L A K I P LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BPS KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2016

LAKIP LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BPS KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2016

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2017

BPS Kabupaten Toraja Utara KATA PENGANTAR Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pusat Statistik Kabupaten Toraja Utara ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor 55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga, dengan mengindahkan prinsip-prinsip Clean Government dan Good Governance. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja Badan Pusat Statistik Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2016. Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pusat Statistik Toraja Utara ini dimaksudkan untuk memberi gambaran mengenai : 1.

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan sebagai salah satu unsur intansi pemerintah

2.

Serangkaian kegiatan yang dilakukan dan pencapaian kinerja dari setiap kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam rangka mewujudkan visi dan misi dari keberadaan instansi Badan Pusat Statistik

3.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pada tahun 2016 dan sebagai acuan serta alat peningkatan kinerja untuk pelaksanaan anggaran pada tahun mendatang

Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan laporan ini, disampaikan terima kasih. Akhirnya, kami dengan senang hati menerima saran perbaikan untuk penyusunan laporan dimasa mendatang. Rantepao, 19 Februari 2017 BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TORAJA UTARA Kepala Satuan Kerja,

RUBEN,SE NIP. 19631223 199202 1 001

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016

i

BPS Kabupaten Toraja Utara

DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar

i

Daftas Isi Ringkasan Eksekutif Bab I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang

Bab II

Bab III

1.2 1.3 1.4 1.5

Maksud dan Tujuan Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Sumber Daya Manusia Potensi dan Permasalahan

1.6

Sistematika Penyajian Laporan

1 2 2 4 5

Perencanaan Kinerja 2.1

Rencana Strategis

2.2

Perjanjian Kinerja 2016

7 13

Akuntabilitas Kinerja 3.1 3.2

Bab IV

ii iii

Capaian Kinerja Tahun 2016 Evaluasi Kegiatan Tahun 2016

22 27

Penutup 4.1 4.3

Tinjauan Umum Saran Tindak Lanjut


30 30

ii

BPS Kabupaten Toraja Utara RINGKASAN EKSEKUTIF Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan bahwa wewenang penyelenggaraan kegiatan statistik melalui sensus, survei, kompilasi produk administrasi, yang selanjutnya mengumumkan hasilnya secara berkala dan terbuka bagi instansi pemerintah, lembaga swasta, lembaga swadaya masyarakat atau pun perorangan. Tugas dan fungsi BPS dalam melaksanakan kegiatan perstatistikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas pentingnya adalah penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas; yaitu lengkap, relevan akurat, mutakhir, dan berkelanjutan. Visi BPS Kabupaten Toraja Utara, yaitu “ pelopor data statistik terpercaya untuk semua” (the agent of trustworthy statistical data for all) dan akan diupayakan untuk dicapai dengan menerapkan misi BPS Kabupaten Toraja Utara. Misi BPS Kabupaten Toraja Utara adalah : a) memperkuat landasan konstitusional dan operasional lembaga statistik untuk penyelenggaraan statistik yang efektif dan efisien; b) menciptakan insan statistik yang kompeten dan profesional, didukung pemanfaatan teknologi informasi mutakhir untuk kemajuan perstatistikan Indonesia; c) meningkatkan penerapan standar klasifikasi, konsep dan definisi, pengukuran, dan kode etik statistik yang bersifat universal dalam setiap penyelenggaraan statistik; d) meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistik bagi semua pihak; e) meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah dan swasta, dalam kerangka Sistem Statistik Nasional (SSN) yang efektif dan efisien. Pembangunan perstatistikan bertujuan untuk : a. Meningkatkan ketersediaan informasi statistik yang pada skala daerah dan nasional bagi para pengguna data dan stakeholder. b. Mengkoordinasikan seluruh penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dan statistik khusus. c.

Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang statistik yang tepat guna dan berdaya guna untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang statistik serta terselenggaranya good governance.


iii

BPS Kabupaten Toraja Utara Sasaran strategis pembangunan perstatistikan yang ingin dicapai adalah : a.

Tersedianya data dan informasi statistik yang lengkap, akurat, dan tepat waktu di seluruh bidang pembangunan serta meningkatkan pelayanan bagi pengguna data dan informasi statistik;

b.

Terwujudnya struktur organisasi BPS secara efektif dan efisien dalam kerangka mewujudkan good governance serta meningkatkan peng,awasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS;

c.

Meningkatnya kapasitas SDM dalam pengetahuan, penguasaan ilmu, metoda statistik, dan teknologi informasi mutakhir guna menyempurnakan metoda pengumpulan, pengolahan dan diseminasi statistik;

d.

Meningkatnya kerjasama antar lembaga statistik/peneliti dalam negeri maupun internasional atas dasar saling menghormati kemandirian dan menguntungkan dalam rangka menghasilkan data dan informasi statistik berkualitas internasional;

e.

Terwujudnya SSN dalam menunjang kelancaran tugas dan fungsi lembaga-lembaga statistik yang ada baik di instansi pemerintah, swasta maupun masyarakat; dan

f.

Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana fisik.

Guna mencapai sasaran pembangunan perstatistikan yang ditetapkan, maka pada tahun 2015 BPS Kabupaten Toraja Utara menetapkan 3 (tiga) jenis belanja dengan capaian kinerja 100 persen dan realisasi anggaran masing-masing jenis belanja sebagai berikut : 1. Belanja Pegawai, dengan realisasi anggaran sebesar 99,18 persen. 2. Belanja Barang dengan realisasi anggaran sebesar sebesar 85,47 persen. 3. Belanja Modal dengan realisasi anggaran sebesar sebesar 100,00 persen. Pelaksanaan program-program tersebut dibiayai melalui APBN yang dituangkan ke dalam DIPA dengan nilai sebesar Rp.4.826.508.000-, dengan realisasi pencapai anggaran sebesar Rp.4.569.401.446,- atau sebesar 94,67 persen, dengan demikian anggaran pemerintah dapat dihemat sekitar 5,33 persen. Dalam melaksanakan program-program tersebut di atas, BPS Kabupaten Toraja Utara sering diperhadapkan pada beberapa kendala yang mengakibatkan keterlambatan atau tidak selesainya pelaksanaan kegiatan teknis dan anggaran secara tepat waktu. Secara umum kendala ini disebabkan oleh :


iv

BPS Kabupaten Toraja Utara A. Teknis -

Terdapatnya indikator kinerja utama yang wewenang sepenuhnya berada di BPS RI dan BPS Provinsi, sehingga sasaran kegiatan tersebut tidak dapat dicapai.

