Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 85 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS, FUNGSI, TANGGUNG JAWAB, DAN TATA KERJA DEPUTI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas, Fungsi, Tanggung Jawab dan Tata Kerja Deputi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan; 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. MEMUTUSKAN: Menetapkan :
PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI, TANGGUNG JAWAB, DAN TATA KERJA DEPUTI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 2. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta, adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. 4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta. 5. Wakil Gubernur adalah Wakil Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta. 6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Provinsi, atau Pemerintahan Kabupaten/Kota di luar Provinsi DKI Jakarta. 7. Deputi Gubernur, yang selanjutnya disebut Deputi, adalah pejabat yang membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yang karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta. 9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
10. Asisten Deputi adalah Asisten Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta. 11. Publik adalah masyarakat umum. 12. Lembaga adalah lembaga negara, organisasi politik, dan organisasi kemasyarakatan tingkat pusat dan daerah, serta lembaga internasional. BAB II KEDUDUKAN Pasal 2 Deputi adalah pejabat yang membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yang karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 3 Deputi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. BAB III PEMBIDANGAN, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Pembidangan Pasal 4 Deputi a. b. c. d.
terdiri dari: Deputi Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup; Deputi Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman; Deputi Bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi; dan Deputi Bidang Budaya dan Pariwisata. Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Paragraf 1
Deputi Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Pasal 5 1) Deputi Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta di bidang tata ruang dan lingkungan hidup. 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Deputi Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi: a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur di bidang tata ruang dan lingkungan hidup; b. pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas di bidang tata ruang dan lingkungan hidup; c. pelaksanaan komunikasi publik sesuai bidang tugasnya; d. pelaksanaan komunikasi antar lembaga sesuai bidang tugasnya; e. pelaksanaan tugas untuk mewakili Gubernur sesuai bidang tugasnya; dan f. penyampaian laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur. Pasal 6 1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Deputi Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup dibantu 2 (dua) orang Asisten Deputi sebagai berikut: a. Asisten Deputi Bidang Tata Ruang; b. Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup. 2) Asisten Deputi Bidang Tata Ruang mempunyai tugas: a. menghimpun, mengolah dan menyajikan bahan saran dan pertimbangan Deputi kepada Gubernur dalam lingkup tata ruang; b. mempersiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi Deputi dalam lingkup tata ruang; c. mempersiapkan bahan dan pelaksanaan dalam rangka komunikasi publik dan komunikasi antar lembaga dalam lingkup tata ruang; d. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi dalam lingkup tata ruang; dan e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya. 3) Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup mempunyai tugas: a. menghimpun, mengolah dan menyajikan bahan saran dan pertimbangan Deputi kepada Gubernur dalam lingkup lingkungan hidup; b. mempersiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi Deputi dalam lingkup lingkungan hidup; c. mempersiapkan bahan dan pelaksanaan dalam rangka komunikasi publik dan komunikasi antar lembaga dalam lingkup lingkungan hidup; d. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi dalam lingkup lingkungan hidup; dan e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya. Paragraf 2 Deputi Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman Pasal 7
1) Deputi Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta di bidang pengendalian kependudukan dan permukiman. 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Deputi Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman mempunyai fungsi: a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur di bidang pengendalian kependudukan dan permukiman; b. pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas di bidang pengendalian kependudukan dan permukiman; c. pelaksanaan komunikasi publik sesuai bidang tugasnya; d. pelaksanaan komunikasi antar lembaga sesuai bidang tugasnya; e. pelaksanaan tugas untuk mewakili Gubernur sesuai bidang tugasnya; dan f. penyampaian laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur. Pasal 8 1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Deputi Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman dibantu 2 (dua) orang Asisten Deputi sebagai berikut: a. Asisten Deputi Bidang Pengendalian Kependudukan; b. Asisten Deputi Bidang Pengendalian Permukiman. 