedar bereaksi terhadap perubahan yang terjadi. 2. Dapat menuntun diagnosa SKPK terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara objektif, dan membangun strateginya secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan. 3. Memungkinkan organisasi untuk memberikan komitmen pada aktivitas dan kegiatan dimasa yang akan datang. 4. Menjamin efektivitas penggunanaan sumber daya yang ada. 2.4. Arah Kebijakan dan Program Prioritas Tahun 2015 Arah kebijakan tahun 2015 merupakan lanjutan dari tahun kedua pelaksanaan RPJMK Aceh Jaya. Pelaksanaan pembangunan insfrastruktur dalam rangka
19 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum
perbaikan sarana dan prasarana yang mendukung pertumbuhan ekonomi termasuk daerah tertinggal terus dilaksanakan secara konprehensif. Penguatan kualitas lingkungan hidup dan penanganan pengurangan resiko kebencanaan dalam rangka perbaikan Sumber daya alam, energi dan mineral serta pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk mengurangi resiko bencana. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan yang profesional dan kredibel serta penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik melalui pengembangan Informasi dan Teknologi serta pengembangan Pusat data dan informasi (PUSDATIN) dalam perencanaan terus dilakukan agar terwujud pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa. Selain terus melakukan upaya penanganan diatas, pada tahun ketiga pelaksanaan RPJMK Aceh Jaya 2012-2017 diarahkan juga pada pengembangan serta pemerataan energi bagi pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memilki fokus dan sesuai dengan pengaturan dan pelaksanaannya. 2.5. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015 Rencana Kerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015 merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang ditetapkan dalam Renstra. Perencanaan dan Penetapan Kinerja ditetapkan pada awal Tahun 2015. Perencanaan dan Penetapan Kinerja Tahun 2015 memuat target kinerja Tahun 2015 atas seluruh indikator kinerja pada tingkat kegiatan. Rencana Kerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 2.1. Tabel 2.1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015 SASARAN 1 Terbang unnya Jembatan yang rusak ri ng an di ti ng k atk an k e Jembatan Pracetak
INDIKATOR KINERJA 2 Proporsi Panjang Jembatan dal am Kondi si Bai k a. Panjang Jembatan yang rusak ringan di tingkatkan ke Jembatan Pracetak
SATUAN
TARGET
3 %
4 85.00
Meter
103,72
20 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum
INDIKATOR KINERJA
SASARAN 1 Terbang unnya Jal an yang rusak ri ng an menjadi jal an hotmi x Terbang unnya Jal an yang a. rusak berat menjadi jal an si rtu b. c. Terbang unnya Tal ut Jal an yang rusak ri ng an di ti ng k atk an k e Pasang an a. Batu b. Terbang unnya rumah l ayak huni di Kabupaten Aceh Jaya
Terbang unnya fasi l i tas penyedi aan/ peng ol ahan / jari ng an ai r bersi h dan ai r bak u yang memenuhi standar k esehatan dan bi sa mel ayani k ebutuhan masyarak at l uas
TARGET
2 Proporsi Panjang Jal an dal am Kondi si Bai k
3 M eter
4 85,07
Panjang Jalan yang rusak ringan menjadi jalan hotmix
Meter
46,020.00
Panjang Jalan yang rusak berat (Tanah) menjadi jalan sirtu
Meter
26,101.00
Km/Orang
0,0028
%
85.00
Panjang Talut Jalan yang rusak ringan di tingkatkan ke Pasangan Batu
Meter
31,827.00
Proporsi Panjang Jalan & Jembatan yang direhab
%
90.00
unit/KK
0,218
%
80.00
%
90.00
Panjang Jalan Dilalui Roda 4 Proporsi Panjang Drai nase Kondi si Bai k
Rasi o Rumah Layak Huni
a.
Terbang unnya prasarana dasar l i ng k ung an dal am Kabupaten Aceh Jaya
SATUAN
Proporsi KK miskin terhadap jumlah KK sebesar
Panjang /Juml ah Prasarana Dasar Li ng k ung an dal am Kabupaten Aceh Jaya a.
Panjang Jalan Lingkungan
Meter
46,052.00
b.
Panjang Saluran Lingkungan
Meter
69,000.00
Proporsi Admi ni strasi Peng el ol a Ai r Bersi h dan Ai r Bak u
%
100.00
Persentase Rumah Ti ng g al Bersani tasi
%
67.65
a.
Panjang Jaringan Pipa
Meter
27,996.00
b.
Jumlah Sumur Bor
Unit
2,062.00
c.
Jumlah WTP
Unit
3.00
d.
Jumlah Intake
Unit
3.00
21 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum
INDIK ATOR K INERJA
SATUAN
TARG ET
2 Pe rse ntase Juml ah fasi l i tas sani tasi l i ng k ung an yang di b ang un.
3 %
4 85.00
SASARAN 1 Te rb ang unnya fasi l i tas sani tasi l i ng k ung an
a.
Jumlah MCK
Unit
1,591.00
b.
Jumlah TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Jumlah Bak Sampah
Paket
4.00
Unit
55.00
Unit
11.00
%
5.30
Luas Areal Jaringan Irigasi Teknis di Kabupaten Aceh Jaya
Hektar
1,470.40
Luas Areal Jaringan Irigasi Semi Teknis di Kabupaten Aceh Jaya
Hektar
490.00
Luas Areal Jaringan Irigasi Sederhana/Irigasi Desa di Kabupaten Aceh Jaya
Hektar
563.00
%
85.00
Panjang Tanggul Pengaman Sungai dan Tanggul Pengaman Banjir dalam Wilayah Kabupaten Aceh Jaya yang akan dibangun
Meter
12,510.00
Panjang Tanggul Pengaman Pantai dalam Wilayah Kabupaten Aceh Jaya yang akan dibangun
Meter
2,145.00
Panjang Jetty dalam Wilayah Kabupaten Aceh Jaya yang akan dibangun
Meter
757.00
Pe rse ntase K ontri b usi Se k tor Pe rtamb ang an Te rhadap PDRB
%
3.36
Proporsi onal Juml ah Al at Be rat yang dapat te rpe l i hara de ng an b ai k
Unit
1100.00%
Rupiah
1.000.000.000
c.
Te rb ang unnya K antorJuml ah K antor Instansi Pe me ri ntah k antor Instansi yang te rb ang un. Pe me ri ntah di Li ng k ung an K ab . Ace h Jaya Te rb ang unnya Iri g asi Te k ni s dal am K ab upate n Ace h Jaya
Rasi o Jari ng an Iri g asi
Te rb ang unnya Iri g asi a. Se mi Te k ni s dal am K ab upate n Ace h Jaya Te rb ang unnya Iri g asi b. Iri g asi Se de rhana/ Iri g asi De sa dal am K ab upate n c.
Te rb ang unnya Tang g ul Pe rse ntase dae rah rawan b anji r Pe ng aman Sung ai dan Tang g ul Pe ng aman Banji r dal am wi l ayah K ab upate n Ace h Jaya Te rb ang unnya Tang g ul Pe ng aman Pantai dal am wi l ayah K ab upate n Ace h
a.
Te rb ang unnya Je tty dal am b. wi l ayah K ab upate n Ace h Jaya c.
PAD Be rtamb ah
a.
Jumlah PAD yang akan Tercapai
22 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum
INDIK ATOR K INERJA
SASARAN
SATUAN
TARG ET
3 %
4 90.00
Unit
500.00
KK
67.00
Te rse di annya PJU Untuk Jal an Provi nsi se panjang 122.465m di b utuhk an se b anyak 1225 Uni t 2. Te rse di anya PJU Untuk Jal an K ab upate n Se panjang 402.929m di b utuhk an se b anyak 1924 Uni t
Unit
1,924.00
Te rse di anya ai r b e rsi h untuk fasi l i tas umum ( te mpat i b adah, se k ol ah/ pe santre n dan pe rk antoran)
Titik
10.00
1 Te rse di anya Jari ng an Li stri k G ampong G l e Putoh Dusun Se nong Bak ti 22 K K K e c. Pang a, G ampong Al ue Pande Dusun Ne b oe k K rue ng 12 K K K e c. Pang a, Dusun K e nare u G ampong Baroh K e c.Se ti a Bak ti 31 K K
2 Pe rse ntase te rl ayani jari ng an l i stri k b ag i masyarak at a.
Jumlah Lampu Jalan yang Memadai Untuk Penerangan Kepentingan Umum
b.
Jumlah KK penerima Jaringan Listrik Perdesaan
2.6. Perjanjian Kinerja Perjanjian Kinerja merupakan salah satu unsur penting dalam Sistem Akuntanbilitas
kinerja
Instansi
Pemerintah,
berisikan
pernyataan
kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antar atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Penyusunan Penetapan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya mengacu pada Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) sebagaimana lampiran dibawah ini : Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2015 NO.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
(1) (2) (3) 1 Terwujudnya Kualitas pelayanan Persentase Peningkatan Kelancaran Administrasi Perkantoran yang prima, cepat, murah, transparan, adil, patut dan Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran memuaskan.
23 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum
TARGET (4) 95% 85%
NO.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
(1) (2) (3) 2 Terwujudnya organisasi Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur pemerintahan yang proporsional, pemerintah efektif dan efisien 3
Terwujudnya sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang akuntabel.
Tersedianya data base yang akurat dan terukur
4
Masih banyaknya jalan kabupaten yang perlu ditingkatkan lapis permukaan menjadi hotmix.
Panjang jalan yang rusak ringan menjadi jalan hotmix.
5
6 7
TARGET (4) 85%
95%
12.647 M'
Terbangunnya jalan kabupaten Panjang jalan yang rusak berat menjadi tasirtu yang rusak berat menjadi tasirtu
22.953 M'
Terpeliharanya dengan baik Panjang jalan yang dipelihara secara periodik secara periodik jalan kabupaten dari kerusakan sedang/ringan.
25.000 M'
Masih adanya Talud Jalan kabupaten yang rusak berat, rusak ringan yang ditingkatkan ke pasangan batu.
Panjang talud jalan yang rusak ringan dan berat ditingkatkan ke pasangan batu
330 M'
Terwujudnya Pertambangan yang Efisien dan Produktif di dukung oleh kemampuan Manusia dan Manajemen Pertambangan Daerah
Meningkatnya kemampuan SDM Bidang Pertambangan
90.0%
Terwujudnya pembangunan Jumlah unit yang dibangun menjadi rumah yang layak huni, perumahan yang layak huni dan bersanitasi dan sesuai standar untuk bangunan tempat tinggal bersanitasi serta sesuai standar
50 unit
Terbangunnya Prasarana Dasar lingkungan untuk pemukiman
970 M'
Jumlah panjang saluaran lingkungan yang terbangun Jumlah panjang jalan lingkungan yang terbangun MCK Komunal + IPAL Komunal
8
Meningkatkan kapasitas sarana Jumlah Pemasangan Instalasi dan Pembayaran Rekening Listrik dan prasarana tenaga Listrik, Bagi Masyarakat Kurang Mampu untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah
9
Terbangunnya jembatan yang Panjang jembatan yang rusak ringan ditigkatkan menjadi rusak ringan menjadi permanen. permanen Terbangunnya jembatan yang rusak berat menjadi beton konvensional/beton cor
Panjang jembatan yang rusak berat ditigkatkan menjadi beton konfensional/beton cor
Terpeliharanya dengan baik secara periodik jembatan kabupaten dari kerusakan sedang/ringan.
Panjang jembatan yang dipelihara secara periodik
10 Terlaksananya Program Pemerataan Pelayanan Energi bagi Masyarakat Terwujudnya Peningkatan 11 Pendapatan Asli Daerah
Meningkatnya jumlah rumah tangga di pedesaan yang dialiri listrik Jumlah peneimaaan PAD dari alat berat
24 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum
6.779 M' 8 unit 15.547 KK/ Pelanggan
30,6 M'
127,70 M'
280 M'
146 KK/ Pelanggan
1.900 Juta
NO.
SASARAN STRATEGIS
(1) (2) 12 Terbangunnya sarana dan prasarana Irigasi Teknis, irigasi
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(3) Luas areal jaringan irigasi teknis di Kabupaten Aceh Jaya yang dibangun/ ditingkatkan
(4) 610 Ha
semi teknis dan irigasi pedesaan/ Luas areal jaringan irigasi semi teknis di Kabupaten Aceh Jaya sederhana yang dibangun/ ditingkatkan
3.786 Ha
13 Tersedianya fasilitas penyediaan/ Jumlah KK yang tersambung jaringan Air Bersih pengolahan air bersih dan air Panjang jaringan pipa baku yang memenuhi standar kesehatan untuk melayani Jumlah WTP kebutuhan masyarakat 14 Terlaksananya Pengelolaan Daerah Rawa Dalam Rangka Pengendalian Banjir di Kabupaten Aceh Jaya
889 unit 28.243 M' 0 unit
Panjang Rawa yang dinormalisasikan untuk mengurangi resiko banjir
9.138 M'
Panjang Bantaran, Tanggul Sungai dan Pantai yang dibangun
4.931 M'
15 Terwujudnya pembangunan Jumlah Kantor-kantor Pemerintah yang perlu di bangun permukiman, sarana dan prasarana pemerintahan dan Jumlah Fasilitas pelayanan publik yang perlu di bangun Fasilitas pelayanan publik sebagai pemicu pertumbuhan. 16 Terwujudnya pembangunan infrastruktur pedesaan
3 unit 29 unit
terbangunnya sarana dan prasarana infrastruktur pedesaan yang mantap
95.0%
17 Tersedianya Tanah Untuk Jumlah Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung dan Bangunan Gedung dan Bangunan Bangunan Air Bukan Gedung
2 Paket
2.7. Program untuk Pencapaian Sasaran Berdasarkan visi, Misi, tujuan sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya. Adapun program-program yang mendukung masing-masing tahun 2015 sebagai berikut : Tabel 2.3 Jumlah Program Pendukung Capaian Sasaran Didukung Jumlah Program 1.00
No.
Sasaran Strategis
1
Terwujudnya Kualitas pelayanan yang prima, cepat, murah, transparan, adil, patut dan memuaskan.
2
Terwujudnya organisasi pemerintahan yang proporsional, efektif dan efisien
1.00
3
Terwujudnya sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang akuntabel.
1.00
4
Masih banyaknya jalan kabupaten yang perlu ditingkatkan lapis permukaan menjadi hotmix.
3.00
Terbangunnya jalan kabupaten yang rusak berat menjadi tasirtu
25 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum
No.
Sasaran Strategis
Didukung Jumlah Program
Terpeliharanya dengan baik secara periodik jalan kabupaten dari kerusakan sedang/ringan. Masih adanya Talud Jalan kabupaten yang rusak berat, rusak ringan yang ditingkatkan ke pasangan batu. 5
Terwujudnya Pertambangan yang Efisien dan Produktif di dukung oleh kemampuan Manusia dan Manajemen Pertambangan Daerah
1.00
6
Terwujudnya pembangunan perumahan yang layak huni dan bersanitasi serta sesuai standar
1.00
7
Terbangunnya Prasarana Dasar lingkungan untuk pemukiman
8
Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana tenaga Listrik, untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah
1.00
9
Terbangunnya jembatan yang rusak ringan menjadi permanen.
2.00
2.00
Terbangunnya jembatan yang rusak berat menjadi beton konfensional/beton cor Terpeliharanya dengan baik secara periodik jembatan kabupaten dari kerusakan sedang/ringan. 10
Terlaksananya Program Pemerataan Pelayanan Energi bagi Masyarakat
1.00
11
Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
1.00
12
Terbangunnya sarana dan prasarana Irigasi Teknis, irigasi semi teknis dan irigasi pedesaan/ sederhana
1.00
13
Tersedianya fasilitas penyediaan/ pengolahan air bersih dan air baku yang memenuhi standar kesehatan untuk melayani kebutuhan masyarakat
2.00
14
Terlaksananya Pengelolaan Daerah Rawa Dalam Rangka Pengendalian Banjir di Kabupaten Aceh Jaya
1.00
15
Terwujudnya pembangunan permukiman, sarana dan prasarana pemerintahan dan Fasilitas pelayanan publik sebagai pemicu pertumbuhan.
1.00
16
Terwujudnya pembangunan infrastruktur pedesaan
1.00
17
Tersedianya Tanah Untuk Bangunan Gedung dan Bangunan Bukan Gedung
1.00
2.8. Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandate (core business) yang diemban. Indikator Kinerja Utama dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan criteria indikator kinerja yang baik. Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya adalah sebagai berikut :
26 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum
Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) No.
Sasaran
Indikator Kinerja Utama
Satuan
Target
1
2
3
4
5
1
2
3
Meningkatnya ketersediaan air baku yang memadai Rasio Jaringan Irigasi (kuantitas, kualitas, dan kontinuitas) guna pemenuhan Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik berbagai kebutuhan baik untuk pemenuhan kebutuhan (%) air baku untuk air minum, maupun kebutuhan pertanian dalam rangka mempertahankan swasembada pangan serta kebutuhan sektor-sektor untuk meningkatkan produktivitas sektor produksi melalui pembangun/ peningkatan/ rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan bendungan, waduk/ embung/ bangunan penampung air lainnya serta prasarana penyediaan air baku, jaringan irigasi dan jaringan rawa Meningkatnya kualitas pengendalian banjir secara terpadu dari hulu ke hilir dalam satu wilayah dan perlindungan kawasan di sepanjang garis pantai dari bahaya abrasi
Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (m') Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota (m')
Meningkatnya efisiensi sistem jaringan jalan di dalam sistem transportasi yang mendukung perekonomian dan sosial masyarakat serta pengembangan wilayah melalui preservasi dan peningkatan kapasitas jalan lintas wilayah
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%) Panjang jalan dilalui Roda 4 (Km) Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4) Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam ) (%) Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air ( minimal 1,5 m) (Km) Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar (m')
4
Meningkatnya taraf hidup masyarakat dan kualitas lingkungan permukiman dan pertambangan melalui pengembangan sistem jaringan penyediaan air minum untuk mendukung peningkatan tingkat pelayanan penduduk perkotaan dan penduduk perdesaan, serta meningkatnya pelayanan sanitasi sistem terpusat dan sistem berbasis masyarakat bagi penduduk perkotaan, meningkatnya sistem pengelolaan drainase untuk mendukung pengurangan luas genangan di perkotaan serta meningkatnya sistem pengelolaan persampahan untuk mendukung peningkatan tingkat pelayanan penduduk, dan meningkatnya kualitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah
Akses air minum (%)
8.1 %
Meter
16,850.0
Meter
1,500.0
%
75.4
Km
447.6
Km
133.7
Km
148.6
Meter
%
Rumah tangga pengguna air bersih (SR)
Unit
Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (m')
Meter
Rumah tangga ber-Sanitasi (%) Lingkungan pemukiman kumuh (Ha.) Rumah layak huni (%)
Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk (%)
27 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum
5,925.0
17.3 4,404.0 131,411.0
%
70.0
Hektar
136.0
%
Rasio tempat ibadah per satuan penduduk (%) Persentase rumah tinggal bersanitasi
70.0
78.1 0.398
%
70.0 79.6
No.
