KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG

KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN PROPINDI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (3) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pasal 35 Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 79 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Perhubungan ditetapkan dengan keputusan Gubernur; b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, dan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan pembentukan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Perhubungan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Keputusan Gubernur. Mengingat: 1.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

2.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;

3.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian;

4.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

5.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran;

6.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

7.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

8.

Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah; 11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

12. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 79 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan : 1.

Daerah adalah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

3.

Gubernur adalah Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

4.

Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

5.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

6.

Kotamadya adalah Kotamadya di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

7.

Balai Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

8.

Terminal Angkutan Jalan adalah Terminal Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

9.

Pelabuhan Penyeberangan adalah Pelabuhan Penyeberangan Dinas Perhubungan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

10.

Pelabuhan Laut adalah Pelabuhan Laut Dinas Perhubungan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

11.

Kepala Balai adalah Kepala Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

12.

Kepala adalah Kepala Terminal Angkutan Jalan, Kepala Pelabuhan Penyeberangan, dan Kepala Pelabuhan Laut Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2

(1) Dengan keputusan ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Perhubungan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari : a. b. c. d.

Balai Pengujian Kendaraan Bermotor; Terminal Angkutan Jalan; Pelabuhan Penyeberangan; Pelabuhan Laut.

BAB III BALAI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pasal 3

(1) Balai Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan Unit Pelaksan Teknis Dinas Perhubungan di bidang pengujian kendaraan bermotor. (2) Balai Pengujian Kendaraan Bermotor dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

(1) Balai Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan pengujian kendaraan bermotor. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi: a. b. c. d. e. f.

pelaksanaan ketatausahaan yang meliputi urusan keuangan dan kepegawaian, umum, perlengkapan dan pelaporan; pengelolaan fasilitas penataan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor; pengelolaan administrasi pengujian kendaraan bermotor; pelaksanaan teknis pengujian berkala kendaraan bermotor dan menetapkan hasil uji; pelaksanaan penetapan dan pengesahan teknik laik jalan; pelaksanaan pungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor.

Bagian Kedua Organisasi Pasal 5

(1) Susunan organisasi Balai Pengujian Kendaraan Bermotor trediri dari : a. b. c. d. e. f. g. h. i.

Kepala Balai; Subbagian Tata Usaha; Seksi Fasilitas, Sarana dan Prasarana; Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Khusus Pulo Gadung; Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Kendaraan Khusus Cilincing; Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Wilayah I Ujung Menteng; Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Wilayah II Jagakarsa; Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Wilayah III Kedaung Angke; Subkelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Balai Pengujian Kendaraan Bermotor adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

Pasal 6

Kepala Balai mempunyai tugas : a. b.

memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 keputusan ini; memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Subbagian, Seksi dan Subkelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas : a. b. c. d. e. f.

menghimpun, meneliti, mengolah dan menyusun program kegiatan; melaksanakan kegiatan pengelolaan surat menyurat dan kearsipan; melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian; melaksanakan pengelolaan keuangan; mengurus kebutuhan perlengkapan kantor; menjaga keamanan, ketertiban, keindahan dan kebersihan lingkungan serta melaksanakan urusan kerumahtanggaan; g. mengkoordinasikan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan operasional. (2) Seksi Fasilitas, Sarana dan Prasarana mempunyai tugas : a. b. c. d.

melaksanakan penyelenggaraan pengolahan data wajib uji (taman kendaraan); melaksanakan penyusunan petunjuk operasional pengujian; melaksanakan koordinasi kalibrasi sarana uji; melaksanakan perencanaan teknis, pembangunan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor.

(3) Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Khusus Pulogadung mempunyai tugas : a. melaksanakan pengujian pertama kendaraan bermotor;

b. melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor jenis mobil bus sedang, mobil bus besar dan kendaraan angkutan umum jenis IV; c. melaksanakan pengujian berkala pertama kendaraan bermotor rubah bentuk, peremajaan dan mutasi dari luar daerah; d. melaksanakan pengujian kendaraan bermotor di tempat/touring; e. melaksanakan penetapan teknis laik jalan dan pengesahan hasil uji; f. melaksanakan administrasi dan sistem pelaporan pengujian kendaraan bermotor. (4) Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Kendaraan Khusus Cilincing mempunyai tugas : a. melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor jenis kendaraan khusus meliputi Tractor Head, Truck yang dilengkapi dengan fasilitas alat penggandeng, Kereta Tempelan, Kereta Gandengan, Tangki, Mixer, Derek dan Truk Tandum CBU diatas 8 ton; b. melaksanakan pengujian kendaraan bermotor berkala kendaraan angkutan khusus; c. melaksanakan pengujian kendaraan bermotor di tempat/touring; d. melaksanakan penetapan teknis laik jalan dan pengesahan hasil uji; e. melaksanakan administrasi dan sistem pelaporan pengujian kendaraan bermotor. (5) Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Wilayah I Ujung Menteng mempunyai tugas : a. melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor jenis mobil penumpang umum, mobil bus kecil, mobil barang yang domisili kepemilikannya di Wilayah Kotamadya Jakarta Timur; b. melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor jenis mobil barang yang mempunyai GVW (Gross Vehicle Weight) diatas 7 ton, domisili kepemilikannya di wilayah Kotamadya Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat; c. melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor jenis mobil barang yang mempunyai GVW (Gross Vehicle Weight) diatas 8 ton, domisili kepemilikannya di Wilayah Kotamadya Jakarta Barat dan Jakarta Utara; d. melaksanakan teknis pengujian kendaraan bermotor di tempat/touring; e. melaksanakan penetapan teknis laik jalan dan pengesahan hasil uji; f. melaksanakan administrasi dan sistem pelaporan pengujian kendaraan bermotor. (6) Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Wilayah II Jagakarsa mempunyai tugas : a. melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor jenis mobil penumpang umum, mobil bus kecil, mobil barang yang domisili kepemilikannya di Wilayah Kotamadya Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat; b. melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor jenis mobil barang yang mempunyai GVW (Gross Vehicle Weight) maksimum 7 ton, domisili kepemilikannya di Wilayah Kotamadya Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat; c. melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor di tempat/touring; d. melaksanakan penetapan teknis laik jalan dan pengesahan hasil uji; e. melaksanakan administrasi dan sistem pelaporan pengujian kendaraan bermotor. (7) Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Wilayah III Kedaung Angke mempunyai tugas : a. melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor jenis mobil penumpang umum, mobil bus kecil, mobil barang yang domisili kepemilikannya di Wilayah Kotamadya Jakarta Barat dan Jakarta Utara; b. melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor jenis mobil barang yang mempunyai GVW (Gross Vehicle Weight) maksimum 8 ton, domisili kepemilikannya di Wilayah Kotamadya Jakarta Barat dan Jakarta Utara; c. melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor di tempat/touring; d. melaksanakan penetapan laik jalan dan pengesahan hasil uji; e. melaksanakan administrasi dan sistem pelaporan pengujian kendaraan bermotor. (8) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian dan tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Balai.

Pasal 8

(1) Subkelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam menunjang tugas dan fungsi Balai Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan keahliannya masing-masing. (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai Ketua Subkelompok yang dalam melaksanakan tugasnya secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala Balai dan secara teknis administrasi kepada Ketua Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Perhubungan. (3) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Instruktur dan jabatan fungsional lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, sifat, jenis, dan beban kerja. (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TERMINAL ANGKUTAN JALAN Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, dan fungsi Pasal 9

(1) Terminal Angkutan Jalan merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan di bidang pengelolaan terminal angkutan jalan. (2) Terminal Angkutan Jalan dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 10

(1) Terminal Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan terminal angkutan jalan. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Terminal Angkutan Jalan mempunyai fungsi : a. pelaksanaan ketatausahaan yang meliputi urusan keuangan dan kepegawaian, umum, perlengkapan dan pelaporan; b. pelaksanaan kegiatan pengusahaan fasilitas terminal angkutan jalan; c. pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pembangunan terminal angkutan jalan; d. pelaksanaan kegiatan pemeliharaan terminal angkutan jalan; e. pelaksanaan operasional terminal angkutan jalan.


(1) Susunan organisasi Terminal Angkutan Jalan terdiri dari : a. b. c. d. e. f. g.

Kepala; Subbagian Tata Usaha; Seksi Pengusahaan Fasilitas Terminal; Seksi Pembangunan Terminal; Seksi Pemeliharaan Terminal; Seksi Operasional Terminal; Subkelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Terminal Angkutan Jalan adalah sebagaimana tecantum dalam lampiran II keputusan ini.

