Kuliah Umum Magister Manajemen Univ. Andalas

Membangun Competitive Advantage melalui Pengelolaan Hubungan Industrial disampaikan pada

Kuliah Umum Magister Manajemen Univ. Andalas Padang 16 Juni 2012 Ir. Aryana Satrya, MM, PhD [email protected]

Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia

Profil Aryana Satrya memperoleh gelar PhD dari School of Political Science and International Studies, University of Queensland, Australia. Disertasi PhD-nya membahas komponen strategi Serikat Pekerja di tingkat perusahaan di sektor jasa di Indonesia. Kini Aryana mengajar di Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia Gelar sarjananya diperoleh dalam bidang Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung (ITB), dan gelar master di bidang Magister Manajemen dari Universitas Indonesia (UI). Beberapa karyanya telah dipublikasikan di beberapa jurnal internasional, termasuk Indian Journal of Industrial Relations, Employment Relations Records, Philippines Journal of Labor and Industrial Relations, Analisis Laboral (Peru), International Journal of Business and Society (Malaysia), dan Asian Profile. Disertasinya telah dibukukan oleh Lambert Academic Publishing (LAP), Germany. Selain itu, Aryana menjabat Presiden Asosiasi Hubungan Industrial Indonesia (AHII) sejak 2010, dan menjadi anggota beberapa asosiasi lainnya seperti Asia Pacific Sociological Association (APSA). Sebelum menjadi pengajar, Aryana bekerja di bidang telekomunikasi di bidang pengembangan usaha dan pemasaran. Dia juga merupakan periset di salah satu federasi serikat pekerja di Indonesia, serta anggota serikat pekerja saat berada di Australia. Aryana Satrya

Pendahuluan

Aryana Satrya

Kajian Competitive Advantage  Pendekatan lingkungan eksternal: lingkungan industri

(akses sumber pendanaan, teknologi, skala ekonomis) & competitive positioning dari suatu organisasi (Barney, 1991, 1995; Grant, 1998)  Pendekatan internal: resource based view yang berusaha memperoleh, memanfaatkan, mengembangkan, & mempertahankan sumber daya yang unik dari organisasi (mis: SDM, modal inteketual) (Barney, 1991; Colbert, 2004; Grant, 1991, 1998) menjadi kapabilitas organisasi (mis: pemelajaran kolektif organisasi) (Prahalad & Hamel, 1990)  Tipologi Grant(1998): tangible (keuangan & fisik), intangible (budaya, reputasi, teknologi), dan manusia 4

Aryana Satrya

Sumber Daya Manusia  Beberapa pakar menyatakan bahwa SDM dan manajemen

sangat penting untuk mencapai kesuksesan organisasi (Ulrich, Lake, 1991; Pfeffer, 1994; Wright, McMahan, McWilliams, 1994; Becker, Gerhart, 1996; Kamoche, 1999; Wright, Dunford, Snell, 2001; Doorewaard, Benschop, 2003)  Pendekatan dalam membahas SDM:  Distinctive approach (RBV): akumulasi pengetahuan, ketrampilan,

sikap, pengalaman, kebijaksanaan & kemampuan pengambilan keputusan (Grant, 1998; Kamoche 1999)  Generalist approach: manusia yang bekerja dalam organisasi (Wright et al, 1994; Gomez-Mejia et al., 2007) 5

Aryana Satrya

Pengertian Hubungan Industrial  Indonesia: Pengaturan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang

terlibat di dalam proses produksi secara kolektif (Suwarto, 2003:2)

 Australia: The study of the behaviour and interaction of people

at work. It is concerned with how individuals, groups, organisations and institutions make decisions that shape the employment relationship between employers and employees (Deery, Plowman, Walsh, Brown, 2002: 6)

 Canada: The complex of market and institutional arrangements,

private and public, which society permits, encourages or establishes to handle superior-subordinate relationships growing out of employment and related activities (Kehoe & Archer, 2004: 1)

6

A

HI: Konsep Hub Industrial

Aryana Satrya

IR atau ER

Perbedaan antara industrial relations (IR) dan employment relations (ER) (Blyton &Turnbull 1994, Marchington & Wilkinson 1996):  IR terutama membahas sektor manufaktur yang didominasi

pekerja pria yang bekerja secara penuh waktu dan permanen,  IR dikaitkan dengan serikat pekerja, perundingan bersama, dan aksi industrial  ER memusatkan perhatian terutama terhadap hubungan secara individual dan isyu dari perspektif manajerial dengan tujuan untuk memperoleh komitmen pekerja untuk mencapai tujuan organisasi  ER juga membahas sektor jasa, pekerja wanita, pekerja paruh waktu, pekerja kontrak, dan hubungan dengan non-serikat pekerja Aryana Satrya

