KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 108 TAHUN 2003 TENTANG

KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 108 TAHUN 2003 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang

a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Propinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta Nomor 175 Tahun 2002 telah ditetapkan Tata Cara Pelaksanaaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. b. bahwa dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta untuk tertib administrasi Keuangan Daerah perlu ditetapkan kembali Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Keputusan Gubernur.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi; 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;

SK GUB 108 TAHUN 2003 - 1

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah; 13. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum; 14. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 15. Keputusan Presiden Nomor80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang daerah; 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 18. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 19. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 20. Peraturan Daerah Propinsi daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Daerah (Renstrada) Propinsi daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2002-2007.

MEMUTUSKAN: Menetapkan

KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA


BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 3. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kotamadya dan Kabupaten Administrasi; 6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 7. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 8. Asisten Sekda adalah Asisten Sekretaris Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 9. Badan Perencanaan Daerah yang selanjutnya disebut Bapeda adalah Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 10. Badan Pengawasan Daerah yang selanjutnya disebut Bawasda adalah Badan Pengawasan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 11. Biro adalah Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 12. Dinas Daerah adalah Dinas Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 13. Kotamadya adalah Kotamadya di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 14. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 15. Walikotamadya adalah Walikotamadya di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 16. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 17. Lembaga Teknis Daerah adalah lembaga Teknis Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terdiri dari Badan dan Kantor; 18. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha Daerah milik Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 19. Kantor Pembendaharaan dan Kas Daerah yang selanjutnya disingkat KPKD adalah Kantor Pembendaharaan dan Kas Daerah Propinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta; 20. Unit Kerja adalah Satuan Perangkat organisasi di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 21. Satuan Kerja adalah bagian dari Unit yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Kerja; 22. Badan Perencanaan Kotamadya yang selanjutnya disebut Bapekodya adalah Badan Perencanaan Kotamadya Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 23. Badan Perencanaan Kabupaten yang selanjutnya disebut Bapekap adalah Badan Perencanaan Kabupaten Administrasi kepulauan Seribu Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 24. Badan Pengawasan Kotamadya yang selanjutnya disebut Bawaskodya adalah Badan Pengawasan Kotamadya Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;


25. Badan Pengawasan Kabupaten yang selanjutnya disebut Bawaskab adalah Badan Pengawasan Kabupaten Administrasi propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 26. Suku Dinas adalah Sub Unit atau satuan Kerja dari Dinas Daerah yang berada di Kotamadya/Kabupaten Administrasi; 27. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, etrmasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu rencanan keuangan tahunan Daerah yang dietapkan berdasarkan Peraturan Daerah; 29. Pembiayaan adalah transaksi keuangan Daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan Daerah dan Belanja Daerah; 30. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan pada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi; 31. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun berjalan adalah hasil pemindahbukuan sisa lebih perhitungan Anggaran pada tahun anggaran sebelumnya; 32. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun berjalan adalah selisih lebih reslisasi pendapatan Daerah terhadap realisasi belanja Daerah setelah diperhitungkan dengan komponen pembiayaan; 33. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan keuangan Daerah adalah Gubernur yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Daerah dan mempunyai kewajuban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada DPRD; 34. Pernagkat Pengelola keuangan Daerah adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur dan membantu Gubernur dalam pengelolaan keuangan Daerah; 35. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Pejabat, dan/atau Pegawai Unit Daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam kerangka pengelolaan keuangan Daerah; 36. Bendahaea umum Daerah adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan keuangan Daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya; 37. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang dan surat berharga yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah; 38. pengguna barang/Jasa adalah Kepala Unit/Satuan kerja selaku Pejabat Pemegang Kekuasaan Penggunaan Barang Daerah; 39. Pengguna Anggaran adalah kepala unit/Satuan kerja selaku Pejabat Pemegang Kekuasaan penggunaan Anggaran Belanja Daerah; 40. Pengguna Anggaran Cabang adalah Pejabat yang diberi kewenangan untukpenggunaan Kegiatan belanja Langsung dari Pengguna Anggaran; 41. Pengguna Anggaran Satuan kerja adalah Pejabat yang diberi kewenangan untuk penggunaan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung dari Pengguna Anggaran; 42. Pengguna Anggaran Rincian Cabang adalah Pejabat yang diberi kewenangan untuk penggunaan Rincian Kegiatan Belanja Langsung dari Pengguna Anggaran; 43. Pengguna Anggaran Rincian Satuan Kerja adalah Pejabat yang diberi kewenangan untuk Penggunanaan Rincian Kerja Langsung dari Pengguna Anggaran; 44. Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan diserahi tugas melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap Unit/Satuan;


45. Pemegang Kas Cabang adalah setiap orang yang ditunjuk dan diserahi tugas membantu melaksanakan fungsi keuangan tertentu dalam rangka pelaksanaan kegiatan pada Sub unit/Satuan Kerja; 46. Pembantu Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan diserahi melaksanakan fungsi keuangan tertentu untuk melaksanakan kegiatan pada satuan pemegang kas dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit/Satuan kerja; 47. Satuan Pemegang Kas adalah Unit yang dipimpin oleh Pemegang kas yang terdiri dari beberapa pembantu pemegang kas yang melaksanakan masing-masing fungsi keuangan Daerah; 48. Barang Daerah adalah semuabarang yang dimiliki dan atau dikuasai Daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebaguan dari APBD dan/atau berasal dari perolehan lainnya yang sah; 49. Aset Daerah adalah semua kekayaan milik Daerah. Baik barang berwujud maupun barang tidak berwujud; 50. Belanja Tidak Langsung adalah Belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh kegiatan yang terprogram, sehingga kinerjanya tidak dapat (sulit) diukur berdasarkan indikator kinerja kegiatan; 51. Belanja Langsung adalah Belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh kegiatan yang terprogram yang kinerjanya diukur berdasarkan indikator kinerja kegiatan; 52. Belanja Administrasi Umum adalah Belanja Tidak Langsung dialokasikan pada kegiatan non investasi (tidak menambah aset); 53. Belanja Operasi dan Pemeliharaan adalah Belanja Langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan non investasi (tidak menambah aset); 54. Belanja Modal adalah Belanja Langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (menambah aset); 55. Rencana Anggaran Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat RASK adalah Dokumen APBD yang digunakan sebagai dasar perencanaan Anggaran setiap Unit/Satuan Kerja; 56. Dokumen Anggaran Satuan kerja yang selanjutnya disingkat DASK adalah Dokumen APBD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan Anggaran setiap Unit/Satuan kerja; 57. Daftar Kebutuhan Barang Unit yang selanjutnya disingkat DKBU adalah Pedoman Pelaksanaan Pengandaan Barang dalam satu tahun Anggaran; 58. Daftar kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit yang selanjutnya disingkat DKPBU adalah Pedoman Pelaksanaan Pemeliharaan dalam satu tahun Anggaran; 59. Daftar Kebutuhan Barang Daerah yang selanjutnya disingkat DKBD adalah Daftar kebutuhan barang Daerah dalam satu tahun Anggaran; 60. Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah yang selanjutnya disingkat DKPBD adalah daftar kebutuhan pemeliharaan barang Daerah dalam satu tahun Anggaran; 61. Sisa Administrasi adalah selisih lebih anggaran yang tercantum dalam DASK dikurangi dengan realisasi anggaran sesuai nilai kontrak/SPK dan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan; 62. Jasa Konstruksi merupakan jasa pemborongan dan jasa konsultansi yang berhubungan dengan konstruksi; 63. Jasa Pemborongan adalah layanan pekerjaan pelaksanaan konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan pengguna barang/jasa dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh pengguna barang/jasa; 64. Jasa Konsultansi adalah layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang yang meliputi jasa perencanaan konstruksi, jasa pengawasan konstruksi, dan jasa pelayanan profesi lainnya, dalam rangka mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk piranti lunak yang disusun secara sistematis berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan pengguna jasa;


65. Jasa Lainnya adalah layanan profesi lainnya untuk pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, jasa pemborongan, jasa konstruksi, dan pemasukan barang; 66. Panitia Pengadaan adalah Tim yang diangkat oleh Pengguna Barang/Jasa utnuk melaksanakan penyediaan Barang/Jasa; 67. Pejabat Pengadaan adalah personil yang diangkat oleh Pengguna Barang/Jasa utnuk melaksanakan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); 68. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa adalah Kegiatan untuk menetapkan Penyedia Barang/Jasa yang akan ditunggu untuk melaksanakan pekerjaan; 69. Penyedia Barang/Jasa adalah perusahaan atau mitra kerja yang melaksanakan pengadaan barang/jasa yang terdiri dari kontraktor, pemasok, konsultan, usaha kecil, koperasi, perguruan tinggi, lembaga ilmiah pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat; 70. Pengawas Teknis adalah Unit/Satuan Kerja Teknis yang terkait atau Konsultan Pengawas yang bertugas melaksanakan pengawasan teknis kegiatan; 71. Pelaksana Teknis adalah Staf Unit/Satuan Kerja yang terdiri dari tenaga teknis atau pegawai Unit Kerja lain yang dapat penugasan dari Kepala Unit/Satuan kerja bertugas melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan proyek/kegiatan di lapangan baik yang dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa maupun pengawas teknis; 72. Proyek Tahun Jamak (Multi Years Project) adalah Kegiatan yang merupakan satu kesatuan dalam kontrak induk yang penyelesaiannya/pelaksanaannya memerlukan waktu lebih dari satu tahun anggaran.

BAB II PEDOMAN POKOK Pasal 2 1) Tahun Anggaran berlaku dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2) APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pasal 3 1) Semua penerimaan dan pengeluaran Daerah dalam rangka desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD. 2) Semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dicatat dan dikelola secara terpisah dari APBD. Pasal 4 1) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. 2) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja yang bersangkutan. 3) Jumlah pembiayaan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan keuangan untuk menutup devisit atau untuk memanfaatkan surplus. 4) Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus di dukung dengan adanya ketersediaan penerimaan dalam jumlah yang cukup.


5) Dalam menyusun anggaran, Unit/Satuan Kerja mengajukan usulan program kepada Gubernur melalui Tim Anggaran yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 6) Tim Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari unsur Para Asisten, Bapeda, Bawasda, Dinas Pendapatan Daerah, Biro Keuangan, Biro Administrasi Sarana Perkotaan, Biro Perlengkapan, KPKD, KPTI dan Unit Teknis terkait. 7) Setiap Pejabat Daerah dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atua tidak cukup anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut. Pasal 5 1) Gubernur dapat mengusulkan penyediaan anggaran untuk membiayai Belanja Tidak Tersangka. 2) Anggaran sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) disediakan pada bagian anggaran Belanja Tidak Tersangka dalam APBD. 3) Penggunaan anggaran Belanja Tidak Tersangka ditetapkan dalam Keputusan Gubernur dan diberitahukan kepada DPRD paling lambat 1 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan Gubernur. Pasal 6 Gubernur dapat mengusulkan anggaran Belanja Bantuan Keuangan setiap tahun untuk menampung permintaan dari instansi diluar Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah. Pasal 7 Pelaksanaan anggaran belanja Daerah didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut. a. Hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang isyaratkan. b. Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan serta fungsi setiap Unit/Satuan Kerja. c. Transparan, akuntabilitas, kepatuhan/kelayakan. d. Mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional denagan memperhatikan kemampuan/potensi daerah. Pasal 8 1) Dalam melaksanakan pengeluaran anggaran menggunakan standardisasi harga dan standardisasi Barang/Jasa, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 2) Standardisasi harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Patokan Harga Satuan (PHS) untuk berbagai jenis Barang/Jasa ditetapkan setiap 6 bulan sekali. 3) Untuk jenis Barang/Jasa yang belum ada patokan harga satuannya, kepala Unit/Satuan Kerja mengajukan usulan harga satuan untuk barang/jasa dimaksudkan kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Biro Administrasi Sarana Perkotaan untuk pengadaan jasa pemborongan dan konsultansi serta furniture/meubelair olahan atau rakitan yang dibuat sesuai dengan gambar/desain (costumed made) Biro Perlengkapan untuk pengadaan barang/jasa sedangkan Kantor Pengelola Teknologi Informasi untuk pengadaan bidang teknologi informasi, berpedoman pada: a. Harga pasar setempat;


b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan; c. Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh agen tunggal/pabrikan; d. Biaya kontrak sebelumnya, atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya, apabila terjadi perubahan biaya; e. Daftar biaya standar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. 4) Patokan Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dipersiapkan dan ditetapkan dengan keputusan yang ditandatangani oleh: a. Kepala Biro Administrasi Sarana Perkotaan untuk pekerjaan bidang jasa pemborongan dan konsultasi serta furniture/meubelair olahan/rakitan yang dibuat sesuai dengan gambar/desain (customed made). b. Kepala Biro Perlengkapan untuk bidang pengadaan barang/jasa lainnya. c. Kepala Kantor Pengelola Teknologi Informasi untuk pekerjaan bidang teknologi informasi baik perangkat keras maupun perangkat lunak. 5) Patokan harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipergunakan oleh Kepala Unit/Satuan Kerja selaku Pengguna Anggaran sebagai masukan dalam penyiapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Owner’s Estimate (OE). 6) Standardisasi barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur tersendiri. Pasal 9 1) Atas beban anggaran Daerah tidak diperkenankan melakukan pengeluaran untuk keperluan: a. Perayaan atau peringatan hari besar, hari raya, hari ulang tahun/hari jadi Unit/Satuan Kerja, dan sebagainya; b. Pemberian ucapan selamat, hadiah/tanda mata, karangan bunga, dan sebagainya untuk berbagai peristiwa; c. Iklan ucapan selamat dan sebagainya; d. Pesta untuk berbagai peristiwa pada Unit/Satuan Kerja; e. Pekan olahraga pada berbagai Unit/Satuan Kerja; f. Pengeluaran lain-lain untuk kegiatan/keperluan yang sejenis/serupa dengan yang tersebut di atas. 2) Penyelenggaraan rapat kerja, rapat dinas, seminar, pertemuan, lokakarya peresmian kantor dan penyambutan pejabat serta sejenisnya, dibatasi sampai pada hal-hal yang sangat penting dan dilakukan secara sederhana. 3) Unit/Satuan Kerja membatasi pembentukan panitia dan tim sampai hal-hal yang sangat perlu dan pembentukannya ditetapkan dengan keputusan Gubernur. 4) Kepala Unit/Satuan Kerja wajib mengadakan pengawasan terhadap penggunaanalat telekomunikasi, penggunaan air, pemakaian gas, pemakaian listrik, dan pemakaian alat elektronik lainnya. 5) Kerja lembur hanya digunakan untuk pekerjaan yang sifatnya sangat penting atau mendesak, yang penyelesaiannya tidak dapat di tangguhkan. 6) Ikatan dinas atas beban anggaran belanja Daerah hanya di perkenankan apabila dana untuk keperluan tersebut telah dialokasikan dalam DASK untuk: a. Pendidikan yang diperlukan untuk kepentingan Daerah tetapi sifatnya kurang menarik; b. Siswa/mahasiswa yang berprestasi sangat baik, tetapi tidak mampu melanjutkan pelajarannya atas biaya sendiri.


7) Pemberian ikatan dinas ditetapkan dengan keputusan Gubernur untuk jangka waktu 1 tahundandapat diperpanjang. 8) Pemberian tugas belajar dalam dan luar negeribagi pegawai negeri ditetapkan oleh Gubernur sepanjang dananya telah dialokasikan dalam DASK. 9) Uang lembur, honorarium dan tunjangan ikatan dinas, dibayarkan dalam batas plafon anggaran yang telah dialokasikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 10 1) Kepala Unit/Satuan Kerja, pemegang kas dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan Daerah wajib menyelenggarakan pembukuan atau penatausahaan . 2) Kepala Unit/Satuan Kerja, pemegang kas wajib menyimpan secara lengkap dan teratur dokumen yang menyangkut keuangan/kekayaan Daerah/barang milik Daerah. 3) Pembukuan dan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti pedoman/petunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 11 1) Sisa anggaran setelah pelaksanaan pekerjaan merupakan sisa administrasi. 2) Sisa administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipergunakan lagi untuk pekerjaan tambahan/dialihkan ke lokasi lain dan dilaporkan sebagai sisa mati. 3) Laporan sebagaimna dimaksud pada ayat (2) disampaikan segera kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Biro Keuangan dengan tembusan kepada Kepala KPKD dengan melampirkan surat pernyataan Kepala Unit/Satuan Kerja yang bersangkutan. 4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi tentang penyerapan anggaran setelah dilakukan pelelangan/penunjukan/pemilihan/seleksi harga ditambah biaya administrasi lainnya. Pasal 12 Atas dasar laporan sisa anggaran Kepala Unit/Satuan Kerja sebagaimna dimaksud dalam pasal 11 ayat (2), Kepala Biro Keuangan berkewajiban melakukan penyesuaian/koreksi sisa anggaran. Pasal 13 Setelah tahun anggaran berakhir, pejabat yang bertanggung jawab atas perbendaharaan dilarang menerbitkan SPMG yang membebani Tahun Anggaran berkenaan. Pasal 14 1) Agar laporan keuangan menggambarkan kondisii keuangan yang benar dan wajar, pada rekening tertentu dalam Kelompok Pendapatan, Belanja, pembiayaan, dan dalam Neraca dilakukan penyesuaian sebagai akibat timbulnya hak dan kewajiban yang diperhitungkan pada Tahun Anggaran berkenan. 2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat jurnal pada Buku Jurnal Umum.


Pasal 15 1) Bendahara Umum Daerah menutup semua transaksi penerimaan kas dan transaksi pengeluaran kas setelah Tahun Anggaran berakhir. 2) Selambat-lambatnya 1 hari kerja setelah Tahun Anggaran berakhir, Bendahara Umum Daerah melakukan perhitungan kas dan dituangkan dalam Berita Acara. Pasal 16 1) Setelah Tahun Anggaran Berakhir, semua buku catatan akuntansi ditutup. 2) Semua transaksi yang terjadi setelah berakhirnya Tahun Anggaran Berkenaan dimasukan sebagai transaksi Tahun Anggaran berikutnya. Pasal 17 1) Kepala Unit/Satuan Kerja wajib menyampaikan laporan yang berhubungan dengan pelaksanaan APBD untuk tata pembukuan anggaran dan perhitungan anggaran secara tertib dan teratur selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Biro Keuangan dengan tembusan Kepala Bawasda. 2) Kepala Suku Dinas/Badan/Kantor Kotamadya/Kabupaten Administrasi, melaporkan pelaksanaan Belanja secara tertib dan teratur selambat-lambatnya setiap tanggal 10 10 bulan berikutnya kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Biro Keuangan dengan diketahui oleh Walikotamadya/Bupati dan tembusan Bapekodya/Bapekab, Bawaskodya/Bawaskab, Kepala Unit yang bersangkutan di tingkat Propinsi dan Biro Administrasi terkait. 3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bahan masukan, bagi Walikotamadya/Bupati dalam rangka pembinaan operasional di wilayahnya dan Kepala Unit yang bersangkutan di tingkat Propinsi dalam rangka pembinaan teknis. 4) Apabila laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) belum disampaikan maka Sekda memberi teguran kepada Kepala Unit/Satuan Kerja yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kepala Unit/Satuan Kerja yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kepala Bawasda/Bawaskodya/Bawaskab dan Walikotamadya/Bupati yang bersangkutan 5) Kepala Unit/Satuan Kerja wajib menyampaikan laporan realisasi pengadaan barang/jasa setiap triwulan secara tertib dan teratur kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Biro Perlengkapan dan Kepala Biro Administrasi Saran Perkotaan untuk pengadaan jasa konstruksi, dengan tembusan kepada Kepala Bawasda/Bawaskodya/Bawaskab. 6) Apabila dalam waktu 14 hari kerja laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum disampaikan, maka Sekda memberi teguran kepada yang bersangkutan dengan tembusan Kepala Bawasda/Bawaskodya/Bawaskab. 7) Kepala Biro Perlengkapan setelah tahun anggaran berakhir menyusun realisasi hasil pengadaan barang/jasa secara keseluruhan dalam bentuk Daftar Hasil Pengadaan Barang/jasa (DHP). 8) Kepala Unit/Satuan Kerja menyampaikan laporan kinerja anggaran secara tertib dan teratur setiap triwulan selambat-lambatnya 6 hari kerja setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Biro Keuangan dengan tembusan kepada Kepala Bapeda dan Kepala Bawasda.

