L A K I P LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2012

L A K I P LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2012

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI PAPUA

LAKIP LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2012

BADAN PUSAT STATISTIK 2013

BPS Provinsi Papua

Kata Pengantar Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pusat Statistik Provinsi Papua ini dibuat sesuai Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan tindak lanjut TAP MPR RI Nomor : XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan mengindahkan prinsip-prinsip Clean Government dan Good Governance. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja Badan Pusat Statistik Provinsi Papua untuk mengetahui kemampuan unit-unit kerja dalam pencapaian visi, misi dan tujuan penyelenggaraan kegiatan dan pekerjaan bidang statistik. Laporan Akuntabilitas Kinerja BPS Provinsi Papua ini dimaksudkan untuk memberi gambaran mengenai penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan tugas yang diberikan pemerintah kepada Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, melaksanakan koordinasi dan kerjasama serta mengembangkan dan membina hubungan dan kerjasama dalam bidang statistik dengan instansi lain, baik pemerintah maupun swasta, sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. Laporan akuntabilitas kinerja ini juga sebagai masukan bagi pemerintah dalam mengevaluasi kegiatan tahun anggaran 2012 dan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pusat Statistik. Kepada semua pihak yang telah berperanserta dalam penyusunan sampai penerbitan laporan ini, pimpinan Badan Pusat Statistik

Provinsi

Papua mengucapkan terima kasih. Kritik dan saran untuk perbaikan laporan ini dimasa datang sangat kami hargai. Jayapura, 18 Februari 2013 Kepala BPS Provinsi Papua,

Ir. DIDIK KOESBIANTO, M.Si NIP. 19650809 198702 1 001

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012

i

BPS Provinsi Papua

DAFTAR ISI Kata Pengantar Daftar Isi Ringkasan Eksekutif Bab I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 1.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 1.3 Landasan Hukum Bab II Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja 2.1 Rencana Strategis 2010-2014 2.2 Indikator Kinerja Utama 2.3 Rencana Kinerja Tahunan 2011 2.4 Anggaran Tahun 2011 2.5 Penetapan Kinerja Tahun 2011 Bab III Akuntabilitas Kinerja 3.1 Analisis Pencapaian Kinerja Tahun 2011 3.2 Evaluasi Kegiatan Tahun 2011 3.3 Akuntabilitas Keuangan Tahun 2011 Bab IV Penutup 4.1 Tinjauan Umum 4.2 Permasalahan dan Kendala 4.3 Saran Tindak Lanjut Lampiran-lampiran : 1 Struktur Organisasi 2 Rencana Strategis (RS) 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) 4 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 5 Pengukuran Kinerja Sasaran (PKS) 6 Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) 7 Sumber Daya Manusia (SDM) 8 Mailling List Publikasi BPS


i ii v 1 2 6 8 15 16 20 21 26 45 47 52 52 53 54 55 61 66 76 80 89 90

ii

BPS Provinsi Papua

RINGKASAN EKSEKUTIF Dalam era keterbukaan dewasa ini, tuntutan masyarakat akan perbaikan kinerja aparatur pemerintah senantiasa disuarakan baik melalui pemberitaan media nasional maupun daerah termasuk penyelenggaraan perstatistikan pemerintah yang digawangi oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, memberikan wewenang kepada Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyelenggarakan kegiatan statistik dengan cara sensus, survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain, serta mengumumkan hasilnya secara berkala atau sewaktu-waktu dan terbuka kepada masyarakat baik instansi pemerintah, lembaga swasta, lembaga swadaya masyarakat ataupun perorangan. Diseminasi data statistik kepada para stakeholder dimaksudkan untuk mewujudkan visi BPS Provinsi Papua, yakni pelopor data statistik terpercaya untuk semua (the agent of trustworthy statistical data for all). Pengejawantahan visi BPS Provinsi Papua tersebut dilakukan dengan melaksanakan Pembangunan Perstatistikan. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi BPS Provinsi Papua sebagai berikut: a) Memperkuat landasan konstitusional dan operasional lembaga statistik untuk penyelenggara statistik yang efektif dan efisien; b) Menciptakan insan statistik yang kompeten dan professional, didukung pemanfaatan teknologi informasi mutakhir untuk kemajuan perstatistikan Indonesia; c) Meningkatkan penerapan standar klasifikasi, konsep dan definisi, pengukuran, dan kode etik statistik yang bersifat universal dalam setiap penyelenggaraan statistik; d) Meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistik bagi semua pihak; e) Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah dan swasta, dalam kerangka Sistem Statistik Nasional (SSN) yang efektif dan efisien. Mengacu pada visi dan misi BPS, maka tujuan BPS Provinsi Papua adalah :


iii

BPS Provinsi Papua

1). Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas; 2). Meningkatkan Pelayanan Prima dalam Rangka Mewujudkan SSN yang Andal, Efektif, dan Efisien; 3). Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Sarana Kerja; 4). Peningkatan Kapasitas SDM dan Penataan Kelembagaan. Sasaran strategis yang ingin dicapai oleh BPS Provinsi Papua adalah : 1.Tersedianya data dan informasi statistik ekonomi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu; 2.Tersedianya data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang lengkap, akurat, dan tepat waktu; 3.Meningkatkan hubungan dengan pengguna data; 4.Peningkatan efektivitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik; 5.Peningkatan Kualitas Pengolahan Data dan Informasi Statistik; 6.Meningkatkan kualitas komunikasi BPS Pusat dengan BPS Daerah; 7.Peningkatan sarana dan prasarana aparatur negara Badan Pusat Statistik Provinsi Papua serta operasional perkantoran lainnya; 8.Memperbaiki Sumber Daya Manusia; 9.Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS; Guna mencapai tujuan dan sasaran dari pembangunan perstatistikan yang telah ditetapkan, maka pada tahun 2012 BPS Provinsi Papua menetapkan 3 (tiga) program utama terdiri dari : 1). Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS); 2). Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPPTL); 3). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA).


iv

BPS Provinsi Papua

Kendala penyelesaian kegiatan dan program-program BPS Provinsi Papua secara umum disebabkan oleh : 1. Faktor kesulitan lapangan untuk memperoleh data merupakan dampak dari keterisolasian sebagian daerah. Hal tersebut berdampak langsung terhadap tidak terpenuhinya target pengumpulan data di lapangan. Khusus data sektor Pertanian, dan industri persentase pemasukan data dari lapangan masih perlu ditingkatkan. Kondisi demikian telah menjadi catatan penting pimpinan dan stakeholders BPS Provinsi Papua, karena sampai dengan saat ini pemasukan datanya belum mencapai response rate 100 persen. Konsistensi data antar rincian variabel dan antar waktu, dianggap oleh sebagian konsumen data BPS Provinsi Papua perlu lebih diperhatikan; 2. Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang dimiliki BPS Provinsi Papua tidak bisa dimanfaatkan secara optimal karena keterbatasan jangkauan jaringan telekomunikasi yang ada di sebagian besar wilayah Papua. Hal ini menjadi salah satu hambatan komunikasi data antar satker BPS di Papua.

Indikator Kinerja Utama

Tingkat

Target

Realisasi

dan

100%

97,23 %

97,23 %

dalam

100 %

100 %

100 %

100%

95,27%

95,27%

Pencapaian

Tujuan 1: Meningkatkan

ketersediaan

data

informasi statistik yang berkualitas Tujuan 2: Meningkatkan

Pelayanan

Prima

Rangka Mewujudkan SSN yang Andal, Efektif, dan Efisien Tujuan 3: Penguatan

Teknologi

Informasi

dan

Komunikasi serta Sarana Kerja Tujuan 4:


v

BPS Provinsi Papua

Peningkatan Kapasitas SDM dan Penataan

100 %

98,51 %

98,51%

Kelembagaan

Dari hasil evaluasi atas pelaksanaan fungsi dan tugas BPS seperti yang tertuang dalam visi BPS, dapat disimpulkan bahwa secara umum pencapaian kinerja dan akuntabilitas BPS Provinsi Papua menunjukkan keberhasilan. Hal ini tercermin dari angka rata-rata pencapaian kinerja sasaran sebesar 97,75 persen (rata-rata dari keempat tujuan). Tingkat pencapaian kinerja tersebut memberi arti bahwa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan BPS telah sesuai program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan sekaligus telah mampu memenuhi Misi BPS Provinsi Papua.


vi

BPS Provinsi Papua

BAB I PENDAHULUAN

Profesionalisme, Integritas dan Amanah yang menjadi nilai-nilai inti (core values) budaya kerja bagi pegawai BPS memberikan keyakinan bahwa BPS akan menjadi lebih baik dari tahun ke tahun. Seperti keinginan masyarakat Indonesia yang menuntut profesionalitas sikap dan pelaksanaan kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini menjadi salah satu ukuran untuk memenuhi tuntutan tersebut. 1.1

LATAR BELAKANG Tata

kepemerintahan

yang

baik

merupakan

suatu

konsepsi

tentang

penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif. Untuk itu diperlukan upaya membuat keseimbangan peran antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Upaya tersebut telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut : 

TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN



UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN



UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik



Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



Keppres Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen



Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik



Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;


1

BPS Provinsi Papua



Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah

Satu diantara inti pokok dari peraturan tersebut di atas adalah bahwa, setiap instansi pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), dengan tujuan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai satu diantara beberapa prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya. 1.2 KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI 1.2.1 Kedudukan Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007, tanggal 26 Agustus 2007 tentang Badan Pusat Statistik dan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah, kedudukan BPS Provinsi adalah sebagai berikut: (1) BPS Provinsi adalah perwakilan BPS di daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS. (2). BPS Provinsi dipimpin oleh seorang Kepala. 1.2.2 Tugas BPS Provinsi mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan statistik dasar di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 1.2.3 Fungsi Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPS Provinsi/Kab/Kota menyelenggarakan fungsi : a. penyelenggaraan statistik dasar di provinsi ; b. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS Provinsi ;


2

BPS Provinsi Papua

c. pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik di provinsi ; d. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga BPS Provinsi. 1.2.4 Susunan Organisasi Untuk melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai Keputusan Kepala BPS Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah, telah ditentukan struktur organisasi Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, yaitu : a. Kepala; b. Bagian Tata Usaha c. Bidang Statistik Sosial; d. Bidang Statistik Produksi; e. Bidang Statistik Distribusi; f. Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik; g. Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik; h. Kelompok Jabatan Fungsional. Sesuai dengan tugas dan fungsi BPS Provinsi, Kepala BPS Provinsi mempunyai tugas memimpin dan membina aparatur BPS Provinsi agar berdaya guna dan berhasil guna. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program urusan kepegawaian dan hukum, keuangan, perlengkapan, serta urusan dalam. Bagian Tata Usaha terdiri dari : 1. Subbagian Bina Program yang bertugas melakukan penyiapan dan penyusunan rencana dan evaluasi program.


3

BPS Provinsi Papua

2. Subbagian Urusan Dalam yang bertugas melakukan surat menyurat, penggandaan kearsipan, persandian, kerumahtanggaan, pemeliharaan gedung dan lingkungan, serta urusan keamanan dan ketertiban kantor dan tempat-tempat lain yang menjadi aset kantor di lingkungan BPS Provinsi. 3. Subbagian Kepegawaian dan Hukum yang bertugas melakukan tata usaha kepegawaian, pengadaan dan mutasi pegawai, pembinaan pegawai, jabatan fungsional, organisasi dan tata laksana, serta urusan hukum dan perundangundangan. 4. Subbagian Keuangan yang bertugas melakukan tata usaha dan administrasi keuangan, perbendaharaan, serta urusan verifikasi dan perhitungan anggaran. 5. Subbagian Perlengkapan yang bertugas melakukan pengadaan, penyaluran, penyimpanan, inventarisasi, penghapusan, dan urusan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan. Bidang

Statistik

Sosial

mempunyai

tugas

melaksanakan

pengumpulan,

pengolahan, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik kependudukan, statistik kesejahteraan rakyat dan statistik ketahanan sosial. Bidang Statistik Sosial terdiri dari : 1. Seksi Statistik Kependudukan yang bertugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis sederhana, serta evaluasi dan pelaporan statistik kependudukan. 2. Seksi Statistik Kesejahteraan Rakyat yang bertugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis sederhana dan pelaporan statistik kesejahteraan rakyat. 3. Seksi Statistik Ketahanan Sosial yang bertugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis sederhana dan pelaporan statistik ketahanan sosial. Bidang Statistik Produksi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik pertanian, statistik industri, serta statistik pertambangan, energi, dan konstruksi. Bidang Statistik Produksi terdiri dari : 1. Seksi Statistik Pertanian yang bertugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, dan pelaporan statistik pertanian.


4

BPS Provinsi Papua

2. Seksi Statistik Industri yang bertugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, dan pelaporan statistik industri. 3. Seksi Statistik Pertambangan, Energi, dan Konstruksi yang bertugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, dan pelaporan statistik pertambangan, energi, dan konstruksi. Bidang Statistik Distribusi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik harga konsumen dan harga perdagangan besar, statistik keuangan dan harga produsen, serta statistik niaga dan jasa. Bidang Statistik Distribusi terdiri dari : 1. Seksi Harga Konsumen dan Harga Perdagangan Besar yang bertugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, dan pelaporan statistik harga konsumen dan harga perdagangan besar. 2. Seksi Statistik Keuangan dan Harga Produsen yang bertugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, dan pelaporan statistik keuangan dan harga produsen. 3. Seksi Statistik Niaga dan Jasa yang bertugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, dan pelaporan statistik niaga dan jasa. Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik mempunyai tugas melakukan penyusunan neraca produksi, neraca konsumsi, dan analisis statistik lintas sektor. Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik terdiri dari : 1. Seksi Neraca Produksi yang bertugas melakukan pengumpulan, kompilasi data, pengolahan, analisis, evaluasi, dan pelaporan neraca produksi. 2. Seksi Neraca Konsumsi yang bertugas melakukan pengumpulan, kompilasi data, pengolahan, analisis, evaluasi, dan pelaporan neraca konsumsi. 3. Seksi Analisis Statistik Lintas Sektor yang bertugas melakukan analisis statistik sosial, statistik ekonomi, dan statistik lainnya. Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik mempunyai tugas melaksanakan integrasi pengolahan data, pengelolaan jaringan dan rujukan statistik, serta diseminasi dan layanan statistik. Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik terdiri dari : Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012

5

BPS Provinsi Papua

1. Seksi Integrasi Pengolahan Data yang bertugas melakukan pengintegrasian pengolahan data statistik hasil survei, sensus, produk administrasi, dan cara lain serta data penunjang untuk sistem informasi manajemen. 2. Seksi Jaringan dan Rujukan Statistik yang bertugas melakukan pengelolaan layanan dan pemeliharaan jaringan komunikasi data, penghimpunan dan pengolahan rujukan statistik, serta administrasi pemberian rekomendasi kegiatan statistik sektoral. 3. Seksi Diseminasi dan Layanan Statistik yang bertugas melakukan pembakuan dan evaluasi publikasi, kompilasi naskah yang akan dicetak, pemantauan kelayakan publikasi, penyusunan dan penetapan alokasi distribusi publikasi, serta urusan pemberian layanan informasi statistik, perpustakaan, dan pengelolaan dokumentasi statistik. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Secara rinci struktur organisasi BPS Provinsi Papua terdapat pada Lampiran 1. 1.3 KEWENANGAN Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, Badan Pusat Statistik Provinsi/Kab/Kota mempunyai kewenangan : a. penyusunan rencana daerah di provinsi secara makro di bidang statistik ; b. perumusan kebijakan di bidang statistik untuk mendukung pembangunan daerah di provinsi ; c. penetapan sistem informasi di bidang statistik ; d. penetapan dan penyelenggaraan statistik nasional di provinsi; e. kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 1.4 LANDASAN HUKUM Dalam menyelenggarakan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Pusat Statistik Provinsi Papua dilindungi oleh perangkat hukum, yaitu :


6

BPS Provinsi Papua

1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menjamin kepastian hukum bagi penyelenggara dan pengguna statistik baik pemerintah maupun masyarakat. Dengan adanya Undang-Undang Statistik ini maka kepentingan masyarakat pengguna statistik akan terjamin terutama atas nilai informasi yang diperolehnya. 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Statistik

yang

mengamanatkan

bahwa

BPS

berkewajiban

menyelenggarakan kegiatan statistik dasar. 3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik. 4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang menetapkan kedudukan BPS sebagai lembaga pemerintah non departemen yang mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan statistik dasar. 5) Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik. 6) Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah.


7

BPS Provinsi Papua

BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA Perencanaan merupakan hal penting dalam manajemen perkantoran. Tanpa perencanaan yang baik maka sama halnya kita merencanakan kegagalan. Untuk lebih meningkatkan kemampuan kita dalam merencanakan kegiatan maka perencanaan dibagi menjadi dua yaitu perencanaan jangka pendek (tahunan) dalam hal ini disebut sebagai Penetapan Kinerja BPS Provinsi Papua dan perencanaan jangka menengah yang disebut sebagai Rencana Strategis.