Leat 2007:5

Tujuan Hubungan Industrial Pemerintah mengadakan pengaturan agar hubungan pekerja/ buruh dan pengusaha berjalan serasi dan seimbang berlandaskan pengaturan hak dan kewajiban  pemerintah sebagai penengah dalam penyelesaian konflik secara adil terhadap hubungan kerja yang senantiasa bermuatan perbedaan kepentingan  hubungan harmonis antara pelaku proses produksi (saling mengisi dan mendukung)  ketenangan kerja (industrial peace)  terciptanya kinerja perusahaan: peningkatan produktivitas perusahaan & kesejahteraan pekerja/ buruh Suwarto (2003: 2-3)

8

Aryana Satrya

Perundangan Ketenagakerjaan di RI  UU Serikat Pekerja No. 21, 2000:  SP dapat dibentuk oleh minimal 10 pekerja  Tidak ada larangan bagi manajemen untuk menjadi anggota SP  UU Ketenagakerjaan No. 13, 2003:  Perusahaan dengan minimum 50 pekerja harus mendirikan Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit  Pengaturan badan tripartit diformalisasikan  UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial No.

2, 2004:

 Pemerintah mengalihkan perannya dalam PHI ke Pengadilan HI (Serrano

2005: 5).  UU ditunda implementasinya s.d. 2006 (HukumOnline 2003).  UU No 2, 2004 dikritik oleh seluruh pihak terkait dan diminta untuk direvisi  biaya tinggi, kekurangan hakim, keterlambatan pembayaran gaji hakim, waktu-penyelesaian PHI yang tidak realistis (Kompas 2007b). 9

Aryana Satrya

Hubungan Industrial di ASEAN

Parasuraman B & A. Satrya, 2008:45

Parasuraman & Satrya. 2008

Landasan Teori

Aryana Satrya

Pendekatan Unitaris

Pengikut aliran unitaris:  Frederick Taylor (1911) dan aliran scientific management  Elton Mayo (1930) dan aliran human relations  McGregor (1960), Likert (1961), Herzberg (1968) dan aliran neo-human relations Aryana Satrya

Pendekatan Pluralis

Pengikut aliran pluralis:  Flanders (1970), Alan Fox (1971), HA Clegg (1975)

Aryana Satrya

Pendekatan Radikal (Marxist)

Pengikut aliran radikal:  Richard Hyman & R Fryer (1975), John Kelly (1975) Aryana Satrya

Versi Amerika Serikat

15

Aryana Satrya

Sistem Dunlop Sistem Hubungan Industrial terdiri atas:  Ouput:  Aturan prosedural: pengakuan SP, negosiasi, kenaikan gaji  Aturan substansi: tingkat kenaikan gaji, tingkat upah

 Input:  Aktor: pekerja & wakilnya, manajer & wakilnya, pihak ketiga

(pemerintah, lembaga hubungan industrial)  Konteks: teknologi, pengaruh pasar, distribusi kekuasaan  Ideologi: nilai & ide (voluntarism, corporatism)

 Proses: perundingan bersama, penyelesaian konflik, mediasi,

konsiliasi, arbitrasi

16

Aryana Satrya

Leat, Mike. 2009

Versi Kanada

17

Aryana Satrya

Kehoe & Archer (2002: vi)

Versi Inggris

18

Aryana Satrya

Leat, Mike. 2009

Kerja Sama

Aryana Satrya

Pengertian Kerja Sama  Kerja sama (partnership): “Hubungan antara pekerja dan

pengusaha, atau antara serikat pekerja dan tim manajemen di tempat kerja” (Gollan and Patmore, 2002)  Tema: legitimasi bersama, komitmen pada proses bekerja sama (cooperative), konsultasi (Haynes, 2001).  Partnership dapat dimasukkan ke dalam bentuk partisipasi tidak langsung, yaitu bagian dari “partisipasi pekerja di tempat kerja”, yang terdiri atas : partisipasi finansial (kepemilikan saham), partisipasi langsung (misal: gugus kendali mutu), dan partisipasi tidak langsung (via serikat pekerja) (Markey, 2001). 20

