L A K I P LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH. Satuan Kerja BPS Kabupaten Paser TAHUN ANGGARAN 2013

LAKIP LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Satuan Kerja BPS Kabupaten Paser TAHUN ANGGARAN 2013

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PASER 2014

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser ini dibuat sesuai Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan tindak lanjut TAP MPR RI Nomor : XI/MPR/1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan mengindahkan prinsip-prinsip Clean Government dan Good Governance. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja Badan Pusat Statistik untuk mengetahui kemampuan unit-unit kerja dalam pencapaian visi, misi dan tujuan penyelenggaraan kegiatan dan pekerjaan Badan Pusat Statistik. Laporan Akuntabilitas Kinerja

BPS ini dimaksudkan untuk memberi gambaran

mengenai penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan tugas yang diberikan pemerintah kepada Badan Pusat Statistik Kabupaten paser dalam menyelenggarakan perstatistikan, melaksanakan koordinasi dan kerjasama serta mengembangkan dan membina perstatistikan dengan instansi lain baik pemerintah maupun swasta, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan akuntabilitas kinerja ini juga sebagai masukan bagi pemerintah dalam mengevaluasi kegiatan BPS tahun anggaran 2013 dan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi BPS. Kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan sampai penerbitan laporan ini, pimpinan BPS mengucapkan terima kasih. Kritik dan saran untuk perbaikan laporan ini dimasa datang, sangat kami hargai.

TANAH GROGOT, 6 JANUARI 2014 KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PASER

Ir. Bahramsyah NIP : 19641107 199203 1 002

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PASER Jl. Gajah Mada No. 076


DAFTAR ISI Hal Kata Pengantar……………………………………………………………………………………………………………………

i

Daftar Isi………………………………………………………………………………………………………………………………

ii

Ringkasan

1

Eksekutif……………………………………………………………………………………………………………… BAB I Pendahuluan……………………………………………………………………………………………………………

4

1.1

Latar Belakang……………………………………………………………………………………………

4

1.2

Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi……………………………………

5

1.3

Landasan Hukum…………………………………………………………………………………………

7

BAB II Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja……………………………………………………………

8

BAB

2.1

Rencana Strategis………………………………………………………………………………………

8

2.2

Indikator Kinerja Utama……………………………………………………………………………

14

2.3

Rencana Kinerja Tahunan 2013…………………………………………………………………

15

2.4

Anggaran Tahun 2013…………………………………………………………………………………

16

2.5

Penetapan Kinerja Tahun 2013…………………………………………………………………

16

Akuntabilitas Kinerja……………………………………………………………………………………………

19

3.1

Analisis Pencapaian Kinerja Tahun 2013……………………………………………………

19

3.2

Evaluasi Kegiatan Tahun 2013……………………………………………………………………

26

3.3

Akuntabilitas Keuangan Tahun 2013…………………………………………………………

27

III

BAB

Penutup…………………………………………………………………………………………………………………

IV 4.1

Tinjauan Umum…………………………………………………………………………………………

29

4.2

Permasalahan dan Kendala Utama………………………………………………………………

29

4.3

Saran dan Tindak Lanjut……………………………………………………………………………

31

Lampiran-lampiran 1.

Struktur Organisasi………………………………………………………………………………………

32

2.

Peta Kabupaten Paser…………………………………………………………………………………

33

3.

Rencana Strategis (RS)………………………………………………………………………………

34

4.

Indikator Kinerja Utama (IKU)……………………………………………………………………

35

5.

Rencana Kerja Tahunan (RKT)……………………………………………………………………

36

6.

Pengukuran Kinerja Sasaran (PKS)………………………………………………………………

37

7.

Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)……………………………………………………………

38

8.

Sumber Daya Manusia (SDM)………………………………………………………………………

39



9.

Publikasi BPS Kabupaten Paser Tahun 2013………………………………………………


40


RINGKASAN EKSEKUTIF Sesuai Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan statistik melalui sensus, survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lainnya, serta mengumumkan hasilnya secara berkala atau sewaktu-waktu dan terbuka kepada masyarakat baik instansi pemerintah, lembaga swasta, lembaga swadaya masyarakat ataupun perorangan.

Adapun tugas BPS adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara visi BPS, yaitu “Pelopor data statistik terpercaya untuk semua” akan diupayakan dan dicapai dengan menerapkan misi BPS. Misi BPS adalah 1). Memperkuat landasan konstitusional dan operasional lembaga statistik untuk penyelenggaraan statistik yang efektif dan efisien; 2). Menciptakan insan statistik yang kompeten dan profesional, didukung pemanfaatan teknologi informasi mutakhir untuk kemajuan perstatistikan Indonesia; 3). Meningkatkan penerapan standar klasifikasi, konsep dan definisi, pengukuran, dan kode etik statistik yang bersifat universal dalam setiap penyelenggaraan statistik; 4). Meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistik bagi semua pihak; dan 5). Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah dan swasta, dalam kerangka Sistem Statistik Nasional (SSN) yang efektif dan efisien.

Selanjutnya Misi BPS ini dilaksanakan melalui Sasaran strategis pembangunan statistik nasional Indonesia dirumuskan sebagai berikut: 1. Tersedianya data dan informasi statistik yang lengkap, akurat, dan tepat waktu di seluruh bidang pembangunan serta meningkatkan pelayanan bagi pengguna data dan informasi statistik; 2. Terwujudnya struktur organisasi BPS secara efektif dan efisien dalam kerangka mewujudkan good governance serta meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS; 3. Meningkatnya kapasitas SDM dalam pengetahuan, penguasaan ilmu, metoda statistik, dan teknologi informasi mutakhir guna menyempurnakan metoda pengumpulan, pengolahan dan diseminasi statistik;

1


4. Meningkatnya kerjasama antar lembaga statistik/penelitian dalam negeri maupun intenasional atas dasar saling menghormati kemandirian dan menguntungkan dalam rangka menghasilkan data dan informasi statistik berkualitas internasional; 5. Terwujudnya SSN dalam menunjang kelancaran tugas dan fungsi lembaga-lembaga statistik yang ada baik di instansi pemerintah, swasta maupun masyarakat; dan 6. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana fisik. Guna mencapai sasaran dari pembangunan perstatistikan yang telah ditetapkan, maka pada tahun 2013 BPS Kabupaten paser menetapkan 3 (tiga) program utama dengan capaian masing-masing program adalah sebagai berikut : 1.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS, dengan ratarata capaian sebesar 100,00 persen.

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) BPS, dengan rata-rata tingkat capaian sebesar 100,00 persen.

3.

Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik, dengan capaian rata-rata sebesar 96.93 persen. Pelaksanaan program-program tersebut dibiayai melalui APBN yang dituangkan ke

dalam DIPA Bagian Anggaran 54 dengan nilai sebesar Rp. 3.863.351.000,00. Realisasinya mencapai Rp. 3.583.572.426,00 atau sebesar 92.76 persen. Dalam melaksanakan programprogram BPS Kabupaten paser tersebut terdapat beberapa kendala yang mengakibatkan keterlambatan dan/atau tidak selesainya pelaksanaan kegiatan teknis dan anggaran. Secara umum kendala ini disebabkan oleh : 1.

Keterbatasan tenaga untuk menangani pekerjaan teknis yang mendukung penyusunan kebijakan pemerintah propinsi/kabupaten/kota termasuk dalam pengembangan metodologi dan melakukan pengawasan pelaksanaan survei;

2.

Sarana komunikasi dan transportasi yang belum memadai, khususnya di daerah dengan kondisi geografis yang sulit.

3.

Responsibiltas masyarakat terhadap kegiatan pengumpulan data oleh BPS relatif masih rendah, khususnya dari kalangan dunia usaha.

4.

Jumlah dan sebaran sampel yang masih terkendala oleh keterbatasan dana pemerintah. Dilain pihak kebutuhan dari banyak kalangan pemerhati dan pengguna data BPS semakin menginginkan cakupan sampel meliputi wilayah terkecil (small area statistics).

5.

Waktu antara pelaksanaan kegiatan statistik oleh BPS dengan kebutuhan data semakin pendek. 2


6.

Karena keterbatasan anggaran, menyebabkan BPS kurang dapat menyesuaikan kebutuhan sarana dan prasarana untuk mengikuti kecepatan pemekaran wilayah sehingga kebutuhan berbagai kegiatan BPS belum sepenuhnya tercukupi. Berbagai upaya yang telah dilakukan BPS untuk mengatasi kendala yang dihadapi yaitu

menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan kondisi dan keadaan situasi daerah setempat masing-masing diseluruh Indonesia. Sesuai dengan visi-nya, BPS sebagai Pelopor Data Statistik Terpercaya Untuk Semua, dicerminkan dari keberhasilannya menyediakan data statistik yang objective, up to date, reliable, complete, dan on time, serta user friendly. Hal ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan jangka pendek, menengah dan jangka panjang bagi keperluan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Hasil evaluasi atas pelaksanaan fungsi dan tugas BPS sesuai dengan visi-nya, menyimpulkan bahwa secara umum pencapaian kinerja dan akuntabilitas BPS menunjukkan tingkat keberhasilan yang sangat nyata (significant results). Kesimpulan ini tercermin dari angka rata-rata pencapaian kinerja sasaran sebesar

98.98 persen. Tingkat pencapaian kinerja

tersebut memberi arti bahwa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan BPS telah sesuai program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik dan sekaligus telah mampu memenuhi Misi BPS.