Pasal 12

Kepala mempunyai tugas : a. b.


Pasal 13


menghimpun, meneliti, mengolah dan menyusun program kegiatan; melaksanakan kegiatan pengelolaan surat menyurat dan kearsipan; melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian; melaksanakan pengelolaan keuangan; mengurus kebutuhan perlengkapan kantor; mengkoordinasikan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan operasional.

(2) Seksi Pengusahaan Fasilitas Terminal mempunyai tugas : a. melaksanakan bimbingan teknis terhadap pengusaha pemakai jasa terminal angkutan umum; b. melaksanakan proses penerbitan izin penggunaan fasilitas terminal angkutan jalan. (3) Seksi Pembangunan Terminal mempunyai tugas : a. melaksanakan pembuatan perencanaan teknis dan pembangunan di terminal angkutan jalan; b. melaksanakan pengawasan pelaksanaan pembangunan terminal angkutan jalan. (4) Seksi Pemeliharaan Terminal mempunyai tugas : a. melaksanakan pembuatan perencanaan teknis dan pemeliharaan terminal angkutan jalan; b. melaksanakan pengawasan pelaksanaan pemeliharaan terminal angkutan jalan;

c. melaksanakan pengaturan penempatan usaha badan-badan yang menggunakan jasa fasilitas termianl angkutan jalan. (5) Seksi Operasional Terminal Angkutan Jalan mempunyai tugas : a. melaksanakan penjagaan keamanan, ketertiban dan keindahan lingkungan terminal angkutan jalan; b. melaksanakan pengawasan sarana dan prasarana terminal angkutan jalan; c. melaksanakan pungutan retribusi terminal angkutan jalan. (6) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian dan tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 14

(1) Subkelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam menunjang tugas dan fungsi Terminal Angkutan Jalan sesuai dengan keahliannya masing-masing. (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai Ketua Subkelompok yang melaksanakan tugasnya secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala dan secara teknis administrasi kepada Ketua Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Perhubungan. (3) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Instrukur dan jabatan fungsional lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, sifat, jenis, dan beban kerja. (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PELABUHAN PENYEBERANGAN Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, dan fungsi Pasal 15

(1) Pelabuhan Penyeberangan merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan di bidang pelayanan lalu lintas dan penyeberangan. (2) Pelabuhan Penyeberangan dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 16

(1) Pelabuhan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan penanganan lalu lintas dan angkutan penyeberangan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelabuhan Penyeberangan mempunyai fungsi : a. pelaksanaan ketatausahaan yang meliputi urusan keuangan, kepegawaian, umum, perlengkapan dan pelaporan; b. pengelolaan sarana dan prasarana penyeberangan; c. pelaksanaan kegiatan penanganan lalu lintas dan angkutan penyeberangan; d. pelaksanaan kegiatan pengamanan dan penerbitan pelabuhan penyeberangan;


(1) Susunan organisasi Pelabuhan Penyeberangan terdiri dari : a. b. c. d. e. f. g. h.

Kepala; Subbagian Tata Usaha; Seksi Pelabuhan Penyeberangan Wilayah I (Muara Angke, Marina Ancol dan Cakung Drain); Seksi Pelabuhan Penyeberangan Wilayah II (Pulau Tidung, Pulau Lancang, Pulau Pari dan Pulau Untung Jawa); Seksi Pelabuhan Penyeberangan Wilayah III (Pulau Pramuka, Pulau Panggang dan Pulau Karya); Seksi Pelabuhan Penyeberangan Wilayah IV (Pulau Kelapa, Pulau Sebira dan Pulau Harapan); Seksi Pelabuhan Penyeberangan Wilayah V (Pulau Ayer, Pulau Onrust, Pulau Bidadari dan Pulau Matahari serta Pulau-pulau wisata lainnya); Subkelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Pelabuhan Penyeberangan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III keputusan ini.

Pasal 18



Pasal 19


menghimpun, meneliti, mengolah dan menyusun program kegiatan; melaksanakan kegiatan pengelolaan surat menyurat dan kearsipan; melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian; melaksanakan pengelolaan keuangan; mengurus kebutuhan perlengkapan kantor; menjaga keamanan, ketertiban, keindahan dan kebersihan lingkungan serta melaksanakan urusan kerumahtanggaan; g. mengkoordinasikan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan opersional.