2.1 Rencana Strategis Satuan Kerja BPS Provinsi Papua Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas, serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan statistik yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Jangka Panjang (PJP) 2005-2025 dan Pembangunan Jangka Menengah (PJM) 2005-2009, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

dalam menetapkan

rencana strategis Tahun 2010-2014 mengacu Renstra BPS RI 2010-2014. Tuntutan terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintah yang bersih (clean government), merupakan hal mutlak bagi kepercayaan masyarakat yang harus diterapkan dalam kegiatan pemerintahan. Keterbukaan atau setidaknya transparansi instansi pemerintah di bidang informasi (termasuk informasi statistik) mengharuskan pemerintah menyajikan informasi yang obyektif, akurat, tepat waktu, terpercaya, dan lengkap. Untuk itu, BPS Provinsi Papua perlu menyusun suatu perencanaan strategis (Renstra) pembangunan di bidang statistik yang komprehensif dan mampu mengemban tugas pokok dan fungsinya yang secara tidak langsung dapat mempercepat terwujudnya good governance dan clean government tersebut.


8

BPS Provinsi Papua

Rencana Strategis Pembangunan Statistik BPS Provinsi Papua adalah dokumen perencanaan pembangunan di bidang statistik yang berskala Provinsi dan berlaku selama kurun waktu 2010-2014.

A. VISI BPS PROVINSI PAPUA Badan Pusat Statistik telah menetapkan visi untuk tahun 2010-2014 sebagai “pelopor data statistik terpercaya untuk semua”, hal ini menuntut Badan Pusat Statistik Provinsi Papua sebagai penyedia data dan informasi statistik di wilayahnya menjadi semakin penting, karena data dan informasi yang di sajikan harus dapat dipercaya semua pihak. Badan Pusat Statistik bukan hanya bagian dari pemerintah, tapi juga bagian dari keseluruhan masyarakat dan aspek kehidupan. Proses penyediaan data dan informasi statistik yang dihasilkan BPS Provinsi Papua menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat yang dapat disebarluaskan melalui berbagai media dan berbagai cara agar pemanfaatannya berdaya jangkau luas, di dalam maupun di luar negeri.

B. MISI BPS PROVINSI PAPUA Visi BPS sebagai pelopor data statistik terpercaya untuk semua, harus dijabarkan melalui peran aktif seluruh komponen insan BPS Provinsi Papua melalui misi sebagai berikut: 1. Memperkuat landasan konstitusional dan operasional lembaga statistik untuk penyelenggaraan statistik yang efektif dan efisien dengan Penataan kelembagaan, dan Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Tahun 2010-2014 career planning didalam seluruh unsur kekuatan BPS termasuk BPS Provinsi maupun Kabupaten/ Kota. 2. Menciptakan insan statistik yang kompeten dan professional, didukung pemanfaatan teknologi informasi mutakhir untuk kemajuan perstatistikan Indonesia dengan Pengembangan Kualitas SDM, melalui STIS dan Diklat, baik dari BPS maupun dari instansi daerah yang menyelenggarakan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012

9

BPS Provinsi Papua

3. Meningkatkan penerapan standar klasifikasi, konsep dan definisi pengukuran, dan kode etik statistik yang bersifat universal dalam setiap penyelenggaraan statistik dengan Penguatan NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) 4. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistik bagi semua pihak dengan Penguatan Sirusa (Sistem Rujukan Statistik , Updating website serta melakukan press release secara kontinyu mengenai data statistik. 5. Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah dan swasta, dalam kerangka Sistem Statistik Nasional (SSN) yang efektif dan efisien dengan Penguatan Sistem Statistik Nasional (SSN)  Misi pertama, merujuk pada filosofi dasar bahwa untuk mewujudkan visi, BPS memerlukan landasan hukum yang kuat. Saat ini banyak perubahan mendasar yang menuju pada pentingnya peninjauan kembali Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.  Misi kedua, SDM dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi dua pilar penting dalam penyelenggaraan SSN. BPS melalui STIS menghasilkan SDM yang profesional di bidang statistik dan komputasi statistik. Dengan dukungan TIK, maka SDM yang ada mampu mengimplentasikan SSN secara efektif dan efisien. Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Tahun 2010-2014  Misi ketiga, BPS dalam menyelenggarakan statistik nasional mengacu pada 10 prinsip dasar yang direkomendasi PBB, yang diantaranya bahwa BPS harus menghasilkan data yang didasarkan pada metodologi yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.  Misi keempat, BPS sebagai pelayan publik dituntut untuk memberikan pelayanan prima. Misi ini menjadi bagian penting dan strategis dalam mewujudkan visi BPS, yaitu sebagai pelopor data statistik terpercaya untuk semua.  Misi kelima, BPS sebagai penanggung jawab terlaksananya SSN, perlu melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan efektif dan efisien.


10

BPS Provinsi Papua

C. TUJUAN BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI PAPUA Tujuan Badan Pusat Statistik Papua yang mengacu pada visi dan misi BPS adalah : 1. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas; 2. Meningkatkan Pelayanan Prima dalam Rangka Mewujudkan SSN yang Andal, Efektif, dan Efisien; 3. Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Sarana Kerja; 4. Peningkatan Kapasitas SDM dan Penataan Kelembagaan.

D. SASARAN BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI PAPUA Sasaran Badan Pusat Statistik merupakan target jangka pendek atau tahunan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan Badan Pusat Statistik Provinsi Papua yang telah ditetapkan selanjutnya dijabarkan dalam beberapa sasaran diantaranya: Tujuan 1 Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas Mencakup 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan yaitu: 1.1 Tersedianya data dan informasi statistik ekonomi yang lengkap, akurat, dan tepat

waktu; 1.2 Tersedianya data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang

lengkap, akurat, dan tepat waktu; 1.3 Meningkatkan Manajemen Survei; 1.4 Meningkatkan Metodologi Sensus dan Survei.

Tujuan 2

Meningkatkan Pelayanan Prima dalam Rangka Mewujudkan SSN yang Andal, Efektif, dan Efisien

Mencakup 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan yaitu: 1.1 Meningkatkan hubungan dengan pengguna data; 1.2 Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik;


11

BPS Provinsi Papua

Tujuan 3

Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Sarana Kerja;

Mencakup 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan yaitu: 1.1 Meningkatnya kualitas pengolahan data dan Informasi statistik; 1.2 Meningkatnya kualitas komunikasi BPS Pusat dengan BPS Daerah. Tujuan 4

Peningkatan Kapasitas SDM dan Penataan Kelembagaan;

Mencakup 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan yaitu: 1.1 Memperbaiki sumber daya manusia; 1.2 Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS.

E. Kebijakan Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan, serta mengacu pada strategi pembangunan nasional di bidang statistik dalam RPJM Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Pembangunan Statistik Badan Pusat Statistik Tahun 2010-2014, maka arah kebijakan Badan Pusat Statistik Provinsi Papua adalah sebagai Berikut: a. Memelopori terselenggaranya kegiatan statistik yang efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang handal dan prima dengan berlandaskan kepada asas keterpaduan, keakurasian, dan pemutakhiran. b. Mewujudkan kondisi yang mendukung penerapan atas Norma, Standard, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). c. Memfasilitasi peningkatan penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu statistik, melalui penelitian-penelitian maupun studi. d. Mengupayakan terwujudnya sistem informasi statistik yang handal dan efisien dengan memanfaatkan teknologi mutakhir yang tepat guna dan berhasil guna. e. Mengupayakan pembinaan dalam pengembangan sistem informasi statistik terhadap seluruh penyelenggara kegiatan statistik nasional.


12

BPS Provinsi Papua

f. Memfasilitasi sarana dan prasarana aparatur negara yang mendukung terselenggaranya kegiatan statistik yang efisien dan efektif. g. Memelopori peningkatan kemampuan para pelaksana kegiatan statistik dalam menyelenggarakan dan menyajikan data dan informasi statistik. h. Mengupayakan peningkatan kesadaran masyarakat akan arti penting dan kegunaan statistik. i.

Mengupayakan pembinaan untuk pendayagunaan satuan kerja bidang statistik di semua lembaga pemerintah maupun swasta.

j.

Mengupayakan peningkatan penguasaan dan pengembangan keahlian dibidang teknologi informasi untuk petugas Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) dalam rangka pengembangan teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi melalui sistem elektronik survei.

F. PROGRAM-PROGRAM BPS PROVINSI PAPUA Untuk dapat mencapai visi dan misi BPS Provinsi Papua maka di tahun 2012 telah ditetapkan tiga program, yaitu: I. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL) II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA); III. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS). I.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL) Program ini bertujuan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan dan

fungsi manajemen dalam penyelenggaraan kegiatan kenegaraan dan kepemerintahan di bidang penyediaan data statistik. Sasaran program ini adalah terselenggaranya tugas pimpinan dan fungsi manajemen dalam melaksanakan penyelenggaraan kenegaraan dan kepemerintahan di bidang penyediaan data statistik di wilayah Provinsi Papua. Kegiatankegiatan pokok pada program ini dilaksanakan tahun 2012, yaitu:


13

BPS Provinsi Papua

 Menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, relevan, mutakhir, dan berkesinambungan;  Koordinasi dengan stakeholders; dan  Pembangunan kapasitas.

II.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur negara dimaksudkan untuk

memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana fisik yang telah ada di BPS, antara lain kenyamanan dan kelengkapan fasilitas ruang kerja serta penyediaan sarana transportasi di wilayah Provinsi Papua. Program peningkatan sarana dan prasarana ini dilakukan secara bertahap setiap tahun, yang pada gilirannya diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional pengumpulan data di lapangan dan pengolahannya. Dengan demikian tanggung jawab BPS Provinsi Papua dalam hal penyelenggaraan kegiatan statistik dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Tersedianya fasilitas penunjang yang lebih memadai akan memberi suasana kerja yang nyaman sehingga akan sangat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan mendorong terciptanya kondisi yang dapat memacu prestasi kerja para pelaksana dalam melaksanakan tugasnya. Berdasarkan kondisi tersebut maka peningkatan sarana dan prasarana fisik yang sudah ada diharapkan mampu memberi kenyamanan, kemudahan dan keamanan pada pegawai BPS di wilayah Provinsi Papua serta dapat lebih memperlancar dan mempercepat proses kegiatan statistik.

III.

Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS). Program ini dimaksudkan untuk menyempurnakan dan mengembangkan kegiatan

pengumpulan dan pengolahan data, serta pengkajian dan analisis statistik secara terus menerus guna menjamin kesinambungan penyediaan data statistik dasar yang lengkap,


14

BPS Provinsi Papua

akurat, dan tepat waktu untuk mendukung perencanaan, pemantauan, dan evaluasi semua bidang pembangunan serta untuk penentuan kebijakan di wilayah Provinsi Papua.

2.2

INDIKATOR KINERJA UTAMA Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan

akuntabilitas kinerja, BPS Provinsi Papua menetapkan indikator kinerja utama sesuai dengan

Peraturan

Menteri

Negara

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor

PER/9/M.PAN/5/2007. INDIKATOR KINERJA UTAMA (Peraturan Kepala BPS Nomor 45 Tahun 2012) N0. 1

TUJUAN & SASARAN STRATEGIS Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas

INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase pemasukan dokumen/ response rate kegiatan survei statistik

1.1

Tersedianya data dan informasi statistik ekonomi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu

Persentase penyajian/release data dan informasi statistik ekonomi hari kerja pertama tiap bulan Persentase pemasukan dokumen/ response rate dari kegiatan statistik perusahaan Jumlah judul publikasi Statistik Ekonomi

1.2

Tersedianya data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang lengkap, akurat, dan tepat waktu

Persentase penyajian/release data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat tiap semester Persentase pemasukan dokumen/ response rate dari kegiatan statistik rumah tangga Jumlah judul publikasi Statistik sosial dan kesejahteraan rakyat

2

Meningkatkan Pelayanan Prima dalam Rangka Mewujudkan SSN yang Andal, Efektif, dan Efisien

Persentase konsumen yang merasa puas dengan Layanan Data BPS

2.1

Meningkatkan dan mengembangkan analisis statistik

Jumlah Model ekonomi dan sosial yang dikembangkan


15

BPS Provinsi Papua

N0.

TUJUAN & SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA Jumlah Studi konsistensi dan sosial dan data ekonomi Jumlah fungsional statistisi kualifikasi tingkat ahli

2.2

Meningkatkan hubungan dengan pengguna data

dengan

Pesentase konsumen yang merasa puas terhadap akurasi data Persentase konsumen yang merasa puas terhadap cakupan data

2.3

Meningkatkan efektifitas efisiensi diseminasi data informasi statistik

dan dan

Jumlah Pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS Provinsi Papua Jumlah pengunjung berulang yang menggunakan data BPS Provinsi Papua Jumlah pengunjung yang pelayanan statistik terpadu

datang

ke

3

Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Sarana Kerja

Jumlah satker Kabupaten/ Kota yang mempunyai situs web yang terhubung secara online

3.1

Meningkatnya kualitas pengolahan data dan informasi statistik

Persentase hasil pengolahan data yang dikirim ke BPS Pusat tepat Waktu Jumlah Petugas fungsional pranata komputer dengan klasifikasi tingkat ahli

4

Peningkatan Kapasitas SDM dan Penataan Kelembagaan

Persentase pegawai berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I

4.1

Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai yang memangku jabatan fungsional tertentu

2.3 RENCANA KINERJA TAHUNAN 2012 Berdasarkan permintaan kebutuhan data statistik oleh berbagai pihak serta mengacu kepada RENSTRA BPS Tahun 2010-2014, maka BPS menyusun program kegiatan statistik untuk tahun 2012 ke dalam RENCANA KERJA TAHUNAN BPS 2012 dengan fokus pada 3 (tiga) program yaitu : Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012

16

BPS Provinsi Papua

(i).

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL)

(ii). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA). (iii). Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS).

Adapun kegiatan yang ditetapkan pada BPS Provinsi Papua pada tahun anggaran 2012 adalah sebagai berikut : 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL) kegiatannya, yaitu : a. Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan 

Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium dan Vakasi

b. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 

Pengadaan Makanan/Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh/Uang Makan PNS



Pengadaan Biaya Jasa Keamanan dan Cleaning Service



Perawatan Gedung dan Halaman Kantor



Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4

 Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2  Perawatan Sarana Gedung  Langganan Daya dan Jasa  Operasional Perkantoran dan Pimpinan c. Pelayanan Publik atau Birokrasi 

Penyusunan Naskah Buku Lainnya



Sosialisasi Rutin dan Press Release



Biaya Pameran/Visualisasi Statistik


17

BPS Provinsi Papua



Penyusunan Program dan Rencana Kerja/Teknis/Program



Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan



Pembinaan dan Penilaian Jabatan Fungsional



Pembinaan dan Konsultasi



Diklat Prajabatan Gol II dan III

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA), kegiatannya, yaitu : a. Pembanguan Gedung Negara / Revitalisasi b. Pengadaan Meubelair c. Penambahan Nilai Gedung 

Pembuatan Talud Rumah Dinas



Pengurukan dan Pematangan Tanah BPS Kabupaten Keerom



Pembuatan Pagar Gedung Kantor BPS Keerom

d. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung  Pengadaan Perlengkapan Sarana Gedung  Pengadaan Meubelair  Pengadaan Brankas

3. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS). a. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi 

Survei Pola Distribusi Perdagangan Beberapa Komoditi



Survei Transportasi



Survei Statistik Harga Produsen



Survei Statistik Harga Perdagangan Besar



Survei Statistik Harga Konsumen Dan Volume Penjualan Eceran Beras



Statistik Harga Pedesaan


18

BPS Provinsi Papua



Survei Statistik Keuangan Daerah Dan Keuangan BUMD



Survei Perusahaan Komunikasi Dan Teknologi Informasi



Survei Bidang Jasa Dan Pariwisata



Survei Biaya Hidup (SBH)



Survei nilai Tukar Petani ( NTP)

b. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Produksi 

Survei Tanaman Pangan/Ubinan Dan Luas Lahan



Survei Perusahaan Hortikultura Dan Indikator Pertanian



Survei Perusahaan Perkebunan



Survei Perusahaan Peternakan Dan RPH



Updating Direktori Perusahaan ST 2013



Survei Perusahaan Perikanan Dan TPI/PPI



Survei Perusahaan Kehutanan



Survei Industri Besar/Sedang Tahunan



Survei Industri Besar/Sedang Bulanan Dan Survei Industri Mikro Kecil



Survei Pertambangan Dan Energi



Survei Konstruksi

c. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Sosial 

SAKERNAS 2012



Survei Upah Dan Survei Struktur Upah



SUSENAS 2012



Penyusunan Statistik Politik, Keamanan Dan Kerawanan Sosial



Penyusunan Statistik Lingkungan Hidup Dan Tata Ruang (SLHI), IPB, SDLP Pengembangan Metodologi Dan Sistem Informasi Statistik

2. 