-

Kualitas dan kuantitas petugas lapangan masih belum memadai.

-

Sarana komunikasi dan transportasi yang belum memadai, khususnya didaerah dengan kondisi geografis yang cukup sulit.

B. Anggaran a. Anggaran untuk melakukan beberapa kegiatan BPS Kabupaten kadang sulit dipenuhi, seperti kegiatan pengumpulan data hotel, keuangan daerah, ubinan dan beberapa kegiatan lapangan lainnya tidak mempunyai biaya transportasi. b. Pemanfaatan anggaran yang harus semakin efektif dan efisien, c. Hasil evaluasi dari pelaksanaan fungsi dan tugas BPS sesuai dengan visi-nya, menyimpulkan bahwa secara umum pencapaian hasil kinerja dan akuntabilitas BPS Kabupaten Toraja Utara menunjukkan tingkat keberhasilan yang sangat baik.


v


BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Tata kepemerintahan yang baik merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif. Upaya untuk mewujudkan suatu tata kepemerintahan yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran ketiga pilar, yaitu pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Upaya tersebut telah dilaksanakan oleh BPS Kabupaten Toraja Utara yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, antara lain : a) TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN b) UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN c) UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik d) Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah e) Keppres Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. f) Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah. Satu diantara inti pokok dari peraturan tersebut di atas adalah bahwa, setiap instansi pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), dengan tujuan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai satu diantara beberapa prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) merupakan suatu instrumen untuk menciptakan transparansi instansi pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Nasional, serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Sistem AKIP meliputi Rencana Strategis, Rencana Kinerja, Penetapan Kinerja, dan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Badan Pusat Statistik Kabupaten Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016

1

BPS Kabupaten Toraja Utara Toraja Utara Tahun 2016, adalah perwujudan kewajiban Badan Pusat Statistik Kabupaten Toraja Utara untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2016 serta akan digunakan sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Badan Pusat Statistik Kabupaten Toraja Utara di tahun yang akan datang.

1.2.Maksud dan Tujuan Maksud dan Tujuan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah sebagai bahan pertanggugjawaban pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik dari sisi teknis maupun sisi administrasi. Dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan tentu memiliki indikator-indikator yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu kegiatan, sehingga Badan Pusat Statistik Kabupaten Toraja Utara mengacu pada indikator tersebut.

1.3. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, maka tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Badan Pusat Statistik sebagai berikut : 1) Kedudukan Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik ( BPS ) Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah. BPS Kabupaten/Kota adalah Perwakilan BPS di Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS Propinsi. BPS Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Kepala. 2) Tugas Pokok BPS Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan Statistik dasar di Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penyediaan data dan informasi yang berkualitas (lengkap, akurat, mutakhir, berkesinabungan dan relevan bagi pengguna data).


2


3) Fungsi Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPS Propinsi/Kab/Kota menyelenggarakan fungsi : 1) Pengkajian, penyusunan, dan perumusan kebijakan dibidang statistik 2) Koordinasi

kegiatan

Fungsional

dalam

melaksanakan

tugas

BPS

Kabupaten/Kota 3) Penetapan dan penyelenggaraan statistik dasar 4) Penetapan sistim statistik nasional

5) Pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan Instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik di Kabupaten/Kota.

6) Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum ketatausahaan, dan rumah tangga BPS Kabupaten/Kota. 4) Susunan Organisasi Untuk melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai Keputusan Kepala BPS Nomor 121 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah, telah ditentukan struktur organisasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Toraja Utara, yaitu : a. Kepala b. Subbagian Tata Usaha c. Seksi Statistik Sosial d. Seksi Statistik Produksi e. Seksi Statistik Distribusi f. Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik g. Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik h. Kelompok Jabatan Fungsional


3

BPS Kabupaten Toraja Utara Secara rinci struktur organisasi BPS Kabupaten Toraja Utara, sebagai berikut;

1.4. Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting dari sebuah organisasi pemerintah.

SDM merupakan kunci penting yang menentukan

perkembangan dari suatu instansi pemerintah. Pada hakikatnya SDM yang bekerja di sebuah organisasi berfungsi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan, visi, dan misi organisasi pemerintah. Untuk mencapai tujuan organisasi diperlukan satu manajemen yang mengatur SDM tersebut. Proses pengaturan SDM ini meliputi segi-segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Badan Pusat Statistik Kabupaten Toraja telah memiliki 6 pejabat struktural eselon IV (Kepala Seksi) yang menempati posisinya sesuai dengan Jabatannya. Dan keenam Kepala Seksi tersebut sudah memiliki staf definitif yang bertugas membantu pekerjaan teknis maupun administrasi.