(2) Seksi Pelabuhan Penyeberangan Wilayah I mempunyai tugas : a. memberikan pelayanan kepada masyarakat penyedia dan pengguna jasa penyeberangan; b. melaksanakan kelancaran dan ketertiban keluar masuk kapal; c. melaksanakan pencatatan kegiatan kapal-kapal penyeberangan berikut naik/turun penumpang, barang dan kendaraan; d. melaksanakan pendataan kapal-kapal angkutan penyeberangan di dalam dan di lingkungan pelabuhan; e. melaksanakan pengawasan kegiatan bongkar muat; f. menyiapkan blanko penerimaan jasa penyeberangan dan karcis angkutan penyeberangan; g. melaksanakan pengurusan surat-surat tagihan yang berkaitan dengan pelayanan jasa pelabuhan dan angkutan penyeberangan; h. melaksanakan inventarisasi sumber-sumber pendapatan pelabuhan penyeberangan; i. melaksanakan penertiban dan pengamanan daerah lingkungan kerja pelabuhan penyeberangan; j. melaksanakan usaha pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan PPPK; k. melaksanakan patroli dan penanggulangan pencemaran, serta pemberian bantuan SAR pada kapal-kapal penyeberangan; l. melaksanakan pengamanan sarana bantu navigasi dan rambu penyeberangan lainnya di pelabuhan dan lingkungan kerjanya; m. melaksanakan penetapan pengunaan bangunan, demaga dan fasilitas penunjang operasional pelabuhan penyeberangan; n. melaksanakan pemantauan operasional kapal-kapal penyeberangan dan inspeksi/patroli; o. pelaksanaan tugas-tugas sebagaimana tersebut butir a s.d. n pada wilayah kerjanya. (3) Seksi Pelabuhan Penyeberangan II mempunyai tugas : a. memberikan pelayanan kepada masyarakat penyedia dan pengguna jasa penyeberangan; b. melaksanakan kelancaran dan ketertiban keluar masuk kapal; c. melaksanakan pencatatan kegiatan kapal-kapal penyeberangan berikut naik/turun penumpang, barang dan kendaraan; d. melaksanakan pendataan kapal-kapal angkutan penyeberangan di dalam dan di lingkungan kerjanya; e. melaksanakan pengawasan kegiatan bongkar muat; f. menyiapkan blanko dan karcis tanda penerimaan jasa angkutan penyeberangan; g. melaksanakan pengurusan surat-surat tagihan yang berkaitan dengan pelayanan jasa angkutan penyeberangan; h. melaksanakan inventarisasi sumber-sumber pendapatan pelabuhan penyeberangan; i. melaksanakan penertiban dan pengamanan daerah lingkungan kerja pelabuhan penyeberangan; j. melaksanakan usaha pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan PPPK; k. melaksanakan patroli dan penanggulangan pencemaran, serta pemberian bantuan SAR pada kapal-kapal penyeberangan; l. melaksanakan pengamanan sarana bantu navigasi dan rambu penyeberangan lainnya di lingkungan pelabuhan penyeberangan; m. melaksanakan penetapan penggunaan bangunan, dermaga dan fasilitas penunjang operasional pelabuhan penyeberangan; n. melaksanakan pemantauan operasional kapal-kapal penyeberangan dan inspeksi/patroli; di Pulau Tidung, Pulau Lancang, Pulau Pari dan Pulau Untung Jawa; o. pelaksanaan tugas-tugas sebagaimana tersebut butir a s.d. n pada wilayah kerjanya.

(4) Seksi Pelabuhan Penyeberangan Wilayah II mempunyai tugas : a. b. c. d.

memberikan pelayanan kepada masyarakat penyedia dan pengguna jasa penyeberangan; melaksanakan kelancaran dan ketertiban keluar masuk kapal; melaksanakan pencatatan kegiatan kapal-kapal penyeberangan berikut naik/turun penumpang, barang dan kendaraan; melaksanakan pendataan kapal-kapal angkutan penyeberangan di dalam dan di lingkungan pelabuhan penyeberangan;

e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o.