2) Asisten Deputi Bidang Pengendalian Kependudukan mempunyai tugas: a. menghimpun, mengolah dan menyajikan bahan saran dan pertimbangan Deputi kepada Gubernur dalam lingkup pengendalian kependudukan; b. mempersiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi Deputi dalam lingkup pengendalian kependudukan; c. mempersiapkan bahan dan pelaksanaan dalam rangka komunikasi publik dan komunikasi antar lembaga dalam lingkup pengendalian kependudukan; d. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi dalam lingkup pengendalian kependudukan; dan e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya. 3) Asisten Deputi Bidang Pengendalian Permukiman mempunyai tugas: a. menghimpun, mengolah dan menyajikan bahan saran dan pertimbangan Deputi kepada Gubernur dalam lingkup pengendalian permukiman; b. mempersiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi Deputi dalam lingkup pengendalian permukiman; c. mempersiapkan bahan dan pelaksanaan dalam rangka komunikasi publik dan komunikasi antar lembaga dalam lingkup pengendalian permukiman; d. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi dalam lingkup pengendalian permukiman; dan e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya. Paragraf 3 Deputi Bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi
Pasal 9 1) Deputi Bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta di bidang industri, perdagangan dan transportasi. 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Deputi Bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi mempunyai fungsi: a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur di bidang industri, perdagangan dan transportasi; b. pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas di bidang industri, perdagangan dan transportasi; c. pelaksanaan komunikasi publik sesuai bidang tugasnya; d. pelaksanaan komunikasi antar lembaga sesuai bidang tugasnya; e. pelaksanaan tugas untuk mewakili Gubernur sesuai bidang tugasnya; dan f. penyampaian laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur. Pasal 10 1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Deputi Bidang Industri, Perdagangan dan Tranportasi dibantu 2 (dua) orang Asisten Deputi sebagai berikut: a. Asisten Deputi Bidang Industri dan Perdagangan; b. Asisten Deputi Bidang Transportasi. 2) Asisten Deputi Bidang Industri dan Perdagangan mempunyai tugas: a. menghimpun, mengolah dan menyajikan bahan saran dan pertimbangan Deputi kepada Gubernur dalam lingkup industri dan perdagangan; b. mempersiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi Deputi dalam lingkup industri dan perdagangan; c. mempersiapkan bahan dan pelaksanaan dalam rangka komunikasi publik dan komunikasi antar lembaga dalam lingkup industri dan perdagangan; d. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi dalam lingkup industri dan perdagangan; dan e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya. 3) Asisten Deputi Bidang Transportasi mempunyai tugas: a. menghimpun, mengolah dan menyajikan bahan saran dan pertimbangan Deputi kepada Gubernur dalam lingkup transportasi; b. mempersiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi Deputi dalam lingkup transportasi; c. mempersiapkan bahan dan pelaksanaan dalam rangka komunikasi publik dan komunikasi antar lembaga dalam lingkup transportasi; d. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi dalam lingkup transportasi; dan e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya. Paragraf 4 Deputi Bidang Budaya dan Pariwisata Pasal 11
1) Deputi Bidang Budaya dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta di bidang budaya dan pariwisata. 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Deputi Bidang Budaya dan Pariwisata mempunyai fungsi: a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur di bidang budaya dan pariwisata; b. pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas di bidang budaya dan pariwisata; c. pelaksanaan komunikasi publik sesuai bidang tugasnya; d. pelaksanaan komunikasi antar lembaga sesuai bidang tugasnya; e. pelaksanaan tugas untuk mewakili Gubernur sesuai bidang tugasnya; dan f. penyampaian laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur. Pasal 12 1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Deputi Bidang Budaya dan Pariwisata dibantu 2 (dua) orang Asisten Deputi sebagai berikut: a. Asisten Deputi Bidang Budaya; b. Asisten Deputi Bidang Pariwisata. 2) Asisten Deputi Bidang Budaya mempunyai tugas: a. menghimpun, mengolah dan menyajikan bahan saran dan pertimbangan Deputi kepada Gubernur dalam lingkup budaya; b. mempersiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi Deputi dalam lingkup budaya; c. mempersiapkan bahan dan pelaksanaan dalam rangka komunikasi publik dan komunikasi antar lembaga dalam lingkup budaya; d. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi dalam lingkup budaya; dan e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya. 3) Asisten Deputi Bidang Pariwisata mempunyai tugas: a. menghimpun, mengolah dan menyajikan bahan saran dan pertimbangan Deputi kepada Gubernur dalam lingkup pariwisata; b. mempersiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi Deputi dalam lingkup pariwisata; c. mempersiapkan bahan dan pelaksanaan dalam rangka komunikasi publik dan komunikasi antar lembaga dalam lingkup pariwisata; d. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi dalam lingkup pariwisata; dan e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya. BAB IV LINGKUP PELAKSANAAN TUGAS Pasal 13 Pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi dan Asisten Deputi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12, bukan merupakan lingkup tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah/unit kerja perangkat daerah. Pasal 14
