Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 64 TAHUN 2008 TENTANG STANDARISASI RUANGAN PELAYANAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang : a. Bahwa dalam upaya mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan menunjang kelancaran pemberian pelayanan kepada masyarakat, diperlukan ruangan pelayanan publik yang memadai dan tertata dengan baik; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standardisasi Ruangan Pelayanan Publik. Mengingat : 1. 2. 3. 4. 5. 6.
7. 8. 9. 10.
11.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M. PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah; Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26/KEP/M. PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Trans-paransi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan dan Lingkungan. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDARISASI RUANGAN PELAYANAN PUBLIK. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. 2. 3. 4. 5.
6.
7. 8. 9. 10.
Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Unit Kerja adalah sub ordinat atau bagian yang lebih kecil dari Satuan Kerja Perangkat Daerah. Unit Pelayanan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan publik. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan pelayanan perizinan dan/atau non perizinan yang proses penyelenggaraannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen perizinan dan/atau non perizinan dilakukan dalam satu tempat melalui satu pintu. Pelayanan Terpadu Satu Atap adalah kegiatan pelayanan perizinan dan/atau non perizinan oleh beberapa unit pelayanan pada satu tempat. Pelayanan Unit adalah kegiatan pelayanan perizinan dan/atau non perizinan yang dilaksanakan di unit yang bersangkutan. Standardisasi adalah penyesuaian bentuk, ukuran, kualitas dan sebagainya yang ditetapkan berdasarkan peraturan yang ditetapkan. Standardisasi Ruangan Pelayanan Publik adalah penetapan bentuk, ukuran dan kebutuhan ruangan beserta kelengkapan sarana/prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Standardisasi ruangan pelayanan publik dimaksudkan untuk : a. menyeragamkan bentuk, ukuran dan kebutuhan ruangan pelayanan publik; b. pedoman dalam penataan ruangan pelayanan publik. Pasal 3 Standardisasi ruangan pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam mewujudkan terciptanya layanan yang lebih baik, murah, cepat, pasti, dan transparan. BAB III RUANGAN PELAYANAN PUBLIK Pasal 4 Ruangan pelayanan publik terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu :
a. Ruangan Pelayanan Unit; b. Ruangan Pelayanan Terpadu Satu Atap; c. Ruangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pasal 5 1) Kebutuhan ruangan pelayanan unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas : a. ruang tunggu; b. ruang pelayanan terdiri atas : 1. ruang/meja informasi dan/atau pengaduan; 2. ruang/loket penerimaan berkas; 3. ruang/loket penerimaan retribusi; dan 4. ruang/loket penyerahan dokumen hasil pelayanan. c. ruang Proses Penyelesaian dokumen pelayanan. 2) Khusus bagi penyandang cacat, disediakan tempat/loket dan fasilitas tersendiri untuk memudahkan aksesibilitas dalam memperoleh pelayanan. 3) Contoh gambar denah ruangan pelayanan unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I Peraturan Gubernur ini. Pasal 6 1) Kebutuhan ruangan pelayanan terpadu satu atap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas : a. ruang tunggu; b. ruang pelayanan terdiri atas : 1. ruang/meja informasi dan/atau pengaduan; 2. ruang pelayanan untuk masing-masing unit pelayanan; 2) Khusus bagi penyandang cacat, disediakan tempat/loket dan fasilitas tersendiri untuk memudahkan aksesibilitas dalam memperoleh pelayanan. 3) Contoh gambar denah ruangan pelayanan terpadu satu atap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II Peraturan Gubernur ini. Pasal 7 1) Kebutuhan ruangan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas : a. ruang tunggu; b. ruang pelayanan terdiri atas : 1. ruang informasi dan/atau pengaduan; 2. ruang/loket penerimaan berkas; 3. ruang penelitian berkas; 4. ruang/loket penerimaan retribusi; 5. ruang/loket penyerahan dokumen hasil pelayanan; c. ruang Proses Penyelesaian Dokumen Pelayanan terdiri atas : 1. ruang kepala penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu; 2. ruang sekretariat; 3. ruang tim teknis; 4. ruang rapat; 5. ruang komputer database pelayanan; 6. ruang arsip. 2) Khusus bagi penyandang cacat, disediakan tempat/loket dan fasilitas tersendiri untuk memudahkan aksesibilitas dalam memperoleh pelayanan. 3) Contoh gambar denah ruangan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III Peraturan Gubemur ini. Pasal 8
Selain ruangan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7, dapat disediakan fasilitas penunjang pelayanan, antara lain : a. kamar mandi/WC; b. musholla; c. ruang merokok; d. area parkir; e. kantin. BAB IV BENTUK DAN UKURAN RUANGAN Pasal 9 1) Bentuk ruangan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disesuaikan dengan bentuk/kondisi bangunan dan luas lantai bangunan. 2) Letak ruangan pelayanan publik sedapat mungkin berada di lantai dasar atau di tempat/lokasi yang mudah dijangkau. Pasal 10 Ukuran ruangan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah : a. luas ruangan pelayanan unit disesuaikan dengan jumlah petugas, jumlah/jenis peralatan, fungsi ruangan, jenis pelayanan dan/atau volume pelayanan setiap hari; b. luas ruangan pelayanan terpadu satu atap disesuaikan dengan jumlah petugas, jumlah/jenis peralatan, jumlah unit pelayanan, jumlah dan jenis pelayanan serta volume pelayanan setiap hari; c. luas ruangan pelayanan publik terpadu satu pintu disesuaikan dengan jumlah petugas, jumlah/jenis peralatan, fungsi ruangan, jumlah dan jenis pelayanan serta volume pelayanan setiap hari. BAB V KELENGKAPAN SARANA Pasal 11 1) Kelengkapan sarana pelayanan publik, terdiri atas : a. kelengkapan sarana ruangan; b. kelengkapan sarana pelayanan. 2) Kelengkapan sarana ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain : a. papan petunjuk ruangan; b. papan/display petunjuk persyaratan; c. papan/display jenis dan tarif pelayanan; d. papan/display alur prosedur; e. papan display dokumen yang sudah selesai; f. papan display nomor antrian; g. kotak saran/pengaduan; h. jalur antrian; i. fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang cacat. 3) Kelengkapan sarana pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain : a. kursi tunggu; b. telepon; c. meja dan kursi kerja; d. meja dan kursi rapat; e. komputer; f. mesin fotokopi;
g. mesin faksimile; h. alat penyimpanan; i. sound system. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Juli 2008
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Juli 2008
BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 62.
Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 64 TAHUN 2008 Tanggal :11 Juli 2008 CONTOH GAMBAR DENAH RUANGAN PELAYANAN UNIT
Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 64 TAHUN 2008 Tanggal :11 Juli 2008 CONTOH GAM BAR DENAH RUANGAN PELAYANAN TERPADU SATU ATAP
Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 64 TAHUN 2008 Tanggal :11 Juli 2008 CONTOH GAMBAR DENAH RUANGAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