melaksanakan pengawasan kegiatan bongkar muat; menyiapkan blanko dan karcis tanda penerimaan jasa angkutan penyeberangan; melaksanakan pengurusan surat-surat tagihan yang berkaitan dengan pelayanan jasa angkutan penyeberangan; melaksanakan inventarisasi sumber-sumber pendapatan pelabuhan penyeberangan; melaksanakan penertiban dan pengamanan daerah lingkungan kerja pelabuhan penyeberangan; melaksanakan usaha pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan PPPK; melaksanakan patroli dan penanggulangan pencemaran, serta pemberian bantuan SAR pada kapal-kapal penyeberangan; melaksanakan pengamanan sarana bantu navigasi dan rambu penyeberangan lainnya di lingkungan pelabuhan penyeberangan; melaksanakan penetapan penggunaan bangunan, dermaga dan fasilitas penunjang operasional pelabuhan penyeberangan; melaksanakan pemantauan operasional kapal-kapal penyeberangan dan inspeksi/patroli; di Pulau Pramuka, Pulau Panggang dan Pulau Karya; pelaksanaan tugas-tugas sebagaimana tersebut butir a s.d. n pada wilayah kerjanya.

(5) Seksi Pelabuhan Penyeberangan Wilayah IV mempunyai tugas : a. memberikan pelayanan kepada masyarakat penyedia dan pengguna jasa penyeberangan; a. melaksanakan kelancaran dan ketertiban keluar masuk kapal; b. melaksanakan pencatatan kegiatan kapal-kapal penyeberangan berikut naik/turun penumpang, barang dan kendaraan; c. melaksanakan pendataan kapal-kapal angkutan penyeberangan di dalam dan di lingkungan pelabuhan penyeberangan; d. melaksanakan pengawasan kegiatan bongkar muat; e. menyiapkan blanko dan karcis tanda penerimaan jasa angkutan penyeberangan; f. melaksanakan pengurusan surat-surat tagihan yang berkaitan dengan pelayanan jasa angkutan penyeberangan; g. melaksanakan inventarisasi sumber-sumber pendapatan pelabuhan penyeberangan; h. melaksanakan penertiban dan pengamanan daerah lingkungan kerja pelabuhan penyeberangan; i. melaksanakan usaha pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan PPPK; j. melaksanakan patroli dan penanggulangan pencemaran, serta pemberian bantuan SAR pada kapal-kapal penyeberangan; k. melaksanakan pengamanan sarana bantu navigasi dan rambu penyeberangan lainnya di lingkungan pelabuhan penyeberangan; l. melaksanakan penetapan penggunaan bangunan, dermaga dan fasilitas penunjang operasional pelabuhan penyeberangan; m. melaksanakan pemantauan operasional kapal-kapal penyeberangan dan inspeksi/patroli; di Pulau Kelapa, Pulau Sebira dan Pulau Harapan; o. pelaksanaan tugas-tugas sebagaimana tersebut butir a s.d. n pada wilayah kerjanya. (6) Seksi Pelabuhan Penyeberangan Wilayah V mempunyai tugas : a. melaksanakan pencatatan kegiatan kapal-kapal penyeberangan khusus berikut naik/turun penumpang, barang dan kendaraan; b. melaksanakan pendataan kapal-kapal angkutan penyeberangan khusus; c. melaksanakan pengawasan terhadap dermaga-dermaga khusus dan kegiatan bongkar muat; d. melaksanakan pengurusan surat-surat tagihan yang berkaitan dengan pelayanan jasa angkutan penyeberangan khusus; e. melaksanakan inventarisasi sumber-sumber pendapatan pelabuhan penyeberangan khusus; f. melaksanakan koordinasi dan pemantauan pemadaman kebakaran dan PPPK terhadap kapalkapal penyeberangan khusus; g. melaksanakan penertiban dan pengamanan pada kegiatan kapal-kapal penyeberangan khusus; h. melaksanakan pemantauan operasional kapal-kapal penyeberangan khusus yang sifatnya mendukung usaha pokok tertentu, pariwisata dan lain sebagainya di Pulau Ayer, Pulau Onrust, Pulau Bidadari dan Pulau Matahari serta pulau-pulau Wisata lainnya; i. pelaksanaan tugas-tugas sebagaimana tersebut butir a s.d. n pada wilayah kerjanya.