3


BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

Tata kepemerintahan yang baik merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif. Upaya untuk mewujudkan suatu tata kepemerintahan yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran ketiga pilar, yaitu pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Upaya tersebut telah dituangkan dalam peraturan perundangundangan, antara lain : - TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN - UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN - Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - Keppres Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Satu diantara inti pokok dari peraturan tersebut di atas adalah bahwa, setiap

instansi

pemerintah

diwajibkan

mengimplementasikan

Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), dengan tujuan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai satu diantara beberapa prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) merupakan suatu instrumen untuk menciptakan transparansi instansi pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional, serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Sistem AKIP meliputi Rencana Stratejik,

Rencana

Kinerja,

Penetapan

Kinerja,

dan

Laporan

Pertanggungjawaban Kinerja. 4


Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Badan Pusat Statistik Tahun 2013, adalah perwujudan kewajiban Badan Pusat Statistik untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2013 serta akan digunakan sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Badan Pusat Statistik di tahun yang akan datang. 1.2

Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, maka tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Badan Pusat Statistik sebagai berikut : 1) Kedudukan Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Badan

Pusat

Statistik

(BPS)

sebagai

instansi

pemerintah

berwenang

menyelenggarakan statistik dasar melalui sensus, survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain, serta mengumumkan hasilnya secara teratur dan transparan melalui Berita Resmi Statistik (BRS). Badan Pusat Statistik dipimpin oleh Kepala Badan Pusat Statistik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BPS bekerja sama dengan lembaga pemerintah, swasta, dan unsur masyarakat melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik untuk meningkatkan kontribusi dan apresiasi masyarakat terhadap statistik, mengembangkan Sistem Statistik Nasional (SSN), dan mendukung pembangunan nasional. Dalam kerangka pembinaan ini BPS melakukan upayaupaya antara lain meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan statistik dan meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mendukung penyelenggaraan statistik. 2) Tugas Badan Pusat Statistik, mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5


3) Fungsi Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Pusat Statistik menyelenggarakan fungsi : a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang kegiatan statistik; b. Penyelenggaraan statistik dasar; c. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS; d. Fasilitasi pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik; dan e. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan

umum,

ketatausahaan,

organisasi

dan

tata

laksana,

kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga. 4) Susunan Organisasi Untuk melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai Keputusan Kepala BPS Nomor 001 Tahun 2001 Tanggal 2 Januari 2001, telah ditentukan struktur organisasi Badan Pusat Statistik, yaitu : 1. Kepala Kepala BPS Kabupaten paser adalah jabatan Eselon III a 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan Eselon IV a. 3. Kepala Seksi Statistik Sosial Kepala Seksi Statistik Sosial adalah jabatan Eselon IV a. 4. Kepala Seksi Statistik Produksi Kepala Seksi Statistik Produksi adalah jabatan Eselon IV a. 5. Kepala Seksi Statistik Distribusi Kepala Seksi Statistik Produksi adalah jabatan Eselon IV a. 6. Kepala Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Kepala Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik adalah jabatan Eselon IVa. 7. Kepala Seksi Integrasi, Pengolahan dan Diseminasi Statistik Kepala Seksi Integrasi, Pengolahan dan Diseminasi Statistik adalah jabatan Eselon IV/a. Secara rinci struktur organisasi BPS Pusat terdapat pada Lampiran 1.

6


1.3

Landasan Hukum Dalam menyelenggarakan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Pusat Statistik dilindungi oleh perangkat hukum, yaitu : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menjamin kepastian hukum bagi penyelenggara dan pengguna statistik baik pemerintah maupun masyarakat.

Dengan

adanya

Undang-Undang

ini

maka

kepentingan

masyarakat pengguna statistik akan terjamin terutama atas nilai informasi yang diperolehnya. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik yang mengamanatkan bahwa BPS berkewajiban menyelenggarakan kegiatan statistik dasar. 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang menetapkan kedudukan BPS sebagai lembaga pemerintah non departemen yang mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan statistik dasar.

7


BAB III RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis BPS BPS Kabupaten paser adalah instansi vertikal sehingga segala rencana strategis dan penetapan kinerja mengacu kepada BPS Republik Indonesia (BPS Pusat). BPS mempunyai tugas menyediakan data dan informasi statistik yang berkualitas: lengkap, akurat, mutakhir, berkelanjutan, dan relevan bagi pengguna data. Data dan informasi statistik yang berkualitas merupakan rujukan bagi upaya perumusan kebijakan dalam menyusun perencanaan, melakukan pemantauan dan mengevaluasi program-program agar sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tepat, sehingga tujuan pembangunan, diantaranya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dapat dicapai dengan efektif. Peraturan Presiden No. 5 tahun 2010 mengatur kewajiban Kementerian/ Lembaga untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2010-2014 yang memuat visi dan misi Kementerian/Lembaga yang telah diselaraskan dengan visi dan misi RPJMN 2010-2014. Rencana Strategis Badan Pusat Statistik (Renstra BPS) Tahun 2010-2014 disusun berlandaskan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan RPJM Nasional Tahun 2010-2014, serta memperhatikan masukan dari para pemangku kepentingan (stakeholders). Renstra BPS Tahun 2010-2014 menjadi acuan bagi seluruh jajaran BPS dan para pemangku kepentingan, khususnya penyelenggara kegiatan statistik dalam melaksanakan pembangunan nasional di bidang statistik selama lima tahun ke depan. Renstra juga sebagai dasar bagi BPS dalam melaksanakan kewajiban sebagai penyedia data dan informasi statistik. Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan, maka BPS menetapkan strategi yang meliputi: a) Strategi Bidang Peningkatan Kualitas dan Keragaman Data; b) Strategi Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); c) Strategi Bidang Peningkatan Kapasitas dan Kemampuan SDM serta Penataan Kelembagaan.

8


Sebagai Lembaga Pemerintan Non-Kementrian, BPS mempunyai satu Program Teknis dan tiga Program Generik. Program Teknis BPS adalah Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (P2IS). Adapun Program Generik BPS meliputi: (i) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Kegiatan Teknis Lainnya BPS, (ii) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) BPS, (iii) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara (P2A2N) BPS. Mengingat pentingnya peranan data dan informasi statistik dalam proses perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan nasional maupun bagi masyarakat, maka BPS menentukan strategi-strategi perkuatan data dan informasi statistik yang dilakukan dengan menata ulang kelembagaan dalam kerangka pencapaian good governance dan clean government. Reformasi birokrasi ditujukan untuk meningkat kualitas data, dengan membangun pilar-pilar pendukung yang meliputi pembangunan arsitektur dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung TIK, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM. Komitmen ini dirumuskan sebagai antisipasi menghadapi tantangan global maupun regional pada periode lima tahun ke depan. 1) Visi BPS Dengan memperhatikan berbagai kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan tantangan yang dihadapi dari pihak luar dengan landasan pemikiran proaktif, maka Visi BPS 2010-2014 adalah “Pelopor data statistik terpercaya untuk semua (The Agent of trustworthy statistical data for all)”. Pembangunan nasional di bidang statistik diarahkan agar mampu mengakomodasi berbagai tantangan yang berkembang, seperti reformasi yang mendukung keterbukaan informasi, otonomi daerah yang mengandung tantangan keragaman data dan informasi statistik pada tingkatan wilayah kecil, perkembangan teknologi informasi yang mengarah kepada peningkatan kemudahan akses masyarakat akan data dan informasi, serta memperhatikan kesiapan SDM penyelenggara statistik dan kecenderungan pembatasan akses terhadap data dari responden/obyek kegiatan statistik. 2)

Misi BPS Berdasarkan visi BPS, maka misi pembangunan nasional statistik Indonesia mencakup: 1. Memperkuat landasan konstitusional dan operasional lembaga statistik untuk penyelenggaraan statistik yang efektif dan efisien. 9


2. Menciptakan insan statistik yang kompeten dan profesional di dukung pemanfaatan teknologi informasi mutahir untuk kemajuan perstatistikan Indonesia. 3. Meningkatkan penerapan standard klasifikasi, konsep dan definisi, pengukuran, dan kode etik statistik yang bersifat universal dalam setiap penyelengaaraan statistik. 4. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistik bagi semua pihak. 5. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan singkronisasi kegiatan statistik yang diselengarakan pemerintah dan swasta, dalam kerangka Sistem Statistik Nasional (SSN) yang efektif dan efisien. 3) Tujuan BPS Adapun tujuan utama dalam pembangunan nasional di bidang statistik lima tahun ke depan adalah meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas serta pelayanan prima dalam rangka mewujudkan SSN yang andal, efektif, dan efisien. Untuk itu, BPS perlu meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait,

integrasi,

sinkronisasi,

dan

standardisasi

kegiatan

statistik.

