KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 105 TAHUN 2004 TENTANG PENYELENGGARAAN ACARA MENJELANG TAHUN BARU 2005 GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Menimbang
:
a. Bahwa setiap menjelang pergantian tahun masehi sebagian pemilik/pengelola industri pariwisata dan masyarakat menyelenggarakan kegiatan khusus menjelang tahun baru; b. bahwa penyelenggaran acara menjelang tahun baru pada umumnya menampilkan pertunjukan kesenian, film dan hiburan lain yang dapat menimbulkan berbagai dampak antara lain terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, persaingan usaha yang tidak sehat antara penyelenggara dan pengaruh negatif terhadap masyarakat, oleh karena itu perlu dilakukan langkah pencegahan dan penganggulangan; c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan penyelenggaraan acara menjelang Tahun Baru 2005 dengan keputusan Gubernur.
Mengingat
:
1. Undang-undang Kepariwisataan;
Nomor
9
Tahun
1990
tentang
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000; 3. Undang-undang Nomor Pemerintahan Daerah;
22
Tahun
1999
tentang
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2002 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah; 7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pajak Hiburan; 8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel; 9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran; 10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2003 tentang Kepariwisataan; 11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1784 Tahun 1993 tentang Pedoman Penyelenggaraan Acara Menjelang Tahun Baru di Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 12. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN ACARA MENJELANG TAHUN BARU 2005. Pasal 1
(1) Penyelenggaraan acara menjelang Tahun Baru 2005 berupa pertunjukan kesenian, film dan hiburan lain dilaksanakan pada tanggal 30 dan 31 Desember 2004 mulai pukul 18.00 sampai dengan pukul 04.00
(2) Tempat penyelenggaraan acara menjelang Tahun Baru 2005 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. industri pariwisata; b. tempat lain yang tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan.
Pasal 2 (1) Setiap penyelenggaraan acara menjelang Tahun Baru 2005 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, harus memperoleh izin temporer/pertunjukan dari Kepala Dinas Pariwisata. (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara/penanggung jawab harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas Pariwisata selambatlambatnya 7 hari sebelum waktu penyelenggaraan dengan melampirkan : a. foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama penanggung jawab/penyelenggara; b. susunan panitia penyelenggara; c. surat pernyataan tidak berkeberatan dari pemilik tempat; d. susunan acara, jenis pertunjukan, nama artis pemain, judul film (yang telah disensor) serta tarif/harga nominal tanda masuk, tiket dan atau undangan; e. foto kopi izin pertunjukan artis asing dari Komisi Penilai Kegiatan Hiburan (KPKH) bagi yang akan menampilkan artis asing.
Pasal 3 Penyelenggaraan acara menjelang Tahun Baru 2005 yang diselenggarakan di kampus atau di sekolah, permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus diajukan oleh Rektor/Direktur atau Kepala Sekolah yang bersangkutan disertai rekomendasi dari Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi.
Pasal 4 Setiap penyelenggaraan acara menjelang Tahun Baru 2005 yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus dilengkapi dengan : a. izin keramaian dari Kepolisian Daerah Metro Jaya melalui Kepala Direktorat Intelkam; b. izin penyelenggaraan undian Cuma-Cuma berhadiah dari Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial bagi yang akan mengadakan undian dan atau door prize.
Pasal 5 Penyelenggara acara menjelang Tahun Baru 2005 yang menampilkan artis asing harus : a. menaati ketentuan yang ditetapkan oleh Komisi Penilaian Kegiatan Hiburan (KPKH); b. memperoleh rekomendasi dari Kepolisian Daerah Metro Jaya.