(7) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian dan tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 20

(1) Subkelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam menunjang tugas dan fungsi penyeberangan sesuai dengan keahliannya masing-masing. (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai Ketua Subkelompok yang dalam melaksanakan tugasnya secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala dan secara teknis administratif kepada Ketua Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Perhubungan. (3) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Instruktur dan jabatan fungsional lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, sifat, jenis, dan beban kerja. (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VI PELABUHAN LAUT Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pasal 21

(1) Pelabuhan Laut merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan di bidang pelabuhan laut. (2) Pelabuhan Laut dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 22

(1) Pelabuhan Laut mempunyai tugas memberikan pelayanan dan penilikan jasa kepelabuhan, angkutan laut, keselamatan pelayaran, penjagaan laut dan pantai, kegiatan jasa maritim serta penilikan dan pemeliharaan prasarana pelabuhan di wilayah Porpinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelabuhan Laut mempunyai fungsi : a. menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan jasa kepelabuhan, keselamatan pelayaran, penjagaan laut dan pantai serta jasa maritim dan penilikan serta pemeliharaan prasarana pelabuhan adn lalu lintas angkutan laut; b. melakukan pemberian pelayanan jasa kepelabuhan dan kegiata teknis operasional kepelabuhan serta penilikan kelancaran lalu lintas angkutan laut, penjagaan laut dan pantai serta jasa maritim; c. melakukan kegiatan kesyahbandaran, keselamatan kapal, pengukuran dan pendaftaran kapal serta kegiatan jasa maritim;

d. melakukan pengamanan dan penertiban di daerah lingkungan kerja pelabuhan serta memberikan bantuan SAR; e. melakukan usaha pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan pencemaran; f. mengkoordinasikan semua instansi pemerintah lainnya, unit kerja dan badan usaha di daerah lingkungan pelabuhan; g. melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga Kantor Pelabuhan Laut.


(1) Susunan organisasi Pelabuhan Laut terdiri dari : a. b. c. d. e. f. g. h.

Kepala; Subbagian Tata Usaha; Seksi Pelabuhan Wilayah I Muara Angke, Muara Baru, Kamal Muara, Kali Adem; Seksi Pelabuhan Wilayah II Sunda Kelapa. Pantai Mutiara, Marina; Seksi Pelabuhan Wilayah III Tanjung Priok, Kali Baru, Pangkalan Pasir; Seksi Pelabuhan Wilayah IV Marunda, Cakung Drain; Seksi Pelabuhan Wilayah V Kepulauan Seribu; Subkelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Pelabuhan Laut adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV keputusan ini.

Pasal 24



Pasal 25


menghimpun, meneliti, mengolah dan menyusun program kegiatan; melaksanakan kegiatan pengelolaan surat menyurat dan kearsipan; melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian; melaksanakan pengelolaan keuangan; mengurus kebutuhan perlengkapan kantor; menjaga keamanan, ketertiban, keindahan dan kebersihan lingkungan serta melaksanakan urusan kerumahtanggaan; g. mengkoordinasikan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan opersional.

(2) Seksi Pelabuhan Wilayah I mempunyai tugas : a. menyusun rencana dan program kegiatan operasional; b. melaksanakan penilikan kesiapan sarana, prasarana dan kegiatan angkutan laut, kepelabuhan, keselamatan pelayaran, penjagaan laut dan pantai serta jasa maritim; c. melaksanakan penilikan kelancaran arus barang, penumpang dan jasa; d. melaksanakan pengawasan kegiatan tenaga kerja bongkar muat; e. memberikan rekomendasi pembangunan dan pengoperasian pelabuhan khusus, dermaga untuk kepentingan sendiri, fasilitas pelabuhan, pengerukan, reklamasi dan perkapalan; f. melaksanakan keamanan, ketertiban dan penyidikan di pelabuhan, perairan laut dan pantai; g. melaksanakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, pencemaran laut dan pantai serta memberikan bantuan SAR (Search and Resque); h. melakukan pelaporan kecelakaan kapal dan musibah lain di wilayah kerjanya; i. melaksanakan pengukuran, pendaftaran dan balik nama kapal, sertifikasi perkapalan dan kepelautan serta kegiatan kesyahbandaran yang menjadi kewenangannya; j. menerbitkan Surat Izin Berlayar dan perizinan kegiatan kesyahbandaran lainnya; k. memberikan pelayanan jasa kepelabuhan sesuai dengan kewenangannya; l. melaksanakan pungutan, retribusi subsektor perhubungan laut sesuai kewenangannya; m. mengkoordinasikan semua instansi pemerintah lainnya, unit kerja dan badan usaha di lingkungan pelabuhan; n. melaksanakan evaluasi dan laporan kegiatan operasional. (3)