Peningkatan Pelayanan Metadata Kegiatan Statistik Dasar, Sektoral Dan Khusus

3. Penyediaan Data Neraca dan Analisis Statistik 

Survei Khusus Terintegrasi Neraca Produksi Nasional


19

BPS Provinsi Papua



Penyusunan Konsolidasi Neraca Produksi Nasional



Penyusunan Neraca Regional



Penyusunan Neraca Rumahtangga Dan Institusi Nirlaba



Penyusunan Neraca Pemerintah Dan Badan Usaha



Survei Tendensi Konsumen



Analisis Statistik

Dalam rencana kinerja, ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Berdasarkan rencana kinerja BPS TAHUN 2012 maka disusun rencana kinerja tahunan BPS Provinsi Papua tahun 2012 yang meliputi sasaran, program, kegiatan serta indikator kinerja kegiatan. Indikator Kinerja pada masing-masing kegiatan akan dijadikan dasar penghitungan pencapaian Sasaran Strategis. Untuk lebih jelasnya RKT yang memuat indikator kinerja dan rencana tingkat capaiannya dapat dilihat pada Lampiran RKT. 2.4

ANGGARAN TAHUN 2012 Untuk melaksanakan rencana kinerja di atas maka diperlukan biaya yang dalam

hal ini telah dibiayai oleh APBN yang dituangkan ke dalam Bagian Anggaran 54 DIPA Tahun pelaporan. Dalam tabel disertakan secara lengkap nilai pagu anggaran yang dialokasikan untuk Satuan Kerja dirinci per program. PAGU ANGGARAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN 2012 No.

Program

Pagu (Rp)

(1)

(2)

(3)

1

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas-tugas Lainnya BPS

2

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS

3

Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik JUMLAH


5.463.507.000 14.825.400.000 7.152.944.000 27.441.851.000

20

BPS Provinsi Papua

2.5

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012 Pada periode tahun tertentu seharusnya ditetapkan target yang harus dipenuhi

oleh satuan kerja yang akan menjadi ukuran keberhasilan dalam memenuhi tugas sebagai lembaga pemerintahan. Pada sub bab ini ditampilkan penetapan kinerja yang menjadi tanggung jawab kepala satuan kerja. Target yang dicanangkan menjadi tolok ukur Indikator Kinerja yang akan dievaluasi pada akhir tahun yakni dengan membandingkan capaian atau realisasi sampai dengan akhir tahun terhadap target. PENETAPAN KINERJA BPS PROVINSI PAPUA TAHUN 2012 Tujuan & Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

(1)

(2) Persentase pemasukan dokumen/ Tujuan I: Meningkatkan ketersediaan data dan response rate kegiatan survei statistik informasi statistik yang berkualitas Persentase penyajian/release data 1.1 Tersedianya data dan informasi dan informasi statistik ekonomi statistik ekonomi yang lengkap, hari kerja pertama tiap bulan akurat, dan tepat waktu Persentase penyajian/release data produk Domestik Bruto Triwulanan hari kerja ke 5 tiap triwulanan Persentase pemasukan dokumen/ response rate dari kegiatan statistik perusahaan Persentase pemasukan dokumen/ response rate dari kegiatan statistik harga Jumlah publikasi Statistik Ekonomi tepat waktu

1.2 Tersedianya data dan informasi Persentase penyajian/release data statistik sosial dan kesejahteraan dan informasi statistik Sosial dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012

Target (3) 100 %

100 %

100 %

100 % 100 % 16

100 %

21

BPS Provinsi Papua

Tujuan & Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

(1) (2) rakyat yang lengkap, akurat, dan Kesejahteraan Rakyat tepat waktu semester

Target tiap

Persentase pemasukan dokumen/ Response rate dari kegiatan statistik rumah tangga

1.3 Meningkatkan Manajemen Survei

(3)

100 %

Persentase pemasukan dokumen/ response rate dari kegiatan statistik Lembaga/Perusahaan

100 %

Jumlah judul publikasi Statistik Sosial dan Kesejahteraan Rakyat yang tepat waktu

4

Persentase pemasukan dokumen/ response rate dari kegiatan statistik Persentase pengawasan lapangan dari kegiatan statistik

1.4 Meningkatkan Metodologi Sensus Persentase perbaikan peta dan Survei wilayah kerja statistik dan wilayah administrasi (desa/kelurahan) untuk keperluan pengumpulan dan penyajian data dan informasi statistik;

100%

100% 100%

Tujuan II:

Persentase konsumen yang Meningkatkan Pelayanan Prima merasa puas dengan Layanan dalam Rangka Mewujudkan SSN Data BPS yang Andal, Efektif, dan Efisien

80 %

2.1 Meningkatkan hubungan dengan Pesentase konsumen yang merasa pengguna data puas terhadap akurasi data

80%

Persentase konsumen yang merasa puas terhadap cakupan data

80%


22

BPS Provinsi Papua


Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3) 52

Banyaknya instansi/lembaga/orang yang pernah mengikuti sosialisasi kegiatan BPS Frekwensi pelaporan rutin indikator makro terkini ke Gubernur. Persentase muatan informasi statistik dalam Pidato Gubernur pada acara jamuan makan malam kenegaraan setiap tanggal 17 Agustus dan LPJ (tahunan) dan LKPJ (akhir masa jabatan).

4 90%

Frekwensi data BPS yang termuat di Media

16

Keterlibatan BPS dengan Forum Data Provinsi Papua

100%

2.2 Meningkatkan efektifitas dan Jumlah pengunjung yang datang efisiensi diseminasi data dan ke pelayanan statistik terpadu informasi statistik (perpustakaan)

200

Jumlah Instansi pemerintah dan lembaga lainnya yang menerima publikasi BPS

50

Persentase hasil pengolahan data yang dikirim ke BPS Pusat tepat Waktu

100%

Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS

500

Jumlah transaksi pembelian/ permintaan data mentah oleh pihak luar (raw data)

10


23

BPS Provinsi Papua


Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

Tujuan III:

Jumlah satker Kabupaten/Kota Penguatan Teknologi Informasi dan yang mempunyai situs web yang terhubung secara online Komunikasi serta Sarana Kerja 3.1 Meningkatnya pengolahan data dan statistik

20

kualitas Persentase hasil pengolahan data Informasi yang dikirim ke BPS Pusat tepat waktu

100 %

Persentase Pemutakhiran dan Pemeliharaan MFD dan MBS Online 2012

100 %

3.2 Meningkatnya kualitas komunikasi Banyaknya tayangan secara BPS Pusat dengan BPS Daerah langsung Berita Resmi Statistik data nasional oleh BPS Provinsi

16

Banyaknya penggunaan Video Conference untuk rapat teknis dengan BPS Pusat

24

3.3 Peningkatan sarana dan prasarana Persentase Sarana dan prasarana 100 % apara-tur negara Badan Pusat Statistik yang lengkap Provinsi Papua serta operasional perkantoran lainnya Persentase terpelihara dan 100 % tersedianya kendaraan operasional roda 2 dan roda 4 Tujuan IV: Peningkatan Kapasitas Persentase pegawai SDM dan Penataan Kelembagaan berpendidikan minimal Diploma IV

70 %

4.1 Memperbaiki manusia

100 %

sumber

daya Persentase pegawai yang sudah pernah mengikuti diklat prajabatan Persentase pejabat yang sudah


100 % 24

BPS Provinsi Papua

Tujuan & Sasaran Strategis (1)

Indikator Kinerja (2) pernah mengikuti kepemimpinan sesuai eselon

Target diklat dengan

4.4 Meningkatkan pengawasan dan Persentase BPS Kabupaten Kota akuntabilitas kinerja aparatur BPS yang menyusun Renstra, RKT, Lakip, dan PK


(3)

100 %

Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja BPS oleh Inspektorat Utama

80

Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ke BPS RI (Form A dan Form B)

21

Monitoring Laporan Pekerjaan Kepala BPS Kab/Kota – setiap bulan

100%

25

BPS Provinsi Papua

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik memberi amanat kepada BPS untuk menyelenggarakan statistik dasar dan mengumumkan hasilnya secara teratur dan transparan kepada masyarakat. Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000, menetapkan BPS sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang menjalankan kewenangan di bidang statistik dasar baik di pusat maupun di daerahdaerah. Akuntabilitas kinerja BPS Provinsi Papua merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan/kegagalan

pelaksanaan

misi

BPS

dalam

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik selama satu tahun. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPS dilakukan sesuai dengan rencana strategis seperti tertulis pada Bab II.

3.1 Analisis Pencapaian Kinerja Tahun 2012

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

1

2

3

Persentase pemasukan dokumen/ response rate kegiatan survei statistik

100%

77,90%

Tingkat Pencapaian 2012

2011

4

5

77,90 %

Keterangan

5

90,02%

Tujuan-1 Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas

Berbagai permasalahan banyak dijumpai dalam usaha BPS Provinsi Papua mencapai tersedianya data dan informasi statistik yang berkualitas pada tahun ini tercapai 97,23 persen. Nilai ini merupakan rata-rata dari indikator ketepatan penyajian/release data dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012

26

BPS Provinsi Papua

informasi statistik hari pertama kerja tiap bulan, ketepatan penyajian/release data produk Domestik Bruto Triwulanan hari kerja ke 5 tiap triwulanan, pemasukan dokumen/ response rate dari kegiatan statistik perusahaan, pemasukan dokumen/ response rate dari kegiatan statistik harga dan penyajian publikasi. Persentase pemasukan dokumen/ Response rate dari kegiatan statistik rumah tangga yang mencapai 97,75 %. Beberapa penyebabnya akan kita bahas dalam sasaran 1.2 Keinginan pemerintah dan masyarakat terhadap data berkualitas, mendorong BPS Provinsi Papua untuk menyajikan data dan informasi statistik yang terpercaya. Kualitas data sangat dipengaruhi kelengkapan data dan jumlah sampel yang mewakili, pemasukan dokumen/ response rate merupakan indikator dari kualitas data yang dihasilkan. Pemasukan dokumen dari kegiatan survei BPS Provinsi Papua tahun 2012 sebesar 77.90 persen, besaran ini diakibatkan tidak tersedianya biaya transport yang cukup untuk sensus survei terutama Sakernas dan Susenas dalam penyediaan data dan informasi statistik berkualitas ditengah kesulitan pendataan terutama karena kondisi geografis beberapa kabupaten di Provinsi Papua yang sangat sulit dikunjungi.

Sasaran 1.1 Tersedianya data dan informasi statistik ekonomi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu Sasaran 1.1 ini dibangun dari beberapa aspek yang menyangkut kegiatan-kegiatan di bidang Statistik Produksi, Statistik Distribusi, Statistik Sosial dan Neraca Wilayah. Pencapaian sasaran-1.1 adalah 100 persen dari target yang ditetapkan. Untuk memaksimalkan manfaat evaluasi kegiatan melalui LAKIP ini maka kami akan membahas beberapa permasalahan meskipun tingkat pencapaian target 100%. Hal ini disebabkan target BPS Papua akan segera beralih menjadi bagaimana target 100% itu dicapai, jaminan atas kualitas data, kewajaran dan ketepatan waktunya. Semestinyalah kita selalu berpikir untuk beralih ke target lain jika target telah dipenuhi.


27

BPS Provinsi Papua

Beberapa hal yang menjadi kendala sasaran tersedianya data dan informasi statistik ekonomi yang lengkap, akurat dan tepat waktu adalah: 1.

Rendahnya kesadaran responden, baik rumahtangga, perusahaan maupun lembaga dalam memberikan informasi sehingga menyebabkan rendahnya response rate untuk beberapa kegiatan;

2.

Responden pada kegiatan statistik industri terutama yang jadi responden adalah perusahaan terjadi perubahan yang semula ditetapkan sebagai responden industri besar sedang dan setelah didatangi ternyata adalah perusahaan industri kecil dan ada juga yang sudah tutup, atau alamat operasional perusahaan sangat jauh dan sulit dijangkau;

3.

Alamat responden dari beberapa kegiatan statistik ekonomi seringkali berpindahpindah;

4.

Beberapa komoditi yang tercakup dalam kegiatan survei harga konsumen seringkali tidak ada di pasaran;

5.

Tidak konsistennya data dilapangan yang disebabkan oleh faktor internal yaitu terbatasnya sumber daya manusia (SDM) statistik yang profesional dan kompeten sesuai dengan bidang tugas, akibat para pengumpul data yang mayoritas adalah KSK yang merupakan pegawai baru dan masih belum berpengalaman. Strategi untuk mengatasi masalah/ kendala yang ada dalam mencapai sasaran

tersedianya data dan informasi statistik ekonomi yang lengkap, akurat dan tepat waktu adalah: 1.

Meningkatkan kualitas dan kuantitas frekuensi kegiatan sosialisasi tentang infomasi statistik untuk menunjukkan pentingnya informasi statistik dalam menyusun dan menetapkan kebijakan pembangunan;

2.

Melakukan updating direktori pada kegiatan statistik industri;

3.

Mengganti komoditi yang tercakup dalam kegiatan survei harga konsumen dengan jenis komoditi yang hampir sama dan menanyakan harga periode sebelumnya;


28

BPS Provinsi Papua

4.

Melakukan pengawasan lapangan yang lebih cermat dan melakukan kunjungan ulang/revisit ke lapangan untuk mengatasi ketidakkonsistenan data. Tabel berikut ini menyajikan tingkat capaian sasaran berdasarkan indikator

kinerjanya: Indikator Kinerja

Target

Realisas i


2011

1

2

3

4

5

Persentase penyajian/release data dan informasi statistik ekonomi hari kerja pertama tiap bulan

100 %

100 %

100 %

100 %

Persentase penyajian/release data produk Domestik Bruto Triwulanan hari kerja ke 5 tiap triwulanan

100 %

100 %

100 %

100 %

Persentase pemasukan dokumen/ response rate dari kegiatan statistik perusahaan

100 %

100 %

100 %

100 %

Persentase pemasukan dokumen/ response rate dari kegiatan statistik harga

100 %

100 %

100 %

100 %

Jumlah publikasi Statistik Ekonomi tepat waktu

16

16

100 %

100 %

Keterangan 6

Sasaran 1.2 Tersedianya data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang lengkap, akurat, dan tepat waktu Statistik sosial bagi sebagian insan BPS menjadi nafas berkembangnya statistik di daerah-daerah terpencil sekalipun. Sasaran 1.2 ini disusun dari kegiatan-kegiatan yang berada di Bidang Statistik Sosial. Tingkat pencapaian sasaran-1.2 adalah 94,47 persen dari target yang ditetapkan. Hampir semua Indikator dari sasaran-1.2 yang memenuhi target. Namun ada 1 indikator kinerja yang tidak memenuhi target yaitu Persentase pemasukan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012

29

BPS Provinsi Papua

dokumen/ Response rate dari kegiatan statistik rumah tangga. Kegiatan ini menyisakan 22,10 % untuk dapat memenuhi target yaitu sebesar 77,90 persen. Sebenarnya kegiatan ini dibangun dari 2 kegiatan utama statistik sosial yaitu Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Triwulanan tahun 2012 dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Triwulanan tahun 2012. Capaian Sakernas pada tahun 2012 lalu sebesar 90 % dan Susenas sebesar 79,90 %. Namun demikian indikator lainnya menggembirakan yaitu mencapai 100 persen. Publikasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang ditargetkan 6 judul buku bisa terpenuhi seluruhnya walaupun dengan personil Bidang Statistik Sosial yang minim. Untuk lebih lengkapnya kami sertakan dalam Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) lampiran 6. Beberapa permasalahan yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk mencapai sasaran tersedianya data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang lengkap, akurat, dan tepat waktu adalah: 1.

Pemasukan dokumen survei yang respondennya perusahaan sering melampaui batas waktu pengiriman ke BPS RI yang telah ditetapkan karena kurangnya kesadaran dari responden.

2.

Pengiriman data hasil pengolahan survei rumah tangga sering mendekati batas akhir pengiriman ke BPS RI sehingga BPS Provinsi tidak maksimal dalam melakukan evaluasi dan pemeriksaan ulang.

3.

Jangkauan kegiatan berdasarkan lokasi sampel blok sensus yang menyebar di beberapa daerah yang sangat sulit dijangkau, terpaksa nonrespon karena tidak mampu dicover oleh anggaran yang sudah dioptimalkan. Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang sudah diuraikan diatas, strategi

yang dirumuskan adalah sebagai berikut: 1.