4

BPS Kabupaten Toraja Utara Badan Pusat Statistik Kabupaten Toraja masih memiliki SDM yang terbatas di level Koordinator Statistik Kecamatan (KSK). Dari 21 Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Toraja Utara,masih terdapat 5 Kecamatan yang belum diisi oleh KSK definitif. Untuk sementara menggunakan tenaga mitra jika ada pekerjaan yang berasal dari salah satu Kecamatan tersebut. 1.5. Potensi dan Permasalahan Dalam menyelenggarakan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Pusat Statistik Kabupaten Toraja Utara mempunyai potensi yang menjadi salah satu katalisator dalam mewujudkan tujuan organisasi, antara lain : 1) Sumber Daya Manusia yang relatif masih berusia sangat produktif. Staf yang berasal dari Sekolah Tinggi Ilmu Statistik memiliki potensi yang luar biasa dalam hal skill. Staf yang berasal dari STIS ditempatkan di lima seksi teknis untuk mendukung pekerjaan teknis. 2) Kerjasama yang sangat antara pengelola keuangan mulai dari Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM, Bendahara Pengeluaran, Operator BMN, dan Operator SAI bekerja bahu membahu dalam menyusun Laporan Keuangan yang mendukung akuntabilitas kinerja keuangan Badan Pusat Statistik Kabupaten Toraja Utara. 3) Kerjasama yang sangat baik dengan Pihak Pemerintah Daerah dan juga instansi pemerintah lainnya seperti Dinas Pertanian dan Perikanan, Bappeda Toraja Utara dan lain-lain. Hal ini sangat memudahkan dalam pengumpulan data yang terkait dengan data non usaha dan non rumah tangga. 4) Alat informasi dan teknologi seperti Laptop untuk KSK dan Personal Computer (PC) yang memadai untuk bekerja sehingga memudahkan pegawai untuk melakukan pengolahan data dan juga membuat laporan/publikasi. 5) Jumlah kendaraan dinas roda dua yang sudah hampir dimiliki oleh semua KSK untuk pendataan ke lapangan. Selain itu Pejabat Struktural Eselon IV juga telah memiliki kendaraan dinas roda dua untuk melakukan pengawasan kelapangan. Selain potensi yang dimiliki, ada juga kendala ataupun permasalahan yang di hadapi , oleh Badan Pusat Statisik Kabupaten Toraja Utara antara lain : 1) Padatnya perkerjaan dalam waktu yang bersamaan menjadi kendala utama yang dihadapi oleh KSK, diperlukan manajemen waktu yang baik untuk menghadapi solusi ini Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016

5

BPS Kabupaten Toraja Utara 2) Kondisi iklim dan kondisi geografis wilayah Kabupaten Toraja Utara. Iklim di Toraja Utara yang memiliki curah hujan cukup tinggi dan juga kondisi geografis yang berada dalam wilayah pegunungan menjadi tantangan tersendiri untuk petugas lapangan. 3) Masih ada beberapa Kecamatan yang belum diisi oleh KSK Definitif sehingga beberapa KSK harus merangkap untuk mengisi Kecamatan yang kosong tersebut. Dalam beberapa kesempatan mitra non organik diperbantukan untuk mengisi Kecamatan kosong tersebut. 4) Kondisi Barang Milik Negara (BMN) yang sudah mulai memasuki masa kondisi rusak ringan, seperti Laptop & PC yang sedikit menghambat pekerjaan ketika kondisinya mengalami kerusakan, namun hal ini bisa di antisipasi dengan menggunakan operasional pemeliharaan Laptop dan PC.

1.6. Sistematika Penyajian Laporan Penulisan laporan akuntabilitas kinerja Badan Pusat Statistik Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 ini mengacu pada prototype yang telah ditetapkan. Sistematika penyajian laporan sebanyak empat BAB, antara lain : 1) BAB I Pendahuluan, terdiri atas latar belakang penulisan, maksud dan tujuan penulisan, kedudukan, tugas, dan fungsi organisasi, sumber daya manusia Badan Pusat Statistik Kabupaten Toraja Utara, potensi dan permasalahan yang dihadapi, sistematika penyajian laporan. 2) BAB II Perjanjian Kinerja, terdiri atas Review Renstra BPS 2015-2019 dan Penetapan Kinerja Tahun 2016 3) BAB III Akuntabilitas Kinerja, terdiri dari hasil dari capaian kinerja 2016 4) BAB IV Penutup, terdiri dari tinjauan umum dan saran tindak lanjut.


6


BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Dalam rangka peningkatan kualitas data yang menjadi salah satu sasaran Strategi yang akan dicapai BPS, serta sebagai pedoman dan tolok ukur dalam pelaksanaan pembangunan statistik yang diselaraskan dengan strategi dan arah kebijakan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan Pembangunan Jangka Panjang (PJP) 2005-2025, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Toraja Utara dalam menetapkan rencana strategis Tahun 2015-2019 mengacu Renstra BPS RI Tahun 2015-2019. Tuntutan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintah yang bersih (clean government), merupakan hal mutlak bagi kepercayaan masyarakat yang harus diterapkan dalam pemerintahan. Keterbukaan dan transparansi dalam penyelenggaraan pada instansi pemerintah, dibidang informasi mengharuskan untuk menyajikan informasi yang obyektif, akurat, tepat waktu, terpercaya, dan lengkap. Sejalan dengan hal tersebut maka, BPS Kabupaten Toraja Utara perlu menyusun perencanaan strategi pembangunan dibidang statistik yang komprehensif dan mampu mengemban tugas pokok dan fungsinya. 1) Visi BPS Pelopor Data Statistik Terpercaya Untuk Semua (The Agent of trustworthy statistical data for all). Visi tersebut merupakan pedoman kerja, seluruh jajaran BPS di pusat dan di daerah yang selalu berupaya untuk melakukan pembaharuan terhadap sistem penyelenggaraan kegiatan statistik supaya dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. 2) Misi BPS Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi BPS Kabupaten Toraja Utara yang juga merupakan misi BPS RI yang harus dilaksanakan, yaitu : a) Memperkuat landasan konstitusional dan operasional lembaga statistik untuk penyelenggaraan statistik yang efektif dan efisien;


7


b) Menciptakan insan statistik yang kompeten dan profesional, didukung pemanfaatan teknologi informasi mutakhir untuk kemajuan perstatistikan Indonesia; c)

Meningkatkan penerapan standar klasifikasi, konsep dan definisi, pengukuran, dan kode etik statistik yang bersifat universal dalam setiap penyelenggaraan statistik;

d) Meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistik bagi semua pihak; e)

Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah dan swasta, dalam kerangka Sistem Statistik Nasional (SSN) yang efektif dan efisien.