Sasaran
1
2
Indikator Kinerja Utama
Satuan
Target
3
4
5
Lingkungan Pemukiman (m2)
M2
9,500,000.0
bagi Rumah tangga pengguna listrik (KK) dan Rasio ketersediaan daya listrik
Unit
25,353.0
Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik
%
99.85
Akses penerangan
%
99.85
Rasio permukiman layak huni (Unit/KK)
5 Meningkatnya pemerataan pelayanan energi masyarakat serta meningkatnya pembinaan pengembangan bidang ketenagalistrikan
28 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum
0.22
3.9
AKUNTABILITAS KINERJA engukuran kinerja merupakan jembatan antara perencanaan strategis dengan pelaporan akuntabilitas. Suatu SKPK dapat dikatakan berhasil jika indikatorindikator yang ditetapkan telah mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran. Tanpa adanya pengukuran kinerja sangat sulit dicari pembenaran yang logis atas pencapaian tujuan dan sasaran SKPK. Pegukuran kinerja adalah suatu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan dengan memanfaatkan data kinerja yang dapat diperoleh melalui data internal dan eksternal. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan tingkat capaian target dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan rencana kinerja. Pengukuran kinerja mencakup tingkat capaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Pengukuran kinerja dimaksud dapat dilakukan dengan mengunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK) dan formulir Pengukuran Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2015. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu metode evaluasi kinerja dan metode perbandingan capaian sasaran. Metode evaluasi kinerja dilakukan dengan menggunakan formulir PK dan RKT, perbandingan dilakukan dengan melihat perbandingan antara
rencana dan realisasi untuk masing-masing
indikator kinerja kegiatan. Metode ini terutama akan bermanfaat untuk melakukan evaluasi internal atas kelemahan-kelemahan dan kendala-kendala yang terjadi dalam organisasi dalam pelaksanaan kegiatannya. 3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dilakukan dengan mengacu pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003
tentang
Perbaikan
Pedoman
Penyusunan
29 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum
Pelaporan
Akuntabilitas KInerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumusan sebagai berikut : Capaian indikator kinerja =
Realisasi Rencana
x 100%
1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus : 2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja, digunakan rumus :
Capaian indikator kinerja =
Rencana - (Realisasi-Rencana) Rencana
x 100%
Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interprestasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu : Skala Ordinal
Predikat/Kategori Sangat Baik Berhasil Cukup Berhasil Tidak Berhasil
> 85 70 > x < 85 55 > x < 70 < 55 Untuk
capaian
masing-masing
indikator
kinerja
sasaran
disimpulkan
berdasarkan “Metode Rata-rata Data Kelompok” Penyimpulan capaian sasaran nilai mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut : Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nialai mean (ratarata)skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut :
Capaian Sasaran =
Jumlah indikator untuk setiap kategori x nilai mean setiap kategori Jumlah indikator kinerja sasaran
30 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum
x 100%
Nilai Mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut : Sangat Berhasil
: 92,5
Berhasil
: 77,5
Cukup Berhasil
: 62,5
Tidak Berhasil
: 27,5
Metode perbandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi (performance
result) yang dicapai organisasi, selanjutnya akan dilihat performance gap yang ada serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa yang akan datang. Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Namun demikian, sangat disadari
bahwa kedua metode tersebut
membutuhkan
perumusan indikator kinerja yang relevan dan langsung, objektivitas dan tidak bias, spesifik, cukup, kuantitatif, terinci, praktis dan dapat diyakini. Kondisi inilah yang sepenuhnya belum dapat disajikan dalam LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015 ini. Sampai saat ini keberhasilan program-program banyak diukur dengan menggunakan indikator output dan outcome. 3.2. Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Secara umum Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya telah mampu merealisir secara maksimal seluruh target-target dari sasaran indikator kinerja 2015 yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2015. Dalam melaksanakan (merealisasikan) RKT 2015 yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya telah berhasil memenuhi sebahagian besar program dan kegiatan yang ada pada tahun 2015. Nilai capaian kinerja sasaran diperoleh dari hasil perbandingan antara realiasasi dengan target sasaran kinerja yang direncanakan dikali dengan 100%. Sesuai dengan data kinerja tahunan sebagaimana terlihat pada tabel, maka sebaran nilai capaian kinerja sasaran yang direncanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya tahun 2015, dapat diklasifikasikan sebagai berikut :
31 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum
3.2.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kenerja Tahun 2015 Adapun capaian kinerja tahun 2015 sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini : Tabel 3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2015 NO. 1
SASARAN STRATEG IS
INDIK ATOR K INERJA
SATUAN
TAHUN 2014
% CAPAIAN TARG ET REALISASI
Terwujudnya Kualitas pelayanan yang prima, cepat, murah, transparan, adil, patut dan memuaskan.
Persentase Peningkatan Kelancaran Administrasi Perkantoran Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
%
95.00
95.00
100.00
%
85.00
87.00
102.35
2
Terwujudnya organisasi pemerintahan yang proporsional, efektif dan efisien
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur pemerintah
%
85.00
85.00
100.00
3
Terwujudnya sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang akuntabel.
Tersedianya data base yang akurat dan terukur
%
95.00
95.00
100.00
4
Masih banyaknya jalan kabupaten yang perlu ditingkatkan lapis permukaan menjadi hotmix.
Panjang jalan yang rusak ringan menjadi jalan hotmix.
Meter
12,647.00
11,285.47
89.23
Terbangunnya jalan kabupaten yang rusak berat menjadi tasirtu
Panjang jalan yang rusak berat menjadi tasirtu
Meter
22,953.00
17,420.53
75.90
Terpeliharanya dengan baik secara periodik jalan kabupaten dari kerusakan sedang/ringan.
Panjang jalan yang dipelihara secara periodik
Meter
25,000.00
25,000.00
100.00
Masih adanya Talud Jalan kabupaten yang rusak berat, rusak ringan yang ditingkatkan ke pasangan batu.
Panjang talud jalan yang rusak ringan dan berat ditingkatkan ke pasangan batu
Meter
330.00
330.00
100.00
Terwujudnya Pertambangan yang Efisien dan Produktif di dukung oleh kemampuan Manusia dan Manajemen Pertambangan Daerah
Meningkatnya kemampuan SDM Bidang Pertambangan
%
90.00
90.00
100.00
Terwujudnya pembangunan perumahan yang layak huni dan bersanitasi serta sesuai standar
Jumlah unit yang dibangun menjadi rumah yang layak huni, bersanitasi dan sesuai standar untuk bangunan tempat tinggal
Unit
50.00
50.00
100.00
Terbangunnya Prasarana Dasar lingkungan untuk pemukiman
Jumlah panjang saluaran lingkungan yang terbangun
Meter
970.00
970.00
100.00
Jumlah panjang jalan lingkungan yang terbangun
Meter
6779.00
6779.00
100.00
Unit
8.00
8.00
100.00
5
6 7
MCK Komunal + IPAL Komunal
32 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum
NO. 8
9
SASARAN STRATEG IS Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana tenaga Listrik, untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah
INDIK ATOR K INERJA
SATUAN
TAHUN 2014
% CAPAIAN TARG ET REALISASI
Jumlah Pemasangan Instalasi dan KK/ 15,547.00 Pembayaran Rekening Listrik Bagi Pelanggan Masyarakat Kurang Mampu
15,547.00
100.00
Terbangunnya jembatan yang rusak ringan menjadi permanen.
Panjang jembatan yang rusak ringan ditigkatkan menjadi permanen
Meter
30.60
30.60
100.00
Terbangunnya jembatan yang rusak berat menjadi beton konfensional/beton cor
Panjang jembatan yang rusak berat ditigkatkan menjadi beton konfensional/beton cor
Meter
127.70
96.00
75.18
Terpeliharanya dengan baik secara periodik jembatan kabupaten dari kerusakan sedang/ringan.
Panjang jembatan yang dipelihara secara periodik
Meter
280.00
280.00
100.00
Terlaksananya Program Pemerataan Pelayanan Energi bagi Masyarakat
Meningkatnya jumlah rumah tangga di pedesaan yang dialiri listrik
KK/ Pelanggan
146
146
100.00
Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
Jumlah peneimaaan PAD dari alat berat
Rupiah
1.900 Juta
617,3 Juta
Terbangunnya sarana dan prasarana Irigasi Teknis, irigasi semi teknis dan irigasi pedesaan/ sederhana
Luas areal jaringan irigasi teknis di Kabupaten Aceh Jaya yang dibangun/ ditingkatkan
Hektar
610.00
610.00
Luas areal jaringan irigasi semi teknis di Kabupaten Aceh Jaya yang dibangun/ ditingkatkan
Hektar
3,786.00
3,028.80
889.00
889.00
100.00
Meter
28,243.00
28,243.00
100.00
0 unit
0 unit
0 unit
Panjang Rawa yang dinormalisasikan untuk mengurangi resiko banjir
Meter
9,138.00
9,138.00
100.00
Panjang Bantaran, Tanggul Sungai dan Pantai yang dibangun
Meter
4,931.00
3,698.25
75.00
Terwujudnya pembangunan permukiman, sarana dan prasarana pemerintahan dan Fasilitas pelayanan publik sebagai pemicu pertumbuhan.
Jumlah Kantor-kantor Pemerintah yang perlu di bangun
Unit
3.00
3.00
100.00
Jumlah Fasilitas pelayanan publik yang perlu di bangun
Unit
29.00
29.00
100.00
16
Terwujudnya pembangunan infrastruktur pedesaan
terbangunnya sarana dan prasarana infrastruktur pedesaan yang mantap
%
95.00
95.00
100.00
17
Tersedianya Tanah Untuk Bangunan Gedung dan Bangunan Bukan Gedung
Jumlah Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung dan Bangunan Air
Paket
2.00
1.00
50.00
10
11 12
13
14
15
Tersedianya fasilitas penyediaan/ pengolahan air bersih dan air baku yang memenuhi standar kesehatan untuk melayani kebutuhan masyarakat Terlaksananya Pengelolaan Daerah Rawa Dalam Rangka Pengendalian Banjir di Kabupaten Aceh Jaya
Jumlah KK yang tersambung jaringan Air Bersih Panjang jaringan pipa Jumlah WTP
Unit
Rata-rata capai an k i ne rja
33 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum
32.49 100.00
80.00
0 unit
92.42
Grafik 3.1. Persentase Capaian Indikator Kinerja Tahun 2015 % Indikator Kinerja
120.0 100.0 80.0
100.0 102.4 100.0
100.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
89.2
100.0
75.9
60.0
100.0
100.0
75.2
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
80.0
40.0
75.0
20.0 0.0
34 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum
32.5
50.0
Apabila dilihat dari capaian kinerja rata-rata, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya memperoleh Nilai Sangat Baik. Keberhasilan capaian sasaran strategis diukur dengan capaian indikator kinerja yang menggambarkan peran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya dalam memberi nilai tambah bagi Kabupaten Aceh Jaya. Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi pengukuran atas realisasi 29 (dua puluh sembilan) indikator kinerja dari 17 (tujuh belas) sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2015. Pengukuran kemudian dilanjutkan
dengan
analisis,
khususnya
terhadap
indikator
yang
menyimpang jauh dari targetnya. Pada tahun 2015 dari tujuh belas sasaran dan dua puluh sembilan indikator kinerja hanya 22 (dua puluh dua) indikator yang mencapai target yang telah ditetapkan yaitu dengan capaian target sebesar 100%. Selebihnya 7 (tujuh) indikator tidak mencapai target yang telah ditetapkan dengan uraian : Indikator “Panjang jalan yang rusak ringan menjadi jalan hotmix” ditargetkan sebesar 12.647 m namun hanya terealisasi 11.295 m atau sebesar 89,23%. Hal ini disebabkan karena kondisi curah hujan yang cukup tinggi di kabupaten Aceh Jaya khususnya pada bulan Oktober s.d. Desember 2015 sehingga menyebabkan beberapa paket pekerjaan belum selesai dikerjakan. Disamping itu keterlambatan proses pengadaan barang/ jasa juga menjadi salah satu penyebab rendahnya capaian target untuk indikator ini. Untuk mengatasi kegagalan tersebut diatas Dinas Pekerjaan Umum telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut : - Pekerjaan yang belum selesai realisasinya pada tahun 2015, maka akan menjadi paket luncuran di tahun 2016 - Untuk mencegah agar tidak terjadinya lagi kegagalan seperti diatas, maka pada tahun berikutnya diharapkan proses pengadaan barang/ jasa dan waktu pelaksanaan pekerjaan akan dimulai lebih awal. Indikator “Panjang jalan yang rusak berat menjadi jalan tasirtu” ditargetkan sebesar 22.953 m namun hanya terealisasi 17.420,53 m atau sebesar 75,90%. Hal ini disebabkan karena kondisi curah hujan yang
35 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum
cukup tinggi di kabupaten Aceh Jaya khususnya pada bulan Oktober s.d. Desember 2015 sehingga menyebabkan beberapa paket pekerjaan belum selesai dikerjakan. Disamping itu keterlambatan proses pengadaan barang/ jasa juga menjadi salah satu penyebab rendahnya capaian target untuk indikator ini. Untuk mengatasi kegagalan tersebut diatas Dinas Pekerjaan Umum telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut : - Pekerjaan yang belum selesai realisasinya pada tahun 2015, maka akan menjadi paket luncuran di tahun 2016 - Untuk mencegah agar tidak terjadinya lagi kegagalan seperti diatas, maka pada tahun berikutnya diharapkan proses pengadaan barang/ jasa dan waktu pelaksanaan pekerjaan akan dimulai lebih awal Indikator “Panjang jembatan yang rusak berat ditingkatkan menjadi beton konvensional/ beton cor” ditargetkan sebesar 127,70 m namun hanya terealisasi 96,00 m atau sebesar 75,18%. Hal ini disebabkan karena kondisi curah hujan yang cukup tinggi di kabupaten Aceh Jaya khususnya pada bulan Oktober s.d. Desember 2015 sehingga menyebabkan banjir di lokasi pekerjaan dan pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat waktu. Disamping itu keterlambatan proses pengadaan barang/ jasa juga menjadi salah satu penyebab rendahnya capaian target untuk indikator ini. Untuk mengatasi kegagalan tersebut diatas Dinas Pekerjaan Umum telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut : - Pekerjaan yang belum selesai realisasinya pada tahun 2015, maka akan menjadi paket luncuran di tahun 2016 - Untuk mencegah agar tidak terjadinya lagi kegagalan seperti diatas, maka pada tahun berikutnya diharapkan proses pengadaan barang/ jasa dan waktu pelaksanaan pekerjaan akan dimulai lebih awal Indikator “Jumlah penerimaan PAD dari alat berat” ditargetkan sebesar Rp. 1.900.000.000,- namun hanya terealisasi Rp. 617.300.000,- atau sebesar 32,49%. Hal ini disebabkan karena kondisi produktivitas sebagian peralatan sudah menurun sehingga memerlukan perawatan yang maksimal. Disamping itu penyebab rendahnya capaian target untuk indikator ini adalah karena sebagian dari rekanan telah memiliki peralatan
36 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum
sendiri yang berarti semakin menurunnya tingkat permintaan sewa peralatan pada Dinas Pekerjaan Umum. Untuk mengatasi kegagalan tersebut diatas Dinas Pekerjaan Umum telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut : - Meningkatkan kegiatan pemeliharaan alat berat dan peralatan laboratorium secara maksimal untuk meningkakan produktivitas kerja alat. Indikator “Luas areal jaringan irigasi semi teknis kabupaten yang dibangun” ditargetkan sebesar 3.786 Ha namun hanya terealisasi 3.028,8 Ha atau hanya sebesar 80,00%. Hal ini disebabkan karena kondisi curah hujan yang cukup tinggi di kabupaten Aceh Jaya khususnya pada bulan Oktober s.d. Desember 2015 sehingga menyebabkan banjir di lokasi pekerjaan dan pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat waktu. Disamping itu keterlambatan proses pengadaan barang/ jasa juga menjadi salah satu penyebab rendahnya capaian target untuk indikator ini. Untuk mengatasi kegagalan tersebut diatas Dinas Pekerjaan Umum telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut : - Pekerjaan yang belum selesai realisasinya pada tahun 2015, maka akan menjadi paket luncuran di tahun 2016 - Untuk mencegah agar tidak terjadinya lagi kegagalan seperti diatas, maka pada tahun berikutnya diharapkan proses pengadaan barang/ jasa dan waktu pelaksanaan pekerjaan akan dimulai lebih awal Indikator “Panjang bantaran, tanggul sungai dan pantai yang dibangun” ditargetkan sebesar 4.931 m namun hanya terealisasi 3.698,25 m atau hanya sebesar 75,00%. Hal ini disebabkan karena kondisi curah hujan yang cukup tinggi di kabupaten Aceh Jaya khususnya pada bulan Oktober s.d. Desember 2015 sehingga menyebabkan banjir di lokasi pekerjaan dan pekerjaan
tidak
dapat
diselesaikan
tepat
waktu.
Disamping
itu
keterlambatan proses pengadaan barang/ jasa juga menjadi salah satu penyebab rendahnya capaian target untuk indikator ini. Untuk mengatasi kegagalan tersebut diatas Dinas Pekerjaan Umum telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
37 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum
- Pekerjaan yang belum selesai realisasinya pada tahun 2015, maka akan menjadi paket luncuran di tahun 2016 - Untuk mencegah agar tidak terjadinya lagi kegagalan seperti diatas, maka pada tahun berikutnya diharapkan proses pengadaan barang/ jasa dan waktu pelaksanaan pekerjaan akan dimulai lebih awal Indikator “Jumlah pengadaan tanah untuk bangunan gedung dan bangunan air” ditargetkan sebanyak 2 paket namun hanya terealisasi sebanyak 1 paket atau sebesar 50,00%. Hal ini disebabkan karena setelah dilakukan penilaian terhadap dua kegiatan pengadaan tanah oleh Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP), ternyata satu paket kegiatan yakni pengadaan tanah untuk bangunan air tidak boleh dilakukan ganti rugi sesuai dengan undang-undang dan peraturan pertanahan yang ada. Untuk mengatasi kegagalan tersebut diatas Dinas Pekerjaan Umum telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut : - Akan mengkanji dan meneliti secara detail untuk kegiatan-kegiatan pengadaan tanah di tahun berikutnya agar kegiatan dimaksud dapat dilaksanakan sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku. 3.2.2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2015 dengan tahun 2014 dan tahun 2013 Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja tahun lalu dapat dilihat pada tabel 3.2 dibawah ini. No.
Sasaran Strateg i s
1
2
1
Terwujudnya Kualitas pelayanan yang prima, cepat, murah, transparan, adil, patut dan memuaskan.
2
Terwujudnya organisasi pemerintahan yang proporsional, efektif dan efisien
3
Terwujudnya sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang akuntabel.