Menjalin komunikasi lebih intensif dengan BPS Kab/Kota serta perusahaan pemberi data dengan harapan BPS Kab/kota dapat memenuhi tenggat waktu yang ditentukan.


30

BPS Provinsi Papua

2.

Mengirimkan ke BPS Kabupaten/Kota variabel-variabel yang ditemukan secara umum berdasarkan hasil evaluasi terhadap data triwulan sebelumnya yang akurasinya masih perlu ditingkatkan melalui evaluasi secara ketat.

3.

Mengoptimalkan segala prasarana dan sarana yang dimiliki BPS Provinsi Papua dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat untuk mengatasi kendala di lapangan termasuk kendala geografis.

4.

Melakukan pengawasan lapangan yang lebih ketat dan melakukan kunjungan ulang untuk mengatasi ketidakkonsistenan data di lapangan.

5.

Melakukan refreshing atau pelatihan kepada pencacah lapangan setiap awal tahun sebelum pelaksanaan kegiatan statistik sosial dan kesejahteraan rakyat. Tabel dibawah ini menyajikan tingkat capaian sasaran berdasarkan indikator kinerja

statistik sosial dan kesejahteraan rakyat:

Indikator Kinerja 1

Target 2

Realisasi 3


2011

4

5

Persentase penyajian/release data dan informasi statistik Sosial dan Kesejahteraan Rakyat tiap semester

100 %

100 %

100 %

100 %


100 %

77,90 %

77,90 %

90,02 %

Persentase pemasukan dokumen/ response rate dari kegiatan statistik perusahaan/lembaga

100 %

100 %

100 %

100 %

Jumlah judul publikasi Statistik Sosial dan Kesejahteraan Rakyat

6

6

100 %


Keterang an 6

100 %

31

BPS Provinsi Papua

Tujuan-2 Meningkatkan Pelayanan Prima dalam Rangka Mewujudkan SSN yang Andal, Efektif, dan Efisien Indikator Kinerja Persentase konsumen yang merasa

Target

Realisasi

80%

80%


2011

100%

100%

puas dengan Layanan Data BPS

Tuntutan masyarakat Indonesia yang menginginkan program kerja pemerintah hasilnya adalah nyata dan mampu memberi manfaat harus direspon dengan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Oleh karena itu penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas harus terwujud nyata dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Selain itu hubungan interaktif dengan para pengguna data sangat berguna untuk meningkatkan pelayanan prima dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang handal, efektif, dan efisien. Kualitas pelayanan data dan pemberian informasi statistik tidak dapat langsung menjadi sempurna sehingga harus terus diupayakan peningkatannya. Salah satunya dengan mengetahui tingkat kepuasan konsumen. Tingkat kepuasan konsumen data BPS perlu diukur, dipantau dan dievaluasi sehingga BPS dapat menyikapi kritik, saran, dan keluhan pengguna data demi perbaikan dan penyempurnaan kualitas pelayanan prima. Pada tahun 2012 dapat diketahui bahwa tingkat kepuasan konsumen terhadap ketersediaan, aksesibilitas, dan kualitas pelayanan data yang disajikan BPS Provinsi Papua secara rata-rata mencapai 100 persen. Nilai ini merupakan rata-rata dari tingkat capaian beberapa indikator kinerja, yakni: 1. Banyaknya penyelenggaraan sosialisasi kegiatan BPS Provinsi Papua , 2. Persentase konsumen yang merasa puas terhadap akurasi data, 3. Persentase konsumen yang merasa puas terhadap cakupan data, 4. Persentase hasil pengolahan data yang dikirim ke BPS RI dengan tepat waktu, Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012

32

BPS Provinsi Papua

5. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS, 6. Jumlah pengunjung yang datang ke pelayanan statistik terpadu, 7. Jumlah transaksi pembelian/ permintaan data mentah oleh pihak luar (raw data), dan 8. Jumlah instansi pemerintah dan lembaga lainnya yang menerima publikasi BPS Provinsi Papua.

Sasaran 2.1 Meningkatkan Pelayanan Prima dalam Rangka Mewujudkan SSN yang Andal, Efektif, dan Efisien Sebagai upaya untuk meningkatkan Pelayanan Prima dalam Rangka mewujudkan SSN yang andal, efektif dan Efisien, pada tahun 2012 BPS Propinsi Papua menetapkan beberapa sasaran dan target pencapaiannya, yakni (a) penyelenggaraan sosialisasi kegiatan sebanyak 2 kali, (b) tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data mencapai nilai baik yakni 100 persen, dan (c) tingkat kepuasan konsumen terhadap cakupan data mencapai nilai baik yakni 80 persen. Adapun realisasi pencapaiannya ternyata berhasil 100 persen. Pada tahun 2012 kegiatan sosialisasi tentang kegiatan BPS Provinsi Papua telah terselenggara sebanyak 5 kali sesuai dengan target yang telah ditentukan . Demikian juga dengan sasaran kepuasan konsumen terhadap keakurasian dan cakupan data, ternyata telah mencapai target yang diinginkan. Dengan kata lain bahwa BPS Papua ternyata cukup reasonable dengan memasang target pencapaian kepuasan konsumen 80 persen. Meski demikian dapat dilaporkan adanya beberapa masalah dan kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian sasaran meningkatkan hubungan dengan pengguna data, sebagai berikut: 1.

Keragaman laporan statistik dan sumber data. Beberapa diantara stakeholder di Papua menafsirkan bahwa publikasi Papua Dalam Angka merupakan angka produksi BPS secara keseluruhan. Padahal ada beberapa


33

BPS Provinsi Papua

tabel data yang bersumber dari Dinas/Instansi/Lembaga selain BPS. Dalam hal ini maka di perpusatakaan (PST) diperlukan suatu alat bantu atau media seperti poster atau leaflet yang berfungsi semacam wadah pengumuman. Misalnya untuk menjelaskan bahwa sajian data BPS (baik yang ada di PST atau Web BPS) selain berisi data statistik yang dihasilkan dari kegiatan statistik yang dilakukan BPS juga berisi data hasil kompilasi dari berbagai jenis statistik dan catatan administrasi yang berasal dari berbagai instansi/institusi di wilayah Provinsi Papua bahkan beberapa wilayah lain di Indonesia. Poster atau leaflet semacam ini semestinya bisa menjelaskan keragaman laporan statistik dan sumber data yang dihimpun BPS. 2.

Kepastian Jadwal Terbit dan Release Publikasi Data. Jadwal terbit beberapa publikasi tertentu seperti Daerah Dalam Angka belum menentu sehingga konsumen data sering kecele dan kecewa karena salah satu publikasi yang cukup banyak diminati tersebut tidak pasti tanggal dan bulan release publikasinya.

3.

Keakurasian dan pemahaman konsumen terhadap kaidah perstatistikan. Karena keterbatasan pemahaman dan pengetahuan konsumen tentang metadata statistik, kemudian muncul pertanyaan dan keraguan terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS. Sifat data statistik dasar yang merupakan data agregat dan harus memenuhi kaidah keterbandingan antar wilayah dan antar waktu, tidak dipahami secara benar oleh pengguna data. Akibatnya, seringkali muncul perdebatan panjang ketika stakeholders sedang membandingkan beberapa indikator/data statistik yang berasal dari sumber data dan konsep pendekatan pengukuran (metodologi) yang berbeda. Strategi untuk mengatasi masalah/ kendala yang ada dalam mencapai sasaran

meningkatkan hubungan dengan pengguna data adalah : 1.

Meningkatkan sosialisasi baik kepada masyarakat langsung maupun diantara instansi

pemerintah

(government

to

government).

Diantaranya

dengan

mengagendakan berkomunikasi dengan Gubernur secara triwulanan, bekerjasama


34

BPS Provinsi Papua

dengan Bappeda dalam penyusunan publikasi dan peningkatan kapasitas statistik pegawai pemerintah provinsi Papua. 2.

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sosialisasi tentang infomasi statistik;

3.

Mengoptimalkan kualitas data dan informasi statistik sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pengguna data;

4.

Memperbaiki komunikasi dengan pengguna data dan penyedia data; Memperkecil timelines penyajian data.

Tabel berikut ini menyajikan tingkat capaian sasaran berdasarkan indikator kinerjanya: Indikator Kinerja

Target

Realisasi


2011

1

2

3

4

5

Pesentase konsumen yang merasa puas terhadap akurasi data

80 %

80 %

100 %

100 %


80 %

80 %

100 %

100 %

Banyaknya penyelenggaraan sosialisasi kegiatan BPS

5

5

100 %

Keterangan

6

100 %

Sasaran 2.2 Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik Tingkat pencapaian sasaran ini adalah 100 persen. Indikator kinerjanya adalah jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui situs website BPS Provinsi Papua , jumlah pengunjung yang datang ke pelayanan statistik terpadu, jumlah instansi pemerintah dan lembaga lainnya yang menerima publikasi BPS, dan jumlah transaksi pembelian/permintaan data mentah (raw data) oleh pihak luar BPS. Pencapaian target 500 hits pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui situs Web BPS Propinsi Papua mengindikasikan bahwa data dan


35

BPS Provinsi Papua

informasi statistik yang disajikan banyak dimanfaatkan oleh para pengguna data baik dari kalangan dari pemerintah maupun dari masyarakat umum. Namun demikian jumlah pengunjung pelayanan statistik terpadu (PST) hanya mencapai 200 orang dari sebanyak 200 orang yang ditargetkan dalam setahun. Beberapa masalah/ kendala yang dihadapi dalam upaya mencapai sasaran peningkatan efektifitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik adalah: 1.

Tampilan web yang masih belum memenuhi standard baku mempengaruhi interaktifitas pengunjung ke beberapa link dan icon. Ini menjadi catatan untuk segera meningkatkan kualitas layanan online untuk permintaan data dari pengguna internal dan ekternal;

2.

Dalam beberapa kasus masih seringkali terjadi adanya gangguan sinyal jaringan telekomunikasi dan gangguan pemadaman listrik oleh PLN.

3.

Sistem komputerisasi pencatatan buku/publikasi pustaka dan absensi tamu pengunjung sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan kualitas layanan sistem terpadu (perpustakaan) di BPS Provinsi Papua;

4.

Diperlukan ketegasan dalam menerapkan pelayanan satu pintu dan satu tempat. Maklumat tata tertib pengunjung harus segera disediakan yakni dalam bentuk poster yang tertempel di dinding bagian dari front desk.

Strategi untuk mengatasi masalah/ kendala yang ada dalam mencapai sasaran meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik adalah : 1.

Memperbaiki tampilan dan konektifitas web sehingga memudahkan interaktifitas pengunjung web BPS Provinsi Papua.

2.

Peningkatanan kecepatan respon permintaan data secara online.

3.

Memperbaiki kemudahan akses terhadap data BPS dalam layanan sistem terpadu dengan beberapa aplikasi perpustakaan dan update katalog;

4.

Lebih mendekatkan publikasi-publikasi BPS Papua kepada masyarakat kota dengan memberikan publikasi kepada perpustakaan Pemerintah Provinsi Papua.


36

BPS Provinsi Papua

5.

Membuat “Statistics Corner” di perpustakaan Universitas Cendrawasih (Uncen). Yaitu rak buku khusus berisi publikasi BPS. Sehingga tingkat pemakaian data bisa ditingkatkan di dunia akademisi.

Tabel berikut ini menyajikan tingkat capaian sasaran menurut indikator kinerja:

Indikator Kinerja

Target

Tingkat Pencapaian

Realisasi

2012

2011

1

2

3

4

5

Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website

500

500

100 %

100 %

Jumlah pengunjung yang datang ke pelayanan statistik terpadu

200

200

100 %

100 %

Jumlah transaksi pembelian/ permintaan data mentah oleh pihak luar (raw data)

1

1

100 %

100 %

Jumlah Instansi pemerintah dan lembaga lainnya yang menerima publikasi BPS

53

53

100 %

100 %

Indikator Kinerja

Target

Realisasi


2011

1

2

3

4

5

Jumlah satker Kabupaten/ Kota yang

20

20

100 %

100 %

mempunyai

situs

web

Keterangan

6

Keterangan

6

yang

terhubung secara online


37

BPS Provinsi Papua

Tujuan-3 Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Sarana Kerja Kemajuan teknologi saat ini semakin memudahkan konektifitas dan aksesiblitas dalam memperoleh informasi. Tuntutan faktor kecepatan dalam mengakses informasi menjadi suatu keharusan karena informasi statistik yang lambat di publish menjadi semakin terasa kurang bermakna. Peralatan dan perlengkapan teknologi Informasi dan komunikasi mutakhir yang dimiliki BPS Propinsi Papua merupakan modal dan investasi yang besar sehingga seharusnya dapat dioptimalkan pemanfaatannya untuk menunjang kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, maupun diseminasi data berbasis TIK mutakhir khususnya untuk meningkatkan kualitas dan mempercepat ketersediaan data dan informasi statistik. Untuk itu yang menjadi tujuan ketiga dari rencana strategis Badan Pusat Statistik Provinsi Papua dititikberatkan pada penguatan teknologi informasi dan komunikasi serta sarana kerja. Pada tahun 2012 tingkat capaian tujuan ini adalah 100 persen dari target yang ditetapkan. Peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi dua pilar penting dalam penyelenggaraan statistik di daerah melalui terwujudnya SDM yang profesional di bidang statistik dan komputasi statistik. Dengan dukungan TIK, maka SDM yang ada mampu mengimplementasikan dan menghasilkan data statistik secara efektif dan efisien.

Sasaran 3.1 Meningkatnya kualitas pengolahan data dan Informasi statistik Kapasitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di BPS Provinsi Papua, saat ini belum seluruhnya dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan kemajuan teknologi komputasi yang diperlukan untuk mempercepat pengumpulan, pengolahan, dan diseminasi data yang cakupan maupun kuantitasnya semakin bertambah. Sebagai contoh, untuk mengimplementasikan statistik daerah dengan memanfaatkan TIK diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Sumber daya manusia yang kurang memadai baik kuantitas maupun kualitas merupakan situasi yang benar-benar memprihatinkan, khususnya di tingkat kabupaten. Hanya tersedia beberapa personil peltu/kasie IPDS yang Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012

38

BPS Provinsi Papua

berpendidikan minimal D IV-Statistika Komputasi. Yang lainnya otodidak, belajar secara mandiri untuk menangani permasalahan komputerisasi. Beberapa masalah/ kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran untuk meningkatkan kualitas pengolahan data dan Informasi statistik adalah: 1.

Beberapa kabupaten/ kota akses internetnya lambat dan bahkan sinyal telepon selulerpun timbul tenggelam (hilang – hilang). Beberapa pengiriman surat elektronik (e-mail) tidak dapat dilakukan apalagi pengiriman hasil pengumpulan, pengolahan, dan diseminasi data;

2.

Sumber daya manusia yang mengurusi bidang IT di seksi IPDS BPS kabupaten kota belum memiliki kapasitas mumpuni karena background pendidikan yang tidak sesuai. Begitu juga secara kuantitas, seksi IPDS kebanyakan hanya 1 orang (Single fighter). Strategi untuk mengatasi masalah/kendala yang ada dalam mencapai sasaran

peningkatan kualitas pengolahan data dan Informasi statistik adalah : 1.

Memperbaiki sarana dan prasarana TIK secara umum;

2.

Memperbaiki organisasi kerja dan meningkatkan pengetahuan teknologi informasi dengan memberikan pelatihan-pelatihan baik secara tatap muka disisipkan dalam beberapa pertemuan (misalnya pelatihan pengolahan) maupun secara tidak langsung dengan memberikan file tutorial untuk dipelajari secara mandiri.

3.

Membantu dan memfasilitasi pembuatan situs BPS kab/kota pada saat kasie/peltu berada di kantor BPS Provinsi Papua .


Target

Realisasi

1

2

Persentase hasil pengolahan data

100

yang dikirim ke


2011

3

4

5

100

100 %

100 %

Keterangan 6

BPS Pusat tepat

Waktu


39

BPS Provinsi Papua

Sasaran 3.2 Meningkatnya kualitas komunikasi BPS Pusat dengan BPS Daerah Sistem informasi statistik merupakan sarana untuk menyebarluaskan hasil kegiatan statistik, baik kepada pemerintah maupun masyarakat luas. BPS mengupayakan terwujudnya sistem informasi statisitik yang andal dan efisien dengan memanfaatkan teknologi mutakhir yang tepat guna dan berhasil guna, sehingga dengan demikian tugas BPS Provinsi Papua menyediakan data dan informasi statistik yang beragam, tepat waktu, dan makin cepat disajikan yang diimplimentasikan dengan mengadakan tanyangan langsung Berita Resmi Statistik data nasional (BRS) sesuai jadwal yang telah ditetapkan setiap bulan dan setiap triwulan. (tingkat capaiannya 100 persen). Pemanfaatan teknologi informasi mutakhir untuk kemajuan perstatistikan indonesia di BPS Provinsi Papua ditunjukkan dengan banyaknya penggunaan video conference untuk rapat teknis dengan BPS Pusat (tingkat capaiannya 100 persen). Beberapa masalah/ kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran peningkatan kualitas komunikasi BPS Pusat dengan BPS Daerah adalah: 1.