Pasal 6 (1) Setiap tanda masuk, karcis dan atau undangan acara menjelang Tahun Baru 2005 harus dilegalisasi berupa tanda perporasi oleh Dinas Pendapatan Daerah selambat-lambatnya 7 hari sebelum waktu penyelenggaraan dan menyetor uang jaminan pajak hiburan. (2) Harga tanda masuk, karcis dan atau undangan (tarif) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk tiap orang sudah termasuk makan, minum, pajak dan pelayanan setinggi-tingginya sebagai berikut : a. hotel berbintang 4, hotel berbintang 5 dan convention center Concert hall ............................................................ Rp 7.500.000,00 ( Tujuh juta lima ratus ribu rupiah ) b. hotel berbintang 1,2 dan berbintang 3 ................... ( Empat juta rupiah )
Rp 4.000.000,00
c. hotel melati/non bintang ........................................... ( Dua juta rupiah )
Rp 2.000.000,00
d. klab malam .............................................................. ( Dua juta lima ratus rupiah )
Rp 2.500.000,00
e. diskotik ..................................................................... ( dua juta lima ratus ribu rupiah )
Rp 2.500.000,00
f. bioskop untuk 1 kali pertunjukan film ....................... ( Tiga ratus ribu rupiah )
Rp
300.000,00
g. restoran, rumah makan / kedai kopi / bar / pub / balai pertemuan dan tempat lain ........................................................................... Rp 1.000.000,00 ( Satu juta rupiah )
Pasal 7 (1) Penyelenggara acara menjelang Tahun Baru 2005 yang akan menggunakan tanda masuk, tiket dan atau undangan dengan tarif yang melebihi ketentuan sebagaimana dimasud dalam Pasal 6 ayat (2) harus mendapat persetujuan tertulis Gubernur. (2) Penyelenggara acara menjelang Tahun Baru 2005 yang akan menggunakan tanda masuk, tiket dan atau undangan dengan tarif tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 8 Setiap penyelenggaraan acara menjelang Tahun Baru tahun 2005 harus menaati ketentuan Pasal 35 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2004 tentang Kepariwisataan dan peraturan perundang-undangan perpajakan serta dilarang menyajikan pertunjukan perundang-undangan perpajakan serta dilarang menyajikan pertunjukan kesenian, film dan hiburan lain yang bertentangan dengan nomranorma agama, kesusilaan dan adat istiadat bangsa Indonesia.
Pasal 9 (1) Penyelenggara acara menjelang Tahun Baru 2005 yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat dikenakan sanksi administrasi berupa : a.
b.
penghentian pertunjukan dan penutupan usaha paling lama 30 hari bagi yang diselenggarakan di lokasi industri pariwisata; penghentian pertunjukan bagi yang diselenggarakan di tempat lain.
(2) Penyelenggara.penanggung jawab acara menjelang Tahun baru 2005 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Pasal 10 Setiap pemilik/pengelola/penanggung jawab industri pariwisata yang menyelenggarakan pertunjukan kesenian, film dan hiburan lain yang merupakan kegiatan rutin sesuai ketentuan izin usaha dan atau tidak menaikkan tarif/harga nominal tanda masuk, tiket atau undangan dan atau tidak memperpanjang waktu penyelenggaraan pada menjelang Tahun Baru 2005 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, harus melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pariwisata.
Pasal 11 Kepala Dinas Pariwisata, dan instansi terkait agar melaksanakan keputusan ini sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
Pasal 12 Pengawasan terhadap penyelenggaraan acara menjelang Tahun Baru 2005 dilaksanakan oleh tim pengawasan terpadu yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
Pasal 13 Penyelenggaraan acara menjelang Tahun Baru 2005 yang dimulai sebelum tanggal 30 dan atau sesudah tanggal 31 Desember 2004 yang merupakan satu paket acara berlaku ketentuan yang ditetapkan dalam keputusan ini.
Pasal 14 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 2 November 2004 GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
SUTIYOSO
Tembusan : 1. Ketua DPRD Propinsi DKI Jakarta 2. Wakil Gubernur Propinsi DKI Jakarta 3. Para Wakil Ketua DPRD Propinsi DKI Jakarta 4. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya 5. Kepala Kejaksaan Tinggi Propinsi DKI Jakarta 6. Sekretaris Daerah Propinsi DKI Jakarta 7. Para Asisten Sekda Propinsi DKI Jakarta 8. Kepala Bapeda Propinsi DKI Jakarta 9. Kepala Bawasda Propinsi DKI Jakarta 10. Para Walikotamadya Propinsi DKI Jakarta 11. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Propinsi DKI Jakarta 12. Para Kepala Dinas Propinsi DKI Jakarta 13. Para Kepala Biro Setda Propinsi DKI Jakarta 14. Para Camat Propinsi DKI Jakarta 15. Para Lurah Propinsi DKI Jakarta
Dikeluarkan di Jakarta Pada tanggal 8 Maret 2004 a.n. GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEKRETARIS DAERAH,
H. RITOLA TASMAYA NIP 140091654 Tembusan : 1. Para Asisten Sekda Propinsi DKI Jakarta 2. Kepala Bawasda Propinsi DKI Jakarta 3. Para Walikotamadya Propinsi DKI Jakarta 4. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Propinsi DKI Jakarta 5. Kepala Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesos Propinsi DKI Jakarta 6. Kepal Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta 7. Sekretaris DPRD Propinsi DKI Jakarta 8. Kepala Biro Administrasi Wilayah Setda Propinsi DKI Jakarta 9. Kepala Biro Keuangan Setda Propinsi DKI Jakarta 10. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda DKI Jakarta 11. Kepala Biro Kakda Setd Propinsi DKI Jakarta 12. Para Kepala Sudin Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta 13. Para Anggota Bakopur