Visi dan misi BPS tertuang dalam Peraturan Kepala BPS No. 39 Tahun 2010 tentang Visi, Misi, dan Kode Etik Statistik BPS. 3) Tujuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, mengamanatkan bahwa BPS penyedia data dan informasi statistik pada skala nasional maupun regional, serta melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan statistik di Indonesia Tujuan utama pembangunan statistik BPS Kabupaten Toraja Utara dalam lima tahun kedepan adalah meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas serta pelayanan prima dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional (SSN) yang handal, efektif, dan efisien. Untuk itu, BPS Kabupaten Toraja Utara perlu meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi kegiatan statistik. Adapun tujuan BPS Kabupaten Toraja Utara, sebagai berikut ; Tujuan 1

: Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas,

Tujuan 2

: Meningkatkan pelayanan prima dalam rangka mewujudkan SSN yang andal, efektif dan efisien,

Tujuan 3

: Penguatan teknologi informasi dan komunikasi serta sarana kerja,

Tujuan 4

: Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan penataan kelembagaan,


8


Dalam rangka mengatasi lingkungan strategis yang berkembang, maka pembangunan statistik dilakukan melalui reformasi birokrasi dengan menerapkan program Statcap CERDAS (Statistical Capacity Building – Change and Reform for Development of Statistics in Indonesia). Empat pilar reformasi birokrasi dilakukan dalam periode 2010-2014, meliputi: a) Peningkatan kualitas data, b) Pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, c) Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta sarana kerja, dan, d) Penguatan kelembagaan dan hubungan dengan sumber serta pengguna data. 4) Sasaran Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang mengacu pada strategi pembangunan nasional dibidang statistik dalam RPJM nasional, maka BPS menetapkan strategi-strategi yang merupakan serangkaian aktivitas utama untuk mencapai sasaran-sasaran proses. Sasaran merupakan target jangka pendek/ tahunan; untuk mencapai tujuan tersebut maka dijabarkan beberapa sasaran strategis, yaitu; Tujuan 1: Meningkatkan Ketersediaan Data dan Informasi Statistik yang Berkualitas, meliputi; (1) Tersedianya data dan informasi statistik ekonomi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu. (2) Tersedianya data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang lengkap, akurat, dan tepat waktu. (3) Meningkatkan manajemen survei. (4) Meningkatkan metodologi sensus dan survei. Tujuan 2: Meningkatkan Pelayanan Prima dalam Rangka Mewujudkan SSN yang Andal, Efektif, dan Efisien, meliputi; (1) Meningkatkan dan mengembangkan analisis statistik. (2) Meningkatkan hubungan dengan pengguna data. (3) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data dan Informasi statistik. Tujuan 3 : Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Serta Sarana Kerja, meliputi; (1) Meningkatnya kualitas pengolahan data dan Informasi statistik. Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016

9


(2) Peningkatan kualitas dan Kuantitas sarana dan prasarana TIK. (3) Peningkatan kualitas dan Kuantitas sarana dan prasarana kerja.

Tujuan 4 Peningkatan Kapasitas SDM dan Penataan Kelembagaan, meliputi; (1) Memperbaiki sumber daya manusia (2) Memperbaiki struktur organisasi BPS secara efektif dan efisien dalam kerangka mewujudkan good governance (3) Penataan Kelembagaan BPS/reformasi birokrasi (4) Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS Keberhasilan pencapaian sasaran strategis BPS dapat diukur dengan indikator utama, yaitu;  Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap data dan informasi statistik yang dihasilkan,  Kemudahan dalam mengakses data dan informasi statistik secara cepat,  Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pendukung, khususnya dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK),  Keberhasilan pengelolaan akuntabilitas administrasi keuangan dan kinerja. (opini: wajar tanpa pengecualian) 5) Kebijakan Arah kebijakan penyelenggaraan BPS Kabupaten Toraja Utara mengacu pada strategi pembangunan statistik yang terkait dengan visi dan misi BPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Pembangunan BPS, yaitu; a) Melakukan review terhadap UU No 16 Tahun 1997 tentang Statistik berikut peraturan perundangan pelaksanaannya. UU No 16 tahun 1997 perlu ditinjau kembali, terutama terkait struktur organisasi BPS di pusat dan daerah, penegasan peran BPS dalam koordinasi dengan penyelenggara kegiatan statistik sektoral dalam kerangka penyusunan statistik sektoral yang andal dan efektif dan pemanfaatan produk administrasi instansi sebagai sumber penyusunan statistik dasar. b) Mempelopori terselenggaranya kegiatan statistik yang efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang andal dengan berlandaskan kepada asas keterpaduan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016