Beberapa pengguna data belum bisa akses terhadap tanyangan secara langsung Berita Resmi Statistik data nasional oleh BPS Provinsi Papua;

2.

Belum memadainya sarana dan prasarana TIK di BPS Provinsi Papua. Sedangkan strategi untuk mengatasi masalah/ kendala yang ada dalam upaya

mencapai sasaran peningkatan kualitas komunikasi BPS Pusat dengan BPS Daerah adalah : 1.

Memperbaiki layanan online bagi pengguna data internal maupun eksternal;

2.

Memperbaiki sarana dan prasarana TIK secara umum.


Target

Realisasi


2011

1

2

3

4

5

Banyaknya tayangan secara langsung Berita Resmi Statistik data nasional oleh BPS Provinsi Banyaknya penggunaan Video Conference untuk rapat teknis dengan BPS Pusat

16

16

100 %

100 %

24

24

100 %


Keteran gan 6

100 %

40

BPS Provinsi Papua

Sasaran 3.3 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur negara Badan Pusat Statistik Provinsi Papua serta operasional perkantoran lainnya Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua merupakan kantor perwakilan BPS di ujung timur Indonesia dan memiliki 21 Satker. Oleh karena itu kebutuhan pembangunan fisik lebih besar dibandingkan dengan provinsi lain yang lebih dahulu ada. Kebutuhan tersebut dapat berupa pembangunan konstruksi kantor, rumah dinas, perlengkapan dan peralatan perkantoran dan TI. Terpenuhinya kebutuhan tersebut dapat meningkatkan performa pencapaian tugas BPS Provinsi Papua sebagai penyedia data yang berkualitas dapat terlaksana dengan baik. Indikator pada sasaran-3.3 dibangun oleh dua indikator kinerja yaitu persentase sarana dan prasarana yang lengkap yang diimplementasikan dalam pengadaan barang modal seperti pembelian kendaraan bermotor roda 2 dan pembelian mebeuler. Indikator ini mencapai 100 persen pencapaiannya. Beberapa masalah/ kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran Peningkatan sarana dan prasarana aparatur negara Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

serta

operasional perkantoran lainnya adalah: 1.

Belum tercukupi kebutuhan kendaraan operasional lapangan dalam rangka mempercepat proses kegiatan statistik, terutama dalam pengambilan data dilapangan;

2.

Belum memadainya sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan teknologi informasi komunikasi di BPS Provinsi Papua. Strategi untuk mengatasi masalah/ kendala yang ada dalam mencapai sasaran

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur negara Badan Pusat Statistik Provinsi Papua serta operasional perkantoran lainnya adalah : 1.

Membangun/merevitalisasi gedung kantor yang memadai sesuai dengan kebutuhan organisasi dan jumlah SDM;

2.

Mencukupi kebutuhan kendaraan operasional lapangan dalam rangka mempercepat proses kegiatan statistik;

3.

Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana.


41

BPS Provinsi Papua


Target

1

Realisasi

2

Persentase Sarana dan prasarana yang lengkap Persentase terpelihara dan tersedianya kendaraan operasional roda 2 dan roda


2011

4

5

3

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Keterang an 6

Tujuan 4 : Peningkatan Kapasitas SDM dan Penataan Kelembagaan Indikator Kinerja

Target

1 Persentase

pegawai

berpendidikan

minimal

Realisasi


2011

2

3

4

5

80%

59,42 %

72,27 %

88,43 %

Keterangan 6

Diploma IV atau Strata I

Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia menjadi dua hal yang saling melengkapi. Sumber daya manusia yang tangguh tanpa penataan kelembagaan yang baik maka akan membuat organisasi berjalan tanpa arah dan tidak fokus. Maka peningkatan kapasitas SDM dan penataan kelembagaan harus dilakukan secara seimbang. Secara umum pencapaian tujuan ke-4 ini sebesar 72,27 %. Maka untuk mewujudkan tujuan ke-4 ini, beberapa sasaran kinerja sudah dilakukan oleh BPS Provinsi Papua dengan penjelasan sebagai berikut:


42

BPS Provinsi Papua

4.1 Memperbaiki sumber daya manusia Perbaikan sumber daya ini menjadi syarat penting untuk terciptanya organisasi yang lebih baik. Perbaikan sumber daya manusia terus dilakukan baik oleh BPS RI maupun secara lokal dilakukan oleh BPS Provinsi Papua. Beberapa hal yang telah dilakukan dalam usaha perbaikan sumber daya manusia dapat dilihat dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Beberapa hal yang menjadi kendala dalam hal perbaikan sumber daya manusia adalah: 1. Pelaksanaan Diklat prajabatan Diklat prajabatan golongan II dan Golongan III yang diselenggarakan oleh BPS bekerja sama dengan BKD Kota Jayapura dan penjamin mutunya adalah Pusdiklat BPS berjalan lancar. 2. Pelaksanaan Diklat Pimpinan Kendala yang ada dalam diklat pimpinan ini relatif tidak ada kecuali daftar tunggu dari Pusdiklat BPS. Dari 2 orang Eselon III dan 4 orang Eselon IV telah mengikuti Diklat Pimpinan. Dari permasalahan di atas ada beberapa strategi untuk mengatasi permasalah tersebut sebagai berikut: 1.

Pelaksanaan Diklat prajabatan Agar dipusatkan di Pusdiklat BPS sehingga core values BPS dapat disampaikan dengan baik.

Tabel berikut ini menyajikan tingkat capaian sasaran berdasarkan indikator kinerjanya (sebutkan indikator-indikator dalam sasaran ke-1, tujuan ke-2): Tingkat Capaian 2012 2011

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Jumlah pegawai yang sudah pernah mengikuti diklat prajabatan

69

69

100 %

100 %

Jumlah pejabat yang sudah pernah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai dengan eselon

16

16

100 %

100 %

Persentase pegawai berpendidikan minimal Diploma IV;

80%

59,42 %

72,27 %

88,43 %


Keteran gan

43

BPS Provinsi Papua

4.2 Meningkatkan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS Pelaksanaan sasaran strategis yang dilakukan perlu dievaluasi untuk melihat tingkat keberhasilan. Pengukuran tingkat keberhasilan tersebut tentunya membutuhkan beberapa indikator-indikator terkait. Pengawasan tingkat penyerapan anggaran, pelaksaanaan program-program dan perubahan aset serta beberapa kegiatan lainnya dapat dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator tersebut. Beberapa indikator tersebut adalah Form A B, Laporan BMN, LDS Online dan sebagainya sudah dilampirkan dalam Lampiran 4 Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam hal pengawasan dan akuntabilitas kinerja ini adalah: 1. Masalah klasik dari tahun ke tahun adalah tingkat penyerapan anggaran yang relatif tinggi pada akhir tahun. Hal ini lebih disebabkan oleh kurangnya perencanaan dari pengelola anggaran dalam hal penarikan anggaran. 2. Dalam upaya peningkatan daya serap maka dilakukan Revisi POK. Kendala dari revisi POK ini adalah beberapa kabupaten tidak mengetahui perubahan aturan revisi POK yang dimaksud. 3. Penguasaan software keuangan dan perencanaan yang sering terdapat perbaikan program. Beberapa program keuangan membutuhkan kemampuan komputerisasi yang cukup tinggi. Oleh karena itu di beberapa kabupaten Kasubbag TU tidak dapat melakukannya sendiri sehingga dibantu oleh Pelaksana Tugas Seksi lain yang relatif banyak juga tanggungjawabnya sehingga beberapa diantaranya tidak cukup cepat belajar otodidak perubahan-perubahan program. 4. Laporan SPI (Sistem Pengawasan Intern). Beberapa kesulitan terjadi dalam pengiriman SPI. Hal ini terjadi karena koneksi internet yang terbatas di beberapa kabupaten di Papua . Beberapa permasalahan tersebut ada yang sudah dapat diatasi namun beberapa diantaranya belum bisa diatasi. Beberapa strategi untuk mengatasi hal tersebut antara lain. 1. Pada permasalah revisi POK ini kami telah melakukan komunikasi intensif ke beberapa kabupaten kota yang bersangkutan. Kami juga melakukan sosialisasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012

44

BPS Provinsi Papua

Tata Cara Revisi POK dan Percepatan Penyerapan Anggaran yang dihadiri semua BPS Kab/Kota di Papua. Kami akan memperlihatkan tabel yang menyajikan tingkat capaian sasaran item pengawasan dan akuntabilitas kinerja ini

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Tingkat Capaian 2012

Persentase BPS Kabupaten Kota yang menyusun RKT, Lakip, dan PK

100 %

100 %

100 %

100 %

Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI)

100%

100%

100%

100%


100%

100%

100%

100%

Monitoring LDS Online, SPI, PNBP, dan SIMPEG– setiap bulan

100%

100%

100%

100%

Monitoring Laporan Pekerjaan Kepala BPS Kab/Kota – setiap bulan

100%

100%

100%

100%

Laporan dan Rekon semesteran dan Tahunan

BMN

100%

100%

100%

100%

dan

100%

100%

100%

100 %

Rekon Keuangan Triwulan

3.2

Bulanan

Ket

2011

%

Evaluasi Kegiatan Tahun 2012

Bagian Tata Usaha BPS Provinsi Papua diwajibkan menyusun Renstra wilayah masing-masing dengan berpedoman kepada Renstra yang telah diterbitkan BPS RI. Renstra BPS Provinsi Papua Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012

45

BPS Provinsi Papua

harus memperhatikan kebutuhan lingkungan setempat, hal ini dimaksudkan untuk mendukung pembangunan daerah. Dalam rangka usaha mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan dari BPS, maka seluruh satuan kerja BPS secara bersama-sama harus memperbaiki administrasi Barang Milik Negara (BMN) dan mengelola Sistem Informasi Manajemen dan Akutansi Keuangan BMN atau SIMAK BMN secara profesional. Langkah awal yang mudah dan dapat segera dilakukan antara lain membenahi inventaris barang di setiap ruangan, serta segera menatausahakan pengadaan BMN. Disamping itu buku-buku publikasi yang berada diperpustakaan baik di kantor pusat maupun daerah yang merupakan aset BPS mulai dikelola dengan baik sebagai BMN.

Bidang Statistik Sosial Untuk kebutuhan sensus dan survei, wilayah administrasi terkecil desa/kelurahan dibagi habis menjadi blok sensus yang merupakan wilayah tugas petugas pengumpul data. Peta Blok Sensus yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan pada saat pembentukan Blok Sensus harus diperbaiki karena akan dipakai dan selalu dimutakhirkan terus menerus untuk survei dan sensus lainnya. Data hasil Susenas dan Sakernas digunakan oleh pemerintah dan lembaga lainnya untuk perencanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan yang dilaksanakan. Data yang dihasilkan dari kegiatan bidang statistik sosial antara lain jumlah penduduk miskin, pengangguran, angkatan kerja, upah minimum daerah dan sebagainya. Kekurangan biaya transport kelapangan daerah sulit yang menjadi sampel Susenas dan sankernas yang masih minim mempengaruhi data yang dihasilkan pada tahun 2012.

Bidang Statistik Produksi


46

BPS Provinsi Papua

Data utama yang dihasilkan dari kegiatan bidang statistik produksi antara lain angka ramalan produksi padi dan palawija, indeks produksi industri besar dan sedang, produksi ikan dari tempat pelelangan ikan, dan sebagainya. Beberapa data statistik pertanian sangat tergantung kepada instansi/ kementerian terkait sehingga komunikasi menjadi faktor penting. Untuk itu perlu dijalin hubungan yang intensif dan kondusif dengan instansi/dinas terkait di provinsi.

Bidang Statistik Distribusi Produk utama kegiatan bidang statistik distribusi antara lain indeks harga konsumen untuk menghitung inflasi, nilai tukar petani, ekspor impor barang, kunjungan wisatawan asing, dan sebagainya. Keterlambatan pengiriman data, kuesioner atau dokumen masih sering terjadi yang menyulitkan pengolahan data statistik distribusi yang seharusnya tanpa time-lag. Untuk itu perlu pemantauan dan kepedulian terhadap pengumpulan dan pengiriman dokumen tersebut. Bidang Neraca dan Analisis Statistik Hasil kegiatan bidang neraca dan analisis lintas sektor antara lain, pertumbuhan ekonomi, PDRB dan sebagainya. Pertumbuhan ekonomi dan PPDRB disajikan setiap tahun. Tahun dasar PDRB akan diubah dari tahun 2000 menjadi 2010. Sedikitnya ada 4 alasan yang mendasari: (i) sudah terjadi perubahan struktur ekonomi dibandingkan dengan struktur ekonomi tahun 2000; (ii) perekonomian 2010 dianggap stabil; (iii) tersedia data hasil SP2010 dan data dasar lainnya; dan (iv) mengikuti standar internasional yang tertuang dalam system of National Account 2008.

3.3

Akuntabilitas Keuangan Tahun 2012 Pelaksanaan berbagai program kegiatan BPS Provinsi Papua pada tahun 2012

dibiayai dengan APBN dengan yang dituangkan kedalam Bagian Anggaran 54 DIPA Tahun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012

47

BPS Provinsi Papua

2012, dengan nilai pagu bagian Anggaran 54 sebesar Rp. 27.441.851.000 yang terdiri dari program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas-tugas Lainnya BPS, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS, dan Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik. Dan Pada tabel dibawah ini adalah gambaran realisasi penggunaan anggaran tahun 2012.

Realisasi Penggunaan Anggaran Tahun 2012 Satuan Kerja: BPS Provinsi Papua No.

Program

Pagu 2012

(1) 1

(2) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugastugas Lainnya BPS Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik

(3)

2 3

JUMLAH

Rp. 5.463.507.000

Realisasi s/d 30 Juni 2012 (4)

Realisasi s/d Desember 2012 (5)

Rp 2.902.356.595 Rp. 5.121.586.318 ( 43,05%) (93,74 %)

Rp. 14.825.400.000

Rp. 43.995.500 Rp. 5.721.527.823 ( 0,30% ) ( 38,59 %)

Rp. 7.152.944.000

Rp 1.950.198.752 Rp. 6.318.927.992 ( 27,64 %) (88,34%)

Rp. 27.441.851.000

Rp 6.457.533.516 Rp. 17.162.042.133 (62,54%) ( 39,09 %)

Pada tabel diatas untuk program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugastugas lainnya BPS sampai bulan Desember 2012 terserap sebesar 93,74 persen, program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS sampai bulan Desember 2012 terserap 38,59 persen, hal ini terjadi karena adanya pengembalian ke negara dana Revitalisasi tahun 2012 guna di pakai kembali pada tahun 2013 ( kegiatan tahun jamak/Multiyears) dan program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik terserap sebesar 88,34 pesen. Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012

48

BPS Provinsi Papua

Realisasi anggaran untuk masing-masing program tidak 100 persen dikarenakan adanya beberapa kendala/ masalah diantaranya: 1.

Adanya tambahan dana berupa APBN-P 2012 mengharuskan adanya revisi DIPA. Revisi ini terjadi pada penghujung tahun tepatnya bulan Desember sehingga ada beberapa kegiatan yang anggarannya tidak sempurna penyerapannya, dan BPS Papua melalui sistim Realokasi Anggaran, merelokasi belanja pegawai ke BPS Papua Barat sebesar Rp. 160.000.000,-.

2.

Pada program PSPA tidak terserap 100 %, dikembalikan ke negara untuk mendanai kegiatan Tahun jamak/multiyears

3.

Pada program PPIS tidak terserap 100 persen. REALISASI PENGGUNAAN ANGGARAN DIRINCI MENURUT BELANJA

No.

Jenis Belanja

Pagu 2012

Realisasi Anggaran s/d 30 Juni 2012

(1)

(2)

(3)

(4)

Realisasi Anggaran s/d Desember 2012 (5)

1

Belanja Pegawai

3.332.715.000

1.652.260.980 (49,57 %)

3.319.597.030 (99,61 %)

2

Belanja Barang

9.283.736.000

2.491.682.882 (26,84 %)

8.120.917.280 (87,47 %)

3

Belanja Modal

14.530.000.000

43.995.500 ( 0,30% ) 4.187.939.362 (15,25 %)

5.428.159.573 (37,38 %) 17.162.042.133 (62,54 %)

TOTAL

27.441.851.000

Untuk penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (BPK), maka perlu menyajikan realisasi penggunaan anggaran menurut Bidang di BPS Provinsi Papua. Sedangkan penyerapan anggaran di masing-masing bidang/unit kerja bisa dilihat dari tabel di bawah ini. Realisasi penggunaan anggaran di bagian tata usaha sebesar 53,44 persen, di bagian statistik sosial sebesar …. persen, di bagian

statistik produksi dan statistik distribusi masing-masing sebesar ….

persen dan …. persen. Realisasi di bagian Neraca Wilayah dan Analisis Statistik sebesar …. persen. Sedangkan realisasi pada bagian IPDS mencapai …. persen


49

BPS Provinsi Papua

No.