4) Sasaran BPS Sasaran strategis pembangunan statistik nasional Indonesia dirumuskan sebagai berikut: 1). Tersedianya data dan informasi statistik yang lengkap, akurat, dan tepat waktu di seluruh bidang pembangunan serta meningkatkan pelayanan bagi pengguna data dan informasi statistik; 2). Terwujudnya struktur organisasi BPS secara efektif dan efisien dalam kerangka mewujudkan

good

governance

serta

meningkatkan

pengawasan

dan

akuntabilitas kinerja aparatur BPS; 3). Meningkatnya kapasitas SDM dalam pengetahuan, penguasaan ilmu, metoda statistik, dan teknologi informasi mutakhir guna menyempurnakan metoda, pengumpulan, pengolahan dan diseminasi statistik; 4). Meningkatnya kerjasama antar lembaga statistik/penelitian dalam negeri maupun internasional atas dasar saling menghormati kemandirian dan menguntungkan dalam rangka menghasilkan data dan informasi statistik berkualitas internasional; 10


5). Terwujudnya SSN dalam menunjang kelancaran tugas dan fungsi lembagalembaga statistik yang ada baik di instansi pemerintah, swasta maupun masyarakat; dan 6). Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana fisik. 5) Kebijakan BPS: Arah kebijakan penyelenggaraan satuan kerja mengacu pada pembangunan

statistik

yang terkait

dengan

strategi

visi dan misi satuan

kerja

sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Pembangunan Statistik Badan Pusat Statistik Tahun 2010-2014, sebagai berikut : a. Melakukan review terhadap UU No 16 Tahun 1997 tentang Statistik berikut peraturan perundangan pelaksanaannya. UU No 16 tahun 1997 perlu ditinjau kembali, terutama terkait struktur organisasi BPS di pusat dan daerah, penegasan peran BPS dalam koordinasi dengan penyelenggara kegiatan statistik sektoral dalam kerangka penyusunan statistik sektoral yang andal dan efektif dan pemanfaatan produk administrasi instansi sebagai sumber penyusunan statistik dasar. Koordinasi dengan instansi sektoral seharusnya seiring dengan amanat PP No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

antara

Pemerintah

(Pusat),

Pemerintah

Provinsi

dan

Kabupaten/Kota. Implementasi pelaksanaan PP No 41 tahun 2007 tentang rumpun kegiatan perangkat daerah juga perlu ditindaklanjuti dengan asas vertikalitas BPS daerah agar terhindar kesimpangsiuran interpretasi dan implementasi PP No 38 Tahun 2007, b. Memelopori terselenggaranya kegiatan statistik yang efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang andal dan prima dengan berlandaskan kepada asas keterpaduan, keakurasian, dan pemutakhiran. Keterpaduan mempunyai makna bahwa penyelenggaraan kegiatan statistik yang dilakukan bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat harus saling mengisi dan saling memperkuat dalam memenuhi kebutuhan data dan informasi statistik, serta menghindari terjadinya duplikasi kegiatan. Prinsip keakurasian mengandung makna bahwa semua kegiatan statistik harus diupayakan untuk menghasilkan data dan informasi statistik yang seksama, cermat, tepat, dan benar. Sedangkan kemutakhiran berarti bahwa data dan informasi statistik yang disajikan atau 11


yang tersedia harus dapat menggambarkan fenomena atau perubahannya menurut keadaan yang terkini. Oleh karena itu, pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis serta diseminasi data dan informasi statistik harus senantiasa diupayakan secara terus menerus, berkesinambungan, dan runtun waktu, c. Mewujudkan kondisi yang mendukung penerapan atas Norma, Standard, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). NSPK akan mempermudah pengguna dalam menganalisis data dan informasi statistik dan dapat melakukan perbandingan antara data yang satu dengan lainnya, baik perbandingan dalam skala regional, nasional, maupun internasional, d. Memfasilitasi peningkatan penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, khususnya ilmu statistik, melalui penelitian-penelitian maupun studi. Penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan ini terutama ditujukan untuk mencapai penyelenggaraan kegiatan statistik yang lebih efektif dengan kualitas hasil yang mendorong peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap data dan informasi statistik yang disajikan, e. Mengupayakan terwujudnya sistem informasi statisitik yang andal dan efisien dengan memanfaatkan teknologi mutakhir yang tepat guna dan berhasil guna. Hasil kegiatan statistik akan sia-sia bila tidak dimanfaatkan para pengguna. Sistem informasi statistik merupakan sarana untuk menyebarluaskan hasil kegiatan statistik, baik kepada pemerintah maupun masyarakat luas, f. Mengupayakan pembinaan dalam pengembangan sistem informasi statistik terhadap seluruh penyelenggara kegiatan statistik nasional. Penguasaan teknologi informasi masih belum merata pada penyelenggara kegiatan statistik. Kesetaraan

pengetahuan

tentang

teknologi

informasi

akan

menunjang

pengembangan Sistem Statistik Nasional yang terpadu, g. Memelopori peningkatan kemampuan para palaksana kegiatan statistik dalam menyelenggarakan dan menyajikan data dan informasi statistik. Kualitas SDM pelaksana kegiatan statistik sangat berpengaruh terhadap kualitas data dan informasi statistik yang dihasilkan dan disajikan. Tingginya kualitas SDM palaksana akan menghasilkan data dan informasi statistik yang bermutu tinggi, h. Mengupayakan peningkatan kesadaran masyarakat akan arti penting dan kegunaan statistik. Selain tergantung kepada kualitas pelaksana, mutu data dan informasi statistik juga dipengaruhi oleh sumber data. Masyarakat sebagai sumber data akan ikut menentukan kualitas data yang dihasilkan, mengingat 12


data yang diperoleh sangat tergantung kepada mutu jawaban yang diberikan masyarakat sebagai sumber data, i. Mengupayakan pembinaan untuk pendayagunaan satuan kerja bidang statistik di semua lembaga pemerintah maupun swasta. Satuan kerja bidang statistik di berbagai lembaga tersebut belum mempunyai pengetahuan yang merata di bidang statistik, penyetaraan pengetahuan tentang statistik diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembangunan statistik. Salah satu upaya BPS mencakup fasilitasi terhadap terhadap tenaga-tenaga fungsional statistisi maupun pranata komputer pada instansi-instansi sektoral, baik di tingkat instansi pusat maupun perangkat daerah, j. Mengupayakan penyediaan kelengkapan peralatan teknologi informasi seperti notebook/laptop untuk petugas Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) dalam rangka pengembangan teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi melalui sistem elektronik survei.

6) Program yang dilaksanakan oleh BPS Kabupaten paser. Untuk dapat mencapai visi dan misi BPS, maka untuk tahun 2013 dilaksanakan 3 (tiga) program, yaitu: a) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS; Program ini bertujuan untuk : (1) Meningkatkan sistem penegakan disiplin yang efektif; (2) Menyusun struktur kelembagaan yang proporsional, efektif, dan efisien; b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS; Program ini bertujuan untuk : (1) Memenuhi sarana penunjang yang terpelihara dengan baik; c) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik ; Program ini bertujuan untuk : (1) Menyediakan data dan informasi statistik yang berkualitas internasional; (2) Menyediakan data dan informasi statistik yang dapat dimanfaatkan sebagai rujukan perencanaan maupun evaluasi pembangunan;

13


2.2

Indikator Kinerja Utama Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan

akuntabilitas kinerja, BPS Kabupaten paser menetapkan indikator kinerja utama sesuai dengan

Peraturan

Menteri

Negara

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor

PER/9/M.PAN/5/2007. INDIKATOR KINERJA UTAMA No. 1

TUJUAN & SASARAN STRATEGIS Meningkatkan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPS

1.1 Terlaksananya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPS Provinsi

INDIKATOR KINERJA UTAMA 1. Tersedianya sistem penegakan disiplin yang efektif 2. Persentase (%) tersusunnya struktur kelembagaan yang proporsional, efektif, dan efisien 1. Terlaksananya administrasi 2. Persentase (%) tersusunnya struktur kelembagaan yang proporsional, efektif, dan efisien