10


keakurasian, dan pemutakhiran. Keterpaduan bermakna bahwa penyelenggaraan statistik yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat harus saling mengisi serta saling memperkuat. c) Mewujudkan kondisi yang mendukung penerapan atas Norma, Standard, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). NSPK akan mempermudah pengguna dalam menganalisis data dan informasi statistik sehingga dapat melakukan perbandingan antara data yang satu dengan lainnya, baik dalam skala regional, nasional, maupun internasional. d) Memfasilitasi peningkatan penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan/ teknologi informasi, khususnya ilmu statistik, melalui penelitian-penelitian maupun studi. Penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, terutama ditujukan untuk mencapai penyelenggaraan kegiatan statistik yang lebih efektif dengan kualitas hasil yang mendorong peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap data dan informasi statistik. e) Mengupayakan terwujudnya sistem informasi statisitik yang andal dan efisien dengan memanfaatkan teknologi mutakhir tepat guna dan berhasil guna. Sistem informasi statistik merupakan sarana untuk menyebarluaskan hasil kegiatan statistik, baik kepada pemerintah maupun masyarakat luas. f) Mengupayakan pembinaan dalam pengembangan sistem informasi statistik terhadap seluruh penyelenggara kegiatan statistik nasional. Kesetaraan pengetahuan tentang teknologi informasi akan menunjang pengembangan Sistem Statistik Nasional yang terpadu. g) Mempelopori peningkatan kemampuan para pelaksana kegiatan statistik dalam menyelenggarakan dan menyajikan data dan informasi statistik. Kualitas SDM pelaksana kegiatan statistik sangat berpengaruh terhadap kualitas data dan informasi statistik yang dihasilkan dan penyajiaannya. h) Mengupayakan peningkatan kesadaran masyarakat akan arti, pentingnya dan kegunaan statistik. Selain tergantung kepada kualitas pelaksana, mutu data dan informasi statistik juga dipengaruhi oleh sumber data. Masyarakat sebagai sumber data akan ikut menentukan kualitas data yang dihasilkan, mengingat data yang diperoleh sangat tergantung kepada mutu jawaban yang diberikan masyarakat sebagai sumber data. Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016

11


i) Mengupayakan pembinaan untuk mendayagunakan satuan kerja bidang

statistik di semua lembaga pemerintah maupun swasta. Satuan kerja bidang statistik di berbagai lembaga tersebut belum mempunyai pengetahuan yang merata di bidang statistik, penyetaraan pengetahuan tentang statistik diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembangunan statistik. j) Mengupayakan penyediaan kelengkapan peralatan teknologi informasi kepada Koordinator Statistik Kecamatan (KSK). Peralatan tersebut ditujukan untuk pengembangan teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yaitu melalui sistem elektronik survei. 6) Program Yang Dilaksanakan Untuk dapat mencapai visi dan misi BPS, maka BPS Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2016 melaksanakan 3 (tiga) program yaitu : 1. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS). Program ini bertujuan untuk menyediakan dan memberi pelayanan informasi statistik yang berkualitas kepada masyarakat, seperti; a) Menyediakan data statistik dasar secara berkelanjutan yang berkualitas di bidang

kesejahteraan

rakyat,

demografi,

ekonomi

dan

moneter,

kependudukan, kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran serta data lainnya. Data dan informasi tersebut dikumpulkan melalui berbagai sensus, survei, studi, dan kompilasi catatan administrasi, b) Meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan dibidang teknis/ manajemen statistik, serta komputasi data, c) Mengembangkan sistem informasi statistik sesuai dengan perkembangan dibidang teknologi informasi nasional/ internasional, d) Mengembangkan metodologi penyelenggaraan statistik sesuai dengan ragam statistik yang diperlukan, e) Menyediakan statistik wilayah kecil dan spesifik daerah guna mendukung perencanaan pembangunan daerah,


12


f) Meningkatkan koordinasi instansi pemerintah dibidang statistik dalam hal penyeragaman konsep, definisi, dan perumusan indikator, serta hal-hal lainnya agar terciptanya sistem perstatistikan nasional. 2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Kegiatan Teknis Lainnya Program ini bertujuan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan dan fungsi

manajemen

dalam

penyelenggaraan

kegiatan

kenegaraan

dan

kepemerintahan dibidang penyediaan data statistik. Sasaran program adalah terselenggaranya tugas pimpinan dan fungsi manajemen dalam melaksanakan penyelenggaraan kegiatan kenegaraan dan kepemerintahan dibidang penyediaan data statistik. 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara (PSPA) Program ini dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana fisik yang telah tersedia untuk, kenyamanan dan kelengkapan fasilitas ruang kerja. Tersedianya fasilitas penunjang yang lebih memadai akan memberi suasana kerja yang lebih nyaman sehingga diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Berdasarkan kondisi yang diharapkan mampu memberi kenyamanan, kemudahan dan keamanan pada para pengguna data dan pegawai.

2.2 Perjanjian Kinerja 2016 Selama periode tahun 2016 telah ditetapkan target yang harus dipenuhi oleh BPS Kabupaten Toraja Utara yang menjadi ukuran keberhasilan dalam memenuhi tugas sebagai lembaga pemerintah. Pada sub bab ini ditampilkan perjanjian kinerja yang menjadi tanggung jawab Kepala BPS Kabupaten Toraja Utara. Target yang dicanangkan menjadi tolok ukur indikator kinerja yang akan dievaluasi pada akhir tahun yakni dengan membandingkan capaian atau realisasi sampai dengan akhir tahun terhadap target.


13


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TORAJA UTARA

Tujuan/Sasaran Strategis (1) 1. Peningkatan kualitas data statistik 1.1Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS

1.2.Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement)

Indikator Kinerja (2) Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS Jumlah Release Data yang tepat waktu Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS

Satuan (3)

Target (4)

Persen

85

Persen

85

Persen

100

Persen

100

Aktivitas

0

Publikasi

50

Persen

100

Persen

100

Persen

100

2. Peningkatan pelayanan Persen prima hasil kegiatan statistik 2.1.Meningkatnya kualitas Persentase kepuasan konsumen Persen hubungan dengan pengguna terhadap pelayanan data BPS data (user engagement) Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan Pengunjung informasi statistik melalui website BPS Persentase konsumen yang Persen puas terhadap akses data BPS Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan Persen prasarana BPS


90 90

1750

85

90

14


Tujuan/Sasaran Strategis (1)

3. Peningkatan penyelenggaraan/pelaksan aan birokrasi yang akuntabel 3.1.Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS

3.2.Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS

Indikator Kinerja (2) Persentase pengolahan data hasil kegiatan statistik yang dikirim ke pusat tepat waktu Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat

Persentase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat


Satuan (3)

Target (4)

Persen

100

Point

67,50

Persen 19 Persen

Point

48

67,50

15


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Undang – Undang nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik memberi amanat kepada BPS untuk menyelenggarakan statistik dasar dan mengumumkan hasilnya secara teratur dan transparan kepada masyarakat. Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000, menetapkan BPS sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang menjalankan kewenangan di bidang statistik dasar baik di pusat maupun di daerah – daerah. Akuntabilitas Kinerja BPS Kabupaten Toraja Utara merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi BPS dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik selama satu tahun. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPS dilakukan sesuai dengan rencana strategis, 3.1. Capaian Kinerja Tahun 2016 Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Toraja Utara. Secara umum, BPS Kabupaten Toraja Utara telah melaksanakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dibidang statistik; yaitu; Tujuan I : Peningkatan Kualitas Data Statistik Tujuan utama yang ingin dicapai adalah konsumen data yang puas dengan kualitas data statistic. Pada tahun 2016 target dari tujuan utama tersebut adalah 85 persen. Hasil dari respon yang diberikan konsumen data terhadap kualitas data yang dihasilkan oleh BPS Kabupaten Toraja Utara selalu menunjukan kondisi puas. Indikator yang dipakai adalah kuesioner pictogram berupa bentuk ekspresi wajah. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja BPS Kabupaten Toraja Utara sangat baik dalam penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas.


22


Sasaran 1.1. : Meningkatnya Kepercayaan Pengguna Tehadap Kualitas Data BPS Tingkat pencapaian terhadap ketersediaan data dan informasi statistik ekonomi yang lengkap, akurat dan tepat waktu sebesar 100 persen. Pada tahun 2016, BPS Kabupaten Toraja Utara, menerbitkan publikasi dan dicetak sebanyak 51 publikasi melebihi target capaian kinerja sebanyak 50 publikasi, antara lain : 1) Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha, 2) Produk Domestik Regional Bruto Menurut Penggunaan, 3) Indikator Ekonomi 4) Indeks Kemahalan Konstruksi 5) Daerah Dalam Angka Kabupaten Toraja Utara 6) Kecamatan dalam Angka (21 Buku) 7) Statistik Daerah Kabupaten Toraja Utara 8) Statistik Daerah Kecamatan (21 Buku) 9) Indeks Pembangunan Manusia 10)

Indikator Kesejahteraan Rakyat

11)

Luas Lahan, Produksi, dan Alat-Alat Pertanian Toraja Utara

Masalah/Kendala Yang Dihadapi ; Masalah Utama dalam pembuatan publikasi adalah terkait data yang berasal dari level BPS Provinsi. Contohnya adalah data Angka Tetap (ATAP) Produksi Padi yang baru dirilis pada bulan Juli tahun 2016. Kemudaian dalam pengumpulan data Produk Domestik Regional Bruto dan Indikator Ekonomi terutama untuk sampel Perusahaan swasta dan BUMN tidak cepat dalam merespon dan memberikan data. Hal ini dikarenakan data yang terkait tidak terdapat di Kabupaten sehingga harus berkoordinasi dengan Pusat. Hambatan lainnya adalah ketersediaan data hasil pencacahan Susenas dan Sakernas yang terlambat di publikasikan untuk level Kabupaten. Strategi Untuk Mengatasi Masalah/Kendala ; Untuk menghasilkan data yang dibutuhkan, maka dilakukan perancangan pencacahan/pengumpulan data di awal tahun. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait dengan izin untuk mengumpulkan data di instansi juga sangat perlu dilakukan untuk memudahkan petugas lapangan mendapatkan data dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014

23


mengurangi nonrespon ataupun penolakan. Cara-cara tersebut dilakukan untuk mencegah keterlambatan pengumpulan data di Instansi Pemerintah, Perusahaan Swasta dan BUMN. Berkoordinasi dengan BPS Provinsi terutama Bidang Produksi dan Bidang Sosial untuk ketersediaan data ATAP dan Susenas serta Sakernas di level Kabupaten, agar dapat segera dilakukan tabulasi dan pengolahan data.

Sasaran 1.2. : Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respond engagement) Tingkat pencapaian kualitas hubungan dengan sumber data (respond engagement) dilihat dari persentase pemasukan dokumen untuk survey yang berbasis rumah tangga, usaha, dan non rumah tangga non usaha.

Target persentase respond

engagement untuk ketiga basis responden tersebut adalah 100 persen. Adapun hasil pemasukan dokumen yang berasal dari sensus maupun survey yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Toraja Utara tercapai respond engagement sebanyak 100 persen untuk masing-masing basis responden (rumah tangga, usaha non rumah tangga non usaha). Masalah/Kendala Yang Dihadapi ; Permasalahan utama untuk responden rumah tangga adalah acara adat kematian yang dilangsungkan dalam jangka waktu yang cukup lama. Hal ini sering menjadi kendala dilapangan saat pencacah mendatangi responden namun sering tidak ada di rumah. Untuk responden usaha khususnya usaha konstruksi kendala utamanya terletak dari alamat yang sering tidak konsisten dengan keberadaan usaha yang sebenarnya. Sedangkan untuk responden non usaha dan non rumah tangga kendala utamanya terkait administrasi birokrasi yang membutuhkan surat tugas/surat izin untuk mendapatkan data yang berasal dari instansi terkait. Strategi Untuk Mengatasi Masalah/Kendala ; Untuk menghadapi kondisi menemui responden yang sedang mengikuti acara kematian adalah dengan cara “re-schedule” . Artinya petugas lapangan melakukan probing kapan waktu yang luang agar responden tesebut bisa melakukan wawancara.