SK GUB 108 TAHUN 2003 - 10

Pasal 18 1) Berdasarkan DASK yang telah disahkan, Kepala Unit/Satuan Kerja selambatlambatnya 1 minggu harus menyusun Petunjuk Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan (PPK) dan disampaikan kepada Kepala Biro Keuangan dengan tembusan kepada Kepala Bapeda, Kepala Bawasda, Kepala Biro Perlengkapan, Kepala Biro Administrasi Sarana Perkotaan dan Kepala Biro Administrasi terkait sedangkan untuk tingkat Kotamadya/Kabupaten Administrasi disampaikan kepada Kepala Bapekodya/Bapekab dan Bawaskodya/Bawaskab yang bersangkutan. 2) PPK baik yang dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa maupun swakelola yang ditetapkan oleh Kepala Unit/Satuan Kerja memuat antara lain: a. Pembagian tahapan pelaksanaan kegiatan untuk masing-masing kegiatan; b. Rencana jadwal waktu untuk masing-masing tahap tahap pekerjaaan dengan melibatkan Unit/Satuan Kerja Teknis yang membidangi; c. Rencana biaya untuk masing-masing jenis pekerjaan; d. Organisasi Kegiatan. 3) Pembuatan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) bentuk dan isinya berpedoman pada contoh format terlampir. 4) Apabila terjadi perubahan atas kegiatan, rincian kegiatan dan uraian rincian kegiatan yang tercantum dalam PPK dapat dilakukan melalui mekanisme pergeseran anggaran. 5) Apabila terjadi perubahan atas perawatan/pemeliharaan yang tercantum dalam PPK dapat diadakan survey kembali bersama-sama dengan Unit Teknis yang bersangkutan dengan melakukan: a. Peninjauan lapangan; b. Pembuatan foto-foto; c. Sketsa kondisi barang; d. Perhitungan perkiraan anggaran biaya. 6) Khusus untuk Tingkat Pemerintah Kotamadya/Kabupaten kegiatan survey kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan mengikutsertakan Unit/Satuan Kerja Teknis yang membidangi dan Satuan Kerja yang bersangkutan. Pasal 19 1) Pelaksanaan pengadaan barang, jasa pemborongan dan jasa lainnya dapat dilakukan melalui: a. Dengan menggunakan Penyedia Barang/Jasa; b. Dengan cara Swakelola. 2) Metoda pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilakukan melalui: a. Pengadaan Barang/Jasa lainnya: 1. Pelelangan Umum; 2. Pelelangan Terbatas; atau 3. Pemilihan Langsung; atau 4. Penunjukan Langsung. b. Pengadaan Jasa Konsultansi: 1. Seleksi Umum; atau 2. Seleksi Terbatas, atau 3. Seleksi Langsung; atau 4. Penunjukan Langsung. 3) Untuk pekerjaan yang berskala kecil engan nilai sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pemilihan penyedia barang/jasa dilaksanakan melalui metoda

SK GUB 108 TAHUN 2003 - 11

penunjukan langsung dengan kriteria: untuk keperluan sendiri; dan/atau Teknologi sederhana; dan/atau Risiko kecil; dan/atau dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha orang perseorangan; dan/atau badan usaha kecil termasuk koperasi kecil diatur sebagai berikut. a. Sampai dengan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dilakukan secara pembelian langsung dengan bukti kuintansi dan faktur pembelian. b. Di atas Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dilakukan secara penunjukan langsung dengan Surat Pesanan kepada Penyedia Barang/Jasa usaha kecil/koperasi kecil. c. Di atas RP 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat dilakukan secara penunjukan langsung dengan Surat Perintah Kerja (SPK) dari satu penawar Penyedia Barang/Jasa usaha kecil/koperasi kecil. 4) Untuk pengadaan jasa konstruksi yang bersifat pekerjaan lanjutan yang secara teknis merupakan satu kesatuan konstruksi yang sifat pertanggungjawabannya terhadap kegagalan bangunan tidak dapat dipisahkan dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya, pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan melalui penunjukan langsung setelah mendapat persetujuan Gubernur. 5) Penetapan penyedia barang/jasa dengan nilai diatas Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan persetujuan penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diproses melalui Tim Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan oleh Gubernur. 6) Tata cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, kecuali yang diatur pada ayat (3) dan (4). Pasal 20 1) Hubungan kerja antara pengguna barang/jasa dengan penyedia barang/jasa diikat dalam bentuk Surat Pesanan atau SPK atau Surat Perjanjian/Kontrak. 2) Surat Perjanjian/Kontrak pengadaan barang/jasa dibedakan atas: a. Berdasarkan bentuk imbalan: 1. Lumpsum ; 2. Harga satuan; 3. Gabungan lumpsum dan harga satuan; 4. Terima jadi (turn key); 5. Persentasi. b. Berdasarkan jangka waktu pelaksanaan: 1. tahun tunggal; 2. tahun jamak. c. Berdasarkan jumlah pengguna barang/jasa: 1. kontrak pengadaan tunggal; 2. kontrak pengadaan bersama. 3) Pembuatan Surat Pesanan, SPK dan Surat Perjanjian Kontrak diatur lebih lanjut dalam pasal 21.

SK GUB 108 TAHUN 2003 - 12

Pasal 21 1) Surat Pesanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (3) bentuk dan isinya berpedoman pada contoh format terlampir. 2) SPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (3) bentuk dan isinya berpedoman pada contoh format terlampir, yang sekurang-kurangnya harus memuat: a. Nama dan Kode Unit, Bidang, Fungsi, Program, Kegiatan, Rincian Kegiatan dan Kode Rekening; b. Pihak yang memerintahkan dan yang menerima perintah; c. Pokok pekerjaan yang harus dilaksanakan dengan uraian yang jelas; d. Harga yang tetap dan pasti serta syarat-syarat pembayarannya; e. Persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci; f. Jangka waktu penyelesaian/penyerahan dengan disertai jadwal; g. Sanksi dalam hal Penyedia Barang/Jasa tidak memenuhi kewajibannya termasuk ancaman pencabutan SPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 130; h. Kelengkapan dokumen SPK selain yang diatur pada huruf a sampai dengan g, berpedoman pada ketentuan dalam lampiran I Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 3) Surat Perjanjian/Kontrak sebagaiman dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) bentuk dan isinya berpedoman pada contoh format terlampir, yang sekurang-kurangnya harus memuat: a. Nama dan Kode Unit, Bidang, Fungsi, Program, Kegiatan, Rincian Kegiatan dan Kode Rekening; b. Para pihak yang menandatangani kontrak yang meliputi nama, jabatan, alamat; c. Pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis dan jumlah barang/jasa yang diperjanjikan; d. Hak dan kewajiban para pihak yang terkait di dalam perjanjian; e. Nilai atau harga kontrak pekerjaan, serta syarat-syarat pembayaran; f. Persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci; g. Tempat dan jangka waktu penyelesaian/penyerahan dengan disertai jadwal waktu penyelesaian/penyerahan yang pasti serta syarat-syarat penyerahannya; h. Jaminan pelaksanaan; i. Sanksi dalam hal Penyedia Barang/Jasa tidak memenuhi kewajibannya termasuk ancaman pencabutan SPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130; j. Penyelesaian perselisihan; k. Pernyataan jaminan teknis/konstruksi sesuai ketentuan yang berlaku; l. Kelengkapan dokumen Surat Perjanjian/Kontrak selain yang diatur pada huruf a sampai dengan k, berpedoman pada ketentuan dalam lampiran I Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 4) Jangka waktu pelaksanaan yang dicantumkan dalam SPK atau Surat Perjanjian/Kontrak tidak diperkenankan melewati tanggal 15 Desember tahun berkenaan. 5) SPK atau Surat Perjanjian/Kontrak termasuk tembusannya dilampiri dengan: a. Dokumen proses prakualifikasi; b. Surat penawaran harga; c. Berita acara hasil pengadaan barang/jasa; d. Surat Penetapan Pemenang Penyedia Barang/Jasa; e. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; f. Rekomendasi dari unit teknis terkait (bila diperlukan); g. Jaminan pelaksanaan berupa jaminan Bank;

SK GUB 108 TAHUN 2003 - 13

6)

7)

8)

9)

h. Dokumen Pengadaan Barang/Jasa (RKS, gambar-gambar, daftar kuantitas dan harga, spesifikasi teknis dan lampiran lainnya); i. Jadwal pelaksanaan pekerjaan/pengadaan berupa kurva”S” rencana program pelaksanaan pekerjaan. Khusus untuk rencana konstruksi dengan kualifikasi Menengah dan Besar, dilengkapi rencana jejaring (Network Planning); j. Surat Izin Usaha (IUJK, SIUP, SIUI/TDP) yang dikeluarkan pemerintah; k. Dan lain-lain yang diperlukan. Surat Pesanan, SPK atau Surat Perjanjian/Kontrak disiapkan oleh pejabat yang ditunjuk dan digandakan oleh penyedia barang/jasa, ditandatangani bersama oleh Pengguna Anggaran/Pengguna Anggaran Cabang/Pengguna Anggaran satuan Kerja/Pejabat yang ditunjuk sebagai pihak I dan Penyedia Barang/Jasa sebagai pihak II, diketahui/disetujui Kepala Unit/Satuan Kerja diantaranya 2 asli bermaterai cukup untuk masing-masing pihak; SPK atau Surat Perjanjian/Kontrak sebagaimana dimaksud ayat (5) selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak diterbitkan, tembusannya disampaikan kepada: a. Kepala Unit/Satuan Kerja yang bersangkutan; b. Kepala Unit Teknis yang bersangkutan; c. Kepala Biro Keuangan; d. Kepala Biro Administrasi terkait; e. Kepala Biro Perlengkapan untuk pengadaan barang; f. Kepala Biro Administrasi Sarana Perkotaan untuk pekerjaan jasa konstruksi; g. Kepala Bapeda; h. Kepala Bawasda; i. Kepala KPKD; j. Kepala Unit Teknis Kotamadya/Kabupaten Administrasi terkait untuk jasa pemborongan; k. Kepala Bapekodya/Bapekab; l. Kepala Bawaskodya/Bawaskab. Setiap pekerjaan pemborongan yang dilaksanakan Penyedia Barang/Jasa harus dicatat dalam Surat Izin Usaha asli dan disahkan oleh Kepala Unit/Satuan Kerja/Pejabat yang ditunjuk pada saat penandatanganan SPK/Surat Perjanjian/Kontrak dan fotokopinya di lampirkan pada SPK/Surat Perjanjian/Kontrak. Dalam Surat Perjanjian/Kontrak dapat dimuat ketentuan mengenai uang muka sebagai berikut: a. Berdasarkan usulan Kepala Unit/Satuan Kerja/Pejabat yang ditunjuk uang muka dapat diberikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Sekda sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah. b. Uang muka dapat diberikan maksimum sebesar 30% dari nilai Surat Perjanjian/Kontrak bagi usaha kecil/koperasi kecil dan sebesar 20% dari nilai Surat Perjanjian/Kontrak bagi perusahaan /koperasi menengah dan perusahaan/koperasi besar. c. Pembayaran uang muka dilakukan setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan surat jaminan uang muka yang diterbitkan oleh Bank umum atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (surety bond) yang mempunyai dukungan reasuransi sebagaimana persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Nilai surat jaminan uang muka tersebut sekurang-kurangnya sama dengan uang muka yang diberikan. d. Uang muka dimaksud dengan sepenuhnya dipergunakan bagi pelaksanaan kegiatan/aktivitas bersangkutan.

SK GUB 108 TAHUN 2003 - 14

e. Pekerjaan yang dilaksanakan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau Lembaga Ilmiah Pemerintah dapat diberikan uang muka sebagaimana dimaksud dalam huruf b tanpa memerlukan jaminan uang muka. 10) Pengembalian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diperhitungkan berangsur-angsur secara merata pada tahap-tahap pembayaran sesuai dengan SPK atau Surat Perjanjian/Kontrak dengan ketentuan bahwa uang muka tersebut selambatlambatnya harus telah lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100%. 11) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berlaku pula untuk pengadaan barang dari luar negeri melalui importir sebagai berikut: a. Dalam pengadaan barang melalui importir diperlukan pembukaan Letter of Credit (L/C), Penyedia Barang/Jasa dapat memperoleh uang muka untuk dan atau atau sebesar jumlah nilai L/C tersebut setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan surat jaminan dari Bank umum atau perusahaan asuransi kerugian dan besarnya surat jaminan sekurang-kurangnya sama degan uang muka dimaksud. b. Dalam hal pengadaan barang dilakukan melalui importir yan bertindak sebagai pelaksana impor, uang jas pelaksanaan impor ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan memperhatikan pendapat Menteri Perindustrian dan Perdagangan. c. Dalam hal pengadaan barang yang memerlukan pembukuan Letter of Credit (L/C), maka pembayaran uang muka untuk nilai L/C yan melebihi ketentuan di atas diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan c.q. direktur Jenderal Anggaran. 12) Apabila Penyedia Barang/Jasa yang diputuskan/ditetapkan tidak termasuk golongan usaha kecil maka dalam SPK atau Surat Perjanjian/Kontrak dicantumkan bahwa: a. Penyedia Barang/Jasa wajib bekerjasama dengan Penyedia Barang/Jasa usaha kecil/koperasi kecil setempat sebagai subkontraktor atau leveransir barang, bahan dan jasa; b. Dalam melaksanakan huruf a, Penyedia Barang/Jasa yang diputuskan/ditetapkan bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan tersebut; c. Pelaksanaan sebagaimana huruf a dimaksud diatas hanya untuk sebagian pekerjaan dan tidak dibenarkan mensubkontrakkan lebih lanjut dan atau mensubkontrakkan seluruh pekerjaan atau pekerjaan utamanya; d. Penyedia Barang/Jasa tersebut harus membuat laporan bulanan mengenai pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk pelaksanaan pembayarannya dan disampaikan kepada Kepala Unit/Satuan Kerja/Pejabat yang ditunjuk dengan tembusan kepada Bawasda/Bawaskodya selambat-lambatnya tanggal 20 setiap bulan; e. Apabila Penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan tidak melaksanakan ketentuan sebagaiman dimaksud dalam huruf a, b, dan c di atas maka kepada yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi berupa pembatalan kontrak, dan juga sanksi lain sesuai ketentuan yang berlaku. Pasal 22 1) Setelah SPK atau Surat Perjanjian/Kontrak ditandatangani, pengguna barang/jasa harus menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). 2) Pembuatan SPMK berpedoman pada bentuk format terlampir. 3) Penyedia Barang/Jasa yang ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan, tidak diperkenankan memulai pekerjaan sebelum menirima SPK atau Surat Perjanjian/Kontrak dan SPMK. 4) Selambat-lambatnya 30 hari kalender terhitung sejak tanggal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan harus memulai melaksanakan

SK GUB 108 TAHUN 2003 - 15

pekerjaan. Apabila Penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu tersebut, maka kepada Penyedia Barang/Jasa tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 23 1) Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dapat dilakukan dengan sistem bulanan dengan menggunakan referensi sekurang-kurangnya 5% atau sistem termin yang didasarkan pada prestasi pekerjaan sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak. 2) Jumlah pembayaran kepada Penyedia Barang/Jasa dilakukan sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan dan tidak dibenarkan melebihi prestasi pekerjaan yang diselesaikan/jumlah barang yang diserahkan dengan ketentuan sebagai berikut. a. Untuk pekerjaan pengadaan jasa pemborongan dan jasa lainnya dengan nilai pekerjaan sampai dengan RP 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilaksanakan sebagai berikut.

Tahap Angsuran I II III IV V

Prestasi 20% 50% 75% 100% selesai masa pemeliharaan (minimal 1 Bulan)

Junlah Angsuran Yang di Bayarkan 20% dari nilai Kontrak 30% dari nilai Kontrak 25% dari nilai Kontrak 20% dari nilai Kontrak 5% dari nilai Kontrak

Pembayaran angsuran V dapat juga dilaksanakan dengan cara memberikan jaminan pemeliharaan sebasar 5% dari nilai kontrak. b. Untuk pekerjaan pengadaan barang/jasa pemborongan dan jasa lainnya dengan nilai pekerjaan diatas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilaksanakan sebagai berikut.

Tahap Angsuran I II III IV

Junlah Angsuran Yang di Bayarkan 20% 20% dari nilai Kontrak 50% 30% dari nilai Kontrak 75% 25% dari nilai Kontrak 100% 25% dari nilai Kontrak Jaminan pelaksanaannya dikembalikan dan diganti dengan jaminan pemeliharaan sebesar 5% Jaminan pelaksanaan berlaku sejak Surat Perjanjian/Kontrak ditandatangani dan berakhir sampai dengan berakhirnya masa pelaksanaan, sedangkan jaminan pemeliharaan dikembalikan setelah masa pemeliharaan selesai. Prestasi

SK GUB 108 TAHUN 2003 - 16

c. Untuk pekerjaan jasa konsultansi perancangan/desain teknis jasa konstruksi dilaksanakan sebagai berikut. Tahap Tahap Angsuran Pekerjaan I Konsepsi Perencanaan II Pra Perencanaan III Rencana Pelaksanaan IV Pembuatan Dokumen Pelaksanaan V Pelelangan VI

Pengawasan Berkala

Prestasi

Junlah Angsuran Yang di Bayarkan

11,0%

11% dari nilai Kontrak

26,0%


54,0%


87,5%

33.5% dari nilai Kontrak

90%

2,5% dari nilai Kontrak

100%

Sesuai dengan Persentasi pada setiap tahap pembayaran angsuran pekerjaan pemborongannya dikalikan 10% dari nilai kontrak konsultansi

d. Untuk pekerjaan jasa konsultasi perencanaan/perancangan teknis jasa konstruksi yang dilaksanakan tidak dalam satu tahun anggaran dengan pelaksanaan pekerjaan fisiknya (x-1 atau lebih), dilakukan sebagai berikut.

Tahap Tahap Angsuran Pekerjaan I Konsepsi Perencanaan II Pra Perencanaan III Rencana Pelaksanaan IV Pembuatan Dokumen Pelaksanaan

Prestasi


11,00%


26,00%


54,00%


87,50%


Penyelesaian pembayaran untuk tahap pelelangan dan tahap pengawasan berkala dilakukan kemudian bersamaan tahapan pelaksanaan fisiknya dan dibuatkan kontrak baru melalui mekanisme penunjukan langsung kepada penyedia jasa yang sama. Nilai kontrak yang dihitung secara proporsional terhadap nilai tahapan pelaksanaan fisik yang dianggarkan pada tahun berkenaan.

SK GUB 108 TAHUN 2003 - 17

e. Untuk pekerjaan jasa konsultansi non jasa konstruksi dan jasa konsultansi perencanaan/planning non jasa konstruksi dapat dilaksanakan sebagai berikut.

Tahap Tahap Angsuran Pekerjaan I Laporan Pendahuluan II Laporan Interm III IV

Laporan Draft Final Laporan Final (termasuk hasil perencanaan)

Prestasi


20%


50%


75%


100%


f. Untuk pekerjaan jasa konsultansi pengawasan teknis jasa konstruksi, pembayaran angsuran dilaksanakan sesuai tahapan pembayaran pekerjaan fisik yang diawasinya, berdasarkan Berita Acara Bobot Penyelesaian Pekerjaan Fisik. 3) Apabila nilai bobot pekerjaan yang dilakukan Penyedia Barang/Jasa sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau apabila pengadaan barang/jasa yang pelaksanaannya memerlukan waktu yang pendek/singkat, maka Kepala Unit/Satuan Kerja/Pejabat yang ditunjuk dapat mengatur pembayaran sekaligus atau kurang dari 5 kali angsuran, dengan ketentuan bahwa setiap angsuran pembayaran tidak diperkenankan lebih besar dari prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan. 4) Apabila nilai pekerjaan yang dilaksanakan Penyedia Barang/Jasa di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), maka Kepala Unit/Satuan Kerja/Pejabat yang ditunjuk dapat mengatur pembayaranlebih atau kurang dari 5 kali angsuran dengan pertimbangan teknis, dengan ketentuan bahwa setiap angsuran pembayaran tidak diperkenankan lebih besar dari prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan dan jaminan pelaksanaan dikembalikan setelah selesai penyerahan/pemeliharaan. 5) Pembayaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui Surat Perjanjian/Kontrak dilakukan atas dasar Berita Acara yang menyatakan bahwa penyerahan barang/jasa atau prestasi pekerjaan telah diselesaikan sesuai Surat Perjanjian/Kontrak yang bersangkutan. Pasal 24

1) Perubahan-perubahan/pekerjaan tambah kurang dari nilai pergeseran item pekerjaan (kecuali melalui value enginering) tidak boleh melebihi 20% dari nilai SPK atau Surat Perjanjian/Kontrak dan baru dapat dilaksanakansetelah mendapat persetujuan dari: a. Kepala Unit/Satuan Kerja, untuk perubahan pekerjaan dengan nilai tidak melebihi RP 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah); b. Sekda atas nama Gubernur, untuk perubahan pekerjaan yang bernilai di atas RP 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). c. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, untuk pekerjaan konstruksi dikoordinasikan oleh Asisten Pembangunan, untuk pengadaan barang/jasa dikoordinasikan oleh Asisten Keuangan dan untuk pekerjaan Teknologi Informasi dikoordinasikan oleh Asisten Tata Praja dan Aparatur. SK GUB 108 TAHUN 2003 - 18

2) Perubahan-perubahan/pekerjaan tambah kurang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah nilai SPK atau Surat Perjanjian/Kontrak yan bersangkutan. 3) Persetujuan atas perubahan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) baru dapat diberikan setelah mendapat rekomendasi/pertimbangan teknis dari pengawas teknis yang dilengkapi dengan: a. Berita Acara Hasil Perhitungan Volume bersama yang ditandatangani oleh Perencana Teknis, Pengawas Teknis, Penyedia barang/jasa, Unit Teknis Terkait dan diketahui oleh Pengguna Barang/Jasa b. Daftar kuantitas dan harga tambah kurang pekerjaan ini merupakan RAB baru untuk lampiran yang tidak terpisahkan dari Addendum SPK atau Surat Perjanjian/Kontrak, sebagai pengganti dari daftar Perjanjian/Kontrak sebelumnya. Pembuatan Daftar Kuantitas dan Harga, bentuk dan isinya berpedoman pada contoh format terlampir. c. Foto kondisi pelaksaanaan pekerjaan dilapangan. d. Gambar-gambar. e. Rekomendasi teknis dari pengawas teknis. f. Dokumen pendukung lainnya. 4) Atas dasar persetujuan sebagaimana dimakasud pada ayat (3), dibuat Addendum SPK atau Surat Perjanjian/Kontrak yang didahului dengan perintah perubahan pekerjaan yang ditandatangani Kepala Unit/Satuan Kerja,ditindaklanjuti dengan negosisasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam SPK atau Surat Perjanian/Kontrak awal. 5) Tembusan addendum SPK atau Surat Perjanian/Kontrak dimaksud selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah ditanda tangani dikirimkan sesuai pasal 21 ayat (7). Pasal 25