2

Meningkatkan sarana prasarana aparatur BPS

dan

1. Tersedianya sarana komunikasi antar ruangan 2. Terciptanya kenyamanan dan kesejukan ruangan kerja 3. Terpenuhi kebutuhan Daya Listrik untuk kebutuhan kantor 4. Terpenuhinya penyediaan Slab Culvert/Jembatan Masuk ke Kantor

3

Menyediakan data dan informasi statistik

1. Data dan informasi statistik yang dihasilkan berkualitas internasional 2. Data dan informasi statistik yang dihasilkan dimanfaatkan sebagai rujukan perencanaan maupun evaluasi pembangunan

3.1

Tersedianya data dan informasi statistik BPS Provinsi

1. Meningkatnya penyediaan data dan informasi statistik yang lengkap, akurat, dann tepat waktu, serta meningkatnya pelayanan data dan informasi statistik yang efektif bebasis TIK di BPS Provinsi

14


2.3 Rencana Kinerja Tahunan 2013. Program utama di BPS Kabupaten paser adalah Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik. Untuk melaksanakan tugas tersebut

dengan

sebaik-baiknya

telah disusun perencanaan berbagai kegiatan yang ditetapkan sebagai RKT tahun anggaran yang akan dilaporkan. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik a) Peningkatan Metadata Kegiatan Statistik Dasar, Sektoral dan Khusus b) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Sosial - Sakernas Triwulanan dan Tahunan - Susenas Panel - Susenas Kor dan Modul - SPPLH - Statistik Polkam - Statistik Upah - Statistik Struktur Upah c) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Produksi - Survei Tanaman Pangan/Ubinan - Survei Statistik Pertanian Tanaman Hortikultura - Survei Perusahaan Perkebunan - Survei Perusahaan, Peternakan & RPH - Survei Perusahaan Kehutanan - Survei Industri Besar/Sedang Tahunan - Survei Pertambangan dan Energi - Survei Konstruksi - Sensus Pertanian 2013 - Survei Pendapatan Petani (SPP’2013) d) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi - Kompilasi Data Transportasi - Pengadaan Data IKK - Survei Harga Perdagangan Besar - Survei Harga Pedesaan - Survei Statistik Keuangan Daerah dan Keuangan BUMD 15


- Survei Bidang Jasa dan Pariwisata - Survei KHL - Survei Lembaga Keuangan - Survei Komunikasi Teknologi dan Informasi - Survei Jasa Perjalanan Wisata e) Analisis Statistik

Indikator

Kinerja

pada masing-masing

kegiatan

akan

dijadikan

dasar

penghitungan pencapaian Sasaran Strategis. Untuk lebih jelasnya RKT yang memuat indikator kinerja dan rencana tingkat capaiannya dapat dilihat pada Lampiran RKT. 2.4

Anggaran Tahun 2013 Memuat pelaksanaan berbagai program kegiatan Satuan Kerja pada tahun yang

bersangkutan yang dibiayai oleh APBN yang dituangkan ke dalam Bagian Anggaran 54 DIPA Tahun pelaporan. Dalam tabel disertakan secara lengkap nilai pagu anggaran yang dialokasikan untuk Satuan Kerja dirinci per program.

PAGU ANGGARAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN 2014

No.

Program

(1)

(2)

1

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas-tugas Lainnya BPS

2

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS

3

Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik JUMLAH

Pagu (Rp) (3)

1.462.315.000 128.700.000 2.272.336.000 3.863.351.000

2.5 Penetapan Kinerja Tahun 2013 Selama periode tahun 2013 telah ditetapkan target yang harus dipenuhi oleh BPS Kabupaten paser yang menjadi ukuran keberhasilan dalam memenuhi tugas 16


sebagai lembaga pemerintahan. Pada sub bab ini ditampilkan penetapan kinerja yang menjadi tanggung jawab kepala BPS Kabupaten paser. Target yang dicanangkan menjadi tolok ukur Indikator Kinerja yang akan di evaluasi pada akhir tahun yakni dengan membandingkan capaian atau realisasi sampai dengan akhir tahun terhadap target. PENETAPAN KINERJA BPS KABUPATEN PASER TAHUN 2013 Tujuan & Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

(1)

(2)

Target (3)

Tujuan I: Meningkatkan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPS

1.1 Terlaksananya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPS Provinsi

Tujuan II: Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur BPS

Tujuan III: Menyediakan data dan informasi statistik

1. Tersedianya sistem penegakan disiplin yang efektif 2. Persentase (%) tersusunnya struktur kelembagaan yang proporsional, efektif, dan efisien

100 %

1. 2.

100 %

Terlaksananya administrasi Persentase (%) tersusunnya struktur kelembagaan yang proporsional, efektif, dan efisien

1. Tersedianya sarana komunikasi antar ruangan 2. Terciptanya kenyamanan dan kesejukan ruangan kerja 3. Terpenuhi kebutuhan Daya Listrik untuk kebutuhan kantor 4. Terpenuhinya penyediaan Slab Culvert/Jembatan Masuk ke Kantor 1. Data dan informasi statistik yang dihasilkan berkualitas internasional 2. Data dan informasi statistik yang dihasilkan dimanfaatkan sebagai rujukan perencanaan maupun evaluasi pembangunan

100 %

100 %

17


Tujuan & Sasaran Strategis (1) 3.1 Tersedianya data dan informasi statistik BPS Provinsi

Indikator Kinerja (2) 1. Meningkatnya penyediaan data dan informasi statistik yang lengkap, akurat, dann tepat waktu, serta meningkatnya pelayanan data dan informasi statistik yang efektif bebasis TIK di BPS Provinsi

Target (3) 100 %

18


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik memberi amanat kepada BPS untuk menyelenggarakan statistik dasar dan mengumumkan hasilnya secara teratur dan transparan kepada masyarakat. Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000, menetapkan BPS sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang menjalankan kewenangan di bidang statistik dasar baik di pusat maupun di daerah. Akuntabilitas kinerja BPS merupakan perwujudan kewajiban BPS untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi BPS dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama satu tahun melalui media pertanggung jawaban secara periodik. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPS dilakukan sesuai dengan rencana strategis seperti tertulis pada Bab II. 3.1 Analisis Pencapaian Kinerja Tahun 2013 Tujuan-1 Meningkatkan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPS Tujuan

utama

yang

ingin

dicapai

BPS

adalah

tersedianya

dukungan

manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, pada tahun ini target tersebut tercapai 100.00 %. Progam ini berisi kegiatan proses dan pengawasan atas tugas-tugas pokok BPS dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, yaitu : (1) Pembayaran gaji dan tunjungan, (2) Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Kantor, dan (3) Publikasi Statistik Daerah.

Sasaran 1.1 Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi Tingkat pencapaian Sasaran 1.1 dapat tercapai 100,00 persen. Tingginya penyerapan anggaran pada program ini menunjukkan kinerja yang cukup baik dan perlu ditingkatkan pada tahun-tahun yang akan datang. Pada akhir tahun 2013 disajikan publikasi Statistik Daerah BPS Kabupaten paser sesuai rencana yaitu 19


sebanyak 1 6 0 set

publikasi yang terdiri dari 10 Judul publikasi dapat terealisasi

seluruhnya. Masalah/kendala yang dihadapi 1) Untuk pelaksanaan pengadaan publikasi statistik daerah yang menjadi kendala utama adalah rekanan percetakan yang kompeten tidak terdapat di Kabupaten paser sehingga ada beberapa publikas yang harus dicetak oleh rekanan dari luar kabupaten yaitu Samarinda agar hasil cetak publikasi sesuai dengan standard yang ditentukan, hal ini mengakibatkan proses pengadaan berlangsung agak lama dan dana baru bisa diserap pada akhir tahun. Strategi untuk mengatasi masalah/kendala 1) Untuk Mengatasi masalah pengadaan pencetakan statistik daerah dilakukan dengan cara mempercepat proses penulisan dan analisis publikasi statistik daerah sehingga proses pengadaannya bisa dilakukan lebih awal. Untuk mengevaluasi capaian sasaran, tabel berikut ini meyajikan capaian dimaksud dengan indikator kinerjanya: Indikator Kinerja

