KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 84 TAHUN 2004 TENTANG PENETAPAN POLA TRANSPORTASI MAKRO DI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Menimbang
:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kereta Api, Sungai dan Danau serta Penyeberangan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah ditetapkan Bahan Rencana Umum Jaringan Transportasi Kota diwujudkan dalam Pola Transportasi Makro. b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, dan dalam rangka penataan sistem transportasi, perlu menetapkan Pola Transportasi Makro di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan keputusan Gubernur.
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan; 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian; 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran; 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
1
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
1993
tentang
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1998 tentang Prasarana dan Sarana Kereta Api; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; 14. Peraturan Daerah Daerah khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 15. Peraturan Daerah Daerah khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 16. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 2003 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kereta Api, Sungai dan Danau serta Penyeberangan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 17. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 79 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
MEMUTUSKAN Menetapkan
:
KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENETAPAN POLA TRANSPORTASI MAKRO DI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
2
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 3. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 4. Badan Perencanaan Daerah adalah Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 6. Sistem Angkutan Umum Massal adalah kumpulan jaringan angkutan umum jalan dan jalan rel yang terintegrasi dengan kapasitas tinggi. 7. Jaringan Pengumpan adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang yang mendukung jaringan angkutan umum massal. 8. Bus Priority adalah operasionalnya
sistem
angkutan
bus
yang
diberikan
prioritas
untuk
9. Kereta Api adalah kendaraan dengan tenaga gerak, baik sendiri maupun dirangkaikan dengan kendaraan lainnya yang akan atau sedang bergerak di jalan rel.
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Maksud penetapan Pola Transportasi Makro adalah untuk meningkatkan pelayanan dan penyediaan jasa transportasi yang terpadu, tertib, lancar, aman, nyaman dan efisien. (2) Tujuan penetapan Pola Transportasi Makro adalah untuk menetapkan Rencana Induk Sistem Jaringan Transportasi di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
BAB III ARAHAN PENGEMBANGAN SISTEM TRANSPORTASI Pasal 3 Arahan pengembangan sistem transportasi, untuk :
3
a. b. c. d. e. f.
Meningkatkan aksesibilitas di seluruh wilayah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sekitarnya dan menata ulang moda transportasi secara terpadu. Memasyarakatkan sistem angkutan umum massal. Menggalakkan penggunaan angkutan umum dan kereta api. Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang berlebihan. Menambah jaringan Jalan Primer, Bus Priority, Light Rail Transit (LRT) dan Mass Rapid Transit (MRT). Meningkatkan jaringan jalan non tol dan membangun jalan baru.
BAB IV SKENARIO PENGEMBANGAN SISTEM TRANSPORTASI TAHUN 2007 Pasal 4 (1) Untuk mewujudkan arahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan skenario pengembangan sistem transportasi tahun 2007, 2010, dan 2020. (2) Skenario pengembangan sistem transportasi tahun 2007, 2010, dan 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Pengembangan sistem angkutan umum bus. b. Pengembangan sistem angkutan umum massal. c. Pengembangan sistem jaringan jalan. d. Pengembangan sistem angkutan jalan rel. e. Pengembangan sistem transportasi alternatif. f. Pengembangan pembatasan lalu lintas. Sebagaimana dimuat dalam Dokumen Pola Transportasi Makro.
BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 5 (1) Pelaksanaan program pola transportasi makro harus didukung oleh instansi terkait dilingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Daerah.
(1),
secara
administratif
(3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknik operasional dikoordinasikan oleh Dinas Perhubungan.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
4
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2004 GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd SUTIYOSO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Juli 2004 SEKRETARIS DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd H. RITOLA TASMAYA NIP. 140091657 LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2004 NOMOR 56
5