1) Panitia Pengadaan Barang/Jasa dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa memperhatikan ketentuan sebagai berikut. a. Semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan/potensi Daerah. b. Penggolongan Penyedia Jasa untuk jasa pemborongan: 1. Golongan kecil tiga (K-3) yakni penyedia jasa baru atau yang kurang pengalaman, dapat melaksanakan pekerjaan sampai dengan RP 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); 2. Golongan kecil dua (K-2) yakni penyedia jasa baru atau yang kurang pengalaman, dapat melaksanakan pekerjaan diatas RP 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan RP 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah); 3. Golongan kecil satu (K-1) yakni penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan di atas RP 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai dengan RP 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); 4. Golongan menengah (M) yakni penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan di atas RP 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan RP 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan memperhatikan Kemampuan Dasarnya; 5. Golongan besar (B) yakni penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan di atas RP 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan memperhatikan Kemampuan Dasarnya. c. Penggolongan penyedia untuk jasa konsultansi:

SK GUB 108 TAHUN 2003 - 19

1. Golongan kecil (K) yakni penyedia jasa baru atau yang kurang pengalaman, dapat melaksanakan pekerjaan sampai dengan RP 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); 2. Golongan menengah (M) yakni penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan di atas RP 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan RP 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan memperhatikan Kemampuan Dasarnya; 3. Golongan besar (B) yakni penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan di atas RP 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan memperhatikan Kemampuan Dasarnya. d. Penggolongan penyedia barang/jasa lainnya: 1. Golongan kecil dua (K-2) yakni pemasok barang/penyedia jasa lainnya yang baru atau yang kurang pengalaman, dapat melaksanakan pekerjaan sampai dengan RP 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); 2. Golongan kecil satu (K-1) yakni pemasok barang/penyedia jasa lainnya yang dapat melaksanakan pekerjaan di atas RP 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan RP 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); 3. Golongan menengah (M) yakni pemasok barang/penyedia jasa lainnya yang dapat melaksanakan pekerjaan di atas RP 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan RP 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dengan memperhatikan Kemampuan Dasarnya; 4. Golongan besar (B) yakni pemasok barang/penyedia jasa lainnya yang dapat melaksanakan pekerjaan di atas RP 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dengan memperhatikan Kemampuan Dasarnya. 2) Ketentuan-ketentuan sebagaiman dimaksud dalam pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal10, dan pasal 68, serta lampiran-lampiran dalam keputusan ini berlaku juga bagi: a. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam hal pengadaan barang/jasa sepanjang pelaksanaannya untuk keperluan investasi perusahaan. b. Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang melakukan pengadaan barang/jasa bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan ketentuan sebagaiman dimaksud pada huruf a ayat ini. c. Pengadaan barang/jasa untuk keperluan operasional/eksploitasi perusahaan diatur Direksi BUMD yang bersangkutan dengan berpedoman pada keputusan ini, yang dalam hal pelaksanaannya didaarkan pada prinsip tepat guna, berhasil guna, berdaya guna dan manfaat. Pasal 26

1) Untuk pemenuhan kebutuhan barang/jasa pada Unit/Satuan Kerja di linngkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa. 2) Kepala Unit/Satuan Kerja dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa yang nilainya di atas RP 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) wajib membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa. 3) Panitia sebagaiman dimaksud pada ayat (2) dapat lebih dari satu dalam satu Unit/Satuan Kerja sesuai dengan kebutuhan. 4) Untuk pekerjaan yang nilainya sampai dengan RP 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh Panitia atau Pejabat Pengadaan Barang/Jasa. 5) Kepala Unit/Satuan Kerja selambat-lambatnya pada awal tahun anggaran yang bersangkutan menetapkan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Panitia Pengadaan

SK GUB 108 TAHUN 2003 - 20

Barang/Jasa pada Unit/Satuan Kerja yang bersangkutan dengan persyaratan sebagai berikut. a. Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa: 1. Pangkat/golongan minimal Penata Muda Tk.I (III/b), kecuali pada Unit/Satuan Kerja yang bersangkutan tidak mencukupi/tersedia maka dapat diangkat dengan pangkat/golongan Penata Muda (III/a) dengan masa kerja di Pemerintah Propinsi DKI Jakarta Sekurang-kurangnya 3 tahun; 2. Tidak menjabat sebagai Kepala Unit/Satuan Kerja atau Pemegang Kas; 3. Tidak menjabat sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Unit/Satuan Kerja yang bersangkutan lebih dari 3 Tahun berturut-turut; 4. Tidak terkena hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil: a) 1 tahun terakhir untuk hukuman tingkat ringan; b) 2 tahun terakhir untuk hukuman tingkat sedang; c) 3 tahun terakhir untuk hukuman tingkat berat; 5. Usia tidak melebihi 53 tahun pada awal tahun anggaran; 6. Diutamakan yang telah mendapat penataan khusus di bidang pengadaan barang/jasa. b. Sekretaris Panitia Pengadaan Barang/Jasa: 1. Pangkat/golongan minimal Penata Muda (III/a), kecuali pada Unit/Satuan Kerja yang bersangkutan tidak mencukupi/tersedia maka dapat diangkat dengan pangkat/golongan Pengatur Tk. I (II/d) dengan masa kerja di Pemerintah Propinsi DKI Jakarta Sekurang-kurangnya 3 tahun; 2. Tidak menjabat sebagai Pemegang Kas; 3. Tidak menjabat sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Unit/Satuan Kerja yang bersangkutan lebih dari 3 Tahun berturut-turut; 4. Tidak terkena hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil selama: a) 1 tahun terakhir untuk hukuman tingkat ringan; b) 2 tahun terakhir untuk hukuman tingkat sedang; c) 3 tahun terakhir untuk hukuman tingkat berat; 5. Usia tidak melebihi 53 tahun pada awal tahun anggaran; 6. Diutamakan yang telah mendapat penataan khusus di bidang pengadaan barang/jasa. c. Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa: 1. Tidak menjabat sebagai Pemegang Kas; 2. Tidak menjabat sebagai Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Unit/Satuan Kerja yang bersangkutan lebih dari 3 Tahun berturut-turut; 3. Untuk hal yang bersifat teknis, dapat diikutsertakan pejabat dari instansi teknis yang berwenang sebagai anggota; 4. Diutamakan yang telah mendapat penataan khusus di bidang pengadaan barang/jasa. d. Petugas Sekretariat Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Ketua Panitia dapat menetapkan petugas sekretariat sesuai dengan kebutuhan. 6) Panitia Pengadaan Barang Terpusat pada Sekretariat Daerah melakukan pengadaan barang kebutuhan Unit/Satuan Kerja yaitu: a. Kendaraan Operasional untuk kebutuhan Unit/Satuan Kerja; b. Pakaian Dinas beserta perlengkapannya;

SK GUB 108 TAHUN 2003 - 21

c. Alat Komunikasi. 7) Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Unit/Satuan Kerja diatur sebagai berikut. a. Tingkat Propinsi oleh Kepala Unit/Satuan Kerja selaku Pengguna Anggaran. b. Tingkat Kotamadya/Kabupaten Administrasi pembentukan panitia pengadaaan barang/jasa dilakukan sebagai berikut. 1. Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Sekretariat Kotamadya/Kabupaten dibentuk oleh Walikotamadya/Bupati selaku Pengguna Anggaran. 2. Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Satuan Kerja lainnya dibentuk oleh Kepala Satuan Kerja selaku Pengguna Anggaran. c. Panitia Pengadaan Barang/Jasa beranggotakan sekurang-kurangnya 5 orang dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Tingkat Propinsi terdiri dari; Ketua : Unsur Unit/Satuan Kerja yang bersangkutan. Sekretaris : Unsur Unit/Satuan Kerja yang bersangkutan. Anggota : - Unsur perencanaan Unit/Satuan Kerja yang bersangkutan. - Unsur keuangan Unit/Satuan Kerja yang bersangkutan. - Unsur perlengkapan Unit/Satuan Kerja yang bersangkutan. 2. Tingkat Kotamadya/Kabupaten Administrasi dengan ketentuan sebagai berikut. a. Sekrretariat Kotamadya/Kabupaten Administrasi terdiri dari: Ketua : Unsur Unit/Satuan Kerja yang bersangkutan. Sekretaris : Unsur Unit/Satuan Kerja yang bersangkutan. Anggota : - Unsur Bagian Administrasi Sarana Perkotaan. - Unsur Bagian Keuangan. - Unsur Bagian Perlengkapan. b. Satuan Kerja lain: Ketua : Unsur Satuan Kerja yang bersangkutan. Sekretaris : Unsur Satuan Kerja yang bersangkutan. Anggota : - Unsur Bagian Keuangan.. - Unsur Bagian Administrasi Sarana Perkotaan. - Unsur Bagian Perlengkapan Untuk hal-hal yang bersifat teknis, harus mengikutsetakan unsur/pejabat dari Unit/Satuan Kerja teknis bersangkutan sesuai dengan bidangnya sebanyak-banyaknya 2 orang sebagai anggota. d. Kepala Unit/Satuan Kerja Pengguna Anggaran Satuan Kerja, Pengguna Anggaran Cabang, Pegawai pada Bawasda/Bawaskodya/Bawaskab dilarang duduk sebagai anggota Panitia dari suatu Unit/Satuan Kerja yang menjadi objek pemeriksanya. Pasal 27

1) Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dilaksanakan oleh Kepala Unit Satuan/Kerja yang dialokasikan dalam DASK. 2) Tata cara pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Gubernur tersendiri. Pasal 28

1) Pekerjaan perencanaan/perancangan, pelaksanaan dan pengawasan dilakukan oleh penyedia barang/jasa yang ahli dalam bidangnya.

SK GUB 108 TAHUN 2003 - 22

2) Perencanaan/Perancangan dan Pengawasan Teknis untuk pekerjaan jasa konstruksi sebagaiman dimaksud pada ayat (1) diatur lebih rinci tercantum dalam lampiran I keputusan ini. 3) Biaya perencanaan/perancangan, pelaksanaan/pengawasan terhadap pekerjaan sebagaiman tercantum dalam lampiran II keputusan ini dan penggunanya diatur lebih lanjut dalam Keputusan Gubernur. 4) Penyedia barang/jasa dalam melaksanakan pekerjaan perencanaan/perancangan, pelaksanaan pekerjaan pemborongan, maupun pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20. 5) Pekerjaan perencanaan, pengawasan, dan pekerjaan konsultansi lainnya harus dibuatkan Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Terms of Reference atau (TOR) oleh Kepala Unit/Satuan Kerja. 6) Pekerjaan perencanaan yang mempunyai dampak lingkungan memperhatikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). 7) Untuk pekerjaan spesifik, karya seni/budaya atau yang sejenisnya dapat dilakukan melalui sayembara dengan pengaturan tersendiri. 8) KAK/TOR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Kepala Unit/Satuan Kerja/Pejabat yang ditunjuk sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut. a. Uraian pendahuluan berupa gambaran secara garis besar mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan, antara lain berisi latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup pekerjaan, lokasi, sumber pendanaan, nama dan organisasi pengguna barang/jasa. b. Data penunjang berupa data yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, antara lain data dasar, standar teknis, studu-studi yang pernah dilaksanakan, dan peraturan perundang-undangan yang harus digunakan. c. Kebutuhab tenaga ahli dan kualifikasinya untuk pelaksanaan pekerjaan konsultansi. d. Jenis dan jumlah laporan yang disyaratkan (antara lain laporan pendahuluan, laporan bulanan, laporan antara, laporan akhir dan laporan khusus). e. Kegiatan konsultansi harus dilakukan di dalam negeri, kecuali untuk kegiatan tertentu yang belum mampu dilaksanakan. f. Untuk membantu kelancaran tugas konsultan persyaratan kerja sama dengan konsultan lain (apabila diperlukan), dan pedoman tentang pengumpulan data lapangan dapat disediakan oleh Kepala Unit/Satuan Kerja. 9) KAK/TOR yang mengakibatkan pekerjaan untuk tahun-tahun berikutnya/tahun jamak (multy years) harus terlebih dahulu dikaji oleh Bapeda. 10) Ketentuan mengenai kualifikasi tenaga ahli pekerjaan konsuktansi mengikuti ketentuan yang berlaku.

BAB III ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Bagian Pertama Struktur Pasal 29

1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

SK GUB 108 TAHUN 2003 - 23

2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu Tahun Anggaran yang akan menjadi penerimaan Kas Daerah. 3) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Daerah dalam Tahuna Anggaran yang akan menjadi pengeluaran Kas Daerah. 4) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pasal 30

1) Struktur APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) diklasifikasikan berdasarkan Bidang Pemerintahan Daerah. 2) Bidang Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari: a. Bidang Hukum, Ketentraman Ketertiban Umum dan Kesatuan Bangsa. b. Bidang Pemerintahan. c. Bidang Ekonomi. d. Bidang Pendidikan dan Kesehatan. e. Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan. f. Bidang Sosial dan Budaya. g. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. h. Bidang Sarana dan Prasarana Kota. 3) Setiap Bidang Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bertindak sebagai pusat-pusat pertanggungjawaban sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Pasal 31

Seluruh pandapatan Daerah, belanja Daerah dan pEmbiayaan Daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD. Bagian Kedua Pendapatan Pasal 32

1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dirinci menurut Kelompok Pendapatan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. 2) Setiap kelompok Pendapatan dirinci menurut jenis Pendapatan, setiap Jenis Pendapatan dirinci menurut Obyek Pendapatan, setiap Obyek Pendapatan dirinci menurut Rincian Obyek Pendapatan. Bagian Ketiga Belanja Pasal 33 1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) terdiri dari :

SK GUB 108 TAHUN 2003 - 24

2)

3)

4)

5)

a. Bagian Belanja Aparatur Daerah merupakan belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik). b. Bagian Belanja Pelayanan Publik merupakan belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik). Bagian Belanja Aparatur Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dirinci menurut Kelompok Belanja yang meliputi Belanja Adminidtrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan serta Belanja Moda. Bagian Belanja pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dirinci menurut Kelompok Belanja yang meliputi Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan, Belanja Modal, belanja Bantuan keuangan, dan Belanja Tidak Tersangka. Bagian Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) khususnya Belanja Administrasi Umum dan belanja Operasi dan Pemeliharan terdiri dari jenis Belanja yang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa, Belanja Perjalanan Dinas, dan Belanja Pemeliharaan. Setiap Kelompok Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dirinci menurut jenis belanja dan setiap jenis belanja dirinci menurut objek belanja, setiap objek belanja dirinci menurut rincian objek belanja. Pasal 34

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) sifatnya dapat dibedakan sebagai berikut. a. Belanja Langsung ; b. Belanja Tidak Langsung. Pasal 35

1) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, terdiri dari : a. Kegiatan Non Investasi ( tidak menambah aset); b. Kegiatan Investasi (menambah aset). 2) Belanja Langsung Non Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan pada Kelompok Belanja Operasi dan Pemeliharaan. 3) Belanja Langsung Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan pada Kelompok Belanja Modal. Pasal 36

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf b, merupakan kegiatan Non Investasi (tidak menambah aset) dialokasikan pada Kelompok Belanja Administrasi Umum. Pasal 37

1) Gubernur dapat mengalokasikan anggaran untuk Belanja Bantuan Keuangan. 2) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dialokasikan dalam DASK Sekretaris Daerah, pada Belanja Bantuan Keuangan.

SK GUB 108 TAHUN 2003 - 25

Pasal 38

1) Gubernur dapat mengalokasikan, anggaran untuk Belanja Tidak Tersangka. 2) Belanja Tidak Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dialokasikan dalam DASK Sekertaris Daerah, pada Belanja Tidak Tersangka. Bagian Keempat Surplus dan Defisit Anggaran Pasal 39

1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Anggaran Belanja Daerah dapat mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran. 2) Surplus anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila Anggaran Pendapatan Daerah lebih besar dari Anggaran Belanja Daerah. 3) Defisit anggaran sebagimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila Anggaran Pendapatan Daerah lebih kecil dari Anggarn Belanja Daerah. 4) Surplus anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan anatara lain untuk Transfer ke Dana Cadangan, Penyertaan Modal, Pembayaran Utang Pokok Yang Jatuh Tempo dan Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan yang dianggarkan pada kelompok Pembiayaan, Jenis Pengeluaran Daerah. 5) Difesit Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibiayai antara lain dari Sisa Lebih Anggaran Tahun Yang Lalu, Tranfer dari Dana Cadangan, Penerimaan Pinjaman dan Penjualan Obligasi dan Hasil Penjualan Daerah Yang Dipisahkan, yang dianggarkan pada Kelompok Pembiayan, Jenis Penerimaan Daerah. 6) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan merupakan selisih dari Surplus/Deffisit ditambah dengan Pos Penerimaan Pembiayaan dikurangi dengan Pos Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Bagian kelima Pembiayaan Pasal 40

1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (4) dirinci mnurut sumber pembiayaan yang merupakan Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah. 2) Pembiayaan Penerimaan Daerah sebagimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu. Transfer dan Dana Cadangan, Penerimaan Pinjaman dan Penjualan Obligasi dan Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Dipisahkan. 3) Pembiayaan Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Transfer ke Dana Cadangan, Penyertaan Modal, Pembayaran Utang Pokok Yang Jatuh Tempo, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan. Pasal 41

1) Setiap Kelompok Pembiayaan penerimaan Daerah dirinci menurut Jenis Penerimaan, setiap Jenis Penerimaan dirinci menurut Objek Penerimaan, Setiap Objek Penerimaan dirinci menurut Rincian Objek Penerimaan.

SK GUB 108 TAHUN 2003 - 26

2) Setiap Kelompok Pembiayaan pengeluaran Daerah dirinci menurut Jenis Pengeluaran, setiap Jenis pengeluaran dirinci menurut Objek Pengeluaran, Setiap Objek pengeluaran dirinci menurut Rincian Objek Pengeluaran.

BAB IV PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH Bagian Pertama Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 42

Gubernur adalah Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 43

Gubernur selaku Pemegang kekuasaan Umum Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dapat mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Sekretaris Daerah dan atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas nama Gubernur yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Pasal 44

Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, paling lambat akhir Bulan Desember, menetapkan keputusan tentang: a. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO); b. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ); c. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Daftar Pembukuan Administratif (DPA); d. Bendahara Umum Daerah; e. Pemegang Kas; f. Pemegang barang Bagian Kedua Bendahara Umum Daerah Pasal 45

1) Bendahara Umum Daerah menatausahakan Kas Daerah. 2) Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Gubernur. 3) Bendahara umum Daerah dalam melaksanakan penatausahaan Kas dapat menetapkan pejabat yang melakukan tugas pembayaran atas dasar Surat Perintah Membayar Giro (SPM Giro) dan giro pada SPM. Pasal 46

1) Bendahara Umum Daerah menyimpan uang milik Daerah pada Bank yang sehat dengan cara membuka Rekening Kas Daerah.

SK GUB 108 TAHUN 2003 - 27

2) Pembukaan Rekening Kas Daerah sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dapat lebih dari 1 Bank. 3) Pembukaan rekening di Bank sebagaiman dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diberitahukan kepada DPRD. Pasal 47

1) Bendahara Umum Daerah setiap bulan menyusun rekonsiliasi Bank yang mencocokkan saldo menurut pembukuan Bendahara Umum Daerah dengan saldo menurut laporan Bank. 2) Tata cara membuka Rekening Kas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Pasal 48

1) Uang milik Daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah sementara belum digunakan dapat didepositokan sepanjang tidak menganggu likuiditas keuangan daerah. 2) Bunga Deposito, bunga atas penempatan uang di Bank, dan jasa giro merupakan pendapatan Daerah yang harus disetor ke Rekening Kas Daerah. 3) Tata cara mendepositokan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Pasal 49

Bendahara Umum Daerah sebagaiman dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) menyerahkan bukti transaksi yang asli atas penerimaan dan pengeluaran uang secara harian kepada Kepala Biro Keuangan yang melaksanakan akuntansi keuangan Daerah sebagai dasar pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran daerah. Pasal 50

Bendahara Umum Daerah menyimpan seluruh dokumen atas transaksi penerimaan dan pengeluaran uang dengan tertib. Bagian Ketiga Pengguna Anggaran Pasal 51

1) Kepala Unit/Satuan Kerja bertindak sebagai Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang/Jasa. 2) Pengguna Anggaran bertanggungjawab baik fisik, keuangan, maupun administrasi anggaran yang dialokasikan pada Unit/Satuan Kerja yang dipimpinnya. 3) Untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, Pengguna Anggaran dapat mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Pengguna Anggaran Cabang. 4) Untuk pelaksanaan anggaran di lingkungan Setda setelah DASK ditandatangani oleh Gubernur, Sekda atas nama Gubernur mendelegasikan kewenangan pelaksanaan dan pengelolaan anggaran kepada para Kepala Biro untuk bertindak sebagai Pengguna Anggaran satuan Kerja.