Target

Pembayaran Gaji dan Tunjangan Penyelenggaraan Operasinal Pemeliharaan Perkantoran Publikasi Statistik Daerah

dan

Realisasi

Tingkat Capaian

Keterangan

1

1

100 %

IKU

9

9

100 %

IKU

160

160

100 %

IKU

Tingkat realisasi indikator kinerja pembayaran gaji dan tunjangan serta penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran pada tahun 2013 sesuai dengan target yang ditetapkan sehingga tingkat capaian mencapai masingmasing 100 %. Untuk indikator kinerja publikasi statistik daerah, target yang ditentukan sebesar 160 set sedangkan realisasi pencapaian sebesar 160 set dengan tingkat capaian sebesar 100 persen. Rincian capaian kegiatan penerbitan publikasi pada tahun 2013 adalah menerbitkan buku DDA 2013 sebanyak 10 buku, buku PDRB Lapangan Usaha sebanyak 10 buku, PBRB menurut penggunaan sebanyak 10 buku, Statistik Daerah sebanyak 10 Buku dan Laporan Kinerja Pembangunan sebanyak 5 20


buku, Indeks Pembangunan Manusia sebanyak 5 Buku, Inkesra sebanyak 5 buku, Kecamatan Angka sebanyak 50 Buku, Statistik Daerah Kecamatan sebanyak 50 buku, Database Sosial Ekonomi sebanyak 5 buku. Tujuan 2. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur BPS Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur BPS dilaksanakan dengan Kegiatan utama yaitu pemasangan AC, pemasangan telepon PABX, penambahan daya listrik dan pembuatan Slab Culvert/Jembatan Masuk dengan capaian penyerapan anggaran sebesar 99.34 persen dan capaian hasil sebesar 100.00 persen. Capaian keluaran dan hasil program ini semuanya maksimal, hal ini menunjukkan adanya efisiensi dan efektifitas dari pelaksanaan program ini. Sasaran 2.1 Tersedianya sarana dan prasarana aparatur negara BPS provinsi Dengan kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana aparatur negara BPS ini diharapkan pelaksanaan kegiatan perkantoran bisa lebih lancar dan maksimal sehingga pelayanan prima dapat dilakukan di BPS Kabupaten paser. Masalah/kendala yang dihadapi 1. BPS Kabupaten Paser tahun 2013 tidak tersedia pegawai yang memiliki Sertifikat Ahli Pengadaan disebabkan karena sertifikat pegawainya telah habis masa berlakunya sedangkan pegawai yang baru lulus dari ujian sertifikasi ternyata mengiktui pendidikan tugas belajar S2 sehingga untuk kegiatan yang bersifat pengadaan sedikit mengalami kesulitan. Strategi untuk mengatasi masalah/kendala 1. Langkah-langkah yang dilakukan BPS Kabupaten Paser untuk beberapa kegiatan pengadaan

barang

dan

jasa

yang

bersifat

penunjukkan

langsung

adalah

menggunakan pegawai BPS Kabupaten tetangga yang memiliki sertifikat ahli pengadaan.

21


Untuk mengevaluasi capaian sasaran, tabel berikut ini meyajikan capaian dimaksud dengan indikator kinerjanya: Indikator Kinerja

Target (M)

Realisasi (M)

Tingkat Capaian

Keterangan

1. Pemasangan Telepon PABX

1

1

100 %

IKU

2. Pemasangan AC

8

8

100 %

IKU

3. Penambahan Daya Listrik

1

1

100 %

IKU

4. Pembuatan Slab

24

24

100 %

IKU

Culvert/Jembatan Masuk

Tujuan-3 Menyediakan data dan informasi statistik.

Tujuan utama yang ingin dicapai BPS Kabupaten Paser adalah Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik dengan pencapaian target pada tahun ini sebesar 100 %. Keinginan pemerintah dan masyarakat terhadap data berkualitas, mendorong BPS Kabupaten Paser harus mampu menyajikan data dan informasi statistik yang dapat dipercaya. Kualitas data sangat dipengaruhi kelengkapan data dan jumlah sampel yang mewakili, pemasukan dokumen/response rate merupakan indikator dari kualitas data yang dihasilkan. Pemasukan dokumen dari kegiatan survei BPS pada tahun 2013 sebesar 96.93 %, besaran ini menunjukan bahwa kinerja BPS Kabupaten Paser dalam penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas mencapai 96.93 %.

Sasaran 3.1 Tersedianya data dan informasi statistik BPS Kabupaten Paser.

Sasaran tersedianya data dan informasi statistik, dicapai melalui Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik dengan kebijakan meningkatkan penyediaan statistik berkualitas di berbagai tingkat dengan melakukan kegiatan pengumpulan data melalui sensus, survei dan metode lainnya. Sasaran pengukuran ini adalah kegiatan yang ada pada program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik yang langsung memberi konstribusi pada sasaran sesuai dengan kebijakan. Rekapitulasi Pencapaian kinerja sasaran sebesar 96.93 %, capaian kinerja sasaran tersebut masih dalam kategori amat baik. 22


Untuk mengevaluasi capaian sasaran, tabel berikut ini meyajikan capaian dimaksud dengan indikator kinerjanya: Seksi Intergrasi, Pengolahan dan Diseminasi Statistik : Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Pengembangan dan Pemutakhiran Kerangka Sampel

10

10

Tingkat Capaian Keterangan 100%

IKU

Indikator kinerja peningkatan metadata kegiatan statistik dasar, sektoral dan khusus ditetapkan dengan target 10 Kecamatan. Pada tahun 2013 kegiatan peningkatan metadata kegiatan statistik dasar, sektoral dan khusus terealisasi sebanyak 10 Kecamatan dengan tingkat capaian sebesar 100 %.

Seksi Statistik Sosial : Indikator Kinerja

Tingkat Capaian Keterangan

Target

Realisasi

360

285

79.17 %

IKU

Jumlah responden Sakernas Tahunan

270

220

81.48 %

IKU

Jumlah responden Susenas Panel

30

30

100.00 %

IKU

Jumlah responden Susenas

560

543

96.96 %

IKU

Jumlah responden SPPLH

140

133

95.00 %

IKU

Jumlah responden Stat. Polkam

14

14

100.00 %

IKU

Jumlah Sampel SUB

5

5

100.00 %

IKU

Jumlah Sampel SSU

5

5

100.00 %

IKU

Jumlah responden Triwulanan

Sakernas

Kegiatan rutin Seksi Statistik Sosial pada tahun 2013 memiliki 2 indikator kinerja yaitu Jumlah responden Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dan jumlah responden Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2013.

23


Kegiatan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Triwulanan 2013 memiliki target sebanyak 360 responden, terealisasi sebanyak 285 responden sehingga tingkat capaiannya 29.17 %, Kegiatan Susenas Panel 2013 memiliki target sebanyak 30 responden, terealisasi sebanyak 30 responden sehingga tingkat capaiannya 100 %, Kegiatan Susenas Tahunan memiliki target 270 responden, terealisasi sebesar 220 responden sehingga tingkat capaiannya 81.48 %, Kegiatan Susenas 2013 memiliki target 560 responden terealisasi sebanyak 543 responden, sehingga tingkat capaiannya 96.96 %, Kegiatan Statistik Polkam memiliki target 14 tabel dengan realisasi sebanyak 14 tabel, sehingga tingkat capaiannya sebesar 100.00 %, kegiatan SPPLH memiliki target 140 dengan realisasi sebanyak 133 responden sehingga capaian kinerja 95 %, sedangkan untuk kegiatan survey Upah Buruh dan Struktur Upah Buruh memiliki target masingmasing sebanyak 5 responden dengan realisasi pencapaian masing-masing sebanyak 5 responden sehingga capaian kinerja untuk kegiatan ini adalah sebesar 100 %. Untuk Survei Susenas dan Sakerna baik Modul, Panel, Tahunan dan Triwulanan, dalam pelaksanaannya mengalami kendala yang sama yaitu beberapa responden yang terpilih saat penarikan sampel, ternyata tidak dapat ditemui pada saat pencacahan disebabkan karena pindah alamat, tidak berada ditempat sampai dengan batas waktu pencacahan dan ada yang tidak mau memberikan informasinya. Secara keseluruhan capaian kinerja yang dicapai oleh Seksi Statistik Sosial pada tahun anggaran 2013 adalah sebesar 93.23 persen.

Survei Statistik Produksi : Indikator Kinerja


Target

Realisasi

118

92

77.97 %

IKU

Survei Tanaman Hortikultura

1

1

100.00 %

IKU

Survei Perusahaan Peternakan & RPH

4

4

100.00 %

IKU

Survei Perusahaan Kehutanan

8

6

75.00 %

IKU

Survei Industri Besar/Sedang Tahunan dan Bulanan

28

27

96.43 %

IKU

Survei Pertambangan dan Energ

7

7

100.00 %

IkU

Survei Ubinan

24


Survei Konstruksi Triwulanan

Tahunan

dan

Sensus Pertanian 2013

100

51

51.00 %

IKU

26846

26846

100.00 %

IKU

Dari 7 indikator kinerja seksi Statistik Produksi, tingkat capaian kinerja adalah sebesar 91.57 persen. Belum maksimalnya capaian kinerja yang diperoleh oleh seksi produksi ini disebabkan oleh beberapa factor di antaranya adalah sulitnya birokrasi di dalam perusahaan, sampel kegiatan yang cukup jauh dan sulitnya menemui responden.