Aryana Satrya

Mengapa Perlu Kerja Sama  Masyarakat yang demokratis  Keaktifan warga negara sangat penting dalam masyarakat yang

demokratis. Pekerja harus aktif di tempat kerjanya agar menjadi warga negara yang aktif dan kuat  Hubungan kekuasaan dalam organisasi  Pendistribusian ulang kekuasaan dari manajemen memungkinan pekerja menyuarakan pendapatnya dalam keputusan yang memengaruhi mereka di temapt kerja  Efisiensi  Partisipasi pekerja mempromosikan keharmonisan industri, kepuasan kerja, dan produktivitas kerja yang lebih tinggi (Deery, Plowman, Walsh, Brown 2002:332) 21

Aryana Satrya

Pandangan tentang Kerja Sama  Menguntungkan serikat pekerja (SP): Lembaga Kerja Sama

(LKS) merupakan bentuk partisipasi yang berarti (Marchington 1992), kesempatan bagi SP untuk memperkuat perannya dalam hubungan ketenagakerjaan (employment relations) (Ackers and Payne 1998), menciptakan lebih banyak peluang bagi pekerja untuk meningkatkan kesejahteraan (Boreham 2001).

 Merugikan SP: manajemen dapat memakai LKS untuk

merendahkan pengaruh SP (Ramsay 1990) misalnya di Inggris (Lucio and Stuart 2002), dan di India, Malaysia, Filipina (Verma, Kochan, & Lansbury 1995); LKS hanya sebagai “tukang stempel” untuk inisiatif manajemen yang hanya membahas hal-hal yang remeh (Beardwell and Holden 2001).

 Memainkan peran yang berbeda di tiap organisasi,

sehingga memberikan hasil yang berbeda pula (Marchington 1994, Hyman and Mason 1995).

22

Aryana Satrya

Bentuk Partisipasi Pekerja Informa-tion Sharing e.g.. briefing session, suggestion boxes

Direct participation, e.g. semi-autonomous

Joint consulta-tion

Extended bargaining, e.g. collective

Joint decision making

Worker directors

(Deery et al. 2001:323)

Contoh implementasi:  Joint Consultation Committee di Australia diadopsi 25% tempat kerja (survei ketenagakerjaan 1990 dalam Deery et al. 2001:321)  Aliansi delapan SP nasional AS dalam penyusunan kebijakan kepegawaian, keuangan, dan operasional pada suatu perusahaan kesehatan nasional (Mills 2001: 605)

 Kerja sama SP dan manajemen untuk menghindari penutupan suatu pabrik alat

bantu kesehatan di AS (Carrell and Heavrin 2004: 63)  Perwakilan buruh dalam Dewan Direksi di AS (Ewing 2005: 258; Hunter 1998) 23

Aryana Satrya

Kondisi di Indonesia  Pengenalan prinsip kerja sama dimulai sejak pengenalan konsep

Hubungan Industrial Pancasila (Sudono 1978: 20) :

 Diperkenalkan oleh Agus Sudono tahun 1968, ketua Gasbiindo

(Gabungan Serikat Buruh Islam Indonesia)  Dinamai HIP sejak 1974 pada Seminar HIP  Menekankan pada keharmonisan kerja sama antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah  Menghindari pemogokan dan lock-out/ penuitupan pabrik demi kepentingan nasional  Pemerintah memromosikan kerja sama SP dengan manajemen:  UU No. 13 tahun 2003: LKS Bipartit wajib dibentuk di perusahaan yang mempekerjakan 50 orang  Penyelenggaraan lokakarya dan pelatihan bipartit  Penyelenggaraan penghargaan LKS Bipartit 24

Aryana Satrya

Keberhasilan Kerja Sama  Komitmen terhadap keberhasilan bisnis dan keamanan

bekerja, mengakui kepentingan bersama, berpusat pada mutu kesejahteraan kerja, transparansi, dan nilai tambah (Lucio and Stuart 2002)

 Manajemen harus mengadopsi pandangan pluralis, yang

menyertakan SP dalam pengambilan keputusan (Kochan and Osterman 1994)

 SP tidak memakai pendekatan permusuhan (adversarial)

dan meningkatkan daya tawar melalui dukungan kuat dari partisipasi dan solidaritas anggota (Heery 2002; Oxenbridge and Brown 2002)