Seksi Pelabuhan Wilayah II mempunyai tugas : a. menyusun rencana dan program kegiatan operasional; b. melaksanakan penilikan kesiapan sarana, prasarana dan kegiatan angkutan laut, kepelabuhan, keselamatan pelayaran, penjagaan laut dan pantai serta jasa maritim; c. melaksanakan penilikan kelancaran arus barang, penumpang dan jasa; d. melaksanakan pengawasan kegiatan tenaga kerja bongkar muat; e. memberikan rekomendasi pembangunan dan pengoperasian pelabuhan khusus, dermaga untuk kepentingan sendiri, fasilitas pelabuhan, pengerukan, reklamasi dan perkapalan; f. melaksanakan keamanan, ketertiban dan penyidikan di pelabuhan, perairan laut dan pantai; g. melaksanakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, pencemaran laut dan pantai serta memberikan bantuan SAR (Search and Resque); h. melakukan pelaporan kecelakaan kapal dan musibah lain di wilayah kerjanya; i. melaksanakan pengukuran, pendaftaran dan balik nama kapal, sertifikasi perkapalan dan kepelautan serta kegiatan kesyahbandaran yang menjadi kewenangannya; j. melaksanakan pemeriksaan kapal asing; k. menerbitkan Surat Izin Berlayar dan perizinan kegiatan kesyahbandaran lainnya; l. memberikan pelayanan jasa kepelabuhan sesuai dengan kewenangannya; m. melaksanakan pungutan, retribusi subsektor perhubungan laut sesuai kewenangannya; n. mengkoordinasikan semua instansi pemerintah lainnya, unit kerja dan badan usaha di lingkungan pelabuhan; o. melaksanakan evaluasi dan laporan kegiatan operasional.

(4) Seksi Pelabuhan Wilyah III mempunyai tugas : a. menyusun rencana dan program kegiatan operasional; b. melaksanakan penilikan kesiapan sarana, prasarana dan kegiatan angkutan laut, kepelabuhan, keselamatan pelayaran, penjagaan laut dan pantai serta jasa maritim; c. melaksanakan penilikan kelancaran arus barang, penumpang dan jasa; d. melaksanakan pengawasan kegiatan tenaga kerja bongkar muat; e. memberikan rekomendasi pembangunan dan pengoperasian pelabuhan khusus, dermaga untuk kepentingan sendiri, fasilitas pelabuhan, pengerukan, reklamasi dan perkapalan; f. melaksanakan keamanan, ketertiban dan penyidikan di pelabuhan, perairan laut dan pantai; g. melaksanakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, pencemaran laut dan pantai serta memberikan bantuan SAR (Search and Resque);