Indi k ator K i nerja 3
Satuan
Real i sasi Real i sasi 2013 2014
2015 Targ et
Real i sasi
Ni l ai K ateg ori capai an
4
5
6
6
7
8
9
Persentase Peningkatan Kelancaran Administrasi Persentase peningkatan pelayanan administrasi Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur pemerintah
%
92.00
95.00
95.00
95.00
100.00
Sangat baik
%
80.00
85.00
85.00
87.00
102.35
Sangat baik
%
84.00
85.00
85.00
85.00
100.00
Sangat baik
Tersedianya data base yang akurat dan terukur
%
90.00
90.00
95.00
95.00
100.00
Sangat baik
38 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum
No.
Sasaran Strateg i s
Indi k ator K i nerja
Satuan
Real i sasi Real i sasi 2013 2014
Targ et
1
2
3
4
4
Masih banyaknya jalan kabupaten yang perlu ditingkatkan lapis permukaan menjadi hotmix.
Panjang jalan yang rusak ringan menjadi jalan hotmix.
meter
20,000
45,000
12,647
Terbangunnya jalan kabupaten yang rusak berat menjadi tasirtu
Panjang jalan yang rusak berat menjadi tasirtu
meter
21,900
19,248
22,953
Terpeliharanya dengan baik secara periodik jalan kabupaten dari kerusakan sedang/ringan.
Panjang jalan yang dipelihara secara periodik
meter
2,900
8,286
Masih adanya Talud Jalan kabupaten yang rusak berat, rusak ringan yang ditingkatkan ke pasangan batu.
Panjang talud jalan yang rusak ringan dan berat ditingkatkan ke pasangan batu
meter
600.00
Terwujudnya Pertambangan yang Efisien dan Produktif di dukung oleh kemampuan Manusia dan Manajemen Pertambangan Daerah
Meningkatnya kemampuan SDM Bidang Pertambangan
%
Terwujudnya pembangunan perumahan yang layak huni dan bersanitasi serta sesuai standar
Jumlah unit yang dibangun menjadi rumah yang layak huni, bersanitasi dan sesuai standar untuk bangunan tempat tinggal
Terbangunnya Prasarana Dasar lingkungan untuk pemukiman
Jumlah panjang saluran lingkungan yang terbangun
5
6
7
5
2015
6
6
Real i sasi 7
Ni l ai K ateg ori capai an 8
9
89.23
Sangat baik
75.90
Berhasil
25,000
25,000 100.00
Sangat baik
0.00
330.00
330.00
100.00
Sangat baik
78.00
0.00
90.00
90.00
100.00
Sangat baik
Unit
20.00
90.00
50.00
50.00
100.00
Sangat baik
meter
1,400
3,853
970
970
100.00
Sangat baik
Jumlah panjang jalan lingkungan yang meter terbangun
1,200
3,735
6,779
6,779
100.00
Sangat baik
Unit
5.00
0.00
8.00
8.00
100.00
0.00
55.00 15,547.0 15,547.0
100.00
MCK Komunal + IPAL Komunal
11,285
17.420.53
Sangat baik sangat baik
8
Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana tenaga Listrik, untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah
Jumlah Pemasangan Instalasi dan Pembayaran Rekening Listrik Bagi Masyarakat Kurang Mampu
KK
9
Terbangunnya jembatan yang rusak ringan menjadi permanen.
Panjang jembatan yang rusak ringan ditigkatkan menjadi permanen
meter
12.00
52.00
30.60
30.60
100.00
Sangat baik
Terbangunnya jembatan yang rusak berat menjadi beton konfensional/beton cor
Panjang jembatan yang rusak berat ditigkatkan menjadi beton konfensional/beton Panjang jembatan
meter
0.00
35.00
127.70
96.00
75.18
Berhasil
meter
22.00
52.00
280.00
280.00
100.00
Sangat baik
Terpeliharanya dengan baik secara periodik jembatan kabupaten dari kerusakan sedang/ringan.
yang dipelihara secara periodik
39 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum
No.
Sasaran Strate g i s
Indi k ator K i ne rja
Satuan
Re al i sasi Re al i sasi 2013 2014
1
2
3
4
10
Terlaksananya Program Pemerataan Pelayanan Energi bagi Masyarakat
Meningkatnya jumlah rumah tangga di pedesaan yang dialiri listrik
KK
Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
Jumlah peneimaaan PAD dari alat berat
Rupiah
Terbangunnya sarana dan prasarana Irigasi Teknis, irigasi semi teknis dan irigasi pedesaan/ sederhana
Luas areal jaringan Hektar irigasi teknis di Kabupaten Aceh Jaya yang dibangun/ ditingkatkan
305.00
Luas areal jaringan Hektar irigasi semi teknis di Kabupaten Aceh Jaya yang dibangun/ ditingkatkan Jumlah KK yang Unit tersambung jaringan Air Bersih
Targ e t
9
Sangat baik
32.49
Tidak berhasil
610.00
100.00
Sangat baik
3,786.00
3,028.80
80.00
Berhasil
2,500.0
889.0
889.0
100.00
Sangat baik
meter
8,250.0 11,252.0
28,243.0
28,243.0
100.00
Sangat baik
0 unit
0 unit
0 unit
Panjang Rawa yang dinormalisasikan untuk mengurangi resiko banjir
meter
3,050.0
3,586.0
9,138.0
9,138.0
100.00
Sangat baik
Panjang Bantaran, Tanggul Sungai dan Pantai yang dibangun
meter
2,000.0
1,374.0
4,931.0
3,698.3
75.00
Berhasil
Terwujudnya pembangunan permukiman, sarana dan prasarana pemerintahan dan Fasilitas pelayanan publik sebagai pemicu pertumbuhan.
Jumlah Kantorkantor Pemerintah yang perlu di bangun
Unit
0.00
1.00
3.00
3.00
100.00
Sangat baik
Jumlah Fasilitas pelayanan publik yang perlu di bangun
Unit
50.00
58.00
29.00
29.00
100.00
Sangat baik
16
Terwujudnya pembangunan infrastruktur pedesaan
terbangunnya sarana dan prasarana infrastruktur pedesaan yang mantap
%
90.00
90.00
95.00
95.00
100.00
Sangat baik
17
Tersedianya Tanah Untuk Bangunan Gedung dan Bangunan Bukan Gedung
Jumlah Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung dan Bangunan Air
0.00
0.00
2.00
1.00
50.00
Tidak berhasil
13
14
15
Tersedianya fasilitas penyediaan/ pengolahan air bersih dan air baku yang memenuhi standar kesehatan untuk melayani kebutuhan masyarakat Terlaksananya Pengelolaan Daerah Rawa Dalam Rangka Pengendalian Banjir di Kabupaten Aceh Jaya
Panjang jaringan pipa
0.00
6
146.00
146.00
1.900 Juta
617,3 Juta
236.00
610.00
1,893.00
236.00
960.0
950,00 Juta
55.00
951,61 Juta
Jumlah WTP
Paket
7
Ni l ai K ate g ori capai an 8
12
6
Re al i sasi
100.00
11
5
2015
Rata-rata capai an k i ne rja
92.42
Dari ketujuh belas sasaran dan dua puluh sembilan indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2015 hanya 25 indikator yang dapat dibandingkan dengan indikator kinerja tahun lalu (tahun 2014). Hal ini disebabkan karena 4 (empat) indikator lainnya gagal direalisasikan pada tahun 2014
40 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum
yaitu indikator panjang talud jalan yang rusak ringan dan berat ditingkatkan ke pasangan batu, indikator meningkatnya kemampuan SDM Bidang Pertambangan, indikator MCK Komunal + IPAL Komunal dan indikator jumlah pengadaan tanah untuk bangunan gedung dan bangunan air. Dan jika dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tahun 2013 maka hanya terdapat 24 indikator yang dapat dibandingkan dengan indikator kinerja tahun 2015, hal ini disebabkan karena 5 indikator lainnya gagal dilaksanakan pada tahun 2013. 3.2.3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2015 dengan target RPJM yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 2015
No. 1
Sasaran Strateg i s Terwujudnya Kualitas pelayanan yang prima, cepat, murah, transparan, adil, patut dan memuaskan.
Indi k ator K i nerja
Satuan
Targ et
Targ et Tercapai Ak hi r Ni l ai / Ti dak Real i sasi Capai an RPJM Tercapai ( 2015) ( %) 95.00 100.00 90.00 Tercapai
Persentase Peningkatan Kelancaran Administrasi Perkantoran Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur pemerintah
%
95.00
%
85.00
87.00
102.35
90.00
Tercapai
%
85.00
85.00
100.00
90.00
Tercapai
95.00
95.00
100.00
90.00
Tercapai
2
Terwujudnya organisasi pemerintahan yang proporsional, efektif dan efisien
3
Terwujudnya sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang akuntabel.
Tersedianya data base yang akurat dan terukur
%
4
Masih banyaknya jalan kabupaten yang perlu ditingkatkan lapis permukaan menjadi hotmix.
Panjang jalan yang rusak ringan menjadi jalan hotmix.
Meter
12,647.00 11,285.47
89.23 46,020.4
Tidak Tercapai
Terbangunnya jalan kabupaten yang rusak berat menjadi tasirtu
Panjang jalan yang rusak berat menjadi tasirtu
Meter
22,953.00 17,420.53
75.90 46,020.4
Tidak Tercapai
Terpeliharanya dengan baik secara periodik jalan kabupaten dari kerusakan sedang/ringan.
Panjang jalan yang dipelihara secara periodik
Meter
25,000.00 25,000.00
Masih adanya Talud Jalan kabupaten yang rusak berat, rusak ringan yang ditingkatkan ke pasangan batu.
Panjang talud jalan yang rusak ringan dan berat ditingkatkan ke pasangan batu
Meter
330.00
330.00
41 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum
100.00
30,000.0
Tercapai
100.00 31,827.2
Tercapai
2015
No.
5
6
7
8
Targ et Tercapai Ak hi r Ni l ai / Ti dak Real i sasi Capai an RPJM Tercapai ( 2015) ( %) 90.00 100.00 85.00 Tercapai
Sasaran Strateg i s
Indi k ator K i nerja
Satuan
Terwujudnya Pertambangan yang Efisien dan Produktif di dukung oleh kemampuan Manusia dan Manajemen Pertambangan Daerah
Meningkatnya kemampuan SDM Bidang Pertambangan
%
90.00
Terwujudnya pembangunan perumahan yang layak huni dan bersanitasi serta sesuai standar
Jumlah unit yang dibangun menjadi rumah yang layak huni, bersanitasi dan sesuai standar untuk bangunan tempat Jumlah tinggal panjang saluaran
Unit
50.00
50.00
100.00
lingkungan yang terbangun
Meter
970.00
970.00
100.00 69,293.0 Tercapai
Jumlah panjang jalan lingkungan yang terbangun
Meter
6779.00
6779.00
100.00 46,053.0 Tercapai
MCK Komunal + IPAL Komunal
Unit
8.00
8.00
Terbangunnya Prasarana Dasar lingkungan untuk pemukiman
Targ et
KK/ 15,547.00 15,547.00 Pelangg an
480.00
Tercapai
100.00
55.00
Tercapai
100.00
0.00
Tercapai
Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana tenaga Listrik, untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah
Jumlah Pemasangan Instalasi dan Pembayaran Rekening Listrik Bagi Masyarakat Kurang Mampu
9 Terbangunnya jembatan yang rusak ringan menjadi permanen.
Panjang jembatan yang rusak ringan ditigkatkan menjadi permanen
Meter
30.60
30.60
100.00
103.72
Tercapai
Terbangunnya jembatan yang rusak berat menjadi beton konfensional/beton cor
Panjang jembatan yang rusak berat ditigkatkan menjadi beton konfensional/beton cor
Meter
127.70
96.00
75.18
134.30
Tidak Tercapai
Terpeliharanya dengan baik secara periodik jembatan kabupaten dari kerusakan sedang/ringan.
Panjang jembatan yang dipelihara secara periodik
Meter
280.00
280.00
100.00
250.00
Tercapai
146
146
100.00
67
Tercapai
10 Terlaksananya Program Pemerataan Pelayanan Energi bagi Masyarakat
Meningkatnya jumlah KK/ rumah tangga di pedesaan Pelangg yang dialiri listrik an
Terwujudnya Peningkatan 11 Pendapatan Asli Daerah
Jumlah peneimaaan PAD dari alat berat
Rupiah 1.900 Juta 617,3 Juta
12 Terbangunnya sarana dan prasarana Irigasi Teknis, irigasi semi teknis dan irigasi pedesaan/ sederhana
Luas areal jaringan irigasi teknis di Kabupaten Aceh Jaya yang dibangun/ ditingkatkan
Hektar
610.00
610.00
Luas areal jaringan irigasi Hektar semi teknis di Kabupaten Aceh Jaya yang dibangun/ ditingkatkan
3,786.00
3,028.80
42 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum
32.49 1.300 Juta
Tidak Tercapai
100.00 1,470.40
Tercapai
80.00
Tidak Tercapai
490.00
2015
No.
Sasaran Strateg i s
Indi k ator K i nerja
Satuan
13 Tersedianya fasilitas penyediaan/ pengolahan air bersih dan air baku yang memenuhi standar kesehatan untuk melayani kebutuhan masyarakat
Jumlah KK yang tersambung jaringan Air Bersih
Unit
Targ et Ak hi r Ni l ai Targ et Real i sasi Capai an RPJM ( 2015) ( %) 889.00 889.00 100.00 950.00
28,243.00 28,243.00
Tercapai / Ti dak Tercapai
100.00 27,996.0
Tercapai
Panjang jaringan pipa
Meter
Jumlah WTP
0 unit
0 unit
0 unit
14 Terlaksananya Pengelolaan Daerah Rawa Dalam Rangka Pengendalian Banjir di Kabupaten Aceh Jaya
Panjang Rawa yang dinormalisasikan untuk mengurangi resiko banjir
Meter
9,138.00
9,138.00
Panjang Bantaran, Tanggul Sungai dan Pantai yang dibangun
Meter
4,931.00
3,698.25
75.00
15 Terwujudnya pembangunan permukiman, sarana dan prasarana pemerintahan dan Fasilitas pelayanan publik sebagai pemicu pertumbuhan.
Jumlah Kantor-kantor Pemerintah yang perlu di bangun
Unit
3.00
3.00
100.00
2.00 Tercapai
Jumlah Fasilitas pelayanan publik yang perlu di bangun
Unit
29.00
29.00
100.00
45.00 Tercapai
16 Terwujudnya pembangunan infrastruktur pedesaan
terbangunnya sarana dan prasarana infrastruktur pedesaan yang mantap
%
95.00
95.00
100.00
95.00 Tercapai
17 Tersedianya Tanah Untuk Bangunan Gedung dan Bangunan Bukan Gedung
Jumlah Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung dan Bangunan Air
Paket
2.00
1.00
50.00
0 unit
100.00 12,510.0 Tercapai
2,902.0
2.00
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 17 (tujuh belas) sasaran strategis dan 29 indikator kinerja sasaran, dari capaian yang telah diperoleh dapat disimpulkan bahwa 23 (dua puluh tiga) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 79,31% dikategorikan sangat baik, 4 (empat) indikator kinerja sasaran atau 13,79% dikategorikan berhasil dan 2 (dua) indikator kinerja sasaran atau 6,90% dikategorikan tidak berhasil. Dengan demikian masih terdapat indikator kinerja sasaran yang capaiannya belum seperti yang diharapkan atau berkategori tidak berhasil sehingga perlu perhatian pada tahun berikutnya. Dengan telah dilaksanakan pengukuran kinerja sasaran beserta simpulan ratarata sesuai dengan “Metode rata-rata data kelompok” maka hasil penyimpulan sasaran untuk capaian masing-masing sasaran disajikan sebagai berikut :
43 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum
Tercapai
Tidak Tercapai
Tidak Tercapai
Rekapitulasi Capaian Sasaran Tahun 2015
No.
Sas aran St rat e g i s
Capai an K i ne rja ( %)
Sk al a Pe ng uk uran Ord i nal Sang at b e rhas i l
Be rhas i l
Cuk up Be rhas i l
T i d ak Be rhas i l
> 85
70 – 85
55 – 70
< 55
1
Terwujudnya Kualitas pelayanan yang prima, cepat, murah, transparan, adil, patut dan memuaskan.
101.18
√
2
Terwujudnya organisasi pemerintahan yang proporsional, efektif dan efisien
100.00
√
3
Terwujudnya sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang akuntabel.
100.00
√
4
Masih banyaknya jalan kabupaten yang perlu ditingkatkan lapis permukaan menjadi hotmix.
89.23
√
Terbangunnya jalan kabupaten yang rusak berat menjadi tasirtu
75.90
5
6
√
Terpeliharanya dengan baik secara periodik jalan kabupaten dari kerusakan sedang/ringan.
100.00
√
Masih adanya Talud Jalan kabupaten yang rusak berat, rusak ringan yang ditingkatkan ke pasangan batu.
100.00
√
Terwujudnya Pertambangan yang Efisien dan Produktif di dukung oleh kemampuan Manusia dan Manajemen Pertambangan Daerah
100.00
√
Terwujudnya pembangunan perumahan yang layak huni dan bersanitasi serta sesuai standar
100.00
√
100.00
√
100.00
√
7
Terbangunnya Prasarana Dasar lingkungan untuk pemukiman
8
Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana tenaga Listrik, untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah
44 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum
No.
9
Sas aran St rat e g i s
Capai an K i ne rja ( %)
Sk al a Pe ng uk uran Ord i nal Sang at b e rhas i l
Be rhas i l
Cuk up Be rhas i l
T i d ak Be rhas i l
> 85
70 – 85
55 – 70
< 55
√
Terbangunnya jembatan yang rusak ringan menjadi permanen.
100.00
Terbangunnya jembatan yang rusak berat menjadi beton konfensional/beton cor
75.18
Terpeliharanya dengan baik secara periodik jembatan kabupaten dari kerusakan sedang/ringan.
100.00
√
100.00
√
10 Terlaksananya Program Pemerataan Pelayanan Energi bagi Masyarakat
√
√
Terwujudnya Peningkatan Pendapatan 11 Asli Daerah
32.49
12 Terbangunnya sarana dan prasarana Irigasi Teknis, irigasi semi teknis dan irigasi pedesaan/ sederhana
90.00
√
100.00
√
13 Tersedianya fasilitas penyediaan/ pengolahan air bersih dan air baku yang memenuhi standar kesehatan untuk melayani kebutuhan masyarakat
0 unit
87.50
√
15 Terwujudnya pembangunan permukiman, sarana dan prasarana pemerintahan dan Fasilitas pelayanan publik sebagai pemicu pertumbuhan.