SK GUB 108 TAHUN 2003 - 28

5) Untuk pelaksanaan anggaran Suku Dinas/Kantor/Badan di Kotamadya/Kabupaten Administrasi, setelah DASK ditandatangani oleh Gubernur, Walikotamadya/Bupati atas nama Gubernur mendelegasikan kewenangan pelaksanaan dan pengelolaan anggaran kepada Kepala Suku Dinas/Kantor/Badan di Kotamadya/Kabupaten Administrasi untuk bertindak sebagai Pengguna Anggaran Satuan Kerja, kecuali Bapekodya/Bapekab, Bawaskodya/Bawaskab, KPKD dan KPTI Kotamadya/Kabupaten Administrasi. 6) Untuk pelaksanaan anggaran di Unit Kerja Bapeda, Bawasada, KPKD dan KPTI setelah DASKditandatangani oleh Gubernur, Kepala Unit Kerja yang bersangkutan atas nama Gubernur mendelegasikan kewenangan pelaksanaan dan pengelolaan anggaran kepada Kepala Bapekodya/Bapekab, Bawaskodya/Bawaskab, KPKD dan KPTI Kotamadya/Kabupaten Administrasi untuk bertindak sebagai Pengguna Anggaran Satuan Kerja. 7) Pengguna Anggaran Cabang/Pengguna Anggaran Satuan Kerja dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Pengguna Anggaran Rincian Cabang/Pengguna Anggaran Rincian Satuan Kerja. 8) Pengguna Anggaran Cabang/Pengguna Anggaran Rincian Cabang dan Pengguna Anggaran Satuan Kerja/Pengguna Anggaran Rincian Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (4), (5), (6) dan (7) melekat pada jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsi. 9) Unit/Satuan Kerja yang kantornya menyatu dalam satu bangunan, biaya pemeliharaan gedung dan TAL dialokasikan pada Unit/Satuan Kerja yang berwenang mengelola bangunan kantor dimaksud. 10) Untuk tertib administrasi, Pengguna Anggaran/Pengguna Anggaran Satuan Kerja menunjuk pengelolaan anggaran yang bertugas menyiapkan perencanaan, pengadministrasian, pelaksanaan dan pelaporan anggaran. 11) Pengelola Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (10) adalah: a. Kepala Bagian Belanja Pegawai dan Tata Usaha Setda Biro Keuangan pada Setda; b. Kepala Sekretariat pada Badan dan Kantor; c. Kepala Bagian Keuangan/Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas dan RSUD; d. Kepala Bagian yang membidangi Tata Usaha pada biro; e. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Badan/Suku Dinas/Kantor pada tingkat Kotamadya/Kabupaten Administrasi dan Puskesmas. Bagian Keempat Pengguna Anggaran Cabang Pasal 52

1) Pengguna Anggaran Cabang dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran. 2) Pengguna Anggaran Cabang sebagaiman dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kewenangan yang didelegasikan oleh Pengguna Anggaran untuk Belanja Langsung, bertugas: a. Menyiapkan PPK; b. Menyusun SPK/Surat Perjanjian/Kontrak; c. Menandatangani SPK/Surat Perjanjian/Kontrak dan diketahui oleh Pengguna Anggaran; d. Menandatangani SPJ ; e. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan; f. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Unit/Pengguna Anggaran.

SK GUB 108 TAHUN 2003 - 29

3) Pengguna Anggaran Cabang bertanggungjawab baik fisik, keuangan maupun administrasi atas pelaksanaan anggaran yang menjadi kewenangannya. Bagian Kelima Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pasal 53

1) Pengguna Anggaran Satuan Kerja dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab Pengguna Anggaran. 2) Pengguna Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat(!) melaksanakan kewenangan yang didelegasikan oleh Pengguna Anggaran untuk Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung, bertugas; a. Menyiapkan PPK; b. Mengangkat Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan atau Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dalam lingkungan Satuan Kerja; c. Menandatangani SPK/Surat Perjanjian Kontrak; d. Melaksanakan Anggaran; e. Mengajukan SPP kepada Kepala KPKD. 3) Pengguna Anggaran Satuan Kerja bertanggungjawab baik fisik, keuangan maupun administrasi atas pelaksanaan anggaran yang menjadi kewenangannya. Bagian Keenam Pengguna Anggaran Rincian Cabang/ Pengguna Anggaran Rincian Satuan Kerja Pasal 54

1) Pengguna Anggaran Rincian Cabang/Pengguna Anggaran Rincian Satuan Kerja dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Pengguna anggaran Cabang/Pengguna Anggran Satuan Kerja. 2) Pengguna Anggaran Rincian Cabang/Pengguna Anggaran rincian Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. Menyusun SPK/Surat Perjanjian/Kontrak; b. Menandatangani SPJ Pengisian Kas; c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan; d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran Cabang/Pengguna Anggaran Satuan Kerja. 3) Pengguna Anggaran Rincian Cabang/Pengguna Anggaran Rincian satuan Kerja bertanggungjawab baik fisik, keuangan maupun administrasi atas pelaksanaan anggaran yang menjadi kewenangannya.

SK GUB 108 TAHUN 2003 - 30

Bagian Ketujuh Pemegang Kas dan Pemegang Barang Paragraf 1 Pemegang Kas Pasal 55

1) Pada Unit/Satuan Kerja ditunjuk 1 Pemegang Kas yang melaksanakan tata usaha keuangan. 2) Dalam melaksanakan tata usaha keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pemegang Kas dibantu oleh beberapa Pembantu Pemegang Kas sesuai kebutuhan, antara lain seorang kasir, seorang penyimpan uang, seorang pencatat pembukuan, seorang pembuatdokumen pengeluaran dan penerimaan uang, serta pengelola gaji dan tunjangan lainnya. 3) Pada Unit/satuan Kerja dapat diangkat Pemegang Kas Cabang yang ditetapkan dengan Keputusan Kkepala Unit/Satuan kerja dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2). 4) Dalam melkasanakan tata usaha keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemegang Kas Cabang dapat dibantu oleh sekurang-kurangnya seorang kasir, seorang penyimpan uang, seorang pencatat pembukuan, serta seorang pembuat dokumen pengeluaran dan penerima uang, sesuai kebutuhan. 5) Pemegang Kas, Pembantu Pemegang Kas, dan Pemegang Kas Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), dan (4) selanjutnya disebutt Satuan Pemegang Kas. 6) Pemegang Kas dan Pemegang Kas Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) adalah jabatan Non Struktural/Fungsional dan tidak boleh merangkap sebagai pejabat pengelola keuangan Daerah lainnya. 7) Kedudukan Satuan Pemegang Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berada di bawah Bagian/Subbagian keuangan/Subbagian Tata Usaha dan kedudukan Pemegang Kas Cabang berada di bawah Pengguna Anggaran Cabang/pengguna Anggaran Satuan kerja. Pasal 56

1) Pemegang Kas dan Pemegang Kas Cabang harus menyimpan uang pada bank DKI atau Bank Pemerintah lain yang ditunjuk. 2) Setiap penarikan uang dari Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh Kepala Unit/Satuan kerja atau Pejabat yang ditunjuk bersama dengan Pemegang Kas/Pemegang Kas Cabang yang bersangkutan. 3) Untuk keperluan pembayaran tunai sehari-hari, setiap Pemegang Kas dan Pemegang Kas Cabang diizinkan mempunyai persediaan uang tunai setinggi-tingginya sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). 4) Perubahan atas batas jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur. Pasal 57

Pemegang Kas dan atau Pemegang Kas Cabang dilarang menyimpan uang yang iterimanya atas nama pribadi pada suatu Bank atau Lembaga keuangan lainnya.

SK GUB 108 TAHUN 2003 - 31

Pasal 58

Pemegang Kas/Pemegang Kas Cabang yang melakukan perjalanan dinas, cuti, sakit atau karena sesuatu hal berhalangan hadir di atur dengan ketentuan sebagai berikut. a. Melebihi 3 hari sampai selama-lamanya 1 bulan, pemegang Kas/Pemegang Kas Cabang tersebut wajib memberikan Surat Kuasa kepada petugas yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran dan tugas-tugas Pemegang Kas/Pemegang Kas Cabang atas tanggung jawab pemegang Kas/Pemegang Kas Cabang yang bersangkutan dengan diketahui Kepala Unit/satuan Kerja. b. Melebihi 1 bulan sampai selama-lamanya 3 bulan harus ditunjuk pejabat Pemegang Kas/Pemegang Kas Cabang oleh Kepala Unit Satuan Kerja dan diadakan Berita Acara Serah Terima. Tembusan Berita Acara Serah Terima untuk Pemegang Kas dikirim kepada Gubernur, Kepala Bawasda dan kepala Biro Keuangan selambat-lambatnya 6 hari kerja setelah serah terima dilakukan. c. Pemegang Kas sesudah 3 bulan belum juga dapat melaksanakan tugas maka yang bersangkutan dianggap telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai Pemegang Kas, oleh karena itu Kepala Unit/Satuan Kerja yang bersangkutan mengusulkan penggantinya kepada Gubernur dengan tembusan Kepala Bawasda dan Kepala Biro Keuangan selambat-lambatnya 6 hari kerja sejak tanggal pemberhentian/pengunduran diri. d. Pemegang Kas yan baru harus sudah ditetapkan selambat-lambatnya 12 hari kerja setelah usulan diterima. e. Sebelum Pemegang Kas yang baru ditetapkaan oleh Gubernur, semua tugas-tugas pengelolaan keuangan kegiatan dilakukan oleh Kepala Unit/Satuan Kerja atau petugas yang ditunjuk. f. Ketentuan sebagaimana diatur huruf c dan d diatas, berlaku juga bagi Pemegang Kas yang meinggal dunia atau dimutasikan. Pasal 59

1) Pada Unit/Satuan Kerja yang bertanggungjawab atas pendapatan Daerah, Pemegang Kas dibantu oleh Pembantu Pemegang Kas Penerimaan yang bertanggung jawab kepada Pemegang Kas. 2) Pembantu Pemegang Kas Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyetor seluruh uang yang diterima selambat-lambatnya dalam waktu satu hari kerja setelah penerimaan ke Kas Daerah atau ke Bank yang ditunjuk atas nama Rekening Kas Daerah. 3) Unit/Satuan Kerja yang telah ditetapkan sebagai Unit Swadana berdasarkan Peraturan Daerah. Penggunaan atas penerimaan fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4) Wilayah yang karena kondisi geografi sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi, dapat melebihi ketentuan sebagaiman dimaksud pada ayat (2) yang ditetapkan oleh Gubernur.

SK GUB 108 TAHUN 2003 - 32

Paragraf 2 Pemegang Barang Pasal 60

1) Pada Unit/Satuan Kerja, ditunjuk 1 orang Pemegang Barang untuk melaksanakan tata usaha barang. 2) Dalam melaksanakan tata usaha barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemegang Barang dapat dibantu oleh beberapa pembantu pemegang barang meliputi penyimpan barang, pencatat pembukuan barang, pembuat dokumen penerimaan barang dan pengeluaran barang. Pasal 61

1) Kepala Unit/Satuan Kerja harus sudah mengusulkan calon Pemegang Kas dan calon Pemegang Barang setiap awal bulan Agustus kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Biro Keuangan selaku Sekretaris Tim Pertimbangan Pengangkatan Pemegang Kas dan Kepala Biro Perlengkapan selaku Tim Pertimbangan Pengangkatan Pemegang Barang dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Bawasda. 2) Calon Pemegang Kas dan calon Pemegang Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. a. Pendidikan sekurang-kurangnya SLTA dan telah memiliki ijazah kursus Bendaharawan A, atau ijazah Kursus Bendaharawan Barang untuk Pemegang Barang, atau yang dipersamakan. b. Pangkat/golongan minimal Penata Muda (III/a) kecuali pada Unit/Satuan Kerja yang bersangkutan tidak mencukupi/tersedia, dapat diusulkan pegawai dengan pangkat/golongan Pengatur Tingkat I (II/d). c. Masa kerja di Pemerintah Propinsi DKI Jakarta sekurang-kurangnya 4 tahun. d. Tidak menjabat sebagai pemegang kasa lebih dari 5 tahun berturut-turut pada Unit/Satuan Kerja yang bersangkutan. e. Tidak terkena hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil selama: 1. 1 tahun terakhir untuk hukuman tingkat ringan; 2. 2 tahun terakhir untuk hukuman tingkat sedang; 3. 3 tahun terakhir untuk hukuman tingkat berat; f. Usia tidak melebihi 53 tahun pada awal tahun anggaran. 3) Penelitian terhadap Calon Pemegang Kas dan calon Pemegang Barang Unit kerja dilakukan minggu ke dua bulan Oktober oleh Tim Pertimbangan Pengangkatan Pemegang Kas dan Pemegang Barang yang terdiri dari : : Sekretaris Daerah Propinsi DKI Jakarta a. Ketua : Asisten Keuangan Sekdaprop DKI Jakarta b. Wakil Ketua : Kepala Biro Keuangan (Pemegang Kas) c. Sekretaris Kepala Boro Perlengkapan (Pemegang Barang) : 1. Unsur Badan Perencanaan Daerah d. Anggota 2. Unsur Badan Pengawasan Daerah 3. Unsur Badan Kepegawaian Daerah 4. Unsur Biro Keuangan 5. Unsur Biro Hukum 6. Unsur Biro Perlengkapan 7. Unsur Biro Administrasi Terkait.

SK GUB 108 TAHUN 2003 - 33

4) Kepala Biro Keuangan/Kepala Biro Perlengkapan selaku Sekretaris Tim melaksanakan koordinasi proses penelitian pengangkatan Pemegang Kas/Pemegang Barang. 5) Pemegang Kas Cabang untuk Satuan Kerja diwilayah Kotamadya/Kabupaten Administrasi diangkat oleh Walikotamadya/Bupati atas usulan Kepala Satuan Kerja dengan memperhatikan waktu dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan khusus ayat (2) huruf b dapat diangkat Pangkat/Golongan serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I (II/b).

BAB V PELAKSANAAN APBD Bagian Pertama DASK Pasal 62

1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD Gubernur menetapkan RASK menjadi DASK yang memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. 2) Kepala Biro Keuangan menyampaikan DASK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah ditetapkan kepada Kepala Unit/Satuan Kerja yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kepala Biro Perlengkapan, Kepala Biro Administrasi terkait, Kepala Bapeda, Kepala Bawasda dan Kepala KPKD. 3) DASK sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dan (2) selanjutnya digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran. Bagian Kedua Pendapatan Daerah Pasal 63

1) Gubernur dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan kebijakan untuk menggali potensi Pajak dan Retrebusi dan menentukan besaran tarif yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 2) Unit/Satuan Kerja tidakk diperkenankan mengadakan pungutan dan atau tambahan pungutan yang tidak tercakup dalam ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 3) Unit/Satuan Kerja yang mempunyai tugas memungut dan atau menerima dan atau kegiatannya berdampak pada penerimaan Daerah wajib mengintensifkan pemungutan dan penerimaan tersebut. Pasal 64

1) Pada Unit/Satuan Kerja yang mempunyai sumber penerimaan anggaran selambatlambatnya pada awal bulan Januari tahun anggaran bersangkutan dengan keputusan Kepala Unit/Satuan Kerja ditetapkan Pembantu Pemegang Kas Penerimaan yang berkewajiban menerima dan melakukan penyetoran penerimaan anggaran. 2) Pemegang Kas termasuk Pemegang Kas pada BUMD dan Badan-badan lainnya sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetor seluruh penerimaan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara pada Bank Pemerintah atau Bank lain yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagai Bank persepsi atau pada giro

SK GUB 108 TAHUN 2003 - 34

pos dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan paraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 65

1) Penerimaan Unit/Satuan Kerja yang merupakan penerimaan Daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran. 2) Komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung atau tidak langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi dan atau pengadaan barang/jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat dari penyimpanan dana anggaran pada Bank serta penerimaan dari hasil pemanfaatan barang Daerah dan kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah. 3) Semua penerimaan Daerah sebagaimana diamksud pada ayat (1) apabila berbentuk uang harus disetor ke Kas Daerah dan apabila berbentuk barang menjadi milik Daerah/Aset Daerah dan harus dicatat sebagai inventaris Daerah. Pasal 66

1) Penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dilakukan dengan uang tunai dan atau cek/giro yang ditarik sendiri oleh penerima/penyetor yang bersangkutan. 2) Penyetoran ke rekening Kas Daerah pada Bank DKI atau Bank Pemerintah lain yang ditunjuk baru dianggap sah setelah Kepala KPKD menerima Nota Kredit yang bersangkutan. 3) Penyetoran ke rekening Kas Negara pada Bank DKI atau Bank Pemerintah lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai Bank persepsi atau pada giro pos baru dianggap sah setelah Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) menerima Nota Kredit yang bersangkutan. 4) Pembantu Pemegang Kas Penerima dilarang menyimpan uang atau cek atau surat berharga yang dalam penguasaannya: a. Lebih dari satu hari kerja; b. Atas nama pribadi atau instansinya pada Bank atau giro pos. 5) Penerimaan Daerah dibukukan menurut ketentuan yang berlaku. Pasal 67

1) Pemegang Kas pada Unit/Satuan Kerja yang melakukan penerimaan Daerah wajib: a. Menyampaikan laporan kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Pendapatan Daerah dengan tembusan kepada Kepala Bawasda/Bawaskodya/Bawaskab dan Kepala Biro Keuangan tentang penerimaan dan penyetoran penerimaan bulan sebelumnya yang menjadi tanggungjawabnya selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulan. b. Menyampaikan pertanggungjawaban Kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Biro Keuangan tentang penerimaan dan penyetoran penerimaan dalam bulan sebelumnya yang menjadi tanggungjawabnya dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Bawasda/Bawaskodya/Bawaskab dan Dinas Pendapatan Daerah selambatlambatnya tanggal 10 setiap bulan. 2) Dinas Pendapatan Daerah menyampaikan laporan tentang penerimaan dan penyetoran penerimaan Daerah bulan sebelumnya kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Biro keuangan selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan.

SK GUB 108 TAHUN 2003 - 35

3) Biro Keuangan melakukan verifikasi atas pertanggungjawaban penerimaan serta melakukan evaluasi dan analisa atas pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2). Pasal 68

Pelaksanaan Kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga dalam rangka Penerimaan Daerah didasarkan kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Bagian Ketiga Belanja Daerah Pasal 69

1) Pengeluaran Kas yang mengakibatkan beban APBD, tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disahkan dan ditempatkan dalam lembaran Daerah. 2) Pengeluaran Kas sebagaiman diamaksud pada ayat (1) tidak termasuk gaji dan tunjangan lainnya yang formasinya telah ditetapkan. 3) Untuk pengeluaran kas dan beban APBD, terlebih dulu diterbitkan SKO. 4) Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih. Pasal 70

1) Unit/Satuan Kerja pada tahun anggaran, menyusun rencana formasi pegawai dalam batas anggaran belanja gaji dan tunjangan pada masing-masing Unit/Satuan Kerja yang bersangkutan dan selambat-lambatnya tanggal 1 Juli menyampikan kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan tembusan kepada Kepala Bawasda/Bawaskodya/Bawaskab, Kepala Bapeda/BApekodya/Bapekab. 2) Rencana tersebut disahkan oleh Gubernur setelah mendapat pertimbangan Kepala Biro Keuangan dan Badan Kepegawaian Daerah selambat-lambatnya tanggal 20 Juli. 3) Pengadaan pegawai hanya diperkenankan dalam batas rencana formasi yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memberikan prioritas kepada: a. Pegawai limpahan dari Unit/Satuan Kerja yang kelebihan pegawai; b. Pegawai Negeri Sipil (PNS) tugas belajar setelah lulus dari pendidikannya; c. Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang telah menyelesaikan masa baktinya dengan baik. 4) Pengadaan pegawai dalam batas rencana yang telah disahkan menurut ketentuan pada ayat (2) dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5) Selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Desember Gubernur telah menetapkan kembali pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani surat keputusan kepegawaian. 6) Salinan surat keputusan penetapan/penetapan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) beserta contoh tanda tangan (specimen) pejabat yang diberi wewenang segera dikirimkan kepada BKN dan KPKD, dan dalam hal tidak ada perunahan, penetapan kembali pejabat tersebut dapat dilakukan dengan surat pemberitahuan oleh Gubernur. 7) Perbantuan pegawai negeri untuk tugas-tugas diluar pemerintahan dengan membebani anggaran Belanja Daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SK GUB 108 TAHUN 2003 - 36

8) Selama perbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), formasi bagi pegawai tersebut tidak boleh diisi, dan setelah perbantuan berakhir, pegawai yang bersangkutan ditetapkan kembali pada Unit/Satuan Kerja semula. 9) Perubahan status Pegawai Negeri Sipil Pusat menjadi Pegawai Negeri Sipil diperbantukan atau Pegawai Negeri Sipil Daerah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri, Kepala BKN dan Gubernur. 10) Pegawai Negeri Sipil Pusat yang semula diperbantukan kepada Daerah kemudian secara fisik melakukan tugas pusat diluar lingkungan pemerintah Daerah tidak lagi menjadi beban Daerah. Pasal 71

1) Pemberian kenaikan gaji berkal dilakukan dengan surat pemberitahuan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah atas nama Gubernur. 2) Pemberian kenaikan gaji berkala tidak dapat berlaku surut lebih dari 2 tahun. 3) Penundaan kenaikan gaji berkala ditetapkan dengan surat keputusan oleh pejabat yang berwenang sebagaiman dimksud pada ayat (1). Pasal 72

1) Kepada Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya diberikan tunjangan beras dalam bentuk uang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2) Tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan rangkap. Pasal 73

1) Tunjangan anak dan tunjangna beras untuk anak yang diberikan kepada pegawai negeri dibatasi sebanyak-banyaknya 2 orang anak. 2) Dalam hal pegawai pada tanggal 1 Maret 1994 telah memperoleh tunjangan anak dari tunjangan beras untuk lebih dari 2 orang anak, kepadanya tetap diberikan tunjangan untuk jumlah menurut keadaan pada tanggal tersebut. 3) Apabila setelah tanggal tersebut jumlah anak yang memperoleh tunjangan anak berkurang karena menjadi dewasa, kawin atau meningal dunia, pengurangan tersebut tidak dapat diganti, kecuali jumlah anak menjadi kurang dari dua. Pasal 74

Tiap Unit/Satuan Kerja mengadakan tata usaha kepegawaian untuk mengetahui pegawai yang akan mencapai bata usia pensiun yang diproses lebih lanjut oleh Badan Kepegawaian Daerah Pasal 75

Selain gaji pegawai juga diberikan tunjangan lainnya berupa kesra, transpor dan tunjangan kesehatan.