25

Aryana Satrya

Serikat Pekerja dan Kinerja Perusahaan

Aryana Satrya

Serikat Pekerja dan Produktivitas

Freeman & Medoff 1984: 163 27

Aryana Satrya

Pegaruh terhadap Produktivitas  Perusahaan yang melakukan konsultasi dan kerja sama ekstensif dengan

pekerjanya secara signifikan mampu meningkatkan kinerja produktivitas dan kualitas (survei ketenagakerjaan 1990 dalam Deery et al. 2001:321)  Lokasi kerja dengan perbandingan delegasi SP terhadap pekerja memiliki tingkat turn-over (pengunduran diri) pekerja yang rendah dan meningkatkan jangka waktu bekerja (Drago & Wooden 1991 dan Miller dan Mulvey 1991 dalam Deery et al. 2001:320)  Reduksi pada fleksibilitas akibat pengaruh SP hanya memiliki efek yang rendah pada produktivitas (Freeman & Medoff 1984: 173). Keberadaan SP dikaitkan dengan fleksibilitas numerik dan pendapatan yang lebih rendah, namun lebih dikaitkan dengan fleksibilitas fungsional yang lebih tinggi, misal: penerapan desain ulang pekerjaan kelompok kerja, dan gugus kendali mutu (Deery et al. 2001:324)  Studi kuantitatif menunjukkan produktivitas umumnya lebih tinggi di lokasi kerja yang memiliki SP dibandingkan non SP karena iklim hubungan industri yang lebih baik pada kompetisi yang ketat (Freeman & Medoff 1984: 180) 28

Aryana Satrya

Contoh Kerja Sama (1) Beiersdorf, Inc. di Ohio pembuat berbagai piranti bantu kesehatan pada tahun 1996 diberitahukan bahwa pabrik akan segera ditutup karena biaya produksi terlalu tinggi. Manajer pabrik dan anggota UNITE meminta kesempatan untuk melakukan penurunan biaya produksi setara dengan penghematan akibat relokasi ke luar negeri dengan melakukan beberapa langkah:  Menerapkan proses produksi yang baru: Sistem kerja Toyota mengubah menjadi kerja

kelompok, yang mengurangi proses pemidndahan barang, penyimpanan  Memotong gaji dari 1/3 pekerja dan mengurangi asuransi dan tunjangan lain  Pemilik tanah setuju untuk megurangi sewa tanah sebanyak 1/3  Pemasok pabrik setuju menurunkan harga untuk 90% material

Hasil yang diperoleh:

Penurunan biaya melebihi target ($10 juta dibandingkan target $6 juta) Produksi meningkat 50% Meningkatkan ekspor dari 10% menjadi 25% dari penjualan Perusahaan memperoleh untung, mengeluarkan 6 produk baru dan memenangkan penghargaan inovasi Beiersdorf  Jumlah pekerja bertambah 60 orang (Carrell and Heavrin 2004: 63)    

29

Aryana Satrya

Contoh Kerja Sama (2) 

SP Hero Supermarket menjalankan program untuk menekan kerugian perusahaan:  Menekan tingkat shrinkage  Mencegah pencurian, penggelapan, manipulasi data



Suatu SP di industri penerbitan mengadakan seminar mengenai strategi memenangkan usaha untuk mendorong perusahaan agar meningkatkan daya saing



SP Pos Indonesia menyusun kajian mengenai rencana bisnis perusahaan untuk memasarkan layanan pos melalui sistem waralaba (franchise) (Satrya & Parasuraman 2007; Satrya, 2009)

30

Aryana Satrya

Mengukur Kerja Sama  Pertemuan LKS bipartit (kualitas & kuantitas)  Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan  Pelatihan bagi pengurus SP/SB  Kegiatan bersama antara manajemen dan SP/SB  Audit praktek HI sesuai dengan PKB dan UU, untuk

menciptakan transparansi dan akuntabilitas.  Kunjungan benchmark antar SP/SB

Aryana Satrya

Penelitian di Bidang Hubungan Industrial

Aryana Satrya

Tema Arus Utama (Mainstream)  Labour economics, wage and benefits  The Productivity-Enhancing Impacts of the Minimum Wage  Workplace issues  Actual and Preferred Working Hours  Collective bargaining  Decentralised bargaining of working time in automotive industry  Training  Is There a Public Sector Training Advantage  Union strategy  Influences on Trade Union Organizing Effectiveness in Britain  The union recognition dispute at McDonald's Moscow  Factors Related to Employees' Desire to Join and Leave Unions 33