100.00
√
16 Terwujudnya pembangunan infrastruktur pedesaan
100.00
√
14 Terlaksananya Pengelolaan Daerah Rawa Dalam Rangka Pengendalian Banjir di Kabupaten Aceh Jaya
17 Tersedianya Tanah Untuk Bangunan Gedung dan Bangunan Bukan Gedung
50.00
45 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum
√
3.2.4. Analisis Penyebab keberhasilan dan Kegagalan serta Solusinya. a. Sasaran 1 : Terwujudnya Kualitas pelayanan yang prima, cepat, murah, transparan, adil, patut dan memuaskan. Indi k ator K i nerja Persentase Peningkatan Kelancaran Administrasi Persentase peningkatan pelayanan administrasi
Real i sasi Real i sasi Satuan 2013 2014
2015 Targ et
Real i sasi
Ni l ai capai an
K ateg ori
Targ et ak hi r RPJM ( 2017)
%
92.00
95.00
95.00
95.00
100.00
Sangat berhasil
100.00
%
80.00
85.00
85.00
87.00
102.35
Sangat berhasil
98.00
Sasaran 1 (satu) terdiri dari 2 (dua) indikator sasaran berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian sebesar 101,18% dengan kategori Sangat berhasil, selengkapnya nilai capaian indikator pada sasaran 1 (satu) sesuai hasil pengukuran kinerja sebagai berikut : - Persentase Peningkatan Kelancaran Administrasi Perkantoran yang dapat direalisasikan adalah sebesar 95% hasil ini sesuai dengan target yang direncanakan sebelumnya yaitu sebesar 95% atau dengan nilai capaian sebesar 100%. Keberhasilan capaian indikator ini sangat dipengaruhi oleh pemanfaatan sumber daya yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum, baik sumber daya manusia maupun dukungan sumber daya keuangannya. - Persentase
peningkatan
pelayanan
administrasi
yang
dapat
direalisasikan adalah sebesar 87%, hasil ini melebihi dari target yang direncanakan sebelumnya yaitu 85% atau dengan nilai capaian sebesar 102,35%. Peningkatan pelayanan administrasi ini sejalan dengan meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran sehinggga mampu memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat. Diharapkan peningkatan pelayanan ini akan terus bertambah dari tahun ke tahun untuk menghasilkan pelayanan publik secara cepat, murah, efektif dan transparan.
46 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum
b. Sasaran 2 : Terwujudnya organisasi pemerintahan yang proporsional, efektif dan efisien. Indi k ator K i nerja
Satuan
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur pemerintah
%
Real i sasi Real i sasi 2013 2014 84.00
85.00
2015 Targ et 85.00
Real i sasi
Ni l ai capai an
K ateg ori
85.00
100.00
Sangat berhasil
Targ et ak hi r RPJM ( 2017) 98.00
Sasaran 2 (dua) terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran, berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai sebesar 100,00% dengan kategori Sangat berhasil, selengkapnya nilai capaian indikator pada sasaran 2 (dua) sesuai hasil pengukuran kinerja sebagai berikut : - Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur pemerintah yang dicapai adalah sebesar 85,00%, hasil ini sesuai dengan target yang direncanakan sebelumnya yaitu sebesar 85,00% atau dengan nilai capaian sebesar 100%. Jika dibanding dengan tahun 2013 terlihat bahwa realisasi untuk indikator ini mengalami kanaikan sebesar 1,00%. Adapun jenis – jenis kebutuhan yang terpenuhi pada sasaran 2 (dua) ini antara lain pembangunan pendopo, pembangunan tempat parker, meubelair, peralatan kantor dan operasional kantor lainnya. Dengan terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja aparatur. c. Sasaran 3 : Terwujudnya sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang akuntabel. Indi k ator K i nerja Tersedianya data base yang akurat dan terukur
Satuan %
Real i sasi Real i sasi 2013 2014 90.00
90.00
2015 Targ et 95.00
Real i sasi
Ni l ai capai an
K ateg ori
95.00
100.00
Sangat berhasil
Targ et ak hi r RPJM ( 2017) 100.00
Sasaran 3 (tiga) terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran, berdasarkan hasil pengukuran kinerja diperoleh nilai sebesar 100,00% dengan kategori
47 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum
Sangat berhasil, selengkapnya nilai capaian indikator pada sasaran 3 (tiga) sesuai hasil pengukuran kinerja sebagai berikut : - Pada tahun 2015 pelaksanaan penyusunan data base telah terlaksana dengan baik sesuai dengan target yang telah direncanakan yaitu dengan realisasi sebesar 95,00% atau dengan nilai capaian 100,00%. Dengan tersedianya data base diharapkan akan membantu dan mempermudah dalam setiap proses perencanaan dan proses pengambilan keputusan dimasa yang akan dating. d. Sasaran 4 : Masih banyaknya jalan kabupaten yang perlu ditingkatkan lapis permukaan menjadi hotmix, Terbangunnya jalan kabupaten yang rusak berat menjadi tasirtu, terpeliharanya dengan baik secara periodik jalan kabupaten dari kerusakan sedang/ringan dan masih adanya Talud Jalan kabupaten yang rusak berat, rusak ringan yang ditingkatkan ke pasangan batu.
Indi k ator K i nerja
Satuan
Real i sasi Real i sasi 2013 2014
2015 Targ et
Real i sasi
Ni l ai capai an
K ateg ori
Targ et ak hi r RPJM ( 2017)
Panjang jalan yang rusak ringan menjadi jalan hotmix.
meter
20,000 45,000.0
12,647
11,285
89.23
Sangat berhasil
230,102.00
Panjang jalan yang rusak berat menjadi tasirtu
meter
21,900 19,248.0
22,953 17.420.53
75.90
Berhasil
130,505.00
Panjang jalan yang dipelihara secara periodik
meter
2,900
8,286.0
25,000
25,000 100.00
Sangat berhasil
492,590.00
Panjang talud jalan yang rusak ringan dan berat ditingkatkan ke pasangan batu
meter
600.00
0.00
330.00
330.00
Sangat berhasil
79,568.00
100.00
Sasaran 4 (empat) terdiri dari 4 (empat) indikator sasaran, berdasarkan hasil pengukuran kinerja diperoleh nilai rata-rata sebesar 91,28% dengan kategori Sangat berhasil, selengkapnya nilai capaian indikator pada sasaran 4 (empat) sesuai hasil pengukuran kinerja sebagai berikut : - Panjang jalan yang rusak ringan menjadi jalan hotmix.
48 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum
Salah satu infrastruktur yang sangat berperan dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah adalah infrastruktur bidang transportasi yang termasuk didalamnya pembangunan jalan maupun jembatan. Untuk itu pada tahun 2015 Dinas Pekerjaan Umum telah berhasil melaksanakan pembangunan jalan hotmix sepanjang 11.285 meter atau 89,23% dari total target yang direncanakan yaitu 12.647 meter dengan katagori keberhasilan sangat berhasil. Ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam pencapaian target kinerja ini antara lain kondisi curah hujan yang cukup tinggi di kabupaten Aceh Jaya khususnya pada bulan Oktober s.d. Desember 2015 sehingga menyebabkan beberapa paket pekerjaan tidak bisa selesai sampai batas akhir tahun anggaran. Disamping itu keterlambatan proses pengadaan barang/ jasa juga menjadi salah satu penyebab rendahnya capaian target untuk indikator ini. Mengingat angka yang ditargetkan sampai akhir RPJM (tahun 2017) begitu besar yaitu 230.102 meter. Maka untuk mengatasi kegagalan tersebut diatas Dinas Pekerjaan Umum telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut : a. Pekerjaan yang belum selesai realisasinya pada tahun 2015, maka akan dijadikan paket pekerjaan luncuran di tahun 2016. b. Untuk mencegah agar tidak terjadinya lagi kegagalan seperti diatas,
maka
pada
tahun
berikutnya
diharapkan
proses
pengadaan barang/ jasa dan waktu pelaksanaan pekerjaan akan dimulai lebih awal. - Panjang jalan yang rusak berat menjadi tasirtu Kelancaran arus transportasi sangat berperan dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah untuk itu pembangunan dan peningkatan jalan mutlak diperlukan jika ingin memajukan kemajuan ekonomi suatu daerah. Pada tahun 2015 Dinas Pekerjaan Umum telah melaksanakan peningkatan jalan menjadi tasirtu sepanjang 17.420,53 meter atau 75,90% dari total target yang direncanakan yaitu 22.953 meter dengan katagori keberhasilan Berhasil. Ada beberapa hal yang menjadi kendala sehingga pencapaian target kinerja ini tidak maksimal antara lain kondisi curah hujan yang cukup tinggi di kabupaten Aceh Jaya khususnya pada bulan Oktober s.d. Desember
49 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum
2015. Disamping itu keterlambatan proses pengadaan barang/ jasa juga menjadi salah satu penyebab rendahnya capaian target untuk indikator ini. Mengingat angka yang ditargetkan sampai akhir RPJM (tahun 2017) begitu besar yaitu 130.505 meter. Maka untuk mengatasi kegagalan tersebut diatas Dinas Pekerjaan Umum telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut : a. Akan menyelesaikan sisa pekerjaan tahun 2015 pada tahun berikutnya dan akan dijadikan paket pekerjaan luncuran di tahun 2016. b. Untuk mencegah agar tidak terjadinya lagi kegagalan seperti diatas,
maka
pada
tahun
berikutnya
diharapkan
proses
pengadaan barang/ jasa dan waktu pelaksanaan pekerjaan akan dimulai lebih awal. c. Mengupayakan sumber-sumber dana lain baik dari APBA, APBN maupun sumber-sumber dana lainnya - Panjang jalan yang dipelihara secara periodik Agar infrastruktur transfortasi yang sudah dibangun dapat berfungsi secara
terus
menerus
(continue)
maka
diperlukan
kegiatan
pemeliharaan secara rutin maupun berkala. Pada tahun 2015 kegiatan pemeliharaan jalan telah dilaksanakan sepanjang 25.000 meter sesuai dengan target yang direncanakan atau dengan nilai capaian 100,00%. Indikator ini termasuk dalam katagori capaian sangat berhasil, namun dalam pelaksanaannya juga terdapat beberapa kendala antara lain keterbatasan peralatan, keterbatasan produktivitas alat karena usia dan juga keadaan alam diwilayah kabupaten Aceh Jaya. a. Akan mengupayakan proses pengadaan barang/ jasa dan waktu pelaksanaan pekerjaan akan dimulai lebih awal. b. Mengupayakan pemeliharaan peralatan secara rutin untuk meningkatkan produktivitas kerjanya. - Panjang talud jalan yang rusak ringan dan berat ditingkatkan ke pasangan batu.
50 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum
Untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana transportasi, pada tahun 2015 telah dilaksanakan pembangunan talud jalan sepanjang 330 meter sesuai dengan target yang direncanakan atau masuk dalam katagori Sangat behasil. Dalam pelaksanaan indikator ini tidak ada kendala yang berarti, namun mengingat tingkat capaian yang ditargetkan pada akhir RPJM (2017) sangat besar yaitu 79.586 meter maka ada beberapa upaya yang akan dilakukan : a. Mengupayakan sumber-sumber dana lain baik dari APBA, APBN maupun sumber-sumber dana lainnya agar pencapaian target indikator ini dapat terwujud. Grafik 3.2 Peningkatan Capaian Indikator Sasaran 4 45.000
45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000
21.900 20.000
25.000 19.248
10.000 5.000 0
Peningkatan Jalan (Tasirtu)
17.421
15.000
Pemeliharaan Jalan
11.285
8.286
Pembangunan Talud Jalan
2.900 600 0
2013
2014
Jalan Hotmix
330
2015
Pembangunan jalan hotmix
51 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum
e. Sasaran 5 : Terwujudnya Pertambangan yang Efisien dan Produktif di dukung oleh kemampuan Manusia dan Manajemen Pertambangan Daerah. Indi k ator K i nerja Meningkatnya kemampuan SDM Bidang Pertambangan
Satuan %
Real i sasi Real i sasi 2013 2014 78.00
0.00
2015 Ni l ai K ateg ori Real i sasi capai an
Targ et 90.00
90.00
100.00
Targ et ak hi r RPJM ( 2017)
Sangat berhasil
98.00
Sasaran 5 (lima) terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran, berdasarkan hasil pengukuran kinerja diperoleh nilai sebesar 100,00% dengan kategori Sangat berhasil, selengkapnya nilai capaian indikator pada sasaran 5 (lima) sesuai hasil pengukuran kinerja sebagai berikut : - Indikator kinerja persentase meningkatnya kemampuan SDM bidang pertambangan dalam tahun 2015 ditargetkan 90,00% dan dapat derealisasikan sebesar 90,00% atau dengan capaian 100,00%, masuk dalam katagori Sangat berhasil. Jika dilihat pada tahun-tahun sebelumnya yakni tahun 2013 capaiannya sebesar 78,00% serta tahun 2014 tidak ada capaian (0,00%) maka pada tahun 2015 mengalami peningkatan
yang
signifikan.
Capaian
indikator
ini
sangat
dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah tenaga teknis bidang pertambangan, meningkatnya pemahaman masyarakat tentang izin usaha pertambangan dan usaha pertambangan illegal. Adapun beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pencapaian indikator ini yaitu masih ada sebagian kecil masyarakat yang belum memahami tentang izin usaha, penambangan illegal dan dampak negatif dari penambangan illegal. Upaya Pemecahan masalah ini antara lain memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis untuk meningkatkan pemahaman tentang izin usaha, penambangan illegal dan dampak negatif dari penambangan illegal.
52 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum
Grafik 3.3 Persentase peningkatan kemampuan SDM bidang Pertambangan (%) 100 80 60 40 20 0
78
90
0
2013
2014
2015
f. Sasaran 6 : Terwujudnya pembangunan perumahan yang layak huni dan bersanitasi serta sesuai standar. Indi k ator K i nerja Jumlah unit yang dibangun menjadi rumah yang layak huni, bersanitasi dan sesuai standar untuk bangunan tempat tinggal
Satuan Unit
Real i sasi Real i sasi 2013 2014 20.00
90.00
2015 Targ et 50.00
Real i sasi
Ni l ai capai an
K ateg ori
50.00
100.00
Sangat berhasil
Targ et ak hi r RPJM ( 2017) 946.00
Sasaran 6 (enam) terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran, berdasarkan hasil pengukuran kinerja diperoleh nilai sebesar 100,00% dengan kategori Sangat berhasil, selengkapnya nilai capaian indikator pada sasaran 6 (enam) sesuai hasil pengukuran kinerja sebagai berikut : - Indikator kinerja jumlah rumah yang layak huni, bersanitasi dan sesuai standar untuk bangunan tempat tinggal dalam tahun 2015 ditargetkan 50 unit dan dapat direalisasikan sebanyak 50 unit atau dengan capaian 100,00%, masuk dalam katagori Sangat berhasil. Jika dibandingkan dengan tahun 2013 maka capaian indikator ini mengalami kenaikan sejumlah 30 unit atau sebesar 166.7%. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2014 maka capaian indikator ini mengalami penurunan sejumlah 40 unit atau sebesar 44,4%. Penurunan capaian indikator ini sangat dipengaruhi oleh terbatasnya jumlah anggaran yang tersedia untuk pembangunan rumah yang layak huni dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Upaya Pemecahan masalah ini antara lain mengupayakan sumbersumber dana lain baik dari APBA, APBN maupun sumber-sumber dana lainnya agar pencapaian target indikator ini dapat terwujud.
53 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum
Grafik 3.4 Capaian Indikator rumah yang layak huni, bersanitasi dan sesuai standar untuk bangunan tempat tinggal 90
100 80
50
60 40 20
Jumlah rumah
20
0 2013
2014
2015
Berdasarkan kecamatan, jumlah pembangunan rumah duafa tahun 2015 maka kecamatan Krueng Sabee adalah Kecamatan yang paling banyak mendapatkan pembangunan rumah duafa dan yang paling sedikit adalah kecamatan Sampoiniet. Pada tahun 2014 dari jumlah total pembanguan rumah, maka Kecamatan Krueng Sabee juga menjadi kecamatan yang paling banyak mendapatkan pembangunan rumah dan yang paling sedikit kecamatan Indra Jaya. Dan pada tahun 2013 yang paling banyak adalah kecamatan Panga sedangkan kecamatan yang lain mendapatkan jumlah yang sama, seperti terlihat pada tabel dibawah ini :
J uml ah Pe mb ang unan Rumah No.
Nama K e camat an
T ahun 2013
T ahun 2014
T ahun 2015
1
Pasie Raya
1.00
10.00
5.00
2
Teunom
1.00
10.00
5.00
3
Panga
12.00
10.00
5.00
4
Krueng Sabee
1.00
11.00
11.00
5
Setia Bakti
1.00
10.00
5.00
6
Darul Hikmah
1.00
10.00
5.00
7
Sampoiniet
1.00
10.00
4.00
8
Indra Jaya
1.00
9.00
5.00
9
Jaya
1.00
10.00
5.00
54 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum
K e t e rang an
Termasuk Rehab
Grafik 3.5 Grafik Jumlah Pembangunan Rumah Berdasarkan Kecamatan 12 10 8 6
Tahun 2013
4 2
Tahun 2014
0
Tahun 2015
Rumah layak huni g. Sasaran 7 : Terbangunnya Prasarana Dasar lingkungan untuk pemukiman. Indi k ator Ki nerja Satuan Jumlah panjang saluran lingkungan yang terbangun
Real i sasi Real i sasi 2013 2014
2015 Targ et
Real i sasi
Ni l ai capai an
Kateg ori
Targ et ak hi r RPJM (2017)
meter
1,400
3,853.0
970
970
100.00
Sangat berhasil
173,234.00
Jumlah panjang jalan lingkungan yang meter terbangun
1,200
3,735.0
6,779
6,779
100.00
Sangat berhasil
115,132.00
5.00
5.00
8.00
8.00
100.00
Sangat berhasil
MCK Komunal + IPAL Komunal
Unit
55 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum
795.00
Sasaran 7 (tujuh) terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran, berdasarkan hasil pengukuran kinerja diperoleh nilai sebesar 100,00% dengan kategori Sangat berhasil, selengkapnya nilai capaian indikator pada sasaran Sasaran 7 (tujuh) sesuai hasil pengukuran kinerja sebagai berikut : - Indikator kinerja jumlah panjang saluran lingkungan dalam tahun 2015 ditargetkan 970 meter dan dapat direalisasikan sepanjang 970 meter atau dengan capaian 100,00%, masuk dalam katagori Sangat berhasil. Jika dibandingkan dengan tahun 2013 dan tahun 2014 maka capaian indikator ini mengalami penurunan. Penurunan capaian indikator ini sangat dipengaruhi oleh terbatasnya jumlah anggaran yang tersedia untuk mendukung program pembangunan prasarana dasar lingkungan bagi masyarakat. Upaya Pemecahan masalah ini antara lain mengupayakan sumbersumber dana lain baik dari APBA, APBN maupun sumber-sumber dana lainnya agar pencapaian target indikator ini dapat terwujud ditahun berikutnya. - Indikator kinerja jumlah panjang jalan lingkungan dalam tahun 2015 ditargetkan 6.779 meter dan dapat direalisasikan sepanjang 6.779 meter atau dengan capaian 100,00%, masuk dalam katagori Sangat berhasil. Jika dibandingkan dengan tahun 2013 dan tahun 2014 maka capaian indikator ini mengalami kenaikan yang signifikan. Kenaikan capaian indikator ini sangat dipengaruhi oleh tersedianya anggaran yang cukup memadai pada tahun 2015. Dalam pelaksanaannya tidak ada hambatan yang berarti, namun untuk meningkatkan keberhasilan indikator ini maka akan diupayakan sumber-sumber dana tambahan baik dari APBA, APBN maupun sumber-sumber dana lainnya untuk meningkatkan capaian target indikatornya. - Indikator kinerja jumlah MCK Komunal + IPAL Komunal dalam tahun 2015 ditargetkan 8 unit dan dapat direalisasikan sepanjang 8 unit atau dengan capaian 100,00%, masuk dalam katagori Sangat berhasil. Jika dibandingkan dengan tahun 2013 dan tahun 2014 maka capaian indikator ini mengalami kenaikan yang signifikan. Kenaikan capaian indikator ini sangat dipengaruhi oleh dukungan anggaran yang cukup memadai pada tahun 2015. Dalam pelaksanaannya tidak ada
56 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum
hambatan yang berarti, namun untuk meningkatkan keberhasilan indikator ini dimasa yang akan datang maka akan diupayakan sumber-sumber dana tambahan baik dari APBA, APBN maupun sumber-sumber dana lainnya untuk meningkatkan capaian target indikatornya. Grafik 3.6 Capaian indikator sasaran 7 : Prasarana dasar lingkungan untuk pemukiman 6.779
7.000 6.000 5.000
3.853 3.735
4.000 3.000 2.000
1.400 1.200
1.000
970
5
8
0
0
Tahun 2013 Panjang saluran lingkungan
Tahun 2014
Tahun 2015
Panjang jalan lingkungan
MCK komunal + IPAL komunal
Untuk pembangunan MCK Komunal berdasarkan kecamatan jumlah tahun 2015, 2014 dan tahun 2013 dapat dilihat pada table dibawah ini : J uml ah Pe mb ang unan M CK N o.
