Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dar Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit, Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Mengingat : 1. Undang‐Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang‐Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang‐Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturar Perundang‐undangan; 4. Undang‐Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Undang‐Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun l 001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tenang Pokok‐pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Gubernur Nomor 108 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2007.
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 2. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 3. Sekretaris Daerah yang selanjutnya dis ,but Sekda adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 4. Asisten Sekda adalah Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 5. Badan Pengawasan Daerah yang selanjutnya disebut Bawasda adalah Badan Pengawasan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 6. Badan Perencanaan Daerah yang sek n utnya disebut Bapeda adalah Badan Perencanaan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 7. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Dipenda adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 8. Biro Keuangan Sekda adalah Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provins Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 9. Biro Perlengkapan Sekda adalah Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 10. Pola Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK‐BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik‐praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dar mencerdaskan kehidupan bangsa. 11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Bagian dari Perangkat Daerah. 12. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Bagian atau Sub Ordinat dari SKPD. 13. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disebut RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang
berisikan program, kegiatan target kinerja dan anggaran suatu SKPD/UKPD yang menerapkan PPK‐BLUD. 14. Penyedia barang/jasa adalah badan hukum atau orang perseorangan yang mempunyai kegiatan menyediakan barang/jasa. 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 16. Ambang batas belanja SKPD/UKPD yang menerapkan PPK‐BLUC adalah bertambah atau berkurangnya belanja yang dianggarkan sepanjang pendapatan terkaitt bertambah atau berkurang. 17. Selisih biaya operasional adalah selisih biaya per Unit Layanan (Unit Cost" dengan tarif yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku.
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
(1) Pedoman RBA dimaksudkan sebagai acuan penyusunan RBA bag SKPD/UKPD yang menerapkan PPK‐BLUD (2) Pedoman RBA SKPD/UKPD yang menerapkan RBA SKPD/UKPD PPK BLUD bertujuan : a. meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan; b. mewujudkan kepastian pembiayaan pelayanan; c. mempermudah pengawasan terhadap semua kegiatan sehingga menjamin kontribusi setiap kegiatan ternadap pelayanan; d. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dengan melaksanakan kontro internal, kontrol terpadu melalui penyajian biaya dan jasa Layanan sehingga dapat diketahui pembebanan biaya pada bagian yang terkait serta membandingkan biaya aktual dengan anggaran yang ditetapkan sebelumnya; dan e. mendapatkan informasi penting yang dapat diperkirakan dan dinilai sehingga memungkinkan adanya perubahan.
BAB III MATERI RBA Pasal 3
RBA memuat uraian ringkasan atau disebut juga dengan ringkasan eksekutil yaitu mengenai kinerja SKPD/UKPD yang menerapkan PPK‐BLUD tahun yang akan dicapai, termasuk asumsi‐asumsi penting yang digunakan serta faktor‐faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pencapaian target kinerja tahun berjalan.
Pasal 4
(1) Sebelum menjelaskan RBA tahun anggaran berikutnya, terlebih dahulu dijelaskan hal‐hal sebagai berikut: a. gambaran umum yang menerangkan secara ringkas mengena landasan hukum keberadaan SKPD/UKPD yang menerapkan PPK‐ BLUD, sejarah berdirinya dan perkembangan terakhir serta peranannya pada masyarakat, serta layanan unggulan dan upaya dalam rangka persaingan global; b. visi yang menggambarkan kondisi yang akan diwujudkan pada masa akan datang; c. misi yang merupakan penjabaran dari visi; d. tujuan adalah keadaan yang hendak dicapai melalui kegiatar pelayanan; e. kegiatan Badan Layanan Umum memuat ringkasan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dan merupakar rencana kerja untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan sesua dengan tugas dan fungsinya; f. budaya SKPD/UKPD yang menerapkan PPK‐BLUD yaitu nilai‐nilai norma atau etika yang dibangun dalam melaksanakan pelayanan; g. dalam melaksanakan tugas sehari‐hari untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, upaya yang akan dilakukan untuk merubah pola pikir menjadi korporat; h. susunan Pejabat Pengelola SKPDUKPD yang menerapkan PPK‐BLUD dan termasuk Dewan Pengawas apabila sudah ditetapkan antara lain terdiri dari : 1. susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang 2. uraian tugas Dewan Pengawas; 3. uraian pembagian tugas di antara masing‐masing pengelola. i. Kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi pencapaian kinerja tahun berjalan. (2) Pencapaian kinerja tahun berjalan sebagr'mana dimaksud pada ayat (T huruf i antara lain berupa : a. pencapaian kinerja per Unit layanan; b. pencapaian penerimaan; c. pencapaian program investasi;
d. laporan posisi keuangan tahun berjalan; dan e. rasio keuangan tahun berjalan. (3) Format pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e tercantum dalam lampiran I Peraturan Gubernur ini. (4) Selain pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketentuan lain yang perlu dijelaskan dalam hubungannya dengan pencapaian kinerja tahun berjalan mengenai antara lain : a. Persyaratan dan tata cara penghapusan piutang dan jumlah piutang yang dihapuskan; b. Persyaratan dan tata cara penghapusan persediaan dan jumlah persediaan yang dihapuskan; c. Persyaratan dan tata cara penghapusan aset tetap dan jumlah aset tetap yang dihapuskan; d. Persyaratan dan tata cara penghapusan aset lain‐lain dan jumlah aset lain‐lain yang dihapuskan; e. Ketentuan pemberian pinjamam non operasional kepada karyawan, jumlah pemberian pinjaman non operasional; f. Persyaratan dan tata cara kerja yama jangka menengah/jangka panjang dengan pihak ketiga bentuk kerja sama dengan pihak ketiga; dan g. Penetapan penghasilan dan Dewan Pengawas. (5) Penyusunan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sampai dengan huruf g dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang‐undangan.
Pasal 5
(1) Untuk penyusunan RBA tahun anggaran berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut: a. analisis internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai tujuannya hingga saat disusunnya RBA; b. asumsi makro dan mikro yang digunakan dalam penyusunan RBA; c. target kinerja berupa Unit pelayanan, Unit keuangan, Unit organisasi dan sumber daya manusia serta Unit sarana dan prasarana; d. rencana pendapatan dan biaya operasional per Unit (Unit Cost); e. rencana anggaran pendapatan dan biaya operasional 1 (satu) tahur anggaran; f. rencana anggaran pendapatan dan belanja 1 (satu) tahunnya; g. rencana anggaran biaya investasi (Belanja Modal); h. ambang batas belanja Unit yang menetaokan PPK‐BLUD; i. proyeksi laporan keuangan tahun berikutnya; dan j. proyeksi indikator kinerja keuangan, kierja operasional serta kinerja mutu dan manfaat bagi masyarakat. (2) Format penyusunan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf tercantum dalam lampiran II Peraturan Gubernur ini.
BAB IV PENGAJUAN DAN PENETAPAN Pasal 6
(1) Dalam setiap tahun anggaran paling lama awal bulan JUnit tahun berjalan, SKPD/UKPD yang menerapkan PPK‐BLUD mengajukan RBA kepada Gubernur melalui Biro Keuangan. (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu disetujui oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pembina Teknis dan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan berdasarkan keputusan Gubernur. (3) Biro Keuangan bersama dengan Tim Peni. i selanjutnya mengkaji kembal RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) (4) Pengkajian kembali RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terutama terhadap cakupan standar biaya dan anggaran, kinerjs keuangan, serta besaran prosentase ambang batas. (5) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4] ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional. (6) Hasil kajian atas RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjad dasar dalam rangka pemrosesan RKA‐SKPD yang merupakan bagiar dari mekanisme pengajuan dan penetapan APBD. (7) Apabila APBD telah ditetapkan, pimpinan SKPD/UKPD yang menerapkar PPK‐BLUD selanjutnya melakukan penyesuaian terhadap RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk menjadi RBA definitif.
BAB V PENGANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA Pasal 7
(1) Pendapatan yang diterima oleh SKPD/UKPD yang menerapkan PPK BLUD dianggarkan pada kelompok jenis lain‐lain pendapatan asli daerah yang sah. (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan secara langsung merupakan kelompok belanja non subsidi. (3) Belanja non subsidi dan belanja subsidi yang berkaitan dengan pemberian pelayanan merupakan kelompok belanja barang dan jasa sebagai biaya operasional layanan Unit. (4) Belanja subsidi berupa biaya investasi dan dianggarkan sebagai belanja modal. (5) Subsidi belanja pegawai negeri sipil merupakan kelompok belanja tidak langsung.
BA AB VI PERUBAH HAN/REVISI Pasal 8
((1) Perubah han/revisi teerhadap RBA definitif d dan DPA daapat dilakukkan a. terhaadap penam mbahan ataau pengurangan pagu anggaran yang berassa dari APBD D; dan/atau b. belan nja SKPD/U UKPD yang menerapkkan PPK‐BLLUD melam mpaui ambaang batas fleeksibilitas. (2) ( Perubah han/revisi seebagaimana dimaksud p pada ayat (1)) diajukan keepad; Gubernur melalui Biro Keuangan selelah h terlebih dahulu d mendapa persetujuan dari SK KPD Pembinaa Teknis untu uk dikaji oleh Tim Penilaai dar ditetapkkan sebagaim mana penetaapan RBA deefinitif.
BA AB VII KETENTUA AN PENUTUP P Pasal 9
P Peraturan Gubernur ini mulai berlakku pada tangggal diundan ngkan. A setiap p orang mengetahuiinya, mem merintahkan pengundangan Agar P Peraturan Gubernur G in ni dengan penempatan nnya dalam m Berita Daaerah P Provinsi Dae erah Khusus Ibukota Jakaarta.
Ditetaapkan di Jakaarta pada ttanggal 28 Januari 200 08 Diundangkan di Jaakarta 008 pada ttanggal 11 Februari 20 A DAERAH P PROVINSI DA AERAH KHUSSUS IBUKOTA A JAKARTA BERITA TAHUN N 2008 NO OMOR 10.