SK GUB 108 TAHUN 2003 - 37

Pasal 76

1) Kepala Unit/Satuan Kerja dalam pelaksanaan pengadaan barangdan pemeliharaan/perawatan barang bergerak harus memperhatikan alokasi anggaran yang tersedia dalam DASK. dalam pelaksanaan pengadaan barang dan 2) Kepala Unit/Satuan Kerja pemeliharan/perawatan barang bergerak harus membuat DKBU dan DKPBU, dengan berpedoman kepada standardisasi dan patokan harga satuan sebagaimana dimaksud pada pasal 8. 3) DKBU dan DKPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampikan kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Biro Perlengkapan dengan tembusan kepada Kepala Bawasda/Bawaskodya/Bawaskab, Bapeda/Baapekodya/Bapekab serta Biro Administrasi yang bersangkutan dan selanjutnya Biro Perlengkapan pembuat DKBD dan DKPBD untuk masa satu tahun anggaran berjalan yang meliputi kebutuhan barang seluruh Unit/Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai pedoman pelaksanaan pemenuhan kebutuhan barang dan jasa. 4) DKBU dan DKPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. 5) Untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana fisik konstruksi yang mempunyai nilai diatas Rp. 10.000.000.000,00 ,- (sepuluh miliar rupiah) untuk efektifita dan efesiensi penggunaan anggaran perlu dilakukan studi Value engineering yang dapat dilaksanakan pada tahap perencanaan atau pada tahap pelaksanaan konstruksi yang pengaturannya lebih rinci sebagaimana tercantum dalam lampiran III keputusan ini. Pasal 77

1) Pemeliharaan dan atau perawatan dilakukan terhadap barang inventaris yang telah tercatat dalam daftar inventaris baik barang dalam pemakaian maupun barang persediaan. 2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usaha untuk mempertahankan kondisi suatu barang dan bentuk fisik lainnya agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya atau dalam hal usaha meningkatkan wujud barang tersebut, serta menjaga terhadap pengaruh yang merusak serta upaya untuk menghindari kerusakan komponen/elemen barang akibat keusangan/kelusuhan sebelum umurnya berakhir. 3) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usaha untuk memperbaiki kerusakan agar suatu barang dan bentuk fisik lainnya dapat berfungsi sebagaimana mestinya. 4) Kepala Unit/Satuan Kerja segera melaporkan kepada Gubernur melalui Biro Perlengkapan terhadap barang Unit/Satuan Kerja yang belum tercatat dalam daftar inventaris. Pasal 78

1) Perawatan barang yang menyangkut kepentingan umum dan sangat mendesak yang apabila tidak segera ditanggulangi akan dapat mengancam/mengganggu keselamatan umum, segera dilaksanakan oleh Kepala Unit/Satuan Kerja yang bersangkutan. 2) Kepala Unit/Satuan Kerja mengajukan permohonan perawatan dan anggaran kepada Sekda dalam hal ini Kepala Biro Keuangan disertai uraian gambar keadaan/kejadiannya, perkiraan biaya dan usulan sumber dana setelah terlebih dahulu diadakan penelitian bersama dengan Unit Teknis terkait.

SK GUB 108 TAHUN 2003 - 38

3) Kepala Biro Keuangan setelah menerima Permohonan sebagaimana dinaksud pada ayat (2) mengadakan penelitian secara adminitratif selambat-lambatnya 3 hari kerja bersama-sama dengan unit terkait. 4) Berdasarkan hasil penelitian, sebagaimana dimaksud pada ayat (30 Kepala Biro keuangan menyiapkan rekomendasi kepada Sekda dilampiri RAB dan gambar sketsa dengan tembusan kepada Kepala Unit/Satuan kerja yang bersangkutan selambatlambatnya 3 hari kerja. Pasal 79

1) Pemeliharaan barang yang dilakukan terus-menerus tanpa terputus untuk bidang Teknologi Informasi, gedung kantor, pintu air, kebersihan kali dan pengangkutan/pembuangan sampah, serta penyediaan makanan hewan kebun binatang dan atau sejenisnya, Kepala Unti/Satuan kerja dapat menunjuk Penyedia barang dan jasa dengan penunjukan langsung untuk melaksanakan pekerjaan dalam waktu paling lama 3 bulan pada awal tahun anggaran. 2) Harga dan persyaratan untuk pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada kontrak terdahulu. Pasal 80

1) Gubernur membatasi pelaksanaan perjalanan dinas kecuali untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan pentinag serta mengadakan penghemata dengan mengurangi frekuensi jumlah orang dan lamanya perjalanan. 2) Perjalanan dinas untuk pejabt eselon II, III, dan IV harus mendapat penugasan dari Sekda melalui Asisten yang membidangi dan untuk Pejabat Eselon I harus mendapat penugasan dari Gubernur. 3) Permohonan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan selambatlambatnya 1 minggu sebelum keberangkatan yang direncanakan, dan harus dilengkapi dengan : a. Penjelasan mengenai urgensi/alasan perjalanan dan riincian programnya dengan menyertakan undangan, konfirmasi, dan dokumen yang terkait; b. Izin tertulis dari insatnsi yang bersangkutan apabila seorang pejabat/pegawai berasal/diajukan instansi lain; c. Pernyataan/keterangan atas pembebanan biaya perjalanan dinas. 4) Perjalanan dinas luar negeri Unit/Satuan Kerja yang Anggarannya dialokasikan dari APBD untuk menghadiri seminar, lokakarya, simposium, konfrensi, melaksanakan peninjauan, studi perbandingan serta inspeksi harus dibatasi dengan ketat serta proposalnya oleh asisten yang membidangi. 5) Dalam tiap surat penugasan mengenai perjalanan dinas luar negeri dinyatakan pembebanan biaya perjalanan dinas. 6) Biaya perjalanan dinas atas beban APBD dianggarkan pada DASK Sekda kecuali Unit yang karena tugas dan fungsinya harus melakukan perjalanan dinas. 7) Biaya perjalanan dinas dibayarkan dalam satu jumlah (lumpsum) kepada pejabat dan pegawai yang diperintahkan untuk melakukan perjalanan dinas sebelum perjalanan tersebut di mulai. 8) Pedoman dan ketentuan pelaksanaan urusan perjalanan dinas diatur lebih lanjut dengan keputusan Gubernur.

SK GUB 108 TAHUN 2003 - 39

Pasal 81

1) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 dianggarkan dalam APBD untuk menampung permintaan dari Instansi Pemerintah dan Badan/Lembaga non Pemerintah. 2) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan kriteria sebagai berikut. a. Tidak menerima secara langsung imbal barang dan jasa seperti lazimnya yang terjadi dalam transaksi pembelian dan penjualan. b. Tidak mengharapkan akan diterima kembali di masa yang akan datang seperti lazimnya piutang. Pasal 82

1) Gubernur membentuk Tim Pertimbangan Bantuan Keuangan untuk melakukan pengkajian Pemberian Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81. 2) Tim Pertimbangan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya harus memperhatikan azas manfaat dan prioritas . 3) Jenis Bantuan yang diberikan terdiri dari : a. Bantuan biaya yang bersifat operasional ; b. Bantuan biaya untuk sarana dan prasarana. 4) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a untuk mendukung pembiayan kelancaran tugas dan fungsi penerima bantuan. 5) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b untuk mendukung pembiayaan pengadaan dan atau pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana penerima bantuan. 6) Untuk mendapatkan belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Instansi Pemerintah dan Badan/Lembaga Non Pemerintah mengajukan permohonan berupa proposal kepada Gubernur, selambat-lambatnya bulan Juli tahun sebelumnya. 7) Proposal sebagiamana dimaksud pada ayat (6) terlebih dahulu dilakukan kajian oleh Tim Pertimbangan Bantuan Keuangan untuk dialokasikan pada RASK. Pasal 83

1) Setelah penetapan DASK, lembaga penerima bantuan membuat proposal pelaksanaan pekerjaan/kegiatan kepada koordinator terkait, sebagai dasar penerbitan SKO. 2) Untuk pencairan belanja bantuan keuangan, penerima bantuan mengajukan kuitansi yang telah ditndatangani dan diketahui koordinator yang bersangkutan, Kepada Sekda melalui Biro Keuangan. 3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 diberikan dalam bentuk uang, langsung kepada rekening lembaga penerima bantuan pada Bank DKI atau Bank Pemerintah lainnya. 4) Tata cara pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan ditetapkan sebagai berikut : a. Untuk Instansi Pemerintah, pertanggungjawaban penggunaan Belanja Bantuan Keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Untuk Badan/Lembaga Non Pemerintah, penerima bantuan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur dalam hal ini Sekda melalui Koordinator selambat-lambatnya 1 bulan setelah pekerjaan/kegiatan selesai. c. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan lampiran pertanggungjawaban Pengguna Anggaran.

SK GUB 108 TAHUN 2003 - 40

Pasal 84

Penerima Bantuan Keuangan dilarang mengalihkan Bantuan yang diterima kepada pihak lain. Pasal 85

Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) dan ayat (4) dan pertanggungjawaban dapat dipublikasikan kepada masyarakat melalui media elektronik dan media cetak. Pasal 86

1) Belanjaa tidak tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dianggarkan untuk pengeluaran penanganan belanja alam, bencana sosial, atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah. 2) Pengeluaran lainnya sebagaiman dimaksud pada ayat (1) adalah pengeluaran mendesak dan dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan prasarana langsung dengan pelayanan masyarakat, yang anggarannya tidak tersedia dalam Tahun Anggaran berkenaan; 3) Pengembalian atas kelebihan pajak, retribusi, kelebihan bunga deposito, pengembalian TG/TGR dan lain sejenisnya dengan didukung bukti-bukti yang sah. 4) Kepala Unit/Satuan Kerja yang memerlukan pengeluaran untuk membiayai kegiatan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dan (2) mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Sekda. 5) Pengeluaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur dan diberitahukan kepada DPRD paling lambat 1 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan Gubernur. Pasal 87

1) Gubernur dapat melakukan pergeseran APBD. 2) Pergeseran sebagaiman dimaksud pada ayat (1) untuk Belanja Administrasi Umum dan Belanja Operasi dan Pemeliharaan hanya dapat dilakukan pada rincian obyek dalam satu obyek pada Kode Rekening yang sama. 3) Pergeseran Belanja Modal hanya dapat dilakukan pada rincian kegiatan dalam satu kegiatan. 4) Tidak diperkenankan melakukan pergeseran pada gaji dan tunjangan lainnya, tunjangan Pegawai lainnya, TAL, Angsuran Pinjaman dan Bunga. 5) Pergeseran hanya dapat dilakukan sebelum perubahan anggaran atau selambatlambatnya tanggal 31 Agustus tahun berkenaan. 6) Pergeseran sebagaiman dimaksud pada ayat (2) dan (3) ditampung dalam perubahan APBD. 7) Pergeseran diberitahukan kepada DPRD pada saat perubahan APBD atau selambatlambatnya akhir Bulan September tahun berkenaan. Pasal 88

1) Usulan pergeseran anggaran dalam DASK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) beserta penjelasan yang lengkap termasuk penyerapan anggaran disampaikan oleh

SK GUB 108 TAHUN 2003 - 41

2)

3)

4) 5)

Kepala Unit/Satuan Kerja kepada Kepala Bapeda untuk dilakukan penilaian program dan kegiatan, dengan tembusan kepada Kepala Bawasda dan Kepala Biro Keuangan. Kepala Bapeda melakukan penelitian dan penilaian atas usulan pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan membuat rekomendasi serta membuat dokumen pergeseran selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah diterimanya usulan tersebut untuk disampaikan kepada Sekda melalui Kepala Biro Keuangan. Kepala Biro Keuangan memberikan saran berupa persetujuan atau penolakan atas rekomendasi dan dokumen pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambatlambatnya dalam waktu 5 hari kerja setelah setelah diterimanya dokumen tersebut. Apabila pergeseran anggaran disetujui, Kepala Biro Keuangan melakukan perubahan pada lampiran SKO. Unit/Satuan Kerja tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan sebelum keputusan pergeseran diterima. Pasal 89

1) Gubernur memberikan kewenangan pengesahan pergeseran anggaran kepada: a. Asisten Keuangan untuk pergeseran sampai dengan nilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); b. Sekda untuk pergeseran di atas nilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan nilai Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). 2) Pembuatan surat persetujuan pergeseran berpedoman pada contoh format terlampir. Bagian Keempat Proyek Tahun Jamak Pasal 90

1) Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menyelenggarakan Proyek Tahun Jamak. 2) Proyek Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pekerjaan jasa konstruksi yang sudah terukur secara pasti, yang didukung dengan dokumen perencanaan yang lengkap. 3) Alokasi anggaran untuk Proyek Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prioritas yang harus ditetapkan pada setiap tahun anggaran selama pelaksanaannya. Pasal 91

1) Proyek tahun jamak merupakan satu kesatuan konstruksi dan tanggung jawab, ikatan kontrak induknya mencakup nilai keseluruhan (multy years) dan setiap tahun anggaran dibuat kontrak anak yang nilainya sebesar anggaran yang tersedia pada tahun tersebut. 2) Pentahapan penyusunan proyek tahun jamak harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, menguntungkan Pemerintah Daerah serta tidak merugikan penyedia barang/jasa, sehingga alokasi anggaran tahunan harus sudah diperkirakan dengan harga-harga pada tahun yang akan datang.

SK GUB 108 TAHUN 2003 - 42

Pasal 92

1) Proyek tahun jamak dilaksanakan oleh satu penyedia jasa/konsorsium penyedia jasa. 2) Apabila terjadi cidera janji maka akan dilaksanakan pemutusan hubungan kerja dan dilakukan pemilihan penyedia barang/jasa yang baru. 3) Proyek tahun jamak dilakukan dengan mengadakan kontrak induk menyeluruh antara Pengguna Anggaran dengan Penyedia barang/jasa yang akan melaksanakan proyek tersebut. 4) Kontrak induk antara lain harus membuat klausal perkiraan nilai total dari keseluruhan proyek, jangka waktu penyelesaian proyek, rincian tahapan pekerjaan dan pembayaran tiap tahunnya. Pasal 93

1) Untuk mendapatkan perkiraan nilai total menyeluruh dari proyek tahun jamak, dilakukan melalui proses pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku. 2) Nilai Kontrak Proyek tahun jamak dihitung berdasarkan harga pasti selama jangka waktu 24 bulan. 3) Kontrak yang melebihi batas waktu 24 bulan dapat dilakukan eskalasi harga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4) Proses pelelangan, penawaran harganya tidak terikat dengan harga satuan tertinggi yang dikeluarkan oleh Gubernur. Pasal 94

1) Pengaturan penyediaan anggaran dilakukan melalui DASK tahun berkenaan sesuai dengan rencana waktu penyelesaian proyek. 2) Panitia pengadaan barang/jasa dalam melakukan evaluasi Surat Penawaran dapat menggunakan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tahun jamak dari proyek yang dihitung dengan menggunakan harga satuan yang berlaku. 3) Pengaturan pembayaran tahunan, pada tiap-tiap tahuna anggaran diadakan kontrak anak/kontrak suplemen/kontrak tahun berkenaan yang isinya antara lain besarnya biaya yang akan dibayarkan pada tahun berkenaan dan bagian rinci pekerjaan yang akan dikerjakan pada tahun anggaran berkenaan. 4) Dalam kontrak anak/kontrak suplemen/kontrak tahunan, pengguna anggaran menetapkan syarat-syarat pembayaran angsuran. Pasal 95

1) Proses pengadaan jasa pemborongan sekaligus diadakan pengadaan jasa konsultansi yang akan ditugaskan sebagai pengawas dalam pelaksanaan proyek. 2) Keputusan pemenang pengadaan jasa konsultan pengawas beserta penyelesaian kontrak tahun jamak harus dilakukan sebelum dimulainya pelaksanaan pekerjaan pemborongan di lokasi proyek.

SK GUB 108 TAHUN 2003 - 43

Bagian Kelima Otorisasi Anggaran Pasal 96

1) Berdasarkan DASK, Kepala Biro Keuangan menerbitkan SKO ditandatangani oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk. 2) SKO untuk Belanja Aparatur diterbitkan tanpa permohonon tanpa pengaturan sebagai berikut. a. Belanja Administrasi Umum untuk gaji dan tunjangan lainnya, tunjangan pegawai lainnya dan biaya pembayaran telefon, air dan listrik, SKO diterbitkan pada semester pertama setinggi-tingginya 50% dari DASK dan selanjutnya setiap triwulan setinggi-tingginya 25% dari DASK. b. Belanja Administrasi Umum lainnya kecuali biaya perjalanan dinas yang bukan termasuk tugas dan fungsi, SKO triwulan pertama sebesar 25% diterbitkan pada awal tahun, sedangkan SKO berikutnya diterbitkan per triwulan berdasarkan PPK. c. Belanja Operasi dan Pemeliharaan diterbitkan secara bertahap setiap triwulan berdasarkan PPK yang dibuat oleh Unit/Satuan Kerja. d. Belanja Modal diterbitkan 100% pada awal tahun anggaran. 3) SKO untuk Belanja Pelayanan Publikditerbitkan tanpa permohonan dengan pengaturan sebagai berikut. a. Belanja Administrasi Umum untuk gaji dan tunjangan lainnya, biaya tunjangan pegawai lainnya dan biaya pembayaran telefon, air dan listrik, SKO diterbitkan pada semester pertama setinggi-tingginya 50% dari DASK dan selanjutnya setiap triwulan setinggi-tingginya 25% dari DASK. b. Belanja Administrasi Umum lainnya kecuali biaya perjalanandinas yang bukan termasuk tugas dan fungsi, SKO triwulan pertama sebesar 25% diterbitkan pada awal tahun, sedangkan SKO berikutnya diterbitkan per triwulan berdasarkan PPK. c. Belanja Operasi dan Pemeliharaan Jenis Belanja Pemeliharaan diterbitkan 100% pada awal tahun anggaran. d. Belanja Operasi dan Pemeliharaan yang tidak termasuk pada huruf c diterbitkan secara bertahap setiap triwulan sesuai kebutuhan berdasarkan PPK yang dibuat oleh Unit/Satuan Kerja. e. Belanja Modal diterbitkan 100% pada awal tahun anggaran. 4) SKO yang diterbitkan berdasarkan permohonan diatur sebagai berikut. a. Biaya Perjalanan Dinas sebagaiman dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b; b. Belanja Bantuan Keuangan; c. Belanja Tidak Tersangka. 5) SKO yang diterbitkan sebagiamana dimaksud pada ayat (1)berdasarkan kegiatan dengan lampiran rincian kegiatan. 6) Lampiran sebagiaman dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Kepala Biro Keuangan. 7) Kepala Unit/Satuan Kerja setelah menerima SKO segera melaksanakan kegiatan sesuai dengan DASK dan PPK. 8) SKO berlaku sampai dengan akhir tahun anggaran.