Bidang/Unit Kerja

Pagu 2012

(1)

(2)

(3)

1

2

3

4

Tata Usaha

Statistik Sosial

Statistik Produksi

Statistik Distribusi

20.288.907.000

1.853.018.000

1.741.102.000

2.569.729.000

Realisasi s/d

Realisasi s/d

30 Juni 2012

30 Desember 2012

(4)

(5)

2.237.740.610

10.843.114.141

(18.02 %)

(53,44 %)

0

0

(0 %)

(91,61%)

0

0

(0 %)

(94,72%)

0 (0 %)

5

6

Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

TOTAL


679.487.000

33.624.000

0 (94,38%)

0

0

(0%)

(0%)

0

0 (0 %)

27.441.851.000

4.187.939.362

17.162.042.133

(15,25 %)

(62,54 %)

50

BPS Provinsi Papua

Realisasi Penggunaan Anggaran SKPA Tahun 2012 Satuan Kerja: BPS Provinsi Papua No. (1) 1

Program (2) Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik JUMLAH

Pagu 2012 (3)

Realisasi s/d Desember 2012 (5)

Rp. 152.911.500 Rp. 151.121.000 (99,55%) Rp. 6.609.973.000

Rp. 6.553.667.320 (98,83 %)

Realisasi anggaran SKPA tahun 2012 sebesar 98,83 persen.


51

BPS Provinsi Papua

BAB IV PENUTUP

4.1 Tinjauan Umum Akuntabilitas kinerja BPS Provinsi Papua merupakan perwujudan kewajiban BPS Provinsi Papua untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan misi BPS dalam mencapai tujuan dan sasaran, yang telah ditetapkan dalam APBN yang dituangkan kedalam Bagian Anggaran 54 Tahun 2012, secara periodik selama satu tahun. Penjabaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPS Provinsi Papua dituangkan dalam Rencana strategis tahun 2010 - 2014, yang terdiri dari 10 (sepuluh) sasaran strategis di dalam 4 (empat) tujuan. Sesuai dengan visi-nya, BPS Provinsi Papua yaitu sebagai pelopor data statistik terpercaya untuk semua, dicerminkan dari keberhasilannya menyediakan data statistik yang objective, up to date, reliable, complete, dan on time, serta user friendly, yang juga dapat memenuhi kebutuhan jangka pendek, menengah dan jangka panjang bagi keperluan pemerintah, dunia swasta, dan masyarakat. Pada tahun 2012 rata-rata tingkat capaian indikator utama (IKU) adalah 97,75 persen. Dari keempat IKU tersebut penguatan teknologi informasi dan komunikasi serta sarana kerja mencapai 95,27 %. Sedangkan yang lainnya mencapai 100 % . Pencapaian ini membuktikan bahwa BPS Provinsi Papua berusaha untuk mencapai tujuannya sebagai penyedia data dan informasi yang berkualitas sesuai dengan visi dari BPS adalah “Pelopor data statistik terpercaya untuk semua (The agent of trustworthy statistikal data for all).

4.2 Permasalahan dan Kendala Utama Pencapaian tersebut di atas bukan tanpa kendala. Tercatat ada beberapa kendala dalam pelaksanaan program kegiatan untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Secara umum, beberapa penyebab atau kendala yang mengakibatkan tidak tercapainya target sasaran dan tujuan yang ditetapkan, diantaranya adalah :


52

BPS Provinsi Papua

a.

Kesulitan memperoleh data di lapangan setidaknya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kesulitan kondisi lapangan yang sering terjadi di wilayah pedesaan dan kesulitan respon dari masyarakat yang sering terjadi di wilayah perkotaan. Kondisi medan

di Papua yang relatif sulit menyebabkan

terhambatnya pendataan lapangan, pengumpulan data hasil pencacahan dan ataupun data hasil pengolahan. b. Belum terpenuhinya ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam, rinci, mudah dipahami dan tepat waktu; c.

Sarana dan Prasarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang dimiliki BPS Provinsi Papua belum seluruhnya sesuai dengan perkembangan teknologi terkini, hal ini menyebabkan tidak hanya kurang lengkapnya data statistik yang dapat disajikan oleh BPS Provinsi Papua, tetapi menyebabkan terlambatnya penyelesaian analisis data.

4.3 Saran dan Tindak Lanjut a.

Mengoptimalkan sumber daya manusia dengan melakukan peningkatan kemampuan staf diantaranya mengikuti pelatihan dan seminar. Disamping itu perlu memberi kesempatan tugas belajar pada jalur formal seperti melanjutkan pendidikan jenjang S1, S2 dan S3 guna pencapaian peningkatan mutu;

b. Miningkatkan kualitas dan kuantitas sosialisasi tentang infomasi statistik untuk menunjukkan pentingnya informasi statistik dalam menyusun dan menetapkan kebijakan pembangunan; c.

Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta standardisasi kegiatan statistik dengan instansi terkait maupun swasta.


53

Lampiran 1 (Struktur Organisasi Badan Pusat Statistik Provinsi Papua)

54

LAMPIRAN 2 RENCANA STRATEGIS Satuan Kerja BPS Provinsi Papua Tahun 2010 s/d 2014 Instansi Visi Misi

: Satuan Kerja BPS Provinsi Papua : Pelopor data statistik terpercaya untuk semua :

1. Memperkuat landasan konstitusional dan operasional lembaga statistik untuk penyelenggaraan statistik yang efektif dan efisien dengan penataan kelembagaan, dan career planning didalam seluruh unsur kekuatan BPS termasuk BPS Provinsi maupun Kabupaten/ Kota; 2. Menciptakan insan statistik yang kompeten dan professional, didukung pemanfaatan teknologi informasi mutakhir untuk

kemajuan perstatistikan Indonesia dengan Pengembangan Kualitas SDM, melalui STIS dan Diklat baik dari BPS maupun dari instansi daerah yang menyelenggarakan; 3. Meningkatkan penerapan standar klasifikasi, konsep dan definisi pengukuran, dan kode etik statistik yang bersifat

universal dalam setiap penyelenggaraan statistik dengan Penguatan NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria); 4. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistik bagi semua pihak dengan Penguatan Sirusa (Sistem Rujukan

Statistik) , Updating website serta melakukan press release secara kontinyu mengenai data statistic; 5. Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah dan swasta,

dalam kerangka Sistem Statistik Nasional (SSN) yang efektif dan efisien dengan Penguatan Sistem Statistik Nasional (SSN).

55

Tujuan I : Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas Sasaran

Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Uraian

Indikator Kinerja

Kebijakan

Program

(1)

(2)

(3)

(4)


Memelopori terselenggaranya kegiatan statistik yang efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang andal dan prima dengan berlandaskan kepada asas keterpaduan, keakurasian, dan pemutakhiran

Penyediaan dan pelayanan informasi statistik (PPIS)

Memelopori terselenggaranya kegiatan statistik yang efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang andal dan prima dengan berlandaskan kepada asas keterpaduan, keakurasian, dan pemutakhiran

Penyediaan dan pelayanan informasi statistik (PPIS)

a) Tersedianya data dan informasi statistik ekonomi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu

Persentase penyajian/release data produk Domestik Bruto Triwulanan hari kerja ke 5 tiap triwulanan Persentase pemasukan dokumen/ response rate dari kegiatan statistik perusahaan Persentase pemasukan dokumen/ response rate dari kegiatan statistik harga

b) Tersedianya data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang lengkap, akurat, dan tepat waktu

Jumlah judul publikasi Statistik Ekonomi yang Tepat Waktu Persentase penyajian/release data dan informasi statistik Sosial dan Kesejahteraan Rakyat tiap semester Persentase pemasukan dokumen/ Response rate dari kegiatan statistik rumah tangga Persentase pemasukan dokumen/ response rate dari kegiatan statistik perusahaan Jumlah judul publikasi Statistik Sosial dan Kesejahteraan Rakyat yang Tepat Waktu

56

Sasaran Uraian (1) c) Meningkatkan Manajemen Survei

d) Meningkatkan Metodologi Sensus dan Survei

Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Indikator Kinerja

(2) Persentase pemasukan dokumen/ response rate dari kegiatan statistik Persentase pengawasan lapangan dari kegiatan statistik Persentase perbaikan peta wilayah kerja statistik dan wilayah administrasi (desa/kelurahan) untuk keperluan pengumpulan dan penyajian data dan informasi statistik

Kebijakan

Program

(3)

(4)

Mewujudkan kondisi yang mendukung penerapan atas Norma, Standard, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Memelopori terselenggaranya kegiatan statistik yang efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang andal dan prima dengan berlandaskan kepada asas keterpaduan, keakurasian, dan pemutakhiran

Penyediaan dan pelayanan informasi statistik (PPIS) Penyediaan dan pelayanan informasi statistik (PPIS)

Tujuan II : Meningkatkan Pelayanan Prima dalam Rangka Mewujudkan SSN yang Andal, Efektif, dan Efisien Sasaran Uraian (1) a) Meningkatkan hubungan dengan pengguna data

Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Indikator Kinerja (2)

Banyaknya penyelenggaraan sosialisasi kegiatan BPS Banyaknya kunjungan tamu dari dalam dan luar Provinsi Papua ke BPS Pesentase konsumen yang merasa puas terhadap akurasi data Persentase konsumen yang merasa puas terhadap cakupan data

Kebijakan (3) Mengupayakan peningkatan kesadaran masyarakat akan arti penting dan kegunaan statistik Mengupayakan pembinaan untuk pendayagunaan satuan kerja bidang statistik di semua lembaga pemerintah maupun swasta

Program (4) Penyediaan dan pelayanan informasi statistik (PPIS)

57

Sasaran Uraian

Indikator Kinerja

(1) b) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik

Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Kebijakan

(2) Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website Jumlah pengunjung yang datang ke pelayanan statistik terpadu

Program

(3) Mengupayakan pembinaan untuk pendayagunaan satuan kerja bidang statistik di semua lembaga pemerintah maupun swasta

(4) Penyediaan dan pelayanan informasi statistik (PPIS)

Jumlah transaksi pembelian/ permintaan data mentah oleh pihak luar (raw data) Jumlah instansi pemerintah dan lembaga lainnya yang menerima publikasi BPS

Tujuan III : Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Sarana Kerja Sasaran Uraian (1) a) Meningkatnya kualitas pengolahan data dan Informasi statistik


Kebijakan

(2)

(3)

Persentase hasil pengolahan data yang dikirim ke BPS Pusat tepat Waktu

Memelopori peningkatan kemampuan para pelaksana kegiatan statistik dalam menyelenggarakan dan menyajikan data dan informasi statistik

Jumlah Petugas fungsional pranata komputer dengan klasifikasi tingkat ahli

Mengupayakan peningkatan penguasaan dan pengembangan keahlian dibidang teknologi informasi untuk petugas Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) dalam rangka pengembangan teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi melalui sistem elektronik survei

Program (4) Penyediaan dan pelayanan informasi statistik (PPIS) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL)

58

Sasaran Uraian


(1)

(2)

b) Meningkatnya kualitas komunikasi BPS Pusat dengan BPS Daerah

Banyaknya tayangan secara langsung Berita Resmi Statistik data nasional oleh BPS Provinsi Banyaknya penggunaan Video Conference untuk rapat teknis dengan BPS Pusat

c) Peningkatan sarana dan prasarana aparatur negara Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat serta operasional perkantoran lainnya

Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana gedung kantor Persentase Tersedianya Kendaraan Roda -2 Persentase pembangunan rumah dinas Persentase Sarana dan prasarana yang lengkap Persentase terpelihara dan tersedianya kendaraan operasional roda 2 dan roda 4

Kebijakan (3) Mengupayakan terwujudnya sistem informasi statisitik yang andal dan efisien dengan memanfaatkan teknologi mutakhir yang tepat guna dan berhasil guna Memelopori peningkatan kemampuan para pelaksana kegiatan statistik dalam menyelenggarakan dan menyajikan data dan informasi statistik Memfasilitasi peningkatan penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu statistik, melalui penelitian-penelitian maupun studi

Program (4) Penyediaan dan pelayanan informasi statistik (PPIS) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL)

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur BPS (PSPA) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL)

59

Tujuan IV : Peningkatan Kapasitas SDM dan Penataan Kelembagaan Sasaran Uraian (1) a) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Indikator Kinerja (2)

Persentase pegawai yang sudah pernah mengikuti diklat prajabatan Persentase pejabat yang sudah mengikuti dan lulus diklat kepemimpinan sesuai dengan eselon

b) Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS

Jumlah pegawai yang memangku jabatan fungsional tertentu Persentase BPS Kabupaten/ Kota yang menyusun Renstra, RKT, LAKIP dan PK Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ke BPS RI (Form A dan Form B) Laporan kegiatan rekonsiliasi SAI/SABMN

Kebijakan (3)

Program (4)

Mengupayakan pembinaan dalam pengembangan sistem informasi statistik terhadap seluruh penyelenggara kegiatan statistik nasional


Memelopori peningkatan kemampuan para pelaksana kegiatan statistik dalam menyelenggarakan dan menyajikan data dan informasi statistik


Mengupayakan pembinaan dalam pengembangan sistem informasi statistik terhadap seluruh penyelenggara kegiatan statistik nasional

60

L AMPIRAN

3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (Peraturan Kepala BPS No 45 Tahun 2012)

1.

Nama Unit Organisasi : BPS Provinsi Papua

2.

Tugas

3.

: Melaksanakan Penyelenggaraan statistik dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Fungsi : a. Pengkajian, penyusunan, dan perumusan kebijakan di bidang kegiatan statistik; b. Penyelenggaraan statistik dasar; c. Koordinasi Kegiatan Fungsional pelaksanaan tugas BPS ; d. Fasilitas dan terhadap kegiatan instansi Pemerintah di bidang kegiatan statistik ; dan e. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi, tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga

4. Indikator Kinerja Utama : No.

1

61

`

SASARAN

Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas

INDIKATOR

Persentase pemasukan dokumen/ response rate kegiatan survei statistik

PENANGGUNGJAWAB

SUMBER DATA

Bidang Integrasi Survei Pemgolahan dan Data Diseminasi Statistik

Kebutuhan

No.

SASARAN

1.1 Tersedianya data dan

informasi statistik ekonomi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu

Persentase penyajian/release data Bidang Distribusi dan informasi statistik ekonomi hari kerja pertama tiap bulan Persentase pemasukan dokumen/ Bidang response rate dari kegiatan statistik Produksi, Statistik perusahaan Bidang Distribusi Jumlah judul Ekonomi

1.2 Tersedianya data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang lengkap, akurat, dan tepat waktu

PENANGGUNGJAWAB

INDIKATOR

publikasi

Statistik

Advanced Calender

Release

Survei Bidang Statistik Statistik Sosial, Bidang Statistik Produksi dan Sosial dan Statistik Distribusi Statistik

Statistik Katalog Publikasi BPS Bidang Provinsi Sosial dan Statistik

Persentase penyajian/release Bidang Sosial data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat tiap semester Persentase pemasukan dokumen/ response rate dari kegiatan Bidang Sosial statistik rumah tangga Jumlah judul publikasi Statistik sosial dan kesejahteraan rakyat

62

`

Bidang Produksi, Statistik Bidang Distribusi

SUMBER DATA

Bidang Sosial

Advanced Calender

Release

Survei Bidang Statistik Sosial Katalog Publikasi BPS Provinsi

No.

SASARAN

Meningkatkan Pelayanan Prima dalam Rangka Mewujudkan SSN yang Andal, Efektif, dan Efisien 2.1 Meningkatkan dan mengembangkan analisis statistik 2

SUMBER DATA

Persentase konsumen yang Bidang Integrasi Survei merasa puas dengan Layanan Pengolahan dan Data Data BPS Diseminasi Statistik

pengembangan model statistik ekonomi dan sosial

dan Bidang Neraca Wilayah Hasil

Jumlah fungsional statistisi dengan kualifikasi tingkat ahli Pesentase konsumen yang merasa puas terhadap akurasi data

dan Analisis Statistik

kegiatan penyempurnaan dan pengembangan tensi data sosial dan ekonomi

Bidang Neraca Wilayah Simpeg dan Analisis Statistik Bidang Integrasi Survei Pengolahan dan Data Diseminasi Statistik Bidang

Integrasi

Survei Persentase konsumen yang Pengolahan dan Data merasa puas terhadap cakupan Diseminasi Statistik data

63

`

Kebutuhan

Jumlah Model ekonomi dan sosial Bidang Neraca Wilayah Hasil kegiatan yang dikembangkan dan Analisis Statistik penyempurnaan dan

Jumlah Studi konsistensi sosial dan data ekonomi

2.2 Meningkatkan hubungan dengan pengguna data

PENANGGUNGJAWAB

INDIKATOR

Kebutuhan

Kebutuhan

No.