Seksi Statistik Distribusi : Indikator Kinerja


Target

Realisasi

Kompilasi Data Transportasi

27

27

100.00 %

IKU

Pengadaan Data IKK

40

40

100.00 %

IKU

Survei Harga Perdagangan Besar

240

237

98.75 %

IKU

Survei Harga Pedesaan

396

396

100.00 %

IKU

Survei Keuangan Pemerintah dan BUMD

19

19

100.00 %

IKU

Survei Jasa Pariwisata

82

82

100.00 %

IKU

Survei KHL

18

18

100.00 %

IKU

Survei Lembaga Keuangan

6

6

100.00 %

IKU

Survei Komunikasi Teknologi dan Informasi

1

1

100.00 %

IKU

Survei Jasa Perjalanan Wisata

1

1

100.00 %

IKU

Seksi Statistik Distribusi yang memiliki 10 kegiatan telah dilaksanakan keseluruhan pada tahun 2013. Tingkat Capaian dari 10 kegiatan tersebut adalah 99.87 persen.

25


Seksi Neraca Wilayah Dan Analisis Statistik : Indikator Kinerja


Target

Realisasi

Penyusunan DDA 2013

10

10

100 %

Penyusunan Statistik Daerah

10

10

100 %

Penyusunan PDRB Lapangan

10

10

100 %

Penyusunan PDRB Menurut Penggunaan

10

10

100 %

Penyusunan KDA 2013

50

50

100 %

Penyusunan Statda Kecamatan 2013

50

50

100 %

Penyusunan Inkesra 2013

5

5

100 %

Penyusunan IPM 2013

5

5

100 %

Laporan Kinerja Pembangunan

5

5

100 %

Database Sosial Ekonomi

5

5

100 %

160

160

100 %

Jumlah

Indikator kinerja Seksi Neraca Wilayah Dan Analisis Statistik BPS Kabupaten paser yaitu Analisis Statistik dengan target 1 paket kegiatan yaitu Pencetakan Statistik Daerah dan PDRB sebanyak 160 set. Realisasi yang dicapai kegiatan tersebut adalah terinci pada table di atas.

3.2

Evaluasi Kegiatan Tahun 2013 Dari 3 (tiga) program kegiatan yang dilaksanakan BPS Kabupaten Paser pada

tahun 2013, nilai capaian yang dicapai adalah sebesar 98.98 persen. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS sebesar 100 persen, 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatus BPS Provinsi sebesar 100 persen, 3. Program peningkatan Pelayanan dan Informasi Statistik sebesar 96.93 persen. Untuk meningkatkan akurasi data yang dihasilkan dan sejalan dengan peningkatan frekuensi permintaan data konsumsi/pengeluaran rumah tangga untuk PDB/PDRB triwulanan dan penghitungan kemiskinan, maka pengumpulan data konsumsi/pengeluaran rumah tangga mulai tahun 2013 dilaksanakan secara triwulanan yaitu pada bulan Maret, Juni, September dan Desember.

26


Statistik

yang

dihasilkan

dari

Susenas

2013

antara

lain

adalah

statistik/indikator kesejahteraan rakyat, pola konsumsi masyarakat dan pengeluaran rumah tangga : a. Statistik/Indikator Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Statistik/Indikator Kesra yang dapat disusun dari hasil pengumpulan data, antara lain adalah Angka Partisipasi Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, Angka Melek Huruf (bidang pendidikan), Angka Kesakitan (bidang kesehatan), Rata-rata Umur Perkawinan Pertama, Angka Partisipasi KB (bidang fertilitas), Rata-rata Luas Hunian Rumah per-kapita, Persentase Penggunaan Air Bersih (bidang perumahan) dan lain-lain. b. Konsumsi dan Pengeluaran Statistik yang dapat disusun dari pengumpulan data, antara lain rata-rata pengeluaran penduduk yang dirinci menurut jenis makanan dan bukan makanan, ratarata konsumsi penduduk yang dirinci menurut jenis makanan, rata-rata konsumsi kalori dan protein, angka gini ratio, publikasi jumlah penduduk miskin berjudul Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan serta Data dan Informasi Kemiskinan. Selain Susenas, BPS Kabupaten paser pada tahun 2013 juga melaksanakan kegiatan rutin lain yaitu Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Survei Angkatan Kerja Nasional dirancang khusus untuk mengumpulkan data yang dapat keadaan

umum

ketenagakerjaan

antar

periode

pencacahan.

menggambarkan Dengan

semakin

mendesaknya tuntutan data ketenagakerjaan baik variasi, kontinuitas, kemutakhiran dan peningkatan akurasi data yang dihasilkan maka pengumpulan data Sakernas mulai tahun 2013 dilakukan kembali secara triwulanan yaitu; bulan Februari 2013 (triwulan I), Mei 2013 (triwulan II), Agustus 2013 (triwulan III), dan November 2013 (triwulan IV) yang penyajian datanya dirancang sampai tingkat provinsi. Pelaksanaan Sakernas Triwulan III (bulan Agustus) selain sampel triwulanan juga terdapat sampel tambahan, untuk kepentingan angka tahunan sebagai estimasi penyajian data sampai tingkat kabupaten/kota. Secara umum, tujuan pengumpulan data melalui Sakernas Triwulanan 2013 adalah menyediakan data pokok ketenagakerjaan yang berkesinambungan setiap triwulan. Secara khusus, untuk memperoleh data jumlah penduduk yang bekerja, pengangguran dan penduduk yang pernah berhenti/pindah bekerja serta perkembangannya di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun nasional. Dari setiap rumah tangga terpilih dikumpulkan keterangan mengenai keadaan umum setiap anggota rumah tangga yang mencakup nama, hubungan dengan kepala rumah tangga, jenis kelamin, dan umur. Khusus untuk anggota rumah tangga yang berumur 10 27


tahun ke atas akan ditanyakan keterangan mengenai status perkawinan, pendidikan, pekerjaan, pengangguran dan pengalaman kerja. Pada tahun 2013 BPS juga melaksanakan kegiatan yang cukup besar yaitu Sensus Pertanian 2013 (ST’2013) dan Survei Pendapatan Petani 2013 (SPP’2013). Sensus pertanian 2013 bertujuan untuk memperoleh data jumlah penduduk dan usaha yang mengusahakan usaha pertanian. Sedangkan Survei Pendapatan Petani 2013 bertujuan untuk memperolah gambaran pendapatan penduduk yang berusaha di sektor pertanian.

3.3 Akuntabilitas Keuangan Tahun 2013 Dalam

uraian

lain

disajikan

pula

akuntabilitas

keuangan

yang

menggambarkan realisasi anggaran serta kendala yang terjadi. Realisasi Penggunaan Anggaran Tahun 2013 BPS Kabupaten paser

No

Program

Pagu 2013

Realisasi s /d 30 Juni 2013

Realisasi s/d Desember 2013

(2)

(3)

(4)

(5)

(1) 1

Dukungan Manajemen dan

Rp. 1.642.315.000

Rp. 622.548.064

Pelaksanaan Tugas-tugas

Rp. 1.395.568.356 (95.44 %)

(42.57 %)

Lainnya BPS 2

Peningkatan Sarana dan

Rp. 128.700.000

Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik JUMLAH

-

Rp. (0%)

Prasarana Aparatur BPS 3

Rp.

Rp. 2.272.336.000 Rp. 1.759.245.870 (77.42 %) Rp. 3.863.351.000

Rp. 2.381.793.934 (61.65 %)

127.850.000 (99.34 %)

Rp. 2.060.154.070 (90.66 %) Rp. 3.583.572.426 (92.76 %)

28


BAB IV PENUTUP

4.1 Tinjauan Umum Akuntabilitas kinerja Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan perwujudan kewajiban

BPS untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau

kegagalan pelaksanaan misi BPS dalam mencapai tujuan dan sasaran, merupakan penjabaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPS sebagaimana dituangkan dalam Rencana strategis tahun 2010 - 2014, yang terdiri dari 3 (tiga) program. Pencapaian visi BPS sebagai Pelopor data statistik terpercaya untuk semua, dicerminkan dari keberhasilannya menyediakan data statistik yang obyective, up to date, reliable, complete, dan on time, serta user friendly. Data statistik BPS ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan jangka pendek, menengah dan jangka panjang bagi keperluan pemerintah, dunia swasta, dan masyarakat. Hasil evaluasi atas pelaksanaan fungsi dan tugas BPS menyimpulkan bahwa secara umum pencapaian kinerja dan akuntabilitas BPS menunjukkan tingkat keberhasilan yang sangat nyata (significant results). Kesimpulan ini tercermin dari angka rata-rata pencapaian kinerja sasaran sebesar 98.98 persen selama tahun 2013. Tingkat pencapaian kinerja tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan BPS telah sesuai program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan sekaligus telah mampu memenuhi misi BPS.