SK GUB 108 TAHUN 2003 - 44

Pasal 97

1) Untuk pekerjaan pemeliharaan dan perawatan Unit/Satuan Kerja setelah menerima SKO harus segera melakukan kegiatan persiapan pembuatan RAB, RKS dan gambar. 2) Pembuatan RAB, RKS dan Gambar dapat dilakukan oleh Konsultan atau Unit Teknis terkait. 3) RAB, RKS dan Gambar yang dibuat oleh Konsultan sebagaiman dimaksud pada ayat (2) harus dikonsultansikan/disahkan Unit Teknis terkait, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana tercantum Lampiran I Keputusan ini. 4) Untuk pembuatan RAB, RKS dan Gambar oleh Unit Teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Unit/Satuan Kerja mengajukan permohonan kepada: a. Kepala Unit Teknis terkait untuk pekerjaan perawatan Kelompok I. b. Kepala Biro Perlengkapan untuk pemeliharaan/perawatan Kelompok II dan jasa cleaning service. 5) Penyelesaian RAB, RKS, dan Gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan ketentuan sebagai berikut. a. Untuk pekerjaan Kelompok I selambat-lambatnya 20 hari kerja; b. Untuk pekerjaan Kelompok II termasuk jasa cleaning service selambat-lambatnya 5 hari kerja. 6) Pengelompokkan jenis barang sebagaimana dimaksud ayat (4) dan (5) diatur dalam lampiran IV keputusan ini. Pasal 98

1) Unit/Satuan Kerja setelah menerima SKO harus segera melakukan kegiatan persiapan dengan mengajkan permohonan rekomendasi kepada: a. Kepala Dinas Kebudayaan dan Permuseuman, untuk bangunan yang memiliki nilai sejarah dan budaya. b. Kepala KPTI : 1. Untuk pekerjaan pembangunan dan pengembangan sistem Informasi, jaringan dan pengadaan perangkat keras bidang Teknologi Informasi. 2. Untuk pekerjaan pengadaan perangkat keras yang tidak terkait dengan sistem informasi dengan nilai di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 2) Penyelesaian rekomendasi sebagaiman dimaksud ayat (1) selambat-lambatnya 5 hari kerja sejak permohonan rekomendasi diterima. Bagian Keenam Permintaan Pembayaran Pasal 99

1) Kepala Unit/Satuan Kerjaselaku atasan langsung Pemegang Kas harus meneliti kebenaran dan keabsahansesuatu tagihan sebelum memerintahkan Pemegang Kas untuk melakukan pembayaran atau mengajukan SPP bersangkutan kepada Kepala KPKD selaku Bendahara Umum Daerah berdasarkan DASK dan SKO. 2) Barang siapa menandatangani dan atau mengesahkan sesuatu surat bukti yang dapat digunakan sebagai dasar untuk memperoleh hak dan atau pembayaran dari Daerah, bertanggung jawab atas kebenaran dan sahnya surat bukti tersebut. 3) Terhadap pejabat, orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang karena kelalaian/kesalahannya menimbulkan kerugian bagi Daerah dikenakan

SK GUB 108 TAHUN 2003 - 45

tuntutan ganti rugi dan atau tuntutan lainnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4) Terhadap orang atau badan yang menerima pembayaran dari Daerah tanpa hak dan atau berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah dan atau tidak sesuai dengan kebenaran, dapat dituntut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 100

1) Untuk memperoleh pembayaran, Pemegang Kas menyampaikan SPP kepada Gubernur dalam hal ini Kepala KPKD selaku Bendahara Umum Daerah. 2) Pengajuan SPP Pembayaran Bebean Tetap (SPP-BT) harus disertai dengan bukti yang sah dan diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 3 hari kerja setelah diterimanya tagihan yang memenuhi syarat dari pihak penagih. 3) Bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah: Kuitansi dari pihak penagih yang ditandatangani oleh Pemegang Kas dan a. Pengguna Anggaran yang bersangkutan dilengkapi nota/faktur; b. Berita Acara Prestasi pekerjaan dilampiri Berita Acara Bobot Pekerjaan; Berita Acara Pemeriksaan Barang/Berita Acara Penerimaan Barang/Berita Acara c. Serah Terima Pekerjaan Pemeliharaan/Perawatan Barang/Gedung Kantor dan Jasa dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, sesuai dengan kesepakatan bersama yang diatur dalam SPK/Kontrak/Surat Perjanjian Kerja; d. Faktur Pajak; Surat Keterangan Penerimaan pekerjaan/barang untuk pengadaan barang/jasa e. yang bernilai sampai dengan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah); Surat Jaminan Uang Muka (bagi yang mendapatkan uang muka kerja dan f. dilampirkan pada tagihan yang pertama); g. Surat keterangan pembayaran iuran program Jamsostek untuk jasa konstruksi dari Pemegang Kas; h. Surat pemberitahuan denda dari Pemegang Kas (apabila ada). 4) Kelengkapan dokumen permohonan SPP harus dilampiri sebagaimana tercantum dalam lampiran V keputusan ini. 5) Dalam hal beban tetap tidak terkait dengan SPK dan atau Surat Perjanjian/Kontrak, maka bukti yang sah adalah dokumen sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf e. 6) Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas (SPP-PK) diatur sebagai berikut: a. Untuk keperluan setinggi-tingginya satu bulan. b. Untuk keperluan setinggi-tingginya tiga bulan apabila jumlah setiap bulan tidak lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). 7) Perubahan atas batas jumlah sebagimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, harus mendapat persetujuan dari Gubernur dengan memperhatikan rincian kebutuhan, dan waktu penggunaan. 8) Pengajuan SPP-PK harus dilampiri dengan: a. Kuitansi yang ditandatangani oleh Pemegang Kas dan Pengguna Anggaran yang bersangkutan; b. SKO; c. Daftar rincian rencana penggunaan anggaran belanja; d. Bukti tanda terima SPJ atas realisasi pencairan SPP bulan sebelumnya dari Biro Keuangan. 9) Batas Pengajuan SPP diatur sebagai berikut:

SK GUB 108 TAHUN 2003 - 46

a. Pengajuan SPP-PK selambat-lambatnya tanggal 15 Desember tahun anggaran yang berkenaan; b. Pengajuan SPP-PK selambat-lambatnya tanggal 20 Desember tahun anggaran yang berkenaan; 10) SPP dan rincian pengeluaran harus disetujui terlebih dahulu oleh Kepala Unit/Satuan Kerja. Pasal 101

1) KPKD melakukan pembayaran atas dasar: a. Keputusan Gubernur mengenai Pembayaran Gaji Pegawai; b. SKO; c. SPP sesuai dengan maksud yang tercantum dalam SKO. 2) KPKD menerbitkan SPM GIro dalam waktu selambat-lambatnyan 3 hari kerja setelah diterimanya SPP disertai kelengkapan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan SPM Giro berlaku sampai dengan akhir tahun anggaran. 3) Dalam hal SPP yang diterima tidak dapat diproses, KPKD harus mengembalikan SPP tersebut disertai alasan secara tertulis kepada Pemegang Kas dengan tembusan kepada Bawasda selambat-lambatnya 1 hari kerja setelah diterimanya SPP. Pasal 102

Dalam hal terjadi penolakan oleh Bank pada proses pemindahbukuan sebagai akibat ketidaksesuaian administrasi rekening maka Bank wajib mengembalikan ke Rekening Kas Daerah, selambat-lambatnya dalam waktu 3 hari kerja. Pasal 103

1) Pembayaran atas beban anggaran belanja Daerah dilakukan sebagai beban tetap atau pengisian kas. 2) Pembayaran Beban Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk: a. Pelaksanaan pekerjaan jasa pemborongan, jasa konsultansi, pengadaan barang/jasa lainnya termasuk pengadaan barang dan bahan untuk pekerjaan yang dilaksanakan sendiri (swakelola) yang nilainya diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); b. Belanja bantuan keuangan, belanja tidak tersangka, dan pembiayaan; c. Belanja pegawai dan uang pesangon perjalanan dinas. 3) Pembayaran Pengisian Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk: a. Pengadaan barang/jasa dengan nilai setinggi-tingginya RP. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk tiap jenis barang/jasa dan atau tiap penyedia barang/jasa; b. Keperluan selain yang dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c. 4) Perubahan batas jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a ditetapkan oleh Gubernur.

SK GUB 108 TAHUN 2003 - 47

Bagian Ketujuh Penyampaian SPJ dan Pengesahan Sila Pengisian Kas Pasal 104

1) Tanpa mengurangi wewenang dan tanggung jawab Kepala Unit/Satuan Kerja selambatlambatnya tanggal 10 setiap bulan Pemegang Kas yang bersangkutan harus mengirimkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah tentang pengurusan uang pengisian kas kepada Biro Keuangan. 2) Untuk membantu kelengkapan penyampaian SPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemegang Kas Cabang harus melaporkan posisi kas selambat-lambatnya 1 hari kerja sebelum berakhirnya bulan berkenaan, dan kelengkapan SPJ yang menjadi tanggungjawabnya disampaikan selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikunya kepada Pemegang Kas, kecuali Pemegang Kas Cabang di Biro dan Badan/Suku Dinaaas/Kantor Kotamadya/Kabupaten Administrasi. 3) Setiap SPJ dan setiap bukti pengeluaran harus diberi tanggal, bulan, tahun, yang berhak menerima dan rincian penggunaan yang ditandatangani oleh Pemegang Kas yang bersangkutan. 4) Setiap SPJ dan bukti pengeluaran ditandatangani/disetujui terlebih dahulu oleh Kepala Unit/Satuan Kerja/Pejabat yang ditunjuk. 5) Tembusan SPJ dan tanda bukti pengeluarannya dikirimlan langsung oleh Pemegang Kas yang bersangkutan kepada Kepala Bawasda dan unutk Kotamadya/Kabupaten Administrasi kepada Kepala Bawaskodya/Bawaskab. penyampaian masing-masing tembusan dilakukan sebagaimana waktu yang telah ditetapkan pada ayat (1). 6) Pemegang Kas Cabang pada Badan/Suku Dinas/Kantor Kotamadya/Kabupaten Administrasi menyampaikan SPJ kepada Kepala Biro Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku dengan tembusan kepada Walikotamadya/Bupati, Kepala Bawaskodya/Bawaskab. 7) selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan setelah SPJ dan bukti pengeluarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Kepala Biro Keuangan selanjutnya menyelesaikan pemeriksaan atas bukti-bukti pertanggungjawaban tersebut dan mengesahkan sisa Pengisian Kas dan mengirimkan kembali kepada Pemegang Kas yang bersangkutan serta melaporkan hasilnya kepada Sekda dengan tembusan kepada Kepala Bawaasda. 8) Apabila dalam SPJ dan bukti-bukti pengeluaran yang dikirimkan oleh Pemegang Kas tersebut terdapat bagian/jumlah yang tidak dapat disahkan maka bukti pengeluaran untuk bagian/jumlah tersebut dikembalikan selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah SPJ diterima dengan disertai alasan penolakan. 9) Kepala KPKD dilarang membayarkan tambahan Pengisian Kas apabila SPJ dan bukti pengeluaran dari Pengisian Kas bulan sebelumnya, belum disampaikan dan diterima oleh Biro Keuangan dari Pemegang Kas. Pasal 105

1) Apabila SPJ dan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 belum diterima oleh kepala Biro Keuangan, maka Kepala Biro Keuangan mengirimkan surat teguran pertama kepada Kepala Unit/Satuan Kerja yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada Sekda, Bawasda/Bawaskodya/Bawaskab, KPKD dan Pemegang Kas yang bersangkutan.

SK GUB 108 TAHUN 2003 - 48

2) Apabila SPJ dan bukti pengeluaran Sebagaiman dimaksud ayat (1) belum juga disampaikan pada tanggal 20 bulan yang sama maka Kepala Biro Keuangan mengirimkan surat teguran kedua, yang tembusannya kepada Gubernur, Sekda, Bawasda/Bawaskodya/Bawaskab yang bersangkutan serta KPKD dan Pemegang Kas yang bersangkutan. 3) Atas keterlambatan penyampaian SPJ sebagaimana dimaksud ayat (2) maka: a. Kepala Bawasda dapat memberikan saran kepada Gubernur untuk mengambil langkah-langkah penyelesaiannya. b. Kepala Bawaskodya/Bawaskab melalui Walikotamadya/Bupati Administrasi memberikan saran kepada Gubernur untuk mengambil langkah-langkah penyelesaiannya. 4) Atas keterlambatan penyampaian SPJ sebagaiman dimaksud ayat (2) Kepala KPKD menolak atau mengurangi jumlah SPP unit yang bersangkutan. 5) Untuk setiap Triwulan Kepala Biro Keuangan membuat Daftar Inventarisasi keterlambatan penerimaan SPJ paling lambat satu bulan setelah berakhir Triwulan yang lalu dan menyampaikannya kepada Kepala Unit/Satuan Kerja yang bersangkutan dan Kepala Bawasda/Bawaskodya/Bawaskab. Pasal 106

1) Setiap Pemegang Kas yang mempunyai sisa Pengisian Kas yang tidak dipergunakan lagi wajib menyetorkan kepada KPKD. 2) Penyetoran kembali sisa Pengisian Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan dalam tahun anggaran berjalan dibukukan sebagai Contra Post pengeluaran kode rekening yang bersangkutan oleh KPKD. 3) Sisa Pengisian Kas yang terdapat pada tanggal 31 Desember harus disetor ke Kas Daerah pada hari dan tanggal yang sama. Pasal 107

1) Kepala Unit/Satuan Kerja harus mwnyampaikan Laporan Keadaan Kas (LKK) selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Biro Keuangan dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Bawasda/Bawaskodya/Bawaskab. 2) LKK aebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Biro-biro tembusannya disampaikan kepada Sekda dan untuk Sudin/badan/Kantor tingkat Kotamadya/Kabupaten Administrasi tembusannya disampaikan kepada Walikkotamadya/Bupati. Pasal 108

1) Apabbila LKK belum diterima oleh Kepala Biro Keuangan paling lambat tanggal 15 setiap bulannya Kepala Biro Keuangan mengirim surat teguran pertama kepada Kepala Unit/Satuan Kerja yang bersangkutan dengan tembusan disampaikan kepada Sekda dan Kepala Bawasda. 2) Apabila LKK tersebut belum juga diterima oleh Kepala Biro Keuangan sampai dengan tanggal 20 setiap bulannya maka Kepala Biro Keuangan mengirimkan surat teguran kedua yang tembusannya disampaikan kepada Sekda dan Kepala Bawasda. 3) Untuk setiap triwulan Kepala Biro Keuangan membuat daftar keterlambatan penerimaan LKK paling lambat satu bulan setelah berakhirnya triwulan yang lalu, dan menyampaikan kepada Kepala Unit/Satuan Kerja dan Kepala Bawasda.

SK GUB 108 TAHUN 2003 - 49

Pasal 109

1) Kepada petugas kegiatan diberikan honorarium dengan jumlah yang ditentukan oleh Gubernur sedangkan uang lembur diberikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2) Uang lembur, honorarium panitia atau tim dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam batas-batas anggaran yang tersedia dalam DASK untuk masing-masing kegiatan yang bersangkutan. Bagian Kedelapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pasal 110

1) Kepala Unit/Satuan Kerja, Pemegang Kas dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan Daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan keuangan Daerah. 2) Penatausahaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti pedoman/petunjuk sistem administrasi pengelolaan keuangan Daerah yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur. Pasal 111

1) Dalam menerapkan sistem akuntansi keuangan Daerah digunakan kebijakan akuntansi yang mengatur perlakuan akuntansi untuk menjamin konsistensi pelaporan keuangan Daerah. 2) Penerapan sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada sistem akuntansi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 3) Semua transaksi atau kejadian keuangan yang menyangkut kas atau non kas dibukukan pada bukku jurnal berdasrkan bukti transaksi yang asli dan sah. 4) Pencatatan ke dalam buku jurnal sebagaimana dimaksud ayat (3) sesuai dengan urutan kronologis terjadinya transaksi atau kejadian keuangan tersebut. 5) KPKD mencatat atau kejadian yang mengakibatkan penerimaan kas ke dalam Buku Jurnal Penerimaan. 6) KPKD mencatat atau kejadian yang mengakibatkan pengeluaran kas ke dalam Buku Jurnal Pengeluaran. 7) KPKD wajib menyampaikan laporan Buku Jurnal Penerimaan dan Buku Jurnal Pengeluaran kepada Biro Keuangan. 8) Biro Keuangan mencatat transaksi atau kejadian keuangan yang tidak mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran kas ke dalam Buku Jurnal Umum. 9) Biro Keuangan mencatat transaksi atau kejadian yang dicatat dalam Buku Jurnal, selanjutnya secara periodik dan atau real time di posting ke dalam Buku Besar. 10) Buku Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditutup dan diringkas pada setiap akhir bulan. 11) Biro Keuangan menyusun laporan akuntansi kepada Gubernur yang terdiri dari laporan bulanan dan laporan triwulan. 12) Dalam laporan akuntansi sebagiamana dimaksud pada ayat (11) disajikan laporan pelaksanaan pendapatan dan laporan pelaksanaan belanja.

SK GUB 108 TAHUN 2003 - 50

Bagian Kesembilan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 112

1) Kepala Unit/Satuan Kerja wajib menyampaikan laporan penggunaan anggaran secara tertib dan teratur kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Biro Keuangan dengan tenbusan Kepala Bawasda. 2) Laporan penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggambarkan tentang pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja dan realisasi pembiayaan. 3) Atas dasar laporan sebagaiman dimaksud pada ayat (2), Biro Keuangan menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang terdiri dari: a. Laporan perhitungan APBD berupa perhitungan atas pelaksanaan dari semua yang telah dianggarkan dalam tahun anggaran berkenaan, baik kelompok pendapatan, belanja maupun pembiayaan. b. Nota perhitungan APBD disusun berdasarkan Laporan Perhitungan APBD. c. Laporan Aliran Kas menyajikan informasi mengenai sumber dan penggunaan kas ke dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivita pembiayaan. d. Neraca Daerah menyajikan informasi mengenai posisi aktiva, utang dan ekuitas dana pada tahun anggaran.

BAB VI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN Bagian Pertama Pengendalian Pasal 113

1) Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan yang sudah ditetapkan telah sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undanganyang berlaku dilakukan pengendalian. 2) Jenis Pengendalian terdiri dari : a. Pengendalian Umum; b. Pengendalian Teknis. Pasal 114

1) pengendalian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) huruf a dilakukan terhadap semua kegiatan melalui : a. pemantauan secara terus menerus atau insidentil terhadap keseluruhan kegiatan dalam penggunaan dana, daya dan waktu agar pelaksanaan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Pengamatan terhadap penggunaan dana, daya dan waktu oleh seluruh kegiatan agar sesuai dengan kebijakan yang digariskan. c. Evaluasi terhadap hasil keseluruhan kegiatan untuk mengetahui sejauh mana penggunaan dana, daya dan waktu yang telah ditetapkan.

SK GUB 108 TAHUN 2003 - 51

2) Pengendalian Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut : a. Meneliti laporan bulanan dan triwulan dari Unit Kerja sebagai umpan balik. b. Mengadakan peninjauan lapangan sewaktu-waktu. c. Mengikuti terus menerus umpan balikdan hasil peninjauan lapanganuntuk mendapatkan peringatan awal. d. Mengadakan evaluasi atas laporandan hasil peninjauan lapanganuntuk mengetahui pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan saran penanganan lebih lanjut. Pasal 115

Pengendalian Umum dilakukan oleh Gubernur yang dibantu oleh : a. Sekda, selaku pengendali penyelenggaraan pemerintahan Daerah. b. Kepala Bapeda selaku pengendali sasaran fungsional program/kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran program/kegiatan. c. Kepala Bawasda selaku pengawas fungsional melakukan pengujian ketepatan, kecepatan pelaksanaan/penyerapan anggaran sebagai umpan balik pengendalian. d. Asisten Keuangan Sekda yang dibantu oleh Kepala Biro Keuangan selaku pengendali administratif dan operasional yang menyangkut penyerapan anggaran serta Kepala Biro Perlengkapan selaku pengendali administratif dan operasional yang menyangkut kegiatan pengadaan barang/jasa dalam rangka pencapaian sasaran. Asisten Pembangunan dibantu oleh Kepala Biro Adminstrasi Sarana Perkotaan selaku pengendali administrasi operasional menyangkut kegiatan jasa konstruksi dan jasa konsultansi. e. Para Asisten Sekda lainnya dibantu oleh Kepala Biro Adminstrasi yang bersangkutan selaku pengendali administratif dan operasional atas pelaksanaan program/kegiatan yang mengalami hambatan sebagai tindak lanjut atas umpan balik yang diperoleh dari Asisten Keuangan Sekda dan Kepala Bapeda. f. Walikotamadya/Bupati dibantu oleh Sekretaris Kotamadya/Kabupaten Administrasi dan Bapekodya/Bapekab selaku pengendali administrasi dan operasional pelaksanaan program/kegiatan di wilayah Kotamadya/Kabupaten.] Pasal 116

Pengendalian Umum sebagai upaya mengatasi terjadinya hambatan dalam pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran : a. Peninjauan lapangan; b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penyelesaian hambatan. Pasal 117

1) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) huruf a dilakukan sebagai berikut. a. Kepala Unit/Satuan Kerja tingkat Propinsi melaporkan pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran kepada Asisten Sekda Propinsi sesuai bidang koordinasinya melalui Biro yang membidangi dan Kepala Bapeda , dengan tembusan kepada Kepala Bawasda, Kepala Biro Keuangan, Kepala Biro Perlengkapan untuk pengadaan barang/jasa lainnya adan Kepala Biro Administrasi

SK GUB 108 TAHUN 2003 - 52

Sarana Perkotaan untuk pekerjaan konstruksi dan konsultansi, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya. b. Kepala Satuan Kerja tingkat Kotamadya/Kabupaten Adminstrasi melaporkan pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran kepada Asisten Kotamadya/Kabupaten Administrasi sesuai bidang koordinasinya dan Kepala Bapekodya/Bapekab, dengan tembusan kepada Kepala Bawaskodya/Bawaskab, Kepala Biro Administrasi Sarana Perkotaan untuk pekerjaan konstruksi dan konsultansi, dan Kepala Unit atasannya selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya. c. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b meliputi pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja. d. Para Asisten Kotamadya/Kabupaten Administrasi menghimpun laporan bulanan program/kegiatan dari anggaran yang dikoordinasikan dan melaporkan kepada Walikotamadya/Bupati melalui Sekretaris Kotamadya/Kabupaten selambatlambatnya tanggal 15 setiap bulan. e. Kepala Bapekodya/Bapekab menyampaikan laporan bulanan mengenai konsolidasi lintas sektor seluruh program/kegiatan dan anggaran di wilayahnya kepada Walikotamadya/Bupati selambat-lambatnya tanggal 15 setiap bulan. f. Walikotamadya/Bupati menyampaikan laporan bulanan hasil konsolidasi di wilayahnya kepada Gubernur dalam hal ini Sekda selambat-lambatnya tanggal 17 setiap bulan dengan tembusan kepada Asisten Sekda yang Membidangi. g. Asisten Sekda dibantu oleh Kepala Biro Administrasi yang bersangkutan, khusus Asisten Keuangan Sekda dibanu oleh Kepala Biro Keuangan menghimpun laporan bulanan dari program/kegiatan dan anggaran yang ada ditingkat Propinsi dan Kotamadya/Kabupaten Administrasi. h. Asisten Keuangan Sekda dibantu oleh Kepala Biro Keuangan menyiapkan laporan konsolidasi penyerapan anggaran bulanan kepada Sekda selambat-lambatnya tanggal 20 setiap bulan. i. Kepala Bawasda/Bawaskodya/Bawaskab melakukan analisa dan evaluasi atas laporan dan hambtan/kendala dalam pelaksanaan anggaran. 2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) huruf a dilakukan sebagai berikut. a. Kepala Bapeda menyampaikan laporan triwulan mengenai pelaksanaan lintas sektor dan lintas wilayah seluruh program/kegiatan kepada Gubernur melalui Sekda, selambat-lambatnya 3 minggu setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kepala Biro Keuangan; b. Kepala Biro Keuangan menyampaikan laporan relisasi anggaran kepada Gubernur melalui Sekda selambat-lambatnya 4 minggu setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan; c. Para Asisten Sekda menyampaikan laporan triwulan mengenai pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran kepada Sekda dengan tembusan kepada Kepala Biro Keuangan. d. Sekda atas nama Gubernur mengikuti dan mengawasi perkembangan program/kegiatan dan anggaran yang ada, baik berdasarkan laporan para Asisten Sekda dan Kepala Bapeda maupun Walikotamadya/Bupati dengan melakukan penelitian serta dengan mengadakan pertemuan bersama Kepala Unit/Satuan Kerja e. Kepala Biro Keuangan menyiapkan laporan Gubernur kepada DPRD tentang pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran selambat-lambatnya 30 hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan;

