KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 110 Tahun 2003 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA TRANSJAKARTA-BUSWAY PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Menimbang
: a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang angkutan umum di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah dipersiapkan sarana angkutan umum busway ; b. bahwa penyelenggaraan angkutan umum busway tersebut perlu dikelola secara berdaya guna dan berhasil guna dengan membentuk lembaga Badan Pengelola Transjakarta-Busway ; c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b, perlu menetapkan pembentukan, organisasi dan tata kerja Badan Pengelola Transjakarta-Busway Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan keputusan Gubernur.
Mengingat
: 1. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; 2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan; 3. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 4. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Undang - undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 8. Peraturan Daerah Propinsi daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 2003 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kereta Api, Sungai dan Danau serta Penyeberangan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 9. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 79 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA TRANSJAKARTA-BUSWAY PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan ; 1. Daerah adalah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 3. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 5. Asisten Perekonomian adalah Asisten Perekonomian pada Sekretariat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Badan Pengelola adalah Badan Pengelola Transjakarta Busway Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 7. Kepala adalah Kepala Badan Pengelola Transjakarta Busway Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 8. Angkutan Umum adalah angkutan yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran; 9. Busway adalah system angkutan missal cepat dengan menggunakan bus pada jalur khusus; 10. Sarana dan Prasarana adalah perangkat penunjang pengelolaan angkutan umum busway selain kendaraan, yang meliputi antara lain halte, marka jalan, rambu, jalan, jembatan penyeberangan orang (JPO) dan sarana pendukung lainnya; 11. Trustee adalah bank atau lembaga keuangan yang dipercaya dan diserahi mandate untuk menerima, menyimpan dan membayar dana.
BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan keputusan ini dibentuk Badan Pengelola Transjakarta-Busway Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Pasal 3 1. Badan Pengelola merupakan lembaga non struktural Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan angkutan umum busway. 2. Badan Pengelola dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawahdan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. 3. Badan Pengelola dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Perekonomian.
Pasal 4
1. Badan Pengelola mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan system angkutan umum busway. 2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelola mempunyai fungsi : a. perencanaan dan pemrograman sistem busway; b. pengopeasian busway yang terdiri dari jaringan utama (trunk) dan jaringan pengumpan (feeder); c. pemilihan dan penetapanpemelihan dan penetapan operator dalam sistem busway ; d. penyusunan dan pengendalian standar pelayanan operasional;
e. pengawasan dan pengendalian seluruh system pengoperasian busway; f. pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana yang menjadi tanggung jawabnya; g. koordinasi pembangunan dan perawatan sarana dan prasarana yang menjadi kewenangan unit/instansi lain; h. pengelolaan dan pengendalian system tiket; i. pengaturan, penghitungan dan pengawasan distribusi aliran dana pendapatan operasional.
BAB IV ORGANISASI Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 5
(1) Badan Pengelola terdiri dari ; a. b. c. d. e. f. g. h.
Badan Pembina; Kepala; Bagian Tata Usaha; Bidang Tata Operasional; Bidang Pengendalian Operasi; Bidang Sarana dan Prasarana; Bidang Tiket; Bidang Dana.
(2) Bagan susunan organisasi Badan Pengelola adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
Bagian Kedua Badan Pembina Pasal 6
(1) Badan Pembina mempunyai tugas : a. mengarahkan serta mendorong usaha pengembangan kegiatan Badan Pengelola; b. memberikan petunjuk atas penyelesaian masalah yang bersifat prinsip yang diajukan Badan Pengelola; c. meminta keterangan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan Badan Pengelola; d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur mengenai halhal yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan Badan Pengelola. (2) Susunan keanggotaan Badan Pembina terdiri dari Ketua, Sekretaris dan para Anggota yang ditetapkan kemudian oleh Gubernur. (3) Anggota Badan Pembina diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur. (4) Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pembina bertanggung jawab kepada Gubernur.
Bagian Ketiga Kepala Pasal 7
Kepala mempunyai tugas : a. mempimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; b. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Bagian Tata Usaha dan Bidang.