4.2 Permasalahan dan Kendala Utama Meskipun pelaksanaan program kegiatan sudah sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, namun masih ditemukan permasalahan yang memerlukan beberapa langkah perbaikan. Beberapa penyebab atau kendala yang mengakibatkan tidak tercapainya target sasaran dan tujuan yang ditetapkan, adalah:

29


a. Kebutuhan data dan informasi oleh berbagai konsumen data dirasakan semakin cepat (bulanan, triwulanan, semesteran) dan luas cakupannya. Pada beberapa data yang bersifat strategis, seperti : perkembangan kinerja ekonomi, tingkat pengangguran dan penyerapan tenaga kerja berbagai sektor kegiatan, tingkat kemiskinan, indeks pembangunan manusia serta jenis dan motif kriminilitas dan kerawanan sosial, dibutuhkan penyajian sedini mungkin dan mampu mencakup wilayah terkecil (small area statistics). b. Terbatasnya waktu pengumpulan data dan faktor kesulitan lapangan untuk memperoleh data merupakan dampak dari perkembangan kehidupan sosial ekonomi di seluruh Indonesia pada akhir-akhir ini. Hal tersebut berdampak langsung antara lain terhadap perolehan data dari lapangan yaitu

tidak

terpenuhinya target pengumpulan data. Khusus pada data usaha/perusahaan, seperti pada sektor perdagangan, industri dan sektor-sektor lainnya. Persentase pemasukan data dari lapangan masih jauh dari harapan selama tahun 2013. Kondisi demikian telah menjadi catatan penting pimpinan dan stakeholders BPS, Sampai dengan saat ini pemasukan data usaha/perusahaan semakin memprihatinkan sehingga diperlukan terobosan dan usaha yang serius untuk meningkatkan pemasukannya, dan ketepatan waktu penyajiannya. Konsistensi data, baik antar data maupun antar waktu, masih banyak dianggap oleh sebagian konsumen data BPS perlu lebih diperhatikan. Temuan lapangan oleh pihak pengguna data dan pengamatan serta analisis data oleh mereka penting untuk disikapi secara profesional oleh BPS dan jajarannya sampai tingkat daerah, termasuk alasan dan pejelasannya. c. Cepatnya perkembangan teknologi informasi di luar (external factor) masih belum diimbangi dengan ketersediaan SDM yang berkualitas sehingga selalu tertinggal untuk dapat menyesuaikan adanya perkembangan teknologi tersebut d. Masih terbatasnya sarana pengolahan dan software untuk mempercepat proses pengolahan dan penyajian data statistik yang semakin beragam dan meningkat intensitasnya. e. Dengan adanya perkembangan iklim kenegaraan kita dari masa sentralisasi menjadi

desentralisasi,

otonomi

dan

keterbukaan,

tingkat

kesadaran

masyarakat umum terhadap kegiatan statistik relatif semakin rendah, sehingga akan mempengaruhi kelancaran pelaksanaan kegiatan statistik secara keseluruhan. Misalnya kurang adanya sikap kooperatif dari responden dalam

30


memberikan informasi yang dibutuhkan terutama pada perusahaan-perusahaan yang berskala besar.

4.3 Saran Tindak Lanjut a. Mengoptimalkan sumber daya manusia dengan melakukan peningkatan kemampuan staf dengan mengikutkan pada pelatihan dan seminar. Disamping itu perlu memberi kesempatan tugas belajar pada jalur formal seperti melanjutkan pendidikan jenjang S1, S2 dan S3 guna peningkatan mutu. b. Menambah dan melakukan perbaikan sarana dan prasarana, agar dapat dicapai hasil yang lebih optimal. c. Menyempurnakan mekanisme pengajuan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Fisik (RKF), antara lain melakukan pembahasan substansial secara intern di tingkat eselon II sehingga di tingkat eselon I sudah dapat disusun RKA berdasarkan prioritas, urgensi, dan pembiayaan. d. Mempercepat

pencairan

anggaran

agar

tepat

waktu

sehingga

tidak

menghambat kegiatan-kegiatan statistik. e. Mengoptimalkan kualitas pelayanan kepada konsumen, antara lain melakukan sinkronisasi dan ketepatan waktu dari setiap unit kerja terkait sebagai produsen data dan publikasi. Meningkatkan mutu dan kuantitas pemasyarakatan informasi statistik, agar informasi statistik yang dihasilkan dapat lebih menyeluruh, lengkap dan akurat sehingga tepat untuk dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan penting.

31

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PASER DASAR HUKUM : PERATURAN PRESIDEN N0. 86 TAHUN : 2007

KEPALA

Kasubbag Tata Usaha

Kepala Seksi Statistik Sosial

Kepala Seksi Statistik Produksi

Kepala Seksi Statistik Distribusi

Kepala Seksi Nerwilis

Kepala Seksi IPDS

Koordinator Statistik Kecamatan

32

RENCANA STRATEGIS

BPS 33

TAHUN 2010 S/D 2014 Instansi : BPS Kabupaten paser Visi : Pelopor Data Statistik Terpercaya Untuk Semua Misi : 1. Memperkuat landasan konstitusional dan operasional lembaga statistik untuk penyelenggaraan statistik yang efektif dan efisien; 2. Menciptakan insan statistik yang kompeten dan profesional, didukung pemanfaatan teknologi informasi mutakhir untuk kemajuan perstatistikan Indonesia; 3. Meningkatkan penerapan standar klasifikasi, konsep dan definisi, pengukuran, dan kode etik statistik yang bersifat universal dalam setiap penyelenggaraan statistik; 4. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistik bagi semua pihak; 5. Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah dan swasta, dalam kerangka Sistem Statistik Nasional (SSN) yang efektif dan efisien. Tujuan I: Meningkatkan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Uraian (1)

Sasaran Strategis

a) Terlaksananya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPS Provinsi

Indikator Kinerja (2)

1. 2.


Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Kebijakan Program (3) (4) dukungan Melaksanakan manajemen yang Program dan efisien, efektif, bersih dan manajemen tugas bertanggung jawab, transparan pelaksanaan serta bebas KKN melalui sistem teknis lainnya. pengawasan yang ketat berbasis teknologi informasi yang mutakhir, dengan menciptakan pelayanan prima.

Tujuan II : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS

34

Sasaran Strategis

Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Uraian (1)


a) Tersedianya sarana dan prasarana

1.

aparatur negara BPS provinsi

Kebijakan (3)

Renovasi dan pembangunan gedung kantor dan rumah negara terlaksana

2.

Program (4)

Meningkatkan sarana dan prasarana

Program

dengan baik

aparatur negara guna meningkatkan Sarana

Perlengkapan sarana dan prasarana

kinerja dan pelayanan.

Peningkatan dan

Prasarana

Aparatur BPS

terpenuhi 3.

Pemagaran Gedung Kantor

Tujuan III : Menyediakan Data dan Informasi Statistik Sasaran Strategis

Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Uraian (1) a) Tersedianya data dan informasi statistik BPS Provinsi

Indikator Kinerja (2) 1.

Kebijakan (3)

Meningkatnya penyediaan data dan

Mempelopori

informasi

kegiatan statistik

akurat,

statistik dann

meningkatnya

tepat

yang

lengkap,

waktu,

pelayanan

data

Program (4)

terselenggaranya yang

efisien

dan

serta

efektif untuk memperoleh hasil yang

dan

andal dan prima dengan berlandasakan

informasi statistik yang efektif bebasis

kepada asas keterpaduan, keakuratan,

TIK di BPS Provinsi

dan pemuktahiran.

Program

Penyediaan

Pelayanan

dan

Informasi

Statistik

35

INDIKATOR KINERJA UTAMA 1. Nama Unit Organisasi

:

Satuan Kerja BPS

2.

Tugas

:

Melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik sesuai peraturan yang berlaku, kutip dari perka BPS untuk IKU satker yang bersangkutan

3. Fungsi

:

perundang-undangan

a.

Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang kegiatan statistik;

b.

Penyelenggaraan statistik dasar;

c.

Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS;

d.

Fasilitasi pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik; dan

e.

Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan,

hukum,

persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

38

Indikator Kinerja Utama : SASARAN

No.

SUMBER DATA

INDIKATOR

1. Terlaksananya dukungan mana-jemen

1.

Terlaksananya administrasi

dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

2.

Persentase

BPS Provinsi

(%)

tersusunnya

Sub Bagian Tata Usaha struktur

kelembagaan yang proporsional, efektif, dan efisien

2.

Tersedianya

sarana

dan

prasarana

1.

Tersedianya data dan informasi statistik BPS Provinsi

Sub Bagian Tata Usaha

rumah negara terlaksana dengan baik

aparatur negara BPS provinsi

3.

Renovasi dan pembangunan gedung kantor dan

2.

Perlengkapan sarana dan prasarana terpenuhi

3.

Pemagaran Gedung Kantor

1.