24


Untuk kondisi perusahaan konstruksi yang alamatnya tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya adalah dengan cara melakukan “re-check” alamat yang berasal dari direktori perusahaan konstruksi dengan alamat yang berasal dari Dinas Pendapatan Daerah. Untuk responden non usaha non rumah tangga adalah dengan cara melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait dengan surat izin pengambilan data di instansi terkait.

Tujuan 2 : Peningkatan Pelayanan Prima Hasil Kegiatan Statistik Tujuan utama yang ingin dicapai adalah konsumen data yang puas terhadap pelayanan data BPS. Pada tahun 2016 target dari tujuan utama tersebut adalah 90 persen. Hasil dari respon yang diberikan konsumen data terhadap pelayanan data oleh BPS Kabupaten Toraja Utara selalu menunjukan kondisi puas. Indikator yang dipakai adalah kuesioner pictogram berupa bentuk ekspresi wajah. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja BPS Kabupaten Toraja Utara sangat baik dalam pelayanan data dan informasi statistik. Ruangan Pelayanan Statistik Terpadu (PST) disediakan khusus untuk konsumen data yang ingin berkonsultasi tentang data yang dihasilkan oleh BPS Kabupaten Toraja Utara. Sasaran 2.1. : Meningkatnya Kualitas Hubungan Dengan Pengguna Data BPS (User Engagment) Tingkat pencapaian terhadap kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement) dilihat dari indikator penggunan data yang melakukan akses data di website BPS Kabupaten Toraja Utara. Target yang ditetapkan dalam tahun 2016 ada 1750 pengguna data yang mengakses data di website, sedangkan realisasinya mencapai 1820 pengguna data yang mengakses. Hal ini menjadi prestasi tersendiri bagi BPS Kabupaten Toraja Utara yang berhasil melampaui target yang telah ditetapkan.


25


Masalah/Kendala Yang Dihadapi ; Masalah utama yang dihadapi untuk sasaran ini adalah terkait jaringan internet yang masih belum stabil di Kabupaten Toraja Utara. Selain itu beberapa kali terjadi perbaikan (maintenance) website yang dilakukan oleh BPS RI yang bertujuan untuk menghindari terjadinya pembajakan (Hack) website BPS oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Strategi Untuk Mengatasi Masalah/Kendala ; Untuk menghindari adanya masalah jaringan, BPS Kabupaten Toraja Utara menyediakan publikasi secara offline. Konsumen data yang ingin mengambil data bisa langsung ke bagian PST BPS Kabupaten Toraja Utara. Terkait dengan pembajakan (Hack) website BPS Kabupaten Toraja Utara melakukan proteksi agar tidak mudah di retas oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

Tujuan 3 : Peningkatan Penyelenggaraan/Pelaksanaan Birokrasi Yang Akuntabel Tujuan utama yang ingin dicapai adalah penilaian SAKIP oleh inpektorat. Target BPS Kabupaten Toraja Utara adalah sebesar 67,50 point. Hasil penilaian SAKIP ini dikeluarkan oleh inspektorat kepada beberapa Kabupaten yang telah di lakukan audit. Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2016 tidak terkena sampel audit sehingga nilai SAKIP tidak dirilis oleh inspektorat. Sasaran 3.1. : Meningkatnya Kualitas Manajemen Sumber Daya Manusia BPS Tingkat pencapaian terhadap kualitas manajemen sumber daya manusia BPS dilihat dari indikator persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu dan persentase pegawai dan persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata 1. BPS Kabupaten Toraja Utara mempunyai 4 orang pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu pada tahun 2016, sedangkan pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata 1 sebanyak 15 orang pegawai


26


Masalah/Kendala Yang Dihadapi ; Kendala utama untuk memacu pegawai agar mau mencoba menduduki jabatan fungsional tertentu adalah kurangnya sosialisasi tentang fungsi, hak, dan kewajiban jika menduduki jabatan fungsional tertentu. Strategi Untuk Mengatasi Masalah/Kendala ; Diperlukan sosialisasi secara komprehensif tentang fungsi, hak, dan kewajiban jika menduduki jabatan fungsional tertentu, sehingga pegawai tidak memiliki keraguan lagi untuk mencoba beralih fungsi menjadi pegawai dengan jabatan fungsional tertentu.

Sasaran 3.2 : Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS Tingkat pencapaian terhadap pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS dilihat dari indikator penilaian SAKIP oleh inspektorat. Target BPS Kabupaten Toraja Utara untuk penilaian SAKIP oleh inspektorat adalah 67,50. Pada tahun 2016 BPS Kabupaten Toraja Utara tidak menjadi sampel audit inspektorat sehingga penilaian SAKIP tidak dirilis oleh inspektorat. Masalah/Kendala Yang Dihadapi ; Kendala utama dalam pelaksanaan pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS adalah terkait dengan banyaknya adminitrasi keuangan yang harus dibuat sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. Strategi Untuk Mengatasi Masalah/Kendala ; Diperlukan informasi secara menyeluruh terkait dengan peraturan keuangan terkini agar tidak tertinggal informasi terbaru. 3.2 Evaluasi Kegiatan Tahun 2016 BPS Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2016 melaksanakan semua tugas rutin sesusi tugas dan fungsinya. Adapun tugas-tugas rutin sebagai berikut: a) Sub Bagian Tata Usaha Usaha untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan dari BPK, maka seluruh satuan kerja BPS secara bersama-sama harus memperbaiki administrasi Barang Milik Negara (BMN) dan mengelola Sistem Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014