SK GUB 108 TAHUN 2003 - 53

f. Walikotamadya/Bupati dibantu Sekkodya/Sekkab dan Bapekodya/Bapekab melakukan pertemuan berkala triwulanan dengan Satuan Kerja dan menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Sekda tentang pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran selambat-lambatnya 3 minggu setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan. 3) Isi laporan pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mencakup : a. Pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran sehingga terlihat besarnya pencapaian sasaran dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah serta hambatan-hambatan yang terjadi diluar jangkauan unit pengguna anggaran; b. Realisasi penyerapan anggaran yang berdasarkan penertiban SKO, SPP, SPM-Giro dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan anggaran; c. Pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran baik fisik maupun administratif dan masalah/hambatan yang timbul dalam pelaksanaan. 4) Pembuatan laporan pelaksanaan program/kegiatan berpedoman pada contoh format terlampir. Pasal 118

Biaya pelaksanaan Pengendalian Umum diatur lebih lanjut dengan keputusan Gubernur. Pasal 119

1) Pengendalian teknis dilakukan terhadap kegiatan yang dikerjakan oleh pihak ketiga atau kegiatan konstruksi melalui: a. pengawasan, pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk melakukan tindakan perbaikan terhadap deviasi/keterlambatan; b. melakukan tindakan perbaikan terhadap deviasi/keterlambatan yang terjadi dengan pembagian sampai dengan 10% (sepuluh persen) dilakukan oleh pelaksana kegiatan, di atas 10% (sepuluh persen) sampai 20 % (dua puluh persen) dilakukan oleh Kepala Unit/Satuan Kerja. Apabila deviasi/keterlambatan melebihi 20% (dua puluh persen) Kepala Unit/Satuan Kerja harus segera melaporkan dan menyampaikan rencana tindakan perbaikan kepada Sekda melalui Asisten yang bersangkutan. 2) Pengendalian teknis dilaksanakan dengan cara: a. meneliti laporan kegiatan dan mengadakan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan fisik kegiatan untuk mengkaji sejauhmana pencapaian tujuan kegiatan yang bersangkutan; b. melakukan peninjauan lapangan dengan tujuan : 1. mengamati dan mengikuti perkembangan pelaksanaan kegiatan. 2. menguji kebenaran laporan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a. 3. laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh: a). Staf pelaksanaan kegiatan kepada Kasie/Kasubdit/Kasubbag selaku pelaksana kegiatan baik secara lisan maupun tertulis; b). Pelaksana kegiatan kepada Kepala Unit/Satuan Kerja melalui Kepala Sub. Dinas/Bidang/Bagian, selaku pengendali teknis kegiatan; c). Kepala Unit/Satuan Kerja kepada Sekda melalui Kepala Biro Keuangan selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan dengan tembusan Kepala, Kepala Bapeda, Kepala Biro Perlengkapan, Kepala Biro Administrasi terkait

SK GUB 108 TAHUN 2003 - 54

dan Kepala Biro Administrasi Sarana Perkotaan menyangkut kegiatan jasa konstruksi dan konsultansi; d). Sekda menyampaikan laporan kepada Gubernur selambat-lambatnya tannggal 20 setiap bulan. Pasal 120

Laporan Kepalqa Unit/Satuan Kerja kepada Sekda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) huruf b angkam 3) butir c) berisi hal-hal sebagai berikut. a. Kemajuan hasil kegiatan. b. Realisasi anggaran. c. Kegiatan-kegiatan kritis seperti tercantum dalam Rencana Operasional. d. Kegiatan-kegiatan pentung lain yang tidak tercantum dalam Rencana Operasional tetapi oleh Staf Pelaksana kegiatan di lapangan perlu dilaporkan kepada Pelaksana Kegiatan. e. Hambatan-hambatan yang berada di luar kemampuan pelaksana kegiatandan juga sebab-sebab terjadi dan penyelesaiannya. f. Perkiraan dapat selesai atau tidaknya pelaksanaan kegiatan sesuai jadual dan atau pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan. g. Perkiraan penyerapan anggaran dan kemajuan fisik pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan. h. Perkiraan pencapaian sasaran fungsional serta dampak dari pelaksanaan kegiatan yang tidak dapat diselesaikan tepat waktu pada akhir tahun anggaran. i. Penilaian terhadap Penyedia Barang/Jasa. Pasal 121

Pengendalian teknis dilakukan oleh : a. Kepala Unit/Satuan Kerja selaku penanggung jawab terhadap semua kegiatan baik teknis, administratif maupun operasional; b. Kasubdis/Kabag/Kabid selaku pengendali teknis atas kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Pasal 122

1) Kepala Unit/Satuan Kerja salaku penanggung jawab terhadap semua pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf a dibantu oleh Pengawas Teknis untuk melakukan Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan. 2) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh : a. Unit teknis terkait atau konsultan pengawas untuk pelaksanaan pekerjaan pemborongan jasa konstruksi yang dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa. b. Unit teknis terkait Propinsi yang bersangkutan untuk pelaksanaan pengadaan pekerjaan pemborongan jasa konstruksi yang dilakukan secara swakelola oleh Unit Teknis di Kotamadya/Kabupaten Administrasi. c. Biro Perlengkapan dengan koordinasi bersama pengurus barang Unit/Satuan Kerja bersangkutan yang ditunjuk oleh kepala Unit/Satuan Kerja untuk pelaksanaan pemeliharaan/perawatan barang bergerak. 3) Pengawas Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Unit Teknis terkait /konsultan pengawas yang bertugas melaksanakan pengawasan di lapangan yang terdiri dari :

SK GUB 108 TAHUN 2003 - 55

4) 5)

6)

7)

8)

a. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas serta laju pencapaian volume; b. Mengawasi pekerja serta produknya, ketepatan waktu dan biaya pekerjaan konstruksi; c. Mengisi Buku Harian Lapangan (BHL) yang harus selalu berada di lapangan, secara lengkap tentang kemajuan pekerjaan konstruksi setiap hari antara lain: uraian pekerjaan, bahan/material yang digunakan, tenaga kerja, peralatan, deviasi/keterlambatan, permasalahan dan lain-lain untuk diketahui Kepala Unit/Satuan Kerja; d. Mengusulkan/mengevaluasi dan membuat rekomendasi teknis terhadap perubahanperubahan pekerjaan sepanjang masih tercantum dalam Surat Perjanjian/Kontrak. Terhadap perubahan pekerjaan tersebut dibuat gambar perubahan/pelaksanaan oleh pelaksana sebanyak 2 set dan diteliti oleh pengawas teknis; e. Meneliti dan menandatangani Berita Acara Bobot Pekerjaan yang diajukan oleh Penyedia Barang/Jasa, selanjutnya Berita Acara Bobot Pekerjaan tersebut harus disahkan oleh Kepala Unit Teknis terkait; f. Membuat laporan mingguan dan bulanan kepada Kepala Unit/Satuan kerja mengenai pelaksanaan pekerjaan dan menyampaikan hasil-hasil rapat tentang deviasi/keterlambatan yang dilakukan oleh Penyedia Barang/jasa baik yang sudah diperbaiki maupun yang belum diperbaiki, perubahan-perubahan dan hal-hal yang terjadi di lapangan; g. Menyelenggarakan rapat-rapat di lapangan/lokasi dan atau ditempat lain secara berkala; h. Menyusun daftar kekurangan-kekurangan dan cacat-cacat pekerjaan selama masa pemeliharaan serta pengawasan tindak lanjutnya. Membantu Kepala Unit/Satuan Kerja dalam menyusun dokumen-dokumen penyerahan aset. untuk mengantisipasi atau mengatasi kendala-kendala di lapangan , Kepala Unit/Satuan kerja dapat meminta bantuan Camat untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan di wilayah Kecamatan yang bersangkutan. Setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan, pengawas teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menyerahkan hasil pekerjaan pengawasannya kepada Kepala Unit/Satuan Kerja dengan Berita Acara yang dilampiri dengan laporan/dokumen lainnya. Berita Acara prestasi Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf e dibuat dan ditandatangani oleh Konsultan Pengawas bersama-sama dengan Kepala Unit/Satuan kerja. Pembayaran untuk kegiatan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dilaksanakan oleh Unit/Sub Unit teknis diberikan melalui pengisian Kas sementara dan disesuaikan dengan prestasi pekerjaan Penyedia Barang/Jasa. Pasal 123

1). Apabila suatu kegiatan telah selesai, penyedia barang/jasa yang bersangkutan harus menyerahkan hasil pekerjaannya kepada Kepala Unit/Satuan kerja dan dibuatkan berita acara serah terima pekerjaan yang dilakukan dalam dua tahap yaitu: a. Serah Terima Tahap Pertama (serah terima I) setelah pekerjaan selesai 100 % b. Serah Teima Tahap Kedua (serah terima II) setelah masa pemeliharaan berakhir. 2). untuk membantu Kepala Unit/Satuan Kerja dalam menerima penyerahan pekerjaan tersebut dapat membentuk panitia serah terima pekerjaan.

SK GUB 108 TAHUN 2003 - 56

3). Berita acara serah terima pekerjaan tahap pertama dibuat setelah berita acara prestasi pekerjaan yang menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah selesai 100 %, sedangkan berita acara serah terima pekerjaan tahap kedua dibuat setelah masa pemeliharaan berakhir dan penyedia barang/jasa telah menyelesaikan seluruh kewajibannya disertai surat jaminan konstruksi sesuai SPK atau surat perjanjian/kontak. 4). Berita acara serah terima pekerjaan tahap pertama dan tahap kedua dibuat dan ditandatangani bersama oleh penyedia barang/jasa dan Kepala Unit/Satuan Kerja, tembusan disampaikan kepada Bawasda/Bawaskodya/Bawaskab, Bapeda/Bapekodya/Bapekab, Biro Administrasi Sarana Perkotaan, Biro Perlengkapan, Biro Keuangan selambat-selambatnya tiga hari kerja setelah tanggal berita acara serah terima pekerjaan. 5). Bentuk dan isi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan sebagaimana contoh format terlampir. 6). Setiap kegiatan yang telah selesai sesuai SPK atau surat perjanjian/kontrak, Kepala Unit/Satuan Kerja menyerahkan hasil pekerjaan yang menambah aset Daerah, secara keseluruhan dan atau parsial kepada Gubernur, dalam hal ini Kepala Biro Perlengkapan dengan berita acara penyerahan selambat-lambatnya satu bulan setelah berita acara serah terima tahap kedua untuk dicatat sebagai aset Daerah, dengan tembusan disampaikan kepada Bawasda/Bawaskodya/Bawaskab. 7). Dokumen-dokumen yang harus dilampirkan pada penyerahan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagai berikut. a. Dalam hal hasil kegiatan berupa bangunan gedung, jalan, jembatan, saluran, taman, dan pekerjaan umum lainnya, dokumen dimaksud terdiri dari : 1. Fotokopi DASk; 2. sertifikat atau bukti pemilikan/hak atas tanah disertai bukti pelepasan hak atau pembayaran atas tanah (kalau dalam kegiatan termasuk pekerjaan pengadaan tanah) 3. SPK atau perjanjian/kontrak; 4. Berita Acara Serah Terima pekerjaan tahap I dan tahap II; 5. Gambar situasi, gambar perencanaan, dan gambar-gambar perubahan yang terjadi selama masa pelaksanaan (as built drawings) 6. surat Izin mendirikan Bangunan (IMB). Apabila belum ada IMB dapat diganti dengan Surat keterangan dari Unit/Satuan Kerja Teknis terkait yang bersangkutan; 7. Surat Pernyataan Jaminan Konstruksi bermaterai dengan jangka waktunya antara dua sampai sepuluh tahun. b. Dalam hal hasil kegiatan berupa barang antara lain, kendaraan bermotor, alat-alat berat, mesin-mesin kantor, perabot kantor dan lain yang sejenisnya, maka dokumen dimaksud terdiri dari: 1. Fotokopi DASK; 2. SPK atau surat perjanjian/kontrak; 3. Berita acara pemeriksaan barang yang dibuat oleh panitia pemerikasaan Barang Unit yang dibentuk oleh Kepala Unit/Satuan kerja yang bersangkutan; 4. Berita Acara Serah Tewrima Barang; 5. Brosur-brosur dan spesifikasi teknis barang yang dianggap perlu; 6. Khusus untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan BPKB. 8). Kepala Biro Perlengkapan menyiapkan Keputusan Gubernur untuk menetapkan hasil kegiatan yang telah selesai berikut kekayaannya, untuk diurus oleh Unit/Satuan Kerja yang memanfaatkan hasil kegiatan tersebut.

SK GUB 108 TAHUN 2003 - 57

9). Setiap akhir tahun anggaran Kepala Biro Perlengkapan menyampaikan laporan kepada Gubernur dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Bawasda, Kepala Bapeda dan Kepala Biro Keuangan atas penambahan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (6). 10)Unit/Satuan Kerja Yang menerima hasil kegiatan berikut kekayaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), harus mengurus dan memanfaatkan hasil kegiatan tersebut sehingga dapat dicapat sasaran sesuai dengan yang telah ditetapkan di dalam DASK yang bersangkutan. Bagian Kedua Panitia Pemeriksa/Serah Terima Barang/ Jasa Pasal 124

1) Kepala Unit/Satuan Kerja untuk keperluan serah terima pekerjaan membentuk panitia pemeriksa/serah terima barang/jasa, yang terdiri dari: a. Panitia Pemeriksa/Serah Terima Barang; b. Panitia Pemeriksa/Serah Terima Jasa Pemborongan; c. Panitia Pemeriksa/Serah Terima Jasa Konsultansi; 2) Panitia Pemeriksa/Serah Terima Barang beranggotakan sekurang-kurangnya 5 orang dengan ketentuan sebagai berikut: a. Tingkat Propinsi terdiri dari: Ketua : Unsur Unit/Satuan Kerja yang bersangkutan Sekretaris : Unsur Perlengkapan pada Unit/Satuan Kerja yang bersangkutan perencanaan Unit/Satuan Kerja yang Anggota : - Unsur bersangkutan; - Unsur keuangan Unit/Satuan Kerja yang bersangkutan; - Unsur perlengkapan Unit/Satuan Kerja yang bersangkutan; b. Tingkat Kotamadya/Kabupaten Administrasi dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Sekretariat Kotamadya/Kabupaten Administrasi terdiri dari: Ketua : Unsur Unit/Satuan Kerja yang bersangkutan Sekretaris : Unsur Perlengkapan Unit/Satuan Kerja bersangkutan Anggota : - Unsur Bagian Administrasi Sarana Perkotaan; - Unsur Bagian Keuangan; - Unsur Bagian Umum;

yang

2. Satuan Kerja lain: Ketua : Unsur Satuan Kerja yang bersangkutan Sekretaris : Unsur Satuan Kerja yang bersangkutan Anggota : - Unsur Bagian Keuangan; - Unsur Bagian Perlengkapan; - Unsur Tata Usaha Satuan Kerja yang bersangkutan; - Unsur Unit Teknis terkait (bila diperlukan).

SK GUB 108 TAHUN 2003 - 58

c. Panitia Pemeriksa/Serah Terima mempunyai tugas: 1. Melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia barang; 2. Melakukan penelitian atas spesifikasi, mutu, kelengkapan, dan kondisi nyata barang dicocokan dengan yang tertuang dalam Surat Pesanan, SPK atau Surat Perjanjian/Kontrak dan dokumen lainnya; 3. Membuat Berita Acara hasil penilaian/penellitian yang ditandatangani oleh penyedia barang dan panitia serta diketahui oleh Kepala Unit/Satuan Kerja yang bersangkutan. 3) Panitia Pemeriksa/Serah Terima Jasa Pemborongan beranggotakan sekurang-kurangnya 5 orang dengan ketentuan sebagai berikut: a. Tingkat Propinsi terdiri dari: Ketua : Unsur Unit/Satuan Kerja yang bersangkutan Sekretaris : Unsur Unit/Satuan Kerja yang bersangkutan Anggota : - Unsur perencanaan Unit/Satuan Kerja yang bersangkutan; - Unsur pelaksanaan Unit/Satuan Kerja yang bersangkutan; - Unsur Keuangan/Umum Unit/Satuan Kerja yang bersangkutan; - Unsur Unit Teknis Kotamadya yang bersangkutan (tidak tetap); b. Tingkat Kotamadya/Kabupaten Administrasi dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Sekretariat Kotamadya/Kabupaten Administrasi terdiri dari: Ketua : Unsur Unit/Satuan Kerja yang bersangkutan Sekretaris : Unsur Bagian Administrasi Sarana Perkotaan Anggota : - Unsur Bagian Perlengkapan; - Unsur Bagian Keuangan; - Unsur Bagian Umum; - Unsur Unit Teknis Kotamadya yang bersangkutan (tidak tetap); 2. Satuan Kerja lain: Ketua : Unsur Satuan Kerja yang bersangkutan Sekretaris : Unsur Satuan Kerja yang bersangkutan Anggota : - Unsur Bagian Keuangan; - Unsur Bagian Administrasi Sarana Perkotaan; - Unsur Bagian Perlengkapan; - Unsur Tata Usaha Satuan Kerja yang bersangkutan; - Unsur Unit Teknis Kotamadya (anggota tidak tetap). c. Panitia Pemeriksa/Serah Terima Jasa Pemborongan mempunyai tugas: 1. Mengadakan penelitian dan evaluasi kelengkapan teknis fisik dan administrasi atas hasil pelaksanaan proyek yang telah selesai dikerjakan oleh kontraktor, dalam rangka Serah Terima Pertama (Provisional Hand Over/FHO) maupun Serah Terima Kedua/Akhir (Final Hand Over/FHO). 2. Memberikan tenggang waktu (grace period) yang layak kepada kontraktor untuk melaksanakan perbaikan/penyempurnaan hasil kerja.

SK GUB 108 TAHUN 2003 - 59

3. Membuat Berita Acara Hasil Penelitian dan Evaluasi sebagai rekomendasi kepada Kepala Unit/Satuan Kerja/Pejabat yang ditunjuk dalam rangka Serah Terima Pertama, berikut berkas-berkas yang diperlukan untuk maksud tersebut. 4. Membuat Berita Acara Hasil Penilaian dalam rangka Serah Terima Kedua dan ditandatangani oleh penyedia jasa dan panitia serta diketahui Kepala Unit/Satuan Kerja yang bersangkutan. 4) Panitia Pemeriksa/Serah Terima Jasa Konsultansi beranggotakan sekurang-kurangnya 3 orang dengan ketentuan sebagai berikut: a. Tingkat Propinsi terdiri dari: Ketua : Unsur Unit/Satuan Kerja yang bersangkutan Sekretaris : Unsur Unit/Satuan Kerja yang bersangkutan Anggota : - Unsur perencanaan Unit/Satuan Kerja yang bersangkutan; - Unsur Keuangan/Umum Unit/Satuan Kerja yang bersangkutan; - Unsur pelaksanaan Unit/Satuan Kerja yang bersangkutan; b. Tingkat Kotamadya/Kabupaten Administrasi dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Sekretariat Kotamadya/Kabupaten Administrasi terdiri dari: Ketua : Unsur Unit/Satuan Kerja yang bersangkutan Sekretaris : Unsur Bagian Administrasi Sarana Perkotaan Anggota : - Unsur Bagian Keuangan; - Unsur Unit/Satuan Kerja yang bersangkutan; - Unsur Unit Teknis terkait (anggota tidak tetap); 2. Satuan Kerja lain: Ketua : Unsur Satuan Kerja yang bersangkutan Sekretaris : Unsur Satuan Kerja yang bersangkutan Anggota : - Unsur Bagian Keuangan; - Unsur Bagian Administrasi Sarana Perkotaan; - Unsur Unit Teknis terkait (anggota tidak tetap).