Meningkatnya penyediaan data dan informasi

Seksi Statistik Sosial, Seksi Statistik

statistik yang lengkap, akurat, dann tepat

Produksi, Seksi Statistik Distribusi, Seksi

waktu, serta meningkatnya pelayanan data

Nerwilis, IPDS

dan informasi statistik yang efektif bebasis TIK di BPS Provinsi

`

39

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) BPS KABUPATEN PASER TAHUN 2013 Tujuan I: Meningkatkan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS

Sasaran Strategis (1) 1.1 Terlaksananya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPS Provinsi


Target

Program

(3)

1. Terlaksananya 100 % administrasi 2. Persentase (%) tersusunnya struktur kelembagaan yang proporsional, efektif, dan efisien

(4) Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPS

Kegiatan (5) Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPS provinsi

Indikator Output

Satuan

(6)

(7)

Target (8)

Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Tahun

1

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

Bulan

12

Set

160

Publiksi Statistik daerah

Tujuan II: Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatus BPS (1) 2.1 Tersedianya sarana dan prasarana aparatur negara BPS provinsi

(2) 1. Renovasi dan pembangunan gedung kantor dan rumah negara terlaksana dengan baik 2. Perlengkapan sarana dan prasarana terpenuhidung Kantor 3. Pemagaran Gedung Kantor

(3) 100 %,

(4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS

(5) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS Provinsi

(6) Pemasangan PABX

Telepon

Pemasangan AC Penambahan Listrik Pembuatan Culvert/Jembatan Masuk

Daya Slb

(7)

(8)

UNIT

1

UNIT

8

PAKET

1

M2

24

40

Tujuan III : Menyediakan Data dan Informasi Statistik Sasaran Startegis

Indikator Kinerja

(1) 3.1 Tersedianya data dan informasi statistik BPS Provinsi

(2) 1.

Meningkatnya penyediaan data dan informasi statistik yang lengkap, akurat, dann tepat waktu, serta meningkatnya pelayanan data dan informasi statistik yang efektif bebasis TIK di BPS Provinsi

Target (3) 100 %,

Program (4) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik

Kegiatan

Indikator Output

(5) Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi

(6)

Satuan

Target

(7)

(8)

Peningkatan Metadata Kegiatan Statistik Dasar, Sektoral dan Khusus

Kecamatan

10

Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Tahunan dan Triwulanan

Rumah Tangga

630

Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)

Rumah Tangga

560

Listing Ubinan

Blok Sensus

27

Pencacahan Sampel Ubinan

Responden

118

Pencacahan Industri Perusahaan Besar/Sedang Tahunan

4

Pencacahan Industri Perusahaan Besar/Sedang Bulanan

24

Survei Konstruksi Tahunan

Perusahaan

22

Survei Triwulanan

Konstruksi

Perusahaan

8

Survei Kehutanan

Perusahaan

Perusahaan

2

Pengumpulan Data Perusahaan Kehutanan Triwulanan

4

41

Sasaran Startegis

Indikator Kinerja

(1) 3.1 Tersedianya data dan informasi statistik BPS Provinsi

(2) 2.

Meningkatnya penyediaan data dan informasi statistik yang lengkap, akurat, dann tepat waktu, serta meningkatnya pelayanan data dan informasi statistik yang efektif bebasis TIK di BPS Provinsi

Target (3) 100 %,

Program (4) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik

Kegiatan

Indikator Output

(5) Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi

(6)

Satuan

Target

(7)

(8)

Pengumpulan Data RPH

Perusahaan

4


Ruta

26846

Pengumpulan Data Luas Panen Hortikultura

Kecamatan

10

Survei Energi Tahunan

Perusahaan

1

Survey Penggalian

Perusahaan

7

Survey Pertambangan

Perusahaan

1

Data Transportasi

Responden

27

Pengadaan Data IKK

Responden

40

Survei HPB

Responden

240

Survei HPD

Responden

396

Keuangan Pem. dan BUMD

Responden

19

Jasa Pariwisata

Responden

82

KHL

Responden

8


Responden

6

Survei KTI

Responden

1

Survei VJPW

Responden

1

42

PENGUKURAN KINERJA SASARAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PASER TAHUN 2013 Tujuan I: Meningkatkan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

(1) 1.1 Terlaksananya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPS Provinsi

(2) 1. 2.


Target

Realisasi

Tingkat Pencapaian

Jumlah Anggaran (6)

(3)

(4)

(5)

1 Tahun

1 Tahun

100 %

100 %

96.44 %

100 %

Rp. 1.462.315.000,-

Tujuan II: Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

(1) 2.1 Tersedianya sarana dan prasarana aparatur negara BPS provinsi

(2) 1.

2. 3.

Renovasi dan pembangunan gedung kantor dan rumah negara terlaksana dengan baik Perlengkapan sarana dan prasarana terpenuhi Pemagaran Gedung Kantor

Target (3)

Realisasi (4)

34 34 unit/Paket/M2 unit/Paket/M2 100 % 99.34

Tingkat Pencapaian (5) 100 %

Jumlah Anggaran (6) RP. 127.850.000,-

43

Tujuan III: Menyediakan Data dan Informasi Statistik

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

(1)

(2)

(3)

(4)

3.1 Tersedianya data dan informasi statistik BPS Provinsi

1. Meningkatnya penyediaan data dan informasi statistik yang lengkap, akurat, dann tepat waktu, serta meningkatnya pelayanan data dan informasi statistik yang efektif bebasis TIK di BPS Provinsi

1 Tahun 100 %

1 Tahun 90.66 %

Tingkat Pencapaian (5) 1 Tahun 100 %

Jumlah Anggaran (6) Rp. 2.272.336.000,-

44

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN BPS KABUPATEN PASER TAHUN 2013 Program : Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik Sasaran Strategis

Indikator Output

(1) 1. Terlaksananya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPS Provinsi 2. Tersedianya sarana dan prasarana aparatur negara BPS provinsi 3. Tersedianya data dan informasi statistik BPS Provinsi

(2) Pembayaran Gaji dan Tunjangan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Publiksi Statistik daerah Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana

Target

Realisasi

(3)

(4)

Tingkat Pencapaian (%) (5)

1 1

1 1

100 100

160 34

160 34

100 100

10

10

100

630

505

80.16

Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)

560

543

96.96

Listing Ubinan

27

27

100

Pencacahan Sampel Ubinan

118

92

77.97

Pencacahan Industri Besar/Sedang Tahunan

4

3

75

Pencacahan Industri Besar/Sedang Bulanan

24

24

100

Survei Konstruksi Tahunan

22

7

31.82

Survei Konstruksi Triwulanan

8

2

25

Survei Perusahaan Kehutanan

2

0

0

Pengumpulan Data Kehutanan Triwulanan

4

4

100

Pengumpulan Data RPH

4

4

100


26846

26846

100

Peningkatan Metadata Kegiatan Statistik Dasar, Sektoral dan Khusus Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Tahunan dan Triwulanan

45

Sasaran Strategis

Indikator Output

(1) Tersedianya data dan informasi statistik BPS Provinsi

(2)

Target

Realisasi

(3)

(4)

Tingkat Pencapaian (%) (5)

Pengumpulan Data Luas Panen Hortikultura

10

10

100

Survei Energi Tahunan

1

1

100

Survey Penggalian

7

7

100

Survey Pertambangan

1

1

100

Data Transportasi

27

27

100

Pengadaan Data IKK

40

40

100

Survei HPB

240

237

98.75

Survei HPD

396

396

100

Keuangan Pem. dan BUMD

19

19

100

Jasa Pariwisata

82

82

100

KHL

8

8

100


6

6

100

Survei KTI

1

1

100

Survei VJPW

1

1

100

46

JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA BPS KABUPATEN PASER MENURUT JENJANG PENDIDIKAN DAN UMUR TAHUN 2013

Jenjang Pendidikan No

Jumlah

Umur S3

S2

S1/DIV

DIII

SLTA

SLTP

SD

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1

> 50

-

-

-

-

4

-

-

4

2

40 - 49

-

-

2

-

2

-

-

4

3

30 - 39

-

-

3

-

2

-

-

5

4

< 30

-

-

8

1

0

-

-

9

Jumlah

-

-

13

1

8

-

-

22

47

PUBLIKASI BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PASER TAHUN 2013

No

JUDUL PUBLIKASI (2)

JUMLAH CETAKAN

(1) 1

Kabupaten Paser Dalam Angka 2013

(3) 10

2

Statistik Daerah Kabupaten Paser 2013

10

3

PDRB Lapangan Usaha

10

4

PDRB Menurut Penggunaan

10

5

Inskesra 2013

5

6

IPM 2013

5

7

Database Sosial Ekonomi 2013

5

8

Laporan Kinerja Pembangunan

5

9

Kecamatan Dalam Angka 2013

50

10

Statistik Daerah Kecamatan 2013

50 Jumlah

160

48

L A K I P LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH. Satuan Kerja BPS Kabupaten Paser TAHUN ANGGARAN 2013

Recommend Documents