27


Informasi Manajemen dan Akutansi Keuangan BMN (SIMAK BMN) secara profesional. Langkah awal, yang mudah dan dapat segera dilakukan adalah membenahi inventaris barang, dan menatausahakan pengadaan BMN. Yang tidak kalah pentingnya adalah mengelola publikasi yang dimiliki. Selain itu pelaporan-pelaporan Keuangan berupa Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) juga mendapatkan perhatian penting dalam penilaian BPK. b) Seksi Integrasi Pengolahan Data Statistik Pengolahan susenas (survei social ekonomi nasional) dan sakernas (survey angkatan

kerja

nasional)

yang

dilaksanakan

dalam

periode

semesteranPemeliharaan dan memantau barang elektronik yang masih layak digunakan, dan juga melakukan update website BPS Kabupaten Toraja Utara. Website sudah dapat diakses untuk publikasi online. Sehingga konsumen data dapat mengakses untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Pada tahun 2016 Seksi IPDS juga melakukan Survei Kepuasan Data, tujuannya adalah untuk mengukur kepuasan pelayanan data yang diberikan oleh BPS Kab. Toraja Utara. c) Seksi Statistik Sosial Data yang dihasilkan dari kegiatan seksi statistik sosial antara lain; jumlah penduduk miskin, pengangguran, angkatan kerja, dan pendidikan, serta data yang berkaitan dengan fasilitas perumahan rumah tangga. Dalam rangka memantau kualitas data tersebut, telah diterapkan quality assurance dengan membentuk Tim Monitoring Kualitas serta Task Force dari BPS Provinsi. Sebaiknya pemantauan MK juga dilakukan oleh BPS Kabupaten Toraja Utara dipelaksanaan kegiatan mendatang. d) Seksi Statistik Produksi Data utama yang dihasilkan dari kegiatan bidang statistik produksi antara lain angka produksi padi dan palawija, produksi tanaman perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, hortukultura, pemotongan hewan, dan direktori perusahaan konstruksi serta alat pertanian. Hubungan yang harmonis dengan instansi terkait yang telah dilakukan selama ini harus terus dipertahankan bahkan ditingkatkan, karena beberapa hasil kegiatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016

28


seksi ini sangat terkait/ tergantung dari dinas pertanian; seperti luas lahan dan luas panen sawah. Perlu pengawasan yang lebih ketat untuk jadwal ubinan bagi petani yang akan melaksanakan panen padi, sehingga data ubinan sesuai yang diharapkan. e) Seksi Statistik Distribusi Produk utama kegiatan seksi statistik distribusi adalah indeks kemahalan konstruksi dan harga beberapa komoditi pedesaan. Selain kegiatan tersebut, seksi ini juga mengumpulkan data hotel/ penginapan, keuangan daerah tingkat II Kabupaten Toraja Utara, keuangan desa, data panjang jalan, dan beberpa data yang lainnya. Pemantauan pendataan hotel/ penginapan perlu ditingkatkan pemasukan datanya, untuk keuangan daerah harus ditingkatkan kualitas data, pelaksanaan keuangan desa/kelurahan sebaiknya tidak terlalu tergantung sampel dari BPS Provinsi karena biaya pelaksanaanya dapat dibebankan dalam biaya operasional kantor BPS Kabupaten Toraja Utara. Selain itu pada tahun 2016 ada kegiatan besar yaitu Sensus Ekonomi 2016 yang melibatkan mitra dari luar organic BPS, output yang dihasilkan adalah listing usaha SE2016 yang menangkap jumlah usaha yang ada di Kabupaten Toraja Utara. f) Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Kegiatan seksi ini adalah melakukan kompilasi data dari berbagai sumber dan melakukan konsistensi data yang selanjutnya mengolah dan menghitung sehingga data mentah atau setengah mentah menjadi angka Indikator, Indeks, dan Informasi. Seksi ini menyusun publikasi Produk Domestik Regional Bruto baik berdasarkan lapangan usaha maupun pengeluaran, indicator ekonomi, indeks pembangunan manusia, statistic daerah kabupaten dan kecamatan. Selain itu, bersama seksi IPDS mengelola penyusunan Daerah Dalam Angka dan Kecamatan Dalam Angka yang dibuat oleh KSK. Jadwal yang telah dibuat harus tetap dipatuhi. Advance Release Calendar (ARC) BPS Kabupaten Toraja Utara tentang jenis dan jumlah Publikasi 2016 merupakan komitmen yang harus ditepati kepada masyarakat. Dalam tahun 2016, semua publikasi dapat diterbitkan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014

29


BAB IV PENUTUP 4.1 Tinjauan Umum Hasil evaluasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pusat Statistik menyimpulkan bahwa secara umum pencapaian kinerja Badan Pusat Statistik Kabupaten Toraja Utara menunjukkan tingkat keberhasilan yang baik. Kesimpulan tersebut diperoleh dari capaian kinerja sebagai acuan tingkat keberhasilan. Tiga tujuan strategis sudah tercapai sudah tercapai keseluruhan sampai dan sesuai dengan target yang telah di tetapkan. Selain itu dalam sasaran strategis yang merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari tujuan strategis. Target yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis juga telah tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan diawal. Bahkan ada beberapa target di sasaran strategis yang melampaui target yang telah ditetapkan. 4.2 Saran Tindak Lanjut



Sumber daya manusia terutama lulusan STIS disebar sesuai kebutuhan daerah, sedangkan untuk kecamatan yang belum terisi KSK, dapat terus diupayakan memperoleh pegawai baru.



Bimbingan teknis bagi pegawai agar dapat dilakukan lebih luas lagi, sehingga di masa depan kesenjangan pengetahuan pegawai dapat merata di seluruh Indonesia, khususnya di Kabupaten Toraja Utara.



Seyogyanya BPS menyiapkan anggaran yang lebih besar untuk mengadakan sosialisasi dan kordinasi kegiatan BPS di daerah.



Sebaiknya dalam website BPS menyediakan space untuk kumpulan perka BPS dan ruang komunikasi secara aktif dengan pihak pengguna data.


30

L A K I P LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BPS KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2016

Recommend Documents