N ama K e c amat an
1
Pasie Raya
2
Teunom
3
T ahun 2013
T ahun 2014
T ahun 2015
1.00
-
-
-
-
2.00
Panga
1.00
-
-
4
Krueng Sabee
1.00
1.00
2.00
5
Setia Bakti
-
1.00
1.00
6
Darul Hikmah
-
1.00
1.00
7
Sampoiniet
1.00
-
-
8
Indra Jaya
1.00
1.00
1.00
9
Jaya
-
1.00
1.00
57 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum
Ket.
Grafik 3.7 Jumlah Pembangunan MCK Komunal berdasarkan Kecamatan 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1
Tahun 2013
0,8
Tahun 2014
0,6
Tahun 2015
0,4 0,2 0
MCK Komunal + IPAL Komunal
h. Sasaran 8 : Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana tenaga Listrik, untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah.
58 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum
Indi k ator K i nerja Jumlah Pemasangan Instalasi dan Pembayaran Rekening Listrik Bagi Masyarakat Kurang Mampu
Satuan
Real i sasi Real i sasi 2013 2014
KK
0.00
55.00
2015 Targ et
Real i sasi
Ni l ai capai an
K ateg ori
15,547.0
15,547.0
100.00
Sangat berhasil
Targ et ak hi r RPJM ( 2017) 25,385.00
Sasaran 8 (delapan) terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran, berdasarkan hasil pengukuran kinerja diperoleh nilai sebesar 100,00% dengan kategori Sangat berhasil, selengkapnya nilai capaian indikator pada sasaran Sasaran 8 (delapan) sesuai hasil pengukuran kinerja sebagai berikut : - Indikator kinerja Jumlah Pemasangan Instalasi dan Pembayaran Rekening Listrik Bagi Masyarakat Kurang Mampu dalam tahun 2015 ditargetkan 15.547 KK/Pelanggan dan dapat direalisasikan sebanyak 15.547 KK/Pelanggan atau dengan capaian 100,00%, masuk dalam katagori Sangat berhasil. Jika dibandingkan dengan tahun 2013 dan tahun 2014 maka capaian indikator ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kenaikan capaian indikator ini sangat dipengaruhi oleh dukungan anggaran yang cukup memadai pada tahun 2015. Dalam pelaksanaannya tidak ada hambatan yang berarti, namun untuk meningkatkan keberhasilan indikator ini dimasa yang akan datang maka akan diupayakan sumber-sumber dana tambahan baik dari APBA, APBN maupun sumber-sumber dana lainnya untuk meningkatkan capaian target indikatornya. Grafik 3.8 Jumlah pemasangan instalasi dan pembayaran rekening listrik 20.000
15.547
15.000 10.000 5.000
0
55
0 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
59 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum
i. Sasaran 9 : Terbangunnya jembatan yang rusak ringan menjadi permanen, Terbangunnya jembatan yang rusak berat menjadi beton konfensional/beton cor dan Terpeliharanya dengan baik secara periodik jembatan kabupaten dari kerusakan sedang/ringan. Indi k ator K i nerja
Satuan
Real i sasi Real i sasi 2013 2014
2015 Targ et
Real i sasi
Ni l ai capai an
K ateg ori
Targ et ak hi r RPJM ( 2017)
Panjang jembatan yang rusak ringan ditingkatkan menjadi permanen
meter
12.00
52.00
30.60
30.60
100.00
Sangat berhasil
259.30
Panjang jembatan yang rusak berat ditigkatkan menjadi beton konfensional/beton Panjang jembatan
meter
0.00
35.00
127.70
96.00
75.18
Berhasil
335.75
meter
22.00
52.00
280.00
280.00
100.00
Sangat berhasil
1,190.10
yang dipelihara secara periodik
Sasaran 9 (sembilan) terdiri dari 3 (tiga) indikator sasaran, berdasarkan hasil pengukuran kinerja diperoleh nilai rata-rata sebesar 91,73% dengan kategori Sangat berhasil, selengkapnya nilai capaian indikator pada sasaran 9 (sembilan) sesuai hasil pengukuran kinerja sebagai berikut : - Panjang jembatan yang rusak ringan
ditingkatkan menjadi
permanen. Salah satu infrastruktur yang sangat berperan dalam mendorong pembangunan ekonomi suatu wilayah adalah infrastruktur bidang transportasi yang termasuk didalamnya pembangunan jembatan. Indikator kinerja Panjang jembatan yang rusak ringan ditingkatkan menjadi permanen pada tahun 2015 ditargetkan sepanjang 30,60 meter dan dapat direalisasikan sepanjang 30,60 meter atau dengan capaian 100,00%, masuk dalam katagori Sangat berhasil. Ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam pencapaian target kinerja ini antara lain kondisi curah hujan yang cukup tinggi yang menyebabkan terjadinya banjir, disamping itu keterlambatan proses pengadaan barang/ jasa juga menjadi salah satu penyebab rendahnya capaian target untuk indikator ini. Mengingat angka yang ditargetkan sampai akhir RPJM (tahun 2017) begitu besar yaitu
60 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum
259,30 meter. Untuk mengatasi kendala tersebut diatas maka perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut : a. Mempercepat proses pengadaan barang/ jasa dan waktu mempercepat waktu dimulainya pelaksanaan pekerjaan. b. Akan diupayakan sumber-sumber dana tambahan baik dari APBA, APBN maupun sumber-sumber dana lainnya. - Panjang jembatan yang rusak berat ditingkatkan menjadi beton/ konvensional. Indikator kinerja Panjang jembatan yang rusak berat ditingkatkan menjadi beton/ konvensional pada tahun 2015 ditargetkan sepanjang 127,70 meter dan hanya dapat direalisasikan sepanjang 96,00 meter atau 75,18% dari total target yang direncanakan yang berarti capaian indikator ini masuk katagori Berhasil. Ada beberapa hal yang menjadi kendala sehingga pencapaian target kinerja ini tidak maksimal antara lain kondisi curah hujan yang cukup tinggi dan sering terjadi banjir. Disamping itu keterlambatan proses pengadaan barang/ jasa dan terbatasnya anggaran juga menjadi salah satu penyebab rendahnya capaian target untuk indikator ini. Adapun upaya-upaya yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut : a. Mempercepat proses pengadaan barang/ jasa dan waktu mempercepat waktu dimulainya pelaksanaan pekerjaan. b. Mengupayakan sumber-sumber dana lain baik dari APBA, APBN maupun sumber-sumber dana lainnya. - Panjang jembatan yang dipelihara secara periodik Agar infrastruktur transfortasi yang sudah dibangun dapat berfungsi secara
terus menerus (continue)
maka
diperlukan kegiatan
pemeliharaan secara rutin maupun berkala. Pada tahun 2015 kegiatan pemeliharaan jembatan telah dilaksanakan sepanjang 280,00 meter sesuai dengan target yang direncanakan yaitu 280,00 meter atau dengan nilai capaian 100,00%. Indikator ini termasuk dalam
katagori
capaian
Sangat
berhasil,
namun
dalam
pelaksanaannya juga terdapat beberapa hambatan antara lain keterbatasan peralatan, keterbatasan produktivitas alat karena usia, keterbatasan anggaran dan juga keadaan alam diwilayah kabupaten
61 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum
Aceh Jaya. Untuk mengatasi hambatan tersebut diatas maka perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut : a. Akan mengupayakan proses pengadaan barang/ jasa dan waktu pelaksanaan pekerjaan akan dimulai lebih awal. b. Mengupayakan pemeliharaan peralatan secara rutin untuk meningkatkan produktivitas kerjanya. c. Mengupayakan sumber dana lain baik dari APBA maupun APBN agar pencapaian target indikator ini dapat terwujud. Grafik 3.9 Peningkatan Capaian Indikator Sasaran 9
280,0
300,0 250,0 200,0
Jembatan rusak ringan menjadi permanen Jembatan rusak berat menjadi beton konvensional
150,0 96,0 100,0 50,0 12,0
22,0
52,0 52,0 35,0
Panjang jembatan yang dipelihara
30,6
0,0
0,0 Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Pembangunan Jembatan
62 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum
j. Sasaran 10 : Terlaksananya Program Pemerataan Pelayanan Energi bagi Masyarakat. Indi k ator K i nerja Meningkatnya jumlah rumah tangga di pedesaan yang dialiri listrik
Satuan KK
Real i sasi Real i sasi 2013 2014 0.00
2015 Targ et
55.00
146.00
Real i sasi
Ni l ai capai an
K ateg ori
146.00
100.00
Sangat berhasil
Targ et ak hi r RPJM ( 2017) 67.00
Sasaran 10 (sepuluh) terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran, berdasarkan hasil pengukuran kinerja diperoleh nilai sebesar 100,00% dengan kategori Sangat berhasil, selengkapnya nilai capaian indikator pada sasaran Sasaran 10 (sepuluh) sesuai hasil pengukuran kinerja sebagai berikut : - Indikator kinerja Meningkatnya jumlah rumah tangga di pedesaan yang dialiri listrik serta meratanya pelayanan energi dalam tahun 2015 ditargetkan 146 KK/Pelanggan dan dapat direalisasikan sebanyak 146 KK/Pelanggan atau dengan capaian 100,00%, masuk dalam katagori Sangat berhasil. Jika dibandingkan dengan tahun 2013 dan tahun 2014 maka capaian indikator ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan bahkan sudah melebihi target yang ditetapkan dalam renstra 67 KK. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini dibagi dalam dua bentuk yaitu Pengadaan
PLTS
Fotovoltaik
yang
berjumlah
83
unit
dan
Pembangunan Instalasi biogas berjumlah 63 unit. Pengadaan PLTS Fotovoltaik dimaksudkan untuk menyediakan energi listrik bagi wilayah pedalaman yang belum terjangkau oleh jaringan listrik PLN. Pengadaan PLTS Fotovoltaik dilakukan untuk 6 kecamatan dalam wilayah kabupaten Aceh Jaya sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini. N o.
N ama Lok as i
J uml ah Pe mas ang an PLT S
1
Kecamatan Pasie Raya
2
Kecamatan Teunom
3
Kecamatan Panga
4
Kecamatan Krueng Sabee
31.00
5
Kecamatan Setia Bakti
15.00
6
Kecamatan Sampoiniet
15.00
63 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum
2.00 15.00 5.00
Ket.
Sedangkan Pembangunan Instalasi biogas dimaksudkan untuk memberikan pelayanan energi bagi kebutuhan rumah tangga khususnya untuk memasak dan penerangan. Pada tahun 2015 kegiatan ini dilaksanakan di 5 (lima) kecamatan dalam Kabupaten Aceh Jaya sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.
No.
Juml ah Pe mb ang unan Ins tal as i Bi og as
Nama Lok as i
1
Kecamatan Teunom
2
Kecamatan Panga
14.00
3
Kecamatan Krueng Sabee
17.00
4
Kecamatan Setia Bakti
14.00
5
Kecamatan Darul Hikmah
10.00
K e t.
8.00
Kenaikan capaian indikator ini sangat dipengaruhi oleh dukungan anggaran yang cukup memadai pada tahun 2015. Dalam pelaksanaannya tidak ada hambatan yang berarti, namun untuk meningkatkan keberhasilan indikator ini dimasa yang akan datang maka akan diupayakan sumber-sumber dana tambahan baik dari APBA,
APBN
maupun
sumber-sumber
dana
lainnya
meningkatkan capaian target indikatornya. Grafik 3.10 Peningkatan jumlah rumah tangga dipedesaan yang dialiri arus listrik listrik 146,0
160 140 120 100 80
Peningkatan jumlah rumah tangga di pedesaan yang dialiri arus listrik
55,0
60 40 20
0,0
0 Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
64 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum
untuk
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Fotovoltaik
Penggunaan Biogas untuk kebutuhan rumah tangga k. Sasaran 11 : Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Indi k ator K i ne rja Jumlah peneimaaan PAD dari alat berat
Satuan Rupiah
Re al i sasi Re al i sasi 2013 2014 950,00 Juta
951,61 Juta
2015 Targ e t
Re al i sasi
1.900 Juta
617,3 Juta
Ni l ai capai an 32.49
65 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum
K ate g ori Tidak berhasil
Targ e t ak hi r RPJM ( 2017) 1.850 Juta
Sasaran 11 (sebelas) terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran, berdasarkan hasil pengukuran kinerja diperoleh nilai sebesar 32,49% dengan kategori Tidak berhasil, selengkapnya nilai capaian indikator pada sasaran Sasaran 11 (sebelas) sesuai hasil pengukuran kinerja sebagai berikut : - Indikator kinerja Jumlah peneimaaan PAD dari alat berat dalam tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp. 1.900.000.000,- dan hanya dapat direalisasikan sebesar Rp. 617.300.000,- atau dengan capaian 32,49%, masuk dalam katagori Tidak berhasil. Penerimaan daerah dari alat berat jika dibandingkan dengan tahun 2013 dan tahun 2014 mengalami penurunan yang cukup signifikan, hal ini disebabkan karena kondisi produktivitas sebagian peralatan sudah menurun
sehingga
memerlukan
perawatan
yang
maksimal.
Disamping itu penyebab rendahnya capaian target untuk indikator ini adalah karena sebagian dari rekanan telah memiliki peralatan sendiri yang berarti semakin menurunnya tingkat permintaan sewa peralatan pada Dinas Pekerjaan Umum. Usulan pemecahan masalah dan hambatan tersebut adalah perlu penambahan armada alat berat baru karena armada yang ada saat ini banyak yang sudah kurang produktif (rusak) karena usianya yang sudah lama. Grafik 3.11 Penerimaan PAD dari alat berat 1.000,0 900,0 800,0 700,0 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0
950
951,61
617,3
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
66 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum
l. Sasaran 12 : Terbangunnya sarana dan prasarana Irigasi Teknis, irigasi semi teknis dan irigasi pedesaan/ sederhana.
Indi k ator K i nerja
Satuan
Real i sasi Real i sasi 2013 2014
2015 Targ et
Ni l ai K ateg ori Real i sasi capai an
Luas areal jaringan Hektar irigasi teknis di Kabupaten Aceh Jaya yang dibangun/ ditingkatkan
305.00
236.00
610.00
610.00
Luas areal jaringan Hektar irigasi semi teknis di Kabupaten Aceh Jaya yang dibangun/ ditingkatkan
1,893.00
236.00
3,786.00
3,028.80
100.00
Sangat berhasil
80.00 Berhasil
Targ et ak hi r RPJM ( 2017) 2,940.80
980.00
Sasaran 12 (dua belas) terdiri dari 2 (dua) indikator sasaran, berdasarkan hasil pengukuran kinerja diperoleh nilai rata-rata capaian sebesar 90,00% dengan kategori Sangat berhasil, selengkapnya nilai capaian indikator pada sasaran Sasaran 12 (dua belas) sesuai hasil pengukuran kinerja sebagai berikut : - Indikator kinerja Luas areal jaringan irigasi teknis di Kabupaten Aceh Jaya yang dibangun/ ditingkatkan dalam tahun 2015 ditargetkan sebesar 610 Hektar dan dapat direalisasikan sebesar 610 Hektar atau dengan capaian 100,00%, masuk dalam katagori Sangat berhasil. Jika dibandingkan dengan tahun 2013 dan tahun 2014 maka indikator ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kenaikan capaian indikator ini sangat dipengaruhi oleh dukungan anggaran yang cukup memadai pada tahun 2015. Namun jika kita melihat target akhir RPJM (2017) nilai capaiannya cukup tinggi yaitu 2.940,80 Hektar, untuk itu diperlukan kerja keras serta dukungan anggaran yang lebih besar agar target akhir RPJM dapat tercapai. Dalam pelaksanaannya tidak ada hambatan yang berarti, namun untuk meningkatkan keberhasilan indikator ini dimasa yang akan datang maka akan diupayakan sumber dana tambahan baik dari APBA maupun APBN untuk meningkatkan capaian target ditahun berikutnya. - Indikator Luas areal jaringan irigasi semi teknis di Kabupaten Aceh Jaya yang dibangun/ ditingkatkan pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 3.786 Hektar dan yang dapat direalisasikan hanya sebesar
67 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum
3.028,80 Hektar atau sebesar 80,00% masuk dalam katagori Berhasil. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2013 dan tahun 2014 indikator ini telah mengalami kenaikan yang cukup signifikan, bahkan sudah melampaui target capaian akhir RPJM (2017) yaitu 980 Hektar. Adapun yang menjadi hambatan dalam pencapaian target indikator ini adalah kondisi curah hujan yang cukup tinggi di kabupaten Aceh Jaya khususnya pada bulan Oktober s.d. Desember 2015 sehingga menyebabkan banjir di lokasi pekerjaan dan pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat waktu. Disamping itu keterlambatan proses pengadaan barang/ jasa juga menjadi salah satu penyebab rendahnya capaian target untuk indikator ini. Untuk mengatasi kendala tersebut diatas Dinas Pekerjaan Umum telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut : a. Pekerjaan yang belum selesai realisasinya pada tahun 2015, maka akan menjadi paket luncuran di tahun 2016. b. Untuk mencegah agar tidak terjadinya lagi kegagalan seperti diatas, maka pada tahun berikutnya proses pengadaan barang/ jasa dan waktu pelaksanaan pekerjaan akan dimulai lebih awal.