Aryana Satrya

Tema Kontemporer (1)  Employment relations  Path Dependency and Comparative Industrial Relations  Employment Relations and Corporate Governance

 Job flexibility  One Store, Two Employment Systems - Core, Periphery & Flexibility  Re-working and work – dependency in the employment relationship  Partnership  Why has Irish Social Partnership Survived  Gender issues  Gender - the missing link in industrial relations research  Informal economy  Employment relations in small commercial businesses in China Aryana Satrya

Tema Kontemporer (2)  Work life balance  Trade Unions and Work-life Balance  Working Time Mismatch and Subjective Well-being  Human resource practices  The Influence of Stock Market Listing on HR Management  High-Commitment Work Practices and Downsizing Harshness  Non-union worker representation  Are non-union workers different to their union colleagues  Globalization  Global Collective Bargaining on Flag of Convenience Shipping  U.S. Multinational Activity Abroad and U.S. Jobs 35

Aryana Satrya

Tema Hukum Ketenagakerjaan  The Rights of Illegal Workers Injured at Work  In Defence of ‘Just Cause’ Dismissal Law  Temporary Agency Work in Germany and Australia:

Contrasting Regulatory  Regimes and Policy Challenges

36

Aryana Satrya

Riset Hukum Ketenagakerjaan  The Rights of Illegal Workers Injured at Work  In Defence of ‘Just Cause’ Dismissal Law  Temporary Agency Work in Germany and Australia:

Contrasting Regulatory  Regimes and Policy Challenges

Sumber Rujukan 2005-2010  British Journal of Industrial Relations  Industrial Relations  Industrial Relations Journal  Labour & Industry  International Journal of Comparative Legal &

Law and Industrial Relations

Daftar Referensi Deery, Plowman, Walsh, Brown. 2001. Industrial relations : a contemporary analysis. 2nd ed. Sydney: McGraw-Hill. Carrell, M.R. and C. Heavrin. 2004. Labor Relations and Collecive Bargaining: Cases, Practice, and Law. 7th ed. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Prentice Hall. Ewing, L. 2005. 'Ethical Practice in a Labor Union: The Uaw Case'. In The Ethics of Human Resources and Industrial Relations, eds J.W. Budd and J.G. Scoville. Champaign, IL: Labor and Employment Relations Association: 251-272. Freeman, R.B. and J.L. Medoff. 1984. What do unions do? New York: Basic Books. Hunter, L.W. 1998. 'Can Strategic Participation Be Institusionalised? Union Representation on American Corporate Boards.' Industrial and Labor Relations Review 51(4): 557-578. Kazlauskait, Rūta , Bučiūnien, Ilona . 2008. ‘The Role of Human Resources and Their Management in the Establishment of Sustainable Competitive Advantage.’ Engineering Economics, 5 (60). Leat, Mike. 2009. Exploring employee relations (2nd ed). Oxfrod, UK: Elsevier.

39

Aryana Satrya

Daftar Referensi Mills, N. 2001. 'New Strategies for Union Survival and Revival.' Journal of Labor Research 22(3): 599-613. Parasuraman, Balakrishnan, Aryana Satrya. 2008. 'Industrial Relations in ASEAN: An Overview'. In Industrial Relations in the Asia Pacific Countries, Luis ApparicioValdes (ed.). Lima, Peru: AELE 31-46. Satrya, A. 2009. Union Strategy in Developing Countries: Lessons from Indonesian Enterprise Unions in the Services Sector. Thesis. Brisbane: Uni of Queensland. Satrya, A. and B. Parasuraman. 2007. 'Partnership as Union Strategy - Does it Work in Asia? Case Studies in Indonesia and Malaysia.' Indian Journal of Industrial Relations 42:589-616. Sudono, A. 1978. Gerakan Buruh Indonesia dan Kebijaksanaannya. Jakarta: Federasi Buruh Seluruh Indonesia and Asian_AmericanFree Labor Institute Suwarto. 2003. Hubungan Industrial dalam Praktek. Jakarta: Asosiasi Hubungan Industrial Indonesia. Aryana Satrya