5) 6) 7) 8)

c. Panitia Pemeriksa/Serah Terima Jasa Konsultansi mempunyai tugas: 1. Mengadakan penelitian dan evaluasi kelengkapan teknis dan administrasi atas produk konsultansi yang dilaksanakan oleh konsultan. 2. Meneliti Laporan Akhir yang dilaksanakan oleh Konsultan. 3. Menyusun Berita Acara Hasil Penelitian dan Evaluasi Kelengkapan Teknis Administrasi serta Laporan Akhir ditandatangani oleh Panitia dan Penyedia Barang/Jasa yang diketahui oleh Kepala Unit/Satuan Kerja. Masa kerja Panitia Pemeriksa/Serah Terima Barang/Jasa berakhir sesuai dengan masa penugasannya. Biaya untuk kegiatan Panitia Pemeriksa/Serah Terima Barang/Jasa ini diambil dari Pengendalian Teknis. Panitia Pengadaan Barang/Jasa dilarang merangkap sebagai Panitia Pemeriksa/Serah Terima Barang/Jasa. Kepala Unit/Satuan Kerja, Pengguna Anggaran Satuan Kerja, Pengguna Anggaran Cabang dan Pegawai pada Bawasda/Bawaskodya/Bawaskab dilarang duduk sebagai anggota Panitia Pemeriksa/Serah Terima Barang/Jasa pada Unit/Satuan Kerja yang menjadi objek pemeriksaannya.

SK GUB 108 TAHUN 2003 - 60

9) Dalam menjalankan/melaksanakan tugas Panitia bertanggung jawab kepada Kepala Unit/Satuan Kerja/Pejabat yang ditunjuk. 10) Bentuk dan Isi Berita Acara Pemeriksaan Barang sebagaiman contoh terlampir. Bagian Ketiga Pengawasan Pasal 125

1) Pengawasan bertujuan mendukung agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan sesuai dengan rencana dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. 2) Untuk mencapai tujuan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan pengawasan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. a. Agar pelaksanaan tugas umum pemerintahan dilakukan secara tertib berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan sendi-sendi kewajaran penyelenggaraan. b. Agar pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan rencana dan program serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tercapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. c. Agar sedini mungkin dapat dicegah terjadinya pemborosan, kebocoran dan penyalahgunaan wewenang, tenaga, uang dan aset daerah, korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga dapat terbina aparatur yang tertib, bersih dan berwibawa. Pasal 126

Pengawasan terdiri dari: a. Pengawasan Melekat; b. Pengawasan Fungsional; c. Pengawasan Masyarakat; Pasal 127

1) Kepala Unit/Satuan Kerja bersama unsur pimpinan dalam Unit/Satuan Kerja berkewajiban melaksanakan pengawasan melekat dan mengingkatkan mutu atas pelaksanaan penggunaan anggaran dan pelaksanaan tugas pokk dan fungsi dalam lingkungannya. 2) Pelaksanaan pengawasan melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui : a. Penggarisan struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas dan fungsi beserta uraian tugas pekerjaan yang jelas; b. Rincian kebijaksanaan pelaksanaan dapat menjadi pegangan dalam pelaksanaannya oleh bawahan yang menerima pelimpahan wewenang dari atasan; c. Rencana Kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan, bentuk hubungan kerja antar berbagai kegiatan beserta sasaran yang harus dicapai; d. Prosedur kerja yang merupakan petunjuk pelaksanaan yang jelas dari atasan kepada bawahan; e. Pencatatan hasil kerja serta pelaporannya; f. Pembinaan personil yang terus menerus agar para pelaksana menjadi unsur yang mampu melaksanakan tugasdengan baik yang menjadi tanggung jawab dan tidak melakukan kegiatan tindakan yang bertentangan dengan maksud serta kepentingan tugasnya.

SK GUB 108 TAHUN 2003 - 61

3) Adanya aparat pengawasan fungsional dalam suatu organisasi pemerintahan, tidak mengurangi pelaksanaan dan peningkatan pengawasan melekat yang harus dilakukan oleh atasan terhadap bawahan. Pasal 128

Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah dilakukan sebagai berikut. a. Kepala Unit/Satuan Kerja menyelenggarakan pengawasan melekat atas pelaksanaan penggunaan anggaran dalam lingkungannya. b. Kepala Unit/Satuan Kerja mengadakan pemeriksaan kas atas pengurusan kas penerimaan dan kas belanja secara periodik sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga bulan dengan membuat Berita Acara Pemerikasaan Kas dengan tembusan Biro Keuangan dan Bawasda, untuk tingkat walikotamadya/Kabupaten Administrasi disampaikan kepada Biro Keuangan dan Bawaskodya/Bawaskab yang bersangkutan. c. Kepala Unit/Satuan Kerja mengadakan pemeriksaan atas pengurusan barang secara periodik sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga bulan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang, dengan tembusan Biro Perlengkapan dan Bawasada, untuk tingkat Walokotamadya/Kabupaten Administrasi disampaikan kepada Biro Perlengkapan dan Bawaskodya/Bawaskab yang bersangkutan. d. Kepala Unit/Satuan kerja melakukan pengawasan melekat terhadap pelaksana kegiatan yang mejadi tenggungjawabnya dengan berpedoman pada PPK. e. KPKD melakukan pengujian atas SPP yang diajukan oleh Pemegang Kas Unit/Satuan Kerja dengan memperhatikan batas biaya, tolak ukur yang tercantum dalam PPK, kelengkapan pembuktian dan kebenaran tagihan. f. Biro Keuangan melakukan verifikasi terhadap SPJ Unit/Satuan Kerja, untuk disahkan dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Bawasda. g. Bawasda/Bawaskodya/Bawaskab mengadakan pengawasan atas pelaksanaan program Pendapatan dan Belanja yang dilakukan oleh Unit/Satuan. Pasal 129

1) Pemeriksaan Kas oleh kepala Unit/Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf b dilakukan sebagai berikut. a. Secara mendadak; b. Menutup buku kas penerimaan dan pengeluaran untuk mengetahui saldo buku; c. Menghitung isi kas (brankas) baik berupa uang tunai maupun surat berharga serta saldo uang di Bank untuk mengetahui saldo kas; d. Mencocokkan saldo Buku dengan saldo kas, untuk mengetahui apabila terjadi perbedaan (selisih lebih/kurang); e. Membuat Berita Acara hasil pemeriksaan kas dan Register Penutupan Kas serta menyampaikan laporan kepada Sekda Propinsi dalam hal ini Kepala Biro Keuangan dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Bawasda. 2) Kepala Unit/Satuan Kerja juga melakukan pengawasan, pembinaan, pengarahan, dan memberikan petunjuk-petunjuk tehadap pengelolaan keuangan yang dilakukan Pemegang Kas serta melakukan tindakan korektif apabila terjadi penyimpangan/penyelewengan keuangan. 3) Penyelenggaraan pengawasan oleh Kepala Unit/Satuan Kerja terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf d dilakukan sebagai berikut. a. Melakukan pengecekan terhadap pelaksanaan fisik kegiatan di lapangan.

SK GUB 108 TAHUN 2003 - 62

b. Melakukan tindakan korektif terhadap kelambatan penyelesaian pelaksanaan kegiatan, hambatan dan penyimpangan maupun penyelewengan. c. Meneliti dan menguji kebenaran SPJ keuangan dan kelengkapan dokumen saat laporan bulanan. 4) Penyelenggaraan pengawasan oleh Kepala Unit terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan berdasarkan : a. Hasil peninjauan lapangan oleh Kepala Unit/Satuan Kerja yang dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu (insidentil); b. Laporan mingguan dan bulanan yang disampaikan oleh Pengawas Teknis; c. Laporan terakhir yang disampaikan oleh penanggung jawab kegiatan. 5) Laporan/pengaduan yang berasal dari masyarakat. Pasal 130

1) Pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Unit/Satuan Kerja untuk mengetahui apakah pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa telah sesuai dengan isi SPK atau surat perjanjian/Kontrak. 2) Terhadap penyedia barang/jasa yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan isi SPK atau Surat Perjanjian/Kontrak, diberikan sanksi berupa teguran, peringatan, denda dan atau pembatalan/pencabutan SPK. 3) Terhadap penyedia barang/jasa yang tidak melaksanakan pekerjaan selambatlambatnya 30 hari kalender setelah menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diberikan sanksi berupa teguran. 4) Terhadap Penyedia barang/jasa yang melaksanakan tahapan pekerjaan tidak sesuai dengan jadwal rencana atau terjadi kelambatan pekerjaan di atas 10 % diberikan Teguran I secara tertulis. 5) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat oleh Pengawas teknis dan disampaikan langsung kepada penyedia barang/jasa yang bersangkutan, dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Unit/Satuan Kerja. 6) Penyedia barang/jasa dalam waktu 4 hari kerja sejak Surat Teguran I diterima, harus melaksanakan pekerjaan. Apabila isi Surat Teguran i tersebut tidak dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa maka Kepala Unit/Satuan Kerja membuat Surat Teguran II yang harus dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa dalam waktu 4 hari kerja sejak diterimanya Surat Teguran dimaksud. 7) Apabila Penyedia Barang/Jasa tidak melaksanakan Teguran II, sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Kepala Unit/Satuan Kerja membuat surat peringatan dengan tembusan kepada Pengawas Teknis dan Kepala Bawasda/Bawaskodya/Bawaskab selanjutnya Penyedia Barang/Jasa harus melaksanakan pekerjaan tersebut dalam waktu 4 hari kerja sejak diterimanya Surat Peringatan. 8) Surat teguran atau surat peringatan harus menyatakan dengan jelas mengenai : a. Pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan isi SPK; b. Catatan/petunjuk yang ada dalam Buku Harian Lapangan (BHL) yang tidak di laksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa; c. Batas waktu untuk melaksanakan/menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6); d. Sanksi pembatalan/pencabutan SPK dan dimasukan dalam daftar hitam/tidak diperkenankan mengikuti dalam pengadaan/kegiatan berikutnya. 9) Pembatalan/pencabutan SPK dilakukan oleh Kepala Unit Satuan Kerja apabila Penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan tidak melaksanakan isi surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), yang disampikan langsung kepada Penyedia

SK GUB 108 TAHUN 2003 - 63

Barang/Jasa yang bersangkutan, dengan tembusan kepada Kepala Bawasda/Kepala Bawaskodya/Bawaskab, Kepala Biro Keuangan, KPKD, Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Perlengkapan dan Kepala Biro Administrasi sesuai bidang koordinasinya, Tim Pembina Usaha Jasa Konstruksi Propinsi/Lembaga yang berwenang dan khusus jasa pemborongan kepada Pengawas Teknis dan Dinas Teknis yang bersangkutan. 10) Penyedia/Barang/Jasa yang dikenakan sanksi berupa pembatalan/pencabutan SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dikenakan pula pencabutan Surat Izin Usaha untuk seluruh bidang pekerjaan yang dimiliki. Penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan hanya berhak menerima sisa pembayaran dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan setelah melunasi kewajibannya sebagai penyedia barang/jasa dan jaminan pelaksanaan menjadi milik Pemerintah Daerah. 11) Prosedur pencabutan Surat Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. a. Kepala Unit/Satuan Kerja membuat surat pemberitahuan kepada Tim Pembina Usaha Jasa Konstruksi Propinsi/Lembaga yang berwenang dengan tembusan kepada Kepala Bawasda/Kepala Bawaskodya/Bawaskab, Kepala Biro Hukum, Kepala Biro keuangan, Kepala Biro Administrasi terkait dan Kepala Biro Perlengkapan, untuk proyek pemborongan disampaikan juga kepada pengawas teknis dan dinas teknis yang bersangkutan selambat-lambatnya 3 hari sejak tanggal surat pembatalan/pencabutan SPK. b. Tim Pembina Usaha Jasa Konstruksi Propinsi membuat surat pencabutan Surat Izin Usaha dengan tembusan kepada seluruh Unit/Satuan Kerja selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah diterimanya surat pemberitahuan dari Kepala Unit/Satuan Kerja. 12) Untuk menyelesaikan pekerjaan atas pembatalan/pencabutan SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (9), maka dengan persetujuan Gubernur atau Kepala Unit/Satuan Kerja dapat dilakukan penunjukan kepada Penyedia Barang/Jasa calon pemenang kedua sepanjang harga penawaran tidak melebihi pagu anggaran yang tersedia dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana batas waktu yang tersedia pada jadwal kerja yang dilampirkan pada DASK. 13) Apabila Penyedia Barang/Jasa calon pemenang kedua tidak bersedia maka dilakukan penunjukan kepada Penyedia Barang/Jasa calon pemenang ketiga sepanjang harga penawaran calon tidak melebihi pagu anggaran yang tersedia dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana batas waktu yang tersedia pada jadwal kerja (time schedule) yang dilampirkan pada DASK. Apabila Penyedia Barang/Jasa calon pemenang ketiga tidak bersedia maka dilakukan pelelangan ulang atau pemilihan langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 14) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan kepada Penyedia Barang/Jasa apabila terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan/pengadaan dari jangka waktu yang ditentukan dalam SPK/Perjanjian/Kontrak yang disebabkan kesalahan atau kelalaian Penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut. a. Besarnya denda akibat kelalaian Penyedia Barang/Jasa ditetapkan 1 % untuk setiap hari keterlambatan dari nilai SPK/Perjanjian/Kontrak. b. Perhitungan denda tersebur dituangkan dalam Berita Acara Denda yang ditandatangani oleh Kepala Unit/Satuan kerja dan Penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan. c. Atas perhitungan denda tersebut Kepala Unit/Satuan Kerja memberitahukan dengan Surat Pemberitahuan Denda (SPD) kepada KPKD dengan melampirkan Berita Acara Denda dan tembusannya Kepala Bawasda/Bawaskodya/Bawaskab selambatlambatnya 2 hari kerja setelah Berita Acara Denda ditandatangani.

SK GUB 108 TAHUN 2003 - 64

d. Berdasarkan SPD, Kepala KPKD memperhitungkan denda tersebut dari angsuran pembayaran yang tercatat dalam SPM Giro kepada Penyedia Barang/Jasa dan dibukukan sebagai Penerimaan Daerah. 15) Terhadap keterlambatan di luar kemapuan Penyedia Barang/Jasa dapat diberikan kelonggaran untuk mengusulkan perpanjangan waktu secara tertulis dengan analisis secara profesional dan mendapat rekomendasi dari pengawas teknis untuk jasa konstruksi yang disampaikan kepada Kepala Unit/Satuan Kerja selambat-lambatnya 6 hari kerja sebelum berakhirnya jadwal waktu SPK/Perjanjian/Kontrak. 16) Kepala Unit/Satuan Kerja memberikan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud ayat (15) apabila alasan yang diusulkan oleh Penyedia Barang/Jasa dapat diterima dengan memperhatikan batasan waktu berakhirnya tahun anggaran dan masa berlakunya jaminan pelaksanaan. 17) Penetapan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (16) diberikan maksimal 2 kali dengan ketentuan tidak boleh melebihi durasi waktu pelaksanaan kontrak awal, dalam bentuk addendum kontrak yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Unit/Satuan Kerja bersama-sama Penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada Unit/Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) selambat-lambatnya 3 hari kerja sebelum berakhirnya jadwal waktu SPK/Perjanjian/Kontrak. Pasal 131

1) Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi lainnya adalah: a. Berusaha memperngaruhi Panitia Pengadaan/Pejabat yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan/kontrak, dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Melakukan persengkongkolan dengan penyedia barang/jasa lain untuk mengatur harga penawaran di luar prosedur pelaksanaan pengadaan sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan atau meniadakan persaingan yang sehat dan atau merugikan pihak lain; c. Membuat dan atau menyampaikan dokumen dan atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan; d. Mengundurkan diri sebagai pelaksana penyedia Barang/Jasa dengan berbagai alasan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan dan atau tidak dapat diterima oleh Panitia Pengadaan; e. Tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab; f. Mengalihkan pekerjaan utamanya dan atau seluruh pekerjaan kepada pihak lain. 2) Atas perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang didahului dengan tindakan tidak mengikut sertakan penyedia barang/jasa yang terlibat dalam kesempatan pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Propinsi DKI Jakarta selama 2 tahun. 3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Kepala Unit/’Satuan Kerja kepada: a. Gubernur melalui Sekretaris Daerah;

SK GUB 108 TAHUN 2003 - 65

b. Pejabat yang berwenang mengeluarkan izin usaha kepada penyedia barang/jasa yang bersangkutan; Pasal 132

1) Pengawasan fungsional dan pemeriksaan atas perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban pengelola Keuangan Daerah dilaksanakan oleh Bawasda/Bawaskodya/Bawaskab. 2) Selain pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengawasan dapat juga dilaksanakan aparat pengawasan fungsional ekstern sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3) Pelaksanaan pengawasan fungsional ekstern sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan oleh Gubernur melalui kepala Bawasda. Pasal 133

1) Untuk meningkatakan efektivitas pengawasan dan pemeriksaan, Bawasda/Bawaskodya/Bawaskab dapat memanggil dan memeriksa setiap pejabat yang terkait dalam pengelolaan keuangan Daerah yang terlambat atau lalai menyampaikan dokumen pengelolaan keuangan Daerah kepada instansi terkait yang diwajibkan dalam keputusan Gubernur ini. 2) Hasil pemeriksaan terhadap pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bawasda/Bawaskodya/Bawaskab menyampaikan laporan dan saran tindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Gubernur/Walikotamadya/Bupati. Pasal 134

1) Laporan hasil pemeriksaan Bawasda disampaikan kepada Gubernur dan temuan hasil pemeriksaan disampaikan kepada Kepala Unit yang bersangkutan dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Instansi Terkait. 2) Laporan hasil Pemeriksaan Bawaskodya/Bawaskab disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Bawasda dan temuan hasil pemeriksaan disampaikan kepada Kepala Unit/Satuan Kerja yang bersangkutan dengan tembusan kepada Walikotamadya/Bupati dan Instansi Terkait. 3) Laporan Hasil Pemeriksaan aparat pengawas fungsional ekstern disampikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Bawasda/Bawaskodya/Bawaskab, Walokotamadya/Bupati terkait serta unit yang bersangkutan. 4) Laporan Hasil Pemeriksaan aparat pengawas fungsional yang menyangkut Kerugian Daerah, proses penyelesaiannya dilimpahkan kepada Majelis TP/TGR dan penjatuhan hukuman disiplin dilaporkan kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 135

1) Kepala Unit/Satuan Kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan dari aparat pengawasan fungsional segera menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa : a. Tindakan administratif di bidang kepegawaian termasuk penerapan hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SK GUB 108 TAHUN 2003 - 66

b. Melaporkan kepada Gubernur apabila menyangkut tindakan/gugatan perdata, antara lain; 1. Tuntutan ganti rugi/penyetoran kembali/denda; 2. Tuntutan perbendaharaan. c. Melaporkan kepada Gubernur apabila terdapat tindak pidana khusus seperti korupsi, kolusi dan nepotisme; d. Mengadakan penyempurnaan di bidang kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan. Pasal 136

1) Kepala Unit/Satuan Kerja melaporkan perkembangan penyelesaian tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) kepada Gubernur dalam hal ini Sekda dan Kepala Bawasda. 2) Perkembangan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan yang menyangkut kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (4) dilaporkan oleh Kepala Biro Keuangan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Kepala Bawasda. 3) Perkembangan penyelesaian Tindak lanjut hasil pemeriksaan yang menyangkut hukuman disiplin diluar kewenangan Kepala Unit/satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (4) dilaporkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah kepada Gubernur dengan tembusan Kepala Bawasda. 4) Berdasarkan laporan perkembangan penyelesaian tindak lanjut sebagaimana pada ayat (1) Gubernur menugaskan kepada Kepala Bawasda untuk melakukan penelitian perkembangan penyelesaian tindak lanjut tersebut. 5) Kepala Bawasda melaporkan hasil penelitian perkembangan penyelesaian tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Guibernur. 6) Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional menjadi salah satu indikator penilaian kinerja Pimpinan Unit/Satuan Kerja. Pasal 137

1) Gubernur menampung pengaduan dari masyarakat mengenai masalah yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan mengambil langkah-langkah penyelesaian yang dianggap perlu. 2) Tindak lanjut pengaduan masyarakat dimanfaatkan untuk: a. Menegakkan hukkum dan keadilan secara tertib dan proporsional bagi semua pihak yang melanggar ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa; b. Membangun citra aparat pemerintah yang bersih, profesional dan bertanggung jawab; c. Menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat dalam kontrol sosial terhadap pengelolaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa; d. Membangun sensitifitas fungsi-fungsi manajerial para pejabat pemerintah dalam pengadaan barang/jasa; e. Memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam pengorganisasian metode kerja dan ketatalaksanaan dalam pengadaan barang/jasa dan pelayanan masyarakat; f. Menggiatkan dan mendinamisasikan aparat pengawasan fungsional. 3) Pengawasan Masyarakat (Wasmas) dapat berfungsi: a. Sebagai barometer untuk mengukur dan mengetahui kepercayaan publik terhadap kinerja aparatur pemerintah, khususnya dalam pengadaan barang/jasa;

SK GUB 108 TAHUN 2003 - 67

b. Memberikan koreksi secara mendasar atas kecenderungan sikap, cara berfikir dan/perilaku pejabat birokrasi yang menyimpang dalam pengadaan barang/jasa; c. Memberikan masukan-masukan yang bermanfaat sekaligus mendinamisasikan fungsi-fungsi perumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, laporan pertanggung jawaban dan pengawasan melekat maupun fungsional dalam pengadaan barang/jasa.

BAB VII SANKSI Pasal 138

Pelanggaran terhadap ketentuan keputusan ini dapat dikenakan sanksi berupa tindakan administratif dan tindakan-tindakan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN LAIN Pasal 139

Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 140

Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian. Pasal 141

(1) Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta lainnya yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi. (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

SK GUB 108 TAHUN 2003 - 68

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2003 GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd SUTIYOSO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2004 SEKRETARIS DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd H. RITOLA TASMAYA NIP. 140091657 LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2004 NOMOR 1

SK GUB 108 TAHUN 2003 - 69

KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 108 TAHUN 2003 TENTANG

Recommend Documents