Bagian Keempat Bagian Tata Usaha Pasal 8
(1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas ; a. b. c. d. e. f.
menyusun program dan rencana kegiatan operasional; melaksanakan urusan surat menyurat dan kearsipan; melaksanakan urusan administrasi kepegawaian; melaksanakan urusan perlengkapan dan kerumahtanggan; melakukan pengelolaan administrasi keuangan anggaran; mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan kegiatan operasional; g. pelaksanaan kegiatan kehumasan.
(2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala.
Bagian Kelima Bidang Tata Operasional Pasal 9
(1) Bidang Tata Operasional mempunyai tugas :
a. b. c. d. e.
merencanakan dan menetapkan standar operasional pelayanan; memilih dan menetapkan operator bus; menyiapkan system tariff busway; menyusun dan menetapkan standar perawatan kendaraan; menyusun formulasi dan perhitungan sanksi atau denda.
(2) Bidang Tata Operasional dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala.
Bagian Keenam Bidang Pengendalian Operasi Pasal 10
(1) Bidang Pengendalian Operasi mempunyai tugas ; a. b. c. d.
mengawasi penerapan standar operasional pelayanan; memantau dan mengevaluasi kinerja operator; menentukan dan menghitung sanksi/denda; menghitung hasil kerja dan pendapatan operator.
(2) Bidang Pengendalian Oparasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala.
Bagian Ketujuh Bidang Sarana dan Prasarana Pasal 11
(1) Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas : a. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana; b. melakukan koordinasi pembangunan, dan perawatan sarana dan prasarana; c. mengawasi berfungsinya sarana dan prasarana. (2) Bidang Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala.
Bagian Kedelapan Bidang Tiket Pasal 12
(1) Bidang Tiket mempunyai tugas a. b. c. d.
merencanakan pengaturan sistem pengelolaan tiket; memilih dan menetapkan operator tiket; mengawasi penerapan system pengelolaan tiket; merencanakan dan menentukan standar tiket.
(2) Bidang Tiket dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala.
dalam
Bagian Kesembilan Bidang Dana Pasal 13
(1) Bidang Dana mempunyai tugas : a. merencanakan standar pengumpulan dan distribusi hasil pendapatan operasional; b. mengawasi pelaksanaan penjualan, pengumpulan hasil penjualan dan penyetoran hasil penjualan tiket; c. menghitungdan menetapkan pembayaran kepada operator berdasarkan hasil pehitungan; d. memilih dan menetapkan trustee. (2) Bidang Dana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala.
yang
dalam
BAB V TATA KERJA Pasal 14
(1) Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengelola menyelenggarakan hubungan kerja sebaik-baiknya dengan instansi terkait. (2) Kepala dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, intergasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unitnya maupun dalam hubungan antar instansi lain. (3) Kepala berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan mengawasi pekerjaan bawahan dan pelaksana yang berada di lingkungan instansinya.
Pasal 15
(1) Kepala dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur. (2) Apabila Kepala memandang perlu untuk mengadakan perubahan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hal tersebut terlebih dahulu harus diajukan kepada Gubernur untuk mendapatkan keputusan melalui Badan Pembina. (3) Apabila Kepala melakukan perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga maka terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan Gubernur melalui Badan Pembina.
BAB VI KEPEGAWAIAN Pasal 16
Kepegawaian / sumber daya manusia Badan Pengelola diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII KEUANGAN Pasal 17
(1) Keuangan untuk pembiayaan pelaksanaan kegiatan Badan Pengelola dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Sumber dana lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pengelolaan keuangan busway dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 18 (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Bidang dan Bagian Tata Usaha dapat dibentuk Subbidang dan Subbagian. (2) Bidang terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 Subbidang dan Bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 Subbagian. (3) Pembentukan dan uraian tugas Subbibang dan Subbagian ditetapkan oleh Kepala setelah mendapat persetujuan Badan Pembina.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 31 Desember 2003 GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
SUTIYOSO Diundangkan di Jakarta Pada tanggal SEKRETARIS DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
H. RITOLA TASMAYA NIP 140091657 LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN NOMOR