Grafik 3.12 Pembangunan/ peningkatan jaringan irigasi 3.500,0 3.028,8
3.000,0 2.500,0 1.893,0
2.000,0
Luas areal irigasi teknis yang dibangun/ ditingkatkan
1.500,0
Luas areal irigasi semi teknis yang dibangun/ ditingkatkan
1.000,0 500,0
610,0 305
236 236,0
0,0
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
68 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum
Pembangunan Jaringan irigasi m.Sasaran 13 : Tersedianya fasilitas penyediaan/ pengolahan air bersih dan air baku yang memenuhi standar kesehatan untuk melayani kebutuhan masyarakat. Indi k ator K i nerja
Satuan
Jumlah KK yang tersambung jaringan Air Bersih
Unit
Panjang jaringan pipa
meter
Real i sasi Real i sasi 2013 2014 960.0
2015 Targ et
Ni l ai K ateg ori Real i sasi capai an
Targ et ak hi r RPJM ( 2017)
2,500.0
889.0
889.0
100.00
Sangat berhasil
12,695.00
8,250.0 11,252.0
28,243.0
28,243.0
100.00
Sangat berhasil
139,979.00
Sasaran 13 (tiga belas) terdiri dari 2 (dua) indikator sasaran, berdasarkan hasil pengukuran kinerja diperoleh nilai rata-rata capaian sebesar 100,00% dengan kategori Sangat berhasil, selengkapnya nilai capaian indikator pada sasaran Sasaran 13 (tiga belas) sesuai hasil pengukuran kinerja sebagai berikut : - Indikator kinerja Jumlah KK yang tersambung jaringan air bersih pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 889 Unit dan dapat direalisasikan sebesar 889 Unit atau dengan capaian 100,00%, masuk dalam katagori Sangat berhasil. Jika dibandingkan dengan tahun 2013 dan tahun 2014 maka indikator ini sedikit mengalami penurunan. Penurunan capaian indikator ini dipengaruhi oleh dukungan anggaran pada tahun 2015. Untuk mencapai target akhir RPJM (2017) nilai capaiannya cukup tinggi yaitu 12.695 Unit, untuk
69 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum
itu diperlukan kerja keras serta dukungan anggaran yang lebih besar agar target akhir RPJM dapat tercapai. Dalam pelaksanaannya tidak ada
hambatan
yang
berarti,
namun
untuk
meningkatkan
keberhasilan indikator ini dimasa yang akan datang maka akan diupayakan sumber dana tambahan baik dari APBA maupun APBN untuk meningkatkan capaian target ditahun berikutnya. - Indikator Kinerja Panjang jaringan pipa pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 28.243 meter dan yang dapat direalisasikan sebesar 28.243 meter atau sebesar 100,00% masuk dalam katagori Sangat berhasil. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2013 dan tahun 2014 indikator ini terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan, namun mengingat target capaian akhir RPJM (2017) begitu besar yaitu 139.979 meter. Maka diperlukan kerja keras serta dukungan anggaran yang memadai untuk mencapai target kinerja ini. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mencari sumber dana tambahan baik dari APBA maupun APBN untuk meningkatkan capaian target ditahun berikutnya. Grafik 3.13 Fasilitas penyediaan/ pengolahan air bersih dan air baku
28.243,0
30.000,0 25.000,0 20.000,0 15.000,0
8.250,0
11.252,0
10.000,0 5.000,0
960,0
2.500,0 889,0
0,0
Tahun 2013
Panjang jaringan pipa (meter) Jumlah KK yang tersambung…
Tahun 2014
Tahun 2015
Jumlah KK yang tersambung air bersih (unit)
Panjang jaringan pipa (meter)
70 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum
n. Sasaran 14 : Terlaksananya pengelolaan daerah rawa dalam rangka pengendalian banjir di Kabupaten Aceh Jaya. Indi k ator K i nerja
Satuan
Real i sasi Real i sasi 2013 2014
2015 Targ et
Real i sasi
Ni l ai capai an
K ateg ori
Targ et ak hi r RPJM ( 2017)
Panjang Rawa yang dinormalisasikan untuk mengurangi resiko banjir
meter
3,050.0
3,586.0
9,138.0
9,138.0
100.00
Sangat berhasil
45,690.00
Panjang Bantaran, Tanggul Sungai dan Pantai yang dibangun
meter
2,000.0
1,374.0
4,931.0
3,698.3
75.00
Berhasil
29,310.00
Sasaran 14 (empat belas) terdiri dari 2 (dua) indikator sasaran, berdasarkan hasil pengukuran kinerja diperoleh nilai rata-rata capaian sebesar 87,50% dengan kategori Sangat berhasil, selengkapnya nilai capaian indikator pada sasaran Sasaran 14 (empat belas) sesuai hasil pengukuran kinerja sebagai berikut : - Indikator Kinerja Panjang rawa yang dinormalisasikan untuk mengurangi resiko banjir
pada tahun 2015 ditargetkan sebesar
9.138 meter dan dapat direalisasikan sebesar 9.138 meter atau dengan capaian 100,00%, masuk dalam katagori Sangat berhasil. Jika dibandingkan dengan tahun 2013 dan tahun 2014 maka indikator ini mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan capaian indikator ini dipengaruhi oleh meningkatnya dukungan anggaran pada tahun 2015. Untuk mencapai target akhir RPJM (2017) yang nilai capaiannya cukup tinggi yaitu 45.690 meter, maka diperlukan kerja keras serta dukungan anggaran yang lebih besar agar target akhir RPJM dapat tercapai. Dalam pelaksanaannya tidak ada hambatan yang berarti, namun untuk meningkatkan keberhasilan indikator ini dimasa yang akan datang maka akan diupayakan sumber dana tambahan baik dari APBA maupun APBN ditahun berikutnya. - Indikator Kinerja Panjang bantaran, tanggul sungai dan pantai yang dibangun pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 4.931 meter dan yang dapat direalisasikan hanya sebesar 3.698,3 meter atau sebesar 75,00% masuk dalam katagori Berhasil. Curah hujan yang cukup tinggi dan sering terjadi banjir adalah menjadi salah satu kendala
71 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum
yang menyebabkan target kinerja tidak tercapai dengan sempurna. Namun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2013 dan tahun 2014 indikator ini terus mengalami kenaikan yang signifikan, namun mengingat target capaian akhir RPJM (2017) begitu besar yaitu 23.310 meter. Maka diperlukan kerja keras serta dukungan anggaran yang memadai untuk mencapai target kinerja ini. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mencari sumber dana tambahan baik dari APBA maupun APBN untuk meningkatkan capaian target ditahun berikutnya. Grafik 3.14 Tingkat capaian Sasaran 14 dalam rangka pengendalian banjir
10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0
9.138
3.698
3.586
3.050 2.000
Tahun 2013
1.374
Tahun 2014
Tahun 2015
Panjang rawa yang dinormalisasikan (m) Panjang bantaran, tanggul sungai dan pantai yang dibangun (m)
Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai
72 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum
o. Sasaran 15 : Terwujudnya pembangunan permukiman, sarana dan prasarana pemerintahan dan fasilitas pelayanan publik sebagai pemicu pertumbuhan. Indi k ator K i nerja
Satuan
Jumlah Kantorkantor Pemerintah yang perlu di bangun
Unit
Jumlah Fasilitas pelayanan publik yang perlu di bangun
Unit
Real i sasi Real i sasi 2013 2014 0.00
50.00
2015 Targ et
Real i sasi
Ni l ai capai an
K ateg ori
Targ et ak hi r RPJM ( 2017)
1.00
3.00
3.00
100.00
Sangat berhasil
11.00
58.00
29.00
29.00
100.00
Sangat berhasil
250.00
Sasaran 15 (lima belas) terdiri dari 2 (dua) indikator sasaran, berdasarkan hasil pengukuran kinerja diperoleh nilai rata-rata capaian sebesar 100,00% dengan kategori Sangat berhasil, selengkapnya nilai capaian indikator pada sasaran Sasaran 15 (lima belas) sesuai hasil pengukuran kinerja sebagai berikut : - Indikator Kinerja Jumlah kantor-kantor pemerintah yang perlu di bangun pada tahun 2015 ditargetkan sejumlah 3 unit dan dapat direalisasikan sebesar 3 unit atau dengan capaian 100,00%, masuk dalam katagori Sangat berhasil. Jika dibandingkan dengan tahun 2013 dan tahun 2014 maka indikator ini mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan capaian indikator ini dipengaruhi oleh meningkatnya dukungan anggaran pada tahun 2015. Untuk mencapai target akhir RPJM (2017) yang nilai capaiannya yaitu 11 unit, maka diperlukan kerja keras serta dukungan anggaran yang lebih besar agar target akhir RPJM dapat tercapai. Dalam pelaksanaannya tidak ada hambatan yang berarti, namun untuk meningkatkan keberhasilan indikator ini dimasa yang akan datang maka akan diupayakan sumber dana tambahan baik dari APBA maupun APBN ditahun berikutnya. - Indikator Kinerja Jumlah fasilitas pelayanan publik yang perlu di bangun pada tahun 2015 ditargetkan sejumlah 29 unit dan yang dapat direalisasikan sejumlah 29 unit atau sebesar 100,00% masuk dalam katagori Sangat berhasil. Jika dibandingkan dengan tahun 2013 dan tahun 2014 indikator ini mengalami penurunan, hal ini
73 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum
disebabkan oleh minimnya jumlah anggaran yang disediakan pada tahun 2015. Maka diperlukan kerja keras serta dukungan anggaran yang memadai untuk mencapai target kinerja ini ditahun berikutnya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mencari sumber dana tambahan baik dari APBA maupun APBN untuk meningkatkan capaian target.
Grafik 3.15 Peningkatan pembangunan kantor pemerintah dan fasilitas publik 58,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00
50,00 29,00
0,00 Tahun 2013
3,00
1,00 Tahun 2014
Jumlah kantor pemerintah yang dibanggun
Tahun 2015
Jumlah fasilitas publik yang dibangun
Pembangunan Islamic Center
74 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum
p. Sasaran 16 : Terwujudnya pembangunan infrastruktur pedesaan.
Indi k ator K i nerja
Satuan
Terbangunnya sarana dan prasarana infrastruktur pedesaan yang mantap
Real i sasi Real i sasi 2013 2014
%
90.00
90.00
2015 Targ et 95.00
Ni l ai K ateg ori Real i sasi capai an 95.00
100.00
Sangat berhasil
Targ et ak hi r RPJM ( 2017) 98.00
Sasaran 16 (enam belas) terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran, berdasarkan hasil pengukuran kinerja diperoleh nilai sebesar 100,00% dengan kategori Sangat berhasil, selengkapnya nilai capaian indikator pada sasaran Sasaran 16 (enam belas) sesuai hasil pengukuran kinerja sebagai berikut : -
Indikator kinerja Terbangunnya sarana dan prasarana infrastruktur pedesaan yang mantap pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 95,00% dan dapat direalisasikan sebesar 95,00% atau dengan capaian 100,00%, masuk dalam katagori Sangat berhasil. Jika dibandingkan dengan tahun 2013 dan tahun 2014 maka capaian indikator ini mengalami sedikit kenaikan. Kenaikan capaian indikator ini sangat dipengaruhi oleh dukungan anggaran yang cukup memadai pada tahun 2015. Dalam pelaksanaannya tidak ada hambatan yang berarti, namun untuk meningkatkan keberhasilan indikator ini dimasa yang akan datang maka akan diupayakan sumber dana tambahan baik dari APBA maupun APBN untuk meningkatkan capaian target. Grafik 3.16 Peningkatan pembangunan kantor pemerintah dan fasilitas publik 95 95 94 93 92 91 90 89 88 87
90
Tahun 2013
90
Tahun 2014
Persentase peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan
Tahun 2015
75 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum
q. Sasaran 17 : Tersedianya Tanah Untuk Bangunan Gedung dan Bangunan Bukan Gedung Indi k ator K i nerja Jumlah Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung dan Bangunan Air
Satuan Paket
Real i sasi Real i sasi 2013 2014 0.00
0.00
2015 Targ et 2.00
Real i sasi
Ni l ai capai an
K ateg ori
1.00
50.00
Tidak berhasil
Targ et ak hi r RPJM ( 2017) 6.00
Sasaran 17 (tujuh belas) terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran, berdasarkan hasil pengukuran kinerja diperoleh nilai sebesar 50,00% dengan kategori Sangat berhasil, selengkapnya nilai capaian indikator pada sasaran Sasaran 17 (tujuh belas) sesuai hasil pengukuran kinerja sebagai berikut : -
Indikator kinerja Jumlah pengadaan tanah untuk bangunan gedung dan bangunan air pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 2 paket dan hanya dapat direalisasikan sebesar 1 paket atau dengan capaian 50,00%, masuk dalam katagori Tidak berhasil. Hal ini disebabkan karena setelah dilakukan penilaian terhadap dua kegiatan pengadaan tanah oleh Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP), ternyata satu paket kegiatan yakni pengadaan tanah untuk bangunan air tidak boleh dilakukan ganti rugi sesuai dengan undang-undang dan peraturan pertanahan yang ada. Untuk mengatasi kegagalan tersebut diatas Dinas Pekerjaan Umum telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut : a. Akan mengkanji dan meneliti secara detail untuk kegiatankegiatan pengadaan tanah di tahun berikutnya agar kegiatan dimaksud dapat dilaksanakan sesuai peraturan dan undangundang yang berlaku.
3.2.5. Perbandingan antara target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tidak semua target IKU yang telah direncakan dalam RPJM, Renstra, Renja maupun Perjanjian Kinerja dapat tercapai dengan sempurna, hal ini sangat dipengaruhi oeh berbagai faktor sesuai bidang kerja masing – masing indikator. Capaian IKU tahun 2015 sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini
76 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum
No.
Sasaran
Indikator Kinerja Utama
1 Meningkatnya ketersediaan air baku yang Rasio Jaringan Irigasi memadai (kuantitas, kualitas, dan kontinuitas) Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik guna pemenuhan berbagai kebutuhan baik (%) untuk pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum, maupun kebutuhan pertanian dalam rangka mempertahankan swasembada pangan serta kebutuhan sektor-sektor untuk meningkatkan produktivitas sektor produksi melalui pembangun/ peningkatan/ rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan bendungan, waduk/ embung/ bangunan penampung air lainnya serta prasarana penyediaan air baku, jaringan irigasi dan jaringan rawa 2 Meningkatnya kualitas pengendalian banjir secara terpadu dari hulu ke hilir dalam satu wilayah dan perlindungan kawasan di sepanjang garis pantai dari bahaya abrasi
Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (m') Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan Kab/kota (m')
3 Meningkatnya efisiensi sistem jaringan jalan di dalam sistem transportasi yang mendukung perekonomian dan sosial masyarakat serta pengembangan wilayah melalui preservasi dan peningkatan kapasitas jalan lintas wilayah
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%) Panjang jalan dilalui Roda 4 (Km) Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4) Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam ) Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air ( minimal 1,5 m) (Km) Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar (m')
4 Meningkatnya taraf hidup masyarakat dan kualitas lingkungan permukiman dan pertambangan melalui pengembangan sistem jaringan penyediaan air minum untuk mendukung peningkatan tingkat pelayanan penduduk perkotaan dan penduduk perdesaan, serta meningkatnya pelayanan sanitasi sistem terpusat dan sistem berbasis masyarakat bagi penduduk perkotaan, meningkatnya sistem pengelolaan drainase untuk mendukung pengurangan luas genangan di perkotaan serta meningkatnya sistem pengelolaan persampahan untuk mendukung peningkatan tingkat pelayanan penduduk, dan meningkatnya kualitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah
Akses air minum (%)
Satuan
Realisasi 9.5
70.0
66.4
Meter
16,850.0
16,900.0
Meter
1,500.0
1,500.0
%
75.4
67.8
Km
447.6
403.0
Km
133.7
120.4
Km
148.6
148.6
5,925.0
5,425.0
%
Meter
% Unit
Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (m')
Meter
Lingkungan pemukiman kumuh (Ha.)
Target 8.1
Rumah tangga pengguna air bersih (SR)
Rumah tangga ber-Sanitasi (%)
Tahun 2015
17.3
17.3
4,404.0
4,404.0
131,411.0
131,411.0
%
70.0
66.5
Hektar
136.0
137.5
Rumah layak huni (%)
%
78.1
78.1
Rasio tempat ibadah per satuan penduduk
%
0.398
0.353
Persentase rumah tinggal bersanitasi
%
70.0
70.0
79.6
78.0
Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk Rasio permukiman layak huni (Unit/KK) Lingkungan Pemukiman (m2)
5 Meningkatnya pemerataan pelayanan energi Rumah tangga pengguna listrik (KK) bagi masyarakat serta meningkatnya pembinaan Rasio ketersediaan daya listrik dan pengembangan bidang ketenagalistrikan Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik Akses penerangan
0.22
0.22
M2
9,500,000
9,499,500
Unit
25,353.0
25,353.0
3.9
3.9
%
99.85
99.85
%
99.85
99.85
77 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum
a. Rasio Jaringan Irigasi TAHUN Indikator 2
2012
2013
2014
2015
2016
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
TARGET
3.88
7.97
5.30
8.17
6.73
8.29
8.15
9.50
9.57
3
Rasio Jaringan Irigasi
4
5
Rasio Jaringan Irigasi
6
7
8
9
10
11
2017
REALISASI 12
TARGET 13
10.99
diperoleh dengan membandingkan panjang
saluran irigasi dengan luas lahan budidaya pertanian. Berdasarkan pengukuran kinerja Indikator Rasio Jaringan Irigasi untuk tahun 2015 adalah sebesar 9,5 hasil ini melebihi dengan target yang direncanakan sebelumnya yaitu 8,15. Namun jika dibandingkan antara target dengan hasil maka nilai capaian yang diperoleh adalah sebesar 116,56% masuk katagori Sangat berhasil. Pada tahun 2015 panjang saluran irigasi dalam kondisi baik adalah 78.606 meter sedangkan luas lahan budidaya pertanian adalah sebesar 8.270,42 Hektar, peningkatan panjang saluran irigasi dan rasio jaringan irigasi sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada grafik dibawah ini Grafik 3.17 Peningkatan saluran irigasi 63.450,0
65.051,0
66.206,0
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
80.000 60.000 40.000 20.000 0
78.606,0
Tahun 2015
Panjang saluran irigasi (meter)
Grafik 3.18 Peningkatan rasio jaringan irigasi 9,50
10,00
8,15
6,73
8,00 6,00
8,29
8,17
7,97 5,3 3,88
4,00 2,00 0,00 Tahun 2012
Tahun 2013 Target
Tahun 2014 Realisasi
78 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum
Tahun 2015
REALISASI 14
b. Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik TAHUN Indikator 2
Luas Jaringan Irigasi (Ha)
2012 TARGET 3
624.0
2013
REALISASI 4
TARGET 5
600.0 1,230.0
2014
REALISASI 6
TARGET 7
2015
REALISASI 8
TARGET 9
2016
REALISASI 10
TARGET 11
700.0 2,489.0 1,635.0 4,012.0 3,987.0 4,801.6
2017
REALISASI 12
TARGET 13
5,401.8
Luas Daerah Irigasi di Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan Kepmen PUPR Tahun 2015 No. 14/PRT/M/2015 adalah 10.549 Ha wewenang kabupaten dan 13.859 Ha wewenang propinsi. Sementara luas area baku (luas area tanam) adalah 6.002 Ha wewenang kabupaten dan 1.350 Ha wewenang propinsi.
Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik diperoleh dari luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik dibagi dengan luas irigasi kabupaten dikali seratus persen. Berdasarkan hasil pengukuran capaian Indikator
Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2015 adalah sebesar 3.987 Ha sedangkan target yang direncanakan adalah sebesar 4.012 Ha, dengan tingkat keberhasilan capaian 99,38% dan masuk katagori Sangat berhasil. Jika dibandingkan dengan tahun 2012, 2013 dan 2014 maka dapat dilihat bahwa capaian indikator ini terus mengalami peningkatan. Peningkatan capaian indikator ini sangat dipengaruhi oleh dukungan anggaran yang cukup memadai pada tahun 2015. Hambatan dan Kendala utama dalam rangka pembangunan irigasi ini adalah masih seputar dukungan anggaran yang tersedia dan permasalahan tanah dalam rangka pembuatan saluran pembawa yang seringkali terganjal karena harus melewati tanah-tanah masyarakat, disamping itu juga masih sangat luasnya areal persawahan yang perlu diperbaiki sehingga masih banyaknya kebutuhan pembangunan bendungan baru guna memenuhi kebutuhan air irigasi diseluruh Kabupaten Aceh Jaya. Untuk meningkatkan keberhasilan indikator ini dimasa yang akan datang maka akan diupayakan sumber dana tambahan baik dari APBA maupun APBN. Serta mulai tahun 2014 dan 2015 pembangunan jaringan irigasi akan lebih diarahkan pada sistem irigasi pompanisasi
79 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum
REALISASI 14
dengan pola sistem perpipaan karena biayanya murah dan akan dapat menjangkau areal yang luas dengan sistem perpipaan ini. Grafik 3.19 Luas jaringan irigasi dalam kondisi baik 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Target irigasi dalam kondisi baik (Ha) Realisasi irigasi dalam kondisi baik (Ha)
c. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik TAHUN Indikator Kinerja 2
Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik (Km)
2012
2013
2014
2015
2016
2017
TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 3
4
5
6
7
8
9
10
11
382.59 232.39 402.59 293.09 424.59 357.35 447.59 403.00 467.59
12
13
492.59
Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor 468 Tahun 2015 tentang Penetapan revisi kedua status ruas-ruas jalan sebagai jalan kabupaten maka total panjang ruas jalan kabupaten adalah 594,04 Km.
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik diperoleh dari panjang jalan kondisi baik dibagi dengan panjang jalan seluruhnya dikali seratus persen. Indikator kinerja panjang jaringan jalan dalam kondisi baik tahun 2015 dengan target 447,59 Km (75,4%) hanya dapat direalisasi sebesar 403,00 Km (67,8%) dengan tingkat capaiannya 90,04% atau Sangat berhasil. Berdasarkan data tersebut, maka dapat dilihat bahwa proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dari tahun 2012 s/d 2015 terus mengalami peningkatan sehingga hanya menyisakan 89,59 Km panjang jalan yang belum ditangani dari target keseluruhan sampai akhir RPJM yaitu sepanjang 492,59 Km. Jika dibandingkan dengan tahun 2014 terjadi peningkatan sebesar 5,87%.
80 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum
14
Grafik 3.20 Proporsi jaringan jalan dalam kondisi baik 402,59 293,09
382,59
500 400 300 200 100 0
232,39
447,57 403
424,59 357,35
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Target jaringan jalan kondisi baik (Km)
Realisasi jaringan jalan kondisi baik (Km)
d. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 km/jam) TAHUN Indikator Kinerja
2012
2013
2014
2015
2016
2017
TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI
2
3
Panjang Jalan Kabupaten dalan Kondisi Baik (> 40Km / Jam)
117.42
4
5
71.32 132.74
6
7
8
9
10
11
12
96.64 127.96 107.70 133.74 120.42 135.42
13
155.42
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 km/jam) diperoleh dari jumlah panjang jalan kabupaten kondisi baik dibagi dengan panjang kabupaten seluruhnya dikali seratus persen. Indikator kinerja panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 Km/Jam) tahun 2015 dengan target 133,73 Km hanya dapat direalisasi sebesar 120,42 Km atau dengan capaiannya 90,05% masuk katagori Sangat berhasil. Berdasarkan data tersebut, maka dapat dilihat bahwa panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 Km/Jam) dari tahun 2012 s/d 2015 terus mengalami peningkatan, sehingga hanya menyisakan 35 Km dari target keseluruhan sepanjang 155,42 Km sampai dengan tahun 2017. Adapun ruas jalan yang termasuk dalam katagori indikator ini adalah semua ruas jalan kabupaten yang berkonstruksi asphalt/ hotmix. Grafik 3.21 Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 km/jam) 140 120 100 80 60 40 20 0
117,42
132,74 96,64
127,96 107,7
133,73 120,42
71,42
Target (Km) Realisasi (Km)
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
81 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum
14
e. Rasio ketersediaan daya listrik TAHUN Indikator 2
2012 TARGET 3
Rasio ketersediaan daya listrik
2013
REALISASI 4
TARGET 5
2014
REALISASI 6
TARGET 7
2015
REALISASI 8
2016
TARGET
REALISASI
TARGET
3.90
3.90
3.89
Data masih digabung dg PLN Meulaboh
9
10
11
2017
REALISASI 12
TARGET 13
REALISASI 14
3.89
Rasio ketersediaan daya listrik diperoleh dari jumlah daya listrik terpasang dibagi dengan jumlah kebutuhan. Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Rasio ketersediaan daya listrik untuk tahun 2015 adalah sebesar 3,9 hasil ini sesuai dengan target yang direncanakan sebelumnya yaitu 3,9 maka nilai capaian yang diperoleh adalah sebesar 100% masuk katagori Sangat berhasil. Namun indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2013 dan 2014 karena pada tahun tersebut pengelolaan data listrik Kabupaten Aceh Jaya masih tergabung dalam data PLN Meulaboh. Jumlah rumah tangga pengguna listrik dalam Kabupaten Aceh Jaya sampai dengan tahun 2015 adalah 25.353 unit atau 99,85% dengan kebutuhan daya listrik sebesar 18,86 MW sedangkan jumlah daya listrik yang tersedia adalah sebesar 73,50 MW. Berdasarkan angka tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kebutuhan daya listrik masih dapat terpenuhi dengan baik. Grafik 3.22 Jumlah rumah tangga pengguna listrik 25.400 25.350 25.300 25.250 25.200 25.150 25.100 25.050 25.000 24.950 24.900
Target RT pengguna listrik (unit) Realisasi RT pengguna listrik (unit)
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
3.2.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Gambaran analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat dalam tabel 3.6 dibawah ini
82 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum
Tabel 3.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
No.
Belanja
Nama Bidang/ Program
%
Analisis
Rp 2,928,328,560 Rp 2,853,081,999
97.43
Tidak tercapainya realisasi anggaran keuangan 100 % tahun 2015 dikarenakan ada sisa realisasi dari program pelayanan administrasi perkantoran yang menjadi silpa daerah karena pelaksanaan sudah sesuai dengan kebutuhan dan DPA
Rp
65,700,000
98.06
Tidak tercapainya realisasi anggaran keuangan 100 % tahun 2015 dikarenakan ada sisa realisasi dari Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang menjadi silpa daerah karena pelaksanaan sudah sesuai dengan kebutuhan dan DPA
Anggaran
Realisasi
Bidang Sekretariat 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Bidang Program dan Pelaporan 2
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
67,000,000 Rp
Bidang Cipta Karya 3
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Rp 2,962,191,350 Rp 2,961,473,950
99.98
Tidak tercapainya realisasi anggaran keuangan 100 % tahun 2015 dikarenakan ada sisa realisasi dari Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang menjadi silpa daerah karena pelaksanaan sudah sesuai dengan kebutuhan dan DPA
4
Program Pengembangan Perumahan
Rp 3,750,000,000 Rp 3,750,000,000
100.00
Realisasi anggaran keuangan 100 % tahun 2015
83 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum
No.
Belanja
Nama Bidang/ Program
Anggaran
Realisasi
%
Analisis
5
Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong
Rp
918,201,250
99.88
Tidak tercapainya realisasi anggaran keuangan 100 % tahun 2015 dikarenakan ada sisa realisasi dari Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong yang menjadi silpa daerah karena pelaksanaan sudah sesuai dengan kebutuhan dan DPA
6
Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman
Rp 9,209,912,110 Rp 6,419,912,110
69.71
Tidak tercapainya realisasi anggaran keuangan 100 % tahun 2015 dikarenakan ada sisa realisasi dari beberapa kegiatan serta tidak terlaksananya Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan (Silpa OTSUS 2014) yang jumlah anggarannya sebesar Rp. 2.790.000.000,-
7
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
Rp 3,028,375,046 Rp 3,028,375,046
100.00
Realisasi anggaran keuangan 100 % tahun 2015
8
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Rp 6,412,574,380 Rp 6,411,374,380
99.98
Tidak tercapainya realisasi anggaran keuangan 100 % tahun 2015 dikarenakan ada sisa realisasi dari Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah yang menjadi silpa daerah karena pelaksanaan sudah sesuai dengan kebutuhan dan DPA
9
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Rp 5,272,734,100 Rp 4,093,433,676
77.63
Tidak tercapainya realisasi anggaran keuangan 100 % tahun 2015 dikarenakan ada sisa realisasi dari beberapa kegiatan serta ada 3 paket pekerjaan yang batal dilaksanakan dengan nilai anggaran sebesar Rp. 1.174.000.000,-
10
Program Pembangunan Insfrastruktur Perdesaan
Rp 6,724,749,250 Rp 6,692,641,075
99.52
Tidak tercapainya realisasi anggaran keuangan 100 % tahun 2015 dikarenakan ada sisa realisasi dari Program Pembangunan Insfrastruktur Perdesaan yang menjadi silpa daerah karena pelaksanaan sudah sesuai dengan kebutuhan dan DPA
919,261,250 Rp
84 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum
No.
Belanja
Nama Bidang/ Program
Anggaran
Realisasi
%
Analisis
Bidang Bina Marga 11
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Rp 96,407,591,516 Rp 75,262,231,967
78.07
Tidak tercapainya realisasi anggaran keuangan 100 % tahun 2015 dikarenakan ada sisa realisasi dari beberapa kegiatan serta adanya paket - paket pekerjaan yang belum selesai dilaksanakan karena faktor kondisi alam dan akan diluncurkan pada tahun anggaran 2016.
12
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
Rp
438,845,106
99.76
Tidak tercapainya realisasi anggaran keuangan 100 % tahun 2015 dikarenakan ada sisa realisasi dari Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong yang menjadi silpa daerah karena pelaksanaan sudah sesuai dengan kebutuhan dan DPA
13
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Rp 1,145,169,000 Rp 1,145,169,000
100.00
Realisasi anggaran keuangan 100 % tahun 2015
Rp
221,888,000
100.00
Realisasi anggaran keuangan 100 % tahun 2015
15
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Rp 52,084,086,554 Rp 39,859,733,740 Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
76.53
Tidak tercapainya realisasi anggaran keuangan 100 % tahun 2015 dikarenakan ada sisa realisasi dari beberapa kegiatan serta adanya paket - paket pekerjaan yang belum selesai dilaksanakan karena faktor kondisi alam dan akan diluncurkan pada tahun anggaran 2016.
16
Program Pengendalian Banjir
76.46
Tidak tercapainya realisasi anggaran keuangan 100 % tahun 2015 dikarenakan ada sisa realisasi dari beberapa kegiatan serta adanya paket - paket pekerjaan yang belum selesai dilaksanakan karena faktor kondisi alam dan akan diluncurkan pada tahun anggaran 2016.
14
439,905,000 Rp
221,888,000 Rp
Bidang Sumber Daya Air
Rp 16,039,218,500 Rp 12,263,740,700
85 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum
No. 17
Belanja
Nama Bidang/ Program Program Penyelenggaraan Pengadaan Tanah
Anggaran
Realisasi
%
Analisis
Rp
600,000,000 Rp
500,000,000
83.33
Tidak tercapainya realisasi anggaran keuangan 100 % tahun 2015 dikarenakan ada sisa realisasi dari beberapa kegiatan serta ada 1 paket pekerjaan yang batal dilaksanakan.
73,500,000 Rp
Bidang Pertambangan, ESDM 18
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
Rp
71,840,000
97.74
Tidak tercapainya realisasi anggaran keuangan 100 % tahun 2015 dikarenakan ada sisa realisasi dari Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan yang menjadi silpa daerah karena pelaksanaan sudah sesuai dengan kebutuhan dan DPA
19
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Program Pemerataan Pelayanan Energi Bagi Masyarakat
Rp 10,155,040,000 Rp 10,155,040,000
100.00
Realisasi anggaran keuangan 100 % tahun 2015
Rp 3,989,531,490 Rp 3,953,020,000
99.08
Tidak tercapainya realisasi anggaran keuangan 100 % tahun 2015 dikarenakan ada sisa realisasi dari Program Pemerataan Pelayanan Energi Bagi Masyarakat yang menjadi silpa daerah karena pelaksanaan sudah sesuai dengan kebutuhan dan DPA
20
86 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum
3.3. Realisasi Anggaran Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandalkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Perkembangan dan realisasi APBK serta persentase daya serap anggaran setiap tahun tidak sama, berdasarkan data pengelolaan anggaran dari tahun 2008 sampai dengan tahun anggaran 2015 ini, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya pada setiap tahun anggarannya mengelola anggaran kegiatan dan operasional SKPK sebagai berikut : Tabel 3.7 Realisasi Pengelolaan Anggaran Tahun No. Anggaran
Pagu Anggaran Yang Dikelola (Rp)
Realisasi Realisasi Pelaksanaan Anggaran Anggaran (Rp) (%)
1.
2008
107.461.489.674,00
77.478.164.275,00
72,10
2.
2009
93.843.295.984,00
81.905.532.829,00
87,28
3.
2010
111.472.663.057,00
104.624.550.512,00
93.86
4.
2011
100.062.953.956,00
89.020.804.625,00
88,96
5.
2012
90.492.437.005,00
71.886.221.095,00
79,44
6.
2013
100.024.356.279,00
91.022.164.214,00
91,00
7.
2014
128.658.800.337,00 121.928.087.195,00
94,76
8
2015
227.873.596.604,00 184.525.976.411,00
81,68
Ket.
Berdasarkan tabel tersebut di atas, tahun 2015 kemampuan daya serap APBK sebesar Rp. 227.873.596.604,00 dan terealisasi Rp. 184.525.976.411,00 atau mencapai 81,68%. Rincian realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya tahun 2015 dapat dilihat pada lampiran Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 87 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum
PENUTUP
aporan Kinerja Kabupaten Aceh Jaya pada Tahun 2015 dapat disimpukan bahwa secara umum Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran –sasaran strategis, sebanyak 17 (tujuh belas) sasaran dan 29 (dua puluh sembilan) Indikator kinerja sasaran, telah tergambar pada Bab III Akuntabilitas Kinerja. Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 ini adalah Tahun kedua pelaksanaan Qanun /Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Jaya Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Aceh Jaya Tahun 2012-2017. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran strategis melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2015 dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Tingkat capaian kinerja yang harus dipertanggungjawabkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya melalui indikator Kinerja sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2015 adalah 17 (tujuh belas) sasaran strategis dan 29 (dua puluh sembilan) indikator kinerja sasaran, dari capaian yang telah diperoleh dapat disimpulkan bahwa 23 (dua puluh tiga) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 79,31% dikategorikan sangat baik, 4 (empat) indikator kinerja sasaran atau 13,79% dikategorikan berhasil dan 2 (dua) indikator kinerja sasaran atau 6,90% dikategorikan tidak berhasil. Dengan demikian masih terdapat indikator kinerja sasaran yang capaiannya belum seperti yang diharapkan berkategori tidak berhasil sehingga perlu perhatian pada tahun berikutnya. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efesien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan dari penerapan kebijakan yang demokratis ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2012- 2017. Pada Tahun 2015 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan, jika terdapat indikator kinerja sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena 88 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum
disadari kesempurnaannya milik Allah SWT. Namun demikian segala kekurangan dan ketidak sempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik di masa yang akan datang.
Calang, 02 Februari 2016 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya
Ir. NURMAN DS, MM Pembina Utama Madya/ NIP. 19621106 199003 1 003
89 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum
LAMPIRAN LAMPIRAN Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN ACEH JAYA
KEPALA DINAS Ir. NURMAN DS, MM NIP. 19621106 199003 1 003
SEKRETARIS T. SAMSUAR, ST NIP. 19641202 199303 1 007
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL ………………………………………………………………………………………………..
KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN PERLENGKAPAN JASMAN, SE NIP. 19680826 199803 1 004
KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN YULI FIJRITA, SE NIP. 19660723 200312 2 002
KEPALA BIDANG PROGRAM DAN PELAPORAN
KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR
KEPALA BIDANG BINA MARGA
KEPALA BIDANG CIPTA KARYA
KHAIZIR, ST, MT NIP. 19720620 200312 1 003
AZHARI, ST, MT NIP. 19730907 200604 1 008
HERI ETIKA, ST NIP. 19711228 200604 1 002
JUNAIDI, ST, MT NIP. 19730419 200604 1 001
KEPALA SEKSI PENYUSUNAN PROGRAM DATA DAN PELAPORAN FURWANDI SAIFUDDIN, ST NIP. 19770503 200604 1 002
KEPALA SEKSI PENGELOLAAN IRIGASI, WADUK DAN AIR TANAH EFENDI, ST NIP. 19770619 200904 1 004
KEPALA SEKSI JALAN, JEMBATAN DAN DRAINASE
KEPALA SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN
KEPALA SEKSI PEMAMFAATAN SUNGAI, RAWA DAN PANTAI T. MUSLIADI, ST NIP. 19720708 200604 1 002
KEPALA SEKSI PERALATAN DAN PERBEKALAN
AZMI KAMAL, ST NIP. 19790629 200604 1 004
ISKANDAR, ST, M.Sc.MGT NIP. 19720411 200804 1 001
MARZUKI, SE NIP. 19651006 199103 1 003
KEPALA BIDANG PERTAMBANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL IRWANSYAH, ST NIP. 19721020 200112 1 001
KEPALA SEKSI
KEPALA SEKSI LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI
SUSANTO JAYADI, ST NIP. 19800720 200604 1 010
DEWI HARYATI, ST NIP. 19770606 200604 2 013
KEPALA SEKSI
KEPALA SEKSI GEOLOGI DAN AIR TANAH PERMUKAAN SUKMADI, ST NIP. 19680916 200312 1 001
PENGEMBANGAN KAWASAN, PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN
BANGUNAN GEDUNG, PENYEHATAN LINGKUNGAN DAN AIR BERSIH
FADHLUL KHAIRI, ST NIP. 19800601 200804 1 001
KEPALA SEKSI PENGUSAHAAN DAN PENGAWASAN PERTAMBANGAN AGAM HERAWAN, ST NIP. 19830223 200904 1 001
UPTD KETERANGAN : ________________: GARIS KOMANDO …………………………….: GARIS PEMBINAAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan
:
1.
03.
Organisasi
:
1.
03.
01.
Urusan Wajib Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum
Sub Unit Organisasi
:
1.
03.
01. 01.
Dinas Pekerjaan Umum Rincian Perhitungan
KODE REKENING
URAIAN
1.
03
1
03
01
00
00
5
1.
03
1
03
01
00
00
5
1
1.
03
1
03
01
00
00
5
1
1
1.
03
1
03
01
00
00
5
1
1
1.
03
1
03
01
00
00
5
1
1
1
03
1
03.
01
01
00
1
Sat
Harga Satuan
LEBIH / KURANG ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
JUMLAH REALISASI
RUPIAH
KET.
%
227.873.596.604
184.525.976.411
(43.353.105.893)
80,98
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.337.540.498
4.939.258.842
(398.281.656)
92,54
BELANJA PEGAWAI
5.337.540.498
4.939.258.842
(398.281.656)
92,54
01
Gaji dan Tunjangan
3.183.798.498
3.064.957.021
(118.841.477)
96,27
02
Tambahan penghasilan PNS
2.058.742.000
1.874.301.821
(184.440.179)
91,04
95.000.000
-
(95.000.000)
0,00
222.536.056.106
179.586.717.569
(42.954.824.237)
80,70
BELANJA
5
Vol
1 06
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah BELANJA LANGSUNG
1.
03
1
03.
01
01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.928.328.560
2.887.304.999
(46.509.261)
98,60
1.
03
1
03.
01
01
02
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
2.060.000.000
2.032.582.251
(27.417.749)
98,67
1.
03.
1.
03.
01
01
08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5.000.000
5.000.000
(5.485.700)
100,00
1.
03.
1.
03.
01
01
10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
40.000.000
40.000.000
-
100,00
1.
03.
1.
03.
01
01
11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
10.000.000
10.000.000
-
100,00
1.
03.
1.
03.
01
01
15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.080.000
1.080.000
-
100,00
1.
03.
1.
03.
01
01
18
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
300.000.000
298.976.184
(1.023.816)
99,66
1.
03.
1.
03.
01
01
19
Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran
502.248.560
489.666.564
(12.581.996)
97,49
1.
03.
1.
03.
01
01
20
Pelaksanaan Acara Ceremonial Kedaerahan
10.000.000
10.000.000
1.
03.
1.
03.
01
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.962.191.350
2.953.580.875
03.
1.
03.
01
02
01
Pembangunan Rumah Jabatan
1.028.464.250
1.024.972.000
(8.610.475) (3.492.250)
99,71
1. 1
03
1
03
01
02
03
Pembangunan Gedung Kantor
179.278.100
177.694.100
(1.584.000)
99,12
1
03
1
03
01
02
09
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
41.460.000
41.065.000
(395.000)
99,05
1
03
1
03
01
02
10
Pengadaan Mebeleur
103.048.000
101.998.000
(1.050.000)
98,98
-
100,00
99,66
Rincian Perhitungan KODE REKENING
URAIAN
Vol
Sat
Harga Satuan
LEBIH / KURANG ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
JUMLAH REALISASI
RUPIAH
%
-
100,00
1
03
1
03
01
02
22
Pemeliharaan rutin /berkala Gedung Kantor
5.000.000
5.000.000
1.
03.
1.
03.
01
02
24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
7.500.000
7.499.775
1.
03.
1.
03.
01
02
28
Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan Gedung Kantor
3.000.000
3.000.000
1
03
1
03
01
02
42
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
102.793.000
102.473.000
(320.000)
99,69
1.
03.
1.
03.
01
06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
67.000.000
65.930.000
(1.070.000)
98,40
1.
03.
1.
03.
01
06
05
Penyusunan Data Base Insfrastruktur Kabupaten Aceh Jaya
17.000.000
17.000.000
1.
03.
1.
03.
01
06
06
Monitoring dan Evaluasi
50.000.000
48.930.000
(1.070.000)
97,86
1.
03.
1.
03.
01
15
96.407.591.516
75.767.520.650
03.
1.
03.
01
15
03
Pembangunan Jalan
3.330.532.000
3.317.876.000
(20.640.070.866) (12.656.000)
78,59
1. 1.
03.
1.
03.
01
15
05
Pembangunan Jembatan
3.460.056.350
1.636.475.720
(1.823.580.630)
47,30
1.
03.
1.
03.
01
15
08
Pembangunan Jalan Kabupaten (OTSUS 2015)
19.000.000.000
18.604.430.758
(395.569.242)
97,92
1.
03.
1.
03.
01
15
09
Pembangunan Jembatan Kabupaten (OTSUS 2015)
2.550.000.000
546.591.000
(2.003.409.000)
21,43
1.
03.
1.
03.
01
15
10
Pembangunan Jalan Kabupaten (DAK/SHARING 2105)
11.629.733.000
11.594.230.000
(35.503.000)
99,69
1.
03.
1.
03.
01
15
11
Pembangunan Jalan Kabupaten (DAK Tambahan / SHARING Tambahan 2105)
2.103.232.000
1.340.618.778
(762.613.222)
63,74
1.
03.
1.
03.
01
15
13
Pembangunan Jembatan (luncuran 2014)
96.650.000
96.650.000
-
100,00
1.
03.
1.
03.
01
15
14
Pembangunan Jalan Kabupaten (Luncuran OTSUS 2014)
998.811.360
998.811.360
-
100,00
1.
03.
1.
03.
01
15
15
Pembangunan Jembatan Kabupaten (Luncuran OTSUS 2014)
554.335.580
554.335.580
-
100,00
1.
03.
1.
03.
01
15
16
Pembangunan Jalan Kabupaten (Luncuran DAK Tambahan /SHARING Tambahan 2104)
1.861.866.226
1.861.866.226
-
100,00
1.
03.
1.
03.
01
15
17
Pembangunan Jembatan (Dana Bantuan Keuangan 2015)
8.000.000.000
5.770.392.670
(2.229.607.330)
72,13
1.
03.
1.
03.
01
15
18
Pembangunan Jalan (DAK Tambahan Usulan Daerah 2105)
37.893.958.641
26.229.533.158
(11.664.425.483)
69,22
1.
03.
1.
03.
01
15
19
Pembangunan Jembatan (DAK Tambahan Usulan Daerah 2105)
1.827.192.510
1.822.401.000
(4.791.510)
99,74
1.
03.
1.
03.
01
15
20
Operasional Kegiatan Kebinamargaan (DAK Tambahan Usulan Daerah 2105)
401.223.849
397.632.400
(3.591.449)
99,10
1.
03.
1.
03.
01
15
21
Pembangunan Jembatan Kabupaten OTSUS 2014)
2.700.000.000
995.676.000
(1.704.324.000)
36,88
1.
03.
1.
03.
01
15
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
73.500.000
67.170.000
03.
1.
03.
01
15
07
Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan Daerah
20.000.000
18.920.000
(6.330.000) (1.080.000)
91,39
1.
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
(225) -
-
100,00 100,00
100,00
99,62
94,60
KET.
Rincian Perhitungan KODE REKENING
URAIAN
Vol
Sat
Harga Satuan
LEBIH / KURANG ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
JUMLAH REALISASI
RUPIAH
KET.
%
1.
03.
1.
03.
01
15
13
Pengawasan dan Penertiban Penambangan Ilegal
20.000.000
20.000.000
2
03.
1.
03.
01
15
14
Sosialisasi Izin Pertambangan Rakyat
23.500.000
18.250.000
1.
04.
1.
03.
01
15
Program Pengembangan Perumahan
3.750.000.000
3.750.000.000
-
100,00
1.
04.
1.
03.
01
15
09
Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu (OTSUS 2015)
3.750.000.000
3.750.000.000
-
100,00
1.
03.
1.
03.
01
16
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong - gorong
919.261.250
911.597.000
(7.664.250)
99,17
1.
03.
1.
03.
01
16
03
Pembangunan Saluran Drainase/Gorong - gorong
919.261.250
911.597.000
(7.664.250)
99,17
1.
03.
1.
03.
01
17
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
439.905.000
437.379.000
(2.526.000)
99,43
1.
03.
1.
03.
01
17
03
Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
439.905.000
437.379.000
(2.526.000)
99,43
2.
03.
1.
03.
01
17
10.260.040.000
10.019.587.758
03.
1.
03.
01
17
02
Penyediaan Energi Listrik untuk Masyarakat
10.155.040.000
9.922.340.958
(240.452.242) (232.699.042)
97,66
2. 2.
03.
1.
03.
01
17
03
Pengawasan Energi dan Listrik
40.000.000
40.000.000
2.
03.
1.
03.
01
17
04
Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Energi Baru Terbarukan
15.000.000
7.330.900
2.
03.
1.
03.
01
17
05
Pengembangan Potensi Energi Baru Terbarukan
20.000.000
20.000.000
2.
03.
1.
03.
01
17
06
Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi Listrik
30.000.000
29.915.900
(84.100)
99,72
1.
03.
1.
03.
01
18
1.145.169.000
1.144.800.000
1.
03.
1.
03.
01
18
03
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
720.000.000
720.000.000
(369.000) -
100,00
1.
03.
1.
03.
01
18
04
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan
175.169.000
174.800.000
(369.000)
99,79
1.
03.
1.
03.
01
18
06
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan (Otsus 2015)
250.000.000
250.000.000
2.
03.
1.
03.
01
19
03.
1.
03.
01
19
02
Koordinasi Pembinaan dan Pemantauan Distribusi Bahan Bakar
3.989.531.490 10.000.000
3.953.020.000
2.
10.000.000
(36.511.490) -
100,00
2.
03.
1.
03.
01
19
04
Pengadaan Instalasi Biogas Skala Rumah Tangga (DAK/Sharing 2015)
1.678.111.490
1.669.330.000
(8.781.490)
99,48
2.
03.
1.
03.
01
19
05
Pengadaan Instalasi Biogas Skala Rumah Tangga (DAK/Sharing 2015)
2.301.420.000
2.273.690.000
(27.730.000)
98,80
1.
04.
1.
03.
01
21
Program Peyediaan Sarana dan Prasarana Perumahan dan Pemukiman
9.209.912.110
6.388.036.000
(2.821.876.110)
69,36
1.
04.
1.
03.
01
21
01
Pembangunan Jalan Lingkungan
3.715.827.110
3.692.431.000
(23.396.110)
99,37
1.
04.
1.
03.
01
21
03
Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (DAK/Sharing 2015)
1.805.485.000
1.800.185.000
(5.300.000)
99,71
1.
04.
1.
03.
01
21
04
Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (DAK Tambahan / SHARING Tambahan 2105)
898.600.000
895.420.000
(3.180.000)
99,65
1.
04.
1.
03.
01
21
05
Pembangunan Jalan Lingkungan (OTSUS 2014)
2.790.000.000
-
(2.790.000.000)
0,00
1.
03.
1.
03.
01
23
221.888.000
221.839.752
(48.248)
99,98
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Program Pemerataan Pelayanan Energi Bagi Masyarakat
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
(5.250.000)
(7.669.100) -
-
100,00 77,66
97,71 100,00 48,87 100,00
99,97
100,00 99,08
Rincian Perhitungan KODE REKENING
URAIAN
Vol
Sat
Harga Satuan
LEBIH / KURANG ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
JUMLAH REALISASI
RUPIAH
KET.
%
201.888.000
201.839.752
(48.248)
99,98
52.084.086.554
39.700.246.529 439.670.352
(12.383.840.025) (26.549.648)
76,22
466.220.000
Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang telah dibangun (OTSUS 2015)
1.900.000.000
1.249.171.141
(650.828.859)
65,75
19
Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang telah dibangun (DAK/Sharing 2015)
5.085.267.175
3.356.743.287
(1.728.523.888)
66,01
24
20
Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang telah dibangun (DAK Tambahan / Sharing Tambahan 2015)
4.039.989.750
4.030.811.000
(9.178.750)
99,77
01
24
21
Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang telah dibangun (DAK/Sharing 2014)
421.624.966
409.280.493
(12.344.473)
97,07
03.
01
24
22
Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang telah dibangun (DAK Tambahan /Sharing Tambahan 2014)
539.859.663
523.924.000
(15.935.663)
97,05
1.
03.
01
24
23
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya (DAK Tambahan Usulan Daerah 2105)
39.132.348.849
29.202.262.556
(9.930.086.293)
74,62
03.
1.
03.
01
24
24
Operasional Kegiatan Sumber Daya Air (DAK Tambahan Usulan Daerah 2105)
498.776.151
488.383.700
(10.392.451)
97,92
1.
03.
1.
03.
01
25
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
3.028.375.046
1.465.132.783
03.
1.
03.
01
25
09
Penyediaan Pelayanan Air Minum
1.500.000.000
1.465.132.783
(1.563.242.263) (34.867.217)
48,38
1. 1.
03.
1.
03.
01
25
10
Operasional Kantor SPAM Tirta Mon Mata (penerimaan SPAM APBK)
1.528.375.046
-
(1.528.375.046)
0,00
1.
03.
1.
03.
01
27
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
6.412.574.380
6.385.352.880
03.
1.
03.
01
27
12
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih (Otsus 2015)
700.000.000
696.600.000
(27.221.500) (3.400.000)
99,58
1. 1.
03.
1.
03.
01
27
13
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih
181.368.000
180.067.000
(1.301.000)
99,28
1.
03.
1.
03.
01
27
14
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih (DAK/Sharing 2015)
2.126.434.000
2.112.768.000
(13.666.000)
99,36
1.
03.
1.
03.
01
27
15
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih (DAK Tambahan / Sharing Tambahan 2015)
1.243.946.500
1.238.929.000
(5.017.500)
99,60
1.
03.
1.
03.
01
27
16
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih (Luncuran DAK/Sharing 2014)
160.825.880
160.825.880
1.
03.
1.
03.
01
27
17
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih (Dana Bantuan Keuangan Provinsi Aceh 2015)
2.000.000.000
1.996.163.000
(3.837.000)
99,81
1.
03.
1.
03.
01
28
16.039.218.500
12.247.871.543
03.
1.
03.
01
28
04
Pengembangan pengelolaan Daerah Rawa dalam Rangka Pengendalian Banjir
794.377.500
791.516.000
(3.791.346.957) (2.861.500)
76,36
1. 1.
03.
1.
03.
01
28
12
Pembangunan Bantaran,Tanggul Sungai dan Pantai
2.998.341.000
2.944.757.800
(53.583.200)
98,21
1.
03.
1.
03.
01
28
13
Pembangunan Bantaran, Tanggul Sungai dan Pantai (OTSUS 2015)
2.000.000.000
1.997.000.000
(3.000.000)
99,85
1.
03.
1.
03.
01
28
14
Pembangunan Pengaman Banjir Daerah Irigasi (DAK Tambahan Usulan Daerah 2105)
10.246.500.000
6.514.597.743
(3.731.902.257)
63,58
1.
03.
1.
03.
01
29
Program Pengembangan Wilayah Strategi dan Cepat Tumbuh
5.272.734.100
4.087.030.100
(1.185.704.000)
77,51
1.
03.
1.
03.
01
29
02
Pembangunan Dan Peningkatan Insfrastruktur
3.211.004.000
3.026.364.000
(184.640.000)
94,25
1.
03.
1.
03.
01
23
10
Rehabilitasi/Pemeliharaan alat - alat Berat
1.
03.
1.
03.
01
24
1.
03.
1.
03.
01
24
15
Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang telah dibangun
1.
03.
1.
03.
01
24
18
1.
03.
1.
03.
01
24
1.
03.
1.
03.
01
1.
03.
1.
03.
1.
03.
1.
1.
03.
1.
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Program Pengendalian Banjir
-
94,31
97,68
99,51
100,00
99,64
Rincian Perhitungan KODE REKENING
URAIAN
Vol
1.
03.
1.
03.
01
29
04
Pembangunan Kantor Pemerintah dan Fasilitas Publik (luncuran Tahun 2014)
1.
03.
1.
03.
01
29
05
1.
03.
1.
03.
01
30
1.
03.
1.
03.
01
30
09
1
03.
1.
03.
01
30
10
Pengawasan dan Operasional Infrastruktur Perdesaan (PPIP) (Sharing APBN)
1
03.
1.
03.
01
30
11
Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung (OTSUS 2015)
1.
20
1.
03.
01
33
1.
20
1.
03.
01
33
02
Persiapan Pengadaan Tanah
1.
20
1.
03.
01
33
03
Pelaksanaan Pengadaan Tanah
Sat
Harga Satuan
LEBIH / KURANG ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
JUMLAH REALISASI
RUPIAH
% -
100,00
301.730.100
301.730.100
Pembangunan /Peningkatan Insfrastruktur (OTSUS 2014)
1.760.000.000
758.936.000
(1.001.064.000)
43,12
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
6.724.749.250
6.692.641.700
5.689.639.250
5.661.968.700
(32.107.550) (27.670.550)
99,52
Pembangunan Jalan Perdesaan (DAK Tambahan / Sharing Tambahan 2015)
Program Penyelenggaraan Pengadaan Tanah
JUMLAH SURPLUS(DEFISIT)
KET.
99,51
35.110.000
34.946.000
(164.000)
99,53
1.000.000.000
995.727.000
(4.273.000)
99,57
600.000.000
440.676.000
(159.324.000)
73,45
72.204.000
34.821.000
(37.383.000)
48,23
527.796.000
405.855.000
(121.941.000)
76,90
227.873.596.604
184.525.976.411
(43.347.620.193)
80,98
(225.166.420.047)
(183.908.676.411)
41.257.743.636
81,68
Calang, 31 Desember 2015 PENGGUNA ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN ACEH JAYA
Ir. H. NURMAN DS, MM Pembina Utama Madya / NIP. 19621106 199003 1 003