h. melakukan pelaporan kecelakaan kapal dan musibah lain di wilayah kerjanya; i. melaksanakan pengukuran, pendaftaran dan balik nama kapal, sertifikasi perkapalan dan kepelautan serta kegiatan kesyahbandaran yang menjadi kewenangannya; j. melaksanakan pemeriksaan kapal asing; k. menerbitkan Surat Izin Berlayar dan perizinan kegiatan kesyahbandaran lainnya; l. memberikan pelayanan jasa kepelabuhan sesuai dengan kewenangannya; m. melaksanakan pungutan, retribusi subsektor perhubungan laut sesuai kewenangannya; n. mengkoordinasikan semua instansi pemerintah lainnya, unit kerja dan badan usaha di lingkungan pelabuhan; o. melaksanakan evaluasi dan laporan kegiatan operasional. (5) Seksi Pelabuhan Wilyah III mempunyai tugas : a. menyusun rencana dan program kegiatan operasional; b. melaksanakan penilikan kesiapan sarana, prasarana dan kegiatan angkutan laut, kepelabuhan, keselamatan pelayaran, penjagaan laut dan pantai serta jasa maritim; c. melaksanakan penilikan kelancaran arus barang, penumpang dan jasa; d. melaksanakan pengawasan kegiatan tenaga kerja bongkar muat; e. memberikan rekomendasi pembangunan dan pengoperasian pelabuhan khusus, dermaga untuk kepentingan sendiri, fasilitas pelabuhan, pengerukan, reklamasi dan perkapalan; f. melaksanakan keamanan, ketertiban dan penyidikan di pelabuhan, perairan laut dan pantai; g. melaksanakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, pencemaran laut dan pantai serta memberikan bantuan SAR (Search and Resque); h. melakukan pelaporan kecelakaan kapal dan musibah lain di wilayah kerjanya; i. melaksanakan pengukuran, pendaftaran dan balik nama kapal, sertifikasi perkapalan dan kepelautan serta kegiatan kesyahbandaran yang menjadi kewenangannya; j. melaksanakan pemeriksaan kapal asing; k. menerbitkan Surat Izin Berlayar dan perizinan kegiatan kesyahbandaran lainnya; l. memberikan pelayanan jasa kepelabuhan sesuai dengan kewenangannya; m. melaksanakan pungutan, retribusi subsektor perhubungan laut sesuai kewenangannya; n. mengkoordinasikan semua instansi pemerintah lainnya, unit kerja dan badan usaha di lingkungan pelabuhan; o. melaksanakan evaluasi dan laporan kegiatan operasional. (6) Seksi Pelabuhan Wilyah III mempunyai tugas : a. menyusun rencana dan program kegiatan operasional; b. melaksanakan penilikan kesiapan sarana, prasarana dan kegiatan angkutan laut, kepelabuhan, keselamatan pelayaran, penjagaan laut dan pantai serta jasa maritim; c. melaksanakan penilikan kelancaran arus barang, penumpang dan jasa; d. melaksanakan pengawasan kegiatan tenaga kerja bongkar muat; e. memberikan rekomendasi pembangunan dan pengoperasian pelabuhan khusus, dermaga untuk kepentingan sendiri, fasilitas pelabuhan, pengerukan, reklamasi dan perkapalan; f. melaksanakan keamanan, ketertiban dan penyidikan di pelabuhan, perairan laut dan pantai; g. melaksanakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, pencemaran laut dan pantai serta memberikan bantuan SAR (Search and Resque); h. melakukan pelaporan kecelakaan kapal dan musibah lain di wilayah kerjanya; i. melaksanakan pengukuran, pendaftaran dan balik nama kapal, sertifikasi perkapalan dan kepelautan serta kegiatan kesyahbandaran yang menjadi kewenangannya; j. melaksanakan pemeriksaan kapal asing; k. menerbitkan Surat Izin Berlayar dan perizinan kegiatan kesyahbandaran lainnya; l. memberikan pelayanan jasa kepelabuhan sesuai dengan kewenangannya; m. melaksanakan pungutan, retribusi subsektor perhubungan laut sesuai kewenangannya; n. mengkoordinasikan semua instansi pemerintah lainnya, unit kerja dan badan usaha di lingkungan pelabuhan; o. melaksanakan evaluasi dan laporan kegiatan operasional.

(7) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian dn tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang disebut juga Kepala Pelabuhan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 26

(1) Subkelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam menunjang tugas dan fungsi penyeberangan sesuai dengan keahliannya masing-masing. (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai Ketua Subkelompok yang dalam melaksanakan tugasnya secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala dan secara teknis administratif kepada Ketua Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Perhubungan. (3) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Instruktur dan jabatan fungsional lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, sifat, jenis, dan beban kerja. (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII TATA KERJA Pasal 27

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepal Subbagian, Kepal Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya masing-masing. (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis dalam melakukan tugasnya mengadakan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait baik Pemerintah maupun swasta.

Pasal 28

(1) Tiap pimpinan satuan organisasi dalam di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2)

Tiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas maupun di lapangan.

(3)

Tiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

(4)

Tiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kepada atasan dan petunjuk kepada bawahan.

BAB VIII KEPEGAWAIAN Pasal 29

Kepegawaian pada Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Perhubungan diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KEUANGAN Pasal 30

Keuangan untuk pembiayaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Perhubungan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUUAN PENUTUP Pasal 31

Dengan berlakunya keputusan ini maka ketentuan pelaksanaan yang mengatur organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Perhubungan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Januari 2003 GUBERNUR PROPINSI DAERAH IBUKOTA JAKARTA,

SUTIYOSO

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 31 Januari 2003 SEKRETARIS DAERAH PROPINSI DKI JAKARTA,

H. RITOLA TASMAYA NIP 140091657

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2003 NOMOR 6

KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG

Recommend Documents