SASARAN

2.3 Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik

INDIKATOR

PENANGGUNGJAWAB

SUMBER DATA

Jumlah Pengunjung eksternal Bidang Integrasi Statistik Pengunjung yang mengakses data dan Pengolahan dan www.bps.go.is/bpsinformasi statistik melalui Diseminasi Statistik papua website BPS Provinsi Papua Integrasi Statistik Pengunjung Jumlah pengunjung berulang Bidang Pengolahan dan www.bps.go.is/bpsyang menggunakan data BPS Diseminasi Statistik papua Provinsi Papua

Jumlah pengunjung yang datang Bidang ke pelayanan statistik terpadu Pengolahan Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Sarana Kerja 3.1 Meningkatnya kualitas pengolahan data dan informasi statistik 3

4

64

`

Peningkatan Kapasitas SDM dan Penataan Kelembagaan

Jumlah satker Kabupaten/ Kota yang mempunyai situs web yang terhubung secara online Persentase hasil pengolahan data yang dikirim ke BPS Pusat tepat Waktu Jumlah Petugas fungsional pranata komputer dengan klasifikasi tingkat ahli Persentase pegawai berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I

Integrasi Daftar Pengunjung dan yang datang ke Diseminasi Statistik pelayanan statistik terpadu Bidang Integrasi Website BPS Provinsi Pengolahan dan Diseminasi Statistik Bidang Integrasi Laporan hasil Pengolahan dan pengolahan data Diseminasi Statistik Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Simpeg

Bagian Tata Usaha

Simpeg

No.

SASARAN

4.1 Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia

65

`

INDIKATOR

PENANGGUNGJAWAB

Jumlah pegawai yang memangku Bagian Tata Usaha jabatan fungsional tertentu

SUMBER DATA Simpeg

LAMPIRAN 4 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) BPS Provinsi Papua TAHUN 2012 Tujuan I : Meningkatkan Ketersediaan Data dan Informasi Statistik yang Berkualitas

Sasaran Startegis

Indikator Kinerja

Target

Program

Kegiatan

Indikator Output

Satuan

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)


100 %

Penyediaan dan Pelayanan Statistik

Survei Pertanian Tanaman Pangan/Ubinan dan Struktur Ongkos Usaha Pertanian


100 %


100 %


100 %

Jumlah publikasi Statistik Ekonomi tepat waktu

17

1.1 Tersedianya data dan informasi statistik ekonomi makro yang lengkap, akurat, dan tepat waktu

Jumlah BRS mengenai pertanian

Frequensi BRS

3

Jumlah judul buku mengenai statistik pertanian

Publikasi

1

Jumlah dokumen

Dokumen

1.223

Jumlah judul buku mengenai statistik hortikultura

Publikasi

1

Jumlah dokumen

Dokumen

9.042

Survei Perusahaan Perkebunan

Jumlah dokumen

Dokumen

4

Pengumpulan Data Stat. Persh. Peternakan dan RPH

Jumlah dokumen

Dokumen

80

Jumlah Judul Buku mengenai Peternakan dan RPH

Publikasi

1

Survei Perusahaan Hortikultura dan Indikator Pertanian

66

Jumlah dokumen

Dokumen

1

Jumlah Judul Buku mengenai Perikanan dan TPI/PPI

Publikasi

1

Jumlah dokumen

Dokumen

66

Survei Perusahaan Kehutanan dan Survei Kehutanan Rakyat

Jumlah Dokumen

Dokumen

284

Survei Industri Besar Sedang Tahunan

Jumlah judul buku mengenai statistik industri

Publikasi

1

Jumlah dokumen

Dokumen

41

Survei Industri Besar Sedang Bulanan dan Survei Industri Mikro Kecil

Jumlah dokumen

Dokumen

41

Survei Pertambangan dan energi

Jumlah dokumen

Dokumen

45

Survei Konstruksi

Jumlah publikasi survei konstruksi

Publikasi

424

Pengumpulan Data Stat. Persh. Perikanan dan TPI/PPI

Updating Direktori Perusahaan ST2013

Jumlah Updating Peta Digital B-S

Kab/kota

24

Jumlah target pengumpulan data

Kecamatan

385

67

kecamatan Jumlah Updating Peta Desa Jumlah dokumen Jumlah Berita Resmi Statistik Pertumbuhan Ekonomi (BRS) Penyusunan Neraca Regional

Penyusunan Neraca Rumah Tangga dan Institusi Nirlaba

Analisis Statistik

Jumlah dokumen SKLNP, SKTIR, SKKRT

Jumlah publikasi statistik Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Jumlah dokumen Survei Tendensi Konsumen Judul Publikasi Indeks

Pendatan Survei Tendensi Konsumen Survei Pola Distribusi Perdagangan Beberapa Komoditi

Survei Transportasi

Jumlah Dokumen Tendensi Konsumen Jumlah dokumen Survei Pola Distribusi Perdagangan Beberapa Komoditi Jumlah Dokumen Hasil Survei Transportasi Publikasi Statistik

Survei Statistik

Jumlah Dokumen Survei Harga Monitoring HPG

Desa Dok Bulan

Dokumen

Publikasi

Dokumen

Publikasi Dokumen

Dokumen

Dokumen

Publikasi Dokumen

106 133 12

515

1

280

2 720

41

1.200

1 108

68

Harga Produsen

Statistik Harga Perdagangan Besar

Survei Statistik harga konsumen dan volume penjualan eceran beras

Jumlah dokumen survei harga produsen (HP-S dan HP-K)

Dokumen

Jumlah Judul Publikasi Survei Statistik Harga Produsen

Judul

Jumlah Dokumen Harga Perdagangan Besar (HPBS) Bulanan

Dokumen

1.980

Jumlah Dokumen Survei Harga Perdagangan Besar (HPB-K2)

Dokumen

720

Dokumen

9.070

Jumlah dokumen hasil pencacahan Harga Konsumen Tahap I dan Tahap II Jumlah Dokumen Survei Volume Penjualan Eceran Beras Jumlah Judul Publikasi Survei Statistik harga konsumen Jumlah Penyajian/ release data dan informasi statistik Harga Konsumen (Inflasi) hari kerja pertama tiap bulan

Statistik Harga

Jumlah Dokumen SBH Jumlah dokumen Survei

Dok

252

1

800

Publikasi

1

Bulan

12

Dok Dok

1.600 1.223

69

Pedesaan

Jumlah dokumen Diagram Timbang Nilai Tukar Petani

Dok

Jumlah judul Buku Nilai Tukar Petani (NTP)

Judul

Jumlah Dokumen Survei Keuangan Daerah dan BUMD

Dok

Jumlah Judul Buku Statistik Keuangan Daerah

Judul

1

Survei Khusus Usaha Menengah Besar Jasa Komunikasi

Jumlah Dokumen Survei Khusus Usaha Menengah Besar Jasa Komunikasi

Dok

92

Survei Bidang Jasa dan Parawisata

Jumlah Dokumen Survei Bidang Jasa dan Pariwisata

Dok

930

Jumlah Judul Buku Direktori Hotel dan Akomodasi lainnya

Judul

Jumlah Berita Resmi Statistik Keadaan Tenaga Kerja Provinsi Papua Jumlah Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan Provinsi Papua

publikasi

2

publikasi

1

Survei Statistik keuangan daerah dan keuangan BUMD

1.2 Tersedianya data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang lengkap, akurat, dan tepat waktu


100 %

Persentase

100 %

pemasukan


Harga Produsen Sektor Pertanian Bulanan di Provinsi

Sakernas dan Susenas Triwulanan

825

1

910

1

70

dokumen/ Response rate dari kegiatan statistik rumah tangga Persentase pemasukan dokumen/ response rate dari kegiatan statistik Lembaga/Perusahaan

100 %

Jumlah judul publikasi Statistik Sosial dan Kesejahteraan Rakyat yang tepat waktu

7


Pengumpulan Data Survei Upah dan Survei Struktur Upah

Penyusunan Statistik Lingkungan Hidup Penyusunan Statistik Politik, Keamanan dan Kerawanan Sosial

Jumlah sampel rumahtangga Sakernas Triwulan yang terkumpul tepat waktu

RMT

8.160

Buku Profil Ketenagakerjaan Buku Keadaan Angkatan Kerja

Publikasi

1

Publikasi

1

Jumlah sampel rumahtangga Susenas Triwulan yang terkumpul tepat waktu

RMT

Buku Statistik Kesra Buku Indikator Kesra

Publikasi Publikasi

1 1

Pemasukan Jumlah dokumen Survei Upah

Dok

80

Pemasukan Jumlah dokumen Survei StrukturUpah

Dok

20

Pemasukan Jumlah dokumen data statistik lingkungan hidup indonesia Pemasukan Jumlah dokumen Pencacahan Statistik Polkam dan Kerawanan Sosial

Dok

100

Dok

1

11.520

71

Tujuan 2 : Meningkatkan Pelayanan Prima dalam Rangka Mewujudkan SSN yang Andal, Efektif, dan Efisien Sasaran Startegis

Indikator Kinerja

Target

Program

Kegiatan

Indikator Output

Satuan

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

2.1 Peningkatan efektivitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik

Jumlah publikasi elektronik Jumlah pengunjung yang datang ke Pelayanan Statistik Terpadu Banyaknya Jenis publikasi yang diterbitkan BPS di Papua dan disajikan kepada konsumen

100%

100%

Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik

Melayani pengunjung

Jumlah Pengunjung

Orang

200

Melayani pengunjung

Jumlah publikasi

Publikasi

50

Pameran

Jumlah Pameran

Kegiatan

5

100%

Tujuan 3 : Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Sarana Kerja”. Sasaran Startegis

Indikator Kinerja

Target

Program

Kegiatan

Indikator Output

Satuan

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

3.1 Meningkatkan kualitas pengolahan data dan Informasi statistik

Persentase hasil pengolahan data yang dikirim ke BPS Pusat tepat Waktu Jumlah Petugas fungsional pranata komputer

3.2 Meningkatkan kualitas komunikasi BPS Pusat dengan BPS Daerah

Banyaknya tayangan secara langsung Berita Resmi Statistik data nasional oleh BPS Provinsi

100%


Statistik Sosial

1

100%

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPS Lainnya (DMPTTL)

Peningkatan Pelayanan Metadata Kegiatan Statistik Dasar, Sektoral Dan Khusus

Validasi dan Kompilasi Pengolahan Susenas 2012

Dokumen

11.520

Validasi dan Kompilasi Pengolahan Sakernas 2012

Dokumen

8.160

Validasi dan Kompilasi Pengolahan NTP

Dokumen

825

Jumlah Sosialisasi rutin dan press release

Bulan

12

Banyaknya penggunaan Video Confrence untuk

Kali

24

72

3.3

Sasaran Startegis

Indikator Kinerja

Target

Program

Kegiatan

Indikator Output

Satuan

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Banyaknya penggunaan Video Conference untuk rapat teknis dengan BPS Pusat

100%

Persentase Sarana dan prasarana yang lengkap

100%

Persentase terpelihara dan tersedianya kendaraan operasional roda 2 dan roda 4

100%

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur negara Badan Pusat Statistik Provinsi Papua serta operasional perkantoran lainnya

rapat teknis dengan BPS Pusat

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPS Lainnya (DMPTTL)

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Jumlah peralatan dan Mesin yang dapat berfungsi dengan baik

Unit

183

Pemeliharaan Gedung dan Halaman

Luasan Gedung dan Halaman yang terjaga dengan baik

M2

Pemeliharaan Kendaraan

Jumlah kendaraan yang dapat berfungsi dengan baik

Unit

26

Pengadaan Kendaraan Roda 2

Jumlah Kendaraan Roda 2

Unit

21

Pengadaan Meubelair

Jumlah Meubelair

Unit

54

1.969

Tujuan 4 : Meningkatkan Kapasitas SDM dan Penataan Kelembagaan Sasaran Startegis

Indikator Kinerja

Target

Program

Kegiatan

Indikator Output

Satuan

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

73

Sasaran Startegis

Indikator Kinerja

Target

Program

Kegiatan

Indikator Output

Satuan

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

4.1 Memperbaiki Sumber Daya Manusia

Persentase pegawai yang sudah pernah mengikuti diklat prajabatan

100 %

Persentase pejabat yang sudah pernah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai dengan eselon

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS

Pelaksanaan Latihan Prajabatan Gol II dan III

Jumlah pegawai yang pernah mengikuti prajabatan untuk golongan II dan III

Orang

1

Pengiriman Pejabat untuk mengikuti diklat kepemimpinan

Jumlah pegawai yang pernah mengikuti diklat kepemimpinan

Orang

16

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS

Penyusunan Renstra, RKT, Lakip, dan PK BPS Kabupaten Kota

Jumlah Satker Pengumpul Renstra, RKT, Lakip, dan PK BPS

Satker

21

Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja BPS oleh Inspektorat Utama

Jumlah Satker Pengumpul Sistem Akuntabilitas Kinerja

Satker

21

Persentase pegawai berpendidikan minimal Diploma III 4.4 Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS

Persentase BPS Kabupaten Kota yang menyusun Renstra, RKT, Lakip, dan PK

100 %

Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja BPS oleh Inspektorat Utama

100 %


100 %

Penyusunan Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ke BPS RI (Form A B)

Jumlah Satker Pengumpul Form A B

Satker triwulan

84

Laporan Perkembangan Pembangunan Fisik (PSPA) – 5 Satker setiap bulan

100 %

Pembuatan Laporan Perkembangan Pembangunan Fisik (PSPA) – 5 Satker / bulan

Jumlah Satker Pengumpul Laporan Perkembangan Pembangunan Fisik (PSPA)

Satker Bulan

72

Monitoring Penggunaan Listrik, Air, Komunikasi dan BBM

100 %

Monitoring Penggunaan Listrik, Air, Komunikasi dan BBM

Jumlah Satker Pengumpul Monitoring Penggunaan Listrik, Air, Komunikasi dan BBM

Satker

21

Monitoring LDS Online,

100 %

Monitoring LDS Online,

Jumlah Satker Pengumpul

Satker

252

74

Sasaran Startegis

Indikator Kinerja

Target

Program

Kegiatan

Indikator Output

Satuan

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

SPI, PNBP, dan SIMPEG

SPI, PNBP, dan SIMPEG

Monitoring LDS Online, SPI, PNBP, dan SIMPEG

Bulan

Monitoring Laporan Pekerjaan Kepala BPS Kab/Kota

100 %

Monitoring Laporan Pekerjaan Kepala BPS Kab/Kota

Jumlah Satker Pengumpul Monitoring Laporan Pekerjaan Kepala BPS Kab/Kota

Satker Bulan

252

Laporan BMN semesteran

100 %

Laporan BMN semesteran

Jumlah Satker Pengumpul Laporan BMN semesteran

Satker Semester

42

Rekon Keuangan Triwulan,

100 %

Rekon Keuangan Triwulan

Jumlah Satker Pengumpul Rekon Keuangan Triwulan

Satker triwulan

84

75

LAMPIRAN 5 PENGUKURAN KINERJASASARAN BPS PROVINSI PAPUA TAHUN 2012 Tujuan I :Meningkatkan Ketersediaan Data danInformasi Statistik yang Berkualitas Sasaran Startegis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Tingkat Capaian

Program

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

100 %

100 %

100 %



100 %

100 %

100 %

7.152.944.000


100 %

100 %

100 %


100 %

100 %

100 %

16

16

100 %


100 %

100 %

100 %



100 %

77,90 %

77,90 %


Persentase pemasukan dokumen/

100 %

100 %

100 %

1.1 Tersedianya data daninformasistatistikekono mimakro yang lengkap,akurat, dantepatwaktu


Jumlah publikasi Statistik Ekonomi tepat waktu 1.2 Tersedianya data daninformasistatistiksosial dankesejahteraan rakyat yang lengkap, akurat, dantepatwaktu

Penyediaan dan

76

Sasaran Startegis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Tingkat Capaian

Program

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

response rate dari kegiatan statistik lembaga/perusahaan

1.3 Meningkatkan metodologi sensus dan surveu

Pelayanan Statistik

Jumlah judul publikasi Statistik Sosialdan Kesejahteraan Rakyat

4

4

100 %

Persentase desain sampling untuk sensus dan survei yang tepat guna

-

-

-

Persentase sampel terpilih yang memadai

-

-

-

Persentase peta wilayah administrasi dan blok sensus yang mutakhir

106

106

100 %

Tujuan 2 :Meningkatkan Pelayanan Prima dalam Rangka Mewujudkan SSN yang Andal, Efektif, dan Efisien

Sasaran Startegis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Tingkat Capaian

Program

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Pesentase konsumen yang merasa puas terhadap akurasi data

80%

80%

100%


80%

80%

100%

Jumlah

500

500

100%

2.1 Meningkatkan dan mengembangkan analisis statistik

Jumlah model ekonomi dan sosial yang dikembangkan Jumlah studi konsistensi data sosial dan data ekonomi Jumlah fungsional statistisi dengan kualifikasi tingkat ahli

2.2 Peningkatan hubungan dengan pengguna data

2.3 Peningkatan efektivitas

pengunjung

eksternal

yang


77

Sasaran Startegis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Tingkat Capaian

Program

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

200

200

100%

1

1

100%

53

53

100%

dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik

mengakses data dan informasi statistik melalui website Jumlah pengunjung yang pelayanan statistik terpadu

datang

ke

Jumlah transaksi pembelian/ permintaan data mentah oleh pihak luar (raw data) Jumlah Instansi pemerintah dan lembaga lainnya yang menerima publikasi BPS

Tujuan 3 :Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Sarana Kerja Sasaran Startegis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Tingkat Capaian

Program

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

100%

100%

100%

1

0

0%

3.1 Peningkatan Kualitas Pengolahan Data dan Informasi Statistik

Persentase hasil pengolahan data yang dikirim ke BPS Pusat tepat Waktu Jumlah petugas fugsional pranata komputer dengan kualifikasi tingkat ahli


78

Tujuan 4 : MeningkatkanKapasitas SDM danPenataanKelembagaan

Sasaran Startegis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Tingkat Capaian

Program

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

4.1 Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia

Jumlah pegawai yang memangku jabatan fungsional tertentu

Program Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya BPS 5.463.507.000

79

LAMPIRAN 6 PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN BPS PROVINSI PAPUA TAHUN 2012

Tujuan I: Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas Sasaran Strategis

Kegiatan

Indikator Output

Target

Realisasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Tingkat Pencapaian (6)

41

35

85,37 %

1.200

720

62,93 %

3

3

100 %

1.1 Tersedianya data dan informasi statistik ekonomi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu

Penyediaan data dan informasi Statistik Pola Distribusi Perdagangan Beberapa Komoditi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu

Jumlah Dokumen Survei Pola Distribusi Perdagangan beberapa Komoditi

Penyediaan data dan informasi Statistik Transportasi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu

Jumlah dokumen Survei Transportasi

Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga

Jumlah Dokumen Survei Harga Monitoring HPG

108

108

100 %

Jumlah Dokmen Survei Harga Produsen (HP-S dan HP-K)

252

124

49,21 %

Jumlah Judul Publikasi Survei Statistik Harga

1

1

100%

1.980

1.980

100 %

720

720

100 %

435 218

435 218

100 % 100 %

Jumlah instansi yang mendapat publikasi Statistik Transportasi

Jumlah Dokumen Harga Perdagangan Besar (HPB-S) Bulanan Jumlah Dokumen Survei Harga Perdagangan Besar (HPB-K2) Jumlah Dokumen Survei khusus Paket Komoditas Jumlah Dokumen Penggilingan Padi

80

Sasaran Strategis

Kegiatan

(1)

(2)

Indikator Output

Target

Realisasi

(3)

(4)

(5)


9.070

8.872

97,82 %

800

800

100 %

1

1

100%

12

12

100%

2.592

2.592

100 %

2.160

2.160

100%

825

825

100 %

1

1

100 %

92

65

70,65 %

1

1

100 %

Jumlah Dokumen Survei Khusus Usaha Menengah Besar Jasa Komunikasi

12

12

100 %

Jumlah Dokumen Survei Bidang Jasa dan Pariwisata

930

900

96,77 %

Jumlah dokumen hasil pencacahan Harga Konsumen Tahap I dan Tahap II Jumlah Dokumen Survei Volume Penjualan Eceran Beras Jumlah Judul Publikasi Survei Statistik harga konsumen Jumlah Penyajian/ release data dan informasi statistik Harga Konsumen (Inflasi) hari kerja pertama tiap bulan Jumlah dokumen Survei Harga Produsen Sektor Pertanian Bulanan di Provinsi Jumlah dokumen Survei Harga Produsen makanan dan Non Makanan Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata

Jumlah Dokumn Diagram Timbang Nilai Tukar Petani Jumlah judul Buku Nilai Tukar Petani (NTP) Jumlah Dokumen Survei Keuangan Daerah dan BUMD Jumlah Judul Buku Statistik Keuangan Daerah

81

Sasaran Strategis

Kegiatan

Indikator Output

Target

Realisasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)


1

1

100 %

3

3

91,83 %

1

1

100 %

1.223

668

54,62 %

1

1

100 %

9.042

5.260

58,17 %

Jumlah Judul Buku Direktori Hotel dan Akomodasi lainnya Jumlah BRS mengenai pertanian Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Jumlah judul buku mengenai statistik pertanian Jumlah dokumen Survei Tanaman Pangan /Ubinan dan Struktur Ongkos Usaha Pertanian. Jumlah judul buku mengenai statistik hortikultura Jumlah dokumen Survei Perusahaan Hortikultura dan Indikator Pertanian.

Penyediaan Statistik Perusahaan Tanaman Perkebunanan

Jumlah Dokumen Survei Perusahaan Perkebunan

4

4

100 %

Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan

Jumlah Dokumen Statistik Perusahaan Perikanan dan TPI/PPI

66

34

51,52 %

Jumlah dokumen pencacahan perusahaan peternakan dan RPH di Provinsi

80

52

65 %

Jumlah Judul Buku mengenai Pertanian dan RPH

1

1

100 %

Jumlah Dokumen Survei Perusahaan Kehutanan dan Survei Kehutanan Rakyat

284

51

17,96 %

Jumlah Dokumen Survei Industri Besar sedang tahunan

41

41

100 %

82

Sasaran Strategis

Kegiatan

(1)

(2) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi dan Konstruksi

(4)

(5)


Jumlah Judul Buku mengenai Statistik Industri

1

1

100 %

Jumlah Dokumen Survei Pertambangan dan Energi

45

69

100 %

Jumlah Dokumen Survei Konstruksi Tahunan

424

424

100 %

1

1

100 %

Jumlah dokumen Updating Direktori Perusahaan ST2013

148

148

100 %

Jumlah Dokumen Penyusunan Neraca Regional

515

515

100 %

1

1

100%

280

280

100%

1

1

100%

720

720

100%

Judul Publikasi Indeks Tendensi Konsumen

1

1

100%

Judul Analisis Profil Kependudukan

1

1

100 %

260

168

64,62 %

Jumlah Berita Resmi Statistik Keadaan Tenaga Kerja Provinsi Papua

2

2

100 %

Jumlah Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan Provinsi Papua

1

1

100 %

Jumlah sampel rumahtangga Sakernas Triwulan

8.160

7.344

90,00 %

Indikator Output

Target

Realisasi

(3)

Jumlah Publikasi Survei Konstruksi

Penyediaan dan pengembangan Analisis Statistik

Jumlah Berita Resmi Statistik Pertumbuhan Ekonomi (BRS) Jumlah Dokumen SKLNP, SKTIR, SKKRT Jumlah Publikasi Statistik Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Jumlah Dokumen Survei Tendensi Konsumen

Jumlah Dokumen STKU Lembaga Keuangan, Perdagangn, Transportasi dan KTI 2.1 Tersedianya data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang lengkap, akurat, dan tepat waktu

Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat

83

Sasaran Strategis

Kegiatan

(1)

(2)

Indikator Output

Target

Realisasi

(3)

(4)

(5)


Buku Profil Ketenagakerjaan

1

1

100 %

Buku Keadaan Angkatan Kerja

1

1

100 %

Jumlah sampel rumahtangga Susenas Triwulan yang terkumpul tepat waktu

11.520

9.205

79,90 %

Jumah Dokumen Modul Sosial Budaya dan Pendidikan

3.070

24.560

80 %

Buku Statistik Kesra

1

1

100 %

Buku Indikator Kesra

1

1

100 %

Pemasukan Jumlah dokumen Survei Upah

80

80

100 %

Pemasukan Jumlah dokumen Survei Struktur Upah

20

20

100 %

Pemasukan Jumlah dokumen data statistik lingkungan hidup indonesia

100

100

100 %

Pemasukan Jumlah dokumen Pencacahan Statistik Polkam dan Kerawanan Sosial

1

1

100 %

Jumlah desa Pemutakhiran dan pemeliharaan MFD, pemeliharaan MFD dan MBS berbasis WEB Kabupaten

350

350

100 %

Jumlah dokumen Data Survei Kebutuhan Data

185

185

100 %

Jumlah updating Peta Digital B-S

24

24

100 %

yang terkumpul tepat waktu

2.3 Meningkatkan manajemen survei

Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi

84

Sasaran Strategis

Kegiatan

Indikator Output

Target

Realisasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)


umlah Updating Peta Desa

106

106

100 %

Tujuan II: Meningkatkan Pelayanan Prima dalam Rangka Mewujudkan SSN yang Andal, Efektif, dan Efisien Sasaran Strategis

Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)



Pelayanan Publik, Hubungan Masyarakat dan Hukum

Banyaknya penyelenggaran sosialisasi

3

3

100 %


Pelayanan Publik, Hubungan Masyarakat dan Hukum

Banyaknya penyelenggaran sosialisasi (Pameran)

5

5

100 %

2.3 Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik


Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS Provinsi Papua.

500

500

100 %

Jumlah pengunjung yang datang ke perpustakaan BPS Provinsi Papua.

200

200

100 %

Jumlah Instansi pemerintah dan lembaga lainnya yang menerima publikasi BPS Provinsi Papua.

50

50

100 %

85

Tujuan III: Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Sarana Kerja Sasaran Strategis

Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)


Validasi dan Kompilasi Pengolahan Susenas 2012

11.520

9.205

79,90 %

Validasi dan Kompilasi Pengolahan Sakernas 2012

8.160

7.344

90,00 %

Validasi dan Kompilasi Pengolahan NTP 2012

825

825

100 %

1.600

1.600

100 %

Jumlah Sosialisasi rutin dan press release

12

12

100 %

Banyaknya penggunaan Video Confrence untuk

24

24

100 %

1.440

440

30,56 %

1 1 1

1 1 1

100 % 100 % 100 %

1

1

100 %

70

70

100 %

183

183

100 %

1.969

1.969

100 %

3.1 Meningkatnya kualitas pengolahan data dan Informasi statistik

Pengolahan data

Validasi dan Kompilasi Pengolahan SBH

3.2 Meningkatkan Kualitas Komunikasi BPS Pusat dengan BPS Daerah

3.3 Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja BPS Provinsi Papua serta Operasional Perkantoran Lainnya

Peningkatan Pelayanan Metadata Kegiatan Statistik Dasar, Sektoral dan Khusus

Revitalisasi Gedung Kantor

Pembangunan Gedung Negara

Pengadaan Meubelair

Jumlah Paket Meubelair

Penambahan Nilai Gedung

Pembuatan Talud Rumah Dinas Pengurukan dan Pematangan Tanah BPS Kabupaten Keerom Pembuatan Pagar Gedung Kantor BPS Kabupaten Keerom

Rehabilitasi Rumah Negara Pemeliharaan Mesin

Peralan

Rehabilitasi Rumah Negara dan

Rehabilitasi Jumlah peralatan dan Mesin yang dapat berfungsi dengan baik

86

Sasaran Strategis

Kegiatan

(1)

(2) Pemeliharaan Halaman

Gedung

Pemeliharaan Kendaraan

dan

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

(3)

(4)

(5)


26

26

100 %

Luasan Gedung dan Halaman yang terjaga dengan baik Jumlah kendaraan yang dapat berfungsi dengan baik

Tujuan IV: Peningkatan Kapasitas SDM dan Penataan Kelembagaan Sasaran Strategis

Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)


Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Prajabatan

16

16

100 %

Jumlah Pejabat yang sudah mengikuti Diklat Kepemimpinan sesuai Eselon

1

1

100 %

Perbaikan data sistem informasi manajemen pegawai

1

1

100 %

Penggunaan mesin pemindai absensi

1

1

100 %

Jumlah Satker Pengumpul Renstra, RKT, Lakip, dan PK BPS

21

21

100 %

Jumlah Satker Pengumpul Sistem Akuntabilitas Kinerja

21

21

100 %

84

84

100 %

4.1 Memperbaiki sumber daya manusia

4.1 Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS

Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Kepegawaian

Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Kepegawaian

Jumlah Satker Pengumpul Form A B

87

Sasaran Strategis

Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)


Jumlah Satker Pengumpul Laporan Perkembangan Pembangunan Fisik (PSPA)

72

72

100 %

Jumlah Satker Pengumpul Monitoring Penggunaan Listrik, Air, Komunikasi dan BBM

21

21

100 %

Jumlah Satker Pengumpul Monitoring LDS Online, SPI, PNBP, dan SIMPEG

252

252

100 %

252

252

100 %

42

42

100 %

84

84

100 %

Jumlah Satker Pengumpul Monitoring Laporan Pekerjaan Kepala BPS Kab/Kota Jumlah Satker Pengumpul Laporan BMN semesteran Jumlah Satker Pengumpul Rekon Keuangan Triwulan

88

LAMPIRAN 7 JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA BPS PROVINSI PAPUA MENURUT UNIT ORGANISASI DAN JENJANG PENDIDIKAN TAHUN 2012

No.

Jenjang Pendidikan

Unit Organisasi

(1)

(2)

S3 (3)

S2 (4)

S1/DIV (5)

DIII (6)

SLTA (7)

SLTP (8)

SD (9)

Jumlah (10)

1

Kepala BPS Provinsi

0

1

0

0

0

0

0

1

2

Bagian Tata Usaha

0

1

7

3

18

0

0

29

3

Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

0

0

6

0

1

0

0

7

4

Bidang Statistik Distribusi

0

1

7

0

3

0

0

11

5

Bidang Statistik Produksi

0

1

6

0

0

0

0

7

6

Bidang Statistik Sosial

0

2

3

0

2

0

0

7

7

Bidang IPDS

0

1

5

0

2

0

0

8

0

7

34

3

25

0

0

69

JUMLAH

89

LAMPIRAN 8 MAILING LIST PUBLIKASI BPS PROVINSI PAPUA TAHUN 2012

No

JUDUL PUBLIKASI

Instansi PEMDA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Instansi BPS Provinsi Seluruh Indonesia (6)

Papua Dalam Angka 2012

17

13

6

32

20

12

100

Statistik Daerah Provinsi Papua 2012

26

4

6

32

20

12

100

PDRB Menurut lapangan Usaha

-

-

7

-

-

3

10

PDRB Menurut Penggunaan

-

-

4

-

3

3

10

PDRB 29 Kabupaten/Kota Se-Papua

-

-

4

-

16

4

24

6 Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Kota Jayapura 2010

1

3

5

-

1

6

16

7 Statistik NIlai Tukar Petani (NTP) Provinsi Papua Tahun 2010

-

-

5

-

7

4

16

1

2

8

-

12

4

15

1

1

4

-

20

4

30

1 2 3 4 5

8 Publikasi Statistik Ekspor Impor Provinsi Papua Tahun 2010 9 Tingkat Penghunian Kamar Hotel/Penginapan 2010 dan Direktori Hotel Provinsi Papua 2010

Instansi Vertikal

BPS Pusat

BPS Kabupaten / Kota

BPS Provinsi Papua

(7)

JUMLAH

(8)

90

10 Statistik Perhubungan Provinsi Papua Tahun 2010 11 Produksi Tanaman Padi dan Palawija Provinsi Papua Tahun 2010

-

-

5

-

1

4

10

1

-

5

-

15

4

25

12 Statistik kesejateraan Rakyat Provinsi Papua 2010

-

-

5

-

20

5

30

13

Laporan Perekonomian Provinsi Papua 2011 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 14 Pemerintah Tahun Aaggaran 2010 BPS Provinsi Papua

-

-

5

-

20

5

30

-

-

2

-

-

8

10

15

Profil Ketenangakerjaan Provinsi Papua 2010

-

-

5

-

20

5

30

16 Penduduk Papua Menurut Kabupaten, DIstrik dan Kampung Hasil SP2010

5

5

11

32

20

5

100

17

Statistik Pendidikan 2010

1

-

5

-

20

4

30

Pola Pangan Harapan

-

-

5

-

11

4

20

Neraca Bahan Makanan

-

-

5

-

11

4

20

Indeks Tendensi Konsumen

1

1

4

-

20

4

30

18 19 20

91

L A K I P LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2012

Recommend Documents