Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG

Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPlL DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian dan tertib hukum daIam penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah maka pendelegasian wewenang penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana telah diatur daJam Keputusan Gubernur Nomor 3206/2003 perlu dilakukan perubahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperluas pendelegasiannya hingga kepada para pejabat di tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Adminisirasi b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan peraturan Gubernur tentang Pendelegasian Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemeriniahar Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pedoman Penetapan Eselon II ke Bawah Perangkat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 11. Keputusan Gubernur Nomor 60 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan. 1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 2. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. 3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 5. Asisten Tata Praja dan Aparatur adalah Asisten Tata Praja dan Aparatur Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 8. Unit Pelaksana Teknis, selanjutnya disingkat UPT, adalah Unit Pelaksana Teknis pada SKPD. 9. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis pada SKPD.

10. Pegawai Negeri Sipil Daerah, selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 11. Kepala Sekolah adalah Kepala.Sekolah di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di tingkat Taman Kanakkanak, Sekolah Dasar, Sekolah Luar Biasa, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan. 12. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 13. Pendelegasian wewenang adalah pendelegasian sebagian wewenang Gubernur kepada Pejabat lain dalam lingkungan kekuasaannya untuk menjatuhkan hukuman disiplin dalam lingkungannya masing-masing. BAB II PENDELEGASIAN WEWENANG Pasal 2 Pendelegasian wewenang penjatuhan Hukuman Disiplin PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada : a. Sekretaris Daerah : 1. hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis kepada PNS yang menduduki jabatan Eselon II dan Eselon III Kepala SKPD. 2. hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun, penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun dan penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun terhadap PNS yang menduduki jabatan Eselon II dan Eselon III Kepala SKPD. 3. hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun terhadap semua PNS kecuali yang menduduki jabatan Eselon II dan Eselon III Kepala SKPD. 4. hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan terhadap PNS yang menduduki jabatan struktural kecuali yang menduduki jabatan Eselon II dan Eselon III Kepala SKPD. 5. hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS terhadap PNS yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang lll/d ke bawah. b. Asisten Tata Praja dan Aparatur: 1. hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun, penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun, dan penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun terhadap PNS yang menduduki jabatan Eselon III kecuali yang menduduki jabatan Kepala SKPD. 2. hukuman disiplin sedang berupa penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun, dan penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun terhadap semua PNS kecuali yang menduduki jabatan Kepala SKPD di lingkungan Kantor c. Kepala Dinas/Badan/Walikota/Bupati/Sekretaris DPRS/Kepala Biro : 1. hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan, teguran tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis kepada PNS di lingkungannya. 2. hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun, penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun, dan penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun terhadap PNS di lingkungannya kecuali terhadap PNS yang menduduki jabatan Eselon III.

d. Kepala Kantor di tingkat Provinsi/Kepala Suku Dinas/Kepala Badan di tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi/Kepala UPT/ Camat: 1. hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan atau teguran tertulis atau pernyataan tidak puas secara tertulis terhadap PNS yang menduduki jabatan Eselon IV, Eselon V dan semua PNS di lingkungannya. 2. hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun terhadap PNS yang menduduki jabatan Eselon IV, Eselon V dan semua PNS di lingkungannya. e. Kepala Kantor di tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi/ Kepala Puskesmas Kecamatan untuk hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis terhadap PNS yang menduduki jabatan Eselon IV, Eselon V dan semua PNS di lingkungannya. f. Lurah untuk hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis terhadap semua PNS di lingkungannya termasuk PNS yang menduduki jabatan Eselon IV. g. Guru yang diberi tugas tambahan sebaga Kepala Sekolah untuk hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis terhadap semua PNS di lingkungannya termasuk PNS yang menduduki jabatan Eselon V. Pasal 3 Penjatuhan hukuman disiplin terhadap PNS yang tidak diatur dalam Peraturan Gubernur ini merupakan wewenang Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan. BAB III PELAPORAN Pasal 4 1) Pejabat yang diberikan kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 maupun yang di luar kewenangannya, wajib memberikan laporan kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengawasan Daerah dan kepala Badan Kepegawaian Daerah. 2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat setiap awal bulan April, Juli, Oktober dan Januari dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Gubernur ini. BAB IV SANKSI Pasal 5 Apabila pejabat yang diberikan kewerangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin tidak memberikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 secara berkala, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil. BAB V

KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 3206/2003 tentang Pendelegasian Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 7 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 6 Mei 2008

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Mei 2008

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 40.

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 39 TAHUN 2008 Tanggal : 6 Mei 2008

Tempat dan jenis Hukuman Disipiin

Pejabat Yang Berwenang Menghukum Sekda

R a.

Astaprajatur

Kepala Dinas/Badan/ Kepala Kantor di tingkat Walikota/Bupati/ Provinsi/Kepala Suku Dinas/ Sekretaris DPRD/ Kepala Badan di tingkat Kepala Biro Kota Adm./Kab.Adm./ Kepala UPT/Camat

Kepala Kantor di tingkat Kota Adm ./Kab.Adm./ Kepala Puskesmas Kecamatan

Lurah

Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah

Teguran lisan;

Pegawai yang menduduki jabatan Eselon II dan III Kepala SKPD

Semua pegawai di lingkungannya

Pegawai yang menduduki jabatan Eselon IV, Eselon V dan semua pegawai di lingkungannya


Semua pegawai di lingkungannya termasuk yang menduduki Eselon IV

Semua pegawai di lingkungannya termasuk yang menduduki Eselon IV dan Eselon V

b.

Teguran tertulis;



Pegawai yang menduduki jabatan Eselon IV, Eselon V. dan semua pegawai di lingkungannya




c.

Pernyataan Pegawai yang tidak puas menduduki secara tertulis: jabatan Eselon II dan III Kepala SKPD






Semua pegawai di lingkungannya kecuali terhadap pegawai yang menduduki jabatan Eselon III


I N G A N

S a E D A N G

Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 tahun;


Pegawai yang menduduki jabatan Eselon III kecuali yang menduduki jabatan Kepala SKPD

b.

Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 tahun; dan

Pegawai yang Menduduki jabatan Eselon II dan 111 Kepala SKPD

Pegawai yang menduduki jabatan Eselon III kecuali yang menduduki jabatan Kepala SKPD dan semua pegawai kecuali yang menduduki jabatan Kepala SKPD di lingkungan Kantor


c.

Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 tahun


Pegawai yang menduduki jabatan Eselon III kecuali yang menduduki jabatan Kepala SKPD dan semua pegawai kecuali yang menduduki jabatan Kepala SKPD di lingkungan Kantor


B a. E R A T

Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 tahun

Semua pegawai kecuali yang menduduki jabatan Eselon II dan Eselon III Kepala SKPD

b.

Pembebasan dari jabatan

Pegawai yang menduduki jabatan Struktural kecuali yang menduduki jabatan Eselon II dan III Kepala SKPD

c.

Pemberhentia n dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil dan

Pegawai yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah

d.

Pemberhentia n tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil

Pegawai yang berpangkat Penata Tk. I golongan ruang III/d ke bawah

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 39 TAHUN 2008 Tanggal 6 Mei 2008 DAFTAR NAMA PEGAWAI YANG DIKENAKAN HUKUMAN DISIPLIN Unit Organisasi :

No. 1

Nama 2

NIP/NRK 3

Pangkat/Gol. Ruang 4

Jabatan 5

Jenis Hukuman Disiplin

Nomor dan Tanggal SK

6

7

Pelanggaran 8

Jakarta, (PEJABAT YANG DIBERI KEWENANGAN UNTUK MENJATUHKAN HUKUMAN DISIPLIN)

Nama NIP

Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG

Recommend Documents