1) Deputi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan koordinasi dengan Lembaga serta dapat melakukan konsultasi dengan pakar atau kelompok pakar/profesi yang terkait dengan bidang tugas masing-masing. 2) Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipersiapkan oleh Asisten Deputi sesuai bidang tugas Asisten Deputi yang bersangkutan. 3) Dalam melaksanakan koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Deputi berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah. Pasal 15 1) Fungsi pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan masing-masing Deputi adalah dalam rangka memperoleh data dan informasi sebagai bahan penyusunan saran, pertimbangan dan laporan Deputi kepada Gubernur. 2) Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Deputi dapat melakukan hubungan kerja dengan satuan kerja perangkat daerah/unit kerja perangkat daerah. 3) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam bentuk: a. permintaan data dan informasi; b. permintaan didampingi dalam rapat dengan mitra kerja, instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pihak lain yang terkait dengan bidang tugas masing-masing. 4) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. 5) Dalam hal tertentu, pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat didelegasikan oleh Sekretaris Daerah kepada Asisten Sekretaris Daerah sesuai bidang tugasnya. Pasal 16 Asisten Deputi dalam melaksanakan tugasnya bersifat mandiri dan tidak mempunyai struktur ke bawah. Pasal 17 1) Pelaksanaan tugas, fungsi dan tanggung jawab Deputi dan Asisten Deputi difasilitasi oleh Sekretariat Daerah. 2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penyediaan: a. pegawai; b. anggaran; c. prasarana dan sarana kerja. 3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Biro yang bertanggung jawab di bidang tata usaha Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 4) Fasilitas pegawai, dan prasarana dan sarana kerja pelaksanaan tugas, fungsi dan tanggung jawab Deputi dan Asisten Deputi adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran I dan lampiran II peraturan Gubernur ini. BAB V
TANGGUNG JAWAB DAN PENILAIAN KINERJA Pasal 18 1) Deputi bertanggung jawab mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas Gubernur sesuai dengan bidang tugas masing-masing. 2) Asisten Deputi bertanggung jawab mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas Deputi sesuai dengan tugas yang bersangkutan. 3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan melalui: a. pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi secara optimal; b. pelaksanaan tugas Asisten Deputi secara optimal; c. mewujudkan, memelihara dan mengembangkan keharmonisan, keselarasan dan keserasian pelaksanaan tugas antara Deputi dengan Deputi, Deputi dengan Sekretaris Daerah, Deputi dengan Lembaga; d. mewujudkan, memelihara dan mengembangkan keharmonisan, keselarasan dan keserasian pelaksanaan tugas antar Asisten Deputi; Pasal 19 1) Penilaian kinerja Deputi merupakan kewenangan dan dilaksanakan Gubernur. 2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepegawaian. Pasal 20 1) Penilaian kinerja Asisten Deputi merupakan kewenangan dan dilaksanakan oleh Deputi. 2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepegawaian. BAB VI TATA KERJA Pasal 21 1) Deputi menyampaikan saran, pertimbangan dan laporan tertulis sesuai bidang tugas dan fungsi masing-masing kepada Gubernur dengan tembusan kepada Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah. 2) Penyampaian saran, pertimbangan dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan masing-masing Deputi, baik diminta maupun tidak diminta Gubernur. 3) Dalam hal tertentu, saran, pertimbangan dan laporan Deputi kepada Gubernur dapat disampaikan dalam bentuk tidak tertulis, sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan.
BAB VII KEUANGAN Pasal 22 1) Keuangan Deputi merupakan bagian dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah. 2) Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada Biro yang bertanggung jawab di bidang tata usaha Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 23 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 September 2008
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 September 2008
BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 84.
Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 85 TAHUN 2008 Tanggal : 22 September 2008 DAFTAR PEGAWAI DEPUTI
No
Jabatan
Eselon
Jumlah
1.
Deputi Gubernur
l/b
4
2.
Asisten Deputi
ll/b
8
3.
Sekretaris Deputi
-
4
4.
Pengadministrasi Umum
-
4
5.
Operator Komputer
-
4
6.
Caraka
-
1
7.
Pesuruh
-
1
Jumlah
26
Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 85 TAHUN 2008 Tanggal : 22 September 2008 DAFTAR PRASARANA DAN SARANA KERJA. DEPUTI
No.
Jabatan
Sedan
Sepeda motor
Laptop
Komputer
Printer
LCD
Screen
Scanner
Telepon
Faksimilie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Deputi Gubernur
4
-
4
-
-
-
-
-
2.
Asisten Deputi
8
-
-
-
-
-
-
3.
Sekretaris Deputi
-
-
-
-
-
-
4.
Pengadministrasi umum
-
-
-
-
-
5.
Operator Komputer
-
-
-
4
6.
Caraka
-
-
-
7.
Pesuruh
-
-
Jumlah
12
12
Mesin Tik Elektronik 13
Mesin Foto kopi 14
Alat Penghancur Kertas 15
White Board Elektronik 16
4
-
-
-
-
-
-
8
-
-
-
-
-
-
-
4
4
-
-
-
-
1
1
-
-
-
-
1
1
1
4
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
4
4
1
1
1
16
4